Bahrullah Akbar menumbuh kembangkan Profesionalisme BPK

Naskah: Giattri F.P. & Indah K., Foto: Sutanto/Dok, Pribadi

Eksistensinya sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK RI) patut diacungi jempol. Sejumlah gebrakan telah ia lakukan. Tak heran jika  pejabat karier di lembaga pemeriksa keuangan negara ini dipercaya sebagai Wakil Ketua BPK RI. Ia gencar melakukan peningkatan kualitas SDM di BPK agar menumbuh kembangkan profesionalisme di lembaga negara tersebut. 

Mulai bekerja di BPK RI tahun 1985 setelah lulus dari Akademi Pimpinan Perusahaan. Selama bekerja, ia melanjutkan studi untuk meraih gelar sarjana. ”Alhamdulillah, masuk BPK tahun 1985, selesai S1 tahun 1989, jadi saya bekerja sambil kuliah. 1990-1992, saya ditugaskan oleh BPK mengambil S2 di Hull Unversity, Inggris. Karir saya sebagai pemeriksa lebih banyak sekolah dan mengajar, sempat menjadi pengajar dan mentor bagi pemeriksa sebagai Widyaiswara selama 10 tahun,” Bahrullah membuka ceritanya saat disambangi Men’s Obsession di ruang kerjanya. Kemudian, antara tahun 2003-2011, putra Betawi ini menjadi staf di Kementerian Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. Sempat juga menjadi staff ahli di Kabupaten Lingga dan dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), hingga di tahun 2011, ia terpilih menjadi anggota BPK RI.

“Alhamdulillah di periode pertama tahun 2011-2016 dan kembali dipercaya di periode kedua tahun 2016-2021,” papar Bahrullah. Hingga di awal tahun 2017, Bahrullah terpilih secara aklamasi menjadi Wakil Ketua BPK RI menggantikan Sapto Amal Damandari. Hal itu melebihi ekspektasinya. Dalam menjalankan tugasnya, Bahrullah ingin kehadirannya di BPK bisa memberikan banyak manfaat. “Ya, hal yang menjadi pegangan saya adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, Khairunnas anfa’uhum linnas. Jadi saya ingin memberikan banyak manfaat dalam peningkatan profesionalisme tugas-tugas pemeriksa di BPK RI yang merupakan penjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,” tuturnya. Tidak mudah memang, sambungnya, namun BPK harus menjadi platform tidak hanya bagi pemeriksa BPK, melainkan juga bagi seluruh pemeriksa keuangan negara atau pemerintahan lainnya.

Bagaimana menjadi bermanfaat bagi banyak orang? Bahrullah menjawab, menjalankan tugas secara profesional, dan penuh integritas. Bahrullah lahir dari keluarga sederhana dan egaliter, tumbuh dan besar di pusat Kota Jakarta yang kosmopolitan penuh dengan dinamika kehidupan antarsuku, ras, golongan dan agama. “Orangtua saya, kemudian kakak ipar saya yang menjadi auditor BPKP, mereka hidup sederhana.Hal itu sangat menginspirasi saya. Orang yang menginspirasi lainnya, Pak Erwin Trisnadi atau akrab disapa Koh Embih, dia adalah senior, sahabat keturunan Tionghoa, dan tetangga rumah saya. Selain itu, aktifitas saya di Karang Taruna dan di Rukun Warga secara tidak langsung mengajarkan tentang arti hidup dan integritas, melalui kejujuran berorganisasi,” tutur mantan Sekjen Bamus Betawi itu.

Integritas adalah hal yang sudah ia kenal, sejak masih menjadi aktivis pemuda dan remaja. “Selama hidup, saya penuh dengan aktifitas untuk menambah value added. Bagi seorang pemeriksa di BPK, integritas merupakan bagian hidup dan harus dipertahankan terus menerus, dan menjadi ajang peningkatan melalui pendidikan berkelanjutan,” tandasnya. Dengan posisinya sebagai Wakil Ketua BPK, Bahrullah ingin kinerja BPK lebih efektif, efisien dan terukur. Ia beserta jajaran juga begitu concern terhadap peningkatan kualitas pemeriksa di BPK.

Merujuk pada Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), jabatan fungsional BPK adalah pemeriksa eksternal. Sementara jabatan fungsional auditor melekat di BPKP. Bagi para pemeriksa di BPK tantangan ke depan adalah menjadi lebih profesional dan proporsional. “Saya pikir 2017 ini banyak pengayaan yang dilakukan BPK, terutama di sektor pembinaan SDM agar BPK secara kelembagaan proporsional dan profesional, sesuai dengan tujuan UUD pemanfaatan kita ini, sebagai fungsi operatif, yudikatif, dan rekomendatif,” jelasnya.

Dalam upaya menjalankan rencana strategis BPK tahun 2016 – 2020 yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPK Nomor 7 Tahun 2015, BPK telah berkomitmen untuk menjalankan pemeriksaan yang diyakini dapat meningkatkan kematangan organisasi BPK yang tidak sekedar menyentuh terkait dengan aspek oversight melainkan juga insight bahkan foresight. Bahrullah menuturkan pemerintah telah bergerak maju menjalankan agenda pembangunan nasional sebagaimana telah dirumuskan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 – 2019 yang dituangkan dalam Nawa Cita. Pemerintah telah menyelaraskan agenda pembangunan yang ada dalam RPJMN 2016 – 2019 dengan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui penerbitan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BPK melaksanakan pemeriksaan yang memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. BPK harus melaksanakan pemeriksaan dalam rangka mengawal pembangunan nasional sehingga secara simultan turut berkontribusi dalam pemeriksaan atas implementasi SDGs. “Dengan melaksanakan agenda pemeriksaan ini BPK juga berupaya mencapai visinya yaitu menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat,” terangnya.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan bernegara tersebut BPK mau tidak mau harus bersinergi dengan seluruh stakeholder dan mengkomunikasikan kepada mereka apa yang sedang dan akan dikerjakan, selain itu pelaksanaan pemeriksaan atas fokus-fokus yang telah dipilih hendaknya menambahkan indikator keberhasilan SDGs pada program pemeriksaan. Sebelumnya Bahrullah pernah duduk sebagai anggota VII selama tiga setengah tahun, menangani pemeriksaan keuangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berobsesi ingin mengajak pemerintah pusat memikirkan agar BUMN ini menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi, berskala perencanan semesta untuk mewujudkan seluruh sumber pembiayaan agar terarah sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam buku ‘Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat’ menunjukan pentingnya BUMN menjadi bagian yang melekat untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi negara. Pada Oktober 2014, posisinya bergeser ke AKN VI, yang membawahi pemeriksaan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Timur, Kementrian kesehatan dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Bahrullah tak henti mendorong peningkatan tranparansi dan keuangan pemerintah daerah, agar semakin baik dan prudent, dan meningkat dalam penilaian opininya. Bahrullah yakin betul dengan BPK lebih terbuka tanpa menghilangkan integritas, profesionalisme dan kemandirian, daerah mampu menyusun laporan secar baik dan benar.

“Ketika saya masuk, ada 68 pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), Tahun berikutnya saya tekan menjadi 35 dan Tahun Anggaran 2015 di wilayah timur hanya tinggal 1, yakni Lembata. Pada Tahun Anggaran 2016, Lembata tepat waktu. Hal ini selain membuka diri untuk berdiskusi dengan Inspektur di daerah juga bersama-sama dengan BPKP aktif dalam Focus Group Discusion (FGD) tentang usaha-usaha perbaikan tata kelola LKD. BPK mendorong Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual yang sudah menjadi amanat UU No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan negara, agar dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pmerintah daerah berjalan sesuai koridor dan berdampak kepada semakin tertibnya pemerintah menjalankan amanat UU APBN maupun amanat UU APBD, yang pada akhirnya mempunyai multiplier effect terhadap pertumbuhan maupun pemerataan pembangunan.

Bahrullah mengemukakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah, menjalankan pelaporan berdasarkan sistem akuntansi pemerintah adalah amanat UU dan merupakan best practices pelaksanaan pelaporan pemerintahan di seluruh dunia, dan/yang bermuara terhadap pemberian opini. Seperti diketahui penilaian opini BPK didasari atas empat hal selain kewajaran dan pengukapan   berdasarkan standar akuntansi pemerintah, kepatuhan dan pengendalian intern.

Berkaca pada pencapaian dan reputasi BPK RI dipercaya oleh dunia internasional dengan ditunjuk sebagai External Auditor Badan Tenaga Atom Dunia atau dikenal International Atomic Energy Agency (IAEA) sampai tahun 2019 dan tahun 2017 merupakan tahun pertama bagi BPK menyampaikan hasil opini IAEA yang diserahkan oleh Bahrullah di Wina tanggal 8 Mei di depan sidang Program and Budget Committee, IAEA. “Ini pertama dalam sejarah BPK rekomendasikan perbaikan tata kelola keuangan dan kinerja pada Badan Internasional seperti IAEA, dan banyak negara anggota apresiasi hasil kerja BPK, tentunya menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia,” kata Bahrullah.

Dalam paparannya, Bahrullah menyampaikan 23 rekomendasi BPK terkait dengan masalah keuangan dan kinerja badan dunia itu. Di hadapan 168 negara Anggota IAEA, BPK memperoleh apresiasi atas hasil penilaiannya dan akan menjadi masukan perbaikan tata kelola keuangan dan kinerja IAEA. BPK RI ikut aktif di working group di Lembaga BPK se-dunia seperti INTOSAI, ASOSAI dan ASEANSAI dan ikut di dalam penyusunan standar pemeriksaan, penyuluhan dan konsultasi di bidang pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara.

Reputasi Bahrullah secara pribadi juga tak kalah membanggakan, pada Peringatan HUT Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ke-60 tanggal 14 Desember 2017, berkat komitmen Bahrullah mendorong transparansi di semua stake holder ia mewakili lembaganya meraih penghargaan ‘Akuntan Award 2017’ Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntansi Indonesia (DPN IAI). Bahrullah menuturkan, latar belakang pemberian penghargaan tersebut lantaran dirinya bersama Prof. Mardiasmo dan Prof. Indra Bastian menginisiasi berdirinya ‘Kompartemen Akuntan Sektor Publik’ di BPK pada 9 Desember 1999 dan ikut membantu menyusun regulasi keuangan daerah serta berkiprah dalam pembinaan pemeriksa di sektor publik.