Obsession Awards 2020; Best Ministers
Naskah: Gia Putri Foto: Istimewa
Kapasitas dan kompetensi Muhadjir Effendy sebagai pembantu presiden sudah terbukti dan teruji. Ia pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja. Kemudian, terpilih kembali ke dalam jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Namun, kali ini, Presiden Jokowi menunjuk Muhadjir menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Hal itu tak lepas dari eksistensi Muhadjir sebagai seorang pendidik, di antaranya menjadi Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (1986-sekarang), Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (2000-2016).
Saat menjabat sebagai Mendikbud, kementerian yang dipimpinnya dianugerahi Penghargaan UNESCO- Hamdan bin Rashid Al-Maktoum untuk Praktik Luar Biasa dan Kinerja dalam Meningkatkan Efektivitas Guru yang diserahkan oleh Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoula. Ketika dipercaya mengemban amanah sebagai Menko PMK, Presiden Joko Widodo memberinya arahan agar kementeriannya senantiasa memperkuat peran dalam mengkoordinir delapan kementerian lingkup Kemenko PMK. Dengan lugas, ia bersama jajarannya siap melaksanakan arahan dari RI-1 tersebut.
Kerja nyata telah ditunjukan oleh Muhadjir, seperti belum lama ini ia menggelar rapat koordinasi tingkat menteri (RTM) membahas mekanisme baru dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sejumlah daerah di Indonesia. Percepatan dana BOS yang semula 4 tahap sekarang menjadi 3 tahap, bahkan untuk Kementerian Agama adalah dua tahap. “Harapannya sekolah jadi leluasa dalam pendanaan operasional sekolah dengan cara baru yang sudah dilaksanakan dan disetujui oleh tiga kementerian, yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Menkeu Sri Mulyani, dan Menag Fachrul Razi,” imbuhnya.
Muhadjir mengatakan, penyaluran bantuan operasional sekolah nanti tak lagi disalurkan melalui daerah. Untuk mempercepat bantuan sampai ke sekolah-sekolah, dana akan disalurkan langsung dari rekening kas umum negara. “Sebetulnya ini pernah dilakukan pada tahun 2009/2010,” ujarnya. Ia menggarisbawahi kepada Menkeu, Mendikbud, dan Menag bisa menyamakan pandangan dalam penyaluran BOS. Ia juga mengatakan mengenai pembayaran guru honorer yang telah mengantongi NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). “Kemdikbud maksimum mengizinkan 50 persen untuk pembayaran guru honorer yang memiliki NUPTK. Sementara, Kemenag mengizinkan maksimum 30 persen karena mayoritas adalah madrasah swasta,” terangnya.
.jpeg)
Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) tahun 2020 di Papua, akan digelar Oktober mendatang. Pemerintah terus berkoordinasi guna memastikan seluruh persiapan rampung sesuai waktu yang ditentukan. Muhadjir memaparkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) telah membangun 80 persen dari venue yang akan tersedia.
Selain itu, menyiapkan 12 bangunan. Dengan kapasitas 1.816 orang. Ditambah beberapa bangunan yang diusulkan Kemenko PMK. “Ini yang sedang kami usulkan agar ditambah lagi ada dua di Merauke dan satu lagi di Jayapura, yakni untuk menambah penampungan atau akomodasi para atlet dan ofisial,” ujarnya.
Adapun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah menyediakan peralatan pertandingan untuk 26 cabang olahraga (cabor). Dengan target semua peralatan sudah sampai ditempat atau venue masing-masing paling lambat bulan Juli. Sedangkan, 11 cabor yang menjadi tanggung jawab PB PON akan segera dilakukan lelang dalam pekan ini kurang lebih 10 hari. “Pemerintah pun akan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan peralatan yang ada. Terutama peralatan pertandingan eks Asian Games, sehingga dapat menghemat pengeluaran anggaran,” jelasnya. Untuk itu, Kemenpora dan PB PON akan mengecek dan memastikan peralatan tersebut layak guna untuk penyelenggaraan PON dan Peparnas.
“Untuk perizinan pemanfaatannya akan kami minta di Kemenkeu terutama dari beacukai, sehingga peralatan- peralatan itu bisa dimanfaatkan secara optimal dan bisa menghemat PON,” jelas Muhadjir. Lebih lanjut ia mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga akan menyiapkan 600 bus untuk kebutuhan transportasi. Dengan jumlah pengemudi 815 orang dengan mengutamakan pengemudi lokal dari masing-masing cluster. Serta melibatkan dukungan dari TNI/Polri.
Menurut estimasi, dari masing- masing cluster yang sudah dijadwalkan akan tiba dilokasi minimum dua minggu sebelum pertandingan dimulai. Kendaraan dari Kemenhub akan dikirim kemasing-masing lokasi atau cluster paling lambat dua minggu sebelum waktu penyelenggaraan PON.
“Opening ceremony kami akan menggunakan EO (event organizer) yang menangani Asian Games dan Asian Paragames 2018. Namun, untuk PON akan diminta lebih menonjolkan nuansa dan budaya Papua. Termasuk melibatkan seniman dan tenaga-tenaga pekerja seni asal Papua,” jelas Muhadjir.
Ia juga menyebut, penyediaan konsumsi nantinya akan lebih menonjolkan kearifan lokal atau ciri khas berbagai macam kuliner yang ada di Papua. “Namun, tetap menggunakan standar penyelenggaraan sebagaimana penyelenggaraan Asian Games 2018,” ujarnya. Namun yang pasti, tim kesehatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berkoordinasi dengan tim kesehatan Papua. Utamanya menyangkut tiga hal, yaitu tenaga kesehatan, komsumsi untuk atlet, serta pengawasan doping. “Untuk masalah keamanan, unsur dari TNI/Polri yang akan memastikan dan mereka sudah menyiapkan personel untuk pengamanan penyelenggaraan sampai berakhir PON 2020,” bebernya.
Antisipasi eskalasi wabah virus corona atau COVID-19 di Indonesia, sambung Muhadjir, pemerintah menyiapkan rumah sakit khusus corona di Pulau Galang. Ia mengatakan, Presiden Jokowi bahkan meminta rumah sakit ini harus sudah siap dalam waktu 2 minggu ke depan. “Pak Presiden menginstruksikan Panglima TNI kemarin, paling lambat 2 minggu harus sudah siap untuk digunakan (rumah sakit khusus corona di Pulau Galang),” ungkapnya.
Rumah sakit ini untuk persiapan evakuasi, observasi, dan karantina. “Kita sudah punya rumah sakit di Sebaru kemudian di Natuna. Kami (pemerintah) tidak main-main untuk mengantisipasi wabah corona virus. Pemerintah tidak bisa memprediksi sampai seberapa besar nanti eskalasinya ke depan. Oleh karena itu, Pulau Galang kini disiapkan,” imbuhnya. Saat ini, pemerintah sudah menyediakan sejumlah 132 rumah sakit rujukan corona yang tersebar di 34 provinsi. Jumlah ini akan terus bertambah.
“Rumah sakit swasta yang memenuhi syarat juga kami dorong untuk menjadi rumah sakit rujukan, sehingga semakin banyak rumah sakit rujukan semakin baik. Sementara, yang belum siap menjadi rumah sakit rujukan akan menjadi rumah sakit pertolongan pertama dan stabilisasi sebelum dikirim ke rumah sakit rujukan,” pungkas Muhadjir.