Figur Unggulan di 74 Tahun Indonesia Merdeka

Oleh: Syulianita (Editor) - 09 August 2019

Naskah: Giattri F.P. Foto: Dok. Humas BPJS Ketenagakerjaan

 

Keseriusan Agus Susanto dalam mensukseskan fase Aggressive Growth yang diusung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di tahun ini berbuah manis. Hal itu bisa dilihat dari kinerja positif yang ditorehkan badan hukum publik tersebut pada Juni 2019.

 

Dalam hal cakupan perlindungan kepesertaan sampai dengan paruh pertama 2019, sebanyak 51,11 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan 30,55 juta pekerja aktif tumbuh 109 persen dibanding periode yang sama tahun 2018. Agus pun optimis target pekerja aktif yang dibidik pihaknya hingga akhir tahun ini sebanyak 34,35 juta bisa tercapai. Per Juni 2019, BPJS Ketenagakerjan juga berhasil menghimpun iuran sebesar Rp33,8triliun tumbuh 113 persen year on year (yoy). Dari sisi pengelolaan dana, jumlah dana investasi yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp401,1 triliun meningkat 123 persen yoy. Sedangkan, hasil investasi mencapai Rp15,33 triliun naik 123 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, aset yang dibukukan pada Juni 2019 sebesar Rp412,31 triliun.

 

“Tema yang diusung oleh BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2019 adalah Aggressive Growth. Tentunya untuk mencapai tujuan Badan, banyak inovasi yang dilakukan pada aspek perluasan kepesertaan yang didukung oleh kapasitas sumber daya internal maupun kolaborasi strategis dengan stakeholder terkait,” ungkap Agus kepada Men’s Obsession di sela-sela kegiatan BPJS Ketenagakerjaan Belitong Geopark International Stand Up Paddle and Kayak Marathon, Tanjung Kelayang, Belitung, belum lama ini. 

 

Terlebih, sambung Agus, dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, pihaknya dituntut harus mengubah mindset organisasi menjadi “technology-driven, innovationoriented, dan disruptive future”. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan di bawah nakhoda Agus juga bertekad tak henti meningkatkan atau menciptakan beragam inovasi untuk memenuhi ekspektasi atau kebutuhan stakeholders, seperti PERISAI, BPJSTKU, Penyempurnaan sistem informasi teknologi SMILE, GN Lingkaran, Desa Sadar Jaminan Sosial yang kini jumlahnya sebanyak 675 di seluruh Indonesia, Pelindungan PMI, Service Point Office (SPO) Perbankan, dan Online Single Submission untuk kemudahan pendaftaran usaha mikro kecil menengah (UMKM).

 

Tak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan juga terus berupaya mengembangkan manfaat program Return to Work, salah satunya dengan menyediakan manajer kasus di setiap kantor cabang untuk dapat mengontrol perkembangan peserta korban kecelakaan kerja dalam perawatannya dan bekerja sama dengan berbagai Pusat Layanan Kembali Bekerja (PLKB).

 

Tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan juga telah merilis program pelatihan vokasional atau vocational training. Pelatihan itu, kata Agus, ditujukan bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Ini akan kami berikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK, yang tidak bekerja lagi karena kontraknya habis, yang bekerja di luar negeri (TKI) akan bekerja di Indonesia, kemudian yang mengalami cacat atau membutuhkan peningkatan skill. Training ini akan kami berikan dalam bentuk job shifting, dari keahlian satu ke keahlian yang lain, atau reskilling. Keahliannya kami tingkatkan. Misalnya, di Belitung yang tengah mendorong perkembangan sektor pariwisata maka pelatihan yang akan diberikan juga terkait sektor pariwisata sehingga bisa dipersiapkan tenaga-tenaga yang andal,” urai Agus. Pelaksanaan vocational training, disebutkannya, akan dilaksanakan secara bertahap di mana target peserta vokasional sebanyak 20 ribu orang dan pilot project 1.000. “Saat ini sudah ada 1.000 pekerja yang terdaftar dan menjadi pilot project di wilayah Jabodetabek dan Jabar,” tuturnya.

 

Agus menyatakan, pelatihan vokasional yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan melihat kondisi kondisi kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja yang dibutuhkan industri. Oleh karena itu, ia mengajak mitra-mitranya, terutama perusahaan besar untuk berpartisipasi dalam program ini. Belum lama ini, BPJS Ketenagakerjaan juga memperkenalkan Layanan Masyarakat 175. Sebelumnya, sambung Agus, pihaknya telah memberikan layanan contact center kepada para peserta melalui nomor 500910 yang kemudian pada 2017 menjadi Care Contact Center 1500910 yang terintegrasi dengan layanan media sosial dan email. 

 

Kini Layanan Masyarakat 175 menjadi satu-satunya kanal informasi terintegrasi dari BPJS Ketenagakerjaan menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Indonesia. “Layanan masyarakat 175 merupakan perwujudan dari rencana strategis BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya peningkatan pelayanan menuju ‘Excellent Customer Experience’. Ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada peserta dan masyarakat, meliputi easy to access, easy to pay the contribution, easy to get information and notification, dan easy to claim.

 

Dengan mengusung kemampuan baru, yaitu ‘Always On, Fast Response & Omni Channel dan End to End Process’, Layanan Masyarakat 175 BPJS Ketenagakerjaan akan mampu menjadi salah satu layanan terdepan bagi seluruh masyarakat Pekerja Indonesia. “Inisiatif lainnya dalam penguatan pelayanan, kami telah bekerja sama dengan Rumah Sakit (PLKK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) melalui inisiatif Layanan Cepat Tanggap untuk penanganan jika timbul risiko atas terjadinya musibah atau bencana alam,” tambahnya.

 

Menutup pembicaraan, Agus menguntai harapannya di usia Indonesia ke-74 tahun, khususnya untuk pekerja formal ataupun informal untuk memiliki perlindungan jaminan ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. “Karena namanya risiko bisa terjadi kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja. Saya juga berharap, literasi jaminan sosial dan kesadaran akan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat,” pungkasnya.