Legislator Berdedikasi 2018

Naskah: Purnomo Foto: Dok. Pribadi

Dua kali mendapat kepercayaan duduk di legislatif pusat adalah apresiasi yang tinggi dari rakyat kepada Darizal Basir. Karena itu, ia membayar kepercayaan itu dengan mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk melaksanakan amanat rakyat.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Sumatera Barat 1 berkiprah sejak tahun 2009. Pada periode pertama, ia ditempatkan di komisi XI, Komisi II, dan Komisi IV DPR RI. Di Komisi XI ia terlibat aktif dalam pembahasan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) agar daerah mendapat alokasi pendapan dari pajak dan retribusi secara proporsional. Selanjutnya, dalam perumusan UU Desa, di mana ia sebagai salah satu anggota Pansus dan Panja juga turut memperjuangkan adanya dana desa dalam UU tersebut sebagai stimulant agar Desa (Nagari di Sumatera Barat) dapat tumbuh dan berkembang serta dapat mengelola potensi secara optimal sesuai dengan keunikan potensi dan masyarakatnya masing -masing.

Kemudian, selama penugasan di komisi IV, ia mendorong agar sektor pertanian dan kelautan menjadi sektor andalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia adalah negara agraris dan maritim yang besar. Namun, Potensi sektor pertanian dan kelautan belum mampu digerakkan secara optimal. Ia mengatakan bahwa Indonesia dihadapkan pada laju pertumbuhan penduduk, sehingga konsekuensinya makin hari kebutuhan lahan akan perumahan makin tinggi. Akibatnya lahan-lahan pertanian banyak yang berubah fungsi menjadi perumahan. Untuk mengatasi hal tersebut, ia mendorong lahirnya regulasi (UU) perlindungan petani dan lahan pertanian.

Terkait peningkatan produktivitas lahan pertanian, ia berkeyakinan bahwa mekanisasi petanian sangatlah penting dalam meningkatkan produktifitas lahan dan hasil. Pengalamannya sebagai Bupati Pesisir Selatan selama 10 tahun (1995 – 2005) dengan program mekanisasi pertanian mampu manjadikan kabupaten Pesisir Selatan surplus beras dan menjadi salah satu daerah produsen gabah atau beras utama di Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan kebijakan sektor pertanian dan kelautan di era Pemerintahan SBY. Berbagai bantuan alat mesin pertanian dan keluatan diberikan ke masyarakat petani dan nelayan. Demikian pula, akses permodalan melalui bantuan modal kelompok menjadi paket program yang sangat membantu masyarakat dalam mengelola lahan-lahan pertanian, perkebunan, peternakan, termasuk nelayannelayan tradisional.

Sementara 4 tahun di periode ini, ia ditugaskan di Komisi I dengan bidang tugas pertahanan, komunikasi, dan informatika serta luar negeri. Di sektor pertahanan, ia konsen mengawal renstra TNI, Kebijakan Minimum Essential Force (MEF), kemandirian industri pertahanan, dana kesejahteraan prajurit  yang kebijakannya telah digariskan sejak pemerintahan SBY. Ia menginginkan tentara Indonesia kuat dan disegani di dunia dengan kecakapan personel serta alutsista yang tentunya harus memadai. Di bidang komunikasi dan informatika, komisinya terus mendorong pemerintah melepaskan isolasi komunikasi. “Akses komunikasi ini penting karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro, memaksimalkan hasil, dan pemasaran produkasi masyarakat bahkan di pedalaman sekalipun.

“Oleh karena itu, kami selalu mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dari waktu ke waktu menyediakan infrastruktur komunikasi,” tegasnya. Ia berharap, di usia kemerdekaan RI yang ke 73 ini, akses komunikasi dan informasi semakin menjangkau semua wilayah Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.  Secara khusus, Darizal menilai di usia yang ke-73, para penerus bangsa Indonesia mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk mewarisi NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika secara utuh ke generasi selanjutnya.

Selain itu, kemerdekaan 73 tahun ini harus bisa menjadikan Indonesia sebagai negara kuat yang disegani dunia Internasional yang diisi oleh generasi muda yang produktif dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat.  Berbicara soal langkah konstruktif yang dilakukannya sebagai seorang anggota DPR RI, menurutnya, lebih ditentukan oleh kualitas dan kapasitas personal anggota DPR. Ia tak membantah bahwa ruang publik atas diri seorang anggota legislatif lebih besar ketimbang ruang private. “Oleh karenanya menurut hemat saya, di samping meningkatkan kinerja, menempatkan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan justru lebih penting, selain tentunya seorang anggota DPR juga harus memperhatikan kualitas dan integritas kepribadiannya,” ujar Darizal.

Ketika ditanya apa saja yang perlu ditingkatkan fraksi dalam rangka melaksanakan amanat rakyat, dengan lugas ia menjawab, “Kolektifitas kata kuncinya. Alhamdulillah, Fraksi Partai Demokrat DPR RI di bawah kepemimpinan Mas Edhie Baskoro Yudhoyono mampu membangun kerja kolektif sehingga aspirasi masyarakat dari semua daerah diperhatikan dan diperjuangkan secara optimal,” ungkapnya. Menutup pembicaraan, ia menuturkan pandangannya terkait konstelasi politik saat ini, khususnya dalam pemilihan legislatif mengingat adanya penambahan partai politik baru. “Kita telah bersepakat dan meyakini, demokasi adalah jalan terbaik dan warga negara/rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.  Sepanjang sesuai dengan aturan perundang – undangan, tidak ada larangan untuk penambahan partai politik baru. Toh nanti rakyat sendiri yang akan memutuskan, partai mana yang mampu bertahan. Yang perlu dipastikan adalah mekanisme demokrasi, dalam hal ini Pemilu harus dijalani sesuai aturan main yang berlaku,” tutupnya.