Hari Parlemen Indonesia

Tak banyak yang mengetahui bahwa tanggal 16 Oktober adalah Hari Parlemen Indonesia. Karena itu, dalam rangka untuk mengingatkan kembali eksistensi Hari Parlemen Indonesia yang tahun ini masuk ke usia 70 tahun, Men’s Obsession menghadirkan rubrik khusus peringatan Hari Parlemen Indonesia. Kenapa? Karena bicara tentang parlemen saat ini adalah sesuatu yang menarik. Betapa tidak, lembaga parlemen sebagai tempat berkumpulnya para wakil rakyat seperti menjadi magnet berita bagi wartawan. Setiap hari, selalu ada dinamika yang terjadi di sana dan menjadi konsumsi publikasi media. Entah itu menyangkut kinerja tugas legislasi, pengawasan, dan budgeting yang mereka jalankan, atau hal lainnya yang terkait personal para anggotanya itu sendiri.

Hal ini jualah yang menjadi daya tarik Men’s Obsession untuk mengangkat tema “16 Tokoh Parlemen Berdedikasi” dalam edisi kali ini. Karena kami yakin, sebagai lembaga yang mewakili rakyat, tak ada tugas lain yang harus dilakukan mereka selain meberikan dedikasi kepada bangsa yang pada gilirannya untuk menjaga dan mengawal berjalannya pembangunan negeri ini. Lepas dari berbagai penilaian yang berkembang di masyarakat terkait eksistensi para anggota Dewan, kami yakin mereka tetap figur-figur yang memiliki dedikasi tinggi. Mungkin cara penilaian dan sudut pandang saja yang membuat persepsi menjadi berwarna-warni. Untuk itu kami mencari sudut pandang yang netral untuk melihat mereka dan rapat redaksi pun sepakat menampilkan 16 orang anggota parlemen yang berbicara tentang dedikasi, harapan, dan upaya tetap menjaga serta meningkatkan marwah parlemen sebagai wujud perwakilan aspirasi rakyat sejati. Ke-16 anggota parlemen ini kami urutkan berdasarkan alphabetis. Selamat membaca!

Ahmad Muzani Berobsesi Menjadikan DPR Kuat

Naskah: Arif Rahman Hakim Foto: Fikar Azmy/Dok. Pribadi

Ahmad Muzani mulai tertarik pada dunia politik ketika masih duduk di bangku SD. Ia sering diajak ibunya menonton kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 1977 di Tegal, Jawa Tengah (Jateng). Ketika itu dia terkagum-kagum menyaksikan orasi para juru kampanye (jurkam) yang membakar semangat ribuan massa.

Pemilu 1977 itu sangat berkesan dalam hatinya. Muzani lantas sering membaca profil tokoh-tokoh politik di majalah.  Kemudian dia bergabung dengan Pelajar Islam Indonesia (PII). Di organisasi ini Muzani banyak memperoleh ilmu yang bermanfaat, yakni berpidato, menuangkan ide-idenya dalam bentuk tulisan, berdiskusi, dan lain sebagainya.  Sejak aktif di PII Muzani mempunyai banyak teman.

Pergaulannya semakin luas ketika dia hijrah ke Jakarta dan menjadi wartawan Majalah Amanah pada tahun 1989. Setelah itu bekerja sebagai  penyiar radio Ramako dan wartawan Tabloid Target.

Keinginannya terjun ke dunia politik terwujud  di era reformasi. Muzani ikut membidani kelahiran Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dipimpin dai sejußta umat KH Zainuddin MZ pada 2002.  Muzani duduk sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBR. Partai ini mengikuti Pemilu 2004, dan Muzani dipercaya menjadi calon anggota legislatif (caleg). Namun, ia belum berhasil menjadi anggota DPR.

Pada 2008 Muzani mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama kawan-kawannya. Muzani dipercaya  menjadi Sekretaris Jenderal partai besutan Prabowo Subianto itu hingga kini. Melalui kendaraan partai inilah Muzani terpilih menjadi anggota DPR pada Pemilu 2009 dari daerah pemilihan (dapil)  Lampung I yang meliputi Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, dan Metro. Ia ditempatkan di Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika.

Masih menggunakan kendaraan partai yang sama, alumnus Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, ini kembali mendapat kepercayaan menjadi anggota DPR pada Pemilu 2014 dari dapil Lampung I.  Ia tetap duduk di Komisi I. Selain itu Muzani juga dipercaya menjadi Ketua Fraksi Gerindra DPR.

Pria kelahiran Tegal, 15 Juli 1968, ini memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Dia menginginkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari ribuan pulau  tetap utuh. Menurutnya, salah  satu elemen penting yang menjaga NKRI adalah TNI.

“TNI berperanan besar menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu, TNI harus memiliki persenjataan yang modern. Selain itu kesejahteraan anggota TNI harus meningkat, agar dapat fokus menjalankan tugasnya. Saya terus-menerus memperjuangkan agar TNI memiliki persenjataan modern dan juga memperjuangkan kesejahteraan anggota TNI meningkat dari waktu ke waktu,” kata Muzani kepada Men’s Obsession di Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Obsesi lainnya adalah menjadikan lembaga DPR menjadi kuat dalam melakukan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Saat ini, katanya, DPR kurang kuat. Hal ini antara lain terlihat pemerintah dengan mudah memperoleh pinjaman modal dari luar negeri sebesar US$3 miliar untuk tiga bank tanpa persetujuan DPR. Padahal semestinya pinjaman modal luar negeri itu harus disetujui DPR.

Selain itu kurang kuatnya DPR juga tercermin dari minimnya Undang-Undang (UU) yang dihasilkan. Hal ini karena terjadinya perseteruan tajam antara para anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Seperti diketahui, KMP yang terdiri dari Gerindra, PAN, Golkar, PKS, dan PPP pendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Sedangkan KIH yang terdiri dari PDI-P, PKB, NasDem, dan Hanura pengusung Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK). Pilpres tersebut dimenangkan Jokowi – JK.

Menurut Muzani, pecahnya Golkar dan PPP menjadi dua kubu, yakni kubu pro pemerintah dan kubu kontra pemerintah, ikut berpengaruh besar pada DPR dalam membuat berbagai keputusan strategis.

Hal lain yang menjadi obsesi Muzani adalah Gerindra memenangkan Pemilu 2019 mendatang. Dalam Pemilu 2009 Gerindra memperoleh 26 kursi di DPR dan berada di peringkat 8. Sedangkan pada Pemilu 2014 perolehan suaranya meningkat tajam dan memperoleh 73 kursi  di DPR, serta menduduki tiga besar.

“Insya Allah saya optimis lewat kerja keras Gerindra akan semakin dicintai rakyat dan memenangkan Pemilu 2019,” tuturnya.

Muzani menikah dengan Himmatul Aliyah dan dikaruniai empat anak. Ia mengakui kesuksesannya dalam kariernya berkat peran keluarga. “Keluarga sumber kekuatan saya. Keluarga sumber inspirasi saya. Keluarga membuat saya bersemangat  bekerja,” cetusnya.

Selain keluarga, yang juga menjadi sumber inspirasi baginya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Muzani mengagumi Soedirman yang dalam usia muda, 27 tahun, telah menjadi jenderal dan Panglima besar. “Soedirman sosok yang hebat dan ikhlas berjuang. Dia dengan tulus berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan tanpa menikmati hasil perjuangannya karena meninggal dunia dalam usia muda.  Apa yang dilakukannya itu menjadi amal ibadah.

Ketulusannya dalam berjuang itu menginspirasi langkah-langkah saya,” tutur pria yang ramah ini.

Sebagai anggota DPR dan pejabat teras Gerindra, Muzani sangat sibuk. Untuk menjaga kesehatan ia selalu menyisihkan waktu berolah raga joging dan bersepeda.

Selain berolah raga, pria yang ramah ini juga hobi berwisata kuliner. Ia tak memiliki pantangan menyantap makanan apapun, yang penting halal.

Almuzzammil Yusuf Meniti jalan

Naskah: Sahrudi Foto: Dok. Pribadi

Sejak masa pergerakan dan perjuangan kemerdekaan, tak sedikit kalangan da’i tampil ambil bagian di dunia politik sebagai ikhtiar untuk memerdekakan negeri ini. Saat ini, pun tak berubah. Banyak da’i atau kyai yang hadir dan berjuang lewat dunia politik khususnya di parlemen untuk meningkatkan kiprah ummat dalam mengisi pembangunan. Salah satunya adalah Almuzzammil Yusuf.

Naluri aktivisnya sudah muncul sejak aktif  di kegiatan Rohis dan OSIS SMAN 4 Jakarta , serta diasah dengan kehidupan berorganisasi saat ia menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Pada era 80- 90 an ia menjadi aktivis dakwah dan memimpin sejumlah organisasi berbasis kecendekiaan. Sampai kemudian ikut sebagai Dewan Pendiri Partai Keadilan dan dalam perjalanannya diamanahi menjadi Ketua Dewan Pendiri PKS, dan dicalonkan menjadi Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I. Sejak tahun 2004  sampai sekarang ia dipercaya oleh kader PKS dan masyarakat Lampung untuk menjadi Anggota DPR RI dan duduk di Komisi I, II,III, dan IV.

“Bagi saya politik adalah pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kemasalahatan yang sebesar-besarnya. Kata Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain,” tuturnya memberikan alasan ia menerjuni dunia politik seraya menambahkan bahwa faktor sang ayah yang juga aktivis HMI di Lampung ikut memberikan di dalam membangun talentanya tersebut.

Politisi ini bertekad untuk memberantas korupsi dimulai dari lingkungan terkecilnya.“Godaan di dunia politik selalu ada. Tapi sejak awal saya bertekad tidak akan memberikan nafkah anak dan istri saya dari uang yang tidak halal. Termasuk kepada partai dan konstituen saya di Lampung. Tidak akan barokah,” ujarnya.

Almuzzammil selalu menekankan pentingnya kesederhanaan pejabat publik di tengah kemiskinan dan kesulitan masyarakat. “Pejabat publik harus peka menjaga perasaan masyarakat. Kita berada di tengah kemiskinan dan kesulitan hidup mereka. Asesoris kemewahan pejabat akan menimbulkan anti pati publik yang lebih besar dibanding publik yang hidup di negara-negara yang kaya.” tuturnya.

 Dalam perjalanannya, Almuzzammil tentu tak sepi dari tantangan saat ia berusaha untuk mewujudkan perjuangannya bagi rakyat khususnya konstituen dan itu ia tuangkan dalam penyusunan perundangan-undangan nasional.
“Kebahagiaan terbesar adalah ketika kita bisa menuangkan ide, gagasan, nilai-nilai mulia dalam bentuk undang-undang. UU itu legacy, warisan nilai-nilai yang terdokumentasikan, terlembagakan dan dijadikan lembaran negara. Jika kita memasukan nilai-nilai kebaikan dalam UU maka kebaikan itu akan terlembaga dan menjadi panduan masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, kedepannya ia akan semakin intens dan aktif untuk ikut mewarnai peraturan dan perundangan yang masuk ke DPR. Ia menargetkan bersama rekan-rekannya untuk dapat  menyelesaikan beberapa undang-undang yang berpihak kepada kepentingan publik seperti RUU Kewirausahaan Nasional yang tengah digagas Fraksi PKS untuk menumbuhkan wirausaha kecil dan lemah.

“Disamping tentunya saya juga ingin memberdayakan perekonomian konstituen dan masyarakat agar terjadi peningkatan taraf hidup dan pendapat mereka,” tekadnya. Karena, lanjutnya,  kebahagiaan lain yang ia rasakan adalah ketika  bertemu konstituen, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta membantu masyarakat yang membutuhkan. “Dan dukanya adalah ketika kita tidak dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dititipkan ke kita. Karena memang, tidak semuanya berhasil kita perjuangkan,” ia mengakui.

Politisi yang memiliki filosofi belajar dari Jalan hidup Rasulullah dan menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai inspiratornya, ini telah membuktikan kinerjanya sebagai anggota DPR RI hingga memasuki periode ke-3 di tahun ini antara lain menjadi penggagas utama pelarangan percaloan (broker) pada pembelian persenjataan militer (alutsista) pada UU Industri Pertahanan Tahun 2012. Melalui UU ini dapat menyelamatkan triliunan uang Negara dari broker dan memperkokoh TNI/Polri.

Legislator ini juga terlibat aktif dalam memperjuangkan dan mengesahkan Undang-Undang Desa yang memerintahkan alokasi anggaran desa setiap tahun kurang lebih Rp.1,4 Milyar untuk pembangunan desa berupa infrastruktur, irigasi, fasilitas umum, dan program pengentasan kemiskinan masyarakat Desa.

Di bidang hukum, mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini vokal dalam penguatan agenda pemberantasan korupsi melalui legislasi, pengawasan, dan anggaran. Menurutnya korupsi sulit diberantas karena korupsi telah menjadi wabah dan budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi. Wabah ini akan terus deras jika tidak diberantas. “Untuk itu saya selalu mendesak agar ada penguatan dan sinergisitas yang baik antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam berantas korupsi. DPR, Presiden, pimpinan lembaga Negara dan daerah, serta masyarakat harus mendukung agenda ini.” tegasnya.

Selain itu, politisi yang piawai bermain sepak bola ini sudah memperjuangkan bantuan pemerintah pusat untuk masyarakat di daerah pemilihannya, Lampung 1 berupa perbaikan jalan dan infrastruktur desa, program pertanian, peternakan, rumah tidak layak huni, dan modal kelompok usaha.

Perjuangan suami dari Nurul Hidayati K. Ubaya, ini untuk masyarakat Lampung juga ditunjukkan dengan turunnya Beasiswa Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi pelajar tidak mampu di Lampung serta berhasil memperjuangkan beasiswa S1, S2, S3 untuk pelajar dan mahasiswa yang berprestasi di Lampung.

Usahanya untuk membentengi generasi muda khususnya di Lampung ia tunjukkan dengan usulannya untuk pembangunan dan perbaikan Pos Pemeriksaan Narkoba(Seaport Interdiction) di Pelabuhan Bahauheni Lampung kepada Kapolri tahun 2005 dan 2014. “Alhamdulillah, tangkapan ganja terbesar oleh Polri dan BNN pada 2013 sebesar 4,75 ton di Bakauheni,” syukurnya.

Mengomentari performa DPR terkait Hari Parlemen Indonesia yang memasuki usia ke 70 tahun, Almuzzammil melihat di era reformasi ini Parlemen memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. “DPR tidak boleh lagi menjadi stempel dari kebijakan presiden seperti Orde Baru. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, diplomasi, dan representasi yang dimiliki DPR harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Saya juga menjabat sebagai Ketua Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina. Kami berjuang untuk mendukung Palestina merdeka,” tegas penyuka sepak bola ini.

Ia berharap kedepannya Parlemen bisa bersama-sama membangun politik kenegarawanan yang mementingkan kepentingan umat dan bangsa diatas kepentingan pribadi. “Ketaatan hukum dan keteladanan berpolitik merupakan kepribadian yang tidak boleh dipisahkan oleh semua Anggota DPR RI. Karena itu, Anggota DPR harus lebih empati dengan persoalan dan sekaligus harapan publik,” tutupnya.

Amelia anggraini Passion in Politic

Naskah: Elly Simanjuntak Foto: Fikar Azmy & Dok. Pribadi

Mendalami bidang pekerjaan yang berbeda bukanlah hal yang tabu dilakukan oleh perempuan kelahiran Bengkulu bernama Amelia Anggraini. Setelah berkarier cukup lama di dunia perhotelan dan sempat menjadi pimpinan di sebuah perusahaan advertising, dia kemudian tertantang dan memutuskan untuk terjun di dunia politik melalui partai NasDem dan menjadi anggota DPR RI Komisi IX periode 2014 – 2019.

Tugas Komisi IX memiliki ruang lingkup kesehatan dan ketenagakerjaan. Ada banyak permasalahan yang harus diselesaikan bersama-sama dengan Kemenkes, Kemenaker, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BKKBN, BPOM, dan BNP2TKI. Dia mengatakan, “Setelah setahun dilantik, saya dan teman-teman di Komisi IX concern memperjuangkan dan mendorong anggaran kesehatan pada tahun 2016 bisa naik menjadi 5% dari tahun ini yang baru mencapai kisaran 3% dari porsi belanja negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Kenaikan anggaran kesehatan yang direncanaan pada APBN 2016 ini adalah untuk memperluas coverage Jaminan Kesehatan Nasional. Penerima Bantuan Iuran (PBI) ditingkatkan dari 86,4 juta orang menjadi 92,4 juta Jiwa pada RAPBN 2016. Dengan kenaikan tersebut, jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) juga harus diperbanyak. Selain itu, dengan bertambahnya anggaran kesehatan perlu diperhatikan juga dana untuk kegiatan promosi dan preventif,  agar bisa lebih maksimal.

Selanjutnya untuk bidang Ketenagakerjaan yang menjadi fokus agenda Amelia adalah mendorong proses percepatan revisi UU 39 tahun 2004 tentang Badan Nasional Penempatan   dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)  yang sudah masuk dalam Prolegnas 2015.

Pentingnya revisi undang-undang tersebut adalah sebagai upaya membenahi penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang hingga saat ini banyak menyisakan masalah. Termasuk kurangnya peran pemerintah dalam perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Kewenangan PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang terlalu besar dalam mengatur penempatan TKI di luar negeri tanpa sistem pengawasan lebih memadai bagi pemerintah untuk PPTKIS yang bermasalah, dan lainnya.

Poin lain yang juga perlu dilakukan sebagai upaya pembenahan masalah ketenagakerjaan adalah mendorong upaya proses revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), agar SDM tenaga kerja Indonesia lebih berkualitas dan semakin profesional. “Sementara, terkait penyelesaian sejumlah kasus outsourcing di sejumlah perusahaan BUMN telah kami rekomendasikan ke Kemenaker dan BUMN, serta perusahaan swasta untuk segera mengangkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap apabila pekerjaan yang di-outsourcing terkait dengan pekerjaan inti. Masalah ini banyak muncul di perusahaan BUMN dan untuk menyelesaikannya menjadi kewenangan Kementerian BUMN sebagai mitra kerja komisi VI bukan komisi IX,” kata perempuan yang pernah kuliah di Kebangsaan Malaysia University, Selangor, ini bersemangat. Itulah sebabnya, komisi IX telah merencanakan rapat kerja gabungan dengan komisi VI bersama Kementerian BUMN, agar bisa segera dilaksanakan.

Adapun terkait  permasalahan PHK massal, dia mendorong agar  pemerintah segera meminta kepada perusahaan untuk melakukan efisiensi keuangan lebih awal sebelum mengambil pilihan PHK bagi karyawan atas kondisi pelambatan ekonomi dari krisis global yang terjadi di hampir semua negara saat ini.

Amelia juga menjelaskan dalam hitungan bulan kita akan memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean, itulah sebabnya diperlukan usaha keras secara maksimal meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja kita, agar dapat berkompetisi dengan tenaga kerja asing. Ketertinggalan kemampuan  manpower di Tanah Air tidak boleh dibiarkan terus terjadi.  Amelia berpendapat, “Pemerintah perlu menggalakkan program revitalisasi BLK di daerah-daerah, agar menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Jangan lagi fokus di urusan tenaga kerja non-formal seperti Pekerja Rumah Tangga. Harkat dan derajat bangsa ini mau ditaruh di mana? Tenaga kerja dengan keahlian khusus sebenarnya sangat dibutuhkan, seperti  tenaga mekanik di Jepang dan Korea, staf garmen di Taiwan, perawat  untuk  Amerika, Kuwait, dan pengasuh jompo di Hong Kong.”

Para tenaga kesehatan yang akan lulus, alangkah baiknya jika bisa diatur penempatan kerjanya di negara-negara yang membutuhkan. Jika pemerintah belum bisa menciptakan lapangan kerja baru, mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri dapat menjadi jalan keluar terhadap kondisi terbatasnya lapangan kerja dalam negeri. Namun, terkait pengiriman tenaga kerja keluar negeri pemerintah harus memperhatikan dengan baik aspek perlindungannya, lebih menyeleksi negara tujuan, tata kelola di-manage profesional, termasuk sistem perekrutannya.   

Amelia menginginkan dirinya untuk fokus mengemban amanah rakyat selama menjadi  anggota DPR RI. Dia merasa mempunyai hutang moral dan politik kepada konstituen di Dapil Jateng VII dan berkomitmen menjalankan tugas legislasi, pengawasan, anggaran maupun representasi sebaik-baiknya. Itulah sebabnya dia pun meninggalkan aktivitas sebelumnya sebagai pimpinan salah satu perusahaan advertising, agar tidak terjadi conflict interest.

Berkonsentrasi penuh memenuhi janji-janji politik untuk segera dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana tugas dan fungsi anggota DPR RI. Dia merasa bidang politik akan menjadi pelabuhan terakhir dalam kariernya dan menginginkan di masa tua nanti dia tetap bisa berkontribusi membangun bangsa maupun tetap melek terhadap dinamika politik nasional.

Di sela-sela kesibukan pekerjaannya dan saat akhir pekan menjadi waktu yang diprioritaskannya  untuk keluarga dan me time. Amelia berusaha menyelaraskan seluruh waktunya, agar semuanya bisa dijalani tanpa harus ada yang diabaikan. Manajemen waktu, intensitas dan kualitas berkomunikasi menjadi kunci penting. Saat weekend dia rajin melakukan yoga, agar dirinya lebih rileks secara mental dan fisiknya lebih sehat.

Edhie Baskoro Yudhoyono Perlemen Harus Kuat, Aspiratif, Produktif, dan Transparan

Naskah: Sahrudi, Foto: Dok. Pribadi

Lahir dan besar di lingkungan militer dan politik telah membentuk Edhie Baskoro Yudhoyono menjadi politisi muda dengan talenta yang tajam terasah. Betapa tidak, sejak kecil ia sudah melihat, mengamati, mendengar  bagaimana dunia politik dengan pernak perniknya. “Dari situ pemahaman saya terhadap dunia politik terus berkembang,” ujarnya kepada Men’s Obsession.

Ketertarikannya di bidang politik semakin memuncak manakala ia melanjutkan program master bidang Ekonomi Politik Internasional di Nanyang Technological University Singapura.  Di tahun 2001, tepatnya ketika Partai Demokrat (PD) berdiri ia pun resmi melibatkan diri di dunia politik praktis. Alumni Curtin University, Perth, Australia,  ini menduduki sejumlah posisi strategis di partainya tersebut. Semula banyak yang menilai meroketnya nama pria yang akrab disapa Ibas ini karena faktor sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden RI periode 2004-2009 dan 2009-2014 yang juga pendiri PD dan kini Ketua Umum partai berlambang bintang mercy tersebut.

Namun, penilaian itu tak sepenuhnya benar. Tak bisa dinafikan jika Ibas punya talenta kuat sebagai politisi. “Walaupun memang, posisi dan keberadaan sosok Pak SBY sebagai pendiri partai, sangat penting. Tapi keputusan untuk masuk ke dunia politik merupakan pilihan hati saya sendiri, kerena saya ingin berkontribusi secara positif dalam perjalanan bangsa ini. Bagi saya tidak ada jalan yang lunak untuk meraih kesuksesan. Dengan dukungan dan doa dari keluarga, istri dan anak saya harus dan siap berkeringat untuk mencapai keberhasilan,” tegas pria yang menjadikan sang kakek mantan Danjen RPKAD, Letjen  (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dan ayahnya, SBY serta sang ibunda, Ani Yudhoyono sebagai sosok inspirator ini.

Kepiawaiannya di politik dan kemampuannya mendekati hati rakyat membuat pria yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal PD ini  terpilih sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jatim dalam Pemilu 2009 dan peraih suara terbesar di Indonesia. Begitu juga dalam Pemilu 2014, rakyat kembali mempercayainya untuk duduk di parlemen dan partai menugaskannya sebagai Ketua Fraksi PD DPR RI.  

“Politik adalah tentang pengaruh, persepsi, dan power, politik juga merupakan seni kemungkinan. Bagi saya politik tidak seburuk yang dipikirkan orang kebanyakan. Politik bisa dijalankan secara bermartabat, beretika dan memegang sepenuhnya amanah dari konstituen dengan cara yang bersih, cerdas dan santun,” tegas politisi kelahiran 24 November 1980, ini. Dua periode menjalani aktifitas sebagai anggota parlemen, membuat ilmu politiknya semakin bertambah. Di periode pertama ia ditugaskan di Komisi I DPR RI yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri dan Komunikasi Informasi.

“Dalam bidang luar negeri, Indonesia telah berhasil mencapai posisi strategis dengan keterlibatan Indonesia di forum-forum international seperti : G20, APEC dan ASEAN. Komisi 1 DPR RI pada waktu itu terus mendorong dan mengawal capaian-capaian internasional pemerintahan Pak SBY. Di bidang pertahanan, terdapat sejumlah capaian seperti meningkatnya anggaran pertahanan pada APBN, pengadaan alutsista sesuai dengan standar Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essential Force (EMF), pembangunan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) di Sentul Bogor, peningkatan gaji dan renumerasi prajurit TNI, serta menghasilkan UU Industri Pertahanan, UU Keamanan Nasional, UU Intelijen, dan UU Veteran,” paparnya.

Saat ini, Ibas ditugaskan di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. “ Saya berharap bisa berkontribusi dalam pendidikan membangun karakter bangsa agar tercipta generasi muda berkualitas di bidangnya masing-masing. Implementasi program-program pendidikan yang pro rakyat seperti BOS, bea siswa untuk siswa miskin, mobil pintar, dan lain sebagainya harus terus dilanjutkan,” urainya.

Dua periode di parlemen, cukup bagi Ibas untuk memahami eksistensi parlemen itu sendiri sebagai institusi yang diistilahkannya sebagai “tempat kritik publik”. “Kita menerima segala kecaman, disalahkan, dimaki, difitnah dan lain sebagainya. Dalam sejumlah agenda reses di Dapil, ada perasaan sedih juga bila aspirasi dan keinginan konstituen atau masyarakat belum bisa diimplementasikan secara maksimal. Tapi bertemu dengan konstituen menjadi sumber energi positif bagi saya dalam mengawal amanah masyarakat yang mempunyai harapan-harapan dan menginginkan perbaikan,” tutur penyuka golf, renang, dan sepak bola ini.

Kini, di Hari Parlemen Indonesia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober, Ibas  menilai keberadaan parlemen Indonesia  sudah sangat sentral dan harus terus tumbuh dan berkembang dengan baik, dan menjadi bagian dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. “Parlemen harus bisa menjaga identitas dirinya sesuai dengan UUD 45, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta konsisten menjaga dan mengawal sistem presidensial berjalan dengan baik di negara kita. Parlemen bisa menjadi kekuatan yang seimbang dalam trias politika, menjalankan kegiatan yang dekat dengan rakyat, menjadi parlemen yang modern, terbuka dan mengasilkan UU yang senantiasa bermanfaat bagi rakyat Indonesia,” harap peraih Bintang Jasa Demokrat  yang juga duduk di Dewan Pertimbangan GM-FKKPI, ini.

Parlemen, lanjutnya lagi, harus semakin maksimal menjalankan fungsi baik dalam bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran. “Dari segi kualitas, harus semakin banyak UU yang dibentuk dan dapat bermanfaat langsung terhadap kehidupan masyarakat. DPR juga harus bekerja keras memenuhi target jumlah penyelesaian UU yang telah ditetapkan dalam Prolegnas serta pembahasan RUU semakin transparan agar terbentuk DPR yang modern dan disayangi rakyatnya,” pesan tokoh muda penerima Bintang Mapilu – PWI, ini.

Ibas optimis parlemen Indonesia ke depan dapat mengawal eksekutif secara harmonis dan demokratis, serta dapat menjalankan perannya masing-masing secara profesional, mampu menciptakan dinamika politik yang sehat, kondusif bagi rakyat, bagi investor dan mampu menciptakan kecintaan rakyat pada lembaga negara yang konsisten menjalankan sistem demokrasi.

Fadel Muhammad Pemimpin Komisi yang membawa Misi keadilan Untuk Rakyat

Naskah: Giattri F.P. Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

Kiprah Fadel Muhammad sebagai politikus senior jejak kecintaan pada negeri ini tidak diragukan lagi. Perwujudan cinta itu adalah menjadikan rakyat tersenyum. Ketika menjadi Gubernur di Gorontalo, dia memperkenalkan kebijakan agropolitan yang secara signifikan mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia.

Saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dia memperkenalkan konsep Minapolitan dan Pugar (permberdayaan usaha garam rakyat) untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan, pembudidaya ikan dan petani garam. Ketika dipercaya menjadi Ketua Komisi XI, Fadel Muhammad meminta Pemerintah untuk menetapkan target pembangunan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah dalam satu tahun anggaran.

Fadel,  sejak awal memang sudah memberikan perhatian pada pembangunan ekonomi dan sosial bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Komisi XI yang dipimpinnya fokus pada bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan Non-Bank.

Untuk itu, Fadel bersama Komisi XI DPR RI pada awal 2015 dan pada  21 September 2015 bersama pemerintah telah membuat tonggak sejarah penting, yaitu menetapkan target pembangunan yang terukur dan memiliki visi keadilan sosial. Asumsi Makro Indikatif RAPBN Tahun Anggaran 2016: A. Indikator Ekonomi Makro: 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, 2. Inflasi 4,7 persen, 3. Nilai tukar rupiah per dolar 13.900; B. Target Pembangunan: 5. Tingkat pengangguran sebesar 5,2-5,5 persen , 6. Tingkat kemiskinan 9-10 persen, 7. Rasio Gini (Indeks) sebesar 0,39, 8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,10 (sebesar 69,40 dengan metode perhitungan baru). “Target pembangunan inilah yang menjadi warna baru dalam kepemimpinan saya. Kalau pemerintah tidak bisa melaksanakan ini, maka legislatif berhak untuk meminta impeachment,” tegas Fadel . Selain itu, yang mendapat perhatian khusus dari Komisi XI DPR RI adalah yang berkaitan dengan Perluasan Pendapatan Negara.

Hal itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi dan bisnis, serta kemampuan pemerintah dalam melakukan inovasi dan terobosan di  bidang kebijakan publik.  “Untuk menjaga itu, maka diperlukan serangkaian regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberikan output dan outcome yang mendorong perluasan kesejahteraan masyarakat,” ujar pria yang pernah menjadi Badan Pekerja MPR RI itu.

Saat ini Komisi XI fokus pada enam regulasi yang menjadi prioritas Program Legislasi Nasional Prioritas DPR RI tahun  2015. Diantaranya, RUU Perbankan, RUU Bank Indonesia, RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan RUU Jaring Pengamanan Sistem Keuangan (JPSK).

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Komisi XI DPR RI menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kemudian, kebijakan anggaran (budgeting), kita menekankan setiap kebijakannya harus ada target pembangunan. Dulu orang tidak pernah membicarakan itu,” tandas pria kelahiran Ternate, 20 Mei 1952 itu. Selanjutnya menurut Fadel, sepanjang sejarah parlemen baru Komisi XI yang membuat ringkasan laporan singkat setiap akhir masa persidangan dan diberikan kepada semua media. “Ini bagian dari tanggung jawab publik," ujarnya.

Tahun ini, tepatnya pada 16 Oktober, parlemen Indonesia menyentuh usia ke-70 tahun. Fadel mengungkapkan dulu citra parlemen bagus, kemudian turun, dan saat ini berada di posisi paling buruk. Ditambah dengan kritik dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cenderung berlebihan.  Maka Fadel menggarisbawahi, parlemen jangan mengutamakan renovasi gedung atau pengadaan fasilitas lainnya, tapi harus memperbaiki kinerja antara lain dengan memotong proses yang bertele-tele dalam penyusunan undang-undang. Kemudian memanfaatkan tenaga ahli secara efektif dan efisien. "Hal semacam ini dapat kita pelajari dari negara lain seperti Korea yang pernah saya kunjungi,".

Kemudian untuk pengawasan, ia menjelaskan harus diadakan sistem pengawasan yang melibatkan aparat hukum. Misalnya berbicara penggunaan dana dan kerugian negara dengan BPK lalu pengawasan inti dengan BPKP, polisi, dan kejaksaan.  

Sebagai politisi senior di Partai Golkar, Fadel berharap Partai berlambang beringin itu bisa  menjadi contoh dari partai lainnya. Ia juga berharap terjadi penyatuan antara dua kubu Partai Golkar yang berseteru.

Pembangunan Ekonomi
Fadel juga berharap di masa depan pembangunan ekonomi Indonesia harus dapat melahirkan kelompok pengusaha menengah yang kuat dan menjadi ujung tombak ekonomi. Ia menerangkan,  sekarang profil pengusaha  bentuknya seperti segitiga. Jumlah pengusaha menengah yang terdiri dari tamatan sekolah masih kalah jauh oleh pengusaha kecil, seperti pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Saya berharap kita mampu mengadakan transformasi profil tersebut hingga bentuknya menjadi seperti belah ketupat. Melahirkan kelompok menengah yang kuat,” katanya.

Lantas apa yang harus dikerjakan untuk merealisasikan transformasi itu? Fadel mengatakan ada 4 poin penting, yaitu pertama memperbaiki sistem pendidikan. “Paradigma setelah tamat orang berpikir saya bekerja dimana? Diubah menjadi ada kesempatan apa di masyarakat,” ucapnya.

Kedua, jangan ada konglomerasi di sistem industri Indonesia. Penguasaan satu orang dari hulu ke hilir harus dihindari. Ketiga, masyarakat Indonesia harus menghargai entrepreneur. Meskipun hanya pengusaha kecil, seperti tukang bakso harus tetap dihargai. Keempat perbaikan kebijakan korporasi.

Sekarang dalam waktu yang sangat singkat,  Komisi XI sedang menyusun arsitektur keuangan Indonesia yang baru, yang berorientasi pada pembangunan ekonomi yang berdaulat. Sebagaimana kita ketahui, regulasi perbankan Indonesia kini dinilai terlalu liberal, hal itu diperlihatkan dengan modal asing yang dapat dominan dan menjadi pengendali dalam industri perbankan nasional. Itu sebabnya sedang dilakukan pembahasan intensif untuk melahirkan dua RUU inisiatif DPR, yaitu RUU Bank Indonesia dan RUU Perbankan, yang berorientasi untuk kepentingan nasional. Di samping itu, juga atas inisiatif pemerintah, sedang dibahas RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Diharapkan dalam waktu dekat Indonesia segera memiliki Arsitektur Keuangan Nasional yang baru dan berorientasi pada pembangunan ekonomi nasional yang adil dan berdaulat.

Helmy Faishal Zaini Parlemen Harus Gigih Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Naskah: Arif Rahman Hakim Foto: Dok. MO

Di kalangan aktivis mahasiswa Jawa Timur di era 90-an, Helmy Faishal Zaini dikenal sebagai tokoh demonstran. Selain itu juga populer di organisasi pers kampus. Tanpa kenal takut ia memimpin sejumlah unjuk rasa untuk membela rakyat yang tertindas. Helmy memiliki kemampuan berorasi yang dapat membakar semangat para demonstran.

Pada 1996 Helmy hijrah ke Jakarta, meninggalkan sementara bangku kuliahnya di  Fakultas Teknik Universitas Darul Ulum, Jombang, untuk bergabung dengan para aktivis pro reformasi lainnya. Target utamanya menurunkan Presiden Soeharto.

Sang penguasa Orde Baru (Orba) yang berkuasa selama 32 tahun itu akhirnya berhasil ditumbangkan oleh gerakan reformasi pada 21 Mei 1998. Tumbangnya Orba yang kemudian berganti dengan era reformasi, membawa berkah bagi Helmy. Di era reformasi tersebut bermunculan banyak partai politik (parpol) bak cendawan di musim hujan. Salah satu di antaranya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang kelahirannya dibidani oleh para ulama Nahdlatul Ulama (NU) dengan motor utamanya Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) KH Abdurrahman Wahid
alias Gus Dur.

Di era reformasi itu untuk pertama kali Helmy terjun ke pentas politik praktis. Sebagai kader NU, dia bergabung dengan PKB. Dia terlibat di dalam proses kelahiran PKB sebagai anggota Komite Pendeklarasian PKB pada 23 Juli 1998.
Kiprahnya di parpol tersebut membuahkan hasil yang menggembirakan. Pada Pemilu 2004 dia terpilih menjadi anggota DPR periode 2004 – 2009 dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IX. Ia menjadi anggota Komisi VI DPR yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), investasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia rajin menghadiri rapat dengan mitra kerja Komisi VI. Tak sekadar hadir, Helmy juga memberikan ide-ide cemerlang untuk pengembangan bidang  perdagangan, perindustrian, koperasi, dan lain sebagainya.

Kariernya terus melesat. Mewakili PKB Helmy diangkat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) periode 2009 – 2014 di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  Saat dilantik menjadi menteri usianya 37 tahun, dan merupakan menteri termuda di KIB II. Helmy menggantikan seniornya, Lukman Edy. Dan sebagai menteri Helmy sering berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia.

Beberapa bulan menjelang berakhirnya masa bakti KIB II tahun 2009, Helmy mengundurkan diri sebagai Menteri PDT karena dia terpilih menjadi anggota DPR,  mewakili dapil Nusa Tenggara Barat (NTB). Pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat, 1 Agustus 1972, ini anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olah raga, dan perpustakaan.

Helmi termasuk anggota DPR yang aktif membantu pemerintah mempromosikan pariwisata di Indonesia ke berbagai daerah dan di luar negeri. Dalam kunjungan muhibah DPR ke Rumania April 2015 lalu, Helmi mempromosikan Gunung Tambora, NTB, sebagai destinasi wisata Indonesia. Dia ingin Gunung Tambora dikenal oleh wisatawan mancanegara. Ia berobsesi Gunung Tamboran dapat terkenal seperti Bali, Borobudur,
dan Bromo.

Selain itu, suami Santi Anisa ini juga termasuk legislator yang cukup vokal.  Misalnya, dia mengutuk aksi pembakaran mushola di Tolikara, Papua, pada saat sholat Idul  Fitri, Jumat (17/7/2015). “Seharusnya dibuka dialog antar agama dan ada tindakan pencegahan dari aparat keamanan. Atas dasar apapun tidak dibenarkan melakukan aksi perusakan atau pembakaran rumah peribadatan agama apapun dan di manapun. Kasus Tolikara menunjukkan fungsi intelijen kita sangat lemah,” ujarnya.

Dia mengajak seluruh tokoh adat dan tokoh agama untuk meningkatkan langkah-langkah demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. “Tugas agama adalah membangun persaudaraan dan perdamaian antar sesama untuk saling menghargai, bukan saling menghancurkan,” tandasnya.

Legislator ini aktif bersilaturahmi dengan masyarakat, terutama di NTB, di saat reses.  Dengan cara demikian Helmi dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan. Meskipun ada aspirasi dari masyarakat yang bukan ditangani komisinya, tetap ia perjuangkan.

“Mungkin ada anggota DPR yang hanya datang saat kampanye saja. Tetapi bagi saya Insya Allah akan memanfaatkan waktu yang ada untuk terus bersilaturahmi bersama masyarakat, terutama di NTB,” kata Helmy di hadapan konstituennya dalam agenda serap aspirasi di Loteng, NTB, Senin (15/12/2014).

Dia berharap para anggota DPR datang ke daerah bukan hanya saat kampanye saja, tapi harus rutin terutama di masa reses agar dapat lebih dekat dengan konstituennya.

Selain itu Helmy juga berkeinginan DPR dapat optimal melaksanakan tugasnya di bidang legislasi, penyusunan anggaran, dan pengawasan. Dia berobsesi parlemen harus gigih memperjuangkan aspirasi rakyat.

Pada Agustus 2015 Helmy terpilih menjadi Sekjen PBNU. Karena tugas barunya itu ia mundur dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi PKB DPR dan Wakil Sekjen DPP PKB. Ia tetap menjadi anggota DPR. Berbekal pengalamannya sebagai anggota DPR dan mantan menteri ia ingin memberikan masukan kepada NU agar menjadi lebih modern, terutama dari aspek ekonomi, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Meski sibuk bekerja, lelaki yang memperoleh gelar magister dari Universitas Paramida, Jakarta, ini selalu berusaha meluangkan waktu untuk menyalurkan hobinya, yakni fotografi. Helmy hobi fotografi sejak SMA. Ia banyak menghasilkan karya foto baik portrait maupun landscape yang bertemakan budaya dan sosial.

H. KRH. Henry Yosodiningrat, SH Kerja Ikhlas untuk Rakyat

Naskah: Suci Yulianita Foto: Sutanto & Dok. Pribadi

Siapa tak mengenal H. KRH. Henry Yosodiningrat, SH. Kiprah dan dedikasinya di dunia hukum selama puluhan tahun membawanya menjadi seorang advokat papan atas di negeri ini. Namun tepat di tahun ke-37 ia berkarier, Henry memutuskan diri untuk berhenti dari dunia yang telah membesarkannya itu, dan memilih mengabdi melalui menjadi anggota parlemen agar bisa menampung aspirasi rakyat, dan bisa berbuat sesuatu untuk negeri ini.

Saat menjadi advokat, Henry dikenal sangat concern memperjuangkan kepentingan kaum tertindas. Tak ayal jika ia pun memiliki mimpi-mimpi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia melalui jalur yang dipilihnya kini. “Jadi saya pikir sudah waktunya saya mengabdi sepenuhnya pada rakyat melalui jalur ini. Artinya saya bisa berkiprah secara konkrit karena saya berada dalam lingkaran sistem. Misalnya, membenahi berbagai undang undang di Indonesia ini yang saya lihat perlu dibenahi, dan menyuarakan jeritan dari masyarakat yang selama ini tidak terdengar,” ujar Henry kepada Men’s Obsession ketika ditemui di ruang kerjanya yang sederhana di lantai 7 Gedung DPR RI awal Oktober lalu.  

Dipercaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan dipercaya Masyarakat di Daerah Pemilihan Lampung II menjadi anggota DPR RI periode 2014 – 2019, pengagum Bung Karno dan Adnan Buyung Nasution ini, pun bertekad dan berjanji bahwa ia akan memberikan kemampuan terbaik yang dimilikinya demi kepentingan masyarakat. Ia juga telah bersumpah  mengharamkan dirinya untuk korupsi dengan memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPR RI. Dengan begitu, ia mencoba ingin memberi tauladan dan contoh, serta memperbaiki citra anggota DPR RI di mata masyarakat.

Dalam hal ini, Henry tak main-main! Ia bahkan berani bersuara lantang menolak wacana dana aspirasi sebanyak 20 miliar per anggota DPR RI. Henry mengatakan, hal tersebut akan mendekatkan dan memberi peluang pada anggota DPR RI untuk melakukan korupsi. Selain itu juga akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih anggaran karena hal tersebut sudah dibahas dalam musrenbang pada semua tingkatan dan sudah dianggarkan dalam dana APBD baik Kabupaten maupun provinsi.

Selama kurang lebih setahun menjadi wakil rakyat, ia telah membuktikan kerja nyatanya, terutama yang menyangkut aspirasi rakyat dari dapilnya. Henry tak segan terjun langsung turun ke lapangan, terutama jika ada kendala atau masalah yang harus dihadapi di dapilnya itu, seperti misalnya ada masalah masalah irigasi, masalah pupuk bagi petani dan bentrok antar warga, ia selalu turun dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut serta menampung aspirasi rakyat yang kemudian ia salurkan baik melalui DPR RI maupun melalui instansi terkait.

“Jadi saya lebih pada menyerap aspirasi, secara spesifik, tapi secara umum ya saya peka terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan atau hajat hidup masyarakat banyak dengan segala konsekuensi,” kata Henry sembari menyeruput segelas air mineral.

Selain menyalurkan aspirasi rakyat, Henry juga sedikit gerah dengan beberapa peraturan yang dianggapnya perlu dibenahi. Antara lain, melihat kenyataan bahwa dalam undang undang hukum acara pidana (KUHAP) yang dikatakan sebagai karya agung bangsa indonesia, yang  membolehkan seorang anak bangsa ini yang belum tentu bersalah ditahan selama ratusan hari. “Itu melanggar Hak Azasi Manusia,” katanya. Kemudian ia merasa belum ada undang undang yang mengatur anak-anak jalanan dan terlantar di Indonesia yang dijamin oleh negara. “Dalam hal ini negara harus hadir, ini kan generasi penerus. Dan ini bagian dari  cita-cita saya,” tegas penyandang sabuk hitam DAN V karate ini.

Meski contoh-contoh tersebut di luar wewenangnya sebagai anggota komisi II yang mengurusi masalah Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reformasi Agraria, namun ia merasa hal tersebut tetap menjadi tanggungjawabnya lantaran menyentuh pada hajat hidup orang banyak. “Saya titip pada teman-teman di komisi lain. Alhamdulillah saya duduk di Baleg, dan di sana adanya harmonisasi berbagai rancangan undang-undang, jadi masih bisa,” ucapnya penuh rasa syukur.

Pria yang masih menyempatkan diri berolahraga berenang setiap hari ini, adalah orang baru di panggung politik. Ia pun mengaku bukan hal yang mudah terjun di dunia politik. Bahkan dari jauh-jauh hari sebelumnya, ia sudah terlebih dahulu menyiapkan mental sebelum memutuskan berkecimpung di dalamnya.

Awalnya, banyak pihak dari keluarga dan kerabat terdekat yang meragukan eksistensi dan dedikasinya di panggung politik. Terlebih jika melihat latar belakangnya sebagai seorang Advokat dan seorang pengusaha pemilik tambang emas yang terbiasa hidup “bebas” dari berbagai keterikatan jadwal pekerjaan. Namun karena niat dan tekadnya yang sudah bulat, Henry berhasil membuktikan bahwa ia serius dan ikhlas bekerja sebagai wakil rakyat.

Ya, Ikhlas dan positive thinking! adalah satu kata kunci yang menjadi filosofi dalam menjalani kehidupannya selama ini. Ia bercerita, ketika mengalami satu ujian hidup yang terasa berat baginya pada era orde baru di tahun1990, di situ ia belajar untuk ikhlas. Bagi Henry, jika segala sesuatu dijalani dengan ikhlas, maka ia akan mampu melaksanakannya dengan penuh kesungguhan dan tidak akan merasa lelah apalagi merasa terbebani, selain itu ia berprinsip bahwa kejujuran adalah pangkal ketenangan.

Bahkan seberat apapun beban pekerjaan dan beban hidup, jika dijalani dengan ikhlas dan jujur, niscaya tidak lagi akan terasa berat. “Ya di sini kan orang-orang politik semua, bayangkan 560 orang politisi semua. Kalau saya ikuti dengan cara saya yang dulu, dimana saya belum mengerti makna ikhlas, mungkin setiap hari saya bisa stress, atau setiap hari saya bisa 'ngegebukin' orang, haha…” candanya.  

Tujuan berpolitik pun hanya satu, ia ikhlas bekerja untuk rakyat dengan niat tulus ingin mensejahterakan rakyat yang dijalaninya melalui berbagai cara dengan cara-cara terhormat, bukan dengan menghalalkan segala cara. Menyambut hari Parlemen Indonesia yang ke – 70 tahun ini, Henry berharap, negara Indonesia bisa menjadi lebih baik, serta bangsa indonesia menjadi bangsa yang lebih bermartabat di mata dunia, dan para anggota parlemen menjadi lebih bermartabat setidaknya di mata keluarga dan di mata masyarakat, juga mulia di mata Allah SWT.

Mahyudin Parlemen Harus Peka dengan Kondisi Terkini

Naskah: Giattri F.P Foto: Dok. Pribadi & Humas Sekretariat MPR

Karena tujuan politik adalah membangun bangsa dan negara, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka ia pun berkiprah di dunia politik. Kariernya kinclong di DPP Partai Golkar. Sampai kemudian mantan Bupati Kutai Timur itu akhirnya menjadi Wakil Ketua MPR RI periode 2014-2019.

Sejak kecil, putra tertua pasangan Mansur Mante dan Mardiah ini bercita-cita ingin menjadi negarawan besar. Ia melihat, banyak orang besar yang lahir dari dunia politik karena di sana ada kekuasaan. Dengan kekuasaan, bisa berbuat lebih banyak pada negeri ini.

“Karena tujuan politik adalah membangun bangsa dan negara, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Karena itulah saya memilih jalur politik di dalam karier saya,” ungkap Mahyudin.

Pria kelahiran Tanjung 8 Juni 1970 ini, memulai karier politiknya sebagai wakil sekretaris Partai Golkar Kecamatan Sangatta Utara. Ia pernah menjabat Bupati Kutai Timur ke-2 pada periode 2003-2006. Tahun 2009-2014 ia menjabat sebagai anggota komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, ia kembali masuk parlemen pada Pemilu 2014 mewakili Kaltim dan Kaltara.

Saat pemilihan pimpinan MPR RI, Mahyudin terpilih menjadi Wakil Ketua Umum MPR RI bersama Zulkifi Hasan sebagai Ketua MPR RI (PAN), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS) dan Oesman Sapta Odang (DPD).
Masuknya Mahyudin sebagai salah satu pimpinan MPR RI tentu membanggakan Kalimantan Timur, maklum sepanjang sejarah baru pertama kali warga Kaltim terutama Kutai Timur, berada dalam kancah politik nasional serta menduduki posisi strategis. “Semua ini kehendak Allah SWT, saya tidak menyangka bisa menjadi wakil ketua MPR,” ujarnya.

Pria berdarah bugis dan Banjar itu mengatakan, pekerjaan legislatif tentunya berbeda dengan eksekutif. Di legislatif itu lebih banyak bekerja secara kolektif. Tugas utamanya adalah supervisi legislasi dan budgeting.

Sebagai pimpinan MPR RI, Mahyudin mengemban tugas untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Ia memandang sosialisasi empat pilar yang telah berjalan selama ini sebagai kegiatan yang sangat penting.  Apalagi, sejak reformasi, hanya MPR lah satu-satunya lembaga negara yang melakukan sosialisasi terhadap Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Bisa saja orang lain berkata bahwa sosialisasi Empat Pilar MPR RI tidaklah  penting, menghabiskan anggaran atau menyenangkan orang MPR saja. Namun bagi MPR, sosialisasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan lantaran menyangkut kebangsaan. Karena itu, walaupun anggaran MPR terus meningkat, namun peningkatan itu lumrah karena kegiatan MPR terus bertambah. “Kami sudah keliling di seluruh wilayah Indonesia. Masuk dari satu kampus ke kampus lainnya, pesantren, dan sekolah,” tandasnya.

Mahyudin juga mengungkapkan Indonesia saat ini mengalami hilangnya keteladanan dari para pemimpin bangsa. Ia mencontohkan hal itu tercermin dari perilaku konflik di antara ketua partai. “Bagaimana rakyat melihat para ketua partai bertikai?” katanya.

Karena itu, menurut Mahyudin, keteladanan pemimpin bangsa ini menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi bangsa Indonesia. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, kata Mahyudin, tujuannya antara lain memberi kesadaran kepada seluruh elemen bangsa untuk menghentikan dan tidak mempertontonkan konflik. “Kita tak henti-hentinya mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI!” tuturnya.

Selain masalah keteladanan, tambah Mahyudin, masih banyak persoalan yang dihadapi bangsa ini. Salah satu yang teraktual adalah paham radikalisme yang tumbuh di masyarakat. Paham radikalisme bila dibiarkan akan membahayakan keutuhan bangsa. “Kita perlu membentengi masyarakat dari paham-paham radikalisme itu,” ujarnya.

Mahyudin juga menjelaskan posisi MPR saat ini dalam sistem ketatanegaraan paska amandemen UUD 1945 bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara seperti pada masa lalu. MPR adalah lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti DPR, Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan lainnya. Meski demikian, MPR memiliki kewenangan tertinggi dibanding lembaga negara lainnya, seperti kewenangan mengangkat dan memberhentikan presiden melalui proses pemakzulan (impeachment).

Selain sosialisasi empat pilar, kata Mahyudin,  kegiatan yang tak kalah penting lainnya dari MPR RI adalah membuat kajian tentang pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945.

Terkait stigma negatif dari masyarakat terhadap citra wakil rakyat saat ini, pengagum Presiden RI pertama Soekarno itu mengatakan pandangan negatif muncul karena banyak anggota parlemen tersandung berbagai kasus dan sorotan media terhadap gaya hidup anggota DPR di tengah rendahnya capaian kinerja.

“Saya kira yang terpenting adalah memperbaki kinerja termasuk kualitas legislasi yang dihasilkan serta harus peka terhadap kondisi kekinian dalam msyarakat. Bagi saya pribadi tidak terlalu masalah karena saya merasa sudah bekerja sesuai tupoksi saya dan segala kritik dari masyarakat saya tanggapi positif, untuk memotivasi saya bekerja lebih baik lagi,” ucapnya.

Tahun ini, Parlemen Indonesia menginjak usia ke 70 tahun, bagi Mahyudin tentunya bagi manusia usia tersebut mencerminkan kedewasaan dan kematangan. Ia berharap kedepan kinerja lembaga parlemen lebih baik dan berkualitas sehingga stigma negatif di masyarakat dapat tereduksi dengan sendirinya.

Sementara sebagai kader Partai Golkar, ia berharap kepada wakil rakyat khususnya dari fraksi Partai berlambang beringin itu  agar menjalankan tugas dan fungsinya, yakni legislasi, anggaran, serta mengawasi kebijakan pemerintah dengan sungguh-sungguh sehingga mencerminkan kebijakan tersebut bermanfaat untuk rakyat. “Selalu menempatkan diri sebagai pemberi solusi atas setiap persoalan dan kebuntuan dalam melakanakan tugas kedewanan,” harapnya.

Maruarar Sirait Merajut "Benang Merah" Rakyat dan Parlemen

Naskah: Sahrudi Foto: Dok. Pribadi

Kritis, konsisten, dan berani menyuarakan hal yang dianggap benar, adalah ciri khas seorang Maruarar Sirait. Namun, politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Ara, ini tetap santun dan konstruktif dalam menyuarakan pendapatnya. Termasuk soal kiprah parlemen kini yang menurutnya harus bisa lebih merasakan suara rakyat.

Ditemui di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat, Anggota Komisi XI DPR RI ini, mau berbagi pandangannya mengenai kiprah lembaga perwakilan rakyat terkait Hari Parlemen Indonesia ke-70 yang jatuh pada 16 Oktober 2015. Dalam pandangan putra politisi senior Sabam Sirait ini, anggota parlemen harus berusaha keras agar tetap mendapatkan kepercayaan rakyat sebagai wakil mereka.

Banyak hal bisa dilakukan untuk tetap menjaga marwah parlemen sebagai lembaga yang mengusung aspirasi rakyat. Caranya? “Ya, harus bisa menjawab dan mengambil keputusan yang sesuai dengan harapan rakyat,” ucapnya.

Ia mengambil contoh ketika beberapa waktu lalu ramai soal rencana meningkatkan tunjangan bagi anggota DPR RI. Ironisnya, rencana itu hadir di tengah begitu banyak harapan dan kritik bahwa DPR belum menjalankan tugas legislasinya. “Lalu ada rencana seperti itu, harusnya kita bersama sama menolak. Karena itu merusak rasa keadilan dan harapan rakyat,” ujarnya dengan mimik serius. “Untuk kasus-kasus seperti itu memang DPR harusnya peka,” imbuhnya.

Ara memang termasuk wakil rakyat yang sangat kritis dalam menyikapi kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan ini. Dalam beberapa wawancara dengan wartawan, ia tak segan-segan mengungkapkan agar untuk saat ini DPR mesti menghemat anggaran di tengah situasi ekonomi yang sedang melemah. “Saya pikir kita mesti mengutamakan program yang membuat ketahanan masyarakat bertambah,” ia mengingatkan. Seperti juga soal rencana pembangunan gedung DPR yang juga ternyata ditolak rakyat karena rencana itu berkembang di tengah rakyat yang sedang kesulitan, sementara kinerja DPR dianggap belum baik. Akhirnya rencana pun batal dilaksanakan. Itu artinya, banyak keputusan elit politik, berubah ketika opini rakyat menguat.

Ia yakin, jika saat ini DPR mengutamakan langkah-langkah penghematan dan mengutamakan kepentingan masyarakat miskin yang menganggur, maka DPR akan mendapatkan kepercayaan publik.

Ara mengakui tantangan dan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi DPR saat ini adalah mengambil keputusan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. DPR harus benar-benar tepat dan benar dalam mengambil benang merah antara kehendak publik dengan kebijakan yang ditetapkan. “Tantangan DPR adalah memang menjembatani kemauan publik. Tentu saja, yang harus lebih ditekankan adalah kemauan dan kemampuan mendengarkan aspirasi rakyat, lalu menerjemahkannya dan kemudian memperjuangkannya. Untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik, tentu kita harus tanya rakyat maunya apa, dan lalu memperjuangkannya” ungkap Maruarar.

Seperti yang juga ia lakukan belakangan ini, getol memperjuangkan terbentuknya perundang-undangan khusus yang dapat mendorong munculnya pengusaha-pengusaha muda nasional. Sehingga, niat pemerintah memajukan perekonomian nasional yang kuat akan segera terwujud apabila memperbanyak munculnya pengusaha baru.

Dengan begitu, kata Ara, generasi muda tak akan lagi berpikir sekedar hanya menjadi pegawai. “Negara maju itu pasti banyak enterpreneur-nya, pengusaha mudanya. Yang bisa membuat produk bagus, mengolah bahan baku dengan kreativitas yang memberi nilai tambah, nah Indonesia harus punya perundangan tersebut,” katanya. Terlebih lagi, sekarang Indonesia sedang menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Momentum itu harus disikapi sebaik-baiknya untuk menciptakan banyak pengusaha muda baru yang akan bekerja mengurangi pengangguran.

Pembuatan aturan yang mendukung munculnya pengusaha baru ini, ditekankan Ara harusnya menjadi agenda bersama diantara Pemerintah dan DPR. Dia mengajak anggota DPR lainnya untuk berani menginisiasi RUU itu. “Harus bisa dibuat sesuatu aturan yang mengikat Pemerintah mendorong munculnya pengusaha muda, yang ideologis, berkualitas,” simpulnya. Dengan demikian, kelak bisa dibuat aturan-aturan yang berpihak kepada pengusaha pemula.

Misalnya, 2 persen omset aset perbankan dari Penanaman Modal Nasional (PMN) bisa menjadi modal dari pengusaha muda. Selain itu, aturan itu juga menegaskan kemudahan perijinan bagi para pengusaha muda.

Sebagai anggota parlemen, perjuangan Ara tak berada hanya pada tataran ide atau gagasan tapi juga melakukan action agar usulan ini segera disampaikan oleh Komisi XI kepada pemerintah di rapat selanjutnya. Sebagaimana ia juga telah memperjuangkan agar pemerintah menurunkan tarif dasar listrik dalam paket kebijakan ekonomi III sehingga rakyat dapat merasakan langsung kebijakan tersebut. “Paket III harus diturunkan (tarif listrik, solar dan gas),  baru itu bisa disebut paket bermanfaat untuk rakyat. Mudah-mudahan pemerintah mau mendengar,” harapnya.

Dengan contoh-contoh kasus seperti yang diperjuangkannya itu, Ara berpendapat harus ada “benang merah” yang tersambung antara aspirasi rakyat di luar yang menyangkut legislasi, anggaran, dan kebijakan, dengan apa yang diputuskan oleh DPR. “Buat saya itu adalah tantangan kita sebagai wakil rakyat, kita harus mampu membuat benang merah itu menyambung sehingga kita akan makin dipercaya rakyat. Harus ada benang merah yang menyambung antara aspirasi rakyat di luar gedung DPR dengan apa yang diputuskan di dalam gedung DPR,” tegasnya.

Namun, ia menambahkan, hal yang tak kalah penting dilakukan adalah memperkuat persatuan antara rakyat dengan eksekutif, legislative, dan yudikatif dalam menghadapi persoalan bangsa saat ini. Khususnya di bidang perekonomian. “Ini waktunya kita harus bersatu, antara legislative, eksekutif, yudikatif, dan juga masyarakat. Kalau kita bersatu, kita bisa mengatasi,” ajaknya. Karena jika semua komponen dan kekuatan bangsa bersatu, lanjut Ara, ia yakin kemelut sebesar apapun bisa dapat diatasi dan mendapatkan solusi yang baik.

"Saya yakin Presiden Jokowi bisa memimpin bangsa ini dan kita percaya akan kepemimpinan beliau saat ini. Karena yang dipilih oleh rakyat adalah Pak  Jokowi dan Pak JK, maka kita percayakan Pak Jokowi dan Pak JK menjadi nakhoda dari perahu besar Indonesia ini," pungkasnya.

Melani Leimena Suharli Teruslah Berbuat Untuk Rakyat

Naskah: Giattri F.P. Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

Sebelum terjun ke dunia politik, politisi Partai Demokrat, ini aktif di dunia bisnis. Namun keinginan untuk turun membantu rakyat, membuat ia lebih konsentrasi di bidang politik. Sarana tepat untuk berbuat bagi rakyat.

Darah dari sang ayah yang tak lain pahlawan nasional, Dr. J.Leimena tampaknya mengalir deras di tubuh Hj.Melani Leimena Suharli. Ya, darah seorang pahlawan yang selalu berpikir tentang bagaimana berbuat dan berjuang untuk bangsa dan negara. Begitulah wanita kelahiran 27 Januari 1951 ini mampu menerjemahkan tugasnya di parlemen tidak hanya di balik meja, ia juga seringkali “blusukan” bertemu konstituen. Karena itu, pada Pemilu Legislatif periode 2014-2019, ia kembali dipercaya menjadi wakil rakyat di DPR RI Fraksi Partai Demokrat dari Dapil DKI Jakarta II. Di periode kedua menduduki kursi Senayan,  ia duduk di Komisi VI yang ruang lingkupnya meliputi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN. Karena komisi VI ini sesuai dengan kiprahnya di organisasi-organisasi seperti Kadin, Dekopin, IWAPI dan sebagainya.

Seiring berjalannya waktu, banyak hal baru yang Melani pelajari di Komisi VI. Banyaknya hal yang harus diselesaikan di bidang perdagangan, perindustrian, UKM dan BUMN. Karena sekarang ini kebijakan Pemerintahan dibawah Presiden Joko Widodo lebih menekankan ke arah maritim, tentunya banyak pelabuhan laut yang harus ditambah, dibenahi, dan dikembangkan.

Kawasan Timur Indonesia juga menjadi target yang utama, untuk lebih ditingkatkan agar tidak tertinggal dengan provinsi lainnya. Karena itu pelabuhan udara maupun pelabuhan laut dengan ide tol lautnya Presiden Joko Widodo harus lebih dibenahi dan berpengaruh terhadap harga barang di Kawasan Indonesia Timur, sehingga perbedaannya tidak terlalu jauh dari Indonesia Barat antara lain soal pengangkutan barang.

Selain RDP, Komisi VI DPR RI juga rajin melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, untuk meninjau pelabuhan udara, pelabuhan laut, perkembangan industri dan perdagangannya, juga perkembangan sektor UKM dan Koperasi. Sekarang ini dicanangkan juga program relokasi dan pembuatan pasar-pasar tradisional.

“Dananya sebesar Rp 2 Triliun telah cair untuk pembenahan pasar dan kita harapkan lima ribu pasar selama lima tahun sudah dibuat atau direnovasi. Oleh karena itu harus dikawal benar jangan sampai asal bikin pasar padahal tidak ada pembelinya,” jelas Melani.

Perjuangannya juga ditujukan pada persoalan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melani mengungkapkan ada banyak permasalahan di BUMN karena itu UU BUMN harus direvisi. “Memang UU No 19 Tahun 2003, tidak semuanya direvisi yang penting jangan sampai orang tidak bisa membedakan mana yang BUMN dan bukan”, tegas Melani.  Selain itu UU tentang persaingan usaha juga akan direvisi, antara lain untuk mengatur pendirian supermarket dan pasar tradisional agar keduanya bisa berkembang. Misalnya aturan tentang pasar modern tidak boleh buka pagi hari, jadi masyarakat belanja pagi di pasar tradisional. “Pasar modern mulai buka dari jam 12 siang sampai malam,” terangnya.

Kunjungi Dapil
Ia juga sangat peduli terhadap masalah pendidikan dan kesejahteraan keluarga antara lain membina pengusaha UMKM, PAUD dan kegiatan Ibu-Ibu PKK di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II.  Pada saat reses, Melani mengumpulkan seluruh pengusaha UMKM dari Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan serta menggandeng salah satu BUMN yakni PNM (Permodalan Nasional Madani). Mereka diberi kesempatan untuk menjadi mitra PNM, akhirnya PNM mendatangi semua lokasi pengusaha UMKM itu. Pinjaman yang dicairkan mulai  Rp 1 juta - 200 juta dengan agunan yang ringan.

Kedepan obsesi Melani yang dikenal sebagai Srikandi Demokrat MPR RI (karena satu-satunya wanita di pimpinan MPR RI periode 2009-2014) bertekad membuat masyarakat agar sehat, berpendidikan dan sejahtera. “Tingkat kesejahteraan memang tidak bisa disamaratakan, tetapi yang penting mereka bisa makan 3 kali sehari, bisa menyekolahkan anak, dan kalau ada keluarga yang sakit bisa berobat,” papar Melani penuh semangat.

Sementara jika di komisi VI, ia ingin Pemerintah Indonesia tidak bergantung pada barang-barang impor, menggali potensi Sumber Daya Alam, meningkatkan Sumber Daya Manusia dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Diharapkan supaya lebih banyak industri yang berbasis ekspor tidak menggantungkan dengan bahan baku impor.

“Misalnya batik yang dibuat dari sutra tapi benangnya masih mengimpor dari China karena di Indonesia tidak banyak orang yang membudidayakan kepompong ulat sutra,” katanya.

Ia juga mengatakan di Maluku yang sudah dicanangkan sebagai lumbung ikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tapi tidak ada industri untuk pengolahan dan penyimpanannya, padahal bisa diberdayakan, misalnya bermitra dengan industri kalengan.

Koperasi juga harus digalakan dengan memberikan akses permodalan atau pelatihan bagi pelaku koperasi. Pasar tradisional juga harus dibenahi dan direnovasi serta mengajak UMKM untuk mengembangkan usahanya disana.
“Sehingga pasar tersebut selain untuk menjual sayur, buah-buahan lokal, Sembilan bahan pokok juga bisa menjual produk-produk cindera mata khas daerah, “ pungkas Melani. Intinya, ia ingin terus berbuat untuk membuat rakyat sehat, kuat dan sejahtera.

Miryam S. Haryani Dari Perempuan Untuk Perempuan

Naskah: Giattri F.P. Foto: Dok. MO

Miryam S. Haryani memulai kiprahnya di Partai Hanura pada 2007. Berkat kapabilitas dan integritasnya, Ketua Umum Sirkandi Hanura ini, dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di kursi DPR RI selama dua periode berturut-turut.

Sejak pertama menapakkan kaki di DPR RI hasil pemilu 2009 silam, wanita yang akrab disapa Yani itu getol memperjuangkan aspirasi kaum perempuan Indonesia. Ia tak hanya memperjuangkan konstituen di daerah pemilihannya, Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat, atau hanya mewakili kepentingan partainya saja. Ia telah berbuat sesuatu yang lebih besar, yakni hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan meningkatkan derajat perempuan Indonesia.

Perjuangan itu bukan hanya ia lakukan di DPR, namun juga melalui lembaga yang digagas dan dimotorinya, Srikandi Hanura. Organisasi sayap strategis di bawah Partai Hanura itu telah menjadi aset yang sangat berharga bagi partai, dan juga semakin memiliki pengaruh yang kuat di ranah politik. Yani berhasil membawa organisasi otonom Partai Hanura itu berperan mengawal Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan RI No. 13 untuk memasukan pasal-pasal yang memang pro terhadap buruh perempuan.

Yani, misalnya, mendorong perusahaan-perusahaan agar memperhatikan karyawan atau buruh perempuan, di antaranya dengan memberikan cuti hamil dan membangun ruangan untuk menyusui. Berkat perjuangan dan aksi-aksinya melalui Srikandi Hanura, kalangan buruh wanita kini merasa memiliki pengayom setia. Tak heran jika ribuan buruh wanita, memilih bergabung dengan
organisasi itu.

Bagi Yani, yang sejak lama dikenal sebagai aktivis pejuang hak-hak perempuan, wanita adalah mitra setara dalam pemikiran politik. Ia menyebut politisi perempuan justru dapat memperbaiki citra DPR yang selama ini dinilai kurang baik. Buktinya, 85 persen dari seluruh politisi perempuan berkinerja baik dan berkualitas mumpuni. Padahal, prosentase politisi perempuan di DPR saat ini baru 17 persen.

Sebagai wakil rakyat, lanjutnya, perempuan calon legislatif ia nilai lebih mampu mengutamakan suara rakyat, tidak lagi berfikir soal profesi atau hanya kepentingan fraksi. Ia juga mengkritisi kebijakan parpol yang merekrut caleg perempuan hanya demi memenuhi aturan kuota 30% caleg perempuan tanpa mempertimbangkan kualitas dan integritas. “Tanpa kualitas. Akhirnya mereka hanya duduk dan diam saja sebagai wakil rakyat,” sesalnya.

Sebagai anggota legislatif, Yani mampu menunjukkan bahwa wakil rakyat bukan hanya perpanjangan tangan fraksi, melainkan sungguh-sungguh sebagai wakil rakyat. Itu ia tunjukkan dengan kiprahnya selama di DPR.Duduk di Komisi II DPR RI, ia tergolong salah satu vokalis Senayan yang lantang bersuara dan mengkritisi berbagai kebijakan.   Namun Yani mampu menempatkan diri dalam posisi yang sesuai serta bersikap konsisten dalam banyak hal.  
Sejak mendapat predikat sebagai wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Indramayu dan Cirebon, Yani langsung tancap gas memikirkan nasib mereka. ia kerap blusukan memperjuangkan tanah petani. Seringkali ia diajak dalam rapat-rapat desa.

Meski tergolong “anak bawang” di Senayan, Yani sejak awal lantang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan bidang tugasnya di Komisi II. Kinerja birokrasi, misalnya, dikritisi dengan keras dengan menyebut aparatur negara hanya menikmati gaji. Postur APBN pun dikritisi dengan keras. Menurut Yani, 70 persen APBN hanya habis digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti, gaji pejabat negara. Sementara 30 persen lainnya digunakan untuk publik.

Begitu juga saat mendapat posisi di Komisi V DPR RI, Yani tetap konsisten mengkritisi berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat, salah satunya ia menolak dengan keras usulan dana aspirasi atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).

Dana aspirasi ini, dianggarkan Rp20 miliar per anggota selama setahun. Sehingga, total anggarannya Rp11,2 triliun. Tapi dalam rancangan aturannya, dana aspirasi tidak dipegang oleh anggota DPR, melainkan melalui APBN. “Dewan hanya mengusulkan program saja,” jelasnya.

Ia mengatakan usulan dana aspirasi sebagai usulan bagus tapi kurang pas. Ia memahami, banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan ke anggota DPR. Tapi aspirasi yang disampaikan DPR ini, tidak semua bisa terwujud oleh pemerintah.

Ia menggarisbawahi, yang harus dipahami adalah dasar hukum dari penggunaan dana aspirasi ini. “Sampai saat ini dana aspirasi masih belum mempunyai landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Dan apabila kondisi tersebut dibiarkan saya khawatir niat baik untuk membangun dapil malah berubah menjadi kasus hukum dan tentu akan semakin menambah citra buruk DPR jika hal yang tidak kita inginkan itu terjadi,” ungkapnya.

Ia juga menyadari, program ini bisa tumpang tindih dengan program pemerintah. Menurutnya, masalah yang lebih penting hari ini adalah bagaimana menyelesaikan ketimpangan pembangunan antara wilayah Jawa dan luar Jawa.

Ia menekankan, DPR harus tetap fokus pada tugasnya dibidang legislasi, budgeting dan pengawasan. Adapun realisasi pembangunan dan program biar menjadi domain pemerintah selaku kuasa pengguna anggaran. “Sehingga, pemerintah bisa fokus melakukan pembangunan dan DPR juga menjalankan fungsi dan tugasnya,” pungkasnya.

M. Ali Taher Parasong BEKERJA UNTUK Rakyat ADALAH IBADAH

Naskah: Sahrudi Foto: Dok. Pribadi

Menjadi wakil rakyat sejatinya harus melayani rakyat, begitu prinsip  Dr. M. Ali Taher Parasong, SH,., M.Hum., dalam menjalani kiprahnya sebagai anggota parlemen. Karena itu, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI ini selalu menempatkan aspirasi rakyat sebagai pedomannya dalam mengabdi.

Dunia organisasi dan politik bukan hal baru bagi Ali Taher Parasong atau akrab disapa Ali Taher. Karena dalam perjalanan hidupnya, ayah dari lima orang anak ini sudah mengenyam sejumlah jabatan dan aktifitas di berbagai organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Mulai dari menjadi Anggota MPR RI (1997-1999), kemudian beranjak sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PAN masa bakti 2014-2019, hingga kini menjabat Sekretaris Fraksi PAN MPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenegakerjaan, ini sangat memahami betul bahwa kehadirannya di gedung parlemen tak lepas dari amanah yang diberikan rakyat khususnya konstituennya di Daerah pemilihan Banten III. Karena itu, tak ada alasan untuk tidak menyalurkan aspirasi para pemilihnya itu.

“Dalam berbagai kesempatan rapat kerja di Komisi IX dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan lembaga saya selalu hadir. Kesempatan berbicara dalam rapat-rapat komisi dengan kementerian atau lembaga menjadi kesempatan bagi saya untuk melaksanakan amanat undang-undang yang telah diamanatkan dengan menyuarakan aspirasi dari masyarakat yang berada di daerah pemilihan saya di Banten III khususnya dan daerah lainnya di Indonesia dalam rangka untuk menunaikan cita-cita rakyat memenuhi hajat hidupnya,” tegas Ali.

Setahun pengabdiannya sebagai wakil rakyat, Ali telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki dan meningkatkan hajat hidup rakyat. Sebagai contoh, ia adalah salah satu anggota Dewan yang getol menyuarakan agar pemerintah tidak mengirim tenaga kerja unskill ke luar negeri. Ia optimis melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang saat ini masih dibahas di Panja Komisi IX, Indonesia lebih siap mengirim tenaga-tenaga kerja yang memiliki keahlian. “Di samping itu, melalui revisi undang-undang tersebut, pemerintah lebih maksimal dan serius dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang sedang tersandung masalah hukum,” paparnya.

Selain  itu, ia juga selalu menyuarakan agar revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat menghapus tenaga kerja kontrak atau outsourcing. “Hal itu kita maksudkan agar para pekerja-pekerja kita memiliki harapan hidup yang lebih panjang, dan hidup mereka lebih terjamin dengan menjadi pekerja tetap serta adanya kepastian,” ujarnya.

Ia yakin, apa yang dilakukannya adalah satu dari sekian banyak caranya untuk menjaga wibawa DPR. Karena menurutnya DPR RI sebagai lembaga negara harus dijaga kehormatan, kewibawaan, harkat dan martabatnya oleh setiap anggota yang ada di dalamnya. “Dengan menunjukan kinerja yang baik dengan cara berpikir, berbicara, bertindak serta disiplin dalam menghadiri rapat-rapat dan menyelesaikan tugas sesuai bidang tupoksinya berdasarkan UU  Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3. Misalnya saja dengan melakukan kunjungan ke masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi dan itu merupakan bagian dari tanggung jawab anggota menjaga nama baik dan wibawa lembaga negara,” tegas suami dari Sri Murniati, ini.

Secara umum, Ali masih melihat performa Anggota DPR RI periode 2014-2019 sudah lebih baik. “Berdasarkan tugas dan fungsinya, para anggota yang lainnya saya melihat mereka memiliki semangat dan tujuan yang sama, yakni ingin memajukan bangsa dan negara serta berupaya meningkatkan hajat hidup masyarakatnya melalui perannya sebagai Anggota DPR RI,” ia menilai.

Bahwa kemudian banyak penilaian dari publik soal kinerja DPR yang masih minim, dengan tenang Ali menyatakan hal itu harus diterima dengan lapang dada karena masyarakat berhak menilai atas kinerja yang dilakukan para wakilnya di DPR. “Penilaian baik, buruk maupun kritik dari masyarakat harus menjadi pedoman bagi setiap anggota untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Penilaian baik yang datang dari masyarakat pun bukan berarti membuat kita terbuai. Sebaliknya, persoalan di masyarakat, negara serta bangsa yang sangat dinamis dan kompleks yang dihadapi Indonesia saat ini merupakan tantangan yang harus kita carikan solusi bersama dengan niat ibadah, baik, rasional, obyektif, proporsional dan fokus untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai amanah konstitusi yang pada akhirnya kepentingan rakyat adalah kebahagiaan dan kesejahteraan dapat terlaksana sesuai harapan kita semua,” beber alumnus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, ini.

Khusus mengenai setahun keanggotaannya di parlemen dan memasuki Hari Parlemen Indonesia ke-70, peraih doktor bidang ilmu hukum tatanegara dari Universitas Padjajaran, Bandung ini mengingatkan bahwa ekspektasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap kinerja Anggota DPR RI harus diapresiasi melalui kerja yang baik, kerja yang ikhlas dan kerja yang sungguh-sungguh untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. “Tapi saya tidak sendiri, ada 559 Anggota DPR RI lainnya yang juga memiliki tanggungjawab dan tugas yang sama untuk menjawab harapan masyarakat. Berdasarkan catatan, satu tahun sejak saya dilantik menjadi Anggota DPR RI kegiatan resmi MPR maupun DPR RI sudah 52 kegiatan yang saya dilakukan di dapil. Bahkan kegiatan tidak resmi yang saya lakukan dalam rangka menyerap aspirasi di masyarakat jumlahnya tidak terhitung,” rincinya. Pria kelahiran Pulau Solor (Solor Timur), Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 9 Februari 1961, ini yakin,  bahwa apa yang dilakukannya adalah tugasnya dalam menjalankan amanat konstitusi. Baginya, dalam melayani rakyat, fisik boleh lelah tapi hati jangan lelah.

M. Ridwan Hisjam Berjuang Agar Penanganan Pendidikan Harus Satu Pintu

Naskah: Albar W. & Sahrudi Foto: Dok. MO/Pribadi

Komitmennya untuk memperjuangkan dunia pendidikan nasional ia canangkan saat duduk sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Di Komisi Pendidikan, ini Ridwan Hisjam berjibaku meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan menyuarakan agar persoalan pendidikan ditangani hanya oleh satu pintu.

Nama Ridwan Hisjam, jelas bukan figur asing di peta politik nasional. Loyalitas dan dedikasinya sebagai kader Golkar membuat suami dari Siti Nurainiyah, ini menjadi sosok yang diperhitungkan di partai berlambang pohon beringin. Itulah yang kemudian mengantarkannya sebagai Anggota DPR RI pada periode 1999-2004, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2004-2009 dan dalam Pemilu legislatif 2014, alumnus ITS ini kembali dipercaya rakyat menjadi wakil mereka di DPR RI dan duduk sebagai Wakil Ketua Komisi X.

Sebagai pimpinan di Komisi X, pria kelahiran Surabaya pada 26 Mei 1958, ini  tak betah berdiam diri. Tidak hanya gagasan, ide dan pemikiran saja yang ia curahkan, tapi juga turun langsung untuk mengetahui problematika yang dihadapi rakyat terkait ruang lingkup tugasnya di bidang pendidikan, olahraga, dan sejarah. Dari setahun ‘blusukan’ nya mencari tahu problem pendidikan nasional saat ini, ia berkesimpulan salahsatu hal yang menjadi kendala bagi upaya memajukan dunia pendidikan nasional adalah terjadinya over lapping  penanganan pendidikan. Karena setidaknya ada 16 kementerian dan lembaga yang bersentuhan dengan dunia pendidikan dan masing-masing menangani sendiri-sendiri. Ia mengambil contoh, di satu sisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diserahi tugas menangani pendidikan, di sisi lain ada kementerian lain yakni Kementerian Agama yang juga menangani dunia pendidikan dengan madrasah dari dasar hingga setara dengan SLTA. Dengan demikian, Komisi X yang sejatinya adalah Komisi Pendidikan tidak bisa menyentuh pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama tidak masuk dalam lingkup kerja Komisi X.  “Karena pendidikan itu ada dimana-mana,” ujar Ridwan saat disambangi Men’s Obsession. Hal itu, tentu memerlukan koordinasi yang matang dalam upaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas dunia pendidikan nasional.

“Bayangkan saja, dalam soal penganggaran, fungsi pendidikan itu ada di 16 kementerian dan lembaga. Dan itu, diakui Ridwan akan berimplikasi pada penyaluran dana alokasi pendidikan dari APBN. Karena ternyata amanat konstitusi agar anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, tidak semuanya masuk ke Kementerian Pendidikan.

“Konstitusi telah mengamanatkan agar anggaran untuk pendidikan itu harus 20 persen dari APBN kita. Saat ini APBN kita sudah mencapai 2000 triliun rupiah. Artinya, alokasi pendidikan yang 20 persen untuk pendidikan itu jatuhnya kurang lebih 400 triliun rupiah yang harusnya di kelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan dan nanti penyusunan anggarannya dengan Komisi X. Tapi faktanya, angka yang masuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak sampai 100 triliun untuk pendidikan, yang masuk kurang lebih hanya 40 triliun. Sehingga patut  pertanyakan kemana kurang lebih anggaran yang 300 triliun? Saya tidak keberatan kalau itu dilaksanakan oleh kementerian lain. Tapi strategi pendidikan sendiri harus dalam 1 komisi, yaitu Komisi X. Bahwa pelaksanaannya ada di kementerian-kementerian lain ya boleh boleh saja,” ucapnya, serius.

Dengan demikian, pendidikan di Indonesia itu adalah betul-betul mencapai apa yang diharapkan, tidak jalan sendiri-sendiri.  Dengan kata lain, tutur pria yang akrab disapa Tatok, segala hal mengenai pendidikan difokuskan di Komisi X dan Kementerian Pendidikan, setelah itu baru dibagi rata. “Kalau sudah begitu, barulah selesai masalah. Kalau tidak begini, guru-guru nggak bisa dibayar, jadi itu hanya dijadikan proyek saja,” keluh alumnus ITS, Surabaya, ini.

Karena harus diakui, problem terbesar di sektor pendidikan saat ini cukup berat. Ambil contoh yang simpel soal tenaga pendidik atau guru. Ia mencatat masalah pengangkatan guru, misalnya. “Banyak guru yang sudah waktunya diangkat namun belum diangkat, istilahnya K2. Saya catat, ada kurang lebih 400 ribu guru yang harus diangkat, tapi tidak diangkat hanya karena tidak ada anggarannya. “Padahal kalau saja amanat konstitusi agar anggaran pendidikan 20 persen diambil dari APBN dan dilaksanakan di satu pintu yakni di Kementerian Pendidikan, masalah guru itu sudah bisa diatasi,” tegasnya.

Perjuangan untuk guru-guru honorer yang belum diangkat itulah yang kini serius dilaksanakan Ridwan Hisjam. “Bagaimana mungkin kita bisa berdiam diri melihat guru yang gajinya hanya 150 ribu rupiah per bulan?” ucapnya, retoris.Tak hanya guru di pendidikan dasar tapi juga untuk guru di pendidikan anak usia dini (PAUD). “Kembali saya tegaskan, kalau saya lihat kenapa ini tak bisa berhasil karena perintah anggarannya tidak difokuskan dalam Kementerian Pendidikan, baik itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian Pendidikan Tinggi,” ia menyimpulkan.

Tidak menyatunya pintu dunia pendidikan nasional tersebut, diakuinya juga berimplikasi pada pengawasan DPR di sektor tersebut. Sebagai wakil rakyat yang dititahkan rakyat untuk menyelesaikan problematika pendidikan itu, ia bertekad untuk terus memperjuangkan agar penanganan pendidikan tetap di satu pintu sehingga fungsi pengawasan dan budgeting pendidikan menjadi lebih baik sehingga semua itu akan bermuara kepada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Setya Novanto Parlemen yang kuat lahirkan kebijakan pro rakyat

Naskah: Sahrudi, Foto: Dok. Pribadi

“Jam terbang” yang tinggi di cakrawala politik nasional membuat Setya Novanto mampu meniti dan menata karir politiknya dengan baik, sekalipun kerap diguncang turbulensi. Baginya, fokus sebagai seorang wakil rakyat adalah hal yang utama. Pun, saat ia memimpin DPR RI, Novanto lebih berpikir tentang bagaimana membangun parlemen yang kuat sehingga dapat melahirkan kebijakan pro rakyat, ketimbang harus banyak berdebat untuk hal yang tidak tepat.

Lahir dan besar dari keluarga yang  secara ekonomi tidak beruntung, membuat masa remajanya harus dihabiskan dengan bekerja keras agar ia bisa survive. Pernah berjualan beras, madu, hingga buka usaha foto kopi di kampusnya.

Sampai kemudian ‘ujian hidup’ itu mengantarkannya menjadi seorang pengusaha besar dan sukses. Pengalaman hidupnya itulah yang telah menumbuhkan empati  Setya Novanto kepada rakyat kecil yang hidup susah. Empatinya itu juga yang menuntunnya untuk menjadi seorang wakil rakyat agar ia bisa berbuat lebih banyak untuk membantu mereka. Kepercayaan rakyat kepada Novanto juga tak bisa diremehkan, karena terbukti alumni Universitas Trisakti, Jakarta ini  berhasil duduk di kursi wakil rakyat hingga memasuki periode ke-4.

Kamis 2 Oktober 2014 dinihari  di Sidang Paripurna DPR RI, adalah momentum yang tak terlupakan bagi Bendahara Umum Partai Golkar, ini. Sebab, pada saat itu ia terpilih secara aklamasi menjadi ketua DPR RI periode 2014-2019. Rasa syukur dan doa untuk menjabat dengan baik, tentu ia lantunkan. Tapi, ada satu hal yang mengendap  dalam benaknya saat ia resmi menjabat pucuk pimpinan DPR RI, yakni tekad menjadikan DPR sebagai partner yang kuat bagi pemerintah dalam membuat  kebijakan-kebijakannya. “Sehingga ada komposisi yang dapat menghindari Presiden untuk bertindak sewenang dan melukai hati rakyat,” tegasnya.

Partner yang kuat, lanjut Novanto, sesungguhnya menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya mekanisme checks and balances yang menjadi inti dari pemerintahan yang demokratis. “Parlemen yang kuat inilah yang dapat memberikan tekanan dan dorongan kepada Presiden dan jajarannya untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi bagi kepentingan kesejahteraan rakyat, yang bersih dari korupsi dan kolusi,” ujarnya.

Hal itu setidaknya dapat dilihat dari tahun pertama kepemimpinannya di DPR. Dimana, selama tahun pertama DPR RI 2014-2019, ternyata  telah mampu menciptakan suatu mekanisme checks and balances yang lebih menjadi lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, serta memperkuat sistem Presidensil agar tidak memunculkan kembali pemerintahan yang bersifat represif.  “DPR ini menjaga dan mengawal terus momentum ini, sebab sudah banyak contoh negara yang mengalami demokrasi hanya beberapa saat saja, lalu kembali ke rezim otoriter,” ia mengingatkan.

Terkait Hari Parlemen Indonesia ini, Novanto menaruh harapan besar agar Dewan kedepan harus mampu menghasilkan Undang-Undang yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat, dan itu tidak saja sekedar tulisan di atas kertas. Oleh karena itu, ia menambahkan, ukuran jumlah RUU yang dihasilkan, bukan menjadi keharusan bagi DPR. “Karena hal yang paling penting adalah menghasilkan Undang-Undang yang secara langsung dapat memberikan solusi bagi permasalahan rakyat di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kesejahteraan pada umumnya,” tekad Novanto. Menurutnya, inilah saat yang tepat bagi DPR untuk melahirkan karakter hukum yang responsif, bukan sekedar produk hukum yang bersifat otonom, apalagi represesif. “DPR terpanggil untuk  menghasilkan Undang-Undang yang berpihak kepada kepentingan kesejahteraan rakyat,” ucapnya menambahkan.

Mengenai pelaksanaan fungsi anggaran, satu hal yang dicita-citakan Novanto adalah bagaimana DPR ke depan mampu menjalankan  politik anggaran yang berorientasi pada percepatan pembangunan ekonomi dan kepentingan rakyat. “Tentunya melalui pemenuhan kewajiban dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, serta pengembangan sistem perlindungan sosial,” ia menekankan.

Satu hal yang juga tak bisa dipungkiri dari fungsi DPR terkini adalah menyangkut fungsi diplomasi khususnya penguatan diplomasi internasional. “Kenapa? Karena persoalan-persoalan hubungan internasional bangsa Indonesia akhir-akhir ini penuh dengan berbagai hambatan, baik dalam bidang ekonomi, maupun politik,” Novanto mengingatkan. Oleh karena itu, ia melanjutkan, DPR melalui fungsi diplomasi berupaya membantu Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dalam hubungan internasional mulai dari permasalahan Tenaga Kerja Indonesia,  penyelenggaraan haji dan kebutuhan investasi dalam negeri. “Hal ini tidak lain mau menunjukkan bahwa yang bekerja itu tidak saja eksekutif, tetapi lembaga legislatif pun dapat melakukan tugas mensejahterakan rakyatnya,” tutur pria kelahiran Bandung, ini.

Lalu bagaimana dengan fungsi representasi untuk memperkuat partisipasi masyarakat? Novanto berharap kedepannya lembaga yang dipimpinnya ini benar-benar sebagai lembaga milik rakyat dan sekaligus memperjuangkan kepentingan rakyat yang telah memilihnya. “Dalam kerangka itu, DPR telah mendesain pola hubungan yang akrab dan lebih intensif antara Anggota dan konstituennya. DPR telah menciptakan mekanisme kerja yang lebih banyak waktu  untuk bertemu dengan konstituen, baik melalui mekanisme masa reses, maupun kegiatan lain selama masa sidang,” paparnya. Bahkan, DPR periode ini telah memperkuat komitmennya terhadap rakyat dengan membangun pola dana aspirasi dengan tujuan agar DPR yang selalu berada dekat dengan rakyatnya dapat memberikan solusi secara langsung  terhadap permasalahan yang dihadapi oleh rakyat dan konstituennya.

Syaifullah Tamliha Dari Senayan Membangun Borneo

Naskah: Suci Yulianita Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

Tujuan hidupnya bukanlah berpolitik. Namun perjalanan dan sejarah hidupnyalah yang telah membawanya terjun dalam dunia politik hingga ke DPR RI. Meski begitu, Syaifullah Tamliha mampu mempersembahkan kinerja yang baik.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menghabiskan masa mudanya di dunia organisasi antara lain sebagai Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMPN 4 Amuntai Kalsel, Ketua OSIS SMAN Amuntai Kalsel hingga menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa di Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat. Di luar sekolah, ia aktif di IPNU hingga Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII). Syaifullah sempat menjadi pebisnis yang bergerak di sektor rental alat berat untuk eksplorasi tambang di Kalimantan. Namun siapa nyana jika dari sana pula perjalanan karier politiknya bermula.

Saat memasuki ranah politik itu, ia kemudian memiliki satu tujuan mulia, yakni ingin menyuarakan aspirasi rakyat dan mensejahterakan rakyat di daerah pemilihannya di pulau Borneo. Bukan sekadar jargon atau janji-janji palsu, Syaifullah berhasil membuktikan kinerjanya selama 5 tahun bekerja sebagai wakil rakyat pada periode 2009 – 2014. Tak heran jika ia kemudian terpilih kembali untuk yang kedua kalinya duduk di senayan pada periode 2014 – 2019.

Dalam soal pemerataan BBM bersubsidi misalnya, ia langsung bereaksi manakala mengetahui tidak ada pemerataan atas BBM bersubsidi tersebut di Kalimantan, daerah pemilihannya. Maklum, ketika itu tidak setiap kabupaten di Kalimantan memiliki SPBU. Dengan vokal Syaifullah bersuara bahwa perlunya pembangunan infrastruktur BBM di luar pulau Jawa dan Bali, khususnya Kalimantan, “Alhamdulillah sekarang hampir semua kabupaten sudah punya SPBU, minimal 2 lah, sehingga masyarakat di sana bisa merasakan juga,” ucapnya penuh rasa syukur.

Kemudian dalam mengatasi masalah pasokan listrik, Syaifullah berhasil memperjuangkan pembangunan PLTU unit 3 & 4 untuk meminimalisir pemadaman bergilir. “Saya juga dealing alot dengan pihak swasta untuk mengalirkan sebagian listriknya dari perusahaan dia ke PLN. Dia sempat tidak mau, saya tegaskan kalau tidak mau saya minta dari PLN wilayah timur untuk menghentikan aliran listrik ke perusahaan tersebut supaya karyawannya juga merasakan. Dia kan sudah banyak mengeksploitasi sumber daya alam batu bara di Kalimantan ya harus ada sumbangsihnya. Akhirnya saya berhasil membuat kesepakatan itu,” ia bercerita penuh semangat.   

Ia pun berani memindahkan kapal cadangan yang dikirim dari Jerman menuju Makassar pada akhir 2013, ia memohon pada direksi PLN ketika itu untuk mengalihkannya ke Banjarmasin lantaran menurutnya kota Makassar merupakan kota yang sudah terpenuhi pasokan listriknya. Ia juga berharap, PLN juga bisa mendirikan PLTU di Muara Tambang di Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun agar Kalimantan Tengah bisa terdistribusi dari situ. “Masa menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016 (MEA) kita tidak siap. Nah paling tidak, siap infrastruktur listrik,” cetusnya.     

Tak hanya itu, jika menilik kinerja Syaifullah yang langsung bersentuhan dengan rakyat, banyak hal yang telah dilakukannya, antara lain, memperjuangkan uang pengembangan usaha agribisnis pedesaan sebanyak Rp.100 juta per desanya. “Saya kirim alat mesin pertanian, mulai dari traktor, sampai perontok padi, jadi dari hulu ke hilir, Kalsel sekarang sudah surplus beras” katanya.

Selain itu, ada juga dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang berhasil disalurkannya ke hampir seluruh desa di 8 kabupaten di dapilnya, Kalimantan Selatan I. Dalam hal ini, dengan tegas Syaifullah berpesan kepada pejabat desa terkait untuk tidak memotong anggaran bantuan sosial tersebut.

Syaifullah menyadari dan tak menampik bahwa di hari Parlemen Indonesia yang ke-70 tahun ini, citra parlemen di mata masyarakat Indonesia masih kurang baik. Namun ia menegaskan bahwa itu hanyalah oknum sebagian anggota DPR RI, bukan lembaganya. Untuk itu ia berharap para wakil rakyat di DPR RI, bisa menjadi anggota DPR RI yang memiliki karakter dan keahlian sesuai dengan komisinya masing-masing.

“Seperti apa sih karakter itu, jadi kalau misalnya karakter saya ahli anggaran, ya saya ngurusin anggaran. Kalau ada yang mau bermain di anggaran itu, ya saya sudah bisa melihat permainan-permainan itu. Dan kita tidak usah ikut-ikutan. Jadilah ikan di laut, walaupun air laut terasa asin tapi ikan tidak pernah terasa asin, jadi kita tidak terbawa arus,” ia berfilosofi.

Ia juga tak ingin menjadikan aktivitasnya di parlemen sebagai tempatnya mencari penghidupan. Karena soal rezeki, ia yakin sudah diatur oleh Tuhan YME. Sebagaimana prinsipnya dalam berbisnis dulu, Syaifullah teguh dengan filosofinya; “janganlah mengejar dunia. Dunia itu kakinya 16, sementara manusia punya kaki paling banyak 4, jika ditambah dua tangan, maka semakin kau kejar dunia itu, semakin cepat kau tiarap, tapi kalau dia tidak dikejar, jika memang sudah waktunya maka dia bisa tertiarap sendiri”.

Sebagai anggota komisi I yang antara lain mengurusi wilayah pertahanan dan intelijen, Syaifullah menyarankan dan mendorong pemerintah agar membangun pangkalan meter di wilayah Papua, Aceh dan Kalimantan. Hal itu lantaran, menurutnya, tiga wilayah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan jika tidak dijaga, bisa jadi 50 tahun yang akan datang, daerah-daerah tersebut bisa diperebutkan negara lain. “Tiga tempat itu sumber daya alamnya melimpah. Kita berada di daerah equator, kita akan menjadi rebutan dari semua negara karena Indonesia adalah sumber energi dan sumber air di masa depan pada saat kawasan lain akan terjadi krisis energi dan pangan,” pungkasnya.

Syariefuddin Hasan menuju parlemen yang berwibawa

Naskah: Giattri F.P,  Foto: Sutanto & Dok. Pribadi

Integritas, disiplin, tanggung jawab, dan membangun komunikasi yang efektif dengan rakyat. Itulah sikap yang menggambarkan sosok Syariefuddin Hasan. Maka tak ayal, kiprahnya di pentas politik pun terus berkibar. Kini, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu II, itu kembali dipercaya menjadi anggota parlemen untuk ketiga kalinya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang akrab disapa Syarief ini mengawali karier di dunia politik pada 2004. Sebelumnya, ia adalah pengusaha yang terbilang sukses. “Kala itu saya berpikir ingin berkontribusi pada rakyat. Kalau melalui perusahaan kapasitasnya terbatas. Sedangkan, politik merupakan jalan utama untuk memberikan kontribusi dan perubahan yang besar bagi bangsa,” ujarnya.

Akhirnya Syarief masuk ke Partai Demokrat yang figurnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tak perlu memakan waktu lama, ia menjadi salah satu tokoh politik yang diperhitungkan sehingga terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat III . Lantaran Latar belakangnya sebagai ekonom, ia dipercaya masuk ke Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.
Ketia ia pernah ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syarief membuat kebijakan setiap kader di parlemen harus bergantian fungsi di masing-masing komisi. Alasannya, seorang politisi harus secara makro mengetahui semua bidang,” jelas Syarief.

Pria pecinta batik itu pun pindah ke Komisi I.  Walaupun berlawanan dengan latar belakangnya, ia mampu menerjemahkan tugasnya di komisi yang ruang lingkup tugasnya meliputi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informasi  itu. “Saya bisa menjalaninya sampai selesai,” tuturnya.

Memasuki periode 2009, Syarief kembali dipercaya menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh suara sebanyak 60.200 suara di Dapil yang sama. Kala itu, berkat kerjasama dan berbagai prestasi yang dilakukan para kadernya, Partai Demokrat berhasil meraih  21% suara dan menghantarkan SBY kembali terpilih menjadi Presiden RI 2009-2014.

SBY tentunya membawa kader-kader terbaik untuk membantunya di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. “Saya belum sempat ditunjuk akan ditaruh di komisi manapun, saya dipanggil Pak SBY untuk membantu beliau sebagai Menteri Koperasi dan UKM,” ungkap Syarief.

Di era kepemimpinannya, Koperasi dan UKM sangat maju. Betapa tidak, koperasi bisa menembus angka 200 ribu unit sedangkan pelaku UKM menyentuh angka 58 juta. Tak hanya itu, Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) masuk World Cooperative Monitor dan berada pada urutan 210 koperasi kelas dunia.

“Seperti yang kita tahu, koperasi dan UKM  memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi tumbuh pasti penyerapan tenaga kerja juga meningkat, kemiskinan bisa turun, kesejahteraan rakyat tinggi. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan oleh pemerintahan sekarang, bahwa masih ada kurang ya, nah tolong itu disempurnakan,” paparnya.

Setelah Syarief mengakhiri tugas sebagai menteri, ia kembali dicalonkan menjadi caleg dan berhasil terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama. “Alhamdulillah saya masih dipercaya menjadi wakil rakyat di tengah situasi Partai Demokrat yang terkena badai. Artinya sepanjang kita komitmen, apa yang bisa kita berikan kepada rakyat kita berikan, apa yang tidak kita jelaskan, kalau komunikasi ini efektif Insya Allah rakyat percaya,” kata Wakil Ketua umum I Partai Demokrat itu.

Pada periode ketiganya ini , Syarief mengemban tugas di Komisi I. Bersama dengan anggota komisi I  lainnya, ia tengah mengawasi RUU yang masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Ia menegaskan, pembahasan itu harus dilakukan secara efektif dan sudah menjadi komitmen Komisi I bisa diselesaikan sesuai jadwal.

“Kami juga melakukan check and balance terhadap para mitra kami mulai dari Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri hingga Menkominfo. Dari Fraksi Partai Demokrat selaku partai penyeimbang terus mendorong kebijakan yang bagus agar lebih bagus, tapi kalau kurang, kami memberikan input yang baik. Jadi tak hanya mengkritisi tapi memberikan solusi,” bebernya.

Ia mencontohkan, saat penyerapan anggaran pemerintah kurang bagus, ia memberikan input bahwa sebenarnya  tidak perlu terjadi pengurangan penyerapan anggaran. Menurutnya, semakin cepat anggaran itu diterima oleh rakyat, semakin cepat menstimulasi ekonomi.

“Kalau anggaran itu kurang berarti salah satu variable untuk pertumbuhan ekonomi itu jadi tidak sempurna. Kita lihat sekarang, tadinya pertumbuhan ekonomi rata-ratanya 6%, tahun ini akan berkurang, saya proyeksikan paling tinggi 4,5 %. Kalau itu terjadi jumlah pengangguran akan bertambah dan otomatis angka kemiskinan juga naik,” sesal pria yang hobi membaca buku itu.

Terkait dengan Hari Parlemen Indonesia berusia 70 tahun, Syarief menaruh sejumlah harapan besar agar parlemen lebih berwibawa diantaranya dalam menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan yang dikehendaki rakyat; proses check and balance harus kian dewasa; dan tidak ada lagi pengkotak-kotakan antara partai satu dengan yang lain.  “Harus lebih transparan. Misalnya, kalau Kunjungan Kerja ke luar negeri, sebelumnya harus disampaikan kepada masyarakat. Apa program dan urgensinya. Sehingga, rakyat bisa mengerti kalau Kunker anggota DPR ke luar negeri itu bukan untuk jalan-jalan, tetapi ada tugas yang sangat penting,” harapnya.

Syarief juga menginginkan di dalam Pembuatan UU, kedepannya tidak berdasarkan kepentingan kelompok atau golongan. “Contoh UU Pemilu, jangan setiap Pemilu dilakukan untuk kepentingan pada saat itu, tetapi untuk ke depan yang lebih sempurna,” jabarnya.

Sebagai anggota parlemen dari partai penyeimbang, Syarief mengaku harus tegas dalam menjalankan fungsi check and balance, memberi solusi kepada pemerintah yang pro rakyat. “Kemudian memiliki integritas dan tanggung jawab yang dijalankan secara utuh. Contoh kehadiran harus maksimal dengan begitu kita menjalankan fungsi juga akan maksimal,” tutup pria yang bercita-cita mendirikan pesantren yang berdikari ini.