Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh., S.H.,M.H. (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri RI)

Figur di Balik Sukses Inovasi Digital Kependudukan

Naskah: Sahrudi Foto: Edwin B. & Dok. Pribadi

Kalau sekarang ini KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK) bisa dicetak sendiri di mesin laiknya ATM dalam hitungan menit, itulah salah satu inovasi digital yang dipersembahkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk bangsa dan negara ini. Dan tahukah Anda siapa orang di balik inovasi dahsyat itu? Dia adalah Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh.,S.H.,M.H. yang kini menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri. Saat disambangi kru majalah Men’s Obsession (Obsession Media Group) di ruang kerjanya, figur bersahaja ini mau bercerita banyak tentang digitalisasi administrasi kependudukan lengkap dengan inovasi yang luar biasa, termasuk penggunaan teknologi big data, hingga soal personal terkait aktivitas sebagai karateka, hobinya merawat pohon bonsai, hingga menyisakan waktu sibuknya untuk menjadi pengurus masjid.

Waktu menunjukkan pukul 18.00 WIB saat Profesor Zudan tiba di ruang kerjanya di kawasan Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kami yang menunggu sejak pukul 17.00 WIB bisa memaklumi karena ia terjebak macet dari arah Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. “Maaf, maaf, saya sholat Maghrib dulu ya, biar wawancaranya nyaman. Tadi itu macet, Mas, dari Bandara,” ucapnya dengan wajah semringah sebelum masuk ke ruangan pribadinya. “Begitulah, Mas, Bapak memang tidak ada lelahnya. Dari kunjungan kerja, masih siap wawancara. Padahal nanti malam harus ada rapat by zoom,” ungkap staf Dirjen. Sang staf pun tak membantah kalau sedang banyak tugas yang harus segera diselesaikan keesokan hari, dia harus mendampingi Profesor Zudan membereskan tugas itu hingga pukul 03.00 dini hari. Figur yang selalu melepaskan senyum saat bicara ini memang pekerja keras dan perfeksionis plus haus ilmu. Hal itu sudah ditunjukkannya sejak dia masih duduk di bangku sekolah hingga sekarang. Mungkin gabungan sikap itu yang membuat ia tak pernah keluar biaya untuk menuntaskan jenjang pendidikan sarjana hingga doktor. Semua serba gratis alias dapat beasiswa dari sejumlah lembaga.

Awalnya, ketertarikan Zudan adalah di bidang hukum. Karena itu, perjalanan kariernya diawali dengan menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, kemudian di Fakultas Hukum Untag Surabaya dan Universitas Borobudur. Setelah itu, dia terjun di Kemendagri. Di departemen ini, dia mengawali karier dari paling bawah, yaitu dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Badan Diklat pada 1 April 1999 untuk diarahkan menjadi Widyaiswara. Singkat kata, ceritanya, pada bulan Desember 2002 dia mendapatkan tugas menjabat sebagai eselon IV di Badan Diklat Kemdagri yang bertugas untuk menyusun semua kebijakan pengelolaan Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang kemudian digabung menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

“Lalu, pada tahun 2008 saya mendapat penugasan baru ke Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemdagri sebagai Kepala Bagian Penyusunan Perundang-undangan. Pada bulan September 2010 ditugaskan sebagai Plt. Kepala Biro Hukum Kemdagri dan dilantik sebagai Kepala Biro Hukum Kemdagri pada tanggal 9 November 2011 sampai 2015. Setelah itu, saya memangku jabatan Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum Politik dan Hubungan Antar Lembaga,” tuturnya.

Barulah pada tanggal 1 Juli 2015 Zudan diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Dirjen Dukcapil. “Jadi, saya berkarir dari bawah di Kemedagri, mulai dari staf. Setelah 14 tahun berkarier dari staf, Alhamdulilah dipercaya oleh negara untuk menjadi eselon 1 pada tahun 2014,” ucapnya.

Dalam perjalanannya kemudian, tepatnya saat Musyawarah Nasional (Munas) Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-VIII tanggal 4-5 Desember 2015, peserta Munas secara aklamasi memilih Zudan menjadi Ketua Umum KORPRI Nasional hingga saat ini.

Di tengah melaksanakan tugas sebagai Dirjen Dukcapil, pada tanggal 27 Oktober 2016, Mendagri Tjahjo Kumolo menugaskan dan melantiknya sebagai pejabat Gubernur Gorontalo masa jabatan 28 Oktober 2016 hingga 12 Mei 2017. “Saya menggantikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang kala itu mendaftarkan diri kembali menjadi kepala daerah bersama Idris Rahim sehingga terdapat kekosongan jabatan."

Selesai itu, Mendagri dan Menkeu mengizinkan dirinya menjadi Komisaris Independen Bank Mandiri Taspen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Mandiri Taspen tanggal 15 Mei 2018. Sesuai sifatnya yang mengutamakan perfeksionisme, maka semua tugas yang dibebankan kepadanya bisa berjalan paripurna. Bahkan, dia juga mampu melahirkan inovasi-inovasi yang cukup membuat perubahan besar dalam sistem administrasi kependudukan nasional.