The Best Legislators
Naskah: Cucun Hendriana, Foto : Fikar Azmy, Dok. Pribadi
Dalam diari hidupnya, menjadi dokter adalah mimpinya. Namun, orang tuanya malah memasukkannya ke ‘penjara suci’ bernama pondok pesantren. Setamat pesantren, ia kemudian dikirim ke Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Selama 13 tahun di Madinah, bukan gelar dokter yang didapat melainkan Doktor. Tahun 1998, ketika arus reformasi menggeliat, ia menjadi gerbong utama dalam memekikkan reformasi moral. Sejak itulah karier politiknya makin melangit dan namanya kian membumi di hati masyarakat.
Hidayat Nur Wahid namanya. Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 8 April 1960, ini, dalam kamus kehidupannya tak pernah merencanakan untuk terjun ke dunia politik. Sebagai seorang anak yang berusaha melihat realita kehidupan desa secara objektif, ia hanya memiliki cita-cita tunggal: menjadi dokter! Dokter yang memiliki manfaat bagi sesama, yang dibutuhkan sekaligus dihormati. Baginya, profesi itu jelas, sejelas masa depannya.
Sayang, ia harus tunduk pada skenario besar orang tua. Setamat SD pada 1972, ayahnya yang seorang guru, mengirimnya ke sebuah pesantren di Ponorogo, Jawa Timur. Tahun 1978, ia lepas dari pesantren dan memperoleh beasiswa penuh dari Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Selama 13 tahun di Madinah, ia berhasil menggondol sejumlah gelar hingga tuntas menamatkan jenjang pendidikan S3 dengan disertasi berjudul Nawayidh Lir Rawafidh Lil Barzanji, Tahqiq wa Dirosah.
Tahun 1998, saat arus reformasi bergejolak pasca tumbangnya rezim Orde Baru, Hidayat bersama 50 temannya berinisiatif untuk mendirikan sebuah partai politik (parpol). Alhasil, Partai Keadilan (PK) pun berdiri sekaligus menjadi tonggak sejarah masuknya ia ke dalam dunia politik. Ketika itu, di tubir ‘kebangkrutan’ Orde Baru, saat massa secara masif menyerukan reformasi politik dan sosial, Hidayat pun tampil dengan mengobarkan semangat reformasi moral. “Saya ingat betul, di Masjid Al Azhar, dengan dihadiri puluhan ribu massa, kami juga meneriakkan reformasi moral. Bukan hanya politik dan sosial. Reformasi apapun tanpa diimbangi dengan reformasi moral akan menjadi sia-sia,” ucapnya.
Dalam diari hidupnya, menjadi dokter adalah mimpinya. Namun, orang tuanya malah memasukkannya ke ‘penjara suci’ bernama pondok pesantren. Setamat pesantren, ia kemudian dikirim ke Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Selama 13 tahun di Madinah, bukan gelar dokter yang didapat melainkan Doktor. Tahun 1998, ketika arus reformasi menggeliat, ia menjadi gerbong utama dalam memekikkan reformasi moral. Sejak itulah karier politiknya makin melangit dan namanya kian membumi di hati masyarakat. Hidayat Nur Wahid namanya. Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 8 April 1960, ini, dalam kamus kehidupannya tak pernah merencanakan untuk terjun ke dunia politik. Sebagai seorang anak yang berusaha melihat realita kehidupan desa secara objektif, ia hanya memiliki cita-cita tunggal: menjadi dokter! Dokter yang memiliki manfaat bagi sesama, yang dibutuhkan sekaligus dihormati. Baginya, profesi itu jelas, sejelas masa depannya.
Sayang, ia harus tunduk pada skenario besar orang tua. Setamat SD pada 1972, ayahnya yang seorang guru, mengirimnya ke sebuah pesantren di Ponorogo, Jawa Timur. Tahun 1978, ia lepas dari pesantren dan memperoleh beasiswa penuh dari Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Selama 13 tahun di Madinah, ia berhasil menggondol sejumlah gelar hingga tuntas menamatkan jenjang pendidikan S3 dengan disertasi berjudul Nawayidh Lir Rawafidh Lil Barzanji, Tahqiq wa Dirosah.
Tahun 1998, saat arus reformasi bergejolak pasca tumbangnya rezim Orde Baru, Hidayat bersama 50 temannya berinisiatif untuk mendirikan sebuah partai politik (parpol). Alhasil, Partai Keadilan (PK) pun berdiri sekaligus menjadi tonggak sejarah masuknya ia ke dalam dunia politik. Ketika itu, di tubir ‘kebangkrutan’ Orde Baru, saat massa secara masif menyerukan reformasi politik dan sosial, Hidayat pun tampil dengan mengobarkan semangat reformasi moral. “Saya ingat betul, di Masjid Al Azhar, dengan dihadiri puluhan ribu massa, kami juga meneriakkan reformasi moral. Bukan hanya politik dan sosial. Reformasi apapun tanpa diimbangi dengan reformasi moral akan menjadi sia-sia,” ucapnya.