Prostitusi Antara Transaksi dan Konspirasi
Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri untuk mengatur para pejabat dalam beberapa hal dengan tujuan meningkatkan performa pemerintahan itu sendiri. Seperti yang pernah dilakukan Eric Holder saat masih menjabat sebagai Jaksa Agung Amerika Serikat. Dalam kepemimpinannya, Holder telah membuat sebuah nota dinas kepada seluruh pejabat dan karyawan Departemen Kehakiman Agar tidak jajan pelacur. Seperti dikutip NPR News, nota dinas itu dikirim setelah kantor inspektur jenderal Kehakiman mendapati petugas pemberantas obat bius yang menggelar pesta seks di Colombia bersama pelacur yang dibayari para mafia obat bius.Karena itu, dalam nota dinasnya, Eric Holder menuliskan jajaran departemen kehakiman dilarang melakukan transaksi dengan pelacur. Meski di negara yang melegalkan pelacuran sekalipun, tulis Holder.
Bertransaksi dengan wanita panggilan, lanjut Holder, tidak hanya mengancam keselamatan petugas, tapi juga merendahkan martabat Departemen Kehakiman yang berupaya mencegah penyelundupan manusia.
Lalu apa sanksinya bila ada pejabat atau pegawai departemen kehakiman yang ketahuan? Ancaman diskors hingga dipecat pasti akan diterima para pejabat selevel supervisor, manajer sampai ke pegawai lain.