Obsession Awards 2019
Naskah: Arif Rahman Hakim Foto: Istimewa
Menjabat dan dipercaya dua periode di DPR RI adalah sebuah prestasi. Selama menjabat sebagai anggota wakil rakyat, Tifatul Sembiring begitu fokus mengurusi kepentingan rakyat.
Pada 2016 misalnya, Tifatul berbicara lantang di DPR agar RUU Penjaminan bisa disahkan karena ia berpandangan undangundang tersebut dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Dengan begitu, akan meningkatkan kapasitas UMKMK dalam skala global. Selain itu, ia menilai sangat penting memperjuangkan RUU ini karena bisa menjamin unit usaha syariah sehingga tidak beralih menjadi unit usaha konvensional. Berkat salah satu suaranya di DPR, UU Penjaminan disahkan. Tak hanya itu, ia juga cukup lantang saat adanya perusahaan tambang emas dan tembaga melanggar beragam aturan di Indonesia, seperti PT Freeport Indonesia (Freeport). Perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika Serikat itu tidak memiliki dokumen analisa mengenai dampak lingkungan terhadap alam sekitar dan juga tidak mempunyai izin smelter, tapi tetap menjalankan ekspor.
Kendati demikian, Tifatul meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih tegas dalam menangani perihal limbah. Kementerian LHK pun diminta harus bekerja sama dengan aparat. Kelahiran Bukittinggi, 28 September 1961 ini juga meminta penjelasan terhadap penanganan merkuri, baik dari penambangan ilegal maupun legal. Ia menekankan pertanyaannya terhadap keseriusan pemerintah dalam menanggulangi limbah penambangan tersebut. Ia pun menegaskan bahwa pengubahan teknologi dari merkuri menjadi sianida juga sama bahayanya. Tifatul juga cukup fokus untuk mengurusi terhadap sumber daya hutan, salah satunya dengan mengkampanyekan penghijauan. Oleh karena itu, ia meminta agar Kementerian LHK tak sendirian dalam melakukan konservasi terhadap sumber daya hutan, harus melibatkan pihak swasta. “Karena Presiden pernah melakukan ini, misalnya penanaman pohon, penghijauanpenghijauan dengan melibatkan perusahaanperusahaan besar,” urainya.
Bersama komisi VII yang ruang lingkup tugasnya meliputi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan Hidup, Tifatul tengah melakukan pembahasan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan menargetkan RUU ini dapat selesai tahun ini. Pihaknya terus mengkaji substansi dari RUU ini dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, termasuk dengan lembaga pendidikan. Komisi VII juga telah menggelar RDPU dengan lembaga kajian energi dari sejumlah perguruan tinggi, yakni dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Tifatul mengingatkan pentingnya RUU EBT agar warga mempersiapkan supaya tidak mengalami kejut budaya. Maka dari itu, pemerintah perlu untuk kooperatif misalnya bila RUU EBT pada periode pembahasan 2014-2019 tidak terselesaikan, maka RUU tersebut harus diberi catatan untuk diprioritaskan. “Energi fosil seperti minyak bumi akan terkikis dengan cepat sehingga warga juga perlu untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap EBT,” katanya.
Selama di DPR, Tifatul betulbetul memikirkan kepentingan rakyat terlebih kawasan yang jauh dari pusat pemerintahan, seperti Papua. Pria yang pandai berpantun tersebut menginginkan pemerintah membangun infrastruktur hingga Papua. “Saya setuju infrastruktur dibangun terutama sampai ke Papua, tapi untuk pengembangan lebih lanjut nanti harus diseimbangkan anggarannya jangan sampai kita fokus ke infrastruktur kemudian yang lain agak terbengkalai, seperti subsidi terhadap masyarakat,” kata Tifatul. Tak hanya itu, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu meminta agar pemerintah menurunkan harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hal itu dikarenakan keluhan warga. Salah satunya adalah soal kenaikan harga telur yang sempat tinggi. “Ya, memang keluhan itu di bawah banyak. Kita sebagai anggota DPR terjun ke masyarakat kemudian berdialog dengan masyarakat banyak keluhan itu. Tarif listrik naik gitu kan kemudian harga bahan bakar naik dan harga-harga yang lain juga,” kata Tifatul.
Selain itu, menjelang Pilpres 2019, ia meminta kepada masyarakat agar tidak ada lagi perpecahan selama pemilu presiden 2019. Menurutnya, konflik berkepanjangan sebagai dampak Pilkada DKI Jakarta 2017 sudah cukup menjadi pelajaran buruk bagi masyarakat. “Jangan sampai itu (konflik) terpelihara. Saya enggak menunjuk siapa dalang orang dan kelompoknya, di kedua belah pihak ada,” katanya. Tifatul adalah salah seorang ‘anak panah’ (kader) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang siap diluncurkan ke mana saja oleh pemegang busur (Majelis Syuro) selaku lembaga tinggi partai. Ia menjadi anak panah ketiga yang menerima estafet kepemimpinan PKS. Ia dipercaya menjabat Presiden PKS menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri setelah terpilih menjadi Ketua MPR. Kemunculannya menjadi pengganti Hidayat mengejutkan banyak pihak. Namun, bagi Majelis Syuro PKS, Tifatul adalah sosok yang pas lantaran track record yang dimilikinya.
Ketika menjabat sebagai Ketua DPP PKS untuk Wilayah Dakwah (Wilda) Sumatera, ia telah menorehkan prestasi tersendiri. Hasilnya, Sumatera menjadi lumbung suara yang sangat signifikan bagi PKS dan nyaris tak ada daerah yang tak pernah disinggahi dalam safari dakwahnya.