71 Tokoh Berpengaruh 2016

Ketika Presiden Joko Widodo menegaskan kembali jati diri Indonesia sebagai Negara maritim dan harus menjadi “Poros Maritim Dunia”, maka pada saat itulah keamanan laut menjadi sesuatu yang strategis dan signifikan untuk mendukung sektor maritim sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Maka, hadirnya Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) adalah sesuatu yang niscaya.

Sebagai badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, Bakamla yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla) pun disokong oleh payung hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut dan saat ini RUU Keamanan Laut yang sedang digodok antara pemerintah dan DPR RI akan memperkuat kehadiran lembaga ini.

Namun begitu, Kepala Bakamla Laksmana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., tegas mengatakan bahwa Bakamla adalah lembaga yang didalamnya ada sinergi 14 stakeholder bidang kemaritiman dan keamanan untuk bersama-sama menjaga laut negeri ini.

“Kalau mengambil istilah sepak bola, kami tidak memposisikan diri sebagai kapten. Jadi tidak ada overlapping wewenang disana,” tegas mantan Assisten Operasional Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini. Kenapa? “Karena laut Indonesia menyimpan sumber daya alam yang melimpah dan merupakan perlintasan niaga dunia. Maka dari itu, apabila kita dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan menjaganya dengan baik maka kedepannya Indonesia dapat menjadi Negara yang maju. Perlu kita pahami Negara-negara adidaya di dunia sangat bergantung terhadap sektor maritimnya sehingga apabila sektor maritim dapat kita kembangkan dengan baik maka tidak ada alasan Indonesia tidak bisa menjadi Negara yang maju di kemudian hari,” ujarnya.

Ari yakin, untuk mewujudkan agar laut Indonesia selalu aman adalah meningkatkan sinergitas antar instansi penegak hukum di laut. “Mengamankan wilayah perairan Indonesia yang sangat luas ini tidak mungkin dilakukan sendirian dan Bakamla dibentuk oleh pemerintah bukan untuk menjadi pesaing dari instansi yang sudah ada, namun kehadiran Bakamla diharapkan dapat mensinergikan seluruh instansi yang memiliki kewenangan di laut. Sehingga dengan kehadiran Bakamla diharapkan dapat mendukung kekuatan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia sebagaimana pilar kelima dari konsep “Poros Maritim Dunia”, yakni “membangun kekuatan pertahanan maritim,” bebernya lagi.Sehingga operasi yang dilaksanakan oleh Bakamla merupakan operasi yang terintegrasi dengan perlibatan seluruh unsur patrol yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga.