Obsession Awards 2019

Naskah: Arif Rahman Hakim Foto: Sutanto/stimewa

Badai melanda Partai Golongan Karya. Ketua Umum Golkar yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka skandal mega korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setnov, sapaan akrabnya kemudian mengundurkan diri sebagai ketua partai dan tak lagi memimpin DPR. Pucuk pimpinan DPR kemudian dipercayakan kepada rekannya sesama politisi Golkar, Bambang Soesatyo.

Bamsoet, demikian panggilan populernya, dilantik sebagai Ketua DPR pada Senin 15 Januari 2018. Ia mengaku tak pernah membayangkan mendapat amanah sebagai Ketua DPR. Apalagi sampai berambisi ke sana. “Kalau saya ada ambisi menjadi Ketua DPR RI, pasti saya akan melakukan banyak pencitraan. Namun, itu tidak pernah saya lakukan. Prinsip saya dalam hidup tidak ingin menjadi orang munafik karena itu saya selalu menjalani kehidupan sebagaimana adanya. Lagi pula amanah sebagai Ketua DPR RI bukanlah amanah sembarangan. Tanggung jawabnya bukan hanya kepada rakyat. Namun, juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara pribadi, satu pintu perjuangan baru terbuka, Insya Allah ini menjadi tambahan amal ibadah bagi saya,” tuturnya. Ia pun lalu bercerita tentang proses menjelang dirinya ditetapkan menjadi Ketua DPR. Tanggal 13 Desember 2017 rapat pleno DPP Golkar memutuskan memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum menggantikan Setnov. Seiring dengan kosongnya kursi Ketua DPR yang ditinggalkan Setnov, tentu DPP Golkar harus bergerak cepat mencari penggantinya. Berbagai rapat dilakukan untuk mencari siapa kader terbaik yang bisa mengembalikan citra dan marwah DPR RI.

Tanggal 14 Januari 2018 Ketua Dewan Pembina DPP Golkar Aburizal Bakrie memimpin rapat Dewan Pembina. Dalam rapat tersebut akhirnya Dewan Pembina menyetujui usulan DPP Partai Golkar memilih Bamsoet menjadi Ketua DPR RI. Selain dia, ada nama-nama lain yang juga dibahas oleh Dewan Pembina. Tanggal 15 Januari 2018 di ruang Fraksi Golkar DPR RI, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga secara resmi mengumumkan kepada publik penunjukan Bamsoet menjadi Ketua DPR RI. Ada pesan Aburizal dan Airlangga yang paling berkesan baginya. Ia mengutip ucapan mereka, “Bambang, saya yakin kamu bisa menggunakan segala potensi yang kamu miliki untuk kebaikan bangsa dan negara. Perbaiki citra DPR RI secepat mungkin, kembalikan marwah DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang dicintai dan dipercaya oleh rakyat.” 

Bamsoet bersyukur survei Charta Politika beberapa waktu lalu memperlihatkan citra DPR semakin membaik di mata publik. Sebanyak 49,3 persen responden menyatakan optimis terhadap kepemimpinannya. “Tentu hasil ini bukan karena saya hebat, melainkan karena kerja keras semua pihak, baik dari sesama anggota DPR maupun pihak kesekjenan,” ujarnya. Program Parlemen Modern mendapat perhatian serius dengan memperkuat transparansi dan digitalisasi. Berbagai terobosan dilakukan guna mempermudah laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). DPR telah membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan KPK agar para anggota DPR bisa melaporkan LHKPN. Sedangkan dalam pelaporan pajak, DPR juga sudah membuat MoU dengan Dirjen Pajak. Masyarakat juga diberikan kemudahan dalam menyampaikan aspirasinya melalui sistem online. 

Selain itu, ada pula aplikasi DPR dalam Genggaman Rakyat, DPR NOW. Masyarakat bisa men-download di smartphone masingmasing. Melalui aplikasi DPR NOW, masyarakat bisa mengakses dan mengikuti seluruh kegiatan DPR. Begitupun bagi yang ingin menyampaikan aspirasi dan pengaduan, tidak perlu jauh-jauh datang ke gedung DPR. Cukup melalui smartphone, pengaduan bisa disampaikan dan bisa dimonitor apakah aspirasi dan pengaduannya sudah diperjuangkan atau belum. “Ini wujud kreativitas DPR menghadapi Revolusi Industri 4.0. Semua terkoneksi secara online dan serba digital. Dengan kemudahan teknologi, lanjutnya, diharapkan kualitas demokrasi akan meningkat,” katanya. Sebelumnya Bamsoet menjabat Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan. Menjadi anggota DPR sejak 2009 hingga menjadi Ketua DPR jelas menunjukkan karier Bamsoet gemilang di pentas politik.

Bamsoet salah seorang vokalis di Senayan, julukan populer untuk Gedung DPR/MPR yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pria yang juga tokoh Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ini kerap kali mengikuti kebijakan pemerintah dari era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi), Presiden Jokowi mengakui kritik Bamsoet pedas. Apa yang dilontarkan Jokowi itu dalam konteks bercanda saat berpidato dalam acara pelantikan pengurus Depinas SOKSI masa bakti 2015-2020 dan Rapat  Kerja Nasional (Rakernas) I SOKSI di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (8/8/2015). Bamsoet yang saat itu Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR termasuk yang dilantik sebagai pengurus SOKSI. “Dari sedemikian banyak tadi pengurus SOKSI yang naik ke panggung untuk dilantik, yang saya ingat itu hanya Pak Bambang Soesatyo. Pak Bambang ini kalau mengkritik saya pedas sekali,” ujar Jokowi disambut tawa dan tepuk tangan seluruh hadirin. Jokowi menuturkan, Bamsoet merupakan sosok kritikus yang paling pedas terhadap dirinya. 

Meski begitu, Jokowi sempat bergurau bahwa kritikan itu bukan masuk pasal penghinaan presiden. “Tapi tenang, itu enggak akan masuk pasal penghinaan presiden. Jadi teruskan saja,” tandasnya. Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla  (JK) berpesan kepada Bamsoet agar DPR memaksimalkan fungsi legislasinya untuk memproduksi suatu undang-undang. “Mengefisienkan anggaran dan menjadikan DPR lebih produktif. Katakanlah (produksi) undang-undang jangan hanya enam, tetapi naik,” kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).

Di bawah kepemimpinan Bamsoet DPR pada masa sidang V 2018 mengesahkan lima Rancangan UndangUndang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU). Adapun kelima UU tersebut adalah UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Kekarantinaan Kesehatan, UU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, UU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, serta UU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017. Pada Pemilu 2019 Golkar kembali menugasi pria yang telah dipercaya menjadi wakil rakyat dua periode ini (2009-2014 & 2014-2019) ini maju lagi sebagai caleg nomor 1 dari daerah pemilihan (dapil) yang sama, yakni Jawa Tengah VII yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen.