Jokowi Mengabdi Untuk Bangsa Meraih Ridha Allah

Naskah: Usamah Hisyam (Wartawan Senior/Founder Obsession Media Group) Foto: Istimewa

Seperti menjelang Pilpres 2014, menyongsong Pilpres 2019 brondongan isu yang ditembakkan lawan politik Jokowi hampir sama: mempertanyakan keislaman dan fitnah bahwa Jokowi PKI. Padahal rakyat sudah tak percaya terhadap dua isu tersebut selama empat tahun Jokowi memerintah. Terbukti, Tap MPR RI No. 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI, PKI sebagai organisasi terlarang, dan larangan menyebarkan paham Komunisme, Marxisme, dan Leninisme, tak pernah dicabut. Para penuduh juga tak mampu membuktikan dokumen yang menunjukkan Jokowi dan orangtuanya PKI. Padahal, saat Jokowi terpilih pada Pilkada Solo, 2004 dan 2009, serta Pilgub Jakarta pada 2012, Presiden RI masih dijabat Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono, jenderal TNI AD yang anti-PKI. Bila benar PKI, kenapa Jokowi bisa lolos menjadi kandidat dalam pilkada, bahkan pilpres 2014? Lantas jelang Pilpres 2019 ini dibangun stigma seolah-olah Jokowi Anti Islam. Padahal realitas yang ada sebaliknya. Sejumlah program kerja pemerintahan Jokowi justru memihak Islam. Simak saja fakta berikut ini.

Jelang Pilpres 2014, isu miring yang menghantam Jokowi sungguh luar biasa. Jokowi dituding keturunan China Kristen Singapura (Oey Hong Liong). Anonim H. Jokowi disebut Herbertus, bukan haji. Jokowi difitnah beragama Kristen. Belum lagi berbagai fitnah lainnya, yang disebar oleh Tabloid Obor, yang beredar secara gratis di sejumlah daerah. Lawan politik Jokowi menebar kebencian di kalangan umat Islam. Ironinya, cukup banyak umat Islam yang percaya.

Padahal, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman fitnah lebih kejam dari pembunuhan (QS.2:191). Meski sebagian para ahli tafsir menandai kata “fitnah” ini dengan kemusyrikan yang dosanya lebih besar dari pembunuhan. Namun demikian Jokowi mengaku bergeming. Ia tak menggubris. Apalagi ia bukan penguasa. Tak punya kekuatan apapun. Tiga hari menjelang Hari H pencoblosan Pilpres 2014 yang jatuh 9 Juli 2014, ia bersama keluarga mengisi Minggu Tenang dengan bertolak ke Tanah Suci Makkah, untuk menunaikan ibadah umrah. Capres yang dituding beragama Kristen dan difitnah PKI ini menengadahkan tangannya, sambil bercucuran air mata di Baitullah, Masjidil Haram Makkah. Ia juga berdoa di Raudhah, lokasi dikabulkannya doa-doa yang disebut taman surga, hanya beberapa meter dari makam Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, di Masjid Nabawi, Madinah.

Saya yang memimpin rombongan umrah selama tiga hari di bulan Ramadhan itu, menyaksikan Jokowi memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Jokowi beribadah shalat, berpuasa, berzakat, bershalawat, dan berdoa. Dari dua kandidat capres, Jokowi dan Prabowo Subianto, hanya Jokowi yang memanfaatkan Minggu Tenang untuk beribadah ke Tanah Suci Makkah. Meski Prabowo yang didukung banyak ormas Islam. Meski Prabowo yang dieluelukan banyak umat Islam. Sebaliknya, Jokowi dibenci sebagian umat. Karena dikira kafir. Karena dikira PKI. Black campaign itu nyaris berhasil. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha mengetahui. Seperti firman-Nya dalam QS. 2:216 yang artinya, “…boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” 

Pemilihan Presiden 2014 yang ibarat peperangan, telah melahirkan penguasa baru di negeri berpenduduk mayoritas Islam ini. Allah telah memenuhi janji-Nya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala (QS. 24:55), “Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan amal salih, Dia sungguhsungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi …” Hasil Pemilihan Presiden RI tahun 2014 seakan-akan menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada sebagian umat Islam Indonesia yang gemar menebarkan fitnah. Joko Widodo adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta’ala, ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta’ala terpilih menjadi Presiden RI ke-7, bukan Prabowo Subianto. Kini, empat tahun berselang, sejarah seakan berulang kembali. Bedanya, Joko Widodo sebagai petahana, kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto sebagai penantang tunggal dalam peperangan Pilpres 2019.

Pendukung Prabowo masih menggunakan peluru usang, kembali mengangkat isu PKI dan komunisme. Seperti tak punya bahan untuk menonjolkan kekuatan kandidatnya. Satu-satunya isu yang berhasil dibangun adalah stigma, seolah-olah Jokowi anti Islam. Harus diakui, rumor itu cukup berhasil menggerus suara dukungan umat Islam terhadap Jokowi, terutama di wilayah Sumatera. Benarkah Jokowi seorang Presiden yang anti Islam? Sejumlah fakta menunjukkan, di era Presiden Jokowi justru lahir Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpinnya sendiri. Komite inilah yang mendorong dan menggerakkan perekonomian syariah di Tanah Air. Bahkan pada era pemerintahan Jokowi pula yang diberikan stimulus Rp8 miliar bagi pendirian Bank Wakaf Mikro yang digerakkan melalui pondok pesantren.

“Sekarang sudah ada 41 Bank Wakaf Mikro yang didukung pemerintah,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam perbincangan saya dengannya di Istana Bogor (31/12/2018) siang. Dengan Bank Wakaf Mikro yang menerapkan ekonomi syariah ini diharapkan dapat menggerakkan dan memajukan perekonomian umat di sekitar pondok pesantren. “Saya sudah mengusulkan untuk 1.000 Bank Wakaf Mikro yang akan didirikan di 1.000 pondok pesantren, dan Alhamdulillah Presiden telah menyetujui,” tutur Ketua MUI (non aktif) KH. Ma’ruf Amin, dalam perbincangan di kediamannya di Jalan Situbondo (1/1/2019) Jakarta.

Ma’ruf Amin sendiri dipilih oleh Jokowi sebagai calon wakil presidennya. Suka tidak suka, harus diakui Ma’ruf Amien adalah seorang ulama khos, ulama besar Indonesia. Ia bukan saja Ketua Umum MUI, tetapi juga Rais Aam Nahdlatul Ulama, organisasi masyarakat Islam terbesar di Asia Tenggara. Tetapi, bukankah di era Jokowi terjadi kriminalisasi ulama? Saya sudah pernah berhadapan langsung, dan bertanya langsung kepada Presiden Joko Widodo. “Siapa yang saya kriminalisasi? Saya tidak pernah merasa kriminalisasi satu ulama pun. Wong kenal ulamanya saja enggak,” tandas Jokowi di Istana Negara (26/7/18) Jakarta. 

Menurut Presiden, seluruh masalah ulama, ustadz, yang dianggap dikriminalisasi, terlibat kasus hukum, karena itu merupakan wilayah aparatur hukum. Presiden tak bisa mencampuri. Eksekutif tak boleh intervensi yudikatif. Tepat sekali! Karena kita negara hukum (rechtsstaat). Lantas, mana yang benar, Bung? Wallahul Musta’an. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk memohon pertolongan.