Ahmad Yohan (Anggota DPR RI Fraksi PAN) - Dari Kampung untuk Kampung

Di kampung halamannya, Yohan menemukan tiga persoalan utama, yakni NTT masuk ke dalam kategori 3 provinsi yang tingkat pendidikannya paling buruk di Indonesia, NTT masuk ke dalam kategori 3 provinsi yang tingkat kemiskinannya paling buruk di Indonesia, dan NTT masuk ke dalam kategori 3 provinsi yang tingkat kesehatannya paling buruk di Indonesia.

“Sesungguhnya kami ini tidak miskin karena begitu banyak potensi di NTT. Inilah yang kemudian mendorong saya untuk kembali duduk di Komisi XI pada periode ini. Saya ingin memperjuangkan agar pembangunan bisa adil dan merata,” tegasnya.

Pada satu tahun pertama periode 2019-2024, bantuan bersama mitra komisi XI yang non APBN, seperti CSR bank-bank BUMN dan BI pun secara masif diturunkan di dapil. Baik bantuan untuk puluhan rumah ibadah seperti masjid dan gereja, juga untuk lembaga pendidikan swasta serta UMKM. Termasuk bantuan Alkes bagi tenaga medis di dapil terkait penanganan Covid-19. Hingga September 2020, dari target-target bantuan berdasarkan usulan masyarakat, yang sudah terealisasi on data adalah Rp3,6 miliar yang bersumber dari CSR perbankan BUMN dan BI. Ini di luar dari realisasi program reses dan bantuan pribadi Yohan di dapil yang juga menyasar ke bidang yang sama.

Pada tahun kedua, Yohan ingin melakukan refocusing program bantuan bersama mitra komisi XI pada sektor UMKM di dapil. Ia berharap, ini menjadi prime mover pertumbuhan ekonomi di dapil. “Jadi ke depan, kami harapkan, geliat perekonomian di dapil itu adalah pada sektor UMKM berbasis local content. Selain punya impact terhadap penciptaan lapangan kerja, juga UMKM ini imun terhadap berbagai gejolak perekonomian,” paparnya.

Oleh sebab itu, selain program dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah untuk stimulus UMKM pada masa pandemi Covid-19, Yohan juga ingin mendorong bank-bank BUMN agar membuka akses permodalan, serta program pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM di dapil. Terutama lewat program-program CSR/kemitraan bina lingkungan. Menurutnya local content di NTT itu sangat banyak, khususnya di Dapil I NTT. Namun, belum maksimal sebagai komoditas dan punya value added secara ekonomi.

“Oleh sebab itu, usaha masyarakat harus didorong agar menjadi UMKM. Kalau sudah jadi UMKM, perbankan kita dorong masuk ke dapil agar dibuka akses permodalan bagi UMKM. Secara kebijakan dan advokasi politiknya kita perkuat dari DPR,” urai Yohan.

Program-program bangun kampung ini akan dilakukan secara rutin dan terukur (terdata) sesuai kebutuhan dapil dan bersinergi dengan program pemerintah, baik pusat maupun daerah. Inilah cita-cita pria murah senyum ini berkarier di dunia politik. Bermanfaat nyata bagi kampung halaman.