71 Tokoh Berpengaruh 2016
Sebagai orang kedua di pusat kekuasaan dan pemerintahan, posisi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) jelas sangat berpengaruh. Terlebih jika mengingat bahwa dia adalah seorang pengusaha, birokrat, dan politisi senior yang sangat berpengalaman.
Semenjak era reformasi, posisi Wakil Presiden RI bukan lagi sekadar pelengkap seperti zaman Orde Baru. Wakil Presiden RI memiliki pengaruh yang besar dalam ikut mengendalikan jalannya roda pemerintahan, khususnya di bidang-bidang yang dipercayakan oleh presiden.
Publik mencatat, memang sempat terjadi beberapa kali ‘kegaduhan’ dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya perbedaan pandangan antara Wapres JK dengan Menko Perekonomian Rizal Ramli atau dengan menteri lain.
Namun pada akhirnya, JK berada di atas angin dan mempertegas posisinya. Dalam sebuah sidang kabinet, Presiden Jokowi mempertegas posisi Wapres JK. Kata presiden, seperti dikutip luas di media massa, proses pengambilan keputusan dalam kabinet pertama kali berkaitan dengan presiden. Sementara, arah kebijakan dan target, tugas kementerian, akan terus disampaikan saat sidang-sidang kabinet.
“Kemudian dalam pelaksanaan program dan mengontrol program itu akan dikontrol oleh wapres. Kemudian menko mengkoordinasi tugas-tugas kementerian di bawahnya, juga implementasi target presiden dan wapres harus dikoordinasi menko,” kata Jokowi.
Sesuai Undang-undang Dasar 1945, wakil presiden bertugas membantu presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan. Dalam praktiknya seorang wakil presiden di Indonesia terkadang mendapat tugas khusus dari presiden. Misalnya, mengawal di bidang ekonomi, atau menjadi ketua dari Tim Penilai Akhir bagi calon pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, seorang wakil presiden adalah ‘pembantu’ presiden dengan jabatan tertinggi. “Menteri-menteri membidangi urusan tertentu, urusan spesifik. Kalau wakil presiden itu tidak. Seluruh urusan presiden itu urusan wakil presiden. Bahkan wapres menggantikan presiden saat presiden berhalangan,” tandas Refly.
Sebagai tokoh senior dalam perpolitikan nasional, khususnya sebagai mantan Wakil Presiden RI 2004-2009, dan juga sebagai sesepuh dan mantan Ketua Umum Partai Golkar, jejaring politik JK tentulah sangat luas.
Sebelum terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar pada tahun 2004, JK sempat terpilih menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid selama enam bulan (1999-2000).