Hari Parlemen Indonesia

Naskah: Sahrudi Foto: Dok. Pribadi

Kritis, konsisten, dan berani menyuarakan hal yang dianggap benar, adalah ciri khas seorang Maruarar Sirait. Namun, politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Ara, ini tetap santun dan konstruktif dalam menyuarakan pendapatnya. Termasuk soal kiprah parlemen kini yang menurutnya harus bisa lebih merasakan suara rakyat.

Ditemui di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat, Anggota Komisi XI DPR RI ini, mau berbagi pandangannya mengenai kiprah lembaga perwakilan rakyat terkait Hari Parlemen Indonesia ke-70 yang jatuh pada 16 Oktober 2015. Dalam pandangan putra politisi senior Sabam Sirait ini, anggota parlemen harus berusaha keras agar tetap mendapatkan kepercayaan rakyat sebagai wakil mereka.

Banyak hal bisa dilakukan untuk tetap menjaga marwah parlemen sebagai lembaga yang mengusung aspirasi rakyat. Caranya? “Ya, harus bisa menjawab dan mengambil keputusan yang sesuai dengan harapan rakyat,” ucapnya.

Ia mengambil contoh ketika beberapa waktu lalu ramai soal rencana meningkatkan tunjangan bagi anggota DPR RI. Ironisnya, rencana itu hadir di tengah begitu banyak harapan dan kritik bahwa DPR belum menjalankan tugas legislasinya. “Lalu ada rencana seperti itu, harusnya kita bersama sama menolak. Karena itu merusak rasa keadilan dan harapan rakyat,” ujarnya dengan mimik serius. “Untuk kasus-kasus seperti itu memang DPR harusnya peka,” imbuhnya.

Ara memang termasuk wakil rakyat yang sangat kritis dalam menyikapi kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan ini. Dalam beberapa wawancara dengan wartawan, ia tak segan-segan mengungkapkan agar untuk saat ini DPR mesti menghemat anggaran di tengah situasi ekonomi yang sedang melemah. “Saya pikir kita mesti mengutamakan program yang membuat ketahanan masyarakat bertambah,” ia mengingatkan. Seperti juga soal rencana pembangunan gedung DPR yang juga ternyata ditolak rakyat karena rencana itu berkembang di tengah rakyat yang sedang kesulitan, sementara kinerja DPR dianggap belum baik. Akhirnya rencana pun batal dilaksanakan. Itu artinya, banyak keputusan elit politik, berubah ketika opini rakyat menguat.

Ia yakin, jika saat ini DPR mengutamakan langkah-langkah penghematan dan mengutamakan kepentingan masyarakat miskin yang menganggur, maka DPR akan mendapatkan kepercayaan publik.

Ara mengakui tantangan dan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi DPR saat ini adalah mengambil keputusan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. DPR harus benar-benar tepat dan benar dalam mengambil benang merah antara kehendak publik dengan kebijakan yang ditetapkan. “Tantangan DPR adalah memang menjembatani kemauan publik. Tentu saja, yang harus lebih ditekankan adalah kemauan dan kemampuan mendengarkan aspirasi rakyat, lalu menerjemahkannya dan kemudian memperjuangkannya. Untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik, tentu kita harus tanya rakyat maunya apa, dan lalu memperjuangkannya” ungkap Maruarar.

Seperti yang juga ia lakukan belakangan ini, getol memperjuangkan terbentuknya perundang-undangan khusus yang dapat mendorong munculnya pengusaha-pengusaha muda nasional. Sehingga, niat pemerintah memajukan perekonomian nasional yang kuat akan segera terwujud apabila memperbanyak munculnya pengusaha baru.

Dengan begitu, kata Ara, generasi muda tak akan lagi berpikir sekedar hanya menjadi pegawai. “Negara maju itu pasti banyak enterpreneur-nya, pengusaha mudanya. Yang bisa membuat produk bagus, mengolah bahan baku dengan kreativitas yang memberi nilai tambah, nah Indonesia harus punya perundangan tersebut,” katanya. Terlebih lagi, sekarang Indonesia sedang menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Momentum itu harus disikapi sebaik-baiknya untuk menciptakan banyak pengusaha muda baru yang akan bekerja mengurangi pengangguran.

Pembuatan aturan yang mendukung munculnya pengusaha baru ini, ditekankan Ara harusnya menjadi agenda bersama diantara Pemerintah dan DPR. Dia mengajak anggota DPR lainnya untuk berani menginisiasi RUU itu. “Harus bisa dibuat sesuatu aturan yang mengikat Pemerintah mendorong munculnya pengusaha muda, yang ideologis, berkualitas,” simpulnya. Dengan demikian, kelak bisa dibuat aturan-aturan yang berpihak kepada pengusaha pemula.

Misalnya, 2 persen omset aset perbankan dari Penanaman Modal Nasional (PMN) bisa menjadi modal dari pengusaha muda. Selain itu, aturan itu juga menegaskan kemudahan perijinan bagi para pengusaha muda.

Sebagai anggota parlemen, perjuangan Ara tak berada hanya pada tataran ide atau gagasan tapi juga melakukan action agar usulan ini segera disampaikan oleh Komisi XI kepada pemerintah di rapat selanjutnya. Sebagaimana ia juga telah memperjuangkan agar pemerintah menurunkan tarif dasar listrik dalam paket kebijakan ekonomi III sehingga rakyat dapat merasakan langsung kebijakan tersebut. “Paket III harus diturunkan (tarif listrik, solar dan gas),  baru itu bisa disebut paket bermanfaat untuk rakyat. Mudah-mudahan pemerintah mau mendengar,” harapnya.

Dengan contoh-contoh kasus seperti yang diperjuangkannya itu, Ara berpendapat harus ada “benang merah” yang tersambung antara aspirasi rakyat di luar yang menyangkut legislasi, anggaran, dan kebijakan, dengan apa yang diputuskan oleh DPR. “Buat saya itu adalah tantangan kita sebagai wakil rakyat, kita harus mampu membuat benang merah itu menyambung sehingga kita akan makin dipercaya rakyat. Harus ada benang merah yang menyambung antara aspirasi rakyat di luar gedung DPR dengan apa yang diputuskan di dalam gedung DPR,” tegasnya.

Namun, ia menambahkan, hal yang tak kalah penting dilakukan adalah memperkuat persatuan antara rakyat dengan eksekutif, legislative, dan yudikatif dalam menghadapi persoalan bangsa saat ini. Khususnya di bidang perekonomian. “Ini waktunya kita harus bersatu, antara legislative, eksekutif, yudikatif, dan juga masyarakat. Kalau kita bersatu, kita bisa mengatasi,” ajaknya. Karena jika semua komponen dan kekuatan bangsa bersatu, lanjut Ara, ia yakin kemelut sebesar apapun bisa dapat diatasi dan mendapatkan solusi yang baik.

"Saya yakin Presiden Jokowi bisa memimpin bangsa ini dan kita percaya akan kepemimpinan beliau saat ini. Karena yang dipilih oleh rakyat adalah Pak  Jokowi dan Pak JK, maka kita percayakan Pak Jokowi dan Pak JK menjadi nakhoda dari perahu besar Indonesia ini," pungkasnya.