Tokoh Berpengaruh di Indonesia 2015

Naskah: Andi Nursaiful, Foto: Dok. MO

Memperingati momentum besar 70 Tahun Republik Indonesia, Majalah Men’s Obsession yang konsisten menampilkan profil tokoh-tokoh berprestasi dan inspiratif selama 11 tahun, kali ini menyusun daftar 70 Tokoh Berpengaruh di Indonesia 2015.

Usia negeri tercinta yang sudah genap berusia 70 tahun ini sangat patut disyukuri. Momentum “Indonesia 70 Tahun” sekaligus menjadi saat yang akan menentukan masa depan perjalanan Bangsa dan Negara Indonesia.
Inilah momentum paling tepat bagi segenap anak bangsa ini untuk bangkit, berdiri tegak, dan berlari. Kinilah saatnya bagi segenap anak negeri untuk saling berpegang tangan, bahu membahu, dan bergotong royong untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah negeri dan bangsa yang besar.

Dalam konteks itulah majalah Men’s Obsession secara khusus menyusun daftar tokoh-tokoh nasional yang kami nilai berpengaruh. Baik itu pengaruh dari sisi politik, ekonomi, hukum dan keamanan, sosial budaya, maupun keagamaan.
Mereka berasal dari berbagai latar belakang, dan dikelompokkan dalam tujuh bagian, dengan masing-masing terdiri dari 10 tokoh. Para tokoh ini kami nilai memiliki peran dan pengaruh besar bagi khalayak luas. Baik karena aspek ketokohannya, penguasaan sumberdaya ekonomi yang dimiliki, maupun karena predikat jabatan atau kedudukan yang diembannya.

Tentu masih sangat banyak tokoh di negeri ini yang juga layak masuk dalam daftar. Namun jumlah 70 kami pilih untuk menyesuaikan dengan momentum usia Republik Indonesia. Para tokoh tidak diperingkat siapa yang lebih berpengaruh, melainkan disusun berdasarkan abjad di setiap bagian.

Harus diakui bahwa penyusunan daftar bersifat subyektif, sehingga boleh disebut sebagai daftar tokoh berpengaruh versi Men’s Obsession. Meski demikian, penyusunan daftar sudah melalui tahap seleksi ketat dan perdebatan sengit di dapur redaksi. Kami yakin, peran dan pengaruh besar mereka akan mewarnai wajah Indonesia di masa mendatang.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Naskah: Reza Indrayana, Foto: Dok.MO

Tak terbantahkan bahwa posisi sebagai orang nomor satu di negeri ini telah menjadikan Presiden Joko Widodo tokoh paling berpengaruh di Indonesia.

Nama Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi, bak rising star yang fenomenal di pentas politik nasional. Bermula dari hanya pejabat lokal, Walikota Solo (2005-2010) dan 2010 - 2015 (yang dijalaninya hanya sampai 2012), karier dan pengaruh politiknya terus meroket jadi Gubernur DKI Jakarta, September 2013. Hingga akhirnya dipercaya rakyat menjadi jadi orang nomor satu di Indonesia sejak 20 Oktober 2014 lalu.

Pidato perdana Jokowi sebagai Presiden diberi judul “Di bawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi”.  Pemerintah berjanji memastikan setiap rakyat merasakan kehadiran pemerintah, menyerukan rakyat Indonesia untuk bersatu dan bekerja keras, serta bertekad mengembalikan kejayaan maritim Indonesia.

Jokowi dikenal masyarakat sebagai sosok yang sederhana, lugu, jujur, namun siap bekerja untuk melayani rakyat Indonesia. Memulai usaha dari skala kecil, Jokowi menjadi pedagang mebel dan pembuat taman, kemudian menjadi eksportir mebel. Hingga berhenti menjadi pengusaha, Jokowi tidak menunggak gaji karyawannya dan tidak punya utang yang sampai harus digugat bangkrut ke Pengadilan Niaga.

Setelah 20 tahun menjadi pengusaha, tahun 2005 Jokowi terpilih menjadi Walikota Solo. Awalnya, banyak yang meragukan kemampuannya. Namun, dengan berbagai kemajuan yang dicapai di bawah kepemimpinannya, rakyat Solo kembali mempercayakan kepemimpinan kotanya kepada Jokowi, Tak tanggung-tanggung,  ia meraih 91% suara.

Gebrakan Jokowi lainnya adalah ketika sukses memindahkan para pedagang kaki lima di seputaran Pasar Solo dengan mulus dan damai. Itu dilakukan lewat lobi mengajak makan siang bersama semua pedagang kaki lima di sana.
Kemudian,  pria kelahiran Surakarta (Solo), Jawa Tengah, 21 Juni 1961 itu memerintahkan para satpol PP setempat bersikap ramah dalam menata kota Solo. Atas prestasi itu Jokowi dianugerahi walikota terbaik bidang partisipasi pembangunan masyarakat dari sebuah organisasi di Thailand.

Sejak itu alumnus Fakultas Kehutanan UGM itu terus berkibar.  Lewat program mobil nasional yang dirakit para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau dinamai Esemka, Walikota Solo Jokowi “menantang” produsen mobil asal Jepang yang mendominasi penjualan mobil di Tanah Air.  

Suami dari Hajjah Iriana dan ayah dari tiga anak, Gibran Rakabuming, Raka Kahiyang dan Ayu Kaesang Pangarep itu sejak lama memiliki kebiasaan  blusukan ketika jadi Walikota Solo. Dilanjutkan di Jakarta setelah jadi Gubernur DKI Jakarta.  Kesuksesan di Jakarta Lewat Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar dilanjutkan hingga kini setelah jadi Presiden RI, lewat Kartu Indonesia Sehat agar masyarakat miskin punya akses terhadap pengobatan. Kemudian program Kartu Indonesia Pintar yakni wajib belajar 12 dengan bebas biaya dan bebas dari segala pungutan.

Program ekonomi kerakyatan Jokowi didasari keberhasilannya menata pedagang di Pasar Klewer, yakni wareg (kenyang), waras (sehat) dan wasis, atau berketerampilan dan berpendidikan). Dalam arti lain, kemandirian ekonomi yang mensejahterakan rakyat.

Di sektor pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi harus didorong menjadi soko gurunya ekonomi Pancasila termasuk akan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif sehingga semakin melengkapi upaya pemerintah dalam memberikan akses yang seluas luasnya kepada pelaku pelaku ekonomi baru.

Ada beberapa sektor strategis yang menjadi titik perhatian Kabinet Indonesia Kerja, yaitu: kedaulatan pangan yang mensejahterakan, kedaulatan energi berbasis kepentingan nasional, restorasi ekonomi maritim Indonesia, penguatan teknologi inovasi. Pembangunan infrastruktur pada gilirannya akan mendatangkan investasi dan memajukan industri maju yang bakal membuka lapangan kerja.

Pemerintahan Presiden Jokowi, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah mendesain konsep “Tol Laut” yang terbagi atas Pelabuhan Internasional, yakni Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung.

Pelabuhan Utama sebagai jalur tol laut yang dapat dilalui kapal-kapal besar berbobot 3.000 hingga 10 ribu TeUS, yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong.

Pelabuhan Pengumpul yakni Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang. Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura. Pelabuhan Kuala Tanjung, Bitung dan Sorong yang akan dibangun baru. Sedangkan sisanya hanya perluasan atau pengembangan.

Kemudian membangun infrastruktur jalan baru 2000 km, terutama di Sumatera dan luar Jawa. Memperbaiki jalan rusak terutama  di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Untuk mengembangkan pasar. Pemerintah  membangun 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia.  Memperbaiki pasar tradisional yang sudah ada, agar menarik bagi pengunjung dan bisa bersaing dengan mal.

Kemudian membangun agribisnis kerakyatan dengan memberikan dukungan modal. Para petani dan pemuda desa dapat mengembangkan pertanian menjadi modern. Memberikan kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mendorong investasi di hulu dan menengah. Penanggulangan kemiskinan di pertanian dan dukungan regenarasi bagi petani.

Membangun pusat ilmu pengetahuan dan techno-park di seluruh Indonesia. Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera di atas dicapai melalui: reformasi agraria, pembukaan lahan 9 juta hektar bagi petani miskin dan buruh tani, rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial menyeluruh.

Untuk mengembalikan jalan ideologi bangsa, Jokowi menjalankan konsep Trisakti. Jalan Trisakti menjadi basis dalam pembangunan karakter bangsa ke depan. Inilah yang disebut Revolusi Mental.

Jokowi-JK juga mencanangkan 9 program (Nawa Cita). Yakni memprioritaskan tercapainya kedaulatan pangan, pembangunan infrasruktur (pertanian, kemaritiman, transportasi), pembangunan manusia (KIP, KIS, Kartu Keluarga Sejahtera) mengingat negara wajib memberikan jaminan kebutuhan mendasar rakyat atas pangan, pendidikan dan kesehatan.

Lantas, setelah lebih dari setahun berkuasa. Bagaimana kinerjanya?  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengklaim sejumlah prestasi yang ditorehkan Kabinet Kerja. Pengurangan subsidi BBM tersebut dialihkan untuk sektor produktif. Serta perlahan tapi pasti memberangus mafia migas.

Prestasi kedua, pemerintah melalui kebijakannya mampu mengurangi mafia-mafia minyak dan gas (migas) walaupun masih dalam tahap awal. Ketiga, dalam kurun waktu 90 hari, pemerintah sukses menertibkan aspek kelautan dan kemaritiman Indonesia. Pencurian ikan sebelumnya mencapai Rp 300 triliun per tahun. Dengan ditenggelamkannya beberapa kapal dan kebijakan lain, sudah terasa produksi ikan di beberapa daerah meningkat sangat bagus.

Pemerintah juga telah mengupayakan memaksimalkan potensi laut dalam rangka membangun kembali kekuatan Indonesia sebagai negara maritim (Deklarasi Djuanda, Indonesia adalah negara kepulauan) dengan mengubah orientasi laut sebagai halaman depan hingga ZEE 200 mil melalui instrumen Kementerian Kordinator Kemaritiman, penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta kebijakan yang berpihak kepada nelayan tradisional, memodernisasi alat tangkap dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.

Pemerintah dan Badan Koordinasi Penananam Modal (BKPM) juga telah mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nasional. Dengan perbaikan ini, investasi di Indonesia akan terasa lebih mudah, hambatan disingkirkan, dan iklim investasi lebih bergairah.

Dalam lawatan ke pertemuan regional dan bilateral di RRT, Korea, Australia, Presiden telah mengundang investor untuk berinvestasi di Indonesia, utamanya di luar Jawa untuk berbagai sektor dalam rangka mempercepat distribusi kesejahteraan karena percepatan pembangunan Indonesia saat ini tidak bisa hanya bergantung dari APBN.

Dari sisi penegakan hukum, dalam rangka menjaga generasi muda dari kehancuran akibat narkoba dan psikotropika, Presiden Jokowi tegas mendukung hukuman mati kepada bandarnya.

Di sektor Pertahanan, pemerintah berkomitmen meningkatkan industri pendukung pertahanan yang telah berhasil membuat produk standar internasional seperti Panser Anoa, Senapan Serbu (SS), industri galangan kapal, kerjasama teknologi pembuatan kapal perang dan kapal selam yang kesemuanya itu untuk meningkatkan Alutsista (alat utama sistem pertahanan) untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI darat, laut dan udara.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi telah mengupayakan aparatur yang efisien dan melayani, menginstruksikan untuk mengoptimalkan gedung-gedung pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rapat dan mewajibkan panganan lokal berbahan dasar singkong sebagai menu sajian.

Ini penting untuk mengubah kultur bangsa kita bahwa beras bukalah satu-satunya sumber karbohidrat. Pemerintah juga telah memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan yang melibatkan lintas sektoral untuk membuka isolasi dengan pemerintah terdekat. Pul

Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla

Naskah: Reza Indrayana, Foto: Dok.MO

Posisi Wakil Presiden di era reformasi bukan lagi sekadar pelengkap seperti zaman Orde Baru dulu. Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla (JK) memiliki pengaruh yang besar dalam ikut mengendalikan jalannya roda pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi.

Kiprah JK di bidang politik sudah sangat mumpuni. Karier politiknya bermula saat menjabat ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) cabang Sulawesi Selatan pada era 1960-1964. Berlanjut menjadi Ketua HMI cabang Makassar pada 1965-1966. Pada 1967-1969, JK menjadi ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanudin dilanjutkan sebagai ketua Dewan Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada tahun 1967-1969.

Bakat dagang yang diturunkan oleh sang ayah rupanya tak menguap sia-sia. Sebelum terjun di dunia politik, JK sempat menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulsel. Putra dari pasangan H. Kalla dan Athirrah ini dulunya dikenal sebagai pengusaha muda dari perusahaan milik keluarga berbendera Kalla Group.

Pada tahun 1965, setelah pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), JK terpilih menjadi ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara (1965-1968). Di tahun yang sama, saat JK menyelesaikan tugas akhir, dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 1965-1968.

Karier politiknya terus melesat saat dirinya terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1982-1987 mewakili Golkar, dan pada tahun 1997-1999 mewakili daerah.

Sebelum terpilih menjadi ketua umum partai Golkar pada 2004, JK sempat menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI selama enam bulan, di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. 

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, Kalla kembali diangkat menjadi menteri. Kali ini sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI.  Di tengah jalan JK mengundurkan diri karena berniat maju mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Peran JK sangat besar dalam penyelesaian konflik di Indonesia. Sosoknya dikenal sebagai orang yang bergerak sangat cepat dalam menangani masalah. JK memiliki andil besar dalam menciptakan perdamaian di Aceh, Ambon, Poso, dan Papua.

Tugas utama JK sebagai Wapres RI, adalah mulai membenahi perekonomi Indonesia.  Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi harus berada di atas lima persen pada Kuartal II 2015. Target ini dinilai JK harus dicapai tanpa tawaran apapun.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir pertumbuhan ekonomi sepanjang tiga bulan pertama di 2015 hanya mencapai angka 4,71 persen. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 mengamanatkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,7 persen.

Jika muncul hambatan dalam menyalurkan anggaran, maka pemerintah akan lebih gesit mencari solusi untuk menghentikan kendala tersebut. Percepatan pembangunan infrastruktur bisa mendorong investasi asing langsung mengalir semakin deras ke Indonesia.

Kendati demikian, JK menilai perlambatan ekonomi memang tengah dirasakan oleh seluruh negara ASEAN. Sehingga rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi di Kuartal I lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Indonesia beruntung tidak terlalu terpuruk dibandingkan sejumlah negara lain.

Wapres mengatakan Indonesia perlu meningkatkan produktivitas, investasi serta meningkatkan anggaran pemerintah untuk pembangunan, sehingga memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi.

“Proyek-proyek pemerintah dipercepat dan lebih diefektifkan. Penanaman modal juga kita lebih cepat, kemudian pemakaian hasil-hasil industri lokal untuk pemerintah diefektifkan. Kemudian juga tentu ekspor kita dorong untuk banyak pasar-pasar lain,” jelas JK.

Selain itu Wapres juga mendorong kinerja kementerian di bidang perekonomian untuk bekerja lebih maksimal melalui perencanaan dan koordinasi yang lebih baik. “Jadi kalau faktor eksternal itu, siapapun menteri ekonominya tidak banyak (pengaruh). Tapi memang perlu perbaikan kinerja pasti itu,” ujarnya. Siapapun yang menjabat sebagai menteri di bidang perekonomian namun mengalami kendala faktor eksternal maka akan kesulitan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Langkah fenomenal JK di bidang kebijakan ekonomi adalah mencabut secara bertahap subsidi BBM. Langkah awal mencapai Rp 186 triliun! Dana raksasa itu telah dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan subsidi bagi kesejahteraan rakyat.

Menurut JK, subsidi BBM yang dilakukan selama ini tidak tepat sasaran. Mekanisme subsidi itu seharusnya dialokasikan untuk rakyat yang kurang mampu daripada hanya dibakar menjadi asap kendaraan bermotor. Bila pemerintah tidak menghapus subsidi BBM, seluruh pendapatan negara diproyeksikan bisa habis hanya untuk subsidi BBM pada 2020.

“Sebelumnya dalam setahun subsidi BBM hampir Rp300 triliun. Setelah kami lihat, 84 persen digunakan orang yang pegang mobil,” ungkapnya.

Lembaga internasional Standar and Poor’s mengeluarkan riset yang menyebut penghapusan subsidi BBM menjadi penyumbang utama bagi perbaikan ekonomi. Pemerintah akan melipatgandakan anggaran pembangunan infrastruktur, termasuk untuk pembangunan di daerah melalui pengalihan anggaran subsidi BBM dan penghematan anggaran. Salah satunya,  membangun pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (Mw) dengan biaya Rp 400 triliun selama lima tahun ke depan atau Rp 100 triliun per tahun.

Mengenai kinerja pembangunan infrastruktur, JK menegaskan perlunya perencanaan untuk menggerakkan anggaran negara. Agar ekonomi dapat tumbuh diperlukan investasi. Di sisi anggaran pemerintah, anggaran rutin hanya untuk menjaga keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Barulah anggaran pembangunan digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, di mana pajaklah yang menggerakkannya.

JK mengaku kecewa lantaran realisasi anggaran belanja barang Juni 2015 hanya 8 persen. Keterlambatan ini diperkirakan dipicu oleh keterlambatan perencanaan, pengerjaan dan rasa ketakutan dalam pengambilan keputusan. Keterlambatan pengerjaan dipengaruhi oleh belum siapnya studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED).

JK mengingatkan bahwa terdapat banyak indikator dalam pembangunan, seperti target pertumbuhan, tenaga kerja yang ingin dicapai, hingga turunnya angka kemiskinan. Semuanya hanya dapat dicapai dengan penyusunan perencanaan yang baik. Untuk itulah ada perencanaan nasional di Bappenas, Bapeda di daerah, dan kementerian atau lembaga yang memiliki biro perencanaan sendiri.

Indonesia mempunyai dua kekuatan yang dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan. Wapres menyatakan pemerintah telah melakukan perubahan besar pada dua hal tersebut. Pemerintah harus menghemat anggaran rutin dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, rapat dan belanja lainnya. Upaya lainnya adalah dengan menyehatkan kondisi fiskal Indonesia yakni meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

JK yang dikenal sangat getol mengampanyekan produk dalam negeri, meneruskan, pemerintah telah meminta menteri-menterinya untuk tidak mengenakan stelan jas dan menggantikannya dengan batik. Menteri kabinet kerja pun kompak menggunakan batik atau kemeja putih.

Produk dalam negeri mermang harus menjadi raja di negeri sendiri. Karena itu dia mendorong penggunaan produk atau komoditas nasional. Salah satunya dalam hal konsumsi buah. Setiap ke daerah, JK tidak suka disuguhi buah impor. Pria kelahiran Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942, ini, biasanya lebih memilih buah lokal. Pul

Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi    Badrodin Haiti

Naskah: Reza Indrayana, Foto: Dok.MO

Mengkomandoi sekitar 400.000 anggota korps Bhayangkara untuk menjaga keamanan dan ketertiban lebih dari 255 juta penduduk Indonesia yang tersebar luas bukan hal yang mudah. Maka pantaslah jika Badrodin Haiti masuk dalam salah satu orang Indonesia berpengaruh di negeri ini.

Setelah resmi dilantik Presiden RI, Joko Widodo, komando jajaran Bhayangkara ada di pundak pria kelahiran 24 Juli 1958 di Umbulsari, Jember, Jawa Timur ini. Tugas terberatnya adalah memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Salah satu caranya dengan menetapkan standard operating procedure (SOP) terhadap penanganan perkara yang menjerat, antara lain, kaum miskin, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Badrodin berjanji, kasus  memilukan seperti yang dialami Nenek Asyani (63), tidak bakal terulang kembali.  Nenek Asyani didakwa kasus pencurian kayu jati milik Perhutani, di Situbondo, Jawa Timur. Padahal, dakwaan tersebut dinilai banyak pihak ngawur dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ketimbang jalur hukum.

“Perbaikan citra Polri selain dengan upaya nyata memperbaiki pelayanan kepada masyarakat serta bersih diri, perlu juga membangun komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi Polri dengan masyarakat masih belum terbangun dengan baik, terutama di tataran personel yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar mantan Kapolda Banten itu.  Komunikasi dengan publik penting untuk meningkatkan citra polisi bahwa banyak hal positif dan prestasi-prestasi Polri yang membanggakan. Badrodin mencontohkan kasus narkotika yang melibatkan terpidana mati Freddy Budiman. Polri, sebut Badrodin, berhasil mengungkap kasus itu. Dengan pengaturan publikasi yang tepat, Badrodin menganggap pengungkapan kasus Freddy bisa mengembalikan kepercayaan publik ke Polri.  Badrodin yang dikenal berintegritas, humanis, religius, profesional, dan mengayomi para senior serta juniornya itu,  menyebut dua bidang yang akan dioptimalkan penegakan hukumnya untuk memperbaiki citra Polri, yakni kasus korupsi dan narkotika. Namun, bukan berarti bidang lainnya lepas dari pantauan. Dua bidang itu akan diberi penekanan lebih.

Untuk memperkecil rasio polisi dan masyarakat , tiap tahun direkrut sedikitnya 20.000 personil . Saat ini rasio polisi dan masyarakat masih berkisar 1:575. Rasio tersebut belum ideal mengingat untuk kota besar seharusnya 1:300. Artinya, tiap satu orang polisi harus melayani 575 warga masyarakat.

Supaya tiap personil anggota korps Bhayangkara bisa bekerja secara profesional, kesejahteraan mereka juga perlu ditingkatkan. Meski masih terbilang kecil, gaji pokok melalui PP Nomor 32 Tahun 2015  per 5 Juni 2015 mengalami kenaikan sebesar 6%. Kemudian uang makan dinaikkan jadi Rp 50.000/hari.

Pemerintah memberikan anggaran untuk Kepolisian RI tahun 2015 ini sebesar Rp 51,6 triliun Jumlah ini lebih kecil dari yang diusulkan sebesar Rp 63 triliun. Anggaran itu nantinya akan dipakai untuk keperluan Polri. Badrodin merinci, dari jumlah itu, sebanyak Rp 31 triliun atau 62 persen digunakan untuk belanja pegawai, termasuk remunerasi.

Kemudian, Rp 13 triliun atau 28 persen digunakan untuk belanja barang, serta kurang lebih Rp 6 triliun atau sekira lebih kurang 10 persen digunakan sebagai belanja modal. Belanja modal itu seperti untuk pembelian alat material khusus Polri. Misalnya, baju anti peluru, alat pengendalian massa, sepeda motor, dan kelengkapan penyelidikan serta penyidikan.

Semoga, dengan bertambahnya anggaran untuk Polri yang mencapai Rp56,1 triliun itu, bisa mengoptimalkan tugas melindungi dan melayani masyarakat, sesuai dengan Tribarata dan Catur Prasetia Polri. Juga tak ada lagi polisi nakal di jalan dan terlibat kasus kriminal seperti narkoba dan lainnya. Pul

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Gatot Nurmatyo

Naskah: Reza Indrayana, Foto: Dok.MO

Mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo, tongkat komando Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI sangat berpengaruh mengendalikan lebih dari 400.000 anggota TNI dalam menjaga NKRI dari ancaman dan gangguan.

Gatot Nurmantyo buka kartu soal nama ‘Gatot” yang ada hubungannya dengan pahlawan perang kemerdekaan Jenderal Gatot Subroto, yang namanya diabadikan menjadi nama salah satu jalan protokol di Jakarta dan juga nama RSPAD. Ayahnya, 55 tahun yang lalu, berharap anak laki-lakinya yang lahir di Tegal, Jawa Tengah ini bisa meniru jejak kepahlawanan Gatot Subroto.

“Pada saat Bapak saya berumur 16, Gatot Subroto adalah seorang pejuang. Bapak saya bercita-cita anak lelaki pertamanya diberi nama Gatot,” ujar Gatot Nurmantyo.

Kini, apa yang diimpikan ayahanda Gatot Nurmantyo bakal terwujud. Karier militer putranya membuat Gatot naik ke pucuk pimpinan TNI, dari sebelumnya menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat menjadi Panglima TNI.

Kiprahnya sebagai orang nomor satu di korps TNI membuat lulusan Akmil 1982 ini begitu dilantik Presiden RI, Jokowi, berjanji akan mendukung dan menjalankan program-program Pemerintah membangun negara maritim. Juga menjalankan program, membentuk poros maritim  internasional, dengan menguatkan TNI AL dan AU. “Karena dengan demikian maka seluruh wilayah nusantara ini harus bisa terpantau, bisa diamankan dan apabila terjadi hal-hal yang emergency cepat kita bereaksi,” jelasnya.

Gatot mengatakan, ke depan TNI akan menambah kapal selam dan sejumlah pesawat. Tak hanya itu, peralatan radar juga akan disiapkan untuk memantau keamanan semuanya. Selain itu, sebagai Panglima TNI baru Gatot berjanji akan melakukan diplomasi militer dengan negara-negara ASEAN. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan peran Indonesia di kancah Internasional.

Panglima Kostrad (2013-2014) ini, waktu mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Gedung Parlemen ini bertekad untuk terus meningkatkan target kekuatan minimum pokok TNI dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan, dengan mengutamakan buatan dalam negeri. Jika terpaksa membeli alutsista di luar negeri, harus memenuhi tiga syarat: transfer of technology, transfer of knowledge, dan joint product.

Sebelumnya, anggota Komisi Pertahanan DPR Mayjen Purnawirawan Tubagus Hasanudin meminta Panglima TNI terpilih untuk meningkatkan kekuatan pokok minimum (minimum essentials force).

Menurut dia, modernisasi persenjataan merupakan salah satu upaya untuk mencapai kekuatan pokok minimum TNI sebesar 68 persen pada 2019. Syaratnya harus ada target jumlah pesawat  dan persenjataan lain, serta peningkatan kesejahteraan prajurit. TNI menargetkan kekuatan ini mencapai 100 persen. Pemerintah tahun ini menganggarkan TNI sebesar Rp102 triliun. Namun yang digunakan untuk alutsista hanya Rp30 triliun, lantaran bagian terbesarnya habis untuk untuk membayar gaji dan sebagainya.

Rencana strategis  (Renstra) TNI Tahap II senilai Rp 200 triliun untuk lima tahun. Menurut dia, target capaian Renstra Tahap II sebesar 38 persen bisa tercapai apabila ada dukungan penuh anggaran dari pemerintah.

Untuk kesejahteraan prajurit dan keluarganya, pemerintah tahun ini menaikkan gaji PNS sebesar 6% dari jumlah gaji pokok yang diterima oleh para pegawai negeri sipil, anggota Polri dan anggota TNI.

Hal yang sama berlaku untuk uang pensiunan PNS serta anggota TNI/Polri yang naik 4%. Kemudian uang makan PNS dan uang lauk pauk anggota TNI/Polri naik Rp 5.000 per hari menjadi masing-masing Rp 30.000 per hari dan Rp 50.000 per hari. Pul

Ketua KPU Husni Kamil Manik

Naskah: Reza Indrayana, Foto: Dok.MO

Husni sukses menggelar Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 berkat kerja keras dan ketegasannya dalam mengambil keputusan. Tantangan terberat berikutnya adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2015 mendatang.

Hari-hari belakangan ini, Husni Kamil Manik, kembali disibukkan dengan urusan pemilu. Namun kali ini, bukan lagi Pileg dan Pilpres, tapi Pilkada. Sesuai amanat  UU Nomor 1 Tahun 2015, pilkada harus serentak tahun 2015.

Memang masih terjadi jalan buntu, soal tujuh daerah yang terpaksa mengikuti pilkada serentak gelombang kedua, yang akan berlangsung pada 2017 mendatang. Ketujuh daerah adalah, Kota Surabaya, Jawa Timur; Kabupaten Pacitan, Jawa Timur; Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat; Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

Sampai saat ini ada dua solusi untuk Pilkada 2015 di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Pertama, opsi Pilkada dijalankan dan menyediakan bumbung (tanda calon) kosong sebagai ‘lawan’ calon kepala daerah yang terdaftar. Kedua, Pilkada diundur hingga 2017 di daerah yang tidak memiliki calon kepala daerah lebih dari satu.

Mantan Ketua KPUD Sumatera Barat ini optimis, proses Pilkada Serentak 2015 berlangsung lancar dan minim sengketa. Jika ada sengketa, Husni meminta hal itu diselesaikan di pengadilan sesuai Undang-undang (UU) Nomor 8/2015, agar sengketa pilkada tidak berkepanjangan.

Sampai tulisan ini dibuat, Husni masih berkutat dengan persoalan berat seputar tujuh daerah dengan calon tunggal. Meski demikian, sebagaimana ia tunjukkan dalam Pileg dan Pilpres 2014, persoalan yang jauh lebih berat mampu ia atasi dengan baik. Diharapkan, kali ini Husni kembali akan menunjukkan kepiawaiannya mengatasi masalah. Sukses Pileg dan Pilpres 2014 lalu tak bisa dilepaskan dari peran besarnya. Pemilu 2014 tercatat sebagai pesta demokrasi dengan partisipasi politik pemilih terbesar di dunia, bahkan mengalahkan pemilu di Amerika Serikat.

Begitu pun dengan ajang Pilpres 2014 yang begitu ketat dan emosional, di mana pertarungan dua kandidat pasangan yakni Joko Widodo/Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto/Hatta Rajasa sudah memeblah masyarakat Indoensia menjadi dua kubu yang saling berhadap-hadapan sejak pra kampanye.

Eskalasi politik semakin meningkat ketika quick count menayangkan selisih hasil pemilu suara dua kandidat tersebut sangat kecil. Hal ini tentu saja membuat suasana tegang antar dua pendukung begitu tinggi. Politik nasional memanas.
Tapi bagi Husni Kamil, tak ada pilihan lain. Keputusan mengumumkan hasil Pilpres itu harus segera dilakukan. Maka berpegang pada konstitusi dan aturan hukum, Husni bersama komisioner KPU lainnya akhirnya dengan tegas dan berani memutuskan hasil pemilu, meski berisiko dikecam.

Alhasil, bukan hanya kecaman, malah gugatan atas hasil tersebut yang kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Namun, lagi-lagi, karena keyakinannya berpegang pada proses yang benar, Mahkamah Konstitusi pun memenangkan Husni Kamil dan kawan-kawan. Dan, dalam perjalanan waktu, keputusan Husni pun ternyata tidak menimbulkan gejolak politik yang berarti.

Semua pihak dapat menerima. Bahkan, kubu Prabowo dan Hatta menerima kekalahan secara gentlemen. Mungkin akan lain ceritanya kalau Husni tak berani mengambil keputusan atas pengesahan hasil suara tersebut. Pul

Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
Irman Gusman

Naskah: Reza Indrayana, Foto: Dok.MO

Pemikirannya telah memberikan sumbangsih yang besar dalam dunia politik nasional. Antara lain, dengan menggagas sistem politik dua kamar (bikameral) dalam parlemen Indonesia. Irman Gusman juga gigih dalam memperjuangkan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode, serta lahirnya Mahkamah Konstitusi serta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Dalam perjalanan karier politiknya, nama Irman Gusman selalu bersinar. Hal itu ditandai dengan kepercayaan yang diberikan kepada Irman Gusman sebagai Ketua DPD RI. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD RI, beliau dikenal sebagai figur yang tegas dan konsisten memajukan peran daerah dalam pembangunan nasional. Kiprahnya telah mengantarkan beliau mendapat tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana dari pemerintah.

Pria kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat, 11 Februari 1962, ini, memulai karier politiknya sejak 1999 dengan menjadi anggota MPR RI mewakili Sumatera Barat. Kemudian pada Pemilu 2004, Irman terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Sumatera Barat dan menjadi Wakil Ketua DPD RI bersama Ginandjar Kartasasmita sebagai Ketua DPD RI periode pertama. Pada 2009, Irman kembali terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Sumatera Barat dan terpilih sebagai Ketua DPD RI.

Sebelum terjun ke dunia politik, Irman adalah seorang pengusaha ulung. Kariernya sebagai pengusaha dimulai pada 1988 ketika terjun ke bisnis milik keluarga PT Khage Lestari Timber. Pada saat itu ia ditugasi mengembalikan keadaan perusahaan yang terlilit hutang. Berkat kemampuan bisnis dan intelektualitasnya, ia berhasil membalikkan posisi keuangan perusahaan menjadi positif.  Dan perusahaan itu bisa mengekspor produk-produknya ke luar negeri.

Di samping mengelola perusahaan kayu, Irman juga mendirikan Padang Industrial Park, sebuah kawasan industri yang didirikan di atas lahan seluas 200 hektare. Di sini ia sempat menjadi Komisaris Utama perusahaan.

Irman juga aktif sebagai wartawan.  Dia tercatat sebagai Pemimpin Redaksi Harian Mimbar Minang,  surat kabar pertama yang dia dirikan dengan kepemilikan saham 100 persen berbentuk badan hukum koperasi, sebuah terobosan yang pernah mengundang kekaguman dan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan perkoperasian Indonesia.

Koperasi Equatorial Minang Media, yang pendiriannya diprakarsai Irman Gusman, juga memiliki dan mengelola berbagai bidang usaha lain, seperti, perkebunan kopi Arabika Pinang Awan Muara Labuh seluas 1.500 hektar di Kabupaten Solok, penerbit buku Pustaka Mimbar Minang, pengelola portal internet MimbarMinang.com, serta pengelola Kantor Hukum Ekuator. Masih di bidang media, antara tahun 2000-2002 Irman pernah tercatat sebagai Komisaris PT Abdi Bangsa, Tbk., penerbit harian Republika.

Melihat prestasi dan kredibiltas Irman Gusman, pada 10 April 2013 Presiden Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menawarkan Irman untuk mengikuti Konvensi Calon Presiden yang diadakan Partai Demokrat. Irman Gusman menjadi orang pertama yang diundang secara langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengikuti Konvensi Capres tersebut. Pul

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Darmansyah Hadad

Naskah: Reza Indrayana, Foto: Dok.MO

Tugasnya memimpin lembaga sekelas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tergolong berat.  Yakni, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non bank, yang total asetnya lebih dari Rp10.000 triliun, lima kali lebih besar dari APBN 2015. Maka layak jika ia masuk daftar ini.

Sejak resmi berdiri 1 Januari 2014, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan tidak lagi  di tangan  Bank Indonesia (BI), melainkan di OJK. Sedangkan pengawasan terhadap kondisi makroprudensial, khususnya masalah moneter dan sistem pembayaran, akan tetap dilakukan oleh BI.

Pengalihan fungsi pengaturan, perizinan, dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Keberadaan OJK yang masih seusia bayi itu, sempat mendapat ‘ancaman’ dibubarkan dalam uji materi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Namun, MK berpendapat lain, OJK boleh tetap beroperasi.

Valuasi industri yang masuk radar pengawasan OJK sangat bombastis. Secara total, nilai aset industri keuangan, baik bank maupun non-bank mencapai lebih dari Rp10.000 triliun. Jumlah ini lima kali lipat APBN 2015 yang senilai Rp2.039 triliun. Perinciannya: aset bank Rp4.700 triliun, kapitalisasi pasar modal Rp4.158 triliun, serta industri keuangan nonbank (termasuk perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, syariah) yang mencapai Rp1.274 triliun.

Dengan valuasi industri keuangan yang sangat besar, regulator butuh energi yang cukup untuk mengawasi.

Dan ini semua di bawah komando Muliaman, yang dikenal sebagai sosok muda yang pandai dan aktif.

Sebelumnya, dia adalah Deputi Bank Indonesia yang sempat dinobatkan sebagai Deputi termuda yang ada saat itu. Lahir di Bekasi pada tahun 1960, ia memulai karier di bidang perbankan dengan menjadi staf umum Bank Indonesia Makasar.

Di samping bekerja, ia juga melanjutkan studi program magister dan doktoral di John F Kennedy School of Goverment, Harvard University, Amerika Serikat (1991) dan Business and Economics Monash University, Melbourne, Australia (1996). Sebelumnya, tak hanya bergelut dengan bidang perbankan, Muliaman juga dikenal aktif pada bidang perencanaan strategis dan program transformasi organisasi.

Ia tercatat aktif pada pekerjaan yang dilakoninya, dan aktif berorganisasi dengan sempat menduduki beberapa posisi penting dalam organisasi ekonomi yang diikuti. Ia sempat dipercaya sebagai Sekjen PP ISEI (2003-2006 dan 2006-2009), Sekretaris Dewan Penasehat Indonesian Risk Proffesionals Association (IRPA), dan Ketua Komite Evaluasi Program Pendidikan dan Latihan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Juga sebagai dosen Pascasarjana Universitas Indonesia dan Ketua ILUNI FE 2007-2010. Sebagai dosen, Muliaman dikenal aktif menulis dan mempublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional.

Saat ini, ia memimpin lebioh dari 3.017 sataf, dan sebagian besar berasal dari BI dan Kementerian Keuangan RI.  Selain itu, OJK juga mengatur, memberikan izin pendirian dan pembukaan kantor sampai pencabutan izin bank.
Bukan hanya itu, OJK juga boleh menengok anggaran dasar dan rencana kerja bank. Saat ini saja, sekitar 80% aset industri keuangan dikuasai perbankan. Belum lagi jumlah pegawainya yang mencapai 250 ribu orang. Pul

Ketua DPR RI Setya Novanto

Naskah: Reza Indrayana, Foto: Dok.MO

Politisi Partai Golkar ini pantas menjadi salah satu tokoh berpengaruh di negeri ini, lantaran memimpin lembaga tinggi negara yang beranggotakan 560 orang dari 10 partai politik peraih kursi di DPR RI.

Setya Novanto, yang akrab dipanggil Setya,  sukses duduk di kursi wakil rakyat selama tiga periode berturut-turut. Ia juga seorang pengusaha sukses yang mempunyai banyak perusahaan di Batam dan Jakarta. Siapa sangka ke suksesan itu berawal dari garis kemiskinan orang tuanya yang bercerai sejak ia duduk di bangku Sekolah Dasar.

Dimulai dengan berjualan beras dan madu di Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya itu, dia juga bekerja sebagai sales di sebuah dealer penjualan mobil di tengah kesibukan kuliahnya. Kepiawaiannya dalam memasarkan produk membuat pemilik dealer mempercayainya sebagai Kepala Penjualan Mobil di seluruh wilayah Indonesia Timur.

Kembali ke Jakarta, Setya yang telah meraih gelar sarjana muda melanjutkan pendidikannya di Universitas Trisakti. Namun, modal yang ia dapatkan saat bekerja di dealer mobil habis digunakan untuk membayar biaya pendaftaran kuliah. Ia pun memutar otak untuk menjalankan bisnis kembali dengan membuka kios fotokopi di dekat kampus.

Di sinilah bakat bisnis pria kelahiran 12 November 1954 dimulai. Berkat kerja keras dan keuletannya, Setya mulai mengembangkan bisnis yang diawali dengan perkenalannya pada ayah dari salah seorang teman. Ia diminta untuk mengembangkan bisnis SPBU di daerah Cikokol, Tangerang, yang kemudian berhasil ia kembangkan dan sukses. Tak berapa lama kemudian, bersama teman-temannya ia mulai mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan. Kesuksesan demi kesuksesan akhirnya ia raih.

Berhasil menjadi pengusaha sukses membuat ayah dari empat anak ini ingin mencoba terjun pada dunia lain. Akhirnya dunia politik yang ia pilih. Bermula dengan membuat buku tentang mantan presiden Soeharto saat itu, ia bersama teman-temannya menerbitkan buku berjudul “Manajemen Soeharto”. Namun, buku tersebut dilarang beredar pasca bentrokan Mei 1997. Merasa tertarik dengan dunia politik, Setya mulai bergabung dengan Organisasi Bahumas Kosgoro dan PPK Kosgoro 1957, menjadi anggota Partai Golkar, aktif di kepengurusan KONI serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

Kini, Setya tak hanya menjadi pengusaha sukses, karena kiprahnya di dunia politik pun kian teruji ketika ia berturut-turut menjadi anggota DPR-RI selama tiga periode dari Daerah  Pemilihan  Provinsi NTT - II Timor Rote dan Sumba.

Kemudian pada pemilihan pimpinan DPR RI, dia terpilih sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019. Di Partai Golkar, dia masuk sebagai anggota dan Wakil Ketua Bapilu, Sekretaris Kordawil NTT,NTT,Bali, dan Maluku.

Di parlemen, Setya berusaha memperjuangkan wilayah daerah pemilihannya, antara lain,  mengusulkan kepada pemerintah pusat agar posisi NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste yang rawan penyelundupan barang dan manusia mendapat prioritas pengamanan dari daerah lain.

Misalnya memindahkan Kodam IX Udayana di Bali ke NTT. Selain itu status Polda NTT harus dinaikkan, dan Kapolda NTT harus dijabat oleh perwira berbintang dua. Dia juga minta penjadwalan ulang perjanjian Celah Timor. Sebab, minyak di Celah Timor (Timor GAP) mempunyai potensi yang amat besar.

Sebelum menjabat Ketua DPR RI, pada periode sebelumnya Setya dipercaya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Ia duduk di Komisi III Fraksi Partai Golkar DPR-RI, pernah menjabat koordinator Panitia Anggaran Komisi III DPR-RI, Sekretaris Panitia Kerja DAK/DAU, Panitia Khusus Anggota Orang Hilang,  dan Hak angket BBM. Pul

Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Susi Pudjiastuti

Naskah: Reza Indrayana, Foto: Dok.MO

Gebrakan-gebrakannya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin dan perang dengan para pencuri ikan patut diajukan jembol. Bayangkan, tiap tahun kekayaan laut kita senilai Rp 300 triliun lebih dirampok negara lain. Pantas jika ia dinobatkan sebagai salah satu tokoh berpengaruh di negeri ini.

Gaya kepemimpinan Susi terbilang nekad dan berani.  Soal pencurian ikan, misalnya, dia lantang  berteriak, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di perairan Indonesia telah menyebabkan negara merugi Rp 3.000 triliun.

Susi menjelaskan, jumlah kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia dan memiliki izin sebanyak 1.000 lebih, sementara yang ilegal jumlahnya lima kali lipat. Akibat pencurian ikan, setiap tahunnya negara dirugikan hingga Rp300 triliun. Uang sebesar itu, bisa buat membayar utang luar negeri kita.

Susi mengungkapkan, para cukong pelaku illegal fishing mencoba menyuap Susi dengan uang sebesar Rp5 triliun agar mundur dari kursinya. Hal itu diungkapkan Susi melalui akun twitternya beberapa waktu lalu. “Saya dapat kabar 5T untuk saya walk away. Nilai yg sangat banyak. Saya bangga tarif untuk seorang lulusan SMP begitu mahal,” kicau Susi di akun twitter-nya.

Tentu saja tawaran tersebut langsung dia tolak. Malah, dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-70, dia berencana menenggelamkan 70 kapal ikan asing pencuri ikan di perairan Nusantara.

Kapal yang akan ditenggelamkan tersebut merupakan hasil tangkapan TNI AL, Polair, dan Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sejauh ini ada 92 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani PSDKP KKP. Kasus tersebut terdiri dari 77 kapal yang ditangani KKP, ditambah pelimpahan dari berbagai instansi, seperti Polair, Bea Cukai, dan TNI AL.
Dari 92 kapal tersebut, 36 kapal di antaranya sudah menjalani proses hukum. Sebanyak 13 kapal sudah disita untuk dimusnahkan. Selebihnya masih menunggu kasasi, banding, dan P21 dari Kejaksaan RI.

Di bawah kepemimpinan Susi, produksi ikan yang hanya 14,5 juta ton pada 2014, tahun ini diyakini mampu meningkat menjadi 17,9 juta ton atau naik 23%. Bahkan diproyeksikan, tahun 2019 Indonesia bisa memproduksi 31,3 juta ton. 

Seiring dengan itu, pemerintah perlu juga menggalakkan kampanye pentingnya meningkatkan konsumsi ikan. Sesuai data, angka konsumsi ikan Indonesia masih rendah, baru 30,47 kg/kapita/tahun. Bandingkan dengan Malaysia yang negara kecil itu, tingkat konsumsi ikannya mencapai 55,4 kg/kapita tahun, dan Singapura 37,9 kg/perkapita/tahun. Kenapa bisa begitu? Karena, rakyat Indonesia banyak yang kurang memahami manfaat gizi dan protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan. Selain itu, suplai ikan ke berbagai kawasan Indonesia juga masih rendah. Tak kalah penting, Indonesia masih sangat kekurangan teknologi pengolahan ikan sebagai bentuk penganekaragaman produksi untuk memenuhi selera konsumen.

Tantangan berat Susi lainnya adalah soal komposisi masyarakat perikanan. Dari 13 juta orang yang digolongkan sebagai di sektor kelautan dan perikanan, tercatat sebanyak 51 persen masih beraktivitas di produksi, 38 persen di pemasaran, dan hanya 11 persen di sektor pengolahan. Penguatan sumber daya manusia bagi nelayan dan masyarakat perikanan diharapkan dapat mengubah komposisi tersebut untuk menjadi lebih berpihak pada kegiatan pascaproduksi.

Sekadar informasi, jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan 2,17 juta, atau hanya 0,87 persen tenaga kerja. Ada sekitar 700.000 lebih nelayan yang berstatus bukan sebagai kepala rumah tangga. Sebagian besar tinggal tersebar di 3.216 desa yang terkategori sebagai desa nelayan. Pul

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Naskah: Reza Indrayana, Foto: Dok.MO

Selain mempimpin lembaga tinggi negara yang beranggotakan 560 orang, ia juga dipercaya memimpin Partai Amanat Nasional (PAN), salah satu partai besar di negeri ini. Pantas, jika Zulkifli Hasan adalah salah satu orang berpengaruh di Tanah Air.

Zulkifli adalah orang yang melantik presiden-wakil presiden terpilih pada Pilpres 2014 lalu, di tengah situasi politik yang penuh ketegangan saat itu. Bang Zul, begitu ia biasa disapa, bertekad pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI berjalan lancar dengan dihadiri oleh pasangan lainnya, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Ia berhasil melaksanakan tugasnya itu dengan baik dan pelantikan berlangsung damai.

Sepuluh hari sebelum pelantikan, Jokowi selaku Presiden terpilih telah mengundang para Ketua Lembaga Tinggi Negara, termasuk dirinya selaku Ketua MPR RI, Setya Novanto (Ketua DPR), dan Irman Gusman (Ketua DPD), untuk melakukan silaturahmi dan membahas masa depan bangsa dan Negara lima tahun ke depan. 

Usai pertemuan tersebut, Bang Zul,  menyatakan bahwa agenda pelantikan Jokowi-JK sebagai Presden dan Wakil Presiden harus sukses, karena momen ini akan menjadi wajah Indonesia di mata dunia internasional pada khususnya, dan dimata masyarakat Indonesia sendiri pada umumnya.

Kehadiran pasangan calon presiden/wakil presiden Prabowo Subianto pada upacara pelantikan tersebut mendapat sambutan hangat dari anggota MPR yang sudah terlebih dahulu datang. Dia tampak bersama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan politikus senior Golkar Akbar Tandjung. Itulah kilas balik, andil Bang Zul dalam kehidupan berbangsa bernegara.  

Kematangan berpolitik pria kelahiran Penengahan, Lampung Selatan, 17 Bulan mei 1962, di dunia politik ini didapat dari jabatannya sebagai Ketua Departemen Logistik PAN.

Berlanjut menjadi Sekjen DPP PAN, dan terakhir menjadi Ketua Umum DPP PAN, hingga mengantarkannya menjadi Ketua MPR RI.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia dipercaya sebagai Menteri Kehutanan RI sejak 22 Oktober 2009, menggantikan MS. Kaban.

 
Kedekatannya dengan Ketua Dewan Penasihat PAN, yang juga mantan Ketua MPR RI, Amien Rais diwujudkan dengan menikahkan putri pertamanya Futri Zulya Safitri dengan putra ketiga Amien Rais, Ahmad Mumtaz Rais , yang disaksikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu.

Hingga SMA, masa kecil Zul dihabiskan di Lampung. Kedekatan emosional bapak empat putra/putri ini dengan kampungnya teramat erat. Saban perayaan Idul Fitri, Zul menggelar halal bihalal di rumahnya, Desa Pisang, Penengahan, Lampung Selatan.

Kendati sudah menjadi orang penting di Jakarta, baik selama masa reses legislatif maupun pada saat tertentu ia tidak pernah lupa pulang ke Lampung menyaksikan langsung perkembangan daerahnya. Dari 18 anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung, boleh jadi hanya Zulkifli-lah yang paling sering pulang kampung. Pul

Tokoh Kalimantan Tengah
Agustin Teras Narang

Naskah: Sahrudi Foto: Dok. MO

Namanya tak bisa dilepaskan dari berbagai kemajuan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Selama kepemimpinannya sebagai Gubernur Kalteng, infrastruktur maju pesat, pelayanan publik sangat memuaskan, sektor pendidikan dan kesehatan semakin meningkat, kerukunan hidup beragama makin erat, dan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan.

Di akhir kepemimpinannya, Kalteng memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Satu hal yang selalu diingat rakyat Kalteng tentang sosok Teras Narang adalah kegigihannya dalam memperjuangkan rakyat Kalteng untuk bisa hidup sejahtera. Karena itu, saat periode pertama kepemimpinannya ia lebih memokuskan bagaimana agar rakyatnya tidak terisolir antarsatu daerah dengan daerah lainnya. Dan, kunci untuk membuka keterisolasian itu adalah dengan tersedianya infrastruktur yang memadai.

Ia pun bekerja semaksimal mungkin membangun akses yang seluas-luasnya antara satu kabupaten dengan kabupaten dan antara Kalteng dengan provinsi lain seperti Kalimantan Selatan yang menjadi provinsi tetangga paling strategis. Memang, jauh sebelum kepemimpinan Teras Narang, jalur atau jalan penghubung Kalteng-Kalsel sangat mengkhawatirkan. Semisal jalan antara Palangka Raya dan Pulang Pisau yang menjadi jalur ke Kalsel selalu terendam banjir saat sungai Kahayan meluap dan kontur jalan yang rusak karena berdiri di atas lahan gambut.

Tak menunggu lama,  pembangunan Jalan Layang Tumbang Nusa (JTN) yang menjadi jalan penghubung utama antara Palangka Raya-Banjarmasin segera teralisasikan. Proyek pembangunan yang sangat monumental di era kepemimpinan Teras Narang tersebut, merupakan jalur ekonomi utama yang sangat vital dan harus dipertahankan terus menerus fungsi serta peranannya. Dengan adanya jembatan yang diresmikan oleh Presiden yang ketika itu dijabat Susilo Bambang Yudhoyono, diharapkan tidak ada lagi permasalahan transportasi darat sehingga ekonomi Kalteng bisa meningkat.

Namun Teras tak berhenti dengan pembangunan JTN yang kerap dipelesetkan oleh masyarakat setempat dengan sebutan “Jembatan Teras Narang” ini. Karena masih banyak jembatan dan jalan yang juga telah dibangun dalam masa kepemimpinan Teras. Setidaknya, ada 95 jembatan dengan panjang total 16.163 meter yang telah dinikmati rakyat Kalteng. Ia juga gigih memperjuangkan pembangunan jalur kereta api dari Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya) ke Batanjung (Kabupaten Kapuas) yang tak lama lagi akan terwujud. Sebuah perjuangan untuk memutus keterisolasian Kalteng telah dilakukan Teras Narang.  

Pria bersahaja ini juga telah menjadi tokoh panutan masyarakat Kalteng dalam membangun kerukunan hidup antaragama dan antaretnis.   Dengan heterogenitas agama dan etnis, masyarakat di Bumi Tambun Bungai ini bisa hidup berdampingan. Teras selalu turun ke bawah dan memberikan inspirasi kepada rakyatnya untuk terus menjaga semangat persatuan dan perdamaian dalam pluralisme dengan tetap menjunjung tinggi falsafah “huma betang”.
Terbukti, kehidupan beragama yang sejuk berhail diciptakan selama dua periode kepemimpinannya.

Di penghujung periode kepemimpinannya, Teras Narang juga berhasil menorehkan tinta emas dengan diraihnya opini Wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Prestasi itu bagi Kalteng adalah untuk pertama kalinya setelah sepuluh tahun berupaya mencapai predikat tersebut.

“Akhirnya kerja keras dan penantian kami dalam meraih opini WTP selama 10 tahun dapat terwujud. Saya bersama Wakil Gubernur Achmad Diran tentunya merasa bangga dengan pencapaian ini,” ucapnya seraya berharap, opini WTP ini menjadi semangat bagi Pemprov Kalteng dalam meningkatkan kinerjanya dan dapat mempertahankan peraihan tersebut. Dan, Teras yang mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur Kalteng pada 4 Agustus 2015 ini pun ini telah berhasil menjadi obor yang menerangi sekaligus memberi semangat kepada rakyatnya untuk terus membangun Kalteng! Rud

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

Naskah: Sahrudi Foto: Dok.MO

Terpilihnya kembali Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode kedua, sejatinya sudah menjadi bukti betapa figur pria yang akrab disapa Aher ini adalah sosok berpengaruh bagi warga di tanah Parahyangan saat ini. Keberpengaruhannya tersebut, tentu tak lepas dari keberhasilannya dalam memimpin penataan Jawa Barat sehingga sukses di sejumlah sektor pembangunan.

Di balik sikap tenang dan bersahajanya, ada sikap gigih dalam diri Aher untuk bekerja membangun wilayah yang dipimpinnya selama ini, begitulah sekilas tentang Ahmad Heryawan. Di awal ‘babak’ kedua kepemimpinannya sekarang, ia bertekad untuk lebih meningkatkan kesejahteraan Jawa Barat dengan menjalankan program-program pro rakyat yang digagasnya. Meskipun pada periode pertama menjadi Gubernur, sudah banyak prestasi ia torehkan. Menyimak data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam lima tahun ke belakang, Jawa Barat telah meraih berbagai keberhasilan meski belum mencakup seluruh program. Ambil contoh pembangunan makro di Jawa Barat yang menunjukkan peningkatan. Hal itu ditandai dengan berbagai keberhasilan diantaranya menurunnya angka pengangguran, kemiskinan, dan angka kematian ibu dan bayi.

Di tangan Aher pula dalam lima tahun belakangan ini angka harapan hidup, indeks pembangunan manusia, dan indeks kesehatan warga Jabar menunjukkan peningkatan dengan  laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan hingga 1,8 persen dari sebelumnya yang berada di kisaran 2% lebih. Belum lagi dengan daya beli yang naik tajam dan inflasi yang bisa ditekan. Hal itu tak lepas dari pertumbuhan ekonomi Jabar yang cukup tinggi dengan kenaikan sekitar 6,2 persen per tahun.  Bagaimana dengan keberhasilannya di tingkat mikro? Tak jauh berbeda. Lepas dari masih adanya berbagai hal yang belum tertangani, Aher terbukti mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Lihat saja ruas-ruas jalan di Jawa Barat yang kualitasnya meningkat hingga 97,5% dari sebelumnya yang hanya 86%.

Mantan anggota DPRD DKI ini juga telah menjadi sosok panutan di bidang lingkungan hidup. Belum lama ini bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Ahmad Heryawan mendapat penghargaan di bidang lingkungan yaitu Indonesia Green Award (IGA). Penghargaan ini diserahkan oleh 3 kementerian.

Salah satu hal yang membuat Aher menjadi figur berpengaruh dan inspiratif, tentu tak lepas juga dari kreatifitasnya dalam memotivasi rakyat untuk berbagai hal. Ambil contoh dalam konteks untuk membangun kebersamaan antarwarga, Aher mencanangkan gerakan gotong royong. Tujuannya, untuk mengingatkan rakyat bahwa  dengan pola gotong royong maka semua masalah bisa terselesaikan. Dengan gerakan gotong royong, lanjut Aher, maka beban tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan terbantu secara signifikan. Sebab  tidak semua persoalan bisa diselesaikan oleh pemerintah tanpa kebersamaan dengan masyarakat.

Karena itu, kepada rakyat Jawa Barat, Aher selalu menekankan bahwa gotong royong  bukan hanya saja sebuah slogan. Melainkan, harus diaplikatifkan di masyarakat. Hal-hal yang bisa diselesaikan secara gotong royong, seperti permasalahan jalan lingkungan, irigasi tersier yang mampet atau membangun rumah sederhana.  Aher menilai, gotong-royong sebagai sebagai wujud sifat dasar bangsa Indonesia dan tumbuh sebagai kearifan lokal di Jawa Barat harus dihidupkan kembali ketika semangat gotong royong saat ini sudah jauh memudar karena terkikis  sifat individualistis yang dibawa arus modernisasi. Aher berharap zaman modern tidak boleh menghilangkan sifat dasar dan kearifan lokal yang mewujud melalui gotong-royong. Karena itu, pihaknya menginstruksikan supaya setiap daerah menggairahkan kembali pola hidup gotong royong. Rud

Gubernur Kalimantan Timur
Awang Faroek IshaK

Naskah: Sahrudi Foto: Dok. MO

Kepemimpinan Awang Faroek Ishak sebagai Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) semakin memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat. Hal itu terlihat dari peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang berorientasi pada kebutuhan rakyat semakin terlihat.

Tak heran kalau kemudian Pemprov Kaltim meraih peringkat 3 besar dari 26 provinsi di luar Pulau Jawa dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2013 yang dinilai pada 2014 dan diumumkan April 2015 lalu. Itu artinya, jika dihitung secara nasional maka Kaltim masuk peringkat ketujuh besar dengan status tinggi.  

Prestasi tingkat nasional tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya mampu mencapai di peringkat sembilan. Hal ini diraih Kaltim berdasarkan peningkatkan kinerja beberapa aspek program pembangunan di daerah, mulai dari program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga hingga kesenian serta sektor pariwisata.

Selain tingkat provinsi secara nasional, ternyata beberapa kabupaten/kota Kaltim mampu meraih prestasi yang membanggakan, antara lain Kutai Kartanegara peringkat 10 dengan status sangat tinggi, Berau peringkat 27 dengan status sangat tinggi, terendah Kabupaten Paser diperingkat 129. Sedangkan untuk tingkat kota, Samarinda menempati posisi keenam dengan status sangat tinggi, Balikpapan peringkat 11 dengan status sangat tinggi dan Bontang peringkat 12 sangat tinggi.

Dari prestasi tersebut, maka dapat dinilai bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kaltim sudah baik dan merata di kabupaten/kota. Dengan prestasi tersebut, Pemprov Kaltim meminta agar kabupaten/kota yang belum meraih prestasi yang memuaskan untuk terus meningkatkan kinerjanya, sementara yang telah berhasil diharapkan jangan merasa puas dari hasil tersebut. Misalnya, Paser diperingkat 129 dan Kutai Timur diperingkat 107 dengan status nilai tinggi.

Untuk meningkatkan prestasi tersebut, banyak cara yang dilakukan, contohnya penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan kondisi kinerja di lapangan. Termasuk ketika menyampaikan dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penilaian tersebut semakin baik. Artinya pelaporan tersebut menjadi perhatian pemerintah kabupaten/kota.

Selain memprioritaskan pembangunan untuk rakyat, Awang juga semakin dekat dengan rakyatnya. Hal itu ditunjukkan dengan didirikannya Awang Faroek Institute yang membuka ruang diskusi antara pemimpin dan rakyat melalui forum “Rembuk Rakyat”.

Kedekatannya dengan rakyat dan orientasi kerja yang merakyat itu pula yang membuat tingkat kepuasan masyarakat Kaltim terhadap kinerjanya.

Hal ini terungkap dari hasil survei Indo Barometer yang dilakukan pada minggu ketiga Februari tahun ini. Salah satu lembaga survei terkemuka di Indonesia ini melakukan survei di 10 kabupaten dan kota di Kaltim dengan 1.250 responden menggunakan metode multistage random.

“Sebanyak 74,3 persen penduduk Kaltim menyatakan puas dengan kinerja Gubernur Awang Faroek Ishak dan 23,1 persen yang tidak. Selebihnya, 2,6 persen tidak memberi jawaban,” kata Direktur Indo Barometer, M Qodari saat paparan hasil survei lembaganya, beberapa waktu lalu.

Kepuasan masyarakat terlihat dari ketersediaan fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai mencapai 25,5 persen, tersedianya kesehatan gratis 17,2 persen dan perbaikan infrastruktur mencapai 15,6 persen.

Sedangkan program kerja yang dinilai masih memberikan nilai positif dalam pandangan masyarakat antara lain perbaikan infrastruktur mencapai 29,7 persen, perbaikan jalan yang kurang baik 8,4 persen dan jaringan listrik yang belum memadai 6,8 persen. Rud

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Naskah: Giattri. F.P Foto: Dok. MO

Meski baru ‘separuh jalan’  memimpin Ibu Kota Negara ini,  Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah memberikan banyak perubahan di berbagai bidang, khususnya di sektor pelayanan publik bagi warga DKI  Jakarta. 

Ya, dikatakan separuh jalan karena eksistensinya sebagai Gubernur DKI adalah melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu. Saat itu, Ahok, demikian ia akrab disapa, adalah Wakil Gubernur DKI mendampingi Joko Widodo.

Sejatinya Ahok adalah seorang pengusaha kontraktor di bidang pertambangan timah, namun karena situasi dan kondisi politik saat itu yang kurang berpihak kepada rakyat kecil, ia memilih terjun ke politik. Ihwal keterarikannya terjun ke dunia politik, seperti dikutip ahok.org  tak lain karena nasihat sang ayah yang mengingatkan Ahok dengan sebuah ilustrasi, “jika seseorang ingin membagikan uang 1 milyar kepada rakyat masing-masing 500 ribu rupiah, ini hanya akan cukup dibagi untuk  2000 orang. Tetapi jika uang tersebut digunakan untuk berpolitik, bayangkan jumlah uang di APBD yang bisa dikuasai untuk kepentingan rakyat”.  Ia pun termotivasi.

Bergabung di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) adalah awal mula ia menjalani kehidupan berpolitik dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Selama di DPRD ia berhasil menunjukkan integritasnya dengan menolak ikut dalam praktik KKN, menolak mengambil uang SPPD fiktif, dan menjadi dikenal masyarakat karena ia satu-satunya anggota DPRD yang berani secara langsung dan sering bertemu dengan masyarakat untuk mendengar keluhan mereka sementara anggota DPRD lain lebih sering “mangkir”.

Setelah 7 bulan menjadi DPRD, muncul banyak dukungan dari rakyat yang mendorong Ahok menjadi bupati. Maju sebagai calon Bupati Belitung Timur di tahun 2005, Ahok mempertahankan cara kampanyenya, yaitu dengan mengajar dan melayani langsung rakyat dengan memberikan nomor telepon genggamnya yang juga adalah nomor yang dipakai untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Dengan cara ini ia mampu mengerti dan merasakan langsung situasi dan kebutuhan rakyat. Secara mengejutkan ia berhasil mengantongi suara 37,13 persen dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010.

Dalam pemilu legislatif 2009 ia maju sebagai caleg dari Golkar. Meski awalnya ditempatkan pada nomor urut keempat dalam daftar caleg (padahal di Babel hanya tersedia 3 kursi), ia berhasil mendapatkan suara terbanyak dan memperoleh kursi DPR berkat perubahan sistem pembagian kursi dari nomor urut menjadi suara terbanyak. Lewat kiprahnya di DPR ia menciptakan standar baru bagi anggota-anggota DPR lain dalam anti-korupsi, transparansi dan profesionalisme. Ia bisa dikatakan sebagai pioner dalam pelaporan aktivitas kerja DPR baik dalam proses pembahasan undang-undang maupun dalam berbagai kunjungan kerja.  Ada satu keyakinan Ahok  yakni perubahan di Indonesia bergantung pada apakah individu-individu idealis berani masuk ke politik dan ketika di dalam berani mempertahankan integritasnya. Itulah yang kini tengah dilakukan Ahok. Ia berani dan tegas menegakkan aturan atas dasar kebenaran dan konstitusi.

Dukungan Ahok kepada Jokowi saat memimpin Jakarta telah melahirkan sejumlah langkah strategis untuk warga Jakarta seperti misalnya diluncurkannya Kartu Jakarta Sehat (10 November 2012) dan Kartu Jakarta Pintar (1 Desember 2012). Mereka juga  menandatangani Mou Bersama BPK Untuk mendukung Transparansi & Monitoring APBD DKI. Selain itu sistem Pajak Online juga mulai diterapkan di Jakarta. Dan, demi memunculkan nuansa budaya Betawi, Jokowi menetapkan busana Betawi menjadi seragam resmi PNS DKI Jakarta yang dikenakan pertama kali Rabu 3 Januari lalu. Rud

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Naskah: Giattri. F.P Foto: Dok.MO

Dengan slogan “Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi" , Ganjar Pranowo berhasil melakukan sejumlah langkah strategis mengurangi penyalahgunaan keuangan di provinsi  yang dipimpinnya, Jawa Tengah (Jateng).

Ganjar adalah pribadi yang menarik, muda, cerdas, dan enerjik.   Sosoknya yang ramah, familiar dengan siapa saja tampaknya diterima dengan mudah oleh masyarakat Jateng.

Kiprahnya sebagai gubernur mulai menarik publik Jateng   saat ia memutuskan lebih memilih Kijang Innova sebagai kendaraan dinasnya daripada menggunakan Land Rover. Idenya yang mengusulkan lelang jabatan Sekda dan jabatan penting lain di pemprov, mereformasi birokrasi, dan usulan tentang giant sea wall yang ditolak DPRD Jateng karena berbiaya tinggi.

Setelah dilantik  ia melakukan reformasi birokrasi agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Sistem yang transparan dan akuntabel dalam melakukan reformasi birokrasi mulai dilaksanakan. Meskipun begitu ia  menegaskan tidak akan melakukan mutasi besar-besaran terkait dengan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut.

Tiga hal mendasar  yang akan ia lakukan untuk reformasi birokrasi yakni, pertama mempertahankan pejabat yang baik, jujur, dan berprestasi, kedua memberikan pendidikan pelatihan untuk pegawai yang kurang baik dengan beberapa metode, serta mengganti jajaran yang tidak baik.

Dalam kiprahnya sebagai Gubernur, Ganjar   telah melakukan hal yang tidak jauh berbeda dengan Jokowi saat memimpin Jakarta yakni; mengampanyekan penghematan anggaran, suka  blusukan, apa adanya, dan  ingin melibas  birokrasi yang berbelit-belit.  

Ada kisah menarik terkait Ganjar saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang, saat itu ia memergoki praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi. Kemarahannya pun tak bisa dibendung. ia membanting amplop berisi uang. Tidak hanya satu kernet atau sopir yang kepergok memberikan pungli itu. Mereka menyogok petugas jembatang timbang supaya tidak kena denda lebih besar. Satu persatu kernet dan sopir truk ditanyai Ganjar soal pungli tersebut. Ternyata hal itu sudah seperti “budaya” sejak lama. Nominalnya antara Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu. Padahal denda yang sudah diatur oleh perda berkisar Rp 10 ribu hingga Rp 60 ribu sesuai golongan kendaraan dan jenis pelanggaran.

Petugas yang ditanya Ganjar sempat berbelit-belit. Akhirnya oknum petugas itu jujur dan mengatakan tiap anggota shift memperoleh bagian yang berbeda-beda. Ada yang mencapai Rp 250 ribu dalam semalam. Dalam sidak itu Ganjar juga sempat menelepon kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Jawa Tengah, Urip Sihabudin dan menegurnya. Itulah salah satu contoh mengenai keberanian dan ketegasannya sebagai pemimpin meski banyak contoh lain yang telah diterapkannya.

Dalam konteks membangun kedekatan dengan rakyatnya, ia pun memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti twitter misalnya.

Sehingga tak heran kalau Ganjar Pranowo juga dikenal sebagai Gubernur Twitter-nya Indonesia. Ia benar-benar membuka twitternya untuk sarana komunikasi seluruh warga Jawa Tengah dalam menyampaikan aspirasinya dalam segala bidang terutama Infrastruktur, Pembangunan Daerah, bahkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang belum selesai-selesai.Rud

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno

Naskah: Sahrudi Foto: Dok.MO

Memulihkan semangat rakyat Sumatera Barat (Sumbar) pasca gempa hebat pada 30 September 2009 bukan hal yang mudah. Namun Irwan Prayitno yang saat itu menjabat Gubernur mampu membangkitkan optimisme rakyatnya. Ia menjadi motivator bagi rakyatnya. Dan, kini, perubahan besar Sumatera Barat mulai jelas terlihat.

Sisa gempa hebat yang membuat Sumbar sempat terpuruk merupakan tantangan berat bagi kepemimpinan  Irwan Prayitno kala itu. Betapa tidak saat itu pertumbuhan ekonomi terpuruk hingga 4 persen. Infrastruktur dasar rusak, fasilitas publik, dan rumah masyarakat luluh lantak. Sampai-sampai Irwan Praytino yang ketika itu baru terpilih sebagai Gubernur  harus dilantik di garasi DPRD Sumbar. Saat itu, ia memilih untuk mementingkan segala hal untuk rakyatnya. Ketika bantuan untuk gempa Sumbar mencapai hingga Rp 2,4 triliun, Irwan memprioritaskan bantuan tersebut untuk membangun infrastruktur dan rumah rakyat.  “Kalau saya mau, bisa saja yang dibangun duluan itu kantor gubernur. Tapi, bagi saya, pembangunan rumah masyarakat dan infrastruktur publik jauh lebih urgent dibandingkan membangun kantor pemerintahan,” ujar Irwan Prayitno yang sempat berkantor di rumah dinas.

Kerja kerasnya bersama masyarakat Sumbar membuahkan hasil. Pertumbuhan ekonomi berada di atas nasional meski sangat fluktuatif. Untuk tahun 2014, pembangunan ekonomi Sumbar berada di urutan ketiga dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Walhasil, sejak tahun 2010 sampai 2014, Irwan menegaskan persentase kemiskinan Sumbar terus melandai. Jika di awal kepemimpinannya tingkat kemiskinan mencapai 9,50 persen, pada 2014 tinggal 6,89 persen.

Sementara untuk menekan angka pengangguran, ia berhasil mengajak masyarakat berusaha melalui pola pemberdayaan. Untuk itulah ia menggulirkan gerakan peningkatan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Di antaranya, Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP), Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP), Gerakan Pensejahteraan UMKM (GPUMKM), dan Gerakan Pemberdayaan Fakir Miskin (GPFakin).

Pembangunan infrastruktur baik yang baru maupun peninggalan dari gubernur sebelumnya terus dikebut. “Tahun 2015 ini, barulah kita punya uang untuk membangun. Kalau tahun sebelumnya, uang kita gunakan untuk menyelesaikan pembangunan proyek infrastruktur yang terbengkalai. Pembangunan infrastruktur yang kita bangun itu sudah mengacu pada  Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025,” ucapnya.

Dukungan warga Sumbar dan kegigihannya bekerja menjadikan Sumbar tak hanya maju dalam pembangunan proyek infrastruktur. Namun, juga maju dalam pembangunan manusia. Itu tampak dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2010, IPM Sumbar 73,78, 2011 sebesar 74,28, 2012 sebesar 74,70, 2013 sebesar 75,01 dan 2014  sebesar 75,01. Indikatornya dapat dilihat dengan banyaknya pelajar Sumbar yang diterima perguruan tinggi.

Hal itu diperkuat  data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar yang mencatat indeks tendensi konsumen di daerah itu pada triwulan II 2015 mengalami kenaikan dan berada pada angka 101,07. Artinya kondisi ekonomi konsumen di Sumatera Barat meningkat dan lebih optimistis dari triwulan sebelumnya. Indeks tendensi konsumen adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan BPS melalui survei tendensi konsumen yang menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan. Peningkatan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan III-2015 diperkirakan terjadi karena adanya peningkatan pendapatan rumah tangga mendatang dan rencana pembelian barang tahan lama. Rud

Bupati Bantaeng Muhammad Nurdin Abdullah

Naskah: Sahrudi Foto: Dok.MO

Kepemimpinan Muhammad Nurdin Abdullah sebagai Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan telah berhasil mengalihkan perhatian tak hanya warga Bantaeng dan Sulawesi Selatan saja, tapi juga nasional bahkan internasional. Banyak yang terkejut karena Bantaeng kini telah berubah drastis dari daerah yang “tidak ada apa-apanya” menjadi wilayah yang sukses meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyatnya.

Tak berlebihan memang jika Nurdin dianggap sebagai ikon pemimpin yang mampu  menggerakkan perekonomian dan potensi daerahnya. Betapa tidak, ia mampu mengubah kabupaten tertua di Sulawesi Selatan yang menjadi pusat pemerintahan Belanda dan pusat perdagangan tempo dulu itu dalam waktu relatif singkat. Tercatat, sebelum dirinya menjabat bupati tahun 2008, Bantaeng termasuk 199 daerah tertinggal di Indonesia dengan infrastruktur dan layanan kesehatan yang buruk dan pertumbuhan ekonomi hanya 4,7 persen dan kini melesat cepat menjadi 9,2 persen.

Di awal kepemimpinannya dan dengan dana APBD yang terbatas, Nurdin berhasil menerapkan sejumlah strategi untuk membangun daerah yang memiliki luas 395,83 Km, itu antara lain dengan menjaring kerjasama dalam dan luar negeri.  Di bidang kesehatan misalnya, ia berhasil menciptakan layanan kesehatan 24 jam ‘mobil ambulans’ dengan armada ambulan hasil hibah dari pemerintah Jepang. Sehingga, ketika ada masyarakat sakit, maka dokter yang siaga  24 jam bisa langsung ditelepon di nomor  113 dan semuanya dilayani gratis dengan ambulans berfasilitas lengkap dan canggih yang bahkan bisa melakukan operasi dan pelayanan persalinan bagi ibu melahirkan. Walhasil, target menekan angka kematian ibu menjadi nol persen di Kabupaten Bantaeng berhasil terealisasikan. Sektor pertanian, pun tak kalah berkembangnya karena pertanian merupakan sektor paling strategis. Tercatat sekitar 74% penduduk Kabupaten Bantaeng bekerja di sektor ini. Sebagai orang berlatar belakang pertanian, ia ingin meningkatkan kesejahteraan petani dengan pola yang unik misalnya jika dulu petani jagung menanam jagung dan menjual jagung, sekarang petani jagung tak hanya menjual jagung, tapi juga benihnya. Sehingga mampu mendongkrak penghasilan petani menjadi berlipat-lipat.

Karena itu, pencapaian pembangunan sektor pertanian yang maksimal telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yakni mencapai 9,1%. Itu dibarengi dengan peningkatan income per kapita masyarakat yang mencapai Rp18 juta. Begitu pula tabungan masyarakat di bank telah mencapai Rp803 miliar lebih, dari sekitar Rp178 miliar pada periode sebelumnya. DI sisi lain, Bantaeng mampu menjaga ketahanan pangan bahkan bisa surplus pangan hingga 21 persen. Daerah ini pun tumbuh dengan berbagai industri pengolahan hasil pertanian dan sukses merintis pengolahan hasil pangan sekaligus pengepakannya. Hasil-hasilnya pun kini sudah diekspor ke berbagai negara, khususnya Jepang dan Cina. Selain itu, industri pengalengan hasil laut pun berkembang di daerah ini.

Meski bukan daerah yang kaya dengan sumberdaya alam, Nurdin mampu menggerakkan pembangunan industri di sektor pertambangan antara lain dengan pembangunan smelter untuk mengolah bijih nikel yang bahan bakunya diharapkan datang dari wilayah pertambangan di kawasan Indonesia timur. Bahkan, Bantaeng siap menjadi kawasan ekonomi khusus smelter.

Dengan perubahan dan pembangunan yang terus bergerak itu, tak mengherankan jika banyak daerah yang berkaca pada daerah ini. Banteng menjadi “laboratorium” pilihan 104 kabupaten kota di Indonesia yang melakukan studi banding di daerah itu selama tahun 2014 mengingat saat ini Bantaeng telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Selatan.

Kesuksesan Nurdin membangun Bantaeng mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan baik dalam maupun luar negeri. Konsul Jenderal Amerika Serikat Joaquin Monserrate bahkan menyempatkan diri ke Bantaeng pada akhir 2014 lalu untuk melihat langsung pertumbuhan ekonomi dan layanan kesehatan di daerah ini. Rud

Tokoh Kutai Kartanegara Rita Widyasari

Naskah: Sahrudi Foto: Dok.MO

Di penghujung periode pertama kepemimpinannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim), Rita Widyasari berhasil melahirkan berbagai kemajuan di berbagai bidang seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kini, Kukar telah menjelma menjadi kota modern yang mampu menyejahterakan rakyatnya.

Berawal dari misi “Gerbang Raja” alias Gerakan Membangun Rakyat Sejahtera yang diusungnya saat menjadi Bupati Kukar ternyata sangat efektif dalam memotivasi pimpinan dan masyarakat Kukar untuk berlomba membangun kesejahteraan dan kesehatan.

Ambil contoh program kesehatan bagi masyarakat, Kukar sudah membangun sedikitnya dua rumah sakit rakyat yang bertaraf internasional dengan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa kelas.

Ketika masih menjabat Bupati, Rita memang memiliki konsep ‘DaYaKu Raja’ yang merupakan kepanjangan dari ‘Dasar Pelayananku Kaulah Raja’ yang menitikberatkan kepada upaya pemenuhan pelayanan kesehatan untuk rakyat. “Jadi, semua orang harus diberikan pelayanan seperti raja. Karena itu saya membangun rumah sakit  tanpa kelas dengan fasilitas mirip kelas 1 dan itu sekarang sudah ada,” ungkap Rita seraya menambahkan bahwa di kabupatennya juga ada  15 Puskesmas lainnya yang sudah mendapatkan ISO karena ia mewajibkan rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Kukar semuanya harus sudah mendapat ISO, sehingga dari segi pelayanan semua terstruktur dalam pelayanan bagi masyarakat. Sementara rakyat Kukar juga dijamin kesehatannya dengan program Jamkesda yang  mengcover semua orang ber KTP Kukar.  Sedikitnya sudah 60 miliar rupiah dana yang ia kucurkan saat menjabat Bupati untuk mengcover semua masyarakat. “Sekarang kan sudah ada aturan dari pusat harus menggunakan BPJS. Cuma ini case-nya adalah agar bisa mengobati orang sampai sembuh, misalnya orang yang bersangkutan sakit dan tidak bisa ditangani, maka kami melakukan rekomendasi itu untuk mengcover agar dirawat tidak hanya di RS  di Kabupaten Kukar,” jelas Rita. Untuk itu Pemkab Kukar bekerjasama dengan RS yang ada di Jakarta dan Surabaya.  

Kebijakan perempuan yang akrab disapa Bunda RW ini juga mendapat apresiasi dari rakyat ketika menerapkan program 'satu guru satu laptop' untuk meningkatkan kualitas para pendidik.  Bagi warga yang rumahnya tidak layak huni, Rita pun melakukan program bedah rumah. "Sekitar 2400 rumah rakyat sudah kami bedah agar layak huni," tegasnya.

Kaum perempuan Kukar juga semakin membanggakan Rita ketika ia menelurkan kebijakan program bantuan usaha kepada para ibu sebesar 25 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Di sektor kepariwisataan, "tangan dingin" Rita juga mampu mengemas event-event internasional di Kukar, sehingga dalam tempo singkat kabupaten ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan hingga 3 kali lipat dari sebelumnya.

Kepeduliannya kepada pembangunan keluarga sejahtera di Kukar juga ia lakukan dengan terus menekan angka kematian ibu hamil dan kesehatan anak. Karena ia yakin  keluarga mempunyai peranan yang penting dalam membangun peradaban bangsa dan bangsa yang kuat lahir dari keluarga yang kuat dan sejahtera. Kegigihannya meningkatkan kesejahteraan keluarga rakyatnya selama kepemimpinan periode pertama itu, membuat Rita dinobatkan sebagai penerima penghargaan Satyalancana Wira Karya (SWK) dari Presiden RI Joko Widodo pada  Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXII Tahun 2015.  Satyalancana Wira Karya adalah penghargaan tertinggi dari Negara untuk Bidang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang diberikan kepada mereka yang sangat menonjol dalam komitmen dan kepemimpinan serta dukungan dharma baktinya kepada nusa dan bangsa sehingga dapat dijadikan suri tauladan bagi orang lain. Rud

Gubernur Jawa Timur Soekarwo

Naskah: Sahrudi Foto: Dok.MO

Puluhan tahun malang melintang di dunia birokrasi menjadikan Soekarwo sangat begitu dikenal oleh rakyat Jawa Timur (Jatim) yang kemudian memilihnya sebagai Gubernur hingga dua periode. Kepemimpinannya yang familiar dengan beragam keberhasilannya di berbagai sektor, membuat ia hadir sebagai ikon sekaligus inspirator bagi warganya untuk membangun Jatim.

“Sosok pemimpin daerah yang menguasai birokrasi”, begitu penilaian yang disematkan banyak kalangan kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Karena pria yang akrab disapa Pakde Karwo, ini memang merupakan birokrat murni dari bawah yang sukses jadi kepala daerah hingga dua periode.  

Sejak dilantik oleh Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto pada 12 Februari 2009, lalu dilanjutkan pelantikan periode kedua oleh Mendagri Gamawan Fauzi pada 12 Februari 2014, Soekarwo diakui sangat menguasai roda pemerintahan. Dengan tipikal kepemimpinannya yang khas, Pakde Karwo bahkan pernah digadang-gadang menjadi calon Presiden RI pada pemilihan Presiden 2014 lalu.

Hal yang membuat ia dibanggakan oleh rakyatnya antara lain karena ia memiliki program ekonomi yang berpihak pada rakyat dengan tidak hanya berteori, melainkan praktik langsung di lapangan. Misalnya ketika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengimbau  aparat memberikan contoh dalam soal konsumsi makanan tradisional, Pakde Karwo sudah menerapkan itu jauh sebelumnya bahkan sejak periode pertama kepemimpinannya. Bahkan ia mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jawa Timur.

Di sisi lain, partisipasi rakyat dalam mendukung program pemerintah Provinsi Jatim ini juga karena kemampuan komunikasi kerakyatan Pakde Karwo yang selalu mengedepankan musyawarah mufakat sebelum memutuskan serta mengambil sebuah kebijakan.

Ia juga tidak membeda-bedakan rakyat berdasarkan politik, agama dan suku. Meski menjadi ketua DPD Partai Demokrat, namun selama ini Soekarwo tidak pernah mementingkan kepentingan partainya. Ini dibuktikan dengan dirangkulnya semua partai di Jawa Timur dan hasilnya partai politik di parlemen tingkat satu tidak ada yang saling gontok-gontokan dan semua bersinergi dengan pemerintah provinsi. Bahkan kerentanan kerusuhan juga nyaris tidak tampak selama Pakde Karwo memimpin, baik isu sosial, organisasi hingga pemilihan umum kepala daerah. Tak heran kalau berbagai penghargaan atas keberhasilannya selama memimpin Jatim ditujukan kepadanya.

Ketenangan Jatim dan pembangunan infrastruktur yang luar biasa dalam kepemimpinan Soekarwo inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi Jatim semakin melesat dan kalangan pengusaha pun terpikat untuk meningkatkan investasinya. Hasilnya, PDRB Jatim di era kepemimpinannya mencapai Rp 1.136,33 triliun. Akibatnya, kontribusi PDRB Jatim terhadap nasional juga cukup besar, mencapai 15,17%. Dalam 4 tahun terakhir, nilai PDRB Jatim meningkat hampir 2 kali lipat. Daya saing Jatim terhadap ekonomi nasional juga yang paling besar kedua setelah DKI Jakarta. Kekuatan daya saing ini diukur dengan 91 indikator yang dikelompokkan dalam empat aspek antara lain stabilitas makroekonomi, peranan pemerintah dan institusi, kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja, serta yang terakhir kualitas hidup masyarakatnya dan pengembangan infrastruktur.  Dari sisi pertumbuhan ekonomi Jatim juga terus melesat mengungguli nasional. Hingga akhir Triwulan III/2014, pertumbuhan ekonomi Jatim tercatat mencapai 6,02%. Rud

Walikota Surabaya Tri Rismaharini

Naskah: Giattri. F.P Foto: Dok. MO

Awal Februari tahun ini menjadi momentum prestisius bagi seorang Tri Rismaharini. Karena, kepemimpinannya sebagai  Wali Kota Surabaya, Jawa Timur,  diakui dunia dan ia dinobatkan menjadi wali kota terbaik ketiga se-jagad oleh World Mayor Prize (WMP).

Satu hal yang membuat ia begitu dikagumi dunia adalah karena sukses mempromosikan  kebijakan sosial ekonomi, dan lingkungan di kota terbesar kedua di Indonesia ini.

Kebijakannya menata taman di Surabaya, sangat diapresiasi oleh WMP.  Sebagai contoh adalah Taman Bungkul yang awalnya tak pantas disebut taman disulap olehnya menjadi taman yang indah dan tempat rekreasi gratis untuk warga Surabaya.

Taman Bungkul juga telah diakui dunia dengan sebagai taman terbesar se-Asia Tenggara. Selain taman Bungkul, taman –taman di Surabaya yang awalnya sudah tak terurus juga disulap oleh Risma menjadi taman yang indah. Surabaya juga menjadi kota terbersih se Indonesia dengan menyabet gelar Piala Adipura tiga kali berturut-turut dari tahun 2011, 2012, dan 2013.

Selain itu, ia juga mempunyai andil yang sangat besar dalam pembangunan  pedestrian bagi pejalan kaki dengan konsep modern di sepanjang jalan Basuki Rahmat yang kemudian dilanjutkan hingga jalan Tunjungan, Blauran, dan Panglima Sudirman.

Yang tak kalah menarik dari sosok Risma adalah sikapnya yang tak gentar akan ancaman dalam menata kota Surabaya, sikap tersebut tercermin ketika ia berjuang untuk menutup beberapa lokalisasi di kawasan Surabaya. Ia sadar ketika akan melakukan hal tersebut akan sangat beresiko, mengingat kawasan prostitusi mempunyai backing yang kuat dari berbagai oknum aparat sampai dengan preman setempat. Namun dengan semangat ingin mewujudkan kota Surabaya yang bersih dan terhindar dari penyakit masyarakat, ia dengan mantap menutup kawasan-kawasan prostitusi di kota Surabaya. Salah satunya adalah penutupan Gang Dolly.

Satu lagi yang patut dicontoh dari Risma sebagai  Kepala Daerah dalam menjalankan Roda Pemerintahannya, ia tidak lagi menggunakan berlembar-lembar kertas untuk  menetapkan kebijakan proyek pembangunan lantaran semua prosedur dengan  sistem online. Maksudnya agar  lebih mudah mengontrol pengeluaran dinas. Sistem ini diterapkan pada seluruh sektor. Mulai dari kesehatan, pendidikan, perbaikan jalan, pajak, sampai kenaikan pangkat pegawai. Sistem elektronik ini digunakan oleh Pemkot Surabaya untuk mencegah tindakan suap dan korupsi yang bisa saja dilakukan oleh stafnya.

Atas berbagai prestasi yang diraih oleh Risma dalam menata kota Surabaya, ia diganjar berbagai macam penghargaan, antara lain pada tahun 2012 yang  lalu Tri Rismaharini mampu membawa Surabaya menjadi kota  berpartisipasi terbaik  se-Asia Pasifik versi Citynet  atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi masyarakat Surabaya dalam mengelola lingkungan Hidup.

Penghargaan tingkat Asia Pasifik berikutnya adalah Future Government Awards 2013, Kota Surabaya menyabet 2 kategori sekaligus yaitu data center dan inklusi digital dengan menyisihkan 800 kota di seluruh Asia-Pasifik. Di bawah kepemimpinannya Kota Surabaya berhasil mendorong masyarakat Kota  untuk menghasilkan produk  dari tanaman bakau, misalnya  bakau batik, sirup dan produk makanan bakau lainnya.

Februari 2014 lalu, ia dianugerahi sebagai Mayor of the Month atau wali kota terbaik. Dan yang teranyar, tepatnya april 2014, Kota Surabaya menyabet penghargaan Socrates Award kategori Future City dari European Business Assembly (EBA).

Jerih payah Risma dalam menata kota Surabaya semata dilakoninya sebagai wujud kecintaannya kepada kota tersebut beserta masyarakatnya. Hal itu membuatnya selalu mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat Surabaya sebagai Wali Kota yang Tegas, tanpa Kompromi, namun tetap mencintai rakyatnya. Rud

Politisi Senior Golkar Akbar Tanjung

Naskah: Arif Rahman Hakim, Foto: Dok. MO

Meski bukan pengurus inti di Partai Golkar, Akbar Tanjung masih memiliki pengaruh besar partai berlambang pohon beringin itu. Akbar dapat diterima di dua kubu yang bertikai, yakni kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu Agung Laksono. Ia menjadi penengah dalam konflik Golkar walaupun belum 100 persen berhasil.

Duet Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang didukung PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang diusung Gerindra, Golkar, PKS, dan PPP dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tanggal 9 Juli 2014. Parpol pendukung  Jokowi-JK tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), sedangkan parpol pengusung Prabowo - Hatta terhimpun dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Pasca kekalahan Prabowo – Hatta, Golkar terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu ARB atau Ical dan kubu Agung Laksono. ARB kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Golkar periode 2014-2019 dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Nusa Dua, Bali, 30 November - 3 Desember 2014.

Tim Penyelamat Partai Golkar yang dipelopori Agung Laksono tak mengakui Munas Bali. Agung dan kawan-kawan menyelenggarakan Munas IX Golkar tandingan di Hotel Mercure, Jakarta, 6-8 Desember 2014. Hasilnya, Agung terpilih sebagai ketua umum. Namun, kubu ARB menolak mengakui Munas Jakarta.

Dualisme kepengurusan Golkar ini selanjutnya bergulir ke pengadilan. Dalam situasi seperti ini politisi senior Akbar Tanjung mencoba mendamaikan dua kubu. Ketua Dewan Pertimbangan Golkar versi kubu ARB ini dapat diterima oleh dua kubu.

Sampai saat ini upayanya mendamaikan kubu ARB dan Agung belum berhasil 100 persen, tetapi dia optimis Golkar akan bersatu kembali. Akbar tak mau kemelut di tubuh Golkar terus berlangsung, sebab dapat merugikan Golkar dalam Pilkada serentak pada Desember 2015 dan Pemilu 2019.

Pria yang pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olah Raga (1983-1988), Menteri Perumahan Rakyat (1988-1993), Menteri Lingkungan Hidup (1998), dan Menteri Sekretaris Negara (1999), dan Ketua DPR (1999-2004) di era Orde Baru (Orba) ini adalah penyelamat Golkar.

Akbar kader Golkar sejak 1977. Ia pernah menjadi anggota DPR periode 1977 – 1982. Kamis, 21 Mei 1998 Orba yang identik dengan Golkar tumbang seiring terjungkalnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya karena gerakan reformasi.

Pada Juli 1998 digelar Munaslub Golkar, dan Akbar terpilih menjadi ketua umum Golkar periode 1998-2003. Ia mengalahkan Edy Sudrajat. Setelah tumbangnya Orba, muncul gerakan anti Golkar. Di sejumlah daerah kantor Golkar dibakar, dan kader-kader Golkar dianiaya. Tanpa gentar Akbar berkeliling ke berbagai daerah untuk memberi semangat pada kader-kader Golkar.

Berkat kepiawaian Akbar, Golkar terselamatkan. Sebelumnya banyak pengamat yang memprediksikan Golkar ‘habis’ pada Pemilu 1999. Ternyata ramalan itu meleset. Pada Pemilu 1999 yang merupakan pemilu di era reformasi dan diikuti 48 parpol, Golkar meraih suara terbesar kedua setelah PDI-P.

Seandainya saat itu yang menjadi ketua umum Golkar bukan Akbar Tanjung, tampaknya sulit Golkar meraih suara signifikan. Sebelumnya dalam enam kali pemilu di era Orde Baru, yakni Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997 Golkar selalu muncul sebagai juara.

Kekalahan Golkar pada Pemilu 1999 memacu Akbar untuk bekerja ekstra keras. Dan usahanya membuahkan hasil yang menggembirakan. Akbar berhasil mengembalikan kejayaan Golkar, di mana pada Pemilu 2004 Golkar menjadi juara. Pul

Pendiri PAN Amien Rais

Naskah: Arif Rahman Hakim, Foto: Dok. MO

Amien Rais masih memiliki pengaruh kuat di partai yang didirikannya, Partai Amanat Nasional (PAN). Walaupun tidak duduk sebagai pengurus inti, pemikirannya mewarnai berbagai kebijakan PAN. Dan langkah-langkah strategis yang dilakukan PAN ikut mempengaruhi percaturan politik nasional.

Dia dijuluki tokoh reformasi. Di era pemerintahan Orde Baru (Orba) yang represif Amien Rais berani melawan Presiden Soeharto. Amien yang saat itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah  mampu menggerakkan jutaan massa berunjuk rasa menuntut Soeharto mundur karena terlalu lama berkuasa dan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Begitu kuatnya gerakan reformasi yang dimotori Amien sehingga membuat Soeharto tak berdaya.

Akhirnya Jenderal Besar yang berkuasa selama 32 tahun itu mengundurkan diri pada Kamis, 21 Mei 1998.

Soeharto digantikan oleh BJ Habibie yang sebelumnya menjadi Wakil Presiden. Habibie melakukan reformasi di bidang politik, antara lain memperbolehkan berdirinya partai politik baru. Gayung pun bersambut.  Di era reformasi itu bermunculan banyak partai. Amien mendeklarasikan PAN pada 23 Agustus 1998 dan menjadi Ketua Umumnya.

Pada Pemilu 1999 perolehan suara PAN kurang memuaskan, yakni hanya memperoleh 7,4% suara atau 34 kursi di DPR dan menempati peringkat kelima. Namun, Amien masih mampu bermain cantik dengan berhasil menjadi Ketua MPR. Posisinya tersebut membuat peran Amien begitu besar dalam perjalanan politik Indonesia saat itu.

Tahun 2004 Amien maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) yang pertama kali langsung dipilih oleh rakyat. Ia berpasangan dengan tokoh Golkar Siswono Yudhohusodo. Namun kalah melawan duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Jusuf Kalla (JK). Kendati demikian Amien berhasil mengantarkan beberapa kader  PAN menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

Tahun 2005 terjadi regenerasi di tubuh PAN. Dalam Kongres PAN tahun 2005 terdapat dua calon ketua umum, yakni Soetrisno Bachir dan Fuad Bawazier. Amien Rais mendukung Soetrisno dan aktif berkampanye ke berbagai daerah untuk memenangkan Soetrisno. Dan hasilnya Soetrisno terpilih menjadi Ketua Umum PAN periode 2005 – 2010.

Selanjutnya Kongres PAN tahun 2010  diikuti dua calon ketua umum, yakni Hatta Rajasa dan Drajat Wibowo. Hatta yang mendapat dukungan dari Amien tampil sebagai pemenang. Hatta menjadi Ketua Umum PAN periode 2010 – 2015.

Kongres PAN 2015 lebih menarik lagi. Hatta maju lagi sebagai calon ketua umum, dan berhadapan dengan Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan. Zulkifli yang juga Ketua MPR sukses menaklukkan Hatta, dan memimpin PAN periode 2015 – 2020.

Penasihat PAN ini memang masih memiliki pengaruh besar di partainya. Pemikirannya yang cerdas dan kritis dijadikan rujukan oleh kader-kader PAN yang tersebar di lembaga eksekutif, dan yudikatif.

Dalam Pilpres 2014 terdapat dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Golkar yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengusung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Sementara itu PDI-P, NasDem, PKB, Hanura, dan PKPI yang terhimpun dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendukung Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK). Amien tampil sebagai jurkam KMP.  Dengan gayanya yang khas ia melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah kubu Jokowi – JK. Perjuangannya tak membuahkan hasil yang memuaskan. Jokowi – JK memenangkan Pilpres. KMP lalu mengambil sikap sebagai oposisi.

Berbagai pemikiran Amien yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi sering diikuti oleh partai-partai yang tergabung dalam KMP. Dan apa yang disuarakannya itu ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh  pemerintah. Rud

Tokoh PKS Anis Matta

Naskah: Arif Rahman Hakim Foto: Dok. MO

Nama Anis Matta tak lagi asing bagi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan dunia politik nasional.  Dialah orator ulung PKS yang mampu membuat kader-kader PKS menangis saat pertama kali pidato sebagai Presiden PKS.

Kapasitasnya sebagai pemimpin muda memang tak diragukan lagi. Ia hadir memimpin PKS ketika partai itu tengah dilanda ‘badai’ dengan dijeratnya Presiden  PKS, Luthfi Hasan Ishaq  dalam kasus korupsi. Keberaniannyalah yang hadir saat ia meneriakan kepada publik  adanya konspirasi besar yang tengah dihadapi PKS dalam kasus tersebut.

Saat itulah ia tampil dan memotivasi kepada seluruh kadernya untuk tidak putus asa dan  menegaskan bahwa gerakan PKS tidak bisa dihancurkan. “Insya Allah ini akan menjadi hentakan sejarah yang membangunkan macan tidur PKS. Saya yakin Allah SWT mengirimkan sebuah isyarat kepada kita semua bahwa ini semuanya adalah momentum perbaikan diri dan kebangkitan PKS,” ujar Anis.

Tidak hanya kaum perempuan yang menangis mendengar pidato Anis Matta yang berapi-api itu. Sejumlah kader pria juga tampak menitikkan air mata, seperti Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera. Ia pun tak kuasa menahan tangisnya manakala Anis mengajak kader PKS untuk mulai bekerja keras.

Kiprahnya di dunia politik di awali saat Anis Matta yang kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 7 Desember 1968, terpilih menjadi anggota DPR pada Pemilu 2004. Ia berhasil mempertahankan kursinya di DPR pada Pemilu 2009, dan menjadi Wakil Ketua DPR. Ia kemudian mengundurkan diri dari DPR karena dilantik menjadi Presiden PKS pada 1 Februari 2013.

Selain sebagai politisi, Anis juga populer sebagai penulis buku-buku politik dan dakwah. Dan tulisan-tulisannya banyak menjadi rujukan di kalangan aktivis dakwah kampus.

Anis menikah dengan Anaway Irianty Mansyur dan dikaruniai sembilan anak. Kemudian dia menikahi Szilvia Fabula, seorang mualaf asal Hungaria Mei 2006, dan dikaruniai seorang anak.

 Ia kini mendapatkan tugas berat untuk menjaga marwah sekaligus kekuatan PKS sebagai partai politik Islam setelah sebelumnya PKS tampil cukup fenomenal pada Pemilu 2004 dengan memperoleh 8.325.020 suara atau  sekitar 7.34% dari total perolehan suara nasional. PKS berhasil mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak. Pada Pemilu 2009 perolehan suara PKS meningkat menjadi 8.204.946 suara atau 7,88% dari total perolehan suara nasional dan mendapat 57 kursi di DPR.

Sejumlah kalangan menilai Anis berhasil memimpin salah satu partai berbasis Islam tersebut pasca digoncang isu korupsi mantan Presidennya, Luthfi Hasan Ishaq (LHI). Keberhasilan Anis itu bisa dikaitkan dengan Pileg 2014. Saat itu jumlah pemilih PKS terjadi peningkatan. Namun, jumlah kursi partai di DPR menurun.

Anis juga merupakan politisi yang berani memberikan contoh yang baik di dunia politik dengan  mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS. Pengunduran dirinya itu karena menyadari ada tugas berat yang harus diembannya. “Saya sadar akan lakukan tugas besar, maka di dalam proses ini saya tidak ingin terganggu sehingga tugas saya tidak tercapai,” kata Anis yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS.

Per 10 Agustus 2015, Anis dipercaya sebagai Ketua Badan Kerjasama Internasional PKS. Pul

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Megawati Soekarnoputri

Naskah: Arif Rahman Hakim Foto: Dok. MO

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri memiliki kharisma yang kuat. Ia sukses mengantarkan PDI-P menjadi partai besar. Lewat partainya, Megawati berhasil menjadi presiden. Ia juga berhasil mengantarkan seorang kadernya, Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI ke-7.

Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri, itu nama lengkap Presiden RI ke-5 yang lebih populer dengan nama Megawati Soekarnoputri ini. Ia sangat dicintai dan dihormati oleh kader-kader PDI-P. Hal ini terbukti ia dipercaya menjadi Ketua Umum sejak partai ini dideklarasikan tahun 1999 hingga kini. Megawati adalah simbol pemersatu di PDI-P.  

Megawati tak hanya mewarisi kharisma ayahnya, Presiden pertama RI Ir. Sukarno, tetapi juga menjadi simbol perjuangan. Jika Sukarno menjadi simbol perjuangan gigih melawan penjajah, Belanda dan Jepang, sekaligus bersama Mohammad Hatta menjadi proklamator Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, maka Mega menjadi simbol perjuangan melawan tindakan represif pemerintahan rezim Orde Baru (Orba).

Mega terjun ke dunia politik dan  bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tahun 1987. Pada masa pemerintahan Orba hanya terdapat tiga partai, yakni Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PDI. Golkar mesin utama Orba.

Partai beringin ini didirikan oleh Presiden Soeharto. Jenderal Besar ini juga duduk sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar. Oleh karena itu, Orba identik dengan Golkar dan Soeharto. Dalam enam kali pemilu di era Orba, yakni Pemilu 1971, Pemilu 1977,  Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997, Golkar selalu keluar sebagai pemenang. Sedangkan PPP dan PDI harus puas menduduki peringkat kedua dan ketiga.

Pada Pemilu 1987 Megawati terpilih menjadi anggota DPR. Selanjutnya ia kembali menjadi anggota DPR pada Pemilu 1992. Popularitasnya semakin melejit ketika Megawati terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, 2-6 Desember 1993.

Terpilihnya Mega menjadi ketua umum PDI membuat pemerintah seperti kebakaran jengggot. Pemerintah jelas tidak senang, karena Mega menjadi ancaman bagi Golkar. Pemerintah khawatir PDI akan menjadi pemenang pada Pemilu 1997 dan Mega menjadi calon presiden dalam Sidang Umum MPR 1998. Pemerintah semakin gerah ketika pada akhir 1995 beredar formulir pencalonan Megawati sebagai presiden di kalangan anggota Fraksi PDI DPR.

Pemerintah berhasil menggulingkan Megawati pada tahun 1996. Pemerintah mendukung digelarnya kongres PDI tandingan di Asrama Haji Pangkalan Mansyur, Medan, 20-22 Juni 1996. Dalam kongres itu Soerjadi yang direstui pemerintah terpilih menjadi ketua umum. Padahal sebelumnya pemerintah tak mengakui Soerjadi ketika terpilih menjadi ketua umum dalam Kongres IV PDI di Medan tanggal 21-25 Juli 1993.

Megawati tak mau mengakui Soerjadi. Megawati menganggap dirinya Ketua Umum PDI yang sah. Para pendukungnya menduduki kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro 58 Jakarta Pusat. Sabtu pagi, 27 Juli 1996, kantor PDI diserbu massa yang dibantu aparat keamanan. Setelah jatuhnya Soeharto pada Kamis, 21 Mei 1998, banyak bermunculan partai-partai baru. Megawati mendeklarasikan PDI-P di Stadion Utama Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 14 Februari 1999. Dan PDI-P keluar sebagai pemenang Pemilu 1999.  

Pada Pemilu 2004 PDI-P menduduki peringkat kedua. Pada Pemilu 2009 PDI-P menempati posisi ketiga. Dan pada Pemilu 2014 PDI-P tampil sebagai jawara, sekaligus sukses mengantarkan Jokowi menjadi Presiden RI periode 2014-2019. Pul

Ketua Umum DPP Partai Gerindra
Prabowo Subianto

Naskah: Arif Rahman Hakim, Foto: Dok. MO

Pengaruh Prabowo Subianto dalam dunia perpolitikan di Indonesia tak diragukan lagi. Meski kalah dalam 2014, Prabowo adalah pemimpin Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai parlemen dan bersikap kritis terhadap pemerintah. KMP berperanan besar menyetujui atau menolak berbagai kebijakan pemerintah.

Ambisi Prabowo untuk menjadi Presiden RI dalam Pilpres 2014 kandas. Prabowo yang menggandeng Hatta Rajasa sebagai cawapres kalah melawan duet Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK). Sebelumnya pada Pilpres 2009 Prabowo selaku cawapres yang mendampingi Megawati Soekarnoputri takluk berhadapan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono.

Meski gagal menjadi RI-1, mantan Pangkostrad ini berjiwa besar.  Prabowo tetap menjalin komunikasi dengan Presiden Jokowi. Dan bahkan dalam beberapa kali pertemuan mereka bercanda, seakan-akan melupakan mereka pernah bersaing dalam perebutan kursi RI-1.  Selain itu Prabowo mengajak masyarakat mendukung pemerintahan Jokowi. Sikap Prabowo itu patut diacungi jempol, karena tidak semua orang yang kalah dalam kompetisi apapun bisa bersikap seperti itu.

Jauh sebelum berlaga di Pilpres 2009 dan 2014 Prabowo pernah mengikuti konvensi capres Partai Golkar pada 2013. Prabowo tersisih dalam konvensi capres tersebut.  Saat itu pemenangnya adalah Wiranto. Dan Golkar pun secara resmi mengusung Wiranto yang berpasangan dengan Shalahuddin Wahid sebagai capres dan cawapres dalam Pilpres 2004.

Tanggal 6 Februari 2008 jenderal bintang tiga purnawirawan ini mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya yang disingkat Gerindra. Pada Pemilu 2009 Gerindra menempati peringkat enam besar dengan memperoleh 4,46% suara atau 26 kursi di DPR.  Selanjutnya pada Pemilu 2014 perolehan suara Gerindra melejit menjadi 11,81% atau 71 kursi di DPR dan menduduki posisi  tiga besar.

Semula Prabowo menginginkan Gerindra berkoalisi dengan PDI-P untuk mengusungnya sebagai capres dalam Pilpres 2014, sementara cawapresnya berasal dari kader PDI-P. Namun, PDI-P memberikan tiket capres kepada kader PDI-P yang juga Gubernur DKI Jakarta Jokowi.  

Saat itu popularitas Jokowi melejit, dan berbagai lembaga survei memprediksikan Jokowi berpeluang besar memenangkan Pilpres 2014. Jokowi  yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) diusung oleh PDI-P, Partai NasDem, PKB, Partai Hanura, dan PKB yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Setelah ditolak PDI-P, Prabowo menggandeng Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa sebagai cawapresnya. Semula Prabowo – Hatta didukung Gerindra, PAN, PKS, dan PPP. Menjelang berakhirnya pendaftaran capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Golkar ikut mendukung mereka. Partai-partai pendukung Prabowo – Hatta terhimpun dalam KMP.

Dalam Pilpres 2014 hanya terdapat dua pasangan capres dan cawapres. Prediksi sejumlah lembaga survei menjadi kenyataan, di mana sebagian besar rakyat Indonesia memilih Jokowi – JK.  Prabowo dengan jiwa besar mengakui kemenangan rivalnya itu, dan meminta para pendukungnya untuk tidak menggulingkan pemerintahan Jokowi.

Pada awalnya Prabowo duduk sebagai Ketua Dewan Pembina Gerindra. Pada 20 September 2014 mantan menantu Presiden kedua RI Soeharto itu ditetapkan sebagai Ketua Umum Gerindra sebulan setelah meninggalnya Ketua Umum Gerindra Suhardi.

Dalam usianya yang ke-64 tahun mantan Danjen Kopassus ini masih tampil energik. Prabowo aktif melakukan konsolidasi dengan kader-kader Gerindra di berbagai daerah. Pul

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh

Naskah: Arif Rahman Hakim, Foto: Dok. MO

Surya Paloh membuat gebrakan besar dalam Pemilu 2014. Partai yang didirikannya, Nasional Demokrat (NasDem), secara mengejutkan unjuk gigi dalam Pemilu tersebut dengan menyabet 6,72% suara atau 35 kursi di DPR, mengalahkan tiga partai lama, yakni Hanura, PBB, dan PKPI. Gebrakan akbar lainnya adalah sukses mengantarkan duet Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) memenangi Pilpres 2014.

Kisah sukses NasDem tak berhenti di situ. Empat kader NasDem dipercaya oleh Presiden Jokowi duduk di Kabinet Kerja. Tedjo Edhy Purdijatno mendapat amanah mengisi pos Menko Polhukam. HM Prasetyo ditunjuk sebagai Jaksa Agung. Ferry Mursidan Baldan menduduki posisi  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sementara itu Siti Nurbaya Bakar memperoleh jabatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kesuksesan NasDem meraih suara yang cukup signifikan pada Pemilu 2014 tidak lepas dari popularitas dan pengaruh Surya Paloh. Pria bernama lengkap Surya Dharma Paloh ini memang populer sebagai politisi dan pengusaha media. Di pentas politik, Surya sejak muda telah aktif di Golkar, dan bahkan memegang jabatan strategis sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar periode 2004 – 2009. Saat itu yang menjadi Ketua Umum Golkar adalah JK.

Pengaruh Surya kian besar dengan keberadaan grup media massa miliknya yang semakin membesar dan berpengaruh dalam dunia pertelevisian. Pemberitaan-pemberitaan Metro TV dan Media Indonesia, dua media yang berada di bawah payung Media Group, mampu mempengaruhi kebijakan publik.

Tahun 2009 Surya bertarung melawan Aburizal Bakrie alias Ical memperebutkan posisi Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tahun 2009 di Pekanbaru, Riau. Dalam Munas Golkar tersebut Surya bertekuk lutut. Setelah itu dia mendirikan NasDem yang mendapat sambutan hangat dari berbagai elemen masyarakat.

Meskipun berandil besar mengantarkan Jokowi menjadi Presiden, Surya tidak berambisi menjadi menteri. Ia sudah merasa puas empat kader NasDem dipercaya menjadi menteri.

Dalam tiga bulan terakhir mengalir deras tuntutan dari berbagai kalangan agar Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Menanggapi hal ini, Surya mempersilakan Presiden Jokowi untuk menjalankan hak prerogatifnya jika harus melakukan reshuffle. Bahkan, Surya rela jika menteri dari Nasdem dicopot dari Kabinet Kerja.

“Kita akan dukung apapun yang terbaik bagi bangsa dan negara ini,” kata Surya Paloh usai menghadiri konsolidasi Partai Nasdem Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (25/7/2015).

Menurut dia, jika pergantian kabinet diperlukan saat ini sebagai bentuk perbaikan pemerintahan Jokowi maka pihaknya sangat mendukung. Menteri dari Nasdem siap dicopot jika itu demi kepentingan negara. Karena Indonesia menganut sistem presidensial, maka partainya siap melakukan apa saja yang diperintahkan presiden.

“Pergantian ini memang bagian dari penyelesaian masalah, tapi belum tentu bisa menyelesaikan masalah, apalagi secara instan,” ucapnya, seraya mempersilakan Presiden Jokowi mengganti menteri asal partainya jika dinilai kurang efektif bekerja.

Dia  tidak setuju jika ada anggapan bahwa pemerintahan Jokowi tidak bekerja apa-apa selama ini. Justru dia menilai, pemerintahan Jokowi bekerja cukup keras saat memimpin negara yang sedang dalam kondisi defisit anggaran.

Surya mengimbau kepada semua partai koalisi pengusung Jokowi, agar berbesar hati jika ada menterinya yang diganti. Sebab, ini adalah salah satu bentuk kesepakatan koalisi tanpa syarat yang dibangun saat mengusung Jokowi menjadi presiden. Pul

Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Susilo Bambang Yudhoyono

Naskah: Arif Rahman Hakim, Foto: Dok. MO

Meski tak lagi menjabat Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono masih memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan nasional sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, salah satu partai besar di Indonesia. Partai ini memposisikan dirinya sebagai partai penyeimbang, tidak berada dalam kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung pemerintahan Jokowi, dan juga bukan bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang pro Prabowo Subianto.

Senin, 20 Oktober 2014 hari terakhir SBY berkantor di Istana Presiden. Hari itu berakhir masa jabatannya sebagai Presiden yang telah dilakoninya selama 10 tahun. SBY menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Joko Widodo (Jokowi).

Setelah tidak lagi menjadi orang nomor satu di Indonesia, SBY mempunyai banyak waktu untuk mengurus Partai Demokrat. Partai ini didirikannya pada 9 September 2002.  Penampilan perdana Partai Demokrat pada Pemilu 2004 menggembirakan, yakni menduduki lima besar dengan meraih 7,45% suara atau 55 kursi di DPR.

Selanjutnya Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang mendukung duet SBY – Jusuf Kalla (JK) dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2004. Pasangan ini berhasil memenangkan Pilpres 2004.

Pada Pemilu 2009 Partai Demokrat tampil sebagai pemenang dengan memperoleh 20,85% suara atau 150 kursi di DPR. Kemudian SBY yang berpasangan dengan Boediono memenangkan Pilpres 2009.

Sayangnya, Partai Demokrat gagal mempertahankan prestasinya pada Pemilu 2014. Pada pemilu itu perolehan suaranya turun menjadi 10,19% atau mendapat 61 kursi di DPR. Dan pada Pilpres 2009 Partai Demokrat mengambil sikap netral, tidak berada di KMP yang merupakan koalisi Partai Gerindra, PAN, Golkar, PKS, dan PPP. Juga tidak berada di KIH yang merupakan koalisi PDI-P, PKB, Partai NasDem, dan PKPI.

Partai Demokrat memberi kebebasan kepada kader-kadernya untuk menyampaikan aspirasinya pada Pilpres 2014. Dan ketika Jokowi – JK memenangi Pilpres 2014, partai Demokrat mengambil sikap tegas, yakni berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang.

Semula SBY menduduki posisi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Kemudian dia ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Bali tanggal 30 Maret 2013.  Ia menggantikan Anas Urbaningrum.

Selanjutnya pada Kongres IV Partai Demokrat yang diadakan di Hotel Shangri-La,  Surabaya, Jawa Timur, 12 Mei 2015, SBY  kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2015-2020.

Dalam pidatonya  di acara penutupan Kongres IV Partai Demokrat, Rabu (13/5/2015) malam, SBY menyampaikan lima agenda utama Partai Demokrat yang akan dijalankan pada 2015 hingga 2020. Pertama, modernisasi Partai Demokrat yang meliputi infrastruktur baik fisik maupun sistem dan teknologi informasi, kultur, termasuk pembinaan internal.

Kedua, peningkatan kepemimpinan dan manajemen yang mencakup pendidikan dan pelatihan bagi kader Partai Demokrat  atau leadership. Ketiga, peningkatan pengabdian kepada rakyat. Karena untuk rakyat Partai Demokrat peduli dan memberi solusi. Peningkatan pengabdian kepada rakyat akan dilaksanakan melalui kader di jajaran eksekutif, lembaga legislatif, jajaran struktur mulai dari pusat sampai daerah dan melalui kader dan perseorangan.

“Keempat adalah penyuksesan pilkada, dengan melakukan pemilihan calon terbaik yang berintegritas, kapasitas, elektabilitas. Namun partai pasti mengutamakan kader,” katanya.

Kelima adalah menyukseskan Pemilu 2019. Sasaran Partai Demokrat adalah berjaya kembali dalam Pemilu 2019 dengan tetap melaksanakan politik yang cerdas dan beretika. Pul

Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki

Naskah: Arif Rahman Hakim, Foto: Dok. MO

Ketokohan seorang Taufiequrachman Ruki semakin terlihat ketika ia dipercaya kembali memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ruki, sapaan akrabnya, menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK, menggantikan Abraham Samad yang diberhentikan sementara. Di bawah kepemimpinan Ruki, KPK semakin agresif mengejar para koruptor.

Setelah Abraham Samad diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK, beredar sejumlah nama untuk mengisi jabatan yang lowong itu. Dan melalui seleksi yang amat ketat akhirnya terpilihlah tokoh yang berpengaruh besar dalam pemberantasan korupsi, yakni Taufiequrachman Ruki. Ia dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2/2015) pagi.

Sebelumnya pensiunan jenderal polisi bintang dua ini adalah Ketua KPK periode 2003 – 2007. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lembaga yang ditakuti koruptor ini didirikan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Berbagai kalangan menilai Ruki figur yang pas memimpin KPK. Sebab, ia dikenal tidak kenal kompromi pada korupsi. Sikapnya konsisten memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Baginya korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas, karena korupsi merugikan negara dan rakyat. Di bawah kepemimpinan Ruki lembaga anti korupsi itu tampak lebih berwibawa. Dan masyarakat berharap Ruki dan pimpinan KPK lainnya dapat mengurangi angka korupsi.

Ruki mengatakan, KPK perlu diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan perkara yang tengah ditangani. Selama ini, KPK melalui undang-undang memiliki kuasa penuh memberantas korupsi dengan nihilnya kemampuan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Hal tersebut menjadi pembeda KPK dengan dua lembaga penegak hukum lainnya yakni Kejaksaan dan Polri. Namun rupanya, Ruki tak ingin kuasa tersebut dapat menjadi pegangan KPK untuk memberantas korupsi. Ia mengusulkan pokok pikirannya dalam revisi UU KPK yang tengah menghangat untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2015 atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Yang mendesak direvisi dalam UU KPK adalah memberi izin penghentian penyidikan kepada KPK,” ujar Ruki, di Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan demi penegakan hukum. “Dalam konsep awal UU tentang KPK, pimpinan KPK tidak boleh menghentikan penyidikan dalam hal demi hukum, terpaksa juga harus dihentikan,” katanya. Ruki berpendapat, prosedur penghentian tersebut harus dirancang melalui prosedur khusus. Terlebih, perlu ada pertimbangan dan izin dari penasihat lembaga antirasuah.

Pria ini lahir di Rangkasbitung, Banten, 18 Mei 1946. Pada 1971, ia lulus akademi kepolisian dengan predikat lulusan terbaik. Ia kemudian menyelesaikan Sarjana Hukum pada 1987 dari Universitas 17 Agustus 1945. Ruki juga lulusan terbaik peringkat empat Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Beberapa jabatan di kepolisian pernah dijabatnya adalah Kapolres Cianjur (1989-1991), Kapolres Tasikmalaya (1991-1992), Kapolwil Malang (1992-1997) dan Sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat (1992). Dia juga pernah berkarir di lembaga legislatif sebagai anggota Fraksi ABRI DPR pada periode 1992–1997 dan 1997–1999. Rud

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto

Naskah: Arif Rahman Hakim, Foto: Dok. MO

Memimpin partai yang tergabung dalam koalisi pendukung presiden terpilih, tentulah memberi pengaruh besar kepada Wiranto, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat. Dua kader Hanura di kabinet adalah salah satu contohnya.

Kemenangan duet Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 tidak bisa dipisahkan dari peran Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai besutan Wiranto ini memang salah satu partai pengusung bersama partai-partai lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Panggung Pilpres 2014 menyajikan pertarungan menarik antara pasangan Jokowi – JK melawan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa yang didukung Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Golkar. Partai-partai pendukung Prabowo – Hatta Rajasa tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto aktif berkampanye ke berbagai daerah untuk memenangkan Jokowi – JK. Wiranto dengan penuh semangat mengajak rakyat Indonesia untuk memilih Jokowi – JK agar Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Dalam berbagai kesempatan berkampanye Wiranto mengemukakan alasannya agar rakyat Indonesia memilih Jokowi – JK, antara lain Jokowi – JK dapat membawa Indonesia lebih maju dan bermartabat. Selain itu, Jokowi – JK akan bekerja ekstra keras meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ajakan Wiranto mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Kampanyenya ikut membuat popularitas Jokowi kian meroket. Wiranto memiliki pengaruh besar karena memiliki kader-kader Hanura yang jumlahnya tak sedikit. Selain itu sebagai mantan Panglima ABRI di era Orde Baru ia masih memiliki pengaruh terhadap keluarga besar anggota TNI dan Polri. Kerja keras Wiranto itu berbuah manis. Sebagian besar rakyat Indonesia menjatuhkan pilihannya kepada Jokowi – JK.  

Lalu apa yang didapat Wiranto setelah Jokowi dan JK menjadi Presiden RI dan Wakil Presiden RI? Jokowi mengangkat dua kader Hanura menjadi pembantunya, yakni Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian dan Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) dan Reformasi Birokrasi.

Perjalanan hidup pensiunan jenderal bintang empat ini berwarna. Setelah mencapai puncak karier di dunia militer sebagai Panglima ABRI, Wiranto dipercaya menjadi Menko Polkam di masa pemerintahan Presiden  Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada tahun 1999. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 2000.

Pada tahun 2003 Wiranto secara meyakinkan memenangkan konvensi calon presiden Partai Golkar. Partai Golkar mengusung pasangan Wiranto dan Shalahuddin Wahid pada Pilpres 2004. Selanjutnya pada 2006 Wiranto mendirikan Hanura. Pada Pemilu 2009 Hanura mendapat 3.922.870 suara atau 3,8% dari total suara nasional dan 18 kursi di DPR. Sedangkan pada Pemilu 2009 Hanura memperoleh 6.579.498 suara atau 5,26% dari total suara nasional dan 16 kursi.

Biasanya muncul desakan mengganti ketua umum partai yang gagal bertarung di Pilpres. Namun, hal demikian tidak terjadi di tubuh Hanura. Meski kalah dalam Pilpres 2009 Wiranto tetap dicintai kader-kader Hanura dan tetap dipercaya sebagai Ketua Umum.

Kini, obsesi Wiranto yang terus diperjuangkan adalah mewujudkan adanya perubahan yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan melakukan lompatan besar sehingga sederajad dengan negara-negara maju.

“Perubahan seperti itu hanya dapat berlangsung melalui para pemimpin perubahan (change leaders) yang memiliki konsep, keteguhan, dan keberanian untuk berpikir dan bertindak melalui terobosan yang kuat (out of the box). Itu akan dapat dilakukan oleh pemimpin yang membiarkan hatinuraninya bekerja,” tegas mantan Menko Polkam ini. Hal itu merupakan inti dari perjuangan Wiranto. Bahkan, untuk melengkapi pemahamannya tentang bagaimana perubahan itu harus berlangsung, ia mengejar S-3 bidang Manajemen Sumberdaya Manusia.  (Pul/Rud)

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra

Naskah: Arif Rahman Hakim, Foto: Dok. MO

Ketokohan dan intelektualitas seorang Yusril Ihza Mahendra teruji telah mampu memberi pengaruh dalam perjalanan awal reformasi. Dialah yang ikut meyakinkan HM Soeharto untuk mundur dengan baik sebagai Presiden ke-2 RI.

Sebagai politisi, mantan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM ini menjadi panutan sekaligus kebanggan kader Partai Bulan Bintang (PBB).  

Ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PBB untuk masa bakti 2015 – 2020 dalam Muktamar IV PBB di Hotel Royal Safari, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, 24 – 26 April 2015.  

Yusril bercita-cita menjadikan PBB sebagai partai yang besar di masa mendatang. “Tugas saya bagaimana membuat partai ini menjadi partai besar. Paling tidak partai menengah. Kita akan melakukan pembenahan internal partai,” katanya di Bogor, Senin (27/4/2015).

Langkah awal yang akan dijalankannya selama menjabat sebaga Ketua Umum adalah memperbaiki struktur ogranisasi partai dalam rangka menyesuaikan dengan undang-undang. Terutama dalam rangka mempersiapkan Pemilukada serentak pada Desember 2015.

Selain itu, PBB juga akan melakukan rekrutmen yang lebih luas, terutama bagi mereka yang ingin bergabung pada level pimpinan. Pengkaderan juga akan dilakukan dengan menanamkan prinsip-prinsip ideologi dan perjuangan partai.

Tetapi ia berterus terang  untuk saat ini PBB memiliki sedikit masalah terkait dana. “PBB harus punya dana, walaupun itu bukan satu-satunya faktor, tapi di Indonesia mana ada politik yang tidak pakai uang. Dan walaupun kami tak menekankan hal itu, tapi kita melakukan sesuatu dengan fair,” ujarnya.

Yusril yang juga pakar hukum tata negara  dikenal sebagai penulis pidato Presiden Soeharto. Setelah Soeharto lengser keprabon oleh gerakan reformasi pada Kamis, 21 Mei 1998, bermunculan banyak partai. Yusril salah seorang yang membidani kelahiran PBB pada 1998 dan sekaligus menjadi ketua umumnya. Pada Pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 peserta PBB mendapat 13 kursi di DPR. Yusril saat itu terpilih menjadi anggota DPR.

Yusril bersama Ketua Umum PAN Amien Rais, Ketua Umum PPP Hamzah Haz, dan Presiden Partai Keadilan Nurmahmudi Ismail membentuk Poros Tengah yang mendukung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi calon presiden dalam Sidang Umum MPR 1999. Saat itu Gus Dur berhasil mengalahkan Megawati Soekarnoputri.

Selanjutnya Presiden Gus Dur mengangkat Yusril sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam Kabinet tahun 1999. Pada 23 Juli 2001 MPR memberhentikan Gus Dur. Wakil Presiden Megawati naik menjadi Presiden dan membentuk Kabinet Gotong Royong. Yusril dipercaya menjadi Menteri Hukum dan HAM hingga 2004.

Pada Pemilu 2004 PBB memperoleh 11 kursi di DPR. PBB bersama Partai Demokrat mendukung  pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) dalam Pilpres 2004. SBY-JK berhasil memenangkan Pilpres. Atas perannya memenangkan SBY-JK, Yusril yang juga pakar hukum tata Negara dipercaya menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada 21 Oktober 2004 hingga 9 Mei 2007.  

Dua tahun sebelum dicopot dari jabatannya sebagai Mensesneg, Yusril menyerahkan tongkat kepemimpinan PBB kepada MS Kaban. Kaban menjadi Ketua Umum PBB selama dua periode, yakni 2005 – 2010 dan 2010 – 2015. Namun Kaban tak mampu mengukir prestasi cemerlang seperti pendahulunya. Terbukti pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 PBB tak berhasil menempatkan kadernya di DPR.

Keterpurukan PBB dalam dua kali pemilu tersebut membuat Yusril merasa prihatin. Dan dia dengan ikhlas memenuhi permintaan warga PBB untuk kembali memimpin partai ini dengan harapan partai ini berjaya pada Pemilu 2019. Rud

Koordinator Indonesian Corruption Watch
Ade Irawan

Naskah:  Arif Rahman Hakim, Foto: Dok.MO

Menduduki posisi tertinggi sebagai Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) yang terkenal, membuat Ade Irawan mempunyai pengaruh besar. Di bawah kendali kepemimpinannya, ICW semakin agresif melaporkan berbagai tindak korupsi di Indonesia kepada publik untuk ditindaklanjuti aparat berwenang.

Ade Irawan menjabat sebagai Koordinator ICW menggantikan Danang Widoyoko, sekaligus menandai regenerasi di ICW, 1 Maret 2014. Ade memiliki pengalaman panjang dalam advokasi dan manajemen program di ICW. Ia telah bekerja di ICW sejak tahun 2001. Mengawali karirnya di ICW sebagai relawan, Ade kemudian diangkat sebagai Koordinator Monitoring Pelayanan Publik, Koordinator Monitoring Korupsi Politik, Wakil Koordinator Badan Pekerja dan mulai Maret 2014 menjadi Koordinator Badan Pekerja.

Ade mengungkapkan, kasus korupsi salah satu persoalan terbesar bangsa Indonesia. Sepanjang 2014 jumlah kasus korupsi di Indonesia meningkat 12% dibandingkan tahun 2013, di tengah upaya keras pemerintah dalam memerangi korupsi.

Berdasarkan  laporan dari kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2014 tercatat 629 kasus korupsi dengan berbagai jenis, seperti suap, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dana, serta pemalsuan data. Dari semua jenis kasus korupsi tersebut, terdapat lebih dari 1.300 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Data tahun 2014 itu lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah kasus korupsi tahun 2013 sebanyak 560 kasus dengan 1.271 tersangka.

“Hanya ada dua kemungkinan, yaitu antara semakin baiknya kinerja KPK, atau memang terjadi peningkatan kasus korupsi,” kata Ade di Jakarta, Jumat (20/2/2015).

Diperkirakan sepanjang 2014 uang sekitar Rp 5,3 triliun raib disikat para koruptor. Dan yang paling dirugikan adalah warga Indonesia yang membayar pajak, karena uang itulah yang sebagian besar menjadi santapan “tikus-tikus pengerat” tersebut.

“Melihat fenomena ini, jelas korupsi masih merupakan problem terbesar Negara ini,” katanya.

Lebih lanjut Ade mengemukakan, sudah bukan rahasia lagi bahwa korupsi telah menggurita di lembaga pemerintahan dan di sektor swasta.

ICW menggabungkan semua data dari tiga lembaga penegak hukum, yakni kepolisian, KPK, dan kejaksaan, serta laporan dari berbagai LSM, dan juga yag terpenting adalah media. Menurut catatan lembaga antirasuah tersebut, jumlah uang yang dikembalikan seiring terbongkarnya kasus korupsi sampai Agustus 2014 adalah Rp 2,8 triliun dari 16 kasus yang ditangani KPK, Rp 67,7 miliar dari 72 kasus hasil penangkapan polisi, dan Rp 792 miliar dari total 220 kasus yang ditangani kejaksaan.

Presiden Joko Widodo telah menempatkan pemberantasan korupsi di dalam Nawa Cita pemerintahannya.  ICW adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bermisi mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada awal kelahirannya, ICW dipimpin oleh Teten Masduki, bersama pengacara Todung Mulya Lubis, ekonom Faisal Basri, dan lain-lainnya. LSM yang hanya terdapat di Jakarta ini aktif mengumpulkan data-data korupsi para pejabat tinggi negara, lalu mengumumkannya pada masyarakat. Dan jika perlu, melakukan gugatan class-action terhadap para pejabat yang korup.

ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi.

Organisasi ini lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi. ICW lahir karena didorong oleh berbagai latar belakang yang ditulis dalam bentuk manifesto yang berjudul Manifesto Gerakan Antikorupsi Indonesia Corruption Watch. Pul

Ketua Umum Walubi Arief Harsono

Naskah:  Arif Rahman Hakim, Foto: Dok.MO

Dipercaya menjadi Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) yang anggotanya tersebar di seluruh Indonesia, membuat Arief Harsono ikut memiliki pengaruh yang besar. Arief gencar mengampayekan kerukunan antar umat beragama.

Arief menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Walubi pada tahun 2013, menggantikan  Hartati Murdaya yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena menjadi tersangka kasus korupsi. Sebelumnya Arief menduduki jabatan Wakil Ketua Walubi. Penunjukan Arief sebagai orang nomor satu di Walubi sudah menjadi kesepakatan bersama pimpinan di Walubi. Salah satu masalah besar yang menyita perhatian Arief Harsono adalah tindakan kekerasan pemerintah Myanmar dan umat Buddha negara tersebut terhadap umat muslim minoritas Rohingya. Banyak umat muslim Rohingya yang dibunuh, disiksa, dan mengalami luka berat.

Di Myanmar, umat muslim Rohingya hidup dalam ketakutan. Karena keselamatan jiwanya terancam, banyak umat muslim Rohingya melakukan eksodus besar-besaran ke beberapa negara, termasuk ke Indonesia, Mei 2015, untuk mencari perlindungan. Para pengungsi Rohingya ditampung di Aceh dan Sumatera Utara.

Aksi brutal pemerintah dan umat Buddha Myanmar tersebut membuat umat Islam di Indonesia marah dan melakukan unjuk rasa memprotes Myanmar. Demonstrasi itu dilakukan di berbagai daerah. Tak hanya berdemonstrasi, umat Islam juga menggalang dana untuk membantu pengungsi Rohingya.

Selain itu kasus Rohingya juga menimbulkan  ketegangan umat Islam dan umat Buddha di Indonesia. Umat Buddha meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada umat Buddha di Indonesia.

Kasus Rohingya membuat Arief Harsono harus bekerja ekstra keras dengan melobi berbagai pihak untuk mendinginkan suasana. Dia  menghimbau agar masyarakat Indonesia dari berbagai agama tidak terprovokasi dengan isu diskriminasi agama dan etnis.

 “Kami tidak ingin (diskriminasi) yang terjadi di Myanmar menyebabkan hubungan Islam dan Buddha renggang, karena sesungguhnya Buddha di Myanmar sangat berbeda dengan di Indonesia,” kata Arief saat jumpa pers dan pernyataan sikap bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Rabu (20/5/2015). Arief menilai, permasalahan warga Rohingya di Myanmar sesungguhnya bukan berakar dari perbedaan agama, tetapi dari minoritas etnis tersebut yang berakumulasi pada masalah sosial dan kriminal. Untuk itulah, Walubi dan MUI akan bersinergi membantu sebanyak 600 pengungsi Rohingya yang kini terdampar di Aceh dan Sumatera Utara.

Sementara itu Ketua Bidang Kerukunan Antarumat Beragama MUI, Slamet Effendi Yusuf, mengatakan, MUI dan Walubi bertekad membantu para pengungsi dengan menyerahkan bantuan logistik agar bisa digunakan langsung di Aceh dan Sumatera Utara.  

Selain itu, MUI dan Walubi juga meminta agar pemerintah Indonesia berdiplomasi dengan negara-negara di kawasan ASEAN, terutama Malaysia dan Thailand, untuk menyelesaikan masalah pengungsi muslim Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh tersebut. Menurut Slamet, Myanmar dapat mengambil langkah fundamental terkait status kewarganegaraan etnis Rohingya yang tidak diakui di negara tersebut.

“Myanmar bisa mengadopsi prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan yang tidak rasialis dan diskriminatif sehingga tidak terjadi eksodus besar-besaran dan mengalirnya manusia perahu terus-menerus,” kata Slamet.

Walubi adalah wadah kebersamaan organisasi umat  Buddha Indonesia yang terdiri dari Majelis-Majelis Agama Buddha, Lembaga Keagamaan Buddha, Dewan Sangha, Badan Kehormatan dan Wadah Kemasyarakatan yang bernapaskan Agama Buddha. Organisasi keagamaan ini didirikan di Jakarta berdasarkan konsensus  nasional umat Buddha Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1998. Walubi berkedudukan di Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat berkedudukan di Jakarta. Pul

Ketua Umum PB HMI Arief Rosyid Hasan

Naskah:  Arif Rahman Hakim, Foto: Dok.MO

Memimpin organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Indonesia, membuat Arief Rosyid Hasan memiliki pengaruh besar. Organisasi ekstra kampus, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang dipimpinnya memiliki jutaan anggota. Kader-kader HMI pun tersebar di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, sehingga ikut mempengaruhi berbagai kebijakan.

Arief terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI periode 2013-2015 dalam Kongres XXVIII di Jakarta, Senin 15 April 2013, setelah berlangsung 30 hari. Kongres tersebut merupakan kongres terlama atau terpanjang dalam sejarah kongres HMI.

Proses kongres berjalan dengan sangat alot. Kongres berjalan selama satu bulan, mulai dari pembukaan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, 15 Maret 2013, kemudian di Asrama Haji, Graha Insan Cita-Depok, dan berakhir di GOR Ragunan, Jakarta Selatan,15 April 2013.

Arief yang merupakan kader HMI asal Cabang Makassar Timur ini unggul dalam proses pemilihan setelah sebelumnya pada putaran pertama mengalahkan 29 kandidat lainnya, dan pada putaran kedua setelah ke-27 kandidat melemparkan dukungan kepada Arief.

Dia mengalahkan kandidat lainnya yang juga ketua HMI sebelumnnya, Noer Fajriansyah, dengan selisih 238-62 suara. Kongres sempat diwarnai kericuhan yang telah dimulai sejak diadakan di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.

HMI adalah organisasi kader dan banyak melahirkan kader-kader yang militan. Kader-kader HMI di tingkat pusat hingga cabang sering kali turun ke jalan untuk berunjuk rasa tentang berbagai hal.

Salah satu contoh Rabu (20/5/2015) Arief memimpin unjuk rasa memperingati Hari Kebangkitan Nasional di depan ruas jalan Gedung Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dalam orasinya, ia mendesak pemerintah menjaga stabilitas politik dan perekonomian. HMI menuntut Presiden Jokowi segera memenuhi janji pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat di Indonesia.

Banyak alumni HMI yang terkenal dan menduduki posisi sangat stretagis di berbagai lembaga. Antara lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursidan Baldan, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AM Fatwa.

Pendirian HMI diprakarsai oleh Lafran Pane, seorang mahasiswa tingkat I (semester I) Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Islam (sekarang Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia). Ia mengadakan pembicaraan dengan teman-temannya mengenai gagasan membentuk organisasi mahasiswa bernafaskan Islam.

Ia lantas mengundang para mahasiswa Islam di Yogyakarta untuk membicarakan maksud tersebut. Para mahasiswa itu menyepakati berdirinya HMI tanggal 5 Februari 1947. Lafran Pane ditunjuk sebagai Ketua Umum HMI yang pertama. HMI bertujuan mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

Di era pemerintahan Presiden Ir. Sukarno, HMI mendapat tekanan yang luar biasa dari Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI mendesak Sukarno membubarkan HMI. Namun, tuntutan tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Sukarno.
Pasca meletusnya peristiwa G-30-S/PKI, HMI dan berbagai elemen masyarakat lainnya berdemonstrasi menuntut PKI dibubarkan dan juga mendesak Soekarno turun dari kursi kekuasaannya. PKI pun resmi dinyatakan sebagai partai terlarang pada 11 Maret 1966.

HMI juga terlibat aktif berunjuk rasa menuntut Presiden Soeharto mundur pada 1998. Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada Kamis, 21 Mei 1998. Pul

Ketua Umum MUI Pusat Din Syamsuddin

Naskah:  Arif Rahman Hakim, Foto: Dok.MO

Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut berperan besar dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dan salah satu sosok penting terciptanya keharmonisan umat beragama itu adalah Ketua MUI Pusat Din Syamsuddin.

Hubungan antarumat beragama sempat terganggu dengan terjadinya penyerangan terhadap umat Islam yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri oleh umat Kristen di Karubaga, ibukota Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7/2015). Peristiwa ini dikenal dengan sebutan kasus Tolikara. Akibat peristiwa tersebut umat Islam di seluruh pelosok Tanah Air menjadi murka.

Terkait kasus Tolikara, Rabu (22/7) MUI Pusat lantas mengeluarkan pernyataan sikap yang isinya menyesalkan dan mengutuk keras tindak kekerasan terhadap umat Islam yang sedang melakukan ibadah sholat Idul Fitri di Lapangan Koramil 1402-11, Karubaga, Tolikara, yang menyebabkan jatuh korban dan dibakarnya Masjid Baitul Muttaqin, dan puluhan kios milik kaum Muslimin yang jelas-jelas melanggar UUD 1945.

MUI meminta aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam tragedi teror terhadap umat Islam di Tolikara sampai ke akar-akarnya, dan meminta pemerintah untuk membangun kembali masjid dan seluruh kios yang dibakar.

Selain itu MUI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua untuk memproses hukum secara objektif, jujur, dan transparan bagi semua pihak yang terlibat, terutama aktor intelektual sampai ke pengadilan.

MUI mendesak pemerintah dan semua pihak untuk mewaspadai dan mencegah gerakan teror terhadap agama dan umat Islam serta agama-agama lain di Indonesia, sehingga peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Di saat bersamaan, MUI juga secara tegas mengimbau umat Islam di Indonesia agar dapat menahan diri, tidak terprovokasi untuk melakukan tindak kekerasan, dan hendaknya meningkatkan solidaritas serta persatuan umat dalam rangka mengawal tegaknya NKRI.

Berkat peran MUI yang dimotori Din Syamsuddin, akhirnya pihak-pihak yang bertikai di Tolikara dapat didamaikan. Sementara itu aparat keamanan telah menangkap dalang penyerbuan terhadap umat Islam.

MUI yang didirikan di Jakarta tanggal 26 Juli 1975 juga telah lama ikut andil mendamaikan konflik umat Islam dengan umat beragama lainnya di berbagai daerah.

Din semula menduduki posisi Wakil Ketua Umum MUI Pusat, lalu “naik kelas” menjadi Ketua Umum menggantikan KH Sahal Mahfudz yang meninggal dunia pada Jumat, 24 Januari 2014.  Din sebelumnya politisi Golkar dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama dua periode, yakni periode 2005 – 2010 dan periode 2010 – 2015. Ia kerap diundang untuk menghadiri berbagai macam konferensi tingkat internasional berkenaan dengan masalah hubungan antara umat beragama dan perdamaian. Ia pernah diundang ke Vatikan untuk memberikan ceramah umum tentang terorisme dalam konteks politik dan ideologi.

Din mengungkapkan bahwa terorisme lebih relevan bila dikaitkan dengan isu politik dibandingkan dengan isu ideologi. Sejalan dengan itu, ia juga tidak senang bila sebagian kelompok umat Islam menggunakan label Islam dalam melakukan aksi-aksi terorisme. Menurutnya, aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam justru sangat merugikan umat Islam baik pada tingkat internal umat Islam maupun pada skala global.

Ia  dipandang sebagai sosok pemimpin umat Islam bukan hanya karena dia Ketua Umum MUI dan tokoh Muhammadiyah, tetapi lebih dari itu karena kemampuannya berdialog dengan seluruh elemen umat beragama baik antarsesama umat Islam, maupun dengan umat beragama lainnya. Pul

Ketua Umum DPP KNPI Fahd A. Rafiq

Naskah:  Arif Rahman Hakim, Foto: Dok.MO

Mengomandoi sebuah organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia yang memiliki jutaan anggota, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), mengantar Fahd A. Rafiq layak masuk dalam daftar ini. Sejak didirikan pada tahun 1973 KNPI ikut mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah.

Ketua Umum KNPI selalu menjadi rebutan banyak aktivis kepemudaan, karena mempunyai nilai strategis dan mendekatkan dengan lingkaran kekuasaan. Ketua Umum KNPI memiliki kekuatan menggerakkan massanya yang berjumlah besar untuk melakukan berbagai hal untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, sosial, agama, budaya, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan, dan lain sebagainya.

Selain itu, jabatan di KNPI juga dapat dijadikan jembatan untuk menuju elite partai politik (parpol). Jabatan Ketua Umum KNPI pula yang menggoda hati Fahd A. Rafiq. Ketua Umum Generasi Muda (Gema) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) ini terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI periode 2015-2018 dalam Kongres Luar Biasa (KLB) KNPI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (1/6/2015).

Fahd terpilih setelah mendapatkan dukungan dari 122 Organisasi Kepemudaan (OKP). Seluruh OKP yang hadir secara bulat mendukungnya sebagai Ketua Umum DPP KNPI. Fahd satu-satunya kandidat dalam KLB. Ini juga menunjukkan besarnya pengaruh Fahd di kalangan organisasi pemuda.

Pimpinan sidang Luhut Panjaitan mengatakan, secara aklamasi Fahd resmi menjadi ketua umum dan sekaligus menjadi formatur. Setelah mengutarakan terpilihnya Fahd, selanjutnya Luhut meminta persetujuan dari para peserta kongres. Seperti yang sudah diperkirakan, seluruh OKP menyatakan setuju Fahd menjabat sebagai Ketua Umum KNPI.

“Bagaimana, semua setuju?” tanya Luhut.

“Setuju! Fahd, Fahd!” teriak para peserta sidang.

“Dengan ini kita nyatakan, Ketua Umum terpilih mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menyusun program demi masa depan KNPI yang lebih baik sesuai harapan dan tekad kita semua,” kata Luhut.

Usai pemilihan, Fahd menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya peserta KLB yang mempercayainya untuk memimpin DPP KNPI. “Terima kasih kepada semua pihak khususnya kawan-kawan OKP dan DPD yang mendukung. Saya berharap dukungan dan soliditas kawan-kawan OKP untuk bersama-sama berjuang membangun KNPI yang lebih baik,” ujar Fahd.

KNPI yang merupakan gabungan dari sejumlah organisasi kepemudaan binaan Golkar didirikan pada 23 Juli 1973. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama,  dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Organisasi ini langsung mendapat restu dari pemerintahan Orde Baru (Orba). Pada tahun itu pula mereka mengikuti unjuk rasa mahasiswa yang menentang masuknya modal asing. Pada tahun berikutnya mereka juga turut serta dalam demonstrasi anti Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka yang berkunjung ke Jakarta tanggal 14-17 Januari 1974.

Banyak pengurus dan anggota KNPI yang bergabung dengan Golkar. Beberapa mantan Ketua Umum KNPI yang terkenal adalah Akbar Tandjung dan Tjahjo Kumolo. Akbar Tandjung politisi Golkar yang tangguh. Sejumlah jabatan pernah dipegangnya, antara lain Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), Ketua Umum DPP Golkar, dan Ketua DPR.

 
Sementara itu Tjahjo Kumolo cukup lama menjadi anggota DPR dari Golkar, lalu di era reformasi tahun 1998 pindah ke PDI Perjuangan dan kembali menjadi anggota DPR. Dalam Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Jokowi tanggal 26 Oktober 2014, Tjahjo dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri. Pul

Ketua Umum PP Muhammadiyah
Haedar Nashir

Naskah:  Arif Rahman Hakim, Foto: Dok. MO

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia, serta mempunyai pengaruh di bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik. Organisasi berpengaruh yang memiliki puluhan juta anggota ini kini dipimpin oleh Haedar Nashir yang menggantikan Din Syamsuddin.

Haedar terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2015-2015 dalam Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (6/8/2015).

Semula terdapat 39 calon ketua umum, lalu mengerucut menjadi 13 calon. Dari 13 calon tersebut Haedar memperoleh suara terbanyak, yakni 1.947 suara.

Pria yang sehari-harinya dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi anggota Muhammadiyah sejak tahun 1983. Pada periode 2000-2005 dia menjadi Sekretaris PP Muhammadiyah.

Haedar memberikan apresiasi atas kinerja Din Syamsudin selama lima tahun terakhir. Menurut dia, banyak capaian yang diraih Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Din. “Pak Din memberikan capaian cemerlang dan makna strategis terhadap perkembangan Muhammadiyah. Terlebih, terkait jihad kebangsaan dan jiha konstitusi,” katanya saat memberikan keterangan kepada awak media di Universitas Muhammadiyah Makassar, Kamis (6/8/2015).

Di kancah global, menurut dia, Din berhasil menjalin relasi dengan banyak negara. Sehingga, kini banyak cabang-cabang istimewa Muhammadiyah yang telah terbentuk di sejumlah negara. Haedar dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti siap melanjutkan capaian yang telah diraih Din selama ini. “Insya Allah keberhasilan sebelum ini akan kami tingkatkan,” katanya.

Di bagian lain keterangannya kepada pers, dia mengatakan, salah satu kunci keberhasilan dalam menjaga harmonisasi hubungan adalah komunikasi. Selain itu, pengayoman antara kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas juga perlu mendapat perhatian.

“Maka harus menjadi platform berbangsa kita seluruhnya, yang besar mengayomi yang kecil, yang kecil bersinergi dengan yang besar,” tuturnya.

Haedar mengingatkan, sejak awal kelompok-kelompok di Indonesia telah memiliki bangunan kultur yang harmonis. Bangunan itu seharusnya dapat menjadi dasar kekuatan Indonesia dalam menjaga keamanan dan kondusivitas hubungan antaretnis.  Ia menambahkan, hubungan yang baik antaretnis akan berguna ketika sebuah konflik muncul di suatu wilayah. Akan ada upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk meredakan situasi konflik maupun melokalisasi informasi sehingga mereduksi pandangan miring internasional terhadap Indonesia.

Muhammadiyah tidak berafialiasi dengan parpol manapun. Organisasi ini memberikan kebebasan kepada para kadernya untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke parpol yang sesuai dengan hati nuraninya.

Para kader Muhammadiyah tersebar di sejumlah parpol. Selain itu banyak kader Muhammadiyah yang berkiprah di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta memiliki pengaruh kuat dalam kebijakan politik, agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di  Kampung Kauman, Yogyakarta, pada tanggal 18 November 1912.

Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi.

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Fokus utama Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan umat. Muhammadiyah tercatat memiliki banyak rumah sakit, sekolah dan kampus di berbagai daerah di Indonesia. Pul

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja
di Indonesia Henriette Hutabarat Lebang

Naskah:  Arif Rahman Hakim, Foto: Dok.MO

Menduduki posisi Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), sebuah organisasi keagamaan yang memiliki jamaah yang berjumlah besar, membuat pendeta Henriette Hutabarat Lebang mempunyai pengaruh yang besar. Salah satu agenda besarnya adalah menciptakan keharmonisan antarumat beragama.

Henriette Tabita Lebang terpilih sebagai Ketua Umum PGI periode 2014-2019 dalam Sidang Raya XVI PGI di Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara,  Jumat, 14 November 2014. Eri, panggilan akrabnya, menggantikan pendeta Andreas Anangguru Yewangoe. Terpilihnya Eri merupakan sejarah baru bagi PGI dipimpin oleh perempuan sejak organisasi keagamaan ini didirikan tahun 1950.

Eri yang berasal dari Gereja Toraja menjadi kandidat perempuan satu-satunya dari enam kandidat yang ada, sekaligus kandidat dengan perolehan suara tertinggi, yakni 66 suara. Sedangkan kandidat lain yakni Richard Daulay (Gereja Methodis Indonesia) 23 suara, John Ruhulesin (Gereja Protestan Maluku) 23 suara, Albertus Patty (Gereja Kristen Indonesia) 11 suara dan Langsung Sitorus (Gereja Huria Kristen Indonesia) 2 suara.

Perempuan ini kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 11 Oktober 1952. Dia menikah dengan mendiang Ralph Donald Manahara Hutabarat dan dikaruniai dua anak yakni Dorothea Marannu dan Cita Lanrianna.

Eri berlatar belakang pendidikan Sarjana Muda Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta tahun 1975. Kemudian meraih gelar Sarjana Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta pada tahun 1977. Tak sampai di situ keinginannya untuk terus menimba ilmu berlanjut hingga gelar Master of Arts on Christian Education, PSC, Richmond, Virginia, USA pada tahun 1987 serta Doctor of Education dari Presbyterian School of Christian Education, PSCE, Richmond, Virginia, USA pada tahun 1991.

Sejak tahun 1991, Pdt. Eri Lebang mengawali pelayanannya menjadi staf di Lembaga Pembinaan Kader (LPK) Gereja Toraja. Kemudian dia menduduki jabatan sebagai Pengurus Pusat Gereja Toraja (PPGT), Ketua I Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja dan Ketua Badan Pembinaan Warga Gereja di BPS Gereja Toraja. Dia juga tercatat menjadi Direktur Institut Teologi Gereja Toraja sejak 2006 – 2010.

Eri ternyata tak lagi asing di lingkungan PGI. Pasalnya, ia  sudah memulai pelayanan sejak 1980 sebagai asisten Sekjen, lalu terpilih menjadi Ketua Departemen Perempuan PGI sejak 1984-1986. Eri pun terlibat dalam pelayanan tingkat Asia sebagai Sekretaris Jenderal di Dewan Gereja-gereja atau Christian Conference of Asia (CCA) hingga 2015. Dalam hal ini dia pun dikenal sebagai perempuan pertama Asia yang pernah menjadi pemimpin tertinggi CCA.

Eri Lebang juga aktif dalam World Council of Chruches (WCC) atau Dewan Gereja-gereja Sedunia. Keterlibatannya dalam pelayanan ini dimulai sejak dirinya terpilih sebagai anggota Central Committee and Executive Committee dari lembaga oikumene global pada Sidang Raya ke-10 WWC di Busan, Korea Selatan, tahun 2013.

Salah satu tugas besar yang diembannya adalah menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Menurutnya, konflik terjadi di beberapa daerah seperti di Kabupaten Tolikara, Papua, Juli 2015, mengindikasikan mulai lunturnya sifat toleransi antar umat beragama.

"Sikap PGI adalah menghargai seluruh golongan agama termasuk menghargai kebebasan warga negara beribadah,” ujar Pendeta Henriette saat menghadiri Sidang Raya ke-33 Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) ke 33 di  Desa Wakan, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Senin (20/7/2015).

Ia mengajak warga gereja terus membangun dan menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan, dan saling menghormati satu dengan lain. Pul

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Mahyudin

Naskah:  Arif Rahman Hakim, Foto: Dok.MO

Menjadi orang nomor satu di organisasi besar yang beranggotakan jutaan orang membuat Mahyudin memiliki pengaruh besar. Apalagi, dia juga dipercaya menjabat Wakil Ketua MPR RI.

Musyawarah Nasional (Munas) VII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (31/7/2015), yang dibuka oleh Presiden Jokowi menghasilkan ketua umum yang baru, yakni Mahyudin.

Munas VIII HKTI 2015 bertema “Majukan Pertanian, Berdayakan Petani, Wujudkan Kedaulatan Pangan”. Sebagai forum tertinggi organisasi, munas tersebut bertujuan memilih dan menetapkan pengurus, serta menyediakan rekomendasi bagi pemerintah terkait dengan kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan. Acara tersebut diikuti 700 peserta dari utusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Dewan Pimpinan HKTI provinsi dan kabupaten/kota, Pemuda Tani dan Wanita Tani, serta fungsionaris HKTI.

Wakil Ketua MPR dari Golkar Mahyudin menjadi calon tunggal ketua umum, dan langsung terpilih dengan dukungan dari hampir keseluruhan pengurus tingkat daerah. Ia menjadi Ketua Umum HKTI masa bakti 2015-2020. Ia menggantikan Oesman Sapta. Selanjutnya Oesman Sapta menjadi Ketua Badan Pertimbangan Organisasi HKTI untuk periode yang sama.

Dalam paparan visi dan misinya, Mahyudin mengatakan HKTI harus fokus untuk memperjuangkan nasib petani agar menjadi tuan rumah di negara sendiri. “Kebun sawit di Indonesia terluas, tapi pengendaliannya masih oleh Malaysia,” katanya.

Mahyudin menjabarkan visinya untuk memperkuat HKTI sebagai organisasi yang mandiri, aktif dan konsisten dalam mengedepankan petani Indonesia.

Di bidang pemberdayaan petani, ia menjanjikan HKTI akan mendorong perbanyak bibit dan pupuk, mendorong kelembagaan penyuluh, serta upaya fasilitasi kebutuhan organisasi dan petani.

Mahyudin menjanjikan untuk mendorong terwujudnya bank dan asuransi tani, reformasi agraria, mengembangkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan bantuan hukum bagi petani, serta sistem pemasaran produk tani dengan harga pantas oleh Bulog.

‘’Dulu Bulog itu motor penetap harga, sekarang jadi pedagang,’’ kata Mahyudin.

Mantan Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, ini mengatakan, keberadaan Presiden Jokowi dalam pembukaan Munas merupakan sinyal bahwa pemerintah mendukung program-program HKTI.

Nama Mahyudin mulai populer ketika terpilih menjadi Wakil Ketua MPR dalam Sidang Umum MPR, Oktober 2014. Ketika itu pencalonannya sebagai Wakil Ketua MPR didukung Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (ARB) bersama PAN, Gerindra, PKS, dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Setelah Sidang Umum MPR 2014, Golkar pecah menjadi dua kubu, yakni kubu ARB dan kubu Agung Laksono. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM mengakui Golkar kubu Agung Laksono. Mahyudin menjatuhkan pilihan mendukung Golkar kubu Agung Laksono.

Tugas yang diembannya sebagai Wakil Ketua MPR tidaklah ringan. Kini kegiatannya bertambah dengan menjadi Ketua Umum HKTI.  HKTI didirikan di Jakarta, 27 April 1973 melalui penyatuan empat belas organisasi penghasil pertanian utama. HKTI bertujuan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat dan martabat insan tani, penduduk pedesaan dan pelaku agribisnis lainnya, melalui pemberdayaan rukun tani komoditas usaha tani dan percepatan pembangunan pertanian.

HKTI memiliki fungsi sebagai  wadah penghimpun segenap potensi insan tani Indonesia dan atau “Rukun Tani” jenis komoditas usaha tani. Fungsi lainnya adalah sebagai alat penggerak pengarah perjuangan insan tani Indonesia, dan sarana penampung dan penyalur aspirasi amanat penderitaan rakyat tani penduduk pedesaan. Selain itu HKTI juga berfungsi sebagai wahana menuju terwujudnya cita-cita nasional Indonesia raya, serta arena pemberdayaan dan pendidikan insan tani, masyarakat pertanian dan pedesaan. Pul

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj

Naskah:  Arif Rahman Hakim Foto: Dok. MO

Said Aqil Siradj kembali dipercaya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2015-2020. Ia terpilih secara aklamasi dalam Muktamar ke-33 NU di Kabupaten, Jombang, Jawa Timur (Jatim). Terpilihnya kembali Said memimpin NU membuktikan ia memiliki pengaruh yang kuat. Menjabat pemimpin tertinggi organisasi beranggotakan 140 juta umat pun tentu memiliki pengaruh besar.

Dalam periode 2010-2015 NU berhasil mendirikan 25 perguruan tinggi NU di berbagai daerah, dan melakukan penataan keuangan yang akuntabel dan transparan. Selain itu ia juga melakukan pembenahan di organisasi Lembaga, Lajnah, dan Badan Otonom, pendataan dan penyelamatan aset, serta capaian-capaian positif lainnya.

Ketua Umum PBNU memiliki kekuatan mengerahkan massanya untuk melakukan berbagai kegiatan. NU yang beranggotakan sekitar 140 juta orang ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang agama, sosial, politik, pendidikan, dan lain-lain.

Nahdlatul Ulama yang berarti Kebangkitan Ulama berusia lebih tua dari Republik Indonesia. Organisasi yang didirikan oleh KH Hasyim Asy’ari di Jombang, 31 Januari 1926 ini bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. NU menganut paham Ahlussunnah waljama’ah, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem  aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya  Al-Qur’an, sunnah,  tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik.

Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang  teologi/ tauhid/ketuhanan. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab imam Syafi’i dan mengakui tiga mazhab yang lain: imam Hanafi, imam Maliki, dan imam Hanbali.

Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Kiprah NU di bidang agama yakni melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. Di bidang pendidikan NU menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, dan berpengetahuan luas.

Di bidang sosial budaya NU mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Di bidang ekonomi NU mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan badan keuangan lain yang yang telah terbukti membantu masyarakat.

NU pertama kali terjun ke dunia politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada 1952,  kemudian mengikuti Pemilu 1955.   

NU bersama tiga partai berbasis massa Islam lainnya, yakni Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), berfusi ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973. NU bersama PPP mengikuti Pemilu 1977 dan  Pemilu 1982. Dalam Muktamar NU di Situbondo, Jatim, tahun 1984 NU menyatakan diri untuk kembali ke khittah 1926, yaitu tidak berpolitik praktis lagi. Tetapi,  pada era reformasi 1998  bermunculan partai-partai yang mengatasnamakan NU. Salah satunya yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada Pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi di DPR, dan bahkan berhasil mengantarkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi Presiden RI dalam Sidang Umum MPR 1999. Pul

Ketua Dewan Pembina HMPI Tommy Soeharto

Naskah:  Arif Rahman Hakim, Foto: Dok. MO.

Meski sudah berada di luar kekuasaan setelah Presiden Soeharto lengser pada 1998, Tommy Soeharto masih memiliki pengaruh besar. Buktinya, organisasi kemasyarakatan (ormas) Himpunan Masyarakat Peduli Indonesia (HMPI) yang didirikannya, disambut antusias dan kini memiliki jutaan anggota.

Nama pria yang bernama lengkap Hutomo Mandala Putra ini muncul kembali ke permukaan sejak Maret 2015 lalu, ketika terjadi perpecahan di tubuh Partai Golkar. Partai Beringin terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Aburizal Bakrie alias Ical dan kubu Agung Laksono. Tommy yang duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan DPP Golkar kubu Ical mendesak digelar Musyawarah Nasional luar Biasa (Munaslub) Golkar untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan Golkar.

Jika Munaslub digelar, sejumlah tokoh Golkar memprediksikan Tommy berpotensi menjadi ketua umum. Alasannya, Tommy populer, anak mantan Presiden Soeharto, kaya, dan memiliki banyak pendukung. Dan apabila hal itu terjadi, ia disebut-sebut akan maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

Namun, bukan perkara mudah menggelar Munaslub. Hingga detik ini dua kubu di tubuh Golkar masih terus bersengketa. Belum ada titik terang untuk menggelar Munaslub seperti yang diinginkan oleh Tommy.

Di tengah kisruh Golkar itu, HMPI dideklarasikan di Solo, Jawa Tengah, Senin (8/6/2015). Di ormas ini Tommy menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Sedangkan Ketua Umum HMPI dijabat oleh Begug Purnomosidi, mantan Bupati Wonogiri, dan Sekretaris Jenderal dipegang  oleh Tri Joko Susilo, Pemimpin Redaksi Pelitaonline.com milik Tommy.

Nama Tommy berpengaruh besar terhadap keberadaan HMPI. Terbukti dalam waktu relatif singkat telah berdiri cabang-cabang HMPI di berbagai daerah dengan jumlah anggota yang diperkirakan telah mencapai 3 juta orang. Sejumlah kalangan meramalkan HMPI kelak akan berubah menjadi partai politik (parpol) dan menjadi kendaraan Tommy untuk maju dalam Pilpres 2019, apabila dia gagal merebut ketua umum Golkar.

Tetapi, Tommy menegaskan HMPI tetap menjadi ormas, dan tidak akan pernah berubah menjadi parpol. Selain itu, dia enggan berbicara tentang dorongan dari para pendukungnya untuk berkompetisi di Pilpres 2019. Tommy menambahkan, dirinya belum dihubungi oleh pihak-pihak yang mengampanyekan pencalonannya dalam Pilpres 2019. Menurut Tommy, saat ini dia berkonsentrasi memberdayakan ekonomi masyarakat melalui HMPI.

Ormas ini lahir didasari dengan niat berupaya mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa berdaulat dalam politik, mandiri atau berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan dan disegani di mata dunia.

HMPI bermisi membangun kemandirian ekonomi, melestarikan budaya, mempertahankan kearifan lokal dan membangkitkan kembali koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM). “HMPI  akan menjalin kemitraan dengan pemerintah, menyinergikan dengan program-program pemerintah dan ikut mendorong percepatan pembangunan,” jelasnya.

HMPI menggaungkan slogan “Kobarkan Semangat Akulah Indonesia” untuk menumbuhkan dan membangkitkan rasa nasionalisme di hati sanubari seluruh anak bangsa. Kiprah HMPI yang bermanfaat bagi masyarakat adalah menyelenggarakan mudik Lebaran gratis tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, Minggu (12/7). Mudik gratis ini diikuti oleh 3.000 orang. Pada hari yang sama HMPI memberikan santunan kepada 1.000 anak-anak yatim se-Jabodetabek. Pul

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero), Tbk. Adityawarman

Naskah: Andi Nursaiful Foto: Dok. MO

Keberadaan jalan tol tak hanya mampu meningkatkan mobilitas penduduk, tapi terutama menjadi pendongkrak pertumbuhan pusat-pusat industri demi menggerakan roda ekonomi nasional. Sebagai pemimpin perusahaan terdepan di industri jalan tol, peran dan pengaruh Adityawarman terhadap khalayak luas dan negeri ini tentulah besar.

Hingga saat ini, PT Jasa Marga (Persero), Tbk. masih menjadi pemimpin di sektor industri jalan tol. Meski sudah mengoperasikan ruas jalan sepanjang lebih kurang 600 km atau sekitar 65% jalan tol di Indonesia, Adityawarman tak pernah berhenti membawa Jasa Marga untuk melakukan ekspansi dengan membangun sejumlah jalan tol baru.

Hingga akhir tahun ini, Adityawarman menargetkan Jasa Marga mampu menguasai lebih dari 1.000 km ruas jalan tol. Termasuk di dalamnya, mengerjakan tiga ruas tol baru di Indonesia yang konsesi sebelumnya dimiliki perusahaan lain. Ketiga ruas tol baru itu, masing-masing Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, dan Cinere-Serpong.

BUMN yang sarat pengalaman dalam pengelolaan jalan tol di Indonesia ini juga tengah membangun beberapa proyek jalan tol baru. Proyek-proyek tersebut terdiri atas jalan tol jalur Semarang-Solo senilai Rp 6,2 triliun, Surabaya-Mojokerto senilai Rp 3,2 triliun, Gempol-Pasuruan Rp 2,8 triliun, dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Rp 4 triliun.

Di bawah kepemimpinan Adityawarman, Jasa Marga kini telah mengelola sebanyak 26 ruas tol di seluruh Indonesia. Tentu bukan pekerjaan yang mudah dilakukan oleh orang biasa. Terlebih, sebagai entitas perusahaan, Jasa Marga juga harus mampu membukukan laba dan memberi manfaat bagi para shareholders (termasuk Negara) maupun stakeholders dan masyarakat pada umumnya.

Hingga akhir 2014, Jasa Marga di bawah kepemimpinan Adityawarman mampu membukukan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 1,4 triliun. Laba ini naik 37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,02 triliun.
Dari sisi kinerja operasional, ruas tol perusahaan berhasil meraih rata-rata trafik sebanyak 3,7 juta transaksi per hari, atau peningkatan volume trafik kendaraan bermotor sebesar 4,3 persen menjadi 666,7 juta transaksi hingga Semester I-2015. Trafik tersebut memungkinkan perseroan mampu untuk merealisasikan pertumbuhan pendapatan berkisar 10 persen tahun ini.

Tampilnya Adityawarman memimpin Jasa Marga merupakan hasil dari sebuah proses perjalanan panjang karier yang telah ditempuhnya di perusahaan itu sejak 1983. Pengalaman, ketegasan, dan kecerdasannya dalam mengelola BUMN sektor jalan tol mampu memberi pengaruh besar bagi seluruh staf dan karyawan untuk terus menggenjot kinerja meraih prestasi.

Telah banyak langkah dan terobosan inovatif yang dilakukannya dalam waktu singkat sejak memimpin Jasa Marga. Baik dalam pengembangan teknis maupun peningkatan budaya perusahaan dalam mewujudkan good corporate governance (GCG). Jasa Marga, misalnya, sukses memberlakukan whistleblowing system sebagai upaya pencegahan penyelewengan.

 Adityawarman telah menjadi bagian dari sejarah Jasa Marga yang kini mencapai usia 37 tahun. Ia berhasil membawa perusahaan dan segenap karyawan untuk ikut berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Dalam sebuah wawancara dengan Majalah Men’s Obsession pada awal 2014, Adityawarman mengemukakan obsesinya bahwa kelak ada pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan di Negara ini untuk melihat peran vital pembangunan infrastruktur seperti jalan tol.

Kala itu, ia berharap siapapun Presiden RI yang akan terpilih, kelak bisa mengundang semua pihak yang berkepentingan akan percepatan pembangunan perekonomian untuk duduk bersama membahas pentingnya pembangunan infrastruktur.

Ternyata, obsesinya mulai terwujud dengan arah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ternyata memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Tentu saja termasuk jalan tol. Bicara jalan tol, adalah bicara Jasa Marga. Dan, tidak berlebihan jika mengatakan Jasa Marga adalah Adityawarman.

Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. Alex J. Sinaga

Naskah: Andi Nursaiful Foto: Dok. MO

Di era digitalisasi dewasa ini, peran perusahaan telekomunikasi menjadi semakin vital. Apalagi bagi perusahaan informasi dan telekomunikasi pelat merah terbesar PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. Di sinilah Alex J. Sinaga, sang Direktur Utama, memiliki pengaruh dan peran besar.

Peran Alex semakin penting jika mengingat bahwa Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta.

Sesungguhnya, Telkom Group adalah satu-satunya BUMN telekomunikasi serta penyelenggara layanan telekomunikasi dengan jaringan terbesar di Tanah Air. Telkom memiliki rangkaian lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan dan interkoneksi, serta layanan internet dan komunikasi data.

Telkom juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media dan edutainment, termasuk cloud-based and server-based managed services, layanan e-Payment dan IT enabler, e-Commerce, dan layanan portal lainnya.

Di bidang Telekomunikasi yang merupakan ikon bisnis perusahaan, Telkom melayani sambungan telepon kabel tidak bergerak Plain Ordinary Telephone Service (”POTS”), telepon nirkabel tidak bergerak, layanan komunikasi data, broadband, satelit, penyewaan jaringan dan interkoneksi, serta telepon seluler yang dilayani oleh anak perusahaan Telkomsel.

Dalam hal layanan informasi, model bisnis yang dikembangkan Telkom masuk dalam ranah New Economy Business (NEB). Ini adalah layanan terintegrasi bagi kemudahan proses kerja dan transaksi, mencakup Value Added Services (VAS) dan Managed Application/IT Outsourcing (ITO), e-Payment dan IT enabler Services (ITeS).

Begitu juga model bisnis media mencakup Free To Air (“FTA”) dan Pay TV untuk gaya hidup digital modern. Sementara edutainment menjadi salah satu layanan andalan yang menarget pasar anak muda.

Di dalam semua perkembangan pesat itu, Alex terlibat aktif di dalamnya, terutama ketika dipercaya memegang berbagai jabatan strategis di Telkom sejak tahun 2000. Pencapaian terbesarnya ketika menjabat Direktur Utama Telkomsel, di mana Alex mampu memacu pertumbuhan double digit dan membuat keuntungan tahun 2012 melonjak Rp15,72 triliun, melesatkan jumlah pelanggan menjadi 122 juta, termasuk 25 juta pelanggan data.

Semenjak mendapat amanah memimpin Telkom pada 19 Desember 2014, peran penting Alex pun semakin besar. Amanah itu dijawab dengan konsistensi kinerja kinclong perusahaan, setidaknya dalam Kuartal I-2015.

Di tengah persaingan ketat di industri telekomunikasi di Indonesia yang melibatkan pemain-pemain global, Alex tetap mampu membawa Telkom mencetak kinerja memuaskan. Ia kembali mengulang prestasi saat memimpin Telkomsel dengan pertumbuhan double digit.

Hingga akhir Maret 2015, Telkom membukukan pendapatan Rp23,61 triliun, atau tumbuh 11,13%.  Telkom pun membukukan laba bersih Rp 3,81 triliun atau tumbuh 6,4%, serta EBITDA Rp 12,36 triliun dengan pertumbuhan sebesar 13,9%.

Untuk tahun ini, Alex mematok pertumbuhan di atas rata-rata industri. Untuk itu, Telkom kembali meneruskan fokus tiga program utamanya, yaitu Telkomsel “Maintain Double Digit Growth”, Indonesia Digital Network “Drive Digital Business” dan International Expansion “Stretch & Expand International Business”.

Melalui tiga fokus utama tersebut, Alex tengah membawa Telkom untuk bertransformasi menjadi The King of Digital. Menjadi raja di udara melalui Telkomsel, raja di darat melalui IndiHome, dan menjadi raja di laut melalui Fiber Optic Broadband Highway dari Aceh sampai Papua serta ekspansi ke regional.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Asmawi Syam

Naskah: Andi Nursaiful Foto: Dok. MO

Memimpin bank BUMN terbesar peraih laba tertinggi dari tahun ke tahun, menjadikan Asmawi Syam sebagai salah satu sosok paling berpengaruh di Tanah Air. Terutama jika mengingat ia memimpin lebih dari 26 ribu karyawan yang tersebar di 10.396 jaringan kerja konvensional, dengan total aset mencapai Rp778 triliun lebih.

Meski baru duduk di kursi nomor satu bank berusia 120 tahun pada 19 Maret 2015, ia ikut membesarkan Bank BRI semenjak 1980. Pejabat karier ini telah menduduki berbagai jabatan manajerial hingga masuk ke jajaran direksi pada 5 September 2007.

Dengan kata lain, peraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin (1979) dan Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran (2003), ini, ikut berperan besar mengantar Bank BRI pada posisi membanggakan saat ini.

Sebagai Direktur Utama bank yang fokus pada bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maupun segmen korporasi yang memiliki trickle down business terhadap UMKM, Asmawi memegang tanggung jawab sekaligus pengaruh besar bagi khalayak luas.

Penyaluran kredit BRI praktis menguasai industri perbankan nasional dari tahun ke tahun, dengan total outstanding kredit pada 2014 meningkat sebesar Rp57.79 triliun (tumbuh sebesar13,88 % yoy).

Dari semua segmen kredit, segmen mikro masih mendominasi dengan pertumbuhan sebesar 15,9 persen (yoy) menjadi Rp 157,5 triliun. Proporsi pinjaman mikro memang yang terbesar, yakni 31,25% dari total pinjaman, dengan komposisi nasabah yang berjumlah 7,3 juta nasabah mikro.

Pada kuartal I-2015, jumlah nasabah kredit mikro yang merupakan rakyat kecil, terus meningkat menjadi 7,4 juta nasabah dari 6,7 juta nasabah di kuartal I 2014. Total kredit yang telah disalurkan BRI pada kuartal I-2015 mencapai Rp 472,9 triliun.

BRI juga sukses mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 587,7 triliun pada kuartal I-2015, atau meningkat 25,04. Bisa dibayangkan begitu besarnya peran dan pengaruh Asmawi Syam sebagai direktur utama. Memimpin bank raksasa peraih puluhan penghargaan bergengsi nasional dan internasional, jelas tak mudah. Namun berhasil mencetak kinerja cemerlang dari tahun ke tahun, sekaligus ikut membawa BRI menjadi kontributor dividen terbesar kepada pemerintah, tentu membuat peran Asmawi kian besar.

Data menunjukkan, dari total dividen pada 2014 (tahun buku 2013) sebesar Rp 6,35 triliun, BRI menyetor dividen ke pemerintah/negara sekitar Rp 3,6 triliun.

Nilai tersebut merupakan yang terbesar dari perbankan milik pemerintah, dan mencapai 9% dari target penerimaan negara dari dividen BUMN.

Bank BRI di bawah kepemimpinan Asmawi Syam kini semakin dekat menjadi bank terbesar di Indonesia. Indikasi ke arah itu sangat jelas jika mengukur kinerja Bank BRI dari tahun ke tahun, terutama sejak 2005.

Dari hasil kegiatan operasional, baik pinjaman maupun jasa perbankan lainnya hingga akhir 2014, Bank BRI berhasil mencatatkan angka gemilang dalam industri perbankan, yaitu berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp24,20 triliun (Bank Only), atau meningkat sebesar 14,35% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2013.

Pertumbuhan laba bersih ini menghasilkan earning per share (EPS) sebesar Rp981 per lembar saham, lebih besar dari angka di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp. 858 per lembar saham. Sukses Bank BRI dalam hal penyaluran kredit kepada khalayak luas dan kepada korporasi yang mendukung UMKM, setoran dividen besar kepada negara dan pemegang saham lainnya, maupun kualitas layanan prima yang diberikan kepada jutaan nasabah, menjadikan Asmawi Syam layak dimasukkan dalam daftar 70 Tokoh Berpengaruh di Indonesia 2015, khususnya di bidang Dunia Usaha BUMN.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Budi Gunadi Sadikin

Naskah: Andi Nursaiful Foto: Dok. MO

Ia memimpin bank raksasa pelat merah dengan aset terbesar secara nasional, Rp914,1triliun!  Bisa dibayangkan besarnya peran dan pengaruh seorang Budi Gunadi Sadikin yang kini dipercaya menjabat Direktur Utama Bank Mandiri.

Bukan saja dari sisi aset terbesar, bank hasil penggabungan Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia, ini, juga tercatat sebagai bank di Indonesia dalam hal pinjaman dan deposit, serta bank retail dengan jumlah nasabah terbesar di Tanah Air, yaitu sekitar 14 juta nasabah.

Tahun ini Budi menargetkan 500 ribu nasabah baru melalui program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). “Laku Pandai ini menjadi tongkat sejarah Bank Mandiri, karena kami hanya memiliki 14 juta nasabah saat ini. Ini adalah kesempatan kami memperoleh 50 juta hingga 100 juta nasabah dalam waktu singkat,” Budi optimis.

Melalui program Laku Pandai, Budi juga menargetkan jumlah nasabah yang bisa menjadi agen Laku Pandai hingga akhir tahun ini mencapai 9.000 agen dan 50.000 agen pada 2018. Baginya, program ini baru bisa mencapai seluruh masyarakat Indonesia jika Bank Mandiri minimal memiliki 300 ribu agen.

Lewat program ini, akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia akan lebih merata. Sebab, rendahnya akses terhadap layanan keuangan berimbas pada kontribusi sektor finansial pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga rendah. Oleh sebab itu, peran besar Budi untuk membawa Bank Mandiri mencapai target-target itu jelas merupakan sebuah pengaruh yang sangat besar bagi negeri ini.

Kepiawaian Budi tak perlu diragukan. Bankir berpengalaman ini sejatinya sudah berperan besar ikut membesarkan Bank Mandiri. Setidaknya sejak ia bergabung pada 2006, hingga menjabat Direktur Retail & Micro Banking, dan akhirnya duduk di kursi nomor satu.

Baru tiga bulan menjabat sebagai direktur utama, Budi sudah menunjukkan kepiawaiannya. Meski berada di bawah tekanan pelemahan ekonomi global yang ketat, ia tetap mampu membawa Bank Mandiri mencapai kinerja positif.

Hingga Semester I-2015, Bank Mandiri berhasil menjaga momentum pertumbuhan sehingga total aset perseroan dapat mencapai Rp914,1 triliun. Peningkatan aset itu didorong oleh pertumbuhan kredit sebesar 13,8% pada triwulan kedua 2015 menjadi Rp552,8 triliun dari Rp485,8 triliun pada periode yang sama tahun 2014.

Menurut Budi, komitmen Bank Mandiri dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi juga mendorong kinerja perseroan menjadi semakin solid. Hingga akhir Juni 2015, Bank Mandiri berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp9,9 triliun.

Dalam penyaluran kredit, pada triwulan kedua tahun 2015, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit sebesar Rp106,5 triliun ke sektor industri pengolahan, atau naik 15,8%. Kredit infrastruktur, khususnya sektor konstruksi mencapai Rp20,8 (tumbuh 18%), sementara sektor perdagangan, restoran dan hotel mencapai Rp92,3 triliun (tumbuh 10,3%). Penyaluran kredit ke sektor-sektor tersebut bertujuan menggerakan laju pertumbuhan ekonomi agar bergerak ke arah yang jauh lebih baik.

Untuk lebih memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, Bank Mandiri juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penyaluran kredit ke sektor ini pun naik menjadi Rp74,4 triliun dari Rp65,9 triliun.

Peningkatan didorong oleh pertumbuhan kredit usaha mikro (25,8%) dan usaha menengah (19,7%). Peningkatan kredit ke sektor UMKM selaras dengan peningkatan jumlah rekening kredit UMKM, dari 692,6 ribu rekening menjadi 795,4 ribu rekening.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Dwi Soetjipto

Naskah: Andi Nursaiful, Foto: Dok. Humas Pertamina

Sebagai perusahaan energi terbesar di Tanah Air, Pertamina berperan sebagai backbone penyediaan dan ketahanan energi nasional. Peran itu merupakan tanggung jawab besar yang kini harus dijalankan di bawah kepemimpinan Dwi Soetjipto, sang Direktur Utama.

Lebih dari itu, Dwi Soetjipto boleh dibilang “bertanggung jawab” atas hajat hidup orang banyak. Sebab, energi kini memiliki peran yang sangat menentukan sebagai pendukung kegiatan ekonomi nasional.

Jika ketersediaan dan distribusi energi mengalami kendala untuk sampai ke masyarakat, roda perekomian nasional tentu akan mengalami kendala besar. Antrean panjang kendaraan bermotor di SPBU saat terjadi masalah pendistribusian, adalah adalah contoh kecil yang perlu penanganan serius. Pertamina yang memegang mandat penugasan pendistribusian BBM subsidi, harus memastikan ketersediaan bahan bakar hingga ke pelosok negeri, wilayah perbatasan, kepualuan terpencil dengan segala upaya untuk memastikan ketersediaan energi di seluruh wilayah Nusantara.

Bisa dibayangkan betapa strategisnya fungsi Pertamina, dan betapa besarnya peran dan pengaruh orang nomor satu yang memimpin perusahaan energi milik Negara ini. Belum lagi jika menghitung kontribusi dividen Pertamina ke Negara sebesar 40% dari total dividen BUMN selama ini, maka peran Dwi Soetjipto, yang baru menjabat Direktur Utama pada 28 November 2014, jelas sangat menentukan.

Sosok yang sukses membesarkan PT Semen Indonesia (Persero), ini, mewarisi Pertamina dalam situasi yang penuh tantangan berat. Harga minyak dunia  turun drastis dan menjadi masalah serius bagi perusahaan migas di seluruh dunia. Sektor hulu yang selama ini diandalkan sebagai penopang pendapatan perusahaan migas, tiba-tiba dihadapkan dengan merosotnya harga minyak, sehingga menyebabkan tidak imbangnya biaya produksi dan harga penjualan.

Belum lagi  , isu mafia migas, pengembangan kilang, serta pemanfaatan dan pengembangan bisnis gas Pertamina, adalah pekerjaan rumah terbesar yang harus menjadi prioritas perusahaan.

 Presiden Joko Widodo tentu tak sembarangan mempercayakan Pertamina kepada Dwi Soetjipto jika sosok ini tak memiliki kapabilitas yang mumpuni. Pria kelahiran Surabaya, 10 November 1955 ini memiliki rekam jejak yang kinclong di dunia bisnis.

Di bawah kepemimpinannya, kinerja PT Semen Indonesia (Persero),Tbk. terus meroket dan mampu berekspansi ke luar negeri. Namanya disebut-sebut sebagai bapak pemersatu industri semen Indonesia lantaran kemampuannya menyatukan Semen Padang, Semen Gresik, dan Semen Tonasa.

Sesungguhnya, Dwi adalah eksekutif pertama sepanjang sejarah yang mampu membawa BUMN Indonesia (SemenIndonesia) menjadi perusahaan multinasional setelah pembelian pabrik Thang Long di Hanoi Vietnam.

Kini, Dwi menakhodai perusahaan energi terbesar dan satu-satunya milik negara, dengan peran dan fungsi yang sangat vital tadi. Menyadari peran itu, Dwi menetapkan lima fokus kinerja. Yakni pengembangan di sektor hulu, efisiensi di semua lini, peningkatan kapasitas kilang, pengembangan infrastruktur dan pemasaran, serta perbaikan strukutur keuangan. Ke lima prioritas strategis tersebut diharapkan menjadi senjata dalam menghadapi tantangan bisnis migas di tengah lesunya harga minyak dunia. Dalam tempo cukup singkat, tangan dingin Dwi Sutjipto mulai berbuah hasil.

Di tengah kelesuan industri migas (turunnya harga minyak mentah dan terpuruknya rupiah) saat ini, Dwi mampu membawa Pertamina mencatat kinerja positif di Semester I-2015, dengan  meraih laba bersih sebesar US$570 akibat peningkatan kinerja operasional di berbagai lini bisnis. Produksi migas Pertamina selama Semester I-2015 tumbuh sekitar 6%, mencapai 550,89 ribu BOEPD, disokong peningkatan produksi migas dari aset luar negeri.

Seiring penambahan ruas pipa dan alokasi gas, bisnis transportasi gas juga meningkat 4% menjadi 264,98 BSCF. Adapun bisnis niaga gas Pertamina menjadi 19,71 BSCF. Di sisi lain, penjualan LNG meningkat menjadi 38,75 ribu BBTU. Di tengah kondisi industri yang kurang menguntungkan Pertamina terus berinvestasi dengan realisasi hingga semester I 2015 mencapai US$1,87 miliar, terutama di hulu migas dan bisnis gas. Investasi infrastruktur juga dilakukan untuk BBM. Proyek-proyek tersebut adalah proyek terobosan yang prosesnya dipantau secara ketat.

Selain meningkatkan kinerja dan investasi untuk kelanjutan bisnis, Pertamina juga terus melakukan efisiensi sebagai manifestasi 5 Pilar Prioritas Strategis perusahaan. Hingga semester I 2015 efisiensi yang dilakukan mencapai US$249,16 juta atau 3,26% di atas target yang ditetapkan. n

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro

Naskah: Andi Nursaiful Foto: Dok. MO

Bertanggung jawab atas kelancaran operasi kereta api di semua provinsi di Jawa, serta wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung, membuat Edi Sukmoro memiliki peran dan pengaruh bagi khalayak luas.

Sejak terpilih sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada 29 Oktober 2014, peran dan pengaruh besar kontan diemban oleh Edi Sukmoro. Bukan saja dalam mempertahankan kinerja apik yang telah dicapai KAI dalam beberapa tahun terakhir, tapi terlebih karena pengembangan KAI harus selaras dengan desain besar transportasi Indonesia ke depan.

Seperti diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah bertekad membangun jaringan transportasi massal yang saling terintegrasi di sejumlah kota besar mulai tahun ini, di mana tentu saja harus melibatkan PT KAI. Transportasi perkeretaapian adalah bagian dari tatanan transportasi massal yang terorganisasi dan tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi lainnya.

Upaya membangun perkeretaapian nasional yang berdaya saing dan terintegrasi dengan moda transportasi lain menjadi target utama yang ingin dicapai pemerintah. Terlebih di saat kereta api kini semakin dipercaya oleh masyarakat sebagai angkutan penumpang maupun barang.

Tugas strategis yang diemban pria kelahiran Semarang, 15 Maret 1959, ini, diyakini mampu dijalankan dengan baik, mengingat  Edi bukan orang baru di dunia perkeretaapian. Sebelum duduk di kursi direktur utama, ia menjabat Direktur Aset Non-produksi PT Kereta Api Indonesia. Kerja kerasnya menertibkan aset-aset PT KAI dan penelusuran data aset berhasil dengan baik.

Pengembangan dan pembangunan jalur kereta api yang terus dikembangkan, kelak akan membawa perubahan yang sangat besar dalam industri perkeretaapian nasional beberapa tahun ke depan. Terlebih jika jika Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 yang  mempercepat pembangunan Trans Sumatera Railways, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi sudah terwujud.

Pengembangan jaringan kereta api beberapa tahun ke depan juga mencakup pengembangan jaringan kereta api perkotaan dan kereta api antar-kota, kereta api khusus, hingga kereta cepat. Sebagai satu-satunya perusahaan pelat merah yang bergerak dalam jasa angkutan kereta api, kerja keras Edi dan segenap karyawan perusahaan yang dipimpinnya tentu sangat diharapkan.

Satu hal yang tak kalah penting dalam konteks pengembangan dan perencanaan masa depan industri perkeretaapian, adalah aspek pelayanan dan keamanan. Inilah yang juga mendapat perhatian serius KAI. Buktinya, anak perusahaan KAI, yakni PT Kereta Api Pariwisata, merilis hotel transit di Stasiun Gambir, Jakarta senilai Rp 4,4 miliar, demi meningkatkan layanan.

Peran KAI semakin penting setelah pemerintah mengucurkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun. Menurut Edi, suntikan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membeli sarana proyek Trans Sumatera.

Sementara Kementerian Perhubungan akan fokus membangun jalur kereta trans Sumatera, KAI saat ini sedang membangun jalur ganda di wilayah Sumatera Selatan yaitu jalur Niru-Tanjungenim Baru, Tanjungenim Baru-TLS, Tanjungrambang-X5-X6, Blambanganumpu-Giham, Cempaka-Blambanganumpu dan jalur X6-Penimur-Niru. Jika jalur ganda tersebut sudah beroperasi, maka KAI akan dapat menambah kapasitas angkut batubara dan tentunya berimbas pada pendapatan perusahaan.

Tahun ini, Edi menargetkan pertumbuhan angkutan barang sebesar 35 persen dan angkutan penumpang sebesar 10 persen. PT KAI juga berencana membeli 5 set K1 (eksekutif), 5 set K3 (ekonomi) AC, 392 unit gerbong PPCW dan KRL seri 205 sebanyak 120 unit. Pada 2014, volume angkutan penumpang sekitar 280 juta penumpang. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 21 persen dari tahun 2013. Sementara volume angkutan barang sekitar 32 juta ton atau naik sebesar 24 persen dari tahun 2013.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Elvyn G. Masassya

Naskah: Andi Nursaiful Foto: Dok. MO

Pemimpin Badan Hukum Publik yang mengelola dana lebih dari 17 juta pekerja senilai ratusan triliun rupiah, tentulah seorang yang memiliki pengaruh besar. Dialah Elvyn G. Masassya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Badan Hukum Publik milik negara yang berada langsung di bawah Presiden RI.

Hingga Semester I 2015, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan hingga kuartal telah sukses menggandeng jumlah peserta aktif sebanyak 17.035.203 jiwa pekerja, dengan dana kelolaan mencapai Rp193 triliun.

Capaian tersebut mendekati target jumlah peserta sepanjang tahun ini sebanyak 20,2 juta peserta. Dalam empat tahun mendatang, Elvyn menargetkan peserta aktif dapat mencapai 46 juta jiwa, dengan aset mencapai Rp512 triliun.

Sukses BPJS Ketenagakerjaan tak mungkin lepas dari peran besar Elvyn. Lewat tangan dinginnya, mantan bankir Bank Permata dan Bank BNI, ini, berhasil mentransformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 dengan mulus. Bersama segenap jajarannya, Elvyn mampu mengubah kepesertaan dari “patuh” menjalankan ketentuan UU Ketenagakerjaan, menjadi “butuh” atas keuntungan kepesertaan yang diperoleh.

Elvyn mampu menerjemahkan visi menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai perusahaan dan berkelas dunia, dengan meminta segenap karyawan di kantor pusat, 127 kantor cabang, 11 kantor wilayah, hingga jajaran terdepan di 1100 gerai (outlet) untuk berorientasi kepada nasabah.

Demi menunjang 100% kepuasan nasabah atau peserta, Elvyn serius melakukan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan serta melengkapi sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi. Termasuk performa karyawan yang penuh senyum dalam berhadapan dengan nasabah. Buktinya, semua outlet BPJS Ketenagakerjaan yang tersebar di 34 provinsi difasilitasi dengan ruangan nyaman dengan pelayanan penuh senyum oleh karyawan.

Elvyn mampu membesarkan perusahaan dalam waktu yang tergolong singkat. Semua itu lantaran ia bekerja secara sistematis dan cerdas. Terlebih dulu ia menyiapkan pondasinya, yakni visi sebagai badan penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, dan unggul dalam operasional dan pelayanan.

Visi itu kemudian ia beri “ruh” tata nilai. Elvyn memperkenalkan IPTIK , yang merupakan singkatan dari Iman, Profesional, Teladan, Integritas, dan Kerjasama. Berikutnya, Elvyn menguisi “energi” berupa etos kerja yang diberi nama TOPAS (Teamwork, Open mind, Passion,  Action, dan Sense) Terakhir, Elvyn menanamkan “karakter” less bureaucrat, less feodalism, more modern, more friendly, dan more fancy.

Ketika mempersiapkan PT Jamsostek (Persero) untuk bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, pada 2012 ia menyusun road map yang dinamai fase rekonsiliasi. Setahun berikutnya, meningkat ke fase infrastruktur, dengan membangun sistem dan proses baru.

Tepat 1 Januari 2014, secara resmi PT Jamsostek (Persero) mulus bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dan sukses beroperasi penuh sejak 1 Juli 2015. Yaitu melaksanakan empat program: jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pensiun.

Elvyn berobsesi kelak seluruh pekerja di Indonesia, baik di sektor formal maupun informal, yang kini berjumlah 118 juta orang, semuanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Harapannya, hingga mereka purnatugas atau pensiun, anak istrinya masih bisa melanjutkan hidup dari dana pensiun tiap bulannya.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Maryono

Naskah: Andi Nursaiful, Foto: Dok. MO

Salah satu opsi bagi rakyat banyak untuk memiliki rumah adalah melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Untuk soal yang satu ini, Bank BTN adalah jagonya KPR, dan Maryono adalah sosok berpengaruh yang berada di balik sukses BTN menyediakan rumah bagi khalayak luas.

Sektor perumahan Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) per Juni 2015, menunjukkan, kebutuhan perumahan di Tanah Air per tahunnya mencapai 800.000 sampai 1 juta unit. Sementara pemerintah (APBN) hanya mampu membiayai pembangunan 200-300 ribu rumah per tahun.

Hingga akhir 2015, Indonesia masih kekurangan 15 juta rumah. Saat ini terdapat sebaran backlog perumahan (kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi) sebesar 13,5 juta unit berdasarkan kepemilikan, 7,6 juta unit berdasarkan kepenghunian, dan ada 3,4 juta unit rumah tidak layak huni.

Di tengah situasi serius itu, KPR BTN menjadi harapan utama bagi kalangan masyarakat mayoritas menengah ke bawah dalam penyaluran kredit. Hingga kini fasilitas kredit memang masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam membeli rumah.

Hingga Semester I-2015, porsi kredit perumahan Bank BTN masih mendominasi kredit yang dikucurkan oleh Bank BTN, yakni sekitar 89,52 persen dari total kredit, atau mencapai Rp 112,903 triliun.

Memimpin satu-satunya bank pemerintah yang berkonsentrasi pada pembiayaan perumahan, khususnya di kelas menengah ke bawah, Maryono tentu memiliki peran dan pengaruh besar.

Bukan hanya dalam hal mendukung pemerintah dalam mengatasi masalah serius bidang perumahan, tapi juga sebagai pemimpin entitas perusahaan negara yang dituntut mampu meningkatkan kinerja perusahaan secara berkesinambungan.

Amanah itu ia jawab dengan tuntas. Di bawah kepemimpinan Maryono, yang dipercaya memimpin Bank BTN sejak 2012, perusahaan menunjukkan kinerja keuangan dan kinerja operasional yang membanggakan. Di kalangan rakyat banyak, KPR sudah sangat identik dengan KPR.

Dari tahun ke tahun, Bank BTN mampu meningkatkan capaian kinerjanya secara signifikan. Pada semester I-2015, misalnya, Bank BTN sukses membukukan laba bersih sebesar Rp 831 miliar,  atau tumbuh luar biasa sebesar 54,25 persen jika dibandingkan dengan semester I-2014 yang mencapai Rp 539 miliar. Hingga akhir tahun, laba perseroan ditargetkan tumbuh di atas 40 persen.

Per 30 Juni 2015, aset Bank BTN sudah mencapai Rp155,952 triliun, atau tumbuh sebesar 14,99 persen dibandingkan dengan 30 Juni 2014.

Pertumbuhan signifikan juga terlihat dalam kredit dan pembiayaan,  yakni tumbuh sebesar 18,33 persen dari Rp106,584 triliun pada semester I-2014 menjadi Rp 126,125 triliun pada semester I-2015.

Pertumbuhan kredit ini tergolong membanggakan, karena berada di atas rata-rata pertumbuhan kredit secara nasional, yang berkisar 10,40 persen per Mei 2015. Hingga akhir 2015, perusahaan menargetkan pertumbuhan kredit sekitar 14-16 persen.

Peran Maryono dan perusahaan yang dipimpinnya semakin penting bersamaan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai stimulus perekonomian. Dari 12 stimulus untuk perbankan, 6 kebijakan di antaranya berpihak pada produk perumahan.

Berdasarkan data yang dirilis Bank BTN, pangsa pasar BTN pada pembiayaan perumahan per 30 Maret 2015 sebesar 28,4 persen. BTN meyakini, pangsa pasar itu di atas sejumlah bank umum lain di Indonesia.

Khusus untuk fasilitas likuiditas pembangunan perumahan (FLPP), berupa kredit untuk rumah bersubsidi yang menjadi program pemerintah, Bank BTN bahkan menguasai 98 persennya. Realisasi penyaluran FLPP melalui Bank BTN per 30 Juni 2015 tercatat untuk 53.369 unit rumah dengan total kredit Rp 5,25 triliun.

Direktur Utama PT Kimia Farma (Persero), Tbk. Rusdi Rosman

Naskah: Andi Nursaiful Foto: Dok. MO

Kesehatan adalah salah satu syarat majunya sebuah bangsa. Maka peran BUMN Farmasi terbesar Kimia Farma tentu sangat strategis. Di pundak Rusdi Rosman, Sang Direktur Utama, tanggung jawab itu dipikulkan.

Berdiri sejak 1917, Kimia Farma adalah pioner industri farmasi di Tanah Air. Berbekal tradisi industri yang panjang selama lebih dari 187 tahun dan nama yang identik dengan mutu, perusahaan berkembang menjadi sebuah perusahaan pelayanan kesehatan utama di Indonesia,  yang tentu saja berperan penting dalam pengembangan dan pembangunan bangsa dan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan.

Tak hanya merajai industri farmasi di Indonesia, sebab korporasi farmasi yang terintegrasi ini sudah melakukan ekspansi bisnis ke tingkat global, melalui perdagangan internasional. Produk-produk Kimia Farma yang mencakup produk obat jadi dan sediaan farmasi serta bahan baku obat seperti Iodine dan Quinine telah memasuki pasar di Eropa, India, Jepang, Taiwan dan Selandia Baru.

Produk Jadi dan Kosmetik telah dipasarkan ke Yemen, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Vietnam, Sudan, dan Papua New Guinea. Demikian juga untuk produk-produk herbal yang berasal dari bahan alami juga telah dipersiapkan proses registrasinya untuk memasuki pasar baru seperti  Filipina, Myanmar, Pakistan, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain dan Bangladesh.

Produk Herbal merupakan target utama korporasi untuk periode mendatang mengingat banyaknya peminat dan pembeli potensial yang telah menunjukkan minat untuk melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan.

Menjadi perusahaan pelat merah di sektor farmasi memang tidak mudah. Selain dituntut mencari untung, perseroan juga harus mendukung program sistem jaminan kesehatan nasional dengan menjual obat generik.

Rusdi Rosman memahami betul tuntutan itu sehingga tak pernah absen dalam tender obat generik yang rutin digelar pemerintah. Meskipun, secara bisnis margin laba obat generik jauh lebih kecil dibandingkan dengan obat resep.

Tahun ini, Rusdi mengincar Rp500 miliar dari pelaksanaan tender obat generik. Saat ini, Rusdi mengatakan telah mengantongi tender penyediaan obat generik hingga Rp400 miliar. Untuk itu, Kimia Farma sudah menambah kapasitas produksi hingga 3,5 miliar butir per tahun dengan membangun pabrik baru di Banjaran, Bandung.

Prospek cerah usaha ritel farmasi juga mendorong Kimia Farma menggenjot produk ekspor serta menambah jumlah apotek dan klinik. Tahun ini, perusahaan menganggarkan belanja modal sebesar Rp 590 miliar untuk 100 apotek dan 100 klinik sampai akhir tahun. Hingga akhir tahun lalu,  jumlah apotek Kimia Farma mencapai 617 apotek dan 250 klinik, ditambah 47 cabang distribusi dan 41 laboratorium klinik. Rusdi mencanangkan konsep One Stop Health Care Services (OSHCS) hingga jumlah klinik dan apoteknya bisa berjumlah 1.000 unit pada 2018.

Konsep OSHCS adalah pelayanan kesehatan yang terpadu dan menyatu dalam satu tempat. Maksudnya, di dalam apotek Kimia Farma juga ada klinik di mana pengunjung bisa memeriksakan kesehatannya, bukan hanya sekedar tempat membeli obat. Rusdi juga bertekad untuk terus melakukan ekspansi distribusi. Tahun ini akan ada tiga negara baru tujuan ekspor yang disasar. Dua di antaranya terletak di Afrika serta satu di Phnom Penh, Kamboja.

Tiga bulan pertama tahun ini, Kimia Farma di bawah Rusdi telah membukukan pendapatan sebesar Rp 1,01 triliun (naik 16,5%). Sedangkan laba bersih Kuartal I-2015 melonjak 87,85% menjadi Rp 43,9 miliar.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir

Naskah: Andi Nursaiful Foto: Dok. MO

Apa jadinya jika PLN terpuruk dan mengakibatkan pasokan listrik terganggu? Sungguh tak terbayangkan vitalnya peran dan pengaruh Direktur Utama PT PLN (Persero) yang kini diemban oleh Sofyan Basir. Akan tetapi, dalam tempo enam bulan, ia berhasil membawa PLN berhasil mencetak untung dari posisi rugi  Rp30,9 triliun.

Listrik kini sudah menjadi kebutuhan vital manusia modern. Tanpa listrik, roda ekonomi pun terhenti. Perusahaan yang paling bertanggung jawab atas hal itu adalah PLN, yang dinakhodai Sofyan semenjak 22 Desember 2014.

Amanah yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo ke pundak Sofyan itu tentulah sudah memperhitungkan segala aspek. Terutama kapabilitas, integritas, dan rekam jejak Sofyan Basir selama ini dalam mengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apalagi jika mengingat PLN adalah salah satu BUMN yang kerap merugi.

Sofyan bukan eksekutif biasa. Sebelum dipercaya memimpin PLN, Sofyan sukses luar biasa dalam mengantar Bank BRI menjadi bank BUMN terbesar peraih laba tertinggi dari tahun ke tahun.

Di bawah kepemimpinannya sejak 17 Mei 2005, Sofyan sukses membawa BRI meraih berbagai penghargaan bergengsi, dalam dan luar negeri. Tahun 2011, misalnya, BRI masuk dalam daftar sepuluh besar perusahaan versi Forbes Indonesia dengan total pendapatan di atas USD 1 miliar. BRI menjadi satu-satunya perusahaan perbankan dalam peringkat sepuluh besar.

Sebelum meninggalkan BRI yang ia besarkan dalam tempo sepuluh tahun pada 2014, Sofyan kembali sukses mengantarkan BRI meraih penghargaan bergensi sebagai Bank Domestic terbaik di Indonesia  (The Best Domestic Bank) 2014 dari Asiamoney Magazine Award 2014 di Hongkong.

Beberapa pekan sebelumnya, BRI juga meraih juara umum Annual Report Award (ARA) 2013 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan mengalahkan 261 peserta yang terdiri dari perusahaan dan dana pensiun. BRI juga berhasil menyabet penghargaan Juara 1 kategori BUMN Listed Company.

Dengan rekam jejak tak tertandingi seperti itu, kapabilitas Sofyan memimpin PLN tentu tak bisa diragukan lagi. Terbukti, PLN yang hingga akhir tahun 2013 masih merugi sebesar Rp30,9 triliun, berhasil ia putar situasinya 180 derajat menjadi untung dengan laba Rp13,7 triliun pada 2014.

Sepanjang tahun lalu, PLN mencetak pendapatan usaha sebesar Rp296 triliun, atau meningkat 14,72 persen dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya di angka Rp258 triliun.

Walhasil, perusahaan listrik pelat merah ini dapat membukukan laba bersih sekitar Rp13,7 triliun dari posisi kas perseroan 2013 yang mengalami kerugian sebesar Rp Rp 30,9 triliun.

Sepanjang enam bulan pertama tahun ini, kinerja positif terus berlanjut. Berdasarkan laporan keuangan perseroan Semester I-2015 (unaudited), pendapatan dari penjualan tenaga listrik mengalami kenaikan sebesar Rp15,5 triliun (18,1%) sehingga menjadi Rp101,3 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp85,7 triliun.

Pertumbuhan pendapatan ini berasal dari kenaikan volume penjualan kWh sebesar 99,4 Terra Watt hour (TWh) atau naik 1,8% dibanding dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 97,6 TWh, serta adanya kenaikan harga jual rata-rata dari sebesar Rp 878,44/KWh menjadi Rp1.018,87/KWh.

Jumlah pelanggan yang dilayani perusahaan pada akhir Semester I 2015 juga mengalami peningkatan signifikan, yaitu mencapai 59,5 juta pelanggan, atau naik 6,82% dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 55,7 juta pelanggan.

Pertambahan jumlah pelanggan kontan mendorong kenaikan rasio elektrifikasi nasional yaitu dari 80,1% pada Juni 2014 menjadi 84,0% pada Juni 2015. Subsidi listrik sebesar Rp27,4 triliun, pun turun sangat signifikan, yaitu sebesar Rp30,3 triliun atau 52,5% dibandingkan Semester I 2014. Penurunan tersebut sejalan dengan efisiensi biaya penyediaan tenaga listrik yang terus dijalankan oleh perusahaan serta adanya kenaikan tarif tenaga listrik pada beberapa golongan tarif.

Presiden Direktur PT Indofood Sukses Makmur, Tbk. Anthony Salim

Naskah: Giattri, Foto: Istimewa

Jika Anthony Salim atau Liem Hong Sien menjadi penerus kerajaan bisnis sang ayah, Liem Sioe Liong, semata bukan karena faktor keluarga. Tapi karena ia juga figur berpengaruh di lingkaran kekuasaan bisnis sang taipan itu.

Keberhasilan Anthony Salim meneruskan bisnis keluarga dibuktikan dengan masuknya sang pengusaha dalam daftar 10 tokoh bisnis paling berpengaruh di tahun 2005 oleh Warta Ekonomi. Predikat itu disematkan karena tangan dinginnya berhasil membawa Group Salim selamat dari kegagalan akibat krisis ekonomi tahun 1998.

Sebelum krisis moneter dan ekonomi 1998, Group Salim terbilang konglomerasi terbesar di Indonesia dengan aset mencapai US$ 10 milyar (sekitar Rp 100 trilyun). Majalah Forbes bahkan pernah menobatkan Liem Sioe Liong, pendiri Grup Salim, sebagai salah satu orang terkaya di dunia.

Bank Central Asia (BCA), miliknya di-rush pada saat krisis multidimensional 1998 itu. Untuk mengatasinya, terpaksa menggunakan BLBI dan akibatnya berutang Rp 52 trilyun. Anthony yang sudah dipercayakan memegang kendali perusahaan menggantikan ayahandanya Sudono Salim (Liem Sioe Liong) ini pun bertanggung jawab.

Dia melunasi seluruh utangnya, walaupun harus terpaksa melepas beberapa perusahaan. Di antara perusahaan yang dilepas adalah PT Indocement Tunggal Perkasa, PT BCA Tbk, dan PT Indomobil Sukses Internasional.

Namun, ia tetap mempertahankan beberapa perusahaan, di antaranya PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan PT Bogasari Flour Mills, yang merupakan produsen mi instan dan terigu terbesar di dunia. Selain itu juga berkibar beberapa perusahaan di luar negeri, di antaranya di Hong Kong, Thailand, Filipina, Cina dan India.

Majalah Globe Asia menobatkan Anthony Salim, bos Grup Indofood sebagai taipan terkaya ketiga Indonesia. Dia berada di bawah posisi Budi Hartono (Grup Djarum) dan Eka Tjipta Widjaja (Grup Sinar Mas). Menurut perhitungan majalah itu – yang didasarkan pada nilai kepemilikan saham baik yang listed atau non listed – Anthoni memiliki harta US$ 3 miliar atau sekitar Rp 27 triliun.

Kini Indofood terus tumbuh dan berkembang sebagai raja industri makanan di Indonesia. Bahkan, bisnis Indofood kian terintegrasi dan bergerak dari hulu hingga hilir. Perusahaan ini bergerak di sektor agribisnis, industri tepung terigu, produk makanan hingga menguasai jalur distribusi.

Sejumlah produk konsumen bermerek made in Indofood sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia, seperti mie instan (Indomie, Supermi dan Sarimi), susu Indomilk, tepung terigu Bogasari (Segitiga Biru, Kunci Biru dan Cakra Kembar), minyak goreng (Bimoli) hingga mentega (Simas Palmia).

Putra Liem Sioe Liong ini tak mau kerajaan bisnisnya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk., berhenti. Di bawah komando Anthony, pada 2014 Indofood meraup laba bersih sebesar Rp 3,88 triliun, melonjak 55,2% dari laba tahun sebelumnya Rp 2,5 triliun. Naiknya laba ini sejalan dengan omzet yang meningkat.

Produsen Indomie itu meraup pendapatan Rp 63,5 triliun di 2014, meningkat 14% dari posisi tahun sebelumny Rp 55,6 triliun.

Anthony melihat bahwa perusahaan yang dipimpinnya adalah kapal yang besar dengan 50.000 karyawan. Harus ada komunikasi yang baik agar kinerja perusahaan dapat terfokus tajam dalam melihat pasar. Kata Anthony, sebenarnya aktivitas bisnis yang dilakukan selama ini banyak, hanya saja tidak terlihat. “Indonesia masih menjanjikan imbal hasil yang tinggi dalam bisnis,” ungkapnya. Rud

Founder & Chairman CT Corps Chairul Tanjung

Naskah: Silvy Riana Putri, Foto: Istimewa

Si Anak Singkong menjadi miliader, ya dialah Chairul Tanjung dengan kiprah perusahaan konglomerasi miliknya. Kesuksesan bisnisnya turut mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Perusahaan konglomerasi milik CT, sapaan  akrabnya, membawahi beberapa anak perusahaan, seperti Trans Corp., Bank Mega, dan CT Global Resources. Chairul Tanjung diakui sebagai salah satu pengusaha tersukses Indonesia.

Pertengahan tahun ini, seperti yang dilansir majalah Fortune, kekayaannya tercatat sebesar USD4,3 miliar, atau naik dari sebelumnya USD4 miliar. Ia juga masuk dalam daftar orang terkaya dunia versi Forbes pada Maret 2015, yaitu di peringkat 381.

Salah satu kisah ekspansi CT yang menjadi perbincangan adalah akuisisi Carrefour, peritel asal Prancis. Awalnya, Trans Corp. yang pada 2010 bernama Para Group, membeli 40 persen saham Carrefour senilai USD300 juta. Dua tahun kemudian, ia mengakuisisi 60% saham yang tersisa dengan harga USD750 juta atau Rp9,3 triliun.

Jika dijumlahkan butuh Rp13,1 triliun untuk menguasai Carrefour Indonesia. Ke depannya, CT berencana mengganti semua nama Carrefour dengan Transmart sebagai bentuk pelabelan gerai ritel nasional. Selain di sektor ritel, CT juga memiliki bisnis di berbagai sektor, misalnya media, properti dan taman hiburan, gaya hidup, layanan finansial, dan sumber daya alam.

Tak sekadar sukses sebagai pengusaha, sebab di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia pernah menjabat Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan Menko Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa di tahun 2014.

Suksesnya CT tidak diraih dalam waktu singkat. Selepas menyelesaikan sekolahnya di SMA Negeri 1 Jakarta pada tahun 1981, Chairul masuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (lulus 1987). Ketika kuliah inilah ia mulai masuk dunia bisnis dan juga mendapat penghargaan sebagai Mahasiswa Teladan Tingkat Nasional 1984-1985.

Kepiawaiannya membangun jaringan dan sebagai pengusaha, membuat bisnisnya semakin berkembang. Mengarahkan usahanya ke konglomerasi, Chairul mereposisikan  dirinya ke tiga bisnis inti: keuangan, properti, dan multimedia.

Dia menamakan perusahaan tersebut dengan Para Group. Perusahaan konglomerasi ini mempunyai Para Inti Holdindo sebagai father holding company, yang membawahkan beberapa sub-holding, yakni Para Global Investindo (bisnis keuangan), Para Inti Investindo (media dan investasi), dan Para Inti Propertindo (properti).

Di bawah Para Group, Chairul memiliki sejumlah perusahaan di bidang finansial, antara lain Asuransi Umum Mega, Asuransi Jiwa Mega Life, Para Multi Finance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Mega Finance.

Sementara di bidang properti dan investasi, perusahaan tersebut membawahi Para Bandung Propertindo, Para Bali Propertindo, Batam Indah Investindo, dan Mega Indah Propertindo. Di bidang penyiaran dan multimedia, Para Group memiliki Trans TV, Trans7, Mahagaya Perdana, Trans Fashion, Trans Lifestyle, dan Trans Studio.

Pada tanggal 1 Desember 2011, CT meresmikan perubahan Para Grup menjadi CT Corp. CT Corp terdiri dari tiga perusahaan sub holding: Mega Corp, Trans Corp, dan CT Global Resources yang meliputi layanan finansial, media, ritel, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam.

Kesuksesannya dalam berbisnis tidak menempuh jalan yang mudah. Berawal dari jiwa militan seorang CT, masa kecil yang sederhana bukan dijadikan hambatan, melainkan tantangan. Kini di usia 53 tahun, CT sudah menjadi inspirator dan motivator pengusaha muda sekaligus mengelola bisnis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Pul

Pengusaha dan Filantropis Ciputra

Naskah: Andi Nursaiful, Foto: Dok. MO

Sebagai salah satu dari 10 orang terkaya di Indonesia 2015, Ciputra layak masuk daftar tokoh berpengaruh tahun ini. Tak hanya itu, karena pebisnis sukses ini juga memberi pengaruh bagi khalayak luas berkat aksi-aksi filantropisnya.

Ciputra saat ini lebih dikenal sebagai sosok penyebar entrepreneurship terkemuka di Indonesia. Dalam setiap kesempatan, ia selalu menanamkan pentingnya kewirausahaan untuk membuat bangsa Indonesia maju.

Sukses membangun kerajaaan bisnis yang dimulainya dari nol semenjak akhir 1950-an, pada usia ke-75 di tahun 2006, Pak Ci, demikian ia disapa, memilih mengembangkan bidang pendidikan. Ia mendirikan sekolah dan Universitas Ciputra yang menitikberatkan pada kewirausahaan. Dengan sekolah ini, Ciputra bertujuan untuk menyiapkan para lulusannya menjadi pengusaha.

Kiprah Ciputra mendapat Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan memberikan dua rekor kepada Ciputra, yakni sebagai wirausahawan peraih penghargaan terbanyak di berbagai bidang dan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan kepada dosen terbanyak. Melalui Universitas Ciputra Entrepreneurship Center (UCEC) telah memberikan pelatihan entrepreneurship kepada ribuan dosen.

Pak Ci juga terlibat aktif pada kegiatan di lebih dari 10 yayasan yang bergerak di bidang pembinaan olahraga, pendidikan, hingga seni dan budaya, seperti pendirian Ciputra Art Gallery, Museum and Theater.

Tahun ini, majalah terkemuka Forbes menempatkan Ciputra dalam daftar bergengsi 10 orang terkaya di Indonesia. Ia berada di posisi ke-9, dengan total kekayaan ditaksir senilai USD1,8 miliar. Jika diukur secara global, Ciputra berada di urutan ke-1054 orang terkaya sedunia.

Kekayaan itu ia kumpulkan dari beragam lapangan bisnis, khususnya bidang properti, antara lain melalui Jaya Group, Metropolitan Group, Ciputra Group, Pondok Indah Group, Bumi Serpong Damai Group, dan Ciputra Development.

Sebetulnya, ia saat masih duduk di bangku kuliah Jurusan Arsitektur, Institut Teknologi Bandung (1957), ia sudah merintis usaha biro arsitek, PT Daya Cipta, bersama dua sejawatnya, Ir. Ismail Sofyan dan Ir. Budi Brasali. Salah satu kontrak penting yang memuluskan jalan Ciputra pada dunia bisnis pengembang di Indonesia adalah kesempatan untuk menangani proyek gedung bertingkat di Banda Aceh.

Setamat kuliah pada 1960, kelahiran Parigi, Sulawesi Tengah, ini, memulai peruntungan di ibukota Jakarta. Perusahaan yang dirintis bersama beberapa rekannya, PT Perentjaja Jaja IPD, berhasil mengamankan proyek pembangunan pusat perbelanjaan di kawasan Senen.

Proposal untuk proyek tersebut, diajukan kepada Gubernur Jakarta saat itu Dr. R. Soemarno, diterima dan ditindaklanjuti atas pertimbangan langsung Presiden Soekarno, dan berujung pada berdirinya PT Pembangunan Jaya yang 40% dari sahamnya dimiliki oleh Pemda DKI.

Di bawah bendera perusahaan yang sama dan pasca proyek pusat perbelanjaan di kawasan Senen, namanya semakin kokoh dikenal sebagai pakar pengembang yang banyak menangani berbagai kawasan elite di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa megaproyek ditanganinya, terutama proyek raksasa pembangunan Taman Impian Jaya Ancol dan Bintaro Jaya.

Ciputra dan kelompok perusahaan pengembangnya telah menangani sekitar 11 proyek perkotaan elite,  termasuk Bumi Serpong Damai, Pantai Indah Kapuk, Puri Jaya, Citraraya Kota Nuansa Seni, Kota Taman Bintaro Jaya, Pondok Indah, Citra Indah, Kota Taman Metropolitan, Citra Raya Surabaya, Kota Baru Sidoarjo, dan Citra Westlake City yang tersebar di Jabodetabek, Surabaya, dan kota baru Westlake City yang berlokasi di Vietnam. Pul

Founder Mayapada Group Dato' Sri Tahir

Naskah: Giattri FP, Foto: Istimewa

Kepedulian yang tinggi terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di Indonesia menjadikan ia sebagai sosok filantropis berpengaruh saat ini. Karena itulah, ketika Jenderal TNI Moeldoko menjadi Panglima TNI, ia mengangkat Dato' Sri Tahir sebagai penasihatnya.

Bos Bank Mayapada itu ditugaskan membantu mengurusi kesejahteraan prajurit TNI. Maklum, Tahir memang dikenal sebagai sosok konglomerat yang sangat dermawan. Melalui yayasan Tahir Foundation, orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes ini telah menunjukkan kiprahnya di bidang amal.

Membantu anak-anak penderita kanker, menyalurkan bantuan kepada nelayan dan petambak sebesar Rp 100 miliar, dan menyumbangkan 10 unit armada bus Transjakarta ditambah uang Rp 6 miliar, mungkin hanya sebagian dari aktivitas sosial yang dilakukan Tahir melalui lembaga amalnya.

Dengan kekayaan US$ 1,85 miliar, Tahir menjadi salah satu miliarder paling murah hati di tanah air. Forbes mencatat, Tahir menyumbangkan tak kurang dari US$ 50 juta atau Rp 475 miliar untuk sejumlah universitas di China, Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura.

Tak hanya itu, lewat Tahir Foundation, pemilik kelompok bisnis ini juga menjadi miliarder pertama Indonesia yang masuk dalam Bill & Melinda Gates Foundation, organisasi nirlaba buatan miliarder terkaya sejagad Bill Gates. Menurut Tahir, awalnya dirinya didatangi staf Bill & Melinda Gates Foundation. Orang itu mengatakan bahwa Bill Gates ingin mencari partner untuk program match plan. Singkat cerita, Tahir tertarik untuk bergabung di proyek tersebut.

Namun, saat Tahir menyebutkan nominal sum­bangan yang akan diberikan, “kecelakaan” terjadi. “Bahasa Inggris saya kan kurang bagus. Seharusnya saya bilang 1 juta dolar, keliru 100 juta dolar,” tuturnya, lantas terkekeh.

Tak lama kemudian Bill Gates menyurati Tahir secara pribadi. Intinya, bos Microsoft itu berkomitmen melipatgandakan nominal sumbangan Tahir yang USD 100 juta menjadi USD 200 juta. “Jumlah itu lalu saya tambahi USD 3,5 juta dan USD 3,5 juta lagi dari Melinda, istri Bill Gates. Jadi, total terkumpul USD 207 juta,” urainya.

Dari donasi sebanyak itu, 75 persen disumbangkan kepada Global Fund untuk memerangi penyakit malaria, TBC, dan HIV di Indonesia. Tahir sejak awal menekankan agar sebagian besar sumbangan tersebut ditujukan untuk masyarakat Indonesia.

Sedangkan untuk penyaluran sumbangan, yayasan Gates sudah memiliki ketentuan sendiri dalam seleksi penerima dan cara pendistribusian. “Rata-rata sehari sebanyak 300 orang Indonesia mati karena TBC sehingga setahun ada sekitar 100 ribu orang. Ini harus dicegah dan diobati,” ujarnya.

Atas kedermawanan Tahir, Gates sampai menyempatkan diri terbang ke Indonesia awal April lalu. Dalam kunjungan singkat itu Gates sempat menggelar pertemuan dengan sekitar seratus pengusaha Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Gates menyerukan pentingnya gerakan filantropi. Hasilnya, delapan pengusaha berkomitmen menyumbangkan masing-masing USD 5 juta. Donasi USD 40 juta itu lalu dilipatgandakan oleh Gates sehingga total menjadi
USD 80 juta.

Kunjungan singkat ke Jakarta ini untuk urusan sosial, tepatnya mendukung penuh pembentukan Indonesia Health Found, sebuah lembaga sosial yang akan menampung donasi para pengusaha dan filantropis di Indonesia yang dananya akan disumbangkan ke berbagai kegiatan kemanusiaan.

Dengan kehadiran Tahir sebagai penasihat Panglima TNI diharapkan mampu membantu TNI dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Salah satunya yaitu membantu merealisasikan pembangunan 1.000 rumah buat prajurit TNI tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Rud

Founder & Chairman PT Sinar Mas Group
Eka Tjipta Widjaya

Naskah: Aryani Indrastati, Foto: Istimewa

Eka Tjipta Widjaja saat ini tercatat di Forbes sebagai orang terkaya nomor 4 di Indonesia dengan total kekayaan diperkirakan mencapai US$5,8 miliar, setara Rp75,4 triliun. Pria berusia 91 tahun ini menjabat Ketua Badan Pembina Eka Tjipta Foundation merupakan seorang founder dari Sinar Mas Group.

Sinar Mas Group adalah salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia dari beberapa perusahan di bidang pulp and paper, agribisnis, makanan, real estate dan beberapa perusahaan lainnya yang berhubungan dengan industri pulp and paper.  

Perusahaan ini dibentuk tahun 1962 dan memiliki banyak anak perusahaan, di antaranya  seperti Asia Pulp & Paper (APP). Melalui upaya yang tak tergoyahkan dalam 30 tahun terakhir, APP sekarang menjadi salah satu dari sepuluh perusahaan terbesar dalam pembuatan kertas, dengan aset keseluruhan lebih dari US$10 miliar dan produksi dan pengolahan kapasitas tahunan lebih dari 10 juta ton.

Selain berbisnis di bidang kelapa sawit dan teh, ia juga mulai merintis bisnis bank. Eka membeli Bank Internasional Indonesia (BII) dengan aset mencapai Rp13 milyar. Di tangannya, BII menjadi besar dan memiliki 40 cabang dari dulunya hanya 2 cabang, dengan aset mencapai  Rp 9,2 trilliun rupiah. Sekarang BII sudah dimiliki Malaysia.  

Eka juga  menguasai PT Indah Kiat Pulp & Paper yang memproduksi hingga 700 ribu pulp per tahun, dan bisa memproduksi kertas hingga 650 ribu per tahun. Pemilik Sinarmas Group ini telah membangun ITC Mangga Dua dan Green View apartemen yang berada di Roxy, dan tak ketinggalan pula dia bangun Ambassador di Kuningan.

Bagi Eka, kekayaannya tidak datang dengan sendirinya atau sekadar warisan orang tua. Lahir dari keluarga miskin di Coan Ciu, Hokian, pada 3 Oktober 1923, ia tidak asing dengan kerja keras dan penderitaan. Namun kedua hal itulah yang membentuknya menjadi pribadi yang kuat menghadapi berbagai kegagalan dan kesulitan yang menghadangnya.

Di usia 37 tahun ia hijrah ke Surabaya. Awalnya dia sempat memiliki kebun kopi dan karet, bahkan memiliki pabrik minyak kelapa dan penggilingan padi, namun semua merugi. Ia menjual usahanya dan mendirikan CV Sinar Mas yang bergerak di bidang ekspor hasil bumi dan impor tekstil.

Dari sana usahanya mulai membuahkan hasil. Dia pun terus mengembangkan usaha dan mendirikan PT Tjiwi Kimia pada 1976. Tidak berhenti di sana, tahun 80-an ia mulai berekspansi dalam perkebunan kelapa sawit di beberapa daerah. Walau sempat tergoncang saat krisis moneter 1998, perusahaannya bisa bangkit kembali.

Kini berbagai usaha yang didirikannya tidak lagi ia pegang langsung namun sudah ia serahkan kepada anak-anaknya, Franky Oesman Widjaja adalah CEO Golden Agri-Resources, Teguh Ganda Wijaya mengendalikan bisnis bubur kertas dan kertas, Muktar Widjaja mengurus perusahaan properti, dan Indra Widjaja menjadi pimpinan Sinar Mas Multiartha.

Meski tidak berada di bawah kendalinya secara langsung, pengarus besar Eka jelas sangat besar. Kini ia banyak mengurusi yayasan yang dibangunnya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kepedulian kepada sesama adalah nilai yang ia pegang dan teladankan. Pul

Presiden Direktur PT Bank Central Asia, Tbk. Jahja Setiaatmadja

Naskah: Aryani Indrastati, Foto: Dok. MO

Tak berlebihan jika menyebut Jahja Setiaatmadja salah satu CEO paling cemerlang di Tanah Air saat ini. Di bawah kendali kepemimpinannya, Bank BCA berkembang pesat menjadi bank swasta nasional terbesar di Indonesia dengan lebih dari 12 juta nasabah, bahkan menjadi bank terbesar ketiga se-Asia Tenggara.

Prestasi gemilang ini berhasil diraih berkat konsistensi pertumbuhan kinerja kinclong dari tahun ke tahun. Sukses kinerja terus berlanjut pada paruh pertama 2015, dengan fokus menjaga likuiditas, kualitas kredit, dan permodalan, meskipun di tengah melemahnya perekonomian Indonesia.

Laporan kinerja BCA Semester I-2015, menunjukkan, laba mencapai Rp8,5 triliun, atau naik sebesar 8,8 persen. Menurut Jahja, peningkatan biaya overhead sebagai dampak ekspansi jaringan dan pelemahan nilai tukar rupiah, serta adanya peningkatan biaya tenaga kerja, dapat diimbangi oleh terjaganya marjin bunga bersih sehingga secara keseluruhan dapat mempertahankan profitabilitas dengan baik.

Pendapatan operasional BCA hingga Juni 2015 meningkat 14,2 persen menjadi Rp22,6 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp19,8 triliun. Sementara outstanding portofolio kredit BCA tercatat sebesar Rp347,1 triliun, atau naik 8 persen secara tahunan, didorong oleh penyaluran kredit konsumer dan komersial dan UKM.

Kredit konsumer sendiri mencatat pertumbuhan 9,2 persen menjadi Rp96,4 triliun. Ini tercapai berkat penawaran produk konsumer yang kompetitif dan dapat diterima oleh kalangan luas, di mana portofolio KPR dan KKB masing-masing naik 7,7 persen secara tahunan menjadi Rp56,9 triliun dan 11,6 persen secara tahunan menjadi Rp30,5 triliun.

Sementara itu, outstanding kartu kredit mampu mencapai Rp9 triliun, atau meningkat 10,5 persen secara tahunan. “Brand awareness yang tinggi dan cakupan jaringan EDC yang luas,  terus mendukung bisnis kartu kredit BCA,” kata Jahja.

Kredit komersial dan UKM pun naik 8,3 persen secara tahunan menjadi Rp137,5 triliun. Sedangkan kredit korporasi mencatat pertumbuhan sebesar 6,4 persen secara tahunan menjadi Rp113,2 triliun pada akhir Juni 2015.

Perjalanan Jahja  meniti karier di BCA cukup panjang. Dia mulai bekerja di BCA pada tahun 1990 sebagai Wakil Kepala Divisi, lalu pada tahun 1999 dia dipercaya menjadi Direktur. Pada tahun 2005, bank yang fokus pada consumer banking ini menunjuk dirinya sebagai Wakil Direktur Utama BCA yang bertanggung jawab pada divisi treasury, perbankan internasional, dan kantor-kantor di luar negeri. Berikutnya dia diangkat menjadi Presiden Direktur BCA berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan resmi menjabat pada 17 Juni 2011.

Dari keberhasilan kepemimpinannya, Jahja berhasil memperoleh banyak penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Penghargaan yang pernah Jahja terima, antara lain, Indonesia Marketing Champion, Man of Marketing Awards, Tokoh Finansial Indonesia, Indonesia Property & Bank Awards, dan The Best CEO dari Finance Asia Award.

“Memimpin sebuah perusahaan sebesar BCA pastilah bukan hal mudah. Ada banyak kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalankan.  Juga ada reputasi yang harus dijaga dan tanggung jawab untuk terus berprestasi serta meningkatkan kinerja karyawan. Tentu saja saya tidak dapat bekerja sendiri. Saya banyak mendapat dukungan dari rekan kerja dan karyawan serta keluarga,” ungkap Jahja dengan rendah hati.

Menurutnya, jika team work  terjaga dengan baik, maka sesuatu yang dikerjakan bersama pasti akan lebih mudah daripada mengandalkan satu-dua individu. ”Filosofi saya selalu demikian. Dan sejauh ini teman-teman bisa mendukung secara penuh. Dan hasil BCA ini adalah hasil team work, bukan karena ada superhero atau orang hebat,” cetusnya. Pul

Founder & Chairman Lippo
Group Mochtar Riady

Naskah: Aryani Indrastati, Foto: Istimewa

Pendiri dan presiden komisaris dari Lippo Group yang memiliki lebih dari 50 anak perusahaan. Jumlah seluruh karyawannya diperkirakan lebih dari 50 ribu orang. Aktivitas perusahaannya tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hadir di kawasan Asia Pasifik, terutama di Hong Kong, Guang Zhou, Fujian, dan Shanghai. Dia mendapat julukan The Magic Man of Bank Marketing.

Mochtar dikenal sebagai seorang praktisi perbankan andal, serta salah seorang konglomerat  yang berhasil mengembangkan grup bisnisnya hingga mancanegara. Majalah Forbes menyebut kekayaan Mochtar Riady mencapai USD 2,7 miliar dan di posisi ke-8 orang terkaya di Indonesia.

 Bos Lippo Group ini punya bisnis di banyak sektor, mulai dari perbankan, media, properti, dan rumah sakit. Sejarah Lippo Group bermula ketika Mochtar membeli sebagian saham di Bank Perniagaan Indonesia milik Haji Hasyim Ning pada 1981.

Waktu dibeli, aset bank milik keluarga Hasyim itu telah merosot menjadi hanya sekitar Rp 16,3 miliar. Kala itu Mochtar menduduki posisi penting di Bank Central Asia, bank yang didirikan oleh keluarga Liem Sioe Liong.

Dia bergabung dengan BCA pada 1975 dengan meninggalkan Bank Panin. Di BCA, Mochtar mendapatkan share sebesar 17,5 persen saham dan menjadi orang kepercayaan Liem Sioe Liong. Aset BCA ketika Mochtar Riady bergabung hanya Rp 12,8 miliar. Mochtar meninggalkan BCA pada akhir 1990, dan ketika itu aset bank tersebut sudah di atas Rp5 triliun.

Bergabung dengan Hasyim Ning membuat dia bersemangat. Pada 1987, setelah ia bergabung, aset Bank Perniagaan Indonesia melonjak naik lebih dari 1.500 persen menjadi Rp257,73 miliar. Hal ini membuat kagum kalangan perbankan nasional. Dia pun dijuluki The Magic Man of Bank Marketing. Dua tahun kemudian, pada 1989, bank ini melakukan merger dengan Bank Umum Asia dan semenjak saat itu lahirlah Lippobank. Inilah cikal bakal Lippo Group.

Mochtar dibesarkan oleh ayahnya yang single parent. Ibundanya meninggal dunia saat melahirkan adiknya, sehingga diasuh dan dididik oleh ayahnya hingga besar. “Saya punya seorang ayah yang sangat hebat,” tutur beliau. Pasalnya, selain single parent dalam membesarkan anak-anaknya, ayahnya begitu menekankan pentingnya pendidikan. Itu mengapa selepas SMA, Mochtar muda langsung dikirim untuk melanjutkan kuliah di Nanjing University Tiongkok pada tahun 1949.

Sepulang dari Tiongkok, Mochtar meminta izin untuk pindah dan mengadu nasib di Jakarta. Awalnya ditentang, namun Mochtar mencoba mengubah pikiran ayahnya dengan mengatakan, “Pohon dalam pot tidak akan tumbuh besar, kecuali ditanam di tanah luar rumah.” Akhirnya sang ayah mengizinkan.

Mochtar Riady hampir selalu sukses dalam mengembangkan sebuah bank. Dia memiliki filosofi yang ia sebut Lie Yi Lian Dje. Lie berarti ramah, Yi memiliki karakter yang baik, Lian adalah kejujuran, sedangkan Dje adalah memiliki rasa malu. Visi dan pandangannya yang vivioner kerap membuat orang kagum. Dia dapat dengan cepat membaca situasi pasar dan dengan segera pula menyikapinya.

Ketika Bank Lippo digoyang rumor kalah kliring pada 1995, Mochtar mampu mengatasinya dengan cepat. Laksana panglima perang, dengan cekatan ia memonitor setiap perkembangan lapangan detik demi detik, serta memberikan instruksi-instruksi penting ke semua lini jajaran. Rumor kalah kliring itu pun dienyahkan dan bendera Bank Lippo pun makin berkibar.

Prediksi beliau lainnya adalah berkaitan dengan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Menurut beliau, dalam tahun 2015 ini nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak akan lebih kuat karena kondisi global. Namun ia juga menyatakan agar tidak perlu dikhawatirkan. Pul

Presiden Direktur Grup Astra Internasional Prijono Sugiarto

Naskah: Aryani Indrastati, Foto: Istimewa

Prijono Sugiarto sudah menjabat sebagai Presiden Direktur Grup Astra  selama lima tahun sejak tahun 2010. Kemajuan dari 191 anak perusahaan yang bernaung di bawah grup Astra berada di pundaknya.

PT Astra International Tbk (Astra) merupakan salah grup perusahaan terbesar di Indonesia. Awalnya perusahaan ini berkembang dari sebuah usaha perdagangan kecil yang didirikan oleh dua saudara William Soerjadjaya dan Tjia Kian Tie.  

Perlahan PT Astra International Tbk telah berkembang menjadi konglomerasi mengesankan, yang beroperasi terutama di Indonesia dan membentuk perusahaan tercatat terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan total kapitalisasi pasar lebih dari tujuh persen. Perusahaan ini merupakan grup otomotif terbesar di Asia Tenggara dan menyediakan berbagai produk mobil dan sepeda motor.

Dalam industri otomotif, bisnis inti Astra International, perusahaan ini menguasai pangsa pasar domestik antara 50 dan 60 persen. Melalui badan hukum yang dikendalikan bersama (jointly-controlled entity) dengan Toyota Motor Corporation, Astra memegang hak eksklusif untuk menjual kendaraan Toyota di pasar Indonesia. Merek Toyota ini menjadi pemimpin dominan di pasar mobil grosir di Indonesia. Astra juga bekerjasama dengan Daihatsu, Isuzu, Nissan Diesel, Peugeot, mobil BMW, dan sepeda motor Honda.

Selain produksi dan distribusi lini mobil, Astra menawarkan layanan konsultasi untuk pembelian mobil baru, serta asuransi dan layanan pembiayaan untuk mendukung penjualan otomotif, sepeda motor dan
alat berat.

Di bidang pertambangan, perkebunan, konstruksi dan kehutanan, Astra menjual alat berat, suku cadang terkait dan memberikan layanan purnajual. Sektor lain yang mulai digeluti melalui anak perusahaannya adalah pertambangan batu bara, agribisnis (minyak sawit), teknologi informasi, infrastruktur (jalan tol, penyediaan air di Jakarta dan terminal penimbunan minyak di Gresik), serta layanan solusi TI.    

Prijono  berhasil mengembangkan sekitar 50 perusahaan di bawah naungan holding. Kini, total perusahaan Grup Astra sudah memiliki 191 anak perusahaan. Dia memiliki pengalaman matang dari berbagai bidang usaha yang pernah dipimpinnya selama menjadi direksi perusahaan. Seperti, bidang otomotif, perkebunan, pertambangan, alat berat, hingga alat berat.  

Prijono mengakui, untuk memimpin perusahaan sebanyak itu dia beruntung memiliki tim solid.  Dia dan timnya rutin melakukan review setiap bulan pada masing-masing perusahaan, dan secara khusus membentuk divisi khusus untuk pengembangan usaha.

Selain merambah sektor bisnis baru yang potensial, salah satu fokus utama perusahaan adalah menjaga tongkat estafet kepemimpinan agar tetap terjaga, lewat pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik.

Prijono bergabung di Grup Astra sejak tahun 1990 dan pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT United Tractors Tbk, PT Astra Otoparts Tbk, PT Astra Honda Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Wakil Presiden Komisaris PT Astra Daihatsu Motor, Wakil Presiden Komisaris PT Federal International Finance, Komisaris PT Astra Sedaya Finance, Komisaris PT Pamapersada Nusantara serta sebagai Komisaris PT Astra Agro Lestari Tbk (2005-2007).

Sebelum bergabung di Astra, Prijono adalah Sales Engineering Manager di Daimler-Benz Indonesia. Ia menyandang gelar Dipl.Ing di bidang Teknik Otomotif dari University of A. Sc. Konstanz, Jerman (1984) dan gelar Dipl.

Wirtschaftsing di Bidang Administrasi Niaga dari University of A. Sc. Bochum, Jerman (1986). Pul

CEO PT Djarum Robert Budi Hartono

Naskah: Aryani Indrastati, Foto: Istimewa

Selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2008 hingga 2015, Robert Budi Hartono pemilik PT Djarum, disebut sebagai orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes, dengan kekayaan ditaksir mencapai US$ 17,7 miliar, atau Rp 228,33 triliun.

Budi Hartono adalah pemilik PT Djarum, sebuah perusahaan rokok yang berpusat di Kudus, Jawa Tengah. Ia adalah generasi kedua pabrik rokok kretek, yang kemudian merambah ke berbagai sektor bisnis lainnya. Di antaranya, sektor perbankan (BCA), properti (Grand Indonesia), agribisnis (Hartono Plantations Indonesia), elektronik dan multimedia (Polytron), dan bisnis online (Global Digital Prima Venture).

Robert dan saudaranya, Michael Hartono, menguasai 51 % saham BCA melalui Farindo Holding Ltd. Selain itu, mereka juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 65.000 hektar di Kalimantan Barat sejak 2008, serta sejumlah properti dan perusahaan elektronik.

Di bawah bendera Polytron yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun, perusahaan kini  sudah memproduksi ponsel yang sebelumnya hanya meproduksi AC, kulkas, produk video dan audio, dan dispenser. Melalui perusahaan yang baru dibentuk, Ventures Global Digital Prima, ia membangun situis belanja online Blibli.com, dan mengakuisisi Kaskus, situs Indonesia yang paling populer.

Perjalanan karier sang triliuner bermula di usia belia, 22 tahun, saat menerima warisan perusahaan keluarga (pabrik rokok Jarum). Tahun pertama menjalani usaha warisan tersebut ternyata bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Pabrik mengalami kebakaran hebat dan hampir melumpuhkan perusahaan tersebut. Budi dan kakaknya berupaya membangun kembali dengan mencari dana talangan dan menggali inovasi bisnis yang tepat.

Awalnya, produk Djarum adalah rokok kretek lintingan tangan. Metode klasik kretek lintingan tangan terus dilakukan oleh Djarum menggunakan metode kuno yang dikerjakan secara manual oleh buruh terampil. Sementara rokok kretek lintingan mesin baru diperkenalkan pada awal tahun 1970, dan diproduksi secara otomatis menggunakan mesin berteknologi tinggi.

Pada pertengahan tahun 1970 -an, Departemen R&D Djarum mulai memperkenalkan “Djarum khusus” yang pertama kali dipasarkan pada tahun 1976, dan kemudian diikuti oleh ‘Djarum Super’ pada tahun 1981.

Pada 1972, perusahaan  mulai mengekspor rokok kretek lintingan tangan ke pengecer tembakau di seluruh dunia. Perlahan namun pasti, perusahaan ini berhasil bangkit lagi dan menjelma menjadi salah satu perusahaan tersukses yang ada di Indonesia. Kini produk rokok Djarum tidak hanya merajai pasar lokal namun telah merambah ke pasar internasional.

Selain terus melakukan ekspansi bisnis, perusahaan grup Djarum ini juga berupaya memiliki andil dalam memajukan Tanah Air, khususnya dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas SDM anak bangsa. Tekad ini diwujudkan melalui pendirian yayasan sosial Djarum Foundation pada 30 April 1986. Pul

Perintis Bank Syariah di Indonesia
Zainul Bahar Noor

Naskah: Giattri FP, Foto: Istimewa

Zainul Bahar Noor merupakan sosok penting dalam dunia perbankan syariah lantaran pria yang pernah menjabat Direktur Bank Muamalat, ini adalah salah satu perintis dan penggerak bank syariah pertama di Tanah Air.

Wakil Ketua Majelis Pakar Parmusi (Persaudaraan Muslim Indonesia) ini, bisa dikatakan sebagai salah satu perintis berdirinya Bank syariah pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat. Awalnya, sepulang menunaikan ibadah haji tahun 1990, Zainul diajak terlibat dalam persiapan pembentukan Bank Muamalat, yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Kala itu, ia bertemu dengan sejumlah tokoh perintis dan penggerak lainnya, seperti Dr Amin Aziz dan Hanifah Hussein. Ia pun diajak bergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) dan Tim Kecil Pendirian Bank Islam MUI, dan melewati jalan panjang selama hampir dua tahun untuk mendirikan Bank Muamalat. Pria yang pernah menjadi salah seorang direktur di Bank Pacific itu pun dipercaya menjadi Direktur Utama Bank Muamalat (1992-1995).

Sukses Bank Muamalat ternyata menjadi inspirasi bagi sejumlah bank nasional milik negara dan swasta. Betapa tidak, kini tak sedikit bank-bank yang melayani nasabah dengan berbasis syariah.

Kini, tak hanya bank syariah yang menjadi konsentrasinya. Ia juga kini terkait dengan pendirian Bank Wakaf di Indonesia, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bank Wakaf Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) itu mengatakan saat ini di Indonesia memang sudah perlu apalagi Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar. “Ini jelas dukungan utama bagi berdirinya Bank wakaf,” ujar mantan Dubes RI untuk Yordania ini.

Zainul menyebutkan Bank Wakaf menjadi bentuk pembangunan ekonomi berkeadilan karena harta wakaf baik berupa uang dan tanah merupakan sumber dana yang diserahkan pemiliknya untuk kesejahteraan umat, tanpa ada keinginan timbal keuntungan.

Zainul yakin potensi wakaf uang dapat menggantikan utang luar negeri, demikian pula pendapatan per kapita dapat ditingkatkan apabila peran UMKM diperbesar sehingga menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Karena itu UU Wakaf menjadi dasar dalam pendirian Bank Wakaf ke depannya. Karena UMKM dalam kenyataanya merupakan tulang punggung  ekonomi Indonesia pada setiap kali menghadapi krisis ekonomi.

“Bank Wakaf ini merupakan solusi sumber pendanaan umat yang cukup besar bila dikumpulkan dan digunakan untuk kesejahteraan pemberdayaan umat,” ujarnya.

Menurut Zainul, nilai modal bank di seluruh dunia tidak mungkin bisa mengalahkan potensi modal Bank Wakaf. Pasalnya, modal yang diberikan bakal terus meningkat seiring besar wakaf yang ditambahkan nasabah. Dana ini, terang dia, bisa dipinjamkan tanpa agunan, jaminan, dan bunga. Apabila usaha dari pinjaman dana tersebut gagal tidak ada tuntutan pengembalian.

Namun, untuk memberi kepastikan atas terlaksananya hal tersebut diperlukan campur tangan di samping political will sangat kuat dari pemerintah. Menurutnya, harus ada sinergi dalam satu koordinasi terpadu antar Kementerian dan Lembaga terkait sangat diperlukan, yaitu antara Kementerin Agama RI, Majelis Ulama Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Lembaga-lembaga Wakaf dan semua yang tergolong sebagai stake holder dari upaya pemobilisasian Wakaf-Uang tersebut.

Apalagi telah dikeluarkannya fatwa memperbolehkan pelaksanaan wakaf dengan Wakaf-Uang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 dan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 tentang Wakaf Tahun 2004. Rud

Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia

Naskah: Suci Yulianita, Foto: Dok. MO

Kiprah Bahlil Lahadalia sebagai pengusaha muda tak diragukan lagi. Perjalanan hidupnya menginspirasi banyak pengusaha muda lainnya. Maka tak salah jika ia didapuk sebagai Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2018 menggantikan Raja Sapta Oktohari.

Tugas Bahlil sebagai Ketua Umum BPP HIPMI sudah di depan mata. Ia mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan visi misi organisasi, yakni memakmurkan seluruh rakyat Indonesia melalui para pengusaha Indonesia. Bahlil pun harus bisa memposisikan HIPMI sebagai mitra pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan pengusaha muda. Selain itu, yang juga tak kalah penting adalah bagaimana HIPMI bisa berperan penting dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal agar lebih berdaya saing.

Menilik sejarah HIPMI, didirikan pada tanggal 10 Juni 1972 yang dilandasi semangat untuk menumbuhkan wirausaha di kalangan pemuda, karena pada saat itu tidak banyak kaum muda yang bercita – cita menjadi pengusaha. HIPMI didirikan oleh para pengusaha, yaitu, Drs. Abdul Latief, Ir. Siswono Yudo Husodo, Teuku Sjahrul, Datuk Hakim Thantawi, Badar Tando, Irawan Djajaatmadja, SH , Hari Sjamsudin Mangaan, Pontjo Sutowo, dan Ir. Mahdi Diah.

Pada saat itu anggapan yang berkembang di masyarakat menempatkan kelompok pengusaha pada strata yang sangat rendah sehingga sebagian besar anak muda terutama kalangan intelektual lebih memilih profesi lain seperti birokrat, TNI / POLRI dan sebagainya.

Dalam perjalanannya sampai terjadinya krisis ekonomi di tahun 1998, HIPMI telah sukses mencetak kaderisasi wirausaha, dengan tampilnya tokoh – tokoh muda dalam percaturan dunia usaha nasional maupun internasional. Keadaan itu kemudian dapat merubah pandangan masyarakat terhadap profesi pengusaha pada posisi terhormat.

Pada Era Reformasi, terutama pasca krisis ekonomi, dituntut adanya perubahan visi, dan misi organisasi. HIPMI senantiasa adaptif dengan paradigma baru yakni menjadikan Usaha Kecil – Menengah sebagai pilar utama dan lokomotif pembangunan ekonomi nasional.

Kiprah Bahlil di organisasi dimulai sejak duduk di bangku kuliah. Kala itu ia seorang mahasiswa yang aktif menjadi pengurus senat mahasiswa dan bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam yang membawanya menduduki posisi sebagai Bendahara Umum PB HMI. Pengusaha muda asal tanah Papua ini, mengawali perjalanannya di HIPMI sejak 2003 sebagai pengurus BPC dan berlanjut ke BPD hingga ke BPP. Cukup lama malang melintang di HIPMI hingga akhirnya menjabat Ketua Umum, “lebih dari satu dekade saya berproses di HIPMI. Tidak ada yang instan jika kita mau membentuk kader yang berkualitas” tegas pemilik Rifa Capital ini.

Menurut Bahlil, hal yang paling utama menjadi seorang pengusaha bukanlah modal, melainkan kreativitas dan jaringan. “Banyak sekali peluang yang ada apalagi negara kita cukup luas dan memiliki potensi yang melimpah, yang penting kita berani memulainya” ujar Bahlil.

HIPMI sebagai organisasi kaderisasi, terus berusaha menciptakan pengusaha-pengusaha muda yang tangguh. Bahlil menyarankan, untuk menjadi seorang pengusaha sebaiknya sudah diperkenalkan mulai dari bangku sekolah. Sebagai wadah kaderisasi pengusaha muda, HIPMI memiliki program HIPMI Perguruan Tinggi.

Di sisi lain, HIPMI juga harus dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada para anggotanya. Dengan akses jaringan dan senior yang dimiliki HIPMI menjadi kekuatan besar, tinggal bagaimana mengelolanya dengan baik sehingga memberikan kemudahan bagi anggota HIPMI untuk mengakses peluang yang ada. Rud

Ketua Umum PII Bobby Gafur Umar

Naskah: Suci Yulianita, Foto: Dok.MO

Tampilnya Bobby Gafur Umar sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2012-2015 adalah sebuah kepercayaan sekaligus apresiasi yang tinggi dari para insinyur Indonesia kepadanya. Kini, ia memiliki peran penting dalam mengambil langkah  dan kebijakan PII dalam memberikan sumbangsihnya pada negara ini.    

Sejak menjabat Wakil Ketua Umum PII periode 2009 – 2012, bersama Said Didu sebagai Ketua Umum, Bobby dengan serius menyusun program kerja dan organisasi baru yang profesional, efektif dan efisien. CEO PT Bakrie & Brothers Tbk, ini pun berhasil mengangkat eksistensi insinyur Indonesia, khususnya pada bidang pengembangan industri strategis nasional dan penyediaan infrastruktur skala besar. 

PII bahkan menjadi mitra aktif bagi Pemerintah dalam beberapa hal, antara lain, menyusun strategi dan upaya-upaya terobosan dalam rangka mempercepat pengembangan industri strategis, serta menyusun langkah-langkah konkrit dan berkesinambungan dalam mempercepat penyediaan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Kedua hal tersebut menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi, dan PII menjadi partner bagi jajaran kabinet kerja dalam menyusun program-program di tingkat kementerian koordinator dan kementerian teknis.  Ya, eksistensi PII di Indonesia memang tak diragukan. Bahkan pada 17 Februari 2015 lalu, Bobby menyampaikan ‘Rekomendasi Insinyur Indonesia” kepada pemerintah pusat, melalui rapat kabinet terbatas yang dihadiri oleh 3 Menteri Koordinator: Perekonomian, Kemaritiman, dan PMK; serta beberapa Menteri bidang terkait.

PII juga secara intens bekerjasama dengan pihak universitas dan badan litbang, untuk pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia di bidang keteknikan dan teknologi; demi pengembangan dan penguasaan IPTEK yang tepat guna bagi masyarakat luas. Selain itu, Bobby yang dikenal dekat dengan media ini, juga bermitra dengan berbagai unsur media massa di Indonesia dalam hal diseminasi informasi di bidang keinsinyuran di Indonesia; sehingga masyarakat luas mendapatkan informasi yang terbaru dan akurat tentang keteknikan dan pengembangan/penguasaan teknologi oleh para Insinyur Indonesia.

Salah satu puncak keberhasilannya selama memimpin PII adalah dengan disahkannya Undang-Undang Keinsinyuran no 10 tahun 2014, yang resmi menjadi UU setelah tertunda selama lebih dari 15 tahun yang artinya sudah 5 kepengurusan PII sebelum ini, RUU tidak kunjung rampung dan disahkan oleh DPR-RI. Dengan disahkannya UU Keinsinyuran, saat ini profesi insinyur dapat memiliki dasar hukum, referensi aturan, serta tata cara praktik keinsinyuran di Indonesia. UU ini juga menyatakan dengan jelas tentang peran PII sebagai ‘wadah utama praktik keinsinyuran di Indonesia’. UU ini juga penting untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana aturan-aturan untuk pemanfaatan sumberdaya keinsinyuran antar negara dinyatakan dan siap diterapkan.

Yang juga membanggakan bagi Bobby dan seluruh insinyur di Indonesia, terutama yang tergabung dalam PII, adalah, aturan baru yang sedang digodok pemerintah yang memungkinkan para insinyur muda menerima insentif tunai sebesar Rp.100 juta untuk satu tahun.

Dikatakan Bobby, kebijakan pemerintah tersebut menjadi terobosan jitu untuk menarik para lulusan insinyur agar mau bekerja dan meniti karier di bidang teknik. Apalagi saat ini memang hanya 45% insinyur atau sarjana teknik di Indonesia yang bekerja sesuai dengan bidang studinya.  

Pada tahun 2012-2013 Bobby terpilih untuk menduduki posisi Chairman AFEO (ASEAN Federation of Engineering Organizations) atau federasi organisasi keinsinyuran se-ASEAN.

Di masa kepemimpinan ini, Bobby juga berhasil membawa PII menjadi tuan rumah Konferensi Insiyur se ASEAN (CAFEO) pada tahun 2013 lalu, setelah hampir selama 30 tahun lamanya Indonesia absen menjadi tuan rumah. Rud

Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy

Naskah: Suci Yulianita, Foto: Dok.MO

Totalitas Eddy Hussy di dunia properti nasional  membuat ia dipercaya untuk memimpin DPP Realestat Indonesia (REI).  Perannya saat ini menjadi sangat penting ketika pemerintah mencanangkan program sejuta rumah rakyat. 

Kini, REI berusaha mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Saat ini anggota REI telah membangun 40.000 rumah dan ditargetkan bisa menembus 50.000 sampai akhir 2015.  

   
Adalah Eddy Hussy, sang Ketua Umum DPP REI periode 2013 – 2016 sebagai salah satu tokoh di balik perkembangan organisasi pengembang properti ini. Sebelum dipercaya menjadi Ketua Umum DPP REI, Eddy adalah Ketua Real Estate Indonesia (REI) Korwil Batam.

Dialah yang memperjuangkan terbentuknya DPD REI Khusus Batam pada Munas REI 2002 di Jakarta. Eddy pun kemudian terpilih sebagai Ketua DPD REI Batam selama dua periode (2002 – 2008). Setelah itu, ia menjabat Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Hubungan Luar Negeri (2007 – 2010), dan pada periode 2010 – 2013, Eddy didapuk sebagai Sekjen DPP REI.

Eddy mengapresiasi positif program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap pemerintah melakukan regulasi untuk mempermudah dan mendukung pengembang perumahan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan program tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, juga mengatakan bahwa REI menjadi bagian penting dalam pembangunan Indonesia, terlebih pemerintah kini tengah mencanangkan pembangunan satu juta unit rumah pada tahun 2015. Untuk itu menurut Basuki, peran REI dalam membantu melaksanakan program ini cukup penting. Ia berharap REI dan pemerintah dapat bekerja sama dalam mewujudkannya. “Program sejuta rumah bukan program ringan maka dengan bersinergi program tersebut dapat diwujudkan,” kata Basuki dalam peringatan acara ulang tahun REI di Pontianak beberapa waktu lalu.    

Mendukung program sejuta rumah, sebagai Ketua Umum REI, Eddy memprioritaskan rumah murah. Apalagi melihat begitu banyak masyarakat menengah ke bawah yang belum memiliki rumah. Untuk itu ia sangat concern menyediakan kebutuhan tersebut. Ia pun menampik anggapan beberapa pihak yang mengatakan bahwa REI tak lagi membangun rumah murah pasca kenaikan harga bahan bangunan. “Siapa bilang setelah harga properti naik, REI tak mau membangun rumah murah untuk rakyat? REI masih membangun rumah murah,” tegasnya.

Dikatakan Eddy, rumah murah yang dijual REI pun masih cukup terjangkau, dengan kisaran perbedaan harga antara 2juta sampai 10 juta per unitnya. “Dengan kondisi seperti itu, sebenarnya harga rumah yang kami jual sudah murah. Terbukti rumah murah yang kami jual cepat sekali terserap pasar,” katanya.

Tak hanya menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, REI bahkan melaksanakan kegiatan CSR nya dengan membagi-bagikan rumah kepada masyarakat tidak mampu yang melalui seleksi ketat. Tahun ini kegiatan tersebut diselenggarakan oleh 12 DPD REI, yaitu REI Sulawesi Selatan, REI Jawa Timur, REI Jawa Barat, REI DKI Jakarta, REI Sumatera Selatan, REI Batam, REI Kalimantan Selatan, REI Kalimantan Barat, REI Jambi, REI Riau, REI Sumatera Utara, dan REI Banten, yang membagikan 31 unit rumah gratis kepada masyarakat tidak mampu dengan total nilai sebesar Rp. 7miliar. Rud

Ketua Umum DPN Peradi
Fauzie Yusuf Hasibuan

Naskah: Suci Yulianita, Foto: Dok.MO

Dari sekian banyak pengacara, nama Fauzie Yusuf Hasibuan ternyata mendapatkan perhatian besar dari kalangan advokat. Hingga kemudian ia diberikan mandat untuk memimpin Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Fauzie terpilih sebagai Ketua Umum DPN PERADI periode 2015 – 2020 dalam Musyawarah Nasional (Munas) II pada Juli 2015 lalu. Bersama Thomas Tampubolon yang menjabat Sekretaris Jenderal PERADI, Fauzie segera membangun rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan kubunya.

Sebagai pemimpin di PERADI, Fauzie mengatakan, ada beberapa hal yang akan dilakukan dalam masa kepemimpinannya. Hal tersebut tertuang dalam empat buah visi, yakni, meningkatkan kualitas dan professional para anggota PERADI yang saat ini berjumlah sekitar 37.000 orang. Tak tanggung-tanggung, untuk mewujudkan hal tersebut Fauzie bahkan siap jika harus dinon aktifkan sebagai advokat.

Selain itu, Fauzie juga akan menekankan bahwa PERADI dapat melaksanakan kerjanya dalam sistem ketatanegaraan tersebut. PERADI akan menjadi lokomotif bagi penentu hal-hal yang akan ditentukan oleh para angota dewan dalam menentukan perundang-undangan. Melalui PERADI, Fauzie juga memperjuangkan hak imunitas/kekebalan dari para anggota PERADI dimana saat ini hal tersebut telah tersentuh oleh peraturan – peraturan yang ada saat ini. Dan inilah yang menjadi prioritas Fauzie.  

Fauzie juga sedang gencar mengubah pandangan masyarakat yang selama ini berpikiran bahwa advokat itu terlalu money oriented yang hanya mengejar uang semata dari kliennya, sehingga banyak masyarakat tidak mampu tidak mendapatkan keadilan lantaran tak sanggup membayar pengacara. “Itu tidak akan terjadi karena prioritas kami membela masyarakat tidak mampu,” tegasnya meyakinkan.   

Sebelumnya, Fauzie adalah Ketua Pendidikan dan PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) Peradi. Dialah yang selama ini bertanggungjawab dan mengatur pendidikan advokat PERADI. Fauzie merupakan jebolan doktor hukum Universitas Jayabaya, dan memiliki kantor hukum Fauzie and Partners Law Office. Tak hanya berkarier di bidang hukum, ia pun pernah menjadi staf khusus Menteri Sosial pada 1999 – 2009.

Merujuk pada sejarah, PERADI akhirnya diperkenalkan ke publik pada 7 April 2005 silam di Balai Sudirman Jakarta setelah melalui proses panjang. Sebelum terbentuknya PERADI, pasal 32 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Meski usia PERADI masih belia, namun dengan restu dari semua pihak, PERADI berharap dapat menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani untuk melindungi kepentingan pencari keadilan, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya. Rud

Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani

Naskah: Giattri FP, Foto: Dok.MO

Di ranah bisnis di nusantara, nama Hariyadi Sukamdani tentu sudah dikenal orang. Saat ini, Hariyadi menjabat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Memimpin ribuan pelaku usaha di Indonesia jelas memerlukan kemampuan khusus. Dan para pengusaha negeri ini percaya Hariyadi dapat memimpin Apindo.

Sesaat setelah terpilih sebagai Ketua Umum Apindo, Haryadi langsung menyuarakan tekadnya untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, ia akan memaksimalkan peran Apindo dalam memaksimalkan potensi investasi asing untuk mengembangkan dan membangun ekonomi nasional.

Apindo telah menyerahkan peta jalan (roadmap) perekonomian yang berisi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah baru.  Presiden direktur PT Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk ini menyatakan, targetnya selama memimpin Apindo adalah memperluas lapangan kerja. “Apindo core bisnisnya di bidang tenaga kerja. Misi kami adalah penciptaan lapangan tenaga kerja.” ungkapnya.

Namun, masalah penciptaan lapangan kerja terkait dengan berbagai bidang. Karena, banyak faktor yang bisa menghambat penciptaan lapangan kerja. Ini yang membuat Apindo seolah-olah proaktif ke mana-mana.

Selain itu, selama ia menakhodai organisasi yang sebelumnya dipimpin oleh Sofjan Wanandi ini telah meluncurkan International Partnership Service Center (IPSC). Ini dilakukan guna memfasilitasi investor asing dalam melakukan business match di dalam negeri. IPSC akan menyediakan informasi mengenai tata cara untuk berinvestasi dan berbisnis di Indonesia, membantu menghubungkan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta melakukan business match dengan pemain lokal.

IPSC ini merupakan institusi yang akan menggalakkan kerja sama antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing. Sebenarnya, yang Apindo kerjakan itu inline dengan visi utamanya, yakni penciptaan lapangan kerja.

Pilihannya membuat IPSC karena ia melihat animo perusahaan asing yang ingin masuk ke Indonesia sangat besar, terutama yang menengah. “Kami tidak mengurusi yang besar. Yang besar sudah bisa mengurusi sendiri. Tapi, yang menengah, itu mereka sangat berminat. Namun, mereka bingung mau partner sama siapa dan mencari informasi sama siapa,” ujarnya.

Ia berharap, program itu bisa merangsang munculnya perusahaan-perusahaan baru yang bisa membuka lapangan kerja baru.

Ia berharap, program itu bisa merangsang munculnya perusahaan-perusahaan baru yang bisa membuka lapangan kerja baru lantaran animo dari seluruh duta besar negara sahabat luar biasa. “Kalau saya tidak salah itu, ada 25 duta besar hadir dalam acara itu,” ujarnya.

Ia mengatakan bahasa sederhananya adalah Apindo membuat biro jodoh, mengawinkan perusahaan lokal dan asing.

“Bagaimanapun teman-teman asing punya pengetahuan. Mereka punya teknologi, kemampuan manajemen, punya pengalaman pemasaran cukup bagus. Kita di sini punya pasarnya. Tapi, kita tidak kuasai bagaimana optimalkan kapasitas output-nya, Dengan dikawinkan, Insya Allah hasilnya bagus. Kalau misalnya kami kawinkan antara asing dan lokal, usaha bersama itu, pengusaha lokalnya akan mendapat nilai tambah. Itu adalah kerja besar kami, ” jelasnya.

Ia juga menargetkan untuk menggenjot semua sektor yang terkait dengan kepentingan anggota Apindo, bisa tumbuh dengan baik. Kalau hubungan industrial di dalam, ia mencanangkan Apindo bisa keluarkan perusahaan patungan baru.

“Saya merasa kinerja saya bisa terukur. Kalau yang dulu lintas sektor. Kalau yang ini, murni dikerjakan sendiri. Kami promosikan ke luar negeri. Kami dorong ber-partner untuk perusahaan lokal. Jadi, nanti secara umum, akan berikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” tandasnya. Rud

Ketua Umum PWI Pusat Margiono

Naskah: Suci Yulianita, Foto: Dok.MO

Sudah terbukti bahwa pers mampu mempengaruhi kebijakan publik. Sosok yang memimpin organisasi pers terbesar di Tanah Air, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), tentu memiliki pengaruh signifikan.

Secara internal organisasi, seorang Ketua Umum PWI Pusat juga berperan penting dalam meningkatkan kompetensi maupun kesejahteraan wartawan yang selama ini masih digolongkan dalam profesi minim penghasilan.

Ketika menjabat Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat pada periode pertama, 2008 – 2013, Margiono memperhatikan betul nasib wartawan Indonesia. Ia fokus pada pendidikan dan pelatihan jurnalistik guna peningkatan kompetensi wartawan. Tak heran jika ia secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum PWI untuk periode 2013-2018. Ia dianggap mampu mewakili tokoh muda PWI.     

Selama masa kepemimpinannya, Margiono telah melakukan transformasi di tubuh organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia ini. Dalam kurun waktu 5 tahun pada periode pertama kepemimpinan Margiono, PWI semakin meneguhkan posisinya sebagai organisasi profesi.

Sejak diberi amanah memimpin organisasi PWI pada kongres XXII di Banda Aceh tahun 2008 lalu, ia begitu serius melakukan transformasi serta menggagas program-program peningkatan profesionalisme jurnalis.

Program-program tersebut antara lain dibuktikan dengan mendirikan sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) di berbagai kota di Tanah Air, serta melakukan uji kompetensi wartawan anggota (UKW) PWI. Data mencatat, dari sekitar 4.500 wartawan di Indonesia yang sudah dinyatakan lulus UKW atau berkompeten, sebanyak 80% merupakan anggota PWI.

Menurut Margiono, program-program yang telah dijalankan selama masa kepemimpinannya itu sangat penting agar media bisa menjadi institusi penyedia informasi yang dipercaya publik dengan adanya dukungan wartawan yang profesional.

Apalagi jika melihat tantangan media ke depan sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara maju, profesi wartawan tidaklah mudah.   

Tak hanya sampai di situ, melihat keberadaan organisasi wartawan yang berdiri pada 9 Februari 1946, dan telah memiliki puluhan ribu anggota ini, Margiono akan membentuk Yayasan Dana Abadi PWI sebagai salah satu upaya organisasi PWI lebih eksis menjalankan program kerjanya dalam meningkatkan profesionalisme wartawan.

Sejak pertama kali menjabat, Margiono bertekad akan membawa dan menumbuhkan PWI sebagai kekuatan yang dimiliki negeri ini. Seperti konsep awal yang digagasnya, Five Giants of PWI, yakni besar, jauh, tinggi, kuat, dan new brand, maka di bawah kepemimpinannya PWI harus hadir dengan brand baru yang menjadikan organisasi besar itu berkembang dengan otak penggerak yang cerdas.

“Besar ketokohannya, besar jaringannya, dan besar organisasinya. Tinggi cita-citanya dan tinggi pencapaiannya. Kuat soliditasnya dan kuat juga bargaining power-nya,” ujarnya.

Margiono dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana, santun, dan tidak banyak bicara. Karier profesionalnya dimulai dari seorang wartawan di Harian Jawa Pos hingga menjadi Pemimpin Redaksi.

Selanjutnya ia membesarkan Koran Rakyat Merdeka, mulai dari jabatan Pemimpin Redaksi hingga Direktur Utama hingga saat ini. Pul

Ketua Umum Indonesia Mining Association Martiono Hardianto

Naskah: Suci Yulianita, Foto: Dok.MO

Membangun kerjasama antara pemerintah dan pelaku industri pertambangan memang memerlukan seorang  expert yang  memiliki visi kuat guna menyinergikan kepentingan pelaku bisnis dan pemerintah. Karena itu dipilihnya Martiono Hardianto untuk memimpin Indonesia Mining Association (IMA) atau Asosiasi Pertambangan Indonesia (API) adalah kepercayaan dari para pengusaha bisnis dan pemerintah kepadanya.

Asosiasi yang didirikan pada 29 Mei 1975 ini, berfungsi sebagai penghubung antara Pemerintah dan industri pertambangan, mengorganisir kuliah, seminar dan kegiatan pelatihan bagi anggota, mengorganisir konferensi berkala tentang pertambangan di Indonesia, menerbitkan proses dan informasi pertambangan, dan mewakili industri pertambangan bahasa indonesia di pertemuan nasional dan internasional. IMA adalah anggota pendiri dari Federasi Asean Federation of Mining Association (AFMA) dan saat ini menyediakan sekretariat untuk Federasi.

Lebih lengkapnya IMA bertujuan untuk memanfaatkan informasi hak milik non-rahasia dan bukan untuk mempromosikan eksplorasi, pertambangan, mineral bermanfaat dan aspek metalurgi di Indonesia melalui hal-hal antara lain, mempelajari masalah yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti industri pertambangan pada tingkat nasional dan kemungkinan solusi dari masalah ini, mempelajari metode modern dalam industri pertambangan yang telah diadopsi di negara lain untuk diterapkan di Indonesia, memajukan ide-ide baru relatif terhadap aspek seperti industri pertambangan, membangun kontak dan kerjasama dengan organisasi profesi sejenis di luar Indonesia, dan promosi pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung industri pertambangan di Indonesia.

Sebagai pemimpin asosiasi yang mengurus dan mengatur masalah pertambangan, Martiono menilai pentingnya program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar (corporate social responsibility/CSR). Apalagi selama ini bisnis pertambangan selalu dianggap perusak lingkungan. Namun sayangnya masih ada beberapa korporasi tambang yang belum memahami hal tersebut. “Sebagian dari kami masih menganggap CSR sebagai beban, padahal ini adalah kebutuhan perusahaan,” kata Martiono dalam satu kesempatan.

Oleh sebab itu Martiono mengingatkan pentingnya asosiasi menjalin kerja sama dengan pemerintah untuk menyadarkan perusahaan tambang soal betapa pentingnya tanggung jawab sosial itu. Menurut dia, belum ada kesadaran soal tanggung jawab sosial karena program CSR juga belum populer di kalangan perusahaan pertambangan karena baru diperkenalkan 10 tahun lalu, dan baru pada 2010 diluncurkan ISO 26000.

Direktur Utama PT Newmont Nusa Tenggara ini, dipercaya memimpin IMA sejak 2010 lalu. Perjalanan karier lulusan Oregon University, Amerika Serikat dan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, mencatat, ia pernah menjabat berbagai posisi bergengsi pada institusi pemerintah dan BUMN, antara lain, Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia, Deputi Ekonomi & Keuangan Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS), Direktur Jenderal BUMN, Asisten Wapres Bidang Harmonisasi Industri Kantor Wapres RI, Direktur Jenderal Bea & Cukai, Direktur Utama Pertamina, dan Komisaris Utama PT Pertamina.

Martiono adalah sosok yang aktif dalam berbagai bidang sosial dan kemasyarakatan. Ia pernah menjabat Ketua Asosiasi Profesi Manajemen Resiko (Indonesia PRIMA), aktif sebagai anggota Majelis Wali Amanah (MWA) di Institut Teknologi Bandung (ITB), pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta meraih penghargaan Bintang Mahaputra Utama atas kinerja dan sumbangsihnya kepada negara. Rud

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal

Naskah: Sahrudi, Foto: Dok.MO

Kalau saja ia tak punya jaringan dan pengaruh besar di kalangan buruh Indonesia, mungkin sulit bagi Said Iqbal memobilisasi ribuan buruh untuk berunjukrasa di Jakarta nyaris tanpa kerusuhan yang berarti. Ia mendapat penghargaan sebagai pemimpin serikat pekerja terbaik di dunia.

Jika menyaksikan aksi ribuan buruh di Jakarta dan di kota-kota lain yang menuntut hak mereka mulai dari penolakan upah murah, penerapan jaminan pensiun untuk buruh, hingga penolakan sistem kerja outsourcing, bisa dipastikan disitu ada peran Said Iqbal disamping pimpinan buruh lainnya. Seperti dalam aksi buruh di hari May Day beberapa waktu lalu, selain di DKI Jakarta, aksi besar buruh juga digelar di 30 provinsi dan 250 kota/kabupaten. Aksi berskala besar digelar di Surabaya, Jawa Timur dan Batam, Kepulauan Riau.

Sebagai pejuang buruh yang taat hukum, Iqbal selalu meyakinkan bahwa aksi buruh tersebut sudah diberitahukan kepada Kepolisian dan tak ada pelarangan aksi May Day selama bisa menjaga ketertiban dan keamanan. Pengaruh Iqbal tak hanya di dalam negeri. Namanya juga cukup dikenal di kalangan buruh internasional. Hal itu terbukti ia mampu menghadirkan Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Internasional Sharan Burrow akan menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta beberapa waktu lalu. Sharan sendiri adalah pimpinan tertinggi serikat buruh dunia saat ini.  

Karena kegigihannya berjuang bersama buruh, ia pun diganjar penghargaan “The Febe Elisabeth Velasquez Award”  dari Presiden FNV Mondiaal Mr Ton Heerts adalah salah satu bukti kapasitas Iqbal sebagai pemimpin buruh yang cukup mumpuni. Penghargaan yang diberikan tiap dua tahun sekali oleh serikat pekerja Belanda, ini adalah apresiasi bagi para pemimpin buruh dan aktivis buruh di berbagai negara yang berjuang demi tegaknya hak-hak buruh di negara mereka. Hebatnya, Said Iqbal terpilih dari 200 kandidat pemimpin serikat pekerja seluruh dunia.

Satu hal yang diakui dunia atas aktivitas perburuhan yang dilakukan Iqbal adalah karena sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), ia bisa membangun kesadaran kelas buruh Indonesia untuk berjuang secara militan mengawal demokrasi di Indonesia.

Kiprah Iqbal juga mendapatkan perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada 27 april 2015 ia dan beberapa pimpinan buruh diundang makan siang oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, Said  Iqbal menyampaikan tuntutan buruh terkait berbagai hal antara lain implementasi  jaminan pensiun, serta menuntut kenaikan  upah sebesar 32% dan lainnya.

Jika kilas balik ke belakang, Iqbal Said sejatinya sudah sejak tahun 2008 sudah konsisten memperjuangkan tiga tuntutan utama buruh yaitu jaminan sosial, upah layak dan penghapusan outsourcing ilegal yang melanggar aturan ketenagakerjaan. Sebagai pemimpin aksi buruh, Iqbal memiliki konsep dan strategi yang jitu untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Tidak serampangan dan asal demo di jalan saja. Sebelum melakukan tuntutan, ia melakukan sejumlah langkah misalnya melakukan lobi dan membuat konsep untuk jaminan sosial, upah layak dan mengajukan pada parlemen dan kementerian terkait.  Sementara untuk membangun kesadaran perjuangan dan mensosialisasikan tuntutan perjuangan, ia menggelar rapat umum secara rutin tiap tiga bulan. Bila kedua langkah tersebut tak mendapatkan hasil maka pilihan terakhir adalah mobilisasi massa anggota  melalui aksi damai agar suara buruh bisa didengar oleh pemerintah dan parlemen. Dan dalam setiap aksinya, ia tak lupa meminta izin kepada aparat kepolisian sehingga meski aksinya mengundang massa yang luar biasa, dengan komandonya bisa berlangsung tertib.

Ketua Umum PERBANAS Sigit Pramono

Naskah: Giattri FP., Foto: Dok.MO

Di dunia perbankan, nama Sigit Pramono sudah dikenal luas. Integritas dan kapabilitasnya yang tinggi sebagai bankir, membuat pria yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur BII dan Direktur Utama BNI ini didapuk menjadi Ketua Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) selama dua periode.

Perjalanannya sebagai bankir dimulai sebagai officer di Bank Exim tahun 1984  dan ikut membidani lahirnya Bank Mandiri hingga mencapai puncak sebagai Dirut Bank BNI. Momentum paling prestisius adalah ketika ia sukses  menangani masalah restrukturisasi di bank Mandiri. Tidak heran jika ia kemudian dipercaya menangani beberapa bank bermasalah lainnya, seperti Bank Internasioanl Indonesia pada 2002-2003, kemudian BNI pada 2003.

Pada 2006, Sigit dipercaya para bankir menjadi Ketua Perbanas hingga sekarang ia sudah menjabat selama dua periode di organisasi paling bergengsi di dunia perbankan tanah air. Ada beberapa program kerja yang menjadi fokus setelah ia terpilih kembali menjadi ketua perbanas diantaranya Perbanas akan memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembahasan UU Perbankan. Perbanas juga akan melakukan dialog mengenai gagasan kami dalam cetak biru perbankan. Tak hanya itu, ia juga fokus terhadap kinerja menghadapi masa transisi pengawasan perbankan yang dilimpahkan ke OJK pada 2014.

Tak hanya kiprah di dalam negeri, Sigit juga berprestasi di tingkat regional. Masyarakat perbankan ASEAN resmi mendukungnya sebagai Presiden ABA untuk periode 2015-2017 pada “45th ASEAN Banking Council Meeting” di Singapura.
Kepemimpinan Indonesia pada ABA ini menjadi penting mengingat mendekati era pasar bebas ASEAN, yang untuk sector perbankan dan jasa keuangan akan mulai diberlakukan pada 2020. Salah satu isu strategis yang akan dikembangkan Indonesia pada forum ABA adalah perlunya negara-negara di Asia Tenggara memiliki satu sistem pembayaran terintegrasi dan berlaku regional. “Ini memang bukan pekerjaan mudah. Tapi akan lebih baik jika diinisiasi sejak dini,” pungkas Komisaris Independen Bank BCA itu. Menanggapi polemik tentang konsolidasi perbankan, ia mengatakan sejak dulu ia mendukung ide tersebut. “Untuk itu perlu kepemimpinan yang jelas, mau diapakan bank BUMN ini. Negara tetangga kita konsolidasi terus. Bank mereka kini kuat. Kita harus berpikir, memilih bank mana yang harus dan tidak dimerger,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pemerintah dan juga stakeholder terkait harus punya visi yang jelas. Dengan demikian, bank hasil konsolidasi bisa terus dijaga pertumbuhannya, terutama menjelang dimulainya era perdagangan bebas kawasan ASEAN (MEA). Disinilah pentingnya kehadiran cetak biru perbankan nasional yang penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti otoritas perbankan, pemerintah, hingga DPR. Harapannya, semua pihak memiliki pemahaman yang sama.

Ia menegaskan konsolidasi perbankan perlu dilakukan karena bank di Indonesia masih terlalu kecil untuk menghadapi persaingan di Asia. Indonesia tak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan secara organik. Harus merger atau akuisisi. Merger bank BUMN bisa menjadi contoh untuk bank swasta nasional lainnya. jika sukses diterapkan bank plat merah, langkah ini bisa direplika untuk bank swasta nasional. Harapannya Indonesia memiliki Qualified ASEAN Bank (QAB) sebelum 2020. Berdasarkan data Bloomberg, sepanjang periode 1999-JUni2013, pangsa pasar asset bank asing dan usaha patungan naik 11,6% menjadi 36,5%. Sementara kredit juga naik dari 20,3% menjadi 35,1%. Sedangkan pangsa pasar bank BUMN dan bank swasta nasional domestic menurun signifikan. Rud

Ketua Umum KADIN Suryo Bambang Sulisto

Naskah: Giattri FP. Foto: Dok. MO

Kepercayaan yang diberikan para pengusaha dan kalangan industri kepada Suryo Bambang Sulisto untuk memimpin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia adalah bukti kapasitas dan integritas Suryo di dunia industri Tanah Air.

Lebih dari 30 tahun Suryo Bambang Sulisto atau akrab disapa SBS, ini malang melintang di dunia  bisnis nasional dan internasional. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi, dan diplomasi saat menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk wilayah Benua Amerika. Hal tersebut menjadi bekal dalam menjalin hubungan yang baik dengan dunia usaha, dan pemerintah, bahkan dengan para tokoh internasional (international recognition).

Dalam mengemban tugasnya, Presiden Komisaris (Preskom) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) ini berkeinginan mewujudkan revitalisasi Kadin menjadi solusi dan inisiator perubahan pola pikir dan tindakan dalam kebijakan ekonomi. Ia mempunyai misi mewujudkan Kadin menjadi motor pendorong agar daerah berperan lebih besar dalam penguatan dan pemerataan ekonomi nasional yang lebih adil. Kadin juga harus mendorong pemanfaatan sebesar-besarnya investasi asing dan dalam negeri untuk kemakmuran dan keamanan bangsa dan negara. Sedangkan visi yang dicanangkannya adalah “Menuju Ekonomi Indonesia yang Tangguh”.

Sejumlah terobosan ia lakukan antara lain dengan meningkatkan jaringan hubungan Kadin dan dunia luar. Seperti misalnya pada Juni 2015 lalu, SBS dalam kunjungan kerja ke Kroasia bertemu dengan Presiden Kroasia Kolinda Grabar Kitarovic untuk membicarakan peluang kerjasama ekonomi kedua negara.

Ia mengatakan letak strategis Kroasia didukung oleh infrastruktur yang bagus dan mendukung konektivitas Kroasia dengan negara Uni Eropa lainnya. Kerja sama dengan Kroasia diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi produk-produk Indonesia ke daratan Eropa.

Sementara itu untuk mendukung peningkatan ekspor Indonesia ke wilayah Eropa Timur, maka ia memperbarui kerjasama dengan Croatian Chamber of Economy dengan menandatangani MoU dan membangun kerjasama dengan beberapa asosiasi pengusaha lain di Kroasia.

Kunjungan kerja Kadin Indonesia ke Kroasia itu tidak hanya untuk memperkuat kerjasama peningkatan ekspor saja, karena dalam kesempatan tersebut Kadin juga bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Kroasia, Sinisa Doncic. Hal itu guna menjajaki peluang Kroasia dalam mendukung program tol laut pemerintah Indonesia mengingat Kroasia merupakan negara kepulauan dengan 1.000 pulau terletak di Eropa Selatan dan Laut Adriatik.

Selain itu Kadin juga berkesempatan menemui Panglima Angkatan Bersenjata Kroasia Jenderal Darko Lovric untuk membahas kerjasama industri strategis di sektor industri pertahanan Indonesia-Kroasia. Hal ini dinilai penting mengingat Kroasia selain anggota Uni Eropa juga merupakan anggota NATO.

Total perdagangan Indonesia dan Kroasia sebesar 36,37 juta dolar AS dengan nilai ekspor nonmigas sebesar 25,41 juta dolar AS dan mengalami surplus senilai 14,44 juta dolar AS. Beberapa produk potensial Indonesia di pasar Kroasia, antara lain kertas, minyak sayur dan margarin, CPO, produk ikan, furnitur, dan produk peternakan.

Sebelumnya, Kadin juga melakukan MoU dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI). Ia mengatakan Perguruan Tinggi dan dunia usaha adalah dua lembaga yang saling menunjang satu sama lain untuk menciptakan link and match kedua pihak sehingga diharapkan dapat saling bersinergi untuk mengembangkan dunia pendidikan tinggi dan dunia usaha demi menjaga kesinambungan ekonomi nasional.

“Membangun profesionalitas di dunia kerja dan industri dan meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha,” pungkasnya. Rud