Kabinet Ahli Rekomendasi Men's Obsession
Naskah: Sahrudi, Foto: Fikar AzmySukses memimpin Jamsostek yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, membuat Elvyn G. Masassya memiliki visi yang jelas dan tegas bagaimana menjadikan pekerja hidup sejahtera.
Bicara tentang bagaimana menyejahterakan para pekerja dan mengentaskan segudang persoalan ketenagakerjaan dengan Elvyn terasa mengasyikan, sehingga waktu pun terasa sempit. Mantan bankir yang dipercaya pemerintah menjadi Direktur Utama BJPS Ketenagakerjaan ini memiliki pandangan yang jauh dan mendasar dalam melihat problem ketenagakerjaan nasional saat ini. Ditemui di ruang kerjanya, pria yang juga musisi jazz ini panjang lebar menjelaskan bagaimana seharusnya negara memiliki visi dalam membangun tenaga kerja Indonesia yang lebih bersaing.
“Kita tahu, lazimnya sebuah negara didirikan adalah untuk menyejahterakan rakyatnya. Termasuk didalamnya adalah pekerja. Untuk menyejahterakan rakyatnya itu pula, negara melakukannya dengan berbagai cara dan pola,” Elvyn membuka percakapan.
Khusus di bidang tenaga kerja, ada persoalan serius yang dihadapi Indonesia saat ini. Betapa tidak, saat ini pertumbuhan tenaga kerja terus meningkat. “Dimana berdasarkan sebuah riset, ada 118 juta tenaga kerja saat ini dan ternyata 52 persen dari mereka memiliki pendidikan yang rendah antara SD dan SMP,” ujar Elvyn.
Tingginya jumlah angka kerja yang memiliki skill rendah itu, tentu menjadi beban tersendiri bagi pemerintah. Karena hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari dunia kerja yang ada. Sehingga penyaluran tenaga kerja minim skill itu pun bukan perkara gampang.
“Karena itulah untuk membuka lapangan kerja yang match antara ketersediaan tenaga kerja atau supply dan dunia kerja atau demand maka faktor peningkatan pendidikan pun harus menjadi faktor yang sangat penting. Jadi akar masalah kita, di sektor ketenagakerjaan itu ya di pendidikan yang rendah,” ujar Elvyn, serius. Lalu solusinya? “Menurut saya adalah bagaimana meningkatkan pendidikan ini menjadi elemen mandatori, dan ditanggung negara,” anjurnya.