Obsession Awards 2017

Naskah: Andi Nursaiful, Foto: Istimewa

Di bawah kepemimpinannya, Banyuwangi tercatat sebagai satu-satunya kabupaten yang memperoleh nilai A dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 yang dilakukan oleh Kementerian PAN/RB. Ini berkat kebijakannya yang mampu mengintegrasikan dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan dalam sebuah sistem. Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja yang dihasilkan.   

Dalam lima tahun periode pertama kepemimpinannya (2010-2015), pendapatan per kapita rakyatnya naik dua kali lipat, sementara angka kemiskinan ditekan dari 40 persen, menjadi 9,24 persen. Semua berkat kemampuannya memoles dan “menjual” daerah yang dulunya dianggap terisolir, menjadi salah satu daerah tujuan wisata utama nasional, dengan pertumbuhan ekonominya yang terus membaik.

Melalui penerapan mental entreprenocrat, Anas bersama rakyatnya berhasil menerima penghargaan UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism untuk kategori Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Februari lalu mengumumkan hasil evaluasi akuntabilitas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk tahun 2016. Dalam pandangan Menpan RB, banyak instansi dan lembaga belum berbenah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat.

“Ada 50 dari 82 kementerian/ lembaga, 24 dari 34 provinsi, dan 456 dari 465 pemerintah daerah dengan nilai akuntabilitas kinerja di bawah 70,” ungkap Menpan RB Asman Abnur, seraya menambahkan, semakin rendah nilai akuntabilitas kinerja, potensi inefisiensi penggunaan anggaran semakin tinggi.

Dari evaluasi itu, diperkirakan potensi inefisiensi di 530 instansi yang nilainya di bawah 70 mencapai Rp 392,82 triliun. Ini terjadi karena program yang tak tepat sasaran. Padahal, seharusnya anggaran yang bisa dialokasikan untuk program yang mendesak.

Namun Kabupaten Banyuwangi tidak masuk dalam daftar itu. Banyuwangi justru menjadi satu-satunya kabupaten yang mendapat nilai A (skala 80-90). Ini lantaran Azwar Anas secara cerdas mengerucutkan 4.200 kegiatan menjadi hanya 1.400 kegiatan demi efisiensi anggaran.

“Program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Berdasarkan perhitungan, kita berhasil hemat Rp.213 miliar atau 13% dari total belanja langsung, namun dengan tetap berorientasi hasil dan 100% program tetap berjalan. Jadi program kita sudah menganut asas money follow result, berorientasi ke manfaat program, sesuai arahan Presiden Jokowi,” ujar Anas.

Itulah salah kebijakan tepat dari Azwar Anas yang layak mendapat apresiasi. Tentu tak hanya itu, sebab di bawah kepemimpinannya, Banyuwangi berubah dari daerah terisolir menjadi daerah dengan daya pikat besar di Jawa Timur. Tak heran jika ia kembali terpilih memimpin daerah itu untuk periode kedua pada Pilkada 2015 silam.