Hari Parlemen Indonesia

Naskah: Elly Simanjuntak Foto: Fikar Azmy & Dok. Pribadi

Mendalami bidang pekerjaan yang berbeda bukanlah hal yang tabu dilakukan oleh perempuan kelahiran Bengkulu bernama Amelia Anggraini. Setelah berkarier cukup lama di dunia perhotelan dan sempat menjadi pimpinan di sebuah perusahaan advertising, dia kemudian tertantang dan memutuskan untuk terjun di dunia politik melalui partai NasDem dan menjadi anggota DPR RI Komisi IX periode 2014 – 2019.

Tugas Komisi IX memiliki ruang lingkup kesehatan dan ketenagakerjaan. Ada banyak permasalahan yang harus diselesaikan bersama-sama dengan Kemenkes, Kemenaker, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BKKBN, BPOM, dan BNP2TKI. Dia mengatakan, “Setelah setahun dilantik, saya dan teman-teman di Komisi IX concern memperjuangkan dan mendorong anggaran kesehatan pada tahun 2016 bisa naik menjadi 5% dari tahun ini yang baru mencapai kisaran 3% dari porsi belanja negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Kenaikan anggaran kesehatan yang direncanaan pada APBN 2016 ini adalah untuk memperluas coverage Jaminan Kesehatan Nasional. Penerima Bantuan Iuran (PBI) ditingkatkan dari 86,4 juta orang menjadi 92,4 juta Jiwa pada RAPBN 2016. Dengan kenaikan tersebut, jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) juga harus diperbanyak. Selain itu, dengan bertambahnya anggaran kesehatan perlu diperhatikan juga dana untuk kegiatan promosi dan preventif,  agar bisa lebih maksimal.

Selanjutnya untuk bidang Ketenagakerjaan yang menjadi fokus agenda Amelia adalah mendorong proses percepatan revisi UU 39 tahun 2004 tentang Badan Nasional Penempatan   dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)  yang sudah masuk dalam Prolegnas 2015.

Pentingnya revisi undang-undang tersebut adalah sebagai upaya membenahi penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang hingga saat ini banyak menyisakan masalah. Termasuk kurangnya peran pemerintah dalam perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Kewenangan PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang terlalu besar dalam mengatur penempatan TKI di luar negeri tanpa sistem pengawasan lebih memadai bagi pemerintah untuk PPTKIS yang bermasalah, dan lainnya.

Poin lain yang juga perlu dilakukan sebagai upaya pembenahan masalah ketenagakerjaan adalah mendorong upaya proses revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), agar SDM tenaga kerja Indonesia lebih berkualitas dan semakin profesional. “Sementara, terkait penyelesaian sejumlah kasus outsourcing di sejumlah perusahaan BUMN telah kami rekomendasikan ke Kemenaker dan BUMN, serta perusahaan swasta untuk segera mengangkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap apabila pekerjaan yang di-outsourcing terkait dengan pekerjaan inti. Masalah ini banyak muncul di perusahaan BUMN dan untuk menyelesaikannya menjadi kewenangan Kementerian BUMN sebagai mitra kerja komisi VI bukan komisi IX,” kata perempuan yang pernah kuliah di Kebangsaan Malaysia University, Selangor, ini bersemangat. Itulah sebabnya, komisi IX telah merencanakan rapat kerja gabungan dengan komisi VI bersama Kementerian BUMN, agar bisa segera dilaksanakan.

Adapun terkait  permasalahan PHK massal, dia mendorong agar  pemerintah segera meminta kepada perusahaan untuk melakukan efisiensi keuangan lebih awal sebelum mengambil pilihan PHK bagi karyawan atas kondisi pelambatan ekonomi dari krisis global yang terjadi di hampir semua negara saat ini.

Amelia juga menjelaskan dalam hitungan bulan kita akan memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean, itulah sebabnya diperlukan usaha keras secara maksimal meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja kita, agar dapat berkompetisi dengan tenaga kerja asing. Ketertinggalan kemampuan  manpower di Tanah Air tidak boleh dibiarkan terus terjadi.  Amelia berpendapat, “Pemerintah perlu menggalakkan program revitalisasi BLK di daerah-daerah, agar menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Jangan lagi fokus di urusan tenaga kerja non-formal seperti Pekerja Rumah Tangga. Harkat dan derajat bangsa ini mau ditaruh di mana? Tenaga kerja dengan keahlian khusus sebenarnya sangat dibutuhkan, seperti  tenaga mekanik di Jepang dan Korea, staf garmen di Taiwan, perawat  untuk  Amerika, Kuwait, dan pengasuh jompo di Hong Kong.”

Para tenaga kesehatan yang akan lulus, alangkah baiknya jika bisa diatur penempatan kerjanya di negara-negara yang membutuhkan. Jika pemerintah belum bisa menciptakan lapangan kerja baru, mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri dapat menjadi jalan keluar terhadap kondisi terbatasnya lapangan kerja dalam negeri. Namun, terkait pengiriman tenaga kerja keluar negeri pemerintah harus memperhatikan dengan baik aspek perlindungannya, lebih menyeleksi negara tujuan, tata kelola di-manage profesional, termasuk sistem perekrutannya.   

Amelia menginginkan dirinya untuk fokus mengemban amanah rakyat selama menjadi  anggota DPR RI. Dia merasa mempunyai hutang moral dan politik kepada konstituen di Dapil Jateng VII dan berkomitmen menjalankan tugas legislasi, pengawasan, anggaran maupun representasi sebaik-baiknya. Itulah sebabnya dia pun meninggalkan aktivitas sebelumnya sebagai pimpinan salah satu perusahaan advertising, agar tidak terjadi conflict interest.

Berkonsentrasi penuh memenuhi janji-janji politik untuk segera dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana tugas dan fungsi anggota DPR RI. Dia merasa bidang politik akan menjadi pelabuhan terakhir dalam kariernya dan menginginkan di masa tua nanti dia tetap bisa berkontribusi membangun bangsa maupun tetap melek terhadap dinamika politik nasional.

Di sela-sela kesibukan pekerjaannya dan saat akhir pekan menjadi waktu yang diprioritaskannya  untuk keluarga dan me time. Amelia berusaha menyelaraskan seluruh waktunya, agar semuanya bisa dijalani tanpa harus ada yang diabaikan. Manajemen waktu, intensitas dan kualitas berkomunikasi menjadi kunci penting. Saat weekend dia rajin melakukan yoga, agar dirinya lebih rileks secara mental dan fisiknya lebih sehat.