68 Tahun Membangun Bangsa
Naskah: A. Rapiudin, Foto: Dok. Humas Kemenkop & UKM
Kementerian Koperasi dan UKM terus mengembankan koperasi di Indonesia dengan pendekatan dari berbagai sisi. Sejumlah upaya dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM agar koperasi semakin tumbuh dan berkembang di Tanah Air.
Upaya tersebut antara lain, sosialisasi perkoperasian melalui Gerakan Sadar Masyarakat Koperasi (GEMASKOP) bekerja sama dengan SKPD yang membidangi koperasi di seluruh provinsi/kabupaten/kota, menggelar dialog Interaktif Perkoperasian (GEMA Koperasi) bekerja sama dengan RRI Pro 3 FM, bantuan Tenaga Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 540 orang tersebar di seluruh Indonesia.
Upaya lainnya adalah menggulirkan berbagai program bantuan perkuatan dan fasilitasi baik dalam rangka memperkuat permodalan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas SDM koperasi dan UMKM melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, dan memperkuat akses pasar melalui berbagai pameran baik di dalam maupun di luar negeri.
“Peningkatan jumlah koperasi semakin membuktikan pada kita semua bahwa telah memberi manfaat kepada anggota dan masyarakat banyak,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan.
Jumlah koperasi di Indonesia kini kian bertambah banyak. Dari jumlah itu satu di antaranya adalah Koperasi Produsen Tahu Tempe (KOPTI) yang jumlah anggotanya mencapai 83.545 orang. Mereka sangat menggantungkan hidup dan kehidupannya dari kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu dengan kebutuhan per bulannya sebanyak 132 juta kg kedelai. Secara kelembagaan Koperasi Produsen Tempe Tahu (KOPTI) menjadi penyalur kedelai untuk kebutuhan anggotanya.
Sebelum era pasar bebas pemerintah melalui lembaga Bulog berperan sebagai stabilisator dan dinamisator harga dan stok kedelai nasional baik yang bersumber dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Kedelai dari Bulog langsung disalurkan ke Kopti-Kopti.
Saat ini impor kedelai dikuasai oleh para importer yang mengakibatkan harga kedelai tidak stabil dan kondisi ini berdampak terhadap para pengrajin tempe tahu. Kedelai dari Importir melalui distributor baru disalurkan ke Kopti-Kopti, dimana lebih panjang mata rantainya.
Untuk mengatasi ketersediaan stok kedelai di Tanah Air, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki program guna mendukung peningkatan produksi kedelai nasional sekaligus memperkuat jaringan usaha antarkoperasi. Program yang dikembangkan ini bertujuan memperluas areal tanam kedelai di luar Pulau Jawa dalam rangka swasembada kedelai, perkuatan kelembagaan koperasi yang bergerak dibudang usaha kedelai, perkuatan jaringan usaha antar lembaga koperasi baik antar koperasi primer dan atau lembaga koperasi sekunder dan gabungan, diversifikasi usaha dari hasil olehan kedelai dapat berupa Tempe, Tahu dan olahan makanan lainnya. Disamping itu saat ini juga sedang digalakkan soybean oil.
Sedangkan, untuk program (rintisan) yang telah direalisasikan, menurut Syarif, adalah bantuan sosial untuk budidaya kedelai yang dimulai pada 2012 senilai Rp 1.110.000.000 kepada 20 koperasi di 4 provinsi dan dilanjutkan pada 2013 kepada 16 koperasi di 4 provinsi senilai Rp 888.000.000
Syarif menambahkan, pemerintah sesungguhnya memiliki keberpihakan terhadap UKM. Setidaknya hal itu bisa dilihat dari dibebaskannya pelaku usaha mikro dari pungutan Pajak Penghasilan (PPH). Pelaku usaha mikro dimaksud antara lain pedagang kaki lima dan pedagang asongan.
Keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha tersebut dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah dan Pemda berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
Untuk lebih memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, Kementerian Koperasi dan UKM punya sejumlah strategi. Antara lain, penyuluhan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop), dukungan start up capital untuk wirausaha pemula, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di daerah tertinggal, perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu, peningkatan ekonomi kawasan melalui pengembangan produk/komoditi unggulan daerah, penataan PKL, dan promosi produk koperasi dan UKM.
Keberadaan UMKM yang terus meningkat, melahirkan banyak wirausaha baru. Pertumbuhan jumlah wirausaha nasional berdasarkan rasio perkembangan dalam 3 tahun terakhir dapat ditunjukkan dengan telah diselenggarakannya Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) pada 2 Februari 2011 yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, dan pada 8 Maret 2012 serta pada 18 Maret 2013.
Program penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan juga semakin intensif terus dilakukan baik oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah, kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah wirausaha.
Tercatat Pada 2011, jumlah wirausaha di Indonesia sebanyak 3.762.442 orang (1,56%). Jumlah ini meningkat pada 2012 menjadi 3.891.935 orang (1,59%), dan per Maret 2013, jumlahnya bertambah lagi menjadi 4.098.987 orang (1,65%).
“Dengan peningkatan jumlah wirausaha tersebut diharapkan pada 2013 dapat mencapai minimal sebesar 2 % dari jumlah penduduk,” tutur Syarif.
Tumbuh dan berkembangnya UMKM juga tak bisa dilepaskan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Realisasi KUR secara kumulatif sejak pertama kali diluncurkan pada 5 November 2007 oleh Presiden RI hingga 12 juli 2013 telah mencapai Rp 120,94 triliun kepada 9.004.313 debitur UMKMK. (Rincian realisasi oleh bank Pelaksana KUR dapat dilihat pada Tabel). Realisasi tahun 2013 posisi 12 Juli 2013 mencapai Rp 23,138 triliun atau 64,27% dari Target tahun 2013 sebesar Rp 36 triliun.
Menurut Syarif, target realisasi KUR 2013 sebesar Rp 36 triliun meningkat dibandingkan dengan target 2012 sebesar Rp 30 triliun dan target tahun sebelumnya (2011) sebesar Rp 20 triliun. Peningkatan target ini diupayakan agar lebih banyak lagi UMKM dan Koperasi dapat mengakses sumber pembiayaan ke perbankan.
Kementerian Koperasi dan UKM terus mengembankan koperasi di Indonesia dengan pendekatan dari berbagai sisi. Sejumlah upaya dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM agar koperasi semakin tumbuh dan berkembang di Tanah Air.Upaya tersebut antara lain, sosialisasi perkoperasian melalui Gerakan Sadar Masyarakat Koperasi (GEMASKOP) bekerja sama dengan SKPD yang membidangi koperasi di seluruh provinsi/kabupaten/kota, menggelar dialog Interaktif Perkoperasian (GEMA Koperasi) bekerja sama dengan RRI Pro 3 FM, bantuan Tenaga Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 540 orang tersebar di seluruh Indonesia.
Upaya lainnya adalah menggulirkan berbagai program bantuan perkuatan dan fasilitasi baik dalam rangka memperkuat permodalan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas SDM koperasi dan UMKM melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, dan memperkuat akses pasar melalui berbagai pameran baik di dalam maupun di luar negeri.
“Peningkatan jumlah koperasi semakin membuktikan pada kita semua bahwa telah memberi manfaat kepada anggota dan masyarakat banyak,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan.
Jumlah koperasi di Indonesia kini kian bertambah banyak. Dari jumlah itu satu di antaranya adalah Koperasi Produsen Tahu Tempe (KOPTI) yang jumlah anggotanya mencapai 83.545 orang. Mereka sangat menggantungkan hidup dan kehidupannya dari kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu dengan kebutuhan per bulannya sebanyak 132 juta kg kedelai. Secara kelembagaan Koperasi Produsen Tempe Tahu (KOPTI) menjadi penyalur kedelai untuk kebutuhan anggotanya.
Sebelum era pasar bebas pemerintah melalui lembaga Bulog berperan sebagai stabilisator dan dinamisator harga dan stok kedelai nasional baik yang bersumber dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Kedelai dari Bulog langsung disalurkan ke Kopti-Kopti.
Saat ini impor kedelai dikuasai oleh para importer yang mengakibatkan harga kedelai tidak stabil dan kondisi ini berdampak terhadap para pengrajin tempe tahu. Kedelai dari Importir melalui distributor baru disalurkan ke Kopti-Kopti, dimana lebih panjang mata rantainya.
Untuk mengatasi ketersediaan stok kedelai di Tanah Air, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki program guna mendukung peningkatan produksi kedelai nasional sekaligus memperkuat jaringan usaha antarkoperasi. Program yang dikembangkan ini bertujuan memperluas areal tanam kedelai di luar Pulau Jawa dalam rangka swasembada kedelai, perkuatan kelembagaan koperasi yang bergerak dibudang usaha kedelai, perkuatan jaringan usaha antar lembaga koperasi baik antar koperasi primer dan atau lembaga koperasi sekunder dan gabungan, diversifikasi usaha dari hasil olehan kedelai dapat berupa Tempe, Tahu dan olahan makanan lainnya. Disamping itu saat ini juga sedang digalakkan soybean oil.
Sedangkan, untuk program (rintisan) yang telah direalisasikan, menurut Syarif, adalah bantuan sosial untuk budidaya kedelai yang dimulai pada 2012 senilai Rp 1.110.000.000 kepada 20 koperasi di 4 provinsi dan dilanjutkan pada 2013 kepada 16 koperasi di 4 provinsi senilai Rp 888.000.000
Syarif menambahkan, pemerintah sesungguhnya memiliki keberpihakan terhadap UKM. Setidaknya hal itu bisa dilihat dari dibebaskannya pelaku usaha mikro dari pungutan Pajak Penghasilan (PPH). Pelaku usaha mikro dimaksud antara lain pedagang kaki lima dan pedagang asongan.
Keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha tersebut dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah dan Pemda berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
Untuk lebih memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, Kementerian Koperasi dan UKM punya sejumlah strategi. Antara lain, penyuluhan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop), dukungan start up capital untuk wirausaha pemula, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di daerah tertinggal, perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu, peningkatan ekonomi kawasan melalui pengembangan produk/komoditi unggulan daerah, penataan PKL, dan promosi produk koperasi dan UKM.
Keberadaan UMKM yang terus meningkat, melahirkan banyak wirausaha baru. Pertumbuhan jumlah wirausaha nasional berdasarkan rasio perkembangan dalam 3 tahun terakhir dapat ditunjukkan dengan telah diselenggarakannya Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) pada 2 Februari 2011 yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, dan pada 8 Maret 2012 serta pada 18 Maret 2013.
Program penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan juga semakin intensif terus dilakukan baik oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah, kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah wirausaha.
Tercatat Pada 2011, jumlah wirausaha di Indonesia sebanyak 3.762.442 orang (1,56%). Jumlah ini meningkat pada 2012 menjadi 3.891.935 orang (1,59%), dan per Maret 2013, jumlahnya bertambah lagi menjadi 4.098.987 orang (1,65%).
“Dengan peningkatan jumlah wirausaha tersebut diharapkan pada 2013 dapat mencapai minimal sebesar 2 % dari jumlah penduduk,” tutur Syarif.
Tumbuh dan berkembangnya UMKM juga tak bisa dilepaskan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Realisasi KUR secara kumulatif sejak pertama kali diluncurkan pada 5 November 2007 oleh Presiden RI hingga 12 juli 2013 telah mencapai Rp 120,94 triliun kepada 9.004.313 debitur UMKMK. (Rincian realisasi oleh bank Pelaksana KUR dapat dilihat pada Tabel). Realisasi tahun 2013 posisi 12 Juli 2013 mencapai Rp 23,138 triliun atau 64,27% dari Target tahun 2013 sebesar Rp 36 triliun.
Menurut Syarif, target realisasi KUR 2013 sebesar Rp 36 triliun meningkat dibandingkan dengan target 2012 sebesar Rp 30 triliun dan target tahun sebelumnya (2011) sebesar Rp 20 triliun. Peningkatan target ini diupayakan agar lebih banyak lagi UMKM dan Koperasi dapat mengakses sumber pembiayaan ke perbankan.