Naskah: Syarief Hasan Foto: Sutanto

Dilantiknya Braman Setyo sebagai Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB – UMKM) oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Puspayoga adalah kebijakan yang tepat. Betapa tidak, karena Braman Setyo adalah pejabat yang mampu memperluas literasi keuangan khususnya UKM.

Langkah percepatan dilakukan dengan menggagas suatu inovasi di bidang jasa Financial Technology (fintech). Upaya itu dalam rangka optimalisasi dan efisiensi pelayanan terhadap mitra, LPDB-KUMKM. Konsep fintech LPDB yang akan diterapkannya tersebut dimaksudkan untuk mengurangi proses peminjaman dana bergulir secara manual atau tatap muka. Dengan konsep fintech ini mitra koperasi dan UMKM bisa mengajukan pinjaman/pembiayaan dana bergulir secara online. Pria kelahiran Malang, 23 Juni 1958 ini cukup berpengalaman dalam menggiatkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) saat masih bertugas di Jawa Timur. Selama menjabat Kepala Dinas KUMKM Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sektor KUMKM berkembang pesat. Usulan Braman Setyo kepada Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo untuk membentuk koperasi sebanyak-banyaknya di Jatim saat itu disambut baik Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) dan menantangnya untuk mengembangkan koperasi di seluruh daerah di Jatim.

Dan Braman berhasil menjawab tantangan itu dengan pembentukan 8500 koperasi baru sepanjang 2008-2009. Pada tahun 2008, ia juga merancang sebuah klinik koperasi dan UMKM di 38 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jatim. Klinik ini berfungsi memberikan solusi bagi koperasi yang terkendala dalam masalah pembiayaan, pemasaran dan sumber daya manusia (SDM). Klinik inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) koperasi dan UMKM. Atas prestasi itu, ia disebut sebagai pejabat daerah yang sukses memajukan koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Beberapa kalangan dan media, bahkan sampai menyematkan sebutan Jawa Timur sebagai “Provinsi Koperasi”. 

Kesuksesan Braman dalam memajukan sektor koperasi dan usaha mikro kecil menengah di Jatim telah mengantarnya ke pemerintah pusat. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Syarief Hasan pada 2011 mengangkatnya menjadi Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM. Ia adalah penanggung jawab program 100.000 Koperasi Modern. Dengan program itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah melalui koperasi dan UMKM bisa dimaksimalkan. Hal itu merupakan terobosan di dunia Koperasi dan UMKM, mengingat saat ini telah memasuki era globalisasi dan pasar bebas. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jember (Unej) ini juga fokus untuk mengoptimalkan peranan KUMKM dalam meningkatkan produksi-produksi usahanya. Saat ia diamanatkan menjadi Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha KUKM tahun 2013, Braman bermimpi koperasi Indonesia bisa go international dan menjadi soko guru perekonomian nasional melalui dua program strategis yang dirancang, yaitu PLUT KUMKM dan Hak Cipta Online. 

Sebelum hijrah ke LPDB-KUMKM, Braman membuat dua terobosan di bidang pembiayaan mikro saat dipercayakan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menjadi Deputi Bidang Pembiayaan. Ia mendorong koperasi menjadi salah satu lembaga penyalur kredit usaha rakyat (KUR) untuk pertama kalinya di Indonesia, yang selama ini hanya didominasi oleh perbankan. Dua koperasi yang dimaksud, yaitu Kospin Jasa dari Pekalongan dan Koperasi Obor Mas dari NTT. Braman juga memperjuangkan turunnya suku bunga kredit (KUR) sebagai upaya untuk menggerakan ekonomi arus bawah, dari sebelumnya bunga KUR sempat berada pada level 22 persen, lalu turun menjadi 12 persen, dan awal tahun 2016 menjadi sebesar 9 persen. Penurunan bunga KUR merupakan bentuk kepedulian terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi prioritas Braman hingga saat ini.