Legislator Berdedikasi 2018

Naskah: Giattri F.P. Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

Menjadi kekuatan yang menolong adalah filosofi hidup yang dipegang teguh oleh Muhammad Sarmuji. Karenanya, ketika dipercaya duduk di kursi Senayan, sosok yang dikenal dekat dengan konstituennya itu membaktikan diri untuk memperjuangkan hakhak rakyat.

Sarmuji adalah kader muda dari Partai Golongan Karya (Golkar). Ia memulai perjalanan politiknya dengan menjadi anggota dari organisasi sayap Partai Golkar, yaitu Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).  Ia sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal AMPI dan menjadi Sekretaris Jendral DPP AMPG. Sebelumnya, ia juga Staf Ahli DPR-RI. Hingga pada suatu titik, ia ingin berbuat banyak bagi negeri ini dengan mengikuti Pemilu Legislatif 2014. “Saya ingin menjadi kekuatan yang menolong. Dengan terjun ke dunia politik dan menjadi wakil rakyat, saya bisa menolong banyak orang,” ungkap Sarmuji kepada Men’s Obsession di ruang kerjanya yang sederhana. Sarmuji mengaku terinspirasi do'a surat Al-Isra, "Waj 'allii min ladunka sulthaanan nashiro" (Dan anugerahilah aku dari sisiMu kekuatan yang menolong).

Niat tulusnya berbuah manis, Sarmuji berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014 – 2019 setelah memperoleh 57.586 suara. Selama menjadi wakil rakyat, ia beberapa kali pindah komisi. Awalnya, ia duduk di Komisi VI. Meskipun tidak lama di komisi yang membidangi investasi, perdagangan, perindustrian, BUMN dan koperasi tersebut, ia begitu concern memperjuangkan hak para petani gula. “Bagi saya tata kelola gula itu sering merugikan petani, pertama kerap terjadi kebocoran gula rafinasi sehingga harga gula turun tidak wajar dan kedua di pabrikpabrik gula kita sering ditengarai ada banyak kecurangan proses penetapan rendemen yang mengakibatkan petani tidak memiliki daya tawar sama sekali sehingga cenderung rendemen gula itu lebih rendah daripada yang sewajarnya,” tutur Sarmuji. 

Lalu pada April 2015, Sarmuji bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kependudukan dan kesehatan. Di sana ia menyoroti tentang kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia. “Kala itu Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan kebijakan tidak diberlakukannya bahasa Indonesia kepada warga asing. Ini yang kami perjuangkan agar syarat tersebut tetap diberlakukan demi memperketat proses masuknya TKA di Indonesia,” ungkapnya. Januari 2016 hingga kini, ia bertugas di Komisi XI.

Di komisi yang meliputi: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank tersebut, ia memberikan perhatian lebih kepada rakyat, khususnya petani dan industri kecil yang kurang mendapatkan akses permodalan. “Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di atas kertas itu di bawah Rp25 juta tanpa agunan, tetapi fakta di lapangan tetap saja ada agunan. Ini yang kami suarakan agar KUR Mikro betul-betul tidak ada agunan. Lalu, KUR sebagian besar masih dinikmati oleh kaum pedagang padahal KUR akan memberikan dampak yang bagus kalau proporsi industri pengolahan dan petani juga ditingkatkan,” imbuhnya.

Selama ini, sambung Sarmuji, petani paling kecil meraih akses permodalam karena mereka dikenal sebagai price taker bukan price maker. Sehingga, bank kalau melihat pertanian itu bukan peluang, tetapi resiko. Padahal kalau mereka didampingi dengan baik, non performing loan-nya bisa rendah. “Seharusnya perbankan lebih menunjukkan keberpihakannya kepada sektor-sektor yang selama ini kurang beruntung” papar penggemar futsal itu. Sarmuji beserta rekan-rekannya di Komisi XI, juga memperjuangkan agar perbankan memberikan kuota untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “Alhamdulillah, mendapat sambutan yang baik ketika Menko Perekonomian kami undang ke Komisi XI, ia menjanjikan ada kuota dan itu dipenuhi. BI juga mengeluarkan kebijakan kuota untuk UMKM harus 20% dari seluruh dana yang disalurkan oleh perbankan,” tuturnya.

Pada April 2018 lalu, Sarmuji diamanahkan menjadi Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg). Tanpa banyak kata, ia langsung mendorong dengan serius pembahasan Undang-Undang tentang Kekayaan Negara. "Kekayaan negara harus diatur dalam undang-undang tersendiri, tetapi kita belum memiliki Undang-Undang Kekayaan Negara. Sekarang, kami sedang menunggu naskah akademik dan draft RUU Kekayaan Negara dari pemerintah agar bisa dimasukkan dalam Prolegnas 2018," tambah Sarmuji. Ada juga Rancangan Undang-undang yang sempat mandek cukup lama, lanjut Sarmuji, yang bisa diselesaikan dalam tempo beberapa bulan, yakni UU Karantina Kesehatan. “Saat ini, kami tengah mengusulkan RUU Pendidikan Kedokteran dan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren,” ungkap Sarmuji. Ketika ditanya bagaimana pandangan Sarmuji terhadap konstelasi politik terutama dalam Pemilu Legislatif 2019, ia menjawab bahwa elektabilitas partai politik sangat tergantung pada citra partai. Sementara, para individu yang berlaga harus memiliki kemampuan personal untuk dekat dan langsung menyentuh hati rakyat.

“Jadi masyarakat merasakan bahwa dia atau Sarmuji adalah bagian dari masyarakat,” tegas pria berkaca mata ini. Apa yang diutarakannya tersebut, mampu Sarmuji buktikan, selama ini ia dikenal sebagai wakil rakyat yang tak hanya sering terjun ke dapilnya, yakni Jawa Timur VI, tapi juga rajin membangun komunikasi kepada konstituen dan rakyatnya. “Jadi bukan hanya sekedar turun memperkenalkan diri, tapi duduk bersama, mendengarkan aspirasi mereka, menyuarakan apa yang dikeluhkan, dan membantu kebutuhan rakyat. Persoalannya terkadang yang mereka butuhkan di luar komisi yang saya duduki. Dulu pernah ada ide tentang dana aspirasi, namun ditolak. Padahal kalau dihayati betul itu bisa menjawab aspirasi rakyat,” ucapnya.

Kendati demikian, kata Sarmuji, ia harus kreatif, “Misalnya kalau mereka butuh ruang kelas baru, saya meminta tolong ke Komisi X. Program dari Komisi XI kan sedikit, paling kami bisa mengakses CSR beberapa lembaga itu pun tidak banyak. Yang terpenting sebagai wakil rakyat harus berusaha semaksimal mungkin, Insya Allah rakyat mempunyai penilaian yang baik,” jelas pecinta soto itu. Menutup pembicaraan, Sarmuji menuturkan poin penting agar citra DPR semakin positif, yakni komunikasi dengan rakyat harus lebih ditingkatkan. “Memang di era sekarang komunikasi kami sudah kian baik, apa yang dikerjakan DPR bisa diakses melalui aplikasi, tetapi kan orang yang mengetahui aplikasi ini tidak banyak. DPR juga harus punya cara efektif untuk menangkap apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat,” urainya.

Sementara untuk Fraksi Partai Golkar, ia berharap fungsi representasi sebagai perwakilan rakyat, pengawasan, budgeting, legislasi harus betul-betul bersandar pada apa yang dibutuhkan dan penting buat Negara ini. “Slogan ‘Suara Golkar, Suara Rakyat’ harus diimplementasikan, semoga slogan tersebut terus menginspirasi semua gerakan kami untuk tetap memperjuangkan segala kepentingan rakyat,” pungkasnya.