65 Tahun Bank BTN, Menjadi motor program sejuta rumah
Naskah: Sahrudi, Foto: IstimewaBicara tentang pengadaan perumahan rakyat, tentu tak bisa dilepaskan dari peran Bank BTN yang sejak puluhan tahun lalu sudah mengonsentrasikan diri dalam program pembiayaan perumahan masyarakat menengah ke bawah. Kini, di usia yang ke-65 tahun, Bank BTN semakin optimis menjadi motor penggerak pembangunan perumahan di negeri ini. Tak salah jika Bank BTN tampil sebagai pemeran utama dalam mewujudkan program pemerintah membangun sejuta rumah untuk rakyat.
Selama ini, Bank BTN adalah satu-satunya bank yang konsisten dan komitmen dalam memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah menyediakan rumah nasional. Sejak produk skim Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diluncurkan Bank BTN pada 10 Desember 1976, Bank BTN telah menjadi pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia dengan penguasaan pangsa pasar total KPR sebesar 24%. Sedangkan untuk segmen KPR subsidi, peran Bank BTN sangat dominan dengan menguasai pangsa pasar lebih dari 95% dari total penyaluran FLPP tahun 2011, 2012 dan 2013. Total KPR bersubsidi yang sudah disalurkan Bank BTN sejak 1976 sd 2014 berjumlah sekitar Rp.60 Triliun yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 2,6 juta masyarakat Indonesia. Sementara khusus untuk program FLPP, sejak program ini dijalankan tahun 2010 sd 2014 telah direalisasikan rumah lebih dari 368.000 unit dengan total kredit mencapai lebih dari Rp.25 Triliun. Khusus Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2014 kami melampaui target pemerintah 58.000 unit dan terealisasi 93.000 unit dengan jumlah kredit lebih dari Rp.7,9 Triliun.
Bank BTN memiliki kompetensi yang tinggi sebagai bank yang concern dengan pembiayaan perumahan dan tidak dimiliki oleh bank lainnya. Antara lain, Bank BTN berpengalaman menangani KPR massal yang didukung oleh network pengembang di seluruh Indonesia dengan brand awareness yang tinggi di mata masyarakat Indonesia dan didukung oleh jaringan yang sangat luas. Bank BTN juga sudah teruji komitmennya dalam memberikan dukungan program rumah nasional dengan porsi dukungan rata-rata diatas 95% atau hampir seluruhnya program rumah nasional dalam setiap tahunnya “ditutup” oleh Bank BTN.
Namun juga harus diakui, meski pembangunan perumahan terus dilakukan, tak berarti kebutuhan rumah rakyat sudah ter-cover seluruhnya. Kebutuhan perumahan terus meningkat setiap tahun. Melonjaknya sisi permintaan belum diikuti oleh pasokan yang memadai sehingga terjadi backlog (kesenjangan antara rumah yang dibangun dengan rumah yang dibutuhkan). Jumlah backlog masih sangat tinggi sekitar 13,7 juta.
Beragam upaya tengah dilakukan seluruh pihak terkait seperti pemerintah, pengembang, dan perbankan untuk mengurangi kesenjangan ketersediaan rumah tersebut. Backlog itu terjadi karena pembangunan perumahan di Indonesia dihadapkan pada persoalan tanah, perizinan, infrastruktur dan pembiayaan. Tidak saja dibutuhkan dukungan dari perbankan tetapi juga komitmen pemerintah menyiapkan program perumahan nasional yang berkelanjutan dalam rencana jangka panjang pembangunan nasional yang didukung oleh APBN. Program rumah nasional butuh pengawalan pemerintah karena menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak tentang papan (tempat tinggal).
Sebagai bank yang dalam sejarahnya pernah ditunjuk pemerintah menjadi Lembaga Pembiayaan untuk menyiapkan fasilitas KPR bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, ini, Bank BTN tentu berkepentingan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan target pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi rakyatnya. Bank BTN siap untuk selalu hadir di tengah-tengah rakyat yang membutuhkan rumah.
Karena itu, ketika pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menelurkan program sejuta rumah dan mengharapkan Bank BTN dapat menjadi pemeran utama dalam merealisasikan dan menjawab kebutuhan rumah bagi rakyat kecil di Indonesia, tentu merupakan hal yang sangat tepat. Dengan diberikannya peran sentral Bank BTN dalam pelaksanaan program perumahan nasional yang diperuntukkan bagi rakyat tersebut, tentu tak perlu waktu lama bagi Bank BTN untuk menyatakan kesiapannya. “Kami siap untuk menjadi motor dalam menggerakkan program rumah bagi masyarakat. Ini adalah program pemerintah dan menjadi tugas mulia bagi kami untuk merealisasikannya,” tegas Direktur Utama Bank BTN, Maryono.
Ya, Bank BTN, tentu merupakan bank yang paling kompeten dalam menjawab ‘tantangan’ pemerintah tersebut dan menjadi integrator stakeholder strategis dalam permasalahan kelangkaan perumahan di Indonesia. Kenapa? Karena ada dua peran utama Bank BTN sebagai motor dalam merealisasikan program sejuta rumah ini. Pertama Bank BTN sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan lending products kepada seluruh pihak terkait pembangunan perumahan, baik dari sisi supply maupun demand. Kedua Bank BTN sebagai inisiator dan integrator kerjasama antar institusi dalam meningkatkan supply rumah.
Diakui Maryono, menyediakan perumahan untuk rakyat memang memerlukan campur tangan dan intervensi pemerintah, karena permasalahan utama pembangunan perumahan menyangkut masalah supply seperti lahan dan infrastruktur, pasokan bahan bangunan dan peraturan menyangkut pembangunan perumahan itu sendiri. Belum lagi menyangkut masalah kepemilikan rumah seperti penghasilan masyarakat yang terbatas, kesiapan dukungan dana dari perbankan yang umumnya didukung oleh dana jangka pendek dan penyediaan dana jangka panjang oleh pasar modal sampai dengan saat ini di Indonesia belum tersedia. “Jadi tetap untuk mengatasi problematika perumahan nasional kuncinya ada pada political will pemerintah,” tegas Maryono. Sebenarnya, ditambahkan Maryono, ada banyak opsi yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti misalnya memberikan PMN dalam rangka program sejuta rumah untuk rakyat kepada Bank BTN. Atau juga dapat dilakukan dengan cara penempatan dana seperti BPJS, Taspen, Bapertarum PNS, LPDP, dan sejenisnya untuk mendukung program pemerintah untuk rumah rakyat. Bisa juga dengan mekanisme pinjaman off shore dari World Bank, JICA, ADB, dan sejenisnya untuk mendukung tersedianya dana murah dari luar negeri.