Rita Widyasari Srikandi "Bena Benua Etam"
Ada satu prinsip Rita Widyasari dalam memulai membangun Kutai Kartanegara yakni membenahi tata laksana pemerintahan yang dipimpinnya. “Bagaimana ingin melayani masyarakat kalau tata pemerintahannya tidak baik, dari situlah saya memperbaiki tata pemerintahan Kutai Kartanegara dari motivasi pelaksanaan Good Governance lah saya bisa melakukan pelayanan yang baik pada masyarakat,” ucapnya. Untuk itu, ia pun tak segan untuk turun langsung mengecek bagaimana reformasi birokrasi di Kutai Kartanegara. Berjalan atau tidak? Ternyata ia mendapatkan kenyataan yang tidak mengenakan. “Ketika itu LKPD kita nomor 146 di Indonesia,” akunya. Artinya, pelayanan birokrasi saat itu sangat tidak memuaskan. Ia pun mulai berbenah. Di tahun ke dua pemerintahannya, keadaan birokrasi mulai membaik. Karena itu, ketika tim penilai LKPD dari Kemendagri turun ke lapangan melihat tata laksana pemerintahan di Kutai Kartanegara, mereka menunjukkan kepuasan. “Kami sekarang sudah ranking 14 se-Indonesia, terus Laporan Akuntabilitas kami yang di dalamnya itu ada beberapa kriteria pembangunan itu kami perbaiki karena dari sisi pelaporan dan sebagainya kami tidak melakukan hal yang sempurna sehingga harus di guidance sampai akhirnya kami harus mendapatkan nilai CC dari D, naik dua kali dari D, C, ke CC, tahun ini insya Allah bisa dapat B,” bangganya.