Legislator Berdedikasi 2018
Naskah: Subhan Husaen Albari Foto: Fikar Azmy/Dok. Pribadi
Melani Leimena Suharli adalah satu dari sekian banyak anggota DPR yang memiliki kepedulian tinggi terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Baginya, menjadi wakil rakyat bukan hanya sekadar mencari kemapanan, lebih dari itu pilihannya untuk terjun ke dunia politik tak lain agar dirinya punya peran lebih besar untuk bisa memberdayakan para masyarakat melalui program UMKM. Tugas itu sudah ia lakoni hampir 10 tahun, sejak ia terpilih sebagai anggota DPR pada 2009. Bahkan jauh sebelum itu, ia sudah akrab dalam dunia usaha, terutama bagi kalangan perempuan di sektor UMKM.
Selama kurang lebih satu dasawarsa menduduki kursi parlemen tentu banyak yang sudah dilakukan oleh politisi Partai Demokrat itu. Awal terpilih sebagai anggota DPR, Melani langsung dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai Wakil Ketua MPR pada 2009 lalu. Inilah prestasi politik yang cukup membanggakan bagi perempuan kelahiran Jakarta 1951 ini. Meski waktu itu tugasnya sebagai pimpinan MPR banyak disibukan pada program sosialisasi empat pilar MPR, ia tetap membina para UMKM di lingkungannya. Lima tahun berlalu, kini Melani ditugaskan di Komisi VI. Bertugas sebagai anggota komisi yang membidangi persoalan perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM & BUMN, dan standarisasi nasional tersebut, Melani merasa jalur untuk memberdayakan UMKM di masyarakat semakin terbuka lebar. Pasalnya, banyak sektor ekonomi masyarakat yang bisa digerakan dengan menggandeng mitra kerja di komisinya. Misal, di bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Ia selalu mengajak masyarakat untuk ikut program yang sudah dijalankan pemerintah. Seperti pembentukan koperasi dan UKM.
“Kebetulan dapil saya secara geografis masyarakatnya berbeda dengan dapil-dapil di daerah lain. Di Jakarta ini sektor pertanian dan perkebunan itu tidak ada. Ini masyarakat perkotaan. Jadi, yang saya lakukan adalah terus mengadakan pelatihan wirausaha dengan mitra Kementerian Koperasi dan UKM dan juga perindustrian. Misalnya, pemberian modal. Dengan Kementerian Perdagangan saya juga selalu bekerja sama dalam usaha renovasi warung. Kementerian juga memandang anggota DPR dianggap lebih tepat untuk ikut mensosialisasikan program-program pemerintah di dapilnya,” ujar Melani kepada Men’s Obsession.
Artinya sebagai anggota DPR, Melani berperan ikut membantu dan memfasilitasi keinginan masyarakat mewujudkan impiannya. Ia melihat banyak potensi yang dimiliki masyarakat. Namun, kadang karena kurangnya akses informasi mereka bingung mau melakukan apa. Tugasnya sebagai anggota DPR ikut mengarahkan masyarakat agar lebih produktif dalam bekerja khususnya di sektor UKM. “Contohnya, mereka yang punya keahlian menjahit, membatik, membuat kue, otomotif, atau kerajinan tangan yang lain, kami selalu arahkan untuk ikut pelatihan di Kementerian Perindustrian. Masyarakat yang sudah kita bina ada lebih dari 1000 orang, banyak di antara mereka adalah kaum perempuan,” tukas perempuan berhijab itu.
Hobinya mengunjungi konstituen membuat Melani paham apa persoalan yang dihadapi masyarakat Jakarta. Melalui program Bina Lingkungan dari Kementerian BUMN yang bisa disinergikan dengan DPR, ia bisa memfasilitasi perbaikan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK). Merenovasi Balai Pertemuan Warga, tempat Mandi Cuci Kakus (MCK), serta memfasilitasi kebutuhan dari ibu-ibu majelis taklim. “Ini memang banyak diambil dari dana CSR BUMN. Tugas kami sebagai dewan adalah menyerap aspirasi dari kebutuhan masyarakat di dapil sehingga program pemerintah tepat sasaran,” tandas pecinta wastra nusantara tersebut.
Dalam bidang legislasi dan pengawasan, Melani tengah mendorong disahkannya UU Koperasi yang sudah masuk Badan Legislasi (Baleg) DPR. Diakui tidak mudah untuk bisa meloloskan UU karena terkadang antar fraksi dan juga pemerintah punya cara pandang yang berbeda. Namun dalam beberapa revisi yang dikaji, ia adalah orang yang tegas menyatakan tidak setuju bila anggaran negara untuk koperasi dan UKM dipotong. Justru sebaliknya, ia meminta pemerintah menambah anggaran untuk pemberdayaan koperasi dan UKM karena anggaran saat ini dinilai masih terlalu sedikit. Melani juga melihat UU Koperasi dan juga beberapa UU lain menyangkut investasi masih terlalu ribet. Karenanya dalam setiap rapat dengan pemerintah, ia selalu mendesak agar dilakukan penyederhanaan aturan sehingga masyarakat dan investor tidak kesulitan dalam menjalankan usahanya. Termasuk dalam hal pemerataan ekonomi, ia kerap mendesak BUMN memberdayakan masyarakat di sejumlah daerah dengan tidak menarik uangnya ke pusat. Menurutnya, banyak potensi dari masyarakat yang bisa disinergikan dengan BUMN. Ia juga tak setuju pemerintah terlalu banyak melakukan impor pangan seperti beras, gula, dan garam lantaran ia melihat stok petani cukup memenuhi kebutuhan pangan.
Dengan upaya yang sudah dilakukan, Melani berusaha untuk tetap menjaga citra DPR agar semakin baik di mata masyarakat. Karena bukan hanya dirinya, ia juga berkewajiban membawa nama baik Partai Demokrat. Peduli, menyerap aspirasi, dan memberi solusi adalah prinsip yang selalu ditanamkannya dalam setiap menjalankan tugasnya sesuai arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia sadar untuk bisa kembali menjadi partai pemenang pemilu dan lolos dalam ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen butuh kerja keras dari semua kader Demokrat. Sistem parliamentary threshold menjadi tantangan yang harus dihadapi semua parpol yang akan mengikuti pemilu 2019. Mendekati Hut Republik Indonesia ke-73 dan Hut DPR ke-73, Melani memimpikan sila kelima dari Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia bisa segera terwujud karena inti dari tujuan kemerdekaan suatu bangsa adalah terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera sesuai impian para pendiri bangsa ini.