Figur Unggulan di 74 Tahun Indonesia Merdeka

Naskah: Giattri F.P. Foto: Edwin Budiarso

“Saya ingin semua aspirasi dari dunia usaha semakin didengar oleh semua pihak dan Kadin bisa dirasakan manfaatnya oleh anggota, seluruh pengusaha di Indonesia, juga masyarakat secara keseluruhan. Dengan begitu, mereka benarbenar membawa suatu hal yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.”

Diamanahi sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2020, Rosan mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan para pengusaha di Indonesia. Ia pun mengawal Kadin menjadi pilihan pertama dan utama dalam mewakili suara dan kepentingan dunia usaha beserta seluruh stakeholders-nya. Ia juga berhasil mengubah pendekatan terhadap pembuat kebijakan ekonomi di Indonesia sehingga Kadin muncul sebagai organisasi yang independen, berani, dan dihormati.

Ditemui Men’s Obsession di Menara Kadin, pria kelahiran Jakarta, 31 Desember 1968 ini menguntai, peran Kadin dalam menyuarakan kepentingan dunia usaha semakin lama semakin tertangkap. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya asosiasi yang datang ke Kadin untuk memberikan beragam masukan. “Kami juga bertemu secara reguler dengan pemerintah. Misalnya, saya di Kadin Pusat bertemu dengan presiden, kementerian yang terkait bidang usaha. Jadi, kami secara berkala melakukan forum group discussion (FGD) baik diminta maupun tidak diminta. Sehingga, kebijakankebijakan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan dunia usaha akan lebih optimal,” ungkap suami Ayu heni ini.

Ia pun sangat mengapresiasi pemerintah karena setiap mengambil kebijakan atau policy, yang berhubungan dengan dunia usaha, selalu mengajak Kadin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Misalnya, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo meminta masukan dari organisasi Indonesia yang memiliki kekuatan UU sejak 1987 ini untuk perkembangan dunia usaha ke depan, kebijakan-kebijakan atau policy-policy, apa saja yang harus dilakukan.

Rosan menuturkan, poin pertama yang dikemukakan oleh pengurus Kadin adalah mengenai perbaikan tata kelola pengiriman dan kualitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Ia mencatat jumlah TKI yang bekerja di luar negeri sekitar 3,6 juta dengan jumlah remitansi mencapai USD11 miliar. Namun, angka ini masih terpaut jauh ketika dibandingkan dengan jumlah remitansi yang diterima Filipina senilai USD35 miliar dengan jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yakni 3,5 juta orang.

“Kenapa itu bisa lebih tinggi karena masalahnya adalah kemampuan dari berbahasa, dari nursing. Jadi, itu bisa kita dorong untuk program vokasi yang memang sedang didorong dan diutamakan oleh Bapak Presiden dan pemerintahan ini,” ujarnya. Poin kedua, percepatan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Pasalnya, pariwisata memiliki peluang yang cukup besar untuk mendatangkan devisa dengan jangka pendek. Poin ketiga, reformasi perpajakan untuk mendongkrak daya saing Indonesia, meski tingkat produktivitasnya masih rendah. “Di satu sisi produktivitas kita masih rendah, tapi kita coba mendorong reformasi perpajakan dari pemotongan Pph (pajak penghasilan) kita sampaikan. Apakah di level 18%-19%, sekarang kita masih di atas 25%,” jelasnya. 

Kadin juga rajin melakukan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR. “DPR meminta kami masukan, misalnya untuk RUU terutama yang menyangkut ketenagakerjaan, pertanahan, SDM, dan lainlain,” imbuhnya.

Lebih lanjut Rosan mengatakan, menghadapi era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, upaya meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh dunia usaha. Pasalnya, tidak sedikit kompentensi SDM yang kini tak lagi sesuai dengan kebutuhan industri. Akibatnya, perusahaan harus men-training lagi dan itu menyebabkan cost tambahan.

Oleh karena itu, literasi data juga sangat dibutuhkan semua orang untuk meningkatkan dunia usaha. “Para pengusaha harus bisa melakukan perubahan dan adaptasi. Mereka juga harus jeli melihat apa saja keuntungan, opportunity, dan manfaat dari era teknologi yang sangat pesat ini,” papar pria yang sejak tahun 90-an menekuni olahraga diving tersebut. Bank Dunia mereduksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019 dari 2,9% menjadi 2,6%. Bank Dunia juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 menjadi 5,1%. Angka ini lebih rendah dibanding prediksi sebelumnya, yakni 5,2%.

Menanggapi hal tersebut, Rosan mengungkapkan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan Indonesia untuk menjaga kinerja perekonomian domestik. Salah satunya, menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat. Kemudian, untuk mendongkrak  pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih tinggi adalah investasi. “Bapak Presiden dalam pidatonya bilang akan membuka keran investasi lebih banyak lagi terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan padat karya. Investasi adalah PR kita karena kontribusinya sampai 34%-35% dari pertumbuhan perekonomian kita. Jadi, harus dijaga,” jelasnya.

Untuk menggenjot investasi, lanjutnya, adalah mendorong sektor yang mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor atau raw material karena kontribusinya bagi impor kurang lebih 76%. “Jadi diharapkan raw material ini bisa dibuat di kita,” ujarnya. Selain investasi, hal yang perlu digairahkan adalah ekspor Indonesia. Menutup pembicaraan, Rosan mengungkapkan harapannya untuk Indonesia yang tahun ini berusia ke-74 tahun, “Seluruh rakyat Indonesia memiliki kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Semuanya bisa tumbuh dan berkembang sehingga Indonesia akan menjadi suatu negara dambaan bagi setiap orang. Saya juga berharap komunikasi dengan pemerintah yang sudah berjalan lebih baik terus ditingkatkan karena sinergi antara dunia usaha, pengusaha, dan semua stakeholders adalah hal mutlak untuk kemajuan Indonesia,” pungkasnya.