Laporan Khusus Jokowi-JK (Part 4): Wajah Indonesia di bawah Jokowi-JK

Pertanian dan Perikanan

Jokowi-JK menegaskan, pembangunan infrastruktur pertanian menjadi hal yang mendesak. Dalam sebuah kesempatan, Jokowi mempertanyakan, “Pernah tidak mendengar kita bangun waduk dan bendungan baru? Padahal dalam perencanaan kita bisa bangun 70-an waduk/tahun. Namun, tidak dilaksanakan karena pembangunan pertanian kita mengalami disorientasi,” ujar Jokowi.

Menurutnya, jika sudah menetapkan ingin memajukan pangan, maka infrastrukturnya pun harus dibangun, bendungan dan segala sistem irigasinya harus disediakan, dan yang berkaitan dengan pupuk, pestisida, dan seterusnya, semuanya harus sudah disiapkan.

Tak kalah pentingnya adalah riset pertanian yang harus menjadi kunci utama. Bidang penelitian perlu diberi anggaran yang besar sehingga Indonesia akan bisa memunculkan kembali varietas-varietas unggul.
Banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan, juga tak luput dari sorotan. Jokowi menilai hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru.

Lebih jauh, pembangunan pertanian juga harus mampu mengatasi masalah ongkos produksi tinggi bagi petani dan juga logistik pertanian. “Harusnya petani disediakan pupuk dan pestisida gratis sehingga mereka tidak terbebani biaya,” tegasnya.

Dalam hal logistik pertanian, Jokowi-JK menyebut terminal agro seharusnya ada di setiap kabupaten. Penambahan terminal akan dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian, seperti yang dilakukan Thailand.

“Terminal agro jangan hanya gedung saja. Saya lihat di Dubai dan Abu Dhabi, 80 hektar lahan digunakan hanya untuk tempat penyimpanan logistik pertanian saja. Mestinya di setiap daerah ada yang seperti itu,” ujar Jokowi.

Jokowi-JK mengingatkan, meskipun hasil panen melimpah, tidak akan berarti apabila industri pasca panen tidak dipersiapkan. “Inilah yang harus diluruskan, karena ketika kita menyuruh petani untuk menanam, maka harus disiapkan pula industri pasca panennya,” demikian visi Jokowi-JK.

Konkretnya, Jokowi-JK akan melakukan perbaikan irigasi rudak dan pembangunan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah, pencetakan 1 juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa, pendirian Bank Petani dan UMKM, pembangun gudang dengan fasilitas pasca panen di setiap sentra produksi, serta pemulihan kualitas kesuburan lahan.

Di sektor perikanan, Jokowi-JK berkomitmen untuk pembangunan ekonomi maritim, melalui peningkatan kapasitas dan pemberian akses sumber modal melalui bank pertanian. Juga akan dibangun 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan terpadu dengan penyimpanan dan pengolahan produk perikanan.

Tak kalah pentingnya adalah pemberantasan illegal, unregulated, dan unreported fishing, serta berkomitmen mengurangi intensitas penangkapan ikan di kawasan overfishing.

Selanjutnya, merehabilitasi kerusakan lingkungan di pesisir pantai dan laut, meningkatkan luas konservasi perairan menjadi 17 juta hektar hingga 2019, penerapan best aqua-culture practices untuk komoditas unggulan, dan mendesain ulang wilayah pesisir untuk mendukung kinerja pembangunan maritim.

“Kami berkomitmen meningkatkan produksi perikanan menjadi sekitar 40-50 juta ton pada 2019,” demikian Jokowi-JK.

Pada intinya, Jokowi-JK menekankan pemecahan masalah bangsa mengacu pada tiga masalah utama, yakni pembangunan manusia, kedaulatan energi, dan kedaulatan pangan. Perubahan menuju Indonesia yang berdikari dalam ekonomi akan diwujudkan melalui program kedaulatan pangan.


10 Pelabuhan, 10 Bandara, 2.000 km Jalan, 5.000 Pasar Tradisional

Demi meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional, Jokowi-JK merencanakan sejumlah agenda. Pertama adalah membangun jalan baru sepanjang 2.000 km. Bersamaan dengan itu, jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua juga terus diperbaiki.

Berikutnya, membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama. Selain pelabuhan, Jokowi-JK juga punya program untuk membangun 10 bandara baru dan memperbaiki yang sudah ada. Selanjutnya, membangun pasar tradisional, di mana Jokowi-JK membuat program pembangunan 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasi yang ada.

Program berikutnya adalah menciptakan pelayanan investasi dan perizinan satu pintu. Proses perizinan ditargetkan dipangkas menjadi maksimal hanya 15 hari. Selain itu, Jokowi-JK juga memberikan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendorong investasi di sektor hulu-menengah.

Untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, Jokowi-JK akan mendirikan Bank Pembangunan dan Infrastruktur. “Kami juga akan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memiliki peluang besar, seperti, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.”

Program aksi dalam bidang infrastruktur yang juga akan diwujudkan adalah pembangunan tol laut dan penyediaan kapal besar untuk distribusi dan transportasi barang maupun produk pertanian.

“Kenapa harga semen di Jawa Rp 50.000 per sak, sedangkan di Papua menjadi Rp1 juta? Lalu, kenapa harga daging sapi begitu mahal. Penyebabnya adalah buruknya sektor transportasi barang. Pembangunan tol laut dengan kapal-kapal berukuran besar akan menjawab hal ini,” kata Jokowi-JK.

Tak ketinggalan adalah memperbanyak jalur kereta api untuk pengangkutan batubara, nikel, bauksit, besi, hingga kelapa sawit dan barang berat lainnya. Pengunaan transportasi kereta api akan menghindarkan kerusakan jalan raya yang menambah biaya ekstra untuk perbaikan.


Kedaulatan dan Kemandirian Energi

Di bidang energi, kedaulatan dan kemandirian akan dicapai melalui sejumlah program. Antara lain, pengurangan impor minyak dengan meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi dalam negeri, peningkatan efisiensi BUMN penyedia energi, pembangunan pipa gas, pengembangan energi terbarukan, mengutamakan pemakaian batu bara dan gas untuk meningkatkan produksi listrik guna melayani kebutuhan rumah tangga dan industri.

Jokowi-JK memilih menangani permasalahan energi dengan memangkas subsidi BBM secara bertahap selama lima tahun hingga sampai 2019. Alasannya, subsidi BBM merupakan beban besar bagi anggaran negara dengan dana alokasi sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Pemangkasan subsidi akan diiringi penyediaan sumber energi alternatif yang murah bagi masyarakat. Dengan begitu, kenaikan harga BBM tidak akan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat kecil, sama seperti minyak tanah yang digantikan oleh elpiji.

Untuk mencapai ketahanan energi nasional, Jokowi-JK berencana mendorong revisi UU Migas agar lebih merah putih. Dengan begitu akan terbangun industri migas yang kuat. Untuk sektor pertambangan, Jokowi - JK menginginkan jumlah pengusaha tambang nasional semakin banyak untuk meningkatkan pendapatan negara.

Tidak hanya itu, masyarakat di sekitar wilayah pertambangan juga harus merasakan langsung dampak positifnya. Caranya, Jokowi - JK bakal mengeluarkan regulasi di mana masyarakat lokal berhak atas saham perusahaan tambang.


Keuangan

Agar negeri ini bisa berdaulat di bidang keuangan, Jokowi-JK antara lain akan memperluas inklusi keuangan, di mana minimal 50% penduduk bisa mengakses lembaga keuangan. Berikutnya, mencapai tax ratio menjadi 16% terhadap PDB, pengurangan utang pemerintah, pengetatan penjualan saham bank nasional kepada investor asing.

Di bidang perpajakan, Jokowi-JK bertekad memperbaiki sistem dalam penerimaan pajak, dengan memisahkan direktorat perpajakan dengan kementerian keuangan. Perpajakan dijadikan kementerian sendiri agar penerimaan dan pengeluaran negara tak lagi berada dalam satu institusi.

“Menurut saya, pajak itu memang harusnya jadi kementerian sendiri, langsung di bawah presiden. Karena tidak mungkin pendapatan dan penerimaan ada dalam satu kotak. Di negara-negara lain juga seperti itu,” kata Jokowi.

Selain membentuk badan sendiri, Jokowi juga menekankan pentingnya perbaikan dalam sistem penerimaan pajak. Dia lantas mencontohkan perbaikan sistem yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI, yaitu dengan menerapkan sistem pajak online sehingga penerimaan pajak akan lebih cepat, transparan, akuntabel, dan menutup celah korupsi.


Buruh dan Ketenagakerjaan

Masih maraknya aksi demo dan mogok kerja buruh menunjukkan belum terjadinya keseimbangan tiga peran tripartit akibat masih dikesampingkannya salah satu kepentingan.

Tuntutan peningkatan UMR dan penghapusan sistem outsourcing atau contracting out, yang selama ini membuat kalangan pengusaha lebih enjoy, mulai dibenahi oleh Jokowi di DKI Jakarta melalui gaya pendekatan bottom up.

Kebijakan penyesuaian kembali UMR DKI oleh Pemprov DKI di bawah Jokowi, merupakan upaya menyeimbangkan kembali kepentingan tripartit antara pengusaha, buruh, dan pemerintah.

Dalam dokumen visi misi Jokowi-JK, ada program pembangunan perumahan khusus buruh seperti yang saat ini tengah dijalankan. Jokowi-JK akan mengalokasikan anggaran negara untuk pelayanan hak-hak buruh, termasuk melarang perusahaan BUMN untuk mempekerjakan buruh outsourcing.

Jokowi-JK melihat perlunya mekanisme proteksi terselubung untuk melindungi tenaga kerja lokal saat pelaksanaan pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi Asean yang mulai berlaku tahun depan.

Jokowi-JK sudah mengantongi daftar UU ketenagakerjaan yang bakal disahkan. Mulai dari UU Tentang Sistem dan Komite Pengawas Ketenagakerjaan, UU Tentang Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah, UU Tentang Kesehatan, UU Tentang Keperawatan, UU Tentang Kebidanan, UU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU tentang Perlindungan Pekerja Media UU yang harus direvisi, UU Tentang Ketenagakerjaan, UU Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, UU Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.


Pengentasan Kemiskinan

Jika rakyat Indonesia memercayakan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK, pasangan apik ini menargetkan kemiskinan akan tersisa menjadi hanya 5-6% pada 2019. Jokowi-JK berkeyakinan, pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pembangunan di daerah dan perimbangan pembangunan kawasan.

Pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pembangunan fasilitas produksi, pendidikan, kesehatan, pasar tradisional, dan sebagainya. Langkah kedua melalui redistribusi kepemilikan aset (seperti lahan) dan implementasi persaingan usaha yang sehat. Ketiga adalah peningkatan akses penduduk miskin pada pendidikan formal dan pelatihan keterampilan secara gratis.

Berikutnya adalah evaluasi komponen Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih dapat mencerminkan pemerataan, bukan sekadar perhitungan anggaran, peningkatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan, implementasi pelayanan dasar yang prima melalui pembangunan 50.00 rumah sehat dan mengembangkan 6.000 puskemas dengan fasilitas rawat inap.

Selanjutnya, implementasi jaringan sosial nasional secara merata, pemberian subsidi pangan, ketersediaan air bersih, menjaga daya beli masyarakat dan menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok, serta penciptaan pasar bagi produksi usaha mikro.

Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia akan dicapai melalui peningakatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, layanan kesehatan dengan kartu Indonesia Sehat, serta peningkatan kesejahteraan dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.

Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dicapai dengan mendorong land reform dan kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, dan Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019.


UU Wajib Belajar 12 Tahun Bebas Biaya

Kacaunya sistem politik dan sistem pemerintah bangsa Indonesia ini dinilai tidak terlepas dari kacaunya sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia saat ini menganut sistem pendidikan yang indoktrinatif, sehingga peserta didik tidak bisa berkreatifitas sendiri.

Oleh sebab itu, sistem pendidikan di Indonesia sudah saatnya direformasi degan melakukan perubahan pola mendidik. Pendidikan harus bersifat eksploratif, kreatif, serta memberi otonomi pada peserta didik, bukan sistem pendidikan yang indoktrinatif.

Dalam satu kesempatan di Manado, Jokowi mengatakan pendidikan akan memperkuat pembangunan moral, budi pekerti, dan pendidikan karakter, bukan sekadar soal pengetahuan.

Dalam visi misinya, Jokowi-JK akan menerbitakan UU Wajib Belajar 12 Tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Jokowi-JK juga akan mengevaluasi model penyeragaman sistem pendidikan nasional (termasuk UAN) dan membentuk kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional.
Untuk pendidikan dasar, pembobotan dilakukan dengan menekankan 70% substansi budi pekerti dan karakter, sementara untuk pendidikan tinggi, 60% politeknik dan 40% sains.


Iptek

Jokowi-JK mencermati bahwa negara-negara seperti Korea, Jepang, AS, dan Jerman bisa maju karena pendidikan ipteknya, khususnya pendidikan SMK. SMK menjadi faktor penting, karena di situ ada ketrampilan teknologi dan skil. “Percuma negara Indonesia yang kaya akan kekayaan alam, tapi tidak dibarengi mental teknologi,” ujar Jokowi pada sebuah kesempatan.

Oleh sebab itu, kelak Indonesia di bawah Jokowi-JK akan menganggarkan dana besar untuk riset teknologi penciptaan bibit super unggul di bidang pertanian, penyediaan kapal nelayan canggih, berikut pelatihan bagi nelayan untuk menciptakan kapal modern.

Dalam hal teknologi kelistrikan, Jokowi-JK akan mendorong upaya konversi BBM ke gas atau batubara, yang bisa menghemat anggaran listrik Rp70 trilyun per tahun untuk rakyat.


Mengurangi Ketergantungan pada Asing

Untuk mengurangi dominasi asing terhadap Indonesia, Jokowi-JK menginginkan evaluasi kebijakan pasar bebas (free trade area/FTA). Tujuannya agar FTA yang dilaksanakan Indonesia, mampu memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Termasuk di dalamnya, meningkatkan daya saing produk nasional di pasar dalam negeri maupun internasional. Fasilitas safeguards dalam FTA harus dimanfaatkan untuk melindungi produk dan pasar dalam negeri dari serbuan produk impor.

Di sektor keuangan, duet Jokowi-JK menyatakan komitmennya membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional. Konkretnya dilaksanakan, antara lain, dengan kebijakan pembatasan penjualan saham bank nasional kepada asing.

Untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak dari negara lain, pengalihan sumber energi dari BBM ke gas menjadi mutlak diterapkan. Perkiraan pengalihan 30 persen transportasi dari berbasis BBM ke berbasis gas akan mengurangi subsidi BBM sebesar Rp 60 triliun dan juga menurunkan harga energi sebesar 20 persen.

Dalam hal utang luar negeri, pengurangan utang negara dilakukans ecara bertahap sehingg arsio utang terhadap PDB mengecil. Utang baru hanya ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif dalam rangka meningkatkan potensi output yang memberikan dampak multiplier tinggi di masa datang, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pendidikan, dan kesehatan.

1 2 3 4