Anies Baswedan, Ph.D Turun Tangan Menyalakan Pelita

Problematika pendidikan di daerah ternyata tak selesai meskipun pendidikan sudah diotonomikan ke daerah. Tengok saja, semangat untuk membangun pendidikan di daerah masih minim terlihat. Ambil contoh anggaran pendidikan dari APBN pada tahun 2015 sekitar Rp 419 triliun dan dari dana tersebut, yang ditransfer ke daerah mencapai Rp 267 triliun atau sekitar 63 persen. Namun, dukungan dari APBD tidak signifikan. Karena itulah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan sistem Neraca Pendidikan Daerah. Di mana, informasi yang ada di Neraca Pendidikan Daerah itu dapat dimanfaatkan semua pihak untuk mengawasi penggunaan anggaran pendidikan di daerah.

Karena masalahnya masyarakat tidak mendapatkan ruang untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi sekolah sekolah di daerah secara baik, bahkan jumlah APBD yang dikucurkan untuk pendidikan di sebuah daerah pun tak banyak diketahui warga di daerahnya sendiri.

“Jadi saya ingin menyampaikan lewat Men’s Obsession. Sekolah itu dikelola oleh siapa sih? Guru itu pegawai siapa? Pemda. Sekolah juga tanggung jawab Pemda. Sejak tahun 2001, itu bukan lagi dibawahi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau ada sekolah rusak karena tidak terawat tanya ke kementerian ya salah tempat. Tapi kita pengambil kebijakan nasional tentang pendidikan. Pemerintah dan media tidak mengedukasi publik bahwa yang bertanggungjawab langsung atas pelaksanaan kegiatan pendidikan adalah Pemda. Karena itu sekarang kita bikin namanya Neraca Pendidikan Daerah,” tegasnya.

Neraca Pendidikan Daerah merupakan hal yang pertama kali ada. Kenapa disebut neraca? Karena ini menunjukkan input anggaran untuk pendidikan disandingkan dengan output pendidikan di sebuah daerah. Di dalamnya ada penjelasan berupa matrik-matrik yang mencakup anggaran pendidikan, total APBD, jumlah guru dan siswa, rerata uji kompetensi guru dan ujian nasional termasuk indeks integritas ujian nasional. Dicantumkan juga satuan pendidikan, akreditasi sekolah, perbandingan sekolah, hingga penjelasan berapa banyak sekolah yang utuh dan berapa sekolah yang rusak hingga rusak berat. Informasi-informasi tersebut dibuat secara terbuka bahkan dijadikan kalender tahunan.

“Banyak sekali pemda yang mengalokasikan anggaran daerah kurang dari 5% untuk pendidikan. Jadi sekarang kita bikin data begini, dikirim ke kabupaten/kota, untuk pertanggungjawaban, jelaskan sama rakyatnya kenapa bisa begini, dan ini kita kasih semua nomor teleponnya. Ini nomor telepon ada semua ini, termasuk yang di kabupaten ini, dan ini dipasang sebagai kalender biar bisa dipasang,” tegas Anies.

Anies menegaskan bahwa Neraca Pendidikan Daerah dibuat untuk membangun ekosistem pendidikan. “Ekosistem itu artinya pelaku pelakunya berinteraksi, kalau kita punya ekosistem pendidikan tumbuh, jalan pendidikan maju. Kalau ekosistemnya tidak hidup, nggak akan jalan juga. Jadi yang mengawasi ini nggak bisa pemerintah pusat. Yang mengawasi adalah orangtua, lingkungan, yang ada di situ. Kita memberikan oksigen untuk ekosistem tersebut,” ia menambahkan.