Maruarar Sirait Legislator Terbaik 2019

Oleh: Iqbal Ramdani () - 27 March 2019

Sebelum tampil sebagai caleg dari Dapil III Jawa Barat, yakni Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, Ara sempat memutuskan untuk rehat dari kancah parlemen. “Karena partai perlu regenerasi, tiga periode menjadi anggota DPR RI, selama 15 tahun saya mewakili Dapil Jabar IX, bagi saya cukuplah,” kata Ara yang berkiprah di parlemen sejak 2004. Bahkan, Ara sudah menyampaikan keputusannya kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto. Namun, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menugaskannya kembali sebagai caleg. "Kalau keputusan pribadi sebenarnya saya tidak mau maju lagi, tetapi sebagai kader saya harus siap," tegasnya.

 

Ketika Ara kembali tampil dalam kontestasi pemilihan umum legislatif tahun 2019, sebagai caleg di Dapil Jawa Barat III, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, langkah pertama yang dilakukannya adalah meningkatkan komunikasi dengan kader PDI Perjuangan dan membantu kemajuan DPC, PAC, hingga Ranting PDI Perjuangan di Kota Bogor. Beberapa bulan ini, ia juga sudah turun ke dapilnya untuk bertemu dengan masyarakat, kader partai, sampai dengan tingkat desa, serta melihat realitas di sana agar masyarakat diharapkan nantinya bisa hidup lebih baik. Ia juga telah bertemu Walikota Bogor Bima Arya dan Wakil Walikota Bogor Dede A. Rachim untuk berbincang mengenai berbagai persoalan di kota hujan, salah satunya soal kemacetan. Ia juga sudah bicara dengan Plt. Bupati Cianjur Herman Suherman bagaimana mengatasi kesenjangan di wilayah Cianjur. 

 

“Harus ada sebuah proyek besar, otomatis multiplier effect-nya juga besar. Infrastruktur itu membuka akses masyarakat baik darat, laut, maupun udara. Kami bersyukur waktu kedatangan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu ke Cianjur, beliau juga ingin membuka akses jalan ke Jakarta dan Bandung. Saya dengan Pak Herman akan mengawal ini. Bayangkan kalau jalan itu ada, kan bagus. Harga tanah pasti naik dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Jadi, jangan melihat infrastruktur hanya dari fisik, tetapi soal keadilan juga,” tuturnya. Ara juga telah membuat program kerja yang memang dibutuhkan masyarakat di dapilnya tersebut, Badan Usaha Milik
Desa (BUMdes) untuk desa – desa tertinggal, advokasi pendaftaran seni dan makanan khas jabar ke indikasi geografis, layanan pengobatan dan melahirkan gratis, memastikan warga ekonomi lemah mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah pusat, hingga Rumah Rakyat untuk advokasi konflik agraria di masyarakat.

 

Bahkan beberapa program sangat diapresiasi, seperti Anggaran Desa yang sangat membantu kehidupan masyarakat desa dan Anggaran Kelurahan yang sangat membantu untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan di kota. Tak lupa ia menguntai obsesinya. “Saya berpolitik dengan suatu agenda yang jelas bahwa Indonesia harus aman, adil, dan menjadi harapan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, etnis, bebas berpolitik. Saya ingin Indonesia tanpa diskriminasi.”