Tjahjo Kumolo Menteri di Episentrum Politik

Memasuki tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri semakin serius memacu kinerja. Dalam Rapat Koordinasi di awal tahun, kementerian ini mengukuhkan tujuh pegangan yang menjadi pedoman kementerian ini dalam berkiprah. Seperti disampaikan Sekretaris Jendral Kemendagri, Yuswandi A Temenggung dalam acara rapat koordinasi tersebut, ketujuh poin pokok itu adalah pertama, segera bergerak cepat dan antisipasi kalau ada gelagat perkembangan dinamika yang muncul. Kedua, pola kerja harus diubah, tidak terjebak pada rutinitas, dan kurangi hal-hal yang bersifat administrasi serta seremonial. Harus ada terobosan dan inovasi.

Ketiga, pekerjaan tidak berorientasi pada prosedur, namun lebih pada hasil kerja dan manfaatnya. Keempat, cermati dan kaji regulasi di semua lingkup, mulai dari undang-undang sampai surat edaran menteri. Prioritaskan untuk memangkas, hapus dan perbaharui aturan-aturan tersebut.

“Hapus dan perbaharui regulasi yang tidak sesuai agar proses pengambilan putusan bisa dilakukan dengan cepat,” kata Sekjen Yuswandi.

Kelima, agendakan secara periodik untuk turun ke bawah melakukan pengecekan program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keenam, setiap keputusan dan program yang diambil harus ada koordinasi antarkementerian/badan dan pemerintah daerah (Pemda), terutama sinergi ditjen/badan.

Ketujuh, tingkatkan kualitas kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Misal permudah birokrasi, lalu sederhanakan program kegiatan yang langsung pada pokok masalah, yaitu apa yang dikerjakan dan hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat, pemda, dan kementerian/lembaga.