News Maker 2016

Salah seorang politisi Golkar yang dewasa ini menonjol adalah Setya Novanto. Lewat kendaraan Golkar pria yang akrab disapa Setnov, akronim dari namanya, dan ada juga yang memanggilnya Novanto ini empat kali berturut-turut terpilih menjadi anggota DPR, yakni pada Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014.

Namanya telah mewarnai jagat pemberitaan nasional sejak mencuat kasus rekaman seseorang yang diduga dirinya dengan pimpinan PT Freeport Indonesia dan kemudian dikenal dengan istilah “papa minta saham”. Tahun 2015 saat Setnov menjadi Ketua DPR ia dituding meminta saham pada PT Freeport Indonesia, perusahaan pertambangan emas asal Amerika Serikat. Ketika itu, Setnov dinilai melanggar kode etik DPR dan kemudian disidang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Namun, sebelum MKD mengeluarkan keputusan apakah Setnov bersalah atau tidak, pada Desember 2015 Setnov mengundurkan diri sebagai Ketua DPR, dan dirotasi menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar DPR. Setnov digantikan oleh Ade Komarudin sebelumnya menduduki posisi Ketua Fraksi Partai Golkar DPR.

Kendati namanya tercemar karena kasus “papa minta saham” Setnov tampak cuek. Dan ia pede mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Nusa Dua Convention, Bali, Mei 2016. Dan secara mengejutkan Setnov memenangi Munaslub untuk memimpin Golkar periode 2016-2019.

Salah satu gebrakan besar yang dilakukan Golkar di bawah kepemimpinan Setnov adalah mendukung Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2019. Sebelumnya saat dipimpin Aburizal Bakrie Golkar mendukung pemerintahan Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Golkar pada Januari 2016. Berkat mendukung pemerintah Golkar mendapat jatah seorang menteri, yakni Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian. Airlangga diangkat sebagai menteri dalam reshuffle kabinet jilid kedua pada 27 Juli 2016.

Setelah sukses mengantarkan seorang kadernya duduk di Kabinet Kerja, terobosan lain yang dilakukan Setnov adalah memulihkan nama baiknya dalam kasus “papa minta saham”. Ia mengajukan gugatan atas penyadapan oleh Presiden Direktur Maroef Sjamsoeddin terkait kasus ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengabulkan gugatan Setnov pada September 2016. MK menyatakan penyadapan yang dilakukan terhadap Setnov itu ilegal, karena alat bukti rekaman penyadapan yang bukan tujuan penegakan hukum itu, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti hukum. Tak hanya itu kepiawaian Setnov. Setelah namanya dipulihkan dalam kasus yang melibatkan PT Freeport itu, ia berhasil merebut kembali kursi Ketua DPR pada 30 November 2016.