Oleh: -

Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI)

Naskah: Imam Fathurrohman Foto: Istimewa

Respons pemerintah di tengah pandemi Covid-19 patut diapresiasi. Kinerja yang juga paling terasa berada di tingkat desa/kelurahan, dimana masyarakat yang terdampak merasakan betul bantuan pemerintah. Dalam hal ini kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar patut diacungi jempol.

Di bawah kepemimpinannya, Kemendes PDTT telah menelurkan sejumlah kebijakan dan gerakan riil untuk penanganan pandemi Covid-19, seperti pengalihan Dana Desa untuk untuk Program Desa Tanggal Covid-19 dengan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19, Ruang Isolasi, Gerbang Desa, dan Kampanye Hidup yang bertujuan agar Covid-19 tidak menyebar di desa. Kemendes PDTT juga merilis Protokol Normal Baru Desa yang menjadi guidence bagi desa untuk jalankan era New-Normal Desa.

Bukan hanya penanganan Pandemi saja, Kemendes PDTT telah memikirkan aspek rebound ekonomi desa pasca Covid-19 ini dengan program Bantuan Langsung Tunai, Padat Karya Tunai Desa hingga program Ketahanan Pangan dipusatkan di lokasi transmigrasi. Kemendes PDTT juga melakukan kampanye Gerakan Setengah Miliar Masker untuk Desa bekerja sama dengan PKK untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Atas terlaksananya program-program tersebut, Kemendes PDTT pun berhasil meraih penghargaan Mitra Bakti Husada 2020 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hebatnya, Kemendes PDTT menjadi satu-satunya kementerian yang berhasil meraih penghargaan ini.

Kemendes PDTT juga sukses melaksanakan penyaluran dana desa yang menjadi salah satu prioritas programnya. Hingga 11 November 2021, penyaluran dana desa telah mencapai Rp54,08 triliun, termasuk BLT dana desa sebesar Rp16,37 triliun atau 81% dari target sebesar Rp20,27 triliun di tahun ini. BLT dana desa telah tersalurkan kepada 5.631.638 keluarga penerima manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, sebanyak 38% KPM merupakan perempuan kepala keluarga (Pekka). Jika dilihat berdasarkan pekerjaan, penerima BLT Dana Desa meliputi petani (37,66% KPM0, buruh tani (21,4% KPM), serta pedagang dan UMKM (36,73% KPM).

Di sisi lain, Abdul Halim tengah fokus untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem di desa pada tahun 2024 mendatang. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pemutakhiran data SDGs Desa. Melalui pemutakhiran data ini, lelak kelahiran Jombang, 14 Juli 1962 ini ingin menerapkan prinsip No One Left Behind dalam pembangunan desa. Yakni prinsip bahwa tidak boleh ada satu orangpun yang terlewatkan, tidak boleh ada satu warga desapun yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan desa.

Upaya untuk meratakan kesejahteraan rakyat juga dilakukan Kemendes PDTT melalui program Transmigrasi. Sampai tahun 2021 ini, pemerintah sudah memindahkan sebanyak 2,2 juta keluarga atau 9,1 juta jiwa yang telah bertransmigrasi ke seluruh Indonesia. Transmigrasi menjadi program penting sebagai langkah kongkret dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyeimbangkan kepadatan wilayah, serta mengembangkan wilayah tujuan transmigran. Program transmigrasi terbukti menciptakan pusat pemerintahan baru, pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan pusat produksi baru yang berdampak pada peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah.