Page 10 - 196
P. 10
@
MAIL
Relaksasi Transportasi Menyorot Program Komnas HAM Harus Hindari
Kartu Pra Kerja Survei yang Tendensius
Belakangan ini rakyat merasa heran
dengan sikap pemerintah yang Banyaknya masyarakat yang menyoroti Beberapa waktu lalu Komnas HAM
melakukan relaksasi transportasi di program Kartu Prakerja pemerintah mengadakan survei yang ditujukan
tengah pemberlakuan PSBB. Sikap ini yang menghabiskan anggaran Rp5,6 kepada umat Islam dan mengklaim
menunjukan bahwa pemerintah tidak triliun harusnya disikapi pemerintah perlu adanya sanksi sosial atau denda
fokus dalam menangani COVID-19 dengan langsung membatalkan bagi umat Islam yang masih berjamaah
dengan mengedepankan kepentingan pelatihan daring sebagai bagian dari di masjid saat pemberlakuan PSBB.
ekonomi ketimbang penyelamatan Kartu Prakerja karena pelatihan ini tidak Saya menilai survei itu tendensius dan
manusia. Kebijakan ini juga tak sejalan efektif dan efisien, tidak transparan, diskriminatif yang menstigma umat
dengan pidato Presiden Jokowi terkait dan tidak akuntabel. Harusnya yang Islam. Harus diingat bahwa virus ini
larangan mudik lebaran tahun ini. mesti dilakukan pemerintah adalah bermula bukan dari komunitas umat
Presiden jelas pidato khusus larang memastikan kebutuhan ekonomi Islam, melainkan dari Wuhan China.
mudik, tapi kemudian berubah-ubah terpenuhi, yakni lewat Kartu Prakerja. Sebelum akhirnya sampai ke Indonesia
dalam tataran di lapangan. Ini buat Namun, program ini jangan menyulitkan virus tersebut sudah menyebar di
kebingungan di daerah. Di daerah masyarakat dengan tambahan Eropa, AS, maupun negara lain yang
semangat memutus mata rantai kewajiban pelatihan daring. Apalagi mayoritasnya tidak beragama Islam.
Covid-19 sampai jalan tikus ditutup, pelatihan yang dilakukan pemerintah Dalam konteks Indonesia, virus Covid-19
tapi hari ini kita dipertontonkan lagi lewat Kartu Prakerja tersebut berbayar. juga diketahui penyebaran pertamanya
bagaimana tanggung jawab pemerintah Padahal, muatan materi-materinya yang tidak terkait dengan komunitas umat
pada penanganan Covid-19 ini seperti disampaikan dalam pelatihan daring Islam maupun masjid, melainkan
tidak serius. Bahkan, muncul istilah dapat diakses secara gratis di internet, terkait dengan orang Jepang di café.
“berdamai dengan Corona” ini sungguh baik via youtube maupun platform Penyebaran Covid-19 di Indonesia tidak
membuat rakyat banyak yang bingung. online lainnya. Sebaiknya program hanya terjadi di masjid, tapi juga gereja,
Semua itu dilakukan sepertinya untuk pelatihan daring sepenuhnya dialihkan moda transportasi, pabrik, pasar, dan
mengejar target ekonomi. Memang, menjadi bantuan sosial, terutama bagi tempat keramaian lain. Komnas HAM
ekonomi penting, tetapi harus dilihat pekerja yang di-PHK dan masyarakat harusnya hormati HAM umat beragama
penyebab terganggunya perekonomian kurang mampu lainnya. Islam, berlaku adil, dan tidak seharusnya
karena pandemi Covid-19. berlaku tendensius dan melanjutkan
Syamsulhadi pola islamophobia dengan hanya
Irwansyah [email protected] mensurvei umat Islam dan menanyakan
[email protected] sanksi bagi umat muslim yang
tetap beribadah di masjid, dan tidak
menanyakan sanksi bagi komunitas
agama dan profesi lainnya, kalau mereka
tak melaksanakan aturan terkait Covid-19
karena faktanya bahkan penyebaran
Covid-19 juga tidak membedakan latar
agama dan profesi.
Syarif HSP
[email protected]
Harap melampirkan fotokopi KTP atau identitas lain pada surat yang
dikirim lewat pos. Surat via e-mail ditujukan ke [email protected]
dengan mencantumkan nama jelas.
10 |
