Tokoh DPR Berdedikasi 2017

Naskah: Purnomo, Foto: Dok. Pribadi

Menjadi seorang wakil rakyat, bagi Abdul Kadir Karding, tak sekadar terpilih kemudian dilantik. Tapi selanjutnya adalah berpikir tentang bagaimana dengan jabatannya sebagai “penyambung lidah rakyat” ini ia mampu bekerja dan menyejahterakan orang yang memberikannya amanat yakni, rakyat.

Sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU), Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini punya pemahaman bahwa seseorang dipilih untuk memimpin adalah semata demi kemaslahatan bersama. “Ya, dalam tradisi kami di NU, kami sering diajarkan kaidah fiqih yang artinya  seseorang pemimpin dipilih tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mensejahterakan atau kemaslahatan rakyat.

Prinsip ini penting sebagai  niat sekaligus jadi komitmen bagi seorang pemimpin,” tegasnya menjawab pertanyaan Men’s Obsession. Masyarakat kita, kata pria kelahiran Donggala, ini masih banyak yang hidup dibawah standar yang layak, bahagia, nyaman, aman dan sentosa. “Tentu ini pekerjaan rumah bagi kita. Kesenjangan terlihat nyata. Kemiskinan masih kita temukan. Kebodohan juga masih dimanamana, dan masalah lain bangsa ini juga banyak,” tegas Abdul Kadir Karding yang juga menjabat sebagai Sekjen PKB.

Karena itu, setiap kali reses dan melakukan kunjungan ke konstituennya di Jawa Tengah, ia sudah siap menerima tuntutan dan usulan masyarakat yang begitu banyak. “Saya ingin ada jaminan  bahwa  usulusul masyarakat yang nyata dan alasan kuat  harus dijamin diakomodasi dalam APBN kita. Tapi ini belum ketemu formatnya, caranya dan teknisnya. Sehingga Anggota DPR nampak legasinya selain buat Undang-Undang,” ujarnya. PKB, seperti juga partai lainnya yang berorientasi untuk pembangunan kesejahteraan rakyat, diakui Kadir tentu memiliki keinginan untuk dapat benar-benar mewujudkan kesejahteraan itu secara utuh. Namun, dengan posisi PKB yang belum dapat dikatakan sebagai partai besar tentu perlu perjuangan lebih keras untuk memperjuangkan amanat konstituennya.

“PKB masih tergolong partai menengah, artinya kami baru punya 47 kursi di DPR, sehingga untuk mengusung dan merealisasikan ide-ide menjadi kebijakan publik  tidak mudah. Butuh lobi, jaringan, kemampuan menyusun argumen, pressure  dengan dosis tertentu, kecerdasan dan kelincahan,” papar pria kelahiran tanggal 4 September 1973, ini. Hal itu, tambahnya, tentu semakin berat jika ditambah oleh keadaan sekarang yang semakin kompleks. Dimana perkembangan teknologi informasi dan media sosial, ikut mendukung terjadinya pressure yang kuat terhadap kinerja anggota DPR. Satu hal yang juga dianggapnya bisa menjadi pemicu kegairah kerja anggota DPR adalah performa DPR yang belakangan ini sangat transparan. “Bahkan, boleh dikata, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi.