Hari Parlemen Indonesia

Naskah: Sahrudi, Foto: Dok. Pribadi

“Jam terbang” yang tinggi di cakrawala politik nasional membuat Setya Novanto mampu meniti dan menata karir politiknya dengan baik, sekalipun kerap diguncang turbulensi. Baginya, fokus sebagai seorang wakil rakyat adalah hal yang utama. Pun, saat ia memimpin DPR RI, Novanto lebih berpikir tentang bagaimana membangun parlemen yang kuat sehingga dapat melahirkan kebijakan pro rakyat, ketimbang harus banyak berdebat untuk hal yang tidak tepat.

Lahir dan besar dari keluarga yang  secara ekonomi tidak beruntung, membuat masa remajanya harus dihabiskan dengan bekerja keras agar ia bisa survive. Pernah berjualan beras, madu, hingga buka usaha foto kopi di kampusnya.

Sampai kemudian ‘ujian hidup’ itu mengantarkannya menjadi seorang pengusaha besar dan sukses. Pengalaman hidupnya itulah yang telah menumbuhkan empati  Setya Novanto kepada rakyat kecil yang hidup susah. Empatinya itu juga yang menuntunnya untuk menjadi seorang wakil rakyat agar ia bisa berbuat lebih banyak untuk membantu mereka. Kepercayaan rakyat kepada Novanto juga tak bisa diremehkan, karena terbukti alumni Universitas Trisakti, Jakarta ini  berhasil duduk di kursi wakil rakyat hingga memasuki periode ke-4.

Kamis 2 Oktober 2014 dinihari  di Sidang Paripurna DPR RI, adalah momentum yang tak terlupakan bagi Bendahara Umum Partai Golkar, ini. Sebab, pada saat itu ia terpilih secara aklamasi menjadi ketua DPR RI periode 2014-2019. Rasa syukur dan doa untuk menjabat dengan baik, tentu ia lantunkan. Tapi, ada satu hal yang mengendap  dalam benaknya saat ia resmi menjabat pucuk pimpinan DPR RI, yakni tekad menjadikan DPR sebagai partner yang kuat bagi pemerintah dalam membuat  kebijakan-kebijakannya. “Sehingga ada komposisi yang dapat menghindari Presiden untuk bertindak sewenang dan melukai hati rakyat,” tegasnya.

Partner yang kuat, lanjut Novanto, sesungguhnya menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya mekanisme checks and balances yang menjadi inti dari pemerintahan yang demokratis. “Parlemen yang kuat inilah yang dapat memberikan tekanan dan dorongan kepada Presiden dan jajarannya untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi bagi kepentingan kesejahteraan rakyat, yang bersih dari korupsi dan kolusi,” ujarnya.

Hal itu setidaknya dapat dilihat dari tahun pertama kepemimpinannya di DPR. Dimana, selama tahun pertama DPR RI 2014-2019, ternyata  telah mampu menciptakan suatu mekanisme checks and balances yang lebih menjadi lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, serta memperkuat sistem Presidensil agar tidak memunculkan kembali pemerintahan yang bersifat represif.  “DPR ini menjaga dan mengawal terus momentum ini, sebab sudah banyak contoh negara yang mengalami demokrasi hanya beberapa saat saja, lalu kembali ke rezim otoriter,” ia mengingatkan.

Terkait Hari Parlemen Indonesia ini, Novanto menaruh harapan besar agar Dewan kedepan harus mampu menghasilkan Undang-Undang yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat, dan itu tidak saja sekedar tulisan di atas kertas. Oleh karena itu, ia menambahkan, ukuran jumlah RUU yang dihasilkan, bukan menjadi keharusan bagi DPR. “Karena hal yang paling penting adalah menghasilkan Undang-Undang yang secara langsung dapat memberikan solusi bagi permasalahan rakyat di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kesejahteraan pada umumnya,” tekad Novanto. Menurutnya, inilah saat yang tepat bagi DPR untuk melahirkan karakter hukum yang responsif, bukan sekedar produk hukum yang bersifat otonom, apalagi represesif. “DPR terpanggil untuk  menghasilkan Undang-Undang yang berpihak kepada kepentingan kesejahteraan rakyat,” ucapnya menambahkan.

Mengenai pelaksanaan fungsi anggaran, satu hal yang dicita-citakan Novanto adalah bagaimana DPR ke depan mampu menjalankan  politik anggaran yang berorientasi pada percepatan pembangunan ekonomi dan kepentingan rakyat. “Tentunya melalui pemenuhan kewajiban dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, serta pengembangan sistem perlindungan sosial,” ia menekankan.

Satu hal yang juga tak bisa dipungkiri dari fungsi DPR terkini adalah menyangkut fungsi diplomasi khususnya penguatan diplomasi internasional. “Kenapa? Karena persoalan-persoalan hubungan internasional bangsa Indonesia akhir-akhir ini penuh dengan berbagai hambatan, baik dalam bidang ekonomi, maupun politik,” Novanto mengingatkan. Oleh karena itu, ia melanjutkan, DPR melalui fungsi diplomasi berupaya membantu Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dalam hubungan internasional mulai dari permasalahan Tenaga Kerja Indonesia,  penyelenggaraan haji dan kebutuhan investasi dalam negeri. “Hal ini tidak lain mau menunjukkan bahwa yang bekerja itu tidak saja eksekutif, tetapi lembaga legislatif pun dapat melakukan tugas mensejahterakan rakyatnya,” tutur pria kelahiran Bandung, ini.

Lalu bagaimana dengan fungsi representasi untuk memperkuat partisipasi masyarakat? Novanto berharap kedepannya lembaga yang dipimpinnya ini benar-benar sebagai lembaga milik rakyat dan sekaligus memperjuangkan kepentingan rakyat yang telah memilihnya. “Dalam kerangka itu, DPR telah mendesain pola hubungan yang akrab dan lebih intensif antara Anggota dan konstituennya. DPR telah menciptakan mekanisme kerja yang lebih banyak waktu  untuk bertemu dengan konstituen, baik melalui mekanisme masa reses, maupun kegiatan lain selama masa sidang,” paparnya. Bahkan, DPR periode ini telah memperkuat komitmennya terhadap rakyat dengan membangun pola dana aspirasi dengan tujuan agar DPR yang selalu berada dekat dengan rakyatnya dapat memberikan solusi secara langsung  terhadap permasalahan yang dihadapi oleh rakyat dan konstituennya.