Melanjutkan Sukses, Membangun Kutai Kartanegara

Oleh: Benny Kumbang (Editor) - 26 March 2015
Pembangunan untuk rakyat sejahtera hanya akan dapat tercapai jika pelaku pembangunan itu sendiri adalah mereka yang memiliki integritas. Hal itu dicamkan betul dalam pemerintahan Rita. Terbukti, dalam periode pertama kepemimpinannya, Kukar berhasil masuk sebagai juara 3 se-Indonesia dalam aksi pemberantasan korupsi.

Dalam pemerintahan Rita, Kukar memang berhasil meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance. Ambil contoh saat sebulan pertama duduk sebagai bupati, Rita dengan tegas memulai pembenahan di lingkaran dalam pemerintahannya. Karena prinsipnya dalam memulai membangun Kukar yakni membenahi tata laksana pemerintahan dipimpinnya terlebih dulu. “Bagaimana ingin melayani masyarakat kalau tata pemerintahannya tidak baik, dari situlah saya memperbaiki tata pemerintahan Kukar dari motivasi pelaksanaan good governance saya bisa melakukan pelayanan yang baik pada masyarakat,” ia beralasan.

Untuk itu, ia pun tak segan untuk turun langsung mengecek bagaimana reformasi birokrasi di Kutai. Berjalan atau tidak? Ternyata ia mendapatkan kenyataan yang tidak mengenakan. “Ketika itu LKPD kita nomor 146 di Indonesia,” akunya. Artinya, pelayanan birokrasi saat itu sangat tidak memuaskan. Ia pun mulai berbenah. Di tahun ke dua pemerintahannya, keadaan birokrasi mulai membaik. Karena itu, ketika tim penilai LKPD dari Kemendagri turun ke lapangan melihat tata laksana pemerintahan di Kukar, mereka menunjukkan kepuasan. “Kami sekarang sudah ranking 14 se-Indonesia, terus Laporan Akuntabilitas kami yang didalamnya itu ada beberapa kriteria pembangunan itu kami perbaiki karena dari sisi pelaporan dan sebagainya kami tidak melakukan hal yang sempurna sehingga harus di guidance sampai akhirnya kami harus mendapatkan nilai CC dari D, naik dua kali dari D, C, ke CC,” bangganya.

Tak hanya itu, pengelolaan keuangan di pemerintahan Kukar pun tak luput dari pengintaiannya. Ketika terjadi ketidakberesan, Rita langsung turun mengatasinya. Kabupaten Kukar yang selama 6 tahun berturut-turut tidak mendapatkan penilaian baik dari BPK alias tak mendapatkan opini WTP, kini dalam beberapa tahun kepemimpinannya mampu meraih opini WTP. “Itu setengah mati, jungkir balik saya mendapatkannya karena asset kami itu yang luar biasa mencapai 3 triliunan rupiah antara angka keuangan dengan asset. Jadi kami harus membuat tim khusus untuk mengontrol suatu barang, kalau hilang kami telisik siapa yang harus bertanggungjawab, masalah kami sangat banyak,” paparnya. Dalam waktu setahun, ia mampu membenahi semua itu.

Perkembangan lain yang membanggakan adalah keberhasilan Kukar dalam mengerek Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dulu, PAD Kukar di bawah 100 miliar rupiah, dan sekarang sudah 390 miliar rupiah. “Target saya seharusnya 1 triliun rupiah,” ujarnya. Untuk itu, Rita terus melakukan langkah-langkah progresif untuk menaikkan PAD karena masih banyak potensi lain yang belum tergali.

Dalam 5 tahun kepemimpinannya, Rita terus menggenjot peningkatan kesejahteraan rakyat. Meski masih ada yang belum ditingkatkan secara total, ia berjanji untuk menuntaskannya segera. “Kalau nanti diberi kepercayaan oleh masyarakat dalam Pilkada 2015, saya akan maju lagi, saya masih ada mimpi di Kukar seperti sekolah-sekolah yang baik. Kami akan membangun bandara di Kukar,” ia bertekad.