Search:
Email:     Password:        
 





Laporan Khusus Jokowi-JK (Part 4): Wajah Indonesia di bawah Jokowi-JK

By Benny Kumbang (Editor) - 16 June 2014 | telah dibaca 4662 kali

Wajah Indonesia di bawah Jokowi-JK

Naskah: Andi Nursaiful, Foto: Istimewa

Seperti apa wajah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK kelak? Masihkah rupa Ibu Pertiwi terus diselimuti kesedihan mendalam di usianya yang sebentar lagi menginjak 69 tahun? Jika Jokowi-JK mendapat amanat rakyat untuk memimpin Indonesia, dan segera melaksanakan “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,” insya Allah, republik tercinta ini akan tiba pada masa kejayaannya.

“Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian” adalah judul visi dan misi Jokowi-JK setebal 41 halaman yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan sudah dipublikasikan secara terbuka kepada publik luas.

Dengan kalimat yang mudah dimengerti oleh rakyat kebanyakan, visi misi Jokowi-JK terlihat memenuhi kriteria yang jelas, rasional/logis, konkret, serta mampu merespon kebutuhan mendesak masyarakat maupun kebutuhan nasional.

Jokowi-JK menilai reformasi 1998, yang awalnya diharapkan bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan dan bermartabat, akhirnya gagal memenuhi harapan-harapan tersebut.
Jokowi-JK mengidentifikasi ada tiga problem pokok bangsa yang dihadapi saat ini, yaitu, merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. 


Oleh sebab itu, tak ada kata lain selain segera melakukan perubahan. Perubahan nyata yang ditawarkan harus kembali dan bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Jokowi-JK haqqul yaqin bahwa melalui jalan ideologis itu, maka ketiga penyakit akut bangsa tadi, insya Allah, bisa teratasi.

Selain berpegang pada ideologi, Jokowi-JK memilih mengusung konsep Trisakti yang pernah diperjuangkan oleh Proklamator RI Ir Soekarno, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya, Jokowi-JK menjabarkan visi dan misi mereka secara tegas dan rinci, yang pada intinya adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.
Untuk mewujudkan visi itu, disusunlah misi tegas dalam tujuh poin:

  1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
  2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis, berlandaskan negara hukum.
  3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
  5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
  6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
  7.  Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Ke-7 misi mulia yang berlatar semangat Trisakti Bung Karno itu kemudian diterjemahkan dalam 12 agenda strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, 16 agenda strategis untuk menuju Indonesia yang berdikari dalam bidang ekonomi, dan 3 agenda strategis untuk Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari ke-31 agenda itu, kemudian diperas lagi menjadi 9 agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan Agenda Prioritas inilah yang disebut dengan nama indah “Nawa Cita”, yaitu:
  1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
  2. Memastikan pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
  5. Meningkatkankualitas hidup manusia Indonesia.
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
  9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Esensi Nawa Cita sesungguhnya sudah sering diungkapkan Jokow-JK dalam berbagai kesempatan bertemu rakyat, meskipun saat itu belum diperkenalkan istilah Nawa Cita. Program-program aksi yang mencerminkan isi Nawa Cita sudah kerap dilontarkan dalam sejumlah pernyataan, baik itu dalam pidato, diskusi dengan rakyat, ataupun dalam menjawab pertanyaaan pers.

Jokowi-JK secara tegas dan terang benderang sudah sering menyampaikan rencana program aksi jika kelak terpilih, mulai dari bidang ekonomi, politik, hankam, luar negeri, sosial budaya, pendidikan, lingkungan hidup, energi, hingga dunia birokrasi dan pemerintahan.

Jokowinomics

Masih tingginya angka kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup, serta ketergantungan akan pangan dan energi dari negara lain, menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang kurang tepat dalam pembangunan ekonomi Indonesia selama ini.

Negeri ini dinilai belum juga mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam karunia Allah SWT yang begitu besar. Harapan penguatan sendi-sendi ekonomi, faktanya, justru menjadi semakin jauh, dan Negara tidak juga mampu memberikan jaminan kualitas hidup bagi rakyat. Pemerintah pun dinilai hanya mampu melanggengkan ketergantungan atas utang luar negeri dan penyediaan pangan.

Dalam konteks itulah, konsep Tri Sakti Bung Karno menjadi sangat urgent, khususnya berdikari dalam bidang ekonomi. Untuk mewujudkan konsep pertama itu, Jokowi-JK memilih menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus pelaku utama dalam produksi serta distribusi nasional.

Negara kelak memiliki karakter kuat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.

Berdikari dalam hal ekonomi, lanjut Jokowi-JK, bukan berarti defensif atau menutup diri dari dunia luar. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena Jokowi-JK mahfum bahwa kehidupan dan kondisi saling bergantung senantiasa berubah, baik konstelasinya, perkembangannya, maupun nilai-nilai dasar yang mempengaruhinya.

Jauh sebelum penyampaian visi misi Jokowi-JK secara resmi ke KPU, berbagai pihak masih meraba seperti apa sebetulnya konsep kebijakan ekonomi yang ditawarkan. Tak kurang sebuah harian asing berpengaruh di AS, The Wall Street Journal (WSJ), pernah menurunkan sebuah tulisan khusus untuk menganalisa konsep ekonomi Jokowi-JK yang mereka sebut Jokowinomics.

WSJ, koran dengan oplah terbesar di AS, menurunkan tulisan pada 14 April 2014, dengan judul: Indonesia’s Next President. WSJ mencoba menelisik seperti apa Jokowinomics yang saat itu masih dalam penggodokan, dengan meneliti apa yang dilakukan dan dikatakan Jokowi selama ini.

WSJ menggambarkan Jokowi sebagai sebuah fenomena yang sama sekali baru dalam politik Indonesia. Ia disebut memiliki keunggulan dalam reputasi dan integritas, serta kharisma dan vitalitas.

Dalam hanya beberapa tahun, tulis WSJ, Jokowi telah menanjak dari seorang pengusaha mebel menjadi walikota berprestasi di Solo, lalu berlanjut ke posisi Gubernur DKI Jakarta. “Popularitas personalnya sejauh ini telah mampu melampaui pengaruh oligarki Indonesia,” tulis WSJ.

WSJ mencatat adanya sejumlah kritik terhadap Jokowi dari para investor, yaitu bahwa Jokowinomics kelak akan cenderung proteksinostis dan kental dengan nasionalisme ekonomi. Rupanya mereka menerjemahkan kemandirian ekonomi dengan istilah proteksinostis dan nasionalisme ekonomi.

Meski demikian, WSJ mengakui bahwa Jokowi berhasil memotong inefisiensi birokrasi saat menjabat sebagai walikota. Jokowi dinilai berhasil meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan efektivitas penghimpunannya tanpa menaikkan tarif pajak. Pada saat yang sama, Jokowi sukses memajukan UKM, dan telah menunjukkan tanggung jawab pemerintahannya dalam menolong masyarakat miskin.

WSJ mencatat bahwa kebijakan-kebijakan populis Jokowi selama ini memberikan optimisme bahwa kehadiran Jokowi merupakan hal positif bagi Indonesia. Menurut WSJ, apabila Jokowi memegang janjinya untuk memberantas korupsi, hal itu akan memberi sumbangan yang sangat besar bagi dunia bisnis dan menjadi peninggalan (legacy) berharga darinya.

WSJ secara jujur memberi kredit positif pada Jokowi karena bersikap tidak terikat pada kelompok kepentingan tertentu. Dengan demikian ia memiliki kebebasan dalam melakukan reformasi birokrasi dan ekonomi yang sedikit melambat dalam lima tahun terakhir.

WSJ membandingkan Jokowi dengan Presiden AS, Ronald Reagan, dan menyarankan Jokowi mengikuti gayanya. Menurut WSJ, Jokowi diyakini akan mampu meraih kepercayaan atas pencalonannya jika ia mampu mengartikulasikan platform ekonominya langsung kepada rakyat, sebagaimana dilakukan Ronald Reagan.

Yang terang, pasar saham dan valuta asing kontan merespon positif saat Jokowi-JK resmi dideklarasikan. Setelah deklarasi, indeks harga saham gabungan (IHSG) naik 3,2% menjadi 4.878, level tertinggi tahun ini. Rupiah pun menguat menjadi Rp 11.355 per dolar AS.

Malayan Banking BHD membuat skenario, andai Jokowi menjadi presiden maka kurs rupiah/dolar AS bisa mencapai Rp 11.300, Tapi jika bukan Jokowi, maka rupiah mencapai Rp 11.700. Bank OCBC memprediksi andai Jokowi presiden maka kurs rupiah/dolar AS adalah Rp 12.000, dan andai bukan Jokowi Rp 12.600.
Sementara itu, Rabbo Bank Internasional memprediksi kurs rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp. 11.750 dan jika bukan Rp 11.800. Tak ketinggalan, lembaga pemeringkat utang dan ekonomi internasional Morgan Stanley memprediksi andai Jokowi menjadi RI 1 maka kurs rupiah/ dolar AS Rp 11.800.

Ketimpangan pembangunan ekonomi yang kian menjauhkan rakyat dari kesejahteraan, dalam konsep Jokowinomics, akan diatasi melalui delapan terobosan ekonomi. Yaitu, memantapkan kelas menengah sebagai lokomotif pembangunan, menumbuhkan pendapatan ganda rakyat berbasis gender, mengembangkan industri pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, mewujudkan kedaulatan pangan agar ketahanan pangan bisa terwujud, memisahkan pemanfaatan energi bersumber gas untuk rumah tangga dan transportasi, meningkatkan pemanfaatan industri keuangan sebagai sumber pembiayaan sektor riil, mengembangkan ekspor berbasis nilai tambah, dan peningkatan peran industri keuangan pada sektor riil.

Dengan mewujudkan delapan terobosan ekonomi ala Jokowinomics ini, maka Indonesia mampu keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah bawah, sementara di sisi lain, mimpi Indonesia menjadi 11 negara besar dunia pada 2030, insya Allah, bisa terealisasi.

Jokowinomics dalam Ragam Sektor

Pertanian dan Perikanan

Jokowi-JK menegaskan, pembangunan infrastruktur pertanian menjadi hal yang mendesak. Dalam sebuah kesempatan, Jokowi mempertanyakan, “Pernah tidak mendengar kita bangun waduk dan bendungan baru? Padahal dalam perencanaan kita bisa bangun 70-an waduk/tahun. Namun, tidak dilaksanakan karena pembangunan pertanian kita mengalami disorientasi,” ujar Jokowi.

Menurutnya, jika sudah menetapkan ingin memajukan pangan, maka infrastrukturnya pun harus dibangun, bendungan dan segala sistem irigasinya harus disediakan, dan yang berkaitan dengan pupuk, pestisida, dan seterusnya, semuanya harus sudah disiapkan.

Tak kalah pentingnya adalah riset pertanian yang harus menjadi kunci utama. Bidang penelitian perlu diberi anggaran yang besar sehingga Indonesia akan bisa memunculkan kembali varietas-varietas unggul.
Banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan, juga tak luput dari sorotan. Jokowi menilai hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru.

Lebih jauh, pembangunan pertanian juga harus mampu mengatasi masalah ongkos produksi tinggi bagi petani dan juga logistik pertanian. “Harusnya petani disediakan pupuk dan pestisida gratis sehingga mereka tidak terbebani biaya,” tegasnya.

Dalam hal logistik pertanian, Jokowi-JK menyebut terminal agro seharusnya ada di setiap kabupaten. Penambahan terminal akan dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian, seperti yang dilakukan Thailand.

“Terminal agro jangan hanya gedung saja. Saya lihat di Dubai dan Abu Dhabi, 80 hektar lahan digunakan hanya untuk tempat penyimpanan logistik pertanian saja. Mestinya di setiap daerah ada yang seperti itu,” ujar Jokowi.

Jokowi-JK mengingatkan, meskipun hasil panen melimpah, tidak akan berarti apabila industri pasca panen tidak dipersiapkan. “Inilah yang harus diluruskan, karena ketika kita menyuruh petani untuk menanam, maka harus disiapkan pula industri pasca panennya,” demikian visi Jokowi-JK.

Konkretnya, Jokowi-JK akan melakukan perbaikan irigasi rudak dan pembangunan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah, pencetakan 1 juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa, pendirian Bank Petani dan UMKM, pembangun gudang dengan fasilitas pasca panen di setiap sentra produksi, serta pemulihan kualitas kesuburan lahan.

Di sektor perikanan, Jokowi-JK berkomitmen untuk pembangunan ekonomi maritim, melalui peningkatan kapasitas dan pemberian akses sumber modal melalui bank pertanian. Juga akan dibangun 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan terpadu dengan penyimpanan dan pengolahan produk perikanan.

Tak kalah pentingnya adalah pemberantasan illegal, unregulated, dan unreported fishing, serta berkomitmen mengurangi intensitas penangkapan ikan di kawasan overfishing.

Selanjutnya, merehabilitasi kerusakan lingkungan di pesisir pantai dan laut, meningkatkan luas konservasi perairan menjadi 17 juta hektar hingga 2019, penerapan best aqua-culture practices untuk komoditas unggulan, dan mendesain ulang wilayah pesisir untuk mendukung kinerja pembangunan maritim.

“Kami berkomitmen meningkatkan produksi perikanan menjadi sekitar 40-50 juta ton pada 2019,” demikian Jokowi-JK.

Pada intinya, Jokowi-JK menekankan pemecahan masalah bangsa mengacu pada tiga masalah utama, yakni pembangunan manusia, kedaulatan energi, dan kedaulatan pangan. Perubahan menuju Indonesia yang berdikari dalam ekonomi akan diwujudkan melalui program kedaulatan pangan.


10 Pelabuhan, 10 Bandara, 2.000 km Jalan, 5.000 Pasar Tradisional

Demi meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional, Jokowi-JK merencanakan sejumlah agenda. Pertama adalah membangun jalan baru sepanjang 2.000 km. Bersamaan dengan itu, jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua juga terus diperbaiki.

Berikutnya, membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama. Selain pelabuhan, Jokowi-JK juga punya program untuk membangun 10 bandara baru dan memperbaiki yang sudah ada. Selanjutnya, membangun pasar tradisional, di mana Jokowi-JK membuat program pembangunan 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasi yang ada.

Program berikutnya adalah menciptakan pelayanan investasi dan perizinan satu pintu. Proses perizinan ditargetkan dipangkas menjadi maksimal hanya 15 hari. Selain itu, Jokowi-JK juga memberikan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendorong investasi di sektor hulu-menengah.

Untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, Jokowi-JK akan mendirikan Bank Pembangunan dan Infrastruktur. “Kami juga akan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memiliki peluang besar, seperti, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.”

Program aksi dalam bidang infrastruktur yang juga akan diwujudkan adalah pembangunan tol laut dan penyediaan kapal besar untuk distribusi dan transportasi barang maupun produk pertanian.

“Kenapa harga semen di Jawa Rp 50.000 per sak, sedangkan di Papua menjadi Rp1 juta? Lalu, kenapa harga daging sapi begitu mahal. Penyebabnya adalah buruknya sektor transportasi barang. Pembangunan tol laut dengan kapal-kapal berukuran besar akan menjawab hal ini,” kata Jokowi-JK.

Tak ketinggalan adalah memperbanyak jalur kereta api untuk pengangkutan batubara, nikel, bauksit, besi, hingga kelapa sawit dan barang berat lainnya. Pengunaan transportasi kereta api akan menghindarkan kerusakan jalan raya yang menambah biaya ekstra untuk perbaikan.


Kedaulatan dan Kemandirian Energi


Di bidang energi, kedaulatan dan kemandirian akan dicapai melalui sejumlah program. Antara lain, pengurangan impor minyak dengan meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi dalam negeri, peningkatan efisiensi BUMN penyedia energi, pembangunan pipa gas, pengembangan energi terbarukan, mengutamakan pemakaian batu bara dan gas untuk meningkatkan produksi listrik guna melayani kebutuhan rumah tangga dan industri.

Jokowi-JK memilih menangani permasalahan energi dengan memangkas subsidi BBM secara bertahap selama lima tahun hingga sampai 2019. Alasannya, subsidi BBM merupakan beban besar bagi anggaran negara dengan dana alokasi sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Pemangkasan subsidi akan diiringi penyediaan sumber energi alternatif yang murah bagi masyarakat. Dengan begitu, kenaikan harga BBM tidak akan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat kecil, sama seperti minyak tanah yang digantikan oleh elpiji.

Untuk mencapai ketahanan energi nasional, Jokowi-JK berencana mendorong revisi UU Migas agar lebih merah putih. Dengan begitu akan terbangun industri migas yang kuat. Untuk sektor pertambangan, Jokowi - JK menginginkan jumlah pengusaha tambang nasional semakin banyak untuk meningkatkan pendapatan negara.

Tidak hanya itu, masyarakat di sekitar wilayah pertambangan juga harus merasakan langsung dampak positifnya. Caranya, Jokowi - JK bakal mengeluarkan regulasi di mana masyarakat lokal berhak atas saham perusahaan tambang.


Keuangan


Agar negeri ini bisa berdaulat di bidang keuangan, Jokowi-JK antara lain akan memperluas inklusi keuangan, di mana minimal 50% penduduk bisa mengakses lembaga keuangan. Berikutnya, mencapai tax ratio menjadi 16% terhadap PDB, pengurangan utang pemerintah, pengetatan penjualan saham bank nasional kepada investor asing.

Di bidang perpajakan, Jokowi-JK bertekad memperbaiki sistem dalam penerimaan pajak, dengan memisahkan direktorat perpajakan dengan kementerian keuangan. Perpajakan dijadikan kementerian sendiri agar penerimaan dan pengeluaran negara tak lagi berada dalam satu institusi.

“Menurut saya, pajak itu memang harusnya jadi kementerian sendiri, langsung di bawah presiden. Karena tidak mungkin pendapatan dan penerimaan ada dalam satu kotak. Di negara-negara lain juga seperti itu,” kata Jokowi.

Selain membentuk badan sendiri, Jokowi juga menekankan pentingnya perbaikan dalam sistem penerimaan pajak. Dia lantas mencontohkan perbaikan sistem yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI, yaitu dengan menerapkan sistem pajak online sehingga penerimaan pajak akan lebih cepat, transparan, akuntabel, dan menutup celah korupsi.


Buruh dan Ketenagakerjaan


Masih maraknya aksi demo dan mogok kerja buruh menunjukkan belum terjadinya keseimbangan tiga peran tripartit akibat masih dikesampingkannya salah satu kepentingan.

Tuntutan peningkatan UMR dan penghapusan sistem outsourcing atau contracting out, yang selama ini membuat kalangan pengusaha lebih enjoy, mulai dibenahi oleh Jokowi di DKI Jakarta melalui gaya pendekatan bottom up.

Kebijakan penyesuaian kembali UMR DKI oleh Pemprov DKI di bawah Jokowi, merupakan upaya menyeimbangkan kembali kepentingan tripartit antara pengusaha, buruh, dan pemerintah.

Dalam dokumen visi misi Jokowi-JK, ada program pembangunan perumahan khusus buruh seperti yang saat ini tengah dijalankan. Jokowi-JK akan mengalokasikan anggaran negara untuk pelayanan hak-hak buruh, termasuk melarang perusahaan BUMN untuk mempekerjakan buruh outsourcing.

Jokowi-JK melihat perlunya mekanisme proteksi terselubung untuk melindungi tenaga kerja lokal saat pelaksanaan pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi Asean yang mulai berlaku tahun depan.

Jokowi-JK sudah mengantongi daftar UU ketenagakerjaan yang bakal disahkan. Mulai dari UU Tentang Sistem dan Komite Pengawas Ketenagakerjaan, UU Tentang Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah, UU Tentang Kesehatan, UU Tentang Keperawatan, UU Tentang Kebidanan, UU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU tentang Perlindungan Pekerja Media UU yang harus direvisi, UU Tentang Ketenagakerjaan, UU Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, UU Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.


Pengentasan Kemiskinan

Jika rakyat Indonesia memercayakan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK, pasangan apik ini menargetkan kemiskinan akan tersisa menjadi hanya 5-6% pada 2019. Jokowi-JK berkeyakinan, pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pembangunan di daerah dan perimbangan pembangunan kawasan.

Pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pembangunan fasilitas produksi, pendidikan, kesehatan, pasar tradisional, dan sebagainya. Langkah kedua melalui redistribusi kepemilikan aset (seperti lahan) dan implementasi persaingan usaha yang sehat. Ketiga adalah peningkatan akses penduduk miskin pada pendidikan formal dan pelatihan keterampilan secara gratis.

Berikutnya adalah evaluasi komponen Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih dapat mencerminkan pemerataan, bukan sekadar perhitungan anggaran, peningkatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan, implementasi pelayanan dasar yang prima melalui pembangunan 50.00 rumah sehat dan mengembangkan 6.000 puskemas dengan fasilitas rawat inap.

Selanjutnya, implementasi jaringan sosial nasional secara merata, pemberian subsidi pangan, ketersediaan air bersih, menjaga daya beli masyarakat dan menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok, serta penciptaan pasar bagi produksi usaha mikro.

Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia akan dicapai melalui peningakatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, layanan kesehatan dengan kartu Indonesia Sehat, serta peningkatan kesejahteraan dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.

Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dicapai dengan mendorong land reform dan kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, dan Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019.


UU Wajib Belajar 12 Tahun Bebas Biaya

Kacaunya sistem politik dan sistem pemerintah bangsa Indonesia ini dinilai tidak terlepas dari kacaunya sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia saat ini menganut sistem pendidikan yang indoktrinatif, sehingga peserta didik tidak bisa berkreatifitas sendiri.

Oleh sebab itu, sistem pendidikan di Indonesia sudah saatnya direformasi degan melakukan perubahan pola mendidik. Pendidikan harus bersifat eksploratif, kreatif, serta memberi otonomi pada peserta didik, bukan sistem pendidikan yang indoktrinatif.

Dalam satu kesempatan di Manado, Jokowi mengatakan pendidikan akan memperkuat pembangunan moral, budi pekerti, dan pendidikan karakter, bukan sekadar soal pengetahuan.

Dalam visi misinya, Jokowi-JK akan menerbitakan UU Wajib Belajar 12 Tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Jokowi-JK juga akan mengevaluasi model penyeragaman sistem pendidikan nasional (termasuk UAN) dan membentuk kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional.
Untuk pendidikan dasar, pembobotan dilakukan dengan menekankan 70% substansi budi pekerti dan karakter, sementara untuk pendidikan tinggi, 60% politeknik dan 40% sains.


Iptek

Jokowi-JK mencermati bahwa negara-negara seperti Korea, Jepang, AS, dan Jerman bisa maju karena pendidikan ipteknya, khususnya pendidikan SMK. SMK menjadi faktor penting, karena di situ ada ketrampilan teknologi dan skil. “Percuma negara Indonesia yang kaya akan kekayaan alam, tapi tidak dibarengi mental teknologi,” ujar Jokowi pada sebuah kesempatan.

Oleh sebab itu, kelak Indonesia di bawah Jokowi-JK akan menganggarkan dana besar untuk riset teknologi penciptaan bibit super unggul di bidang pertanian, penyediaan kapal nelayan canggih, berikut pelatihan bagi nelayan untuk menciptakan kapal modern.

Dalam hal teknologi kelistrikan, Jokowi-JK akan mendorong upaya konversi BBM ke gas atau batubara, yang bisa menghemat anggaran listrik Rp70 trilyun per tahun untuk rakyat.


Mengurangi Ketergantungan pada Asing


Untuk mengurangi dominasi asing terhadap Indonesia, Jokowi-JK menginginkan evaluasi kebijakan pasar bebas (free trade area/FTA). Tujuannya agar FTA yang dilaksanakan Indonesia, mampu memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Termasuk di dalamnya, meningkatkan daya saing produk nasional di pasar dalam negeri maupun internasional. Fasilitas safeguards dalam FTA harus dimanfaatkan untuk melindungi produk dan pasar dalam negeri dari serbuan produk impor.

Di sektor keuangan, duet Jokowi-JK menyatakan komitmennya membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional. Konkretnya dilaksanakan, antara lain, dengan kebijakan pembatasan penjualan saham bank nasional kepada asing.

Untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak dari negara lain, pengalihan sumber energi dari BBM ke gas menjadi mutlak diterapkan. Perkiraan pengalihan 30 persen transportasi dari berbasis BBM ke berbasis gas akan mengurangi subsidi BBM sebesar Rp 60 triliun dan juga menurunkan harga energi sebesar 20 persen.

Dalam hal utang luar negeri, pengurangan utang negara dilakukans ecara bertahap sehingg arsio utang terhadap PDB mengecil. Utang baru hanya ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif dalam rangka meningkatkan potensi output yang memberikan dampak multiplier tinggi di masa datang, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pendidikan, dan kesehatan.

Saatnya Indonesia Berdaulat dalam Politik

Ciri terpenting sebuah negara-bangsa berdaulat adalah kemampuan untuk menjaga kemandirian dan mengaktualisasi kemerdekaannya dalam seluruh aspek kehidupan bernegara.

Oleh sebab itu berdaulat dalam politik merupakan basis utama keberadaan negara, di mana di dalamnya tercakup aspek-aspek hakiki kelangsungan negara, termasuk kemandirian dalam mengatur kebijakan negara, kemampuan menciptakan rasa aman bagi rakyat, dan kebebasan menentukan narah hubungan luar negeri.

Semua itu, rasanya belum tercapai hingga 68 tahun Indonesia merdeka. Oleh sebab itu, Jokowi-JK bertekad memulihkan jiwa bangsa yang bermartabat, bergotong royong dan berkeadilan sosial, serta mewujudkan kehidupan politik yang menjamin kedaulatan politik rakyat.


Reposisi Peran Indonesia di Pentas Global

Dalam hubungan internasional, politik luar negeri Indonesia akan diprioritaskan pada empat hal utama. Pertama, mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan lima agenda aksi: Diplomasi maritim untuk percepatan masalah perbatasan, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terluar, mengamankan sumber daya alam di wilayah ZEE, serta mengintensifkan diplomasi pertahanan.

Kedua, Jokowi-JK akan meningkatkan peran global melalui diplomaso middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif. Ini akan dicapai melalui 8 program aksi yang konkret.

Ketiga, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik, dengan mengintegrasikan dua samudera sebagai lingkungan strategis pelaksanaan politik luar negeri kawasan. Di sini akan ada lima agenda aksi yang konkret.

Keempat, Jokowi-JK akan merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri yang melibatkan peran, aspirtasi, dan kepentingan masyarakat. Di saat bersamaan, dilakukan penataan dan penguatan infrastruktur diplomasi melalui empat agenda aksi.


Memperkuat Sistem Pertahanan


Dalam hal kebijakan pertahanan negara, Jokowi-JK memberikan penekanan pada empat priirtas utama. Yakni, menjamin kebutuhan pertahanan demi terbentuknya TNI profesional, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista. Pada tahap awal, rencana anggaran untuk angkatan bersenjata akan dialokasikan hingga mencapai 1,2 persen dari total APBN, dengan target 1,5% dari GDP dalam lima tahun.

Jokowi-JK juga berjanji mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pertahanan, dan di saat bersamaan akan membangun TNI profesional sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur.
Dalam upaya menciptakan sistem keamanan nasional yang tangguh, akan dibentuk Dewan Keamanan Nasional yang bertugas mengkoordinasi semua aspek yang berkaitan dengan fungsi-fungsi keamanan.


Menciptakan Polisi yang Profesional


Dalam konteks politik keamanan dan ketertiban masyarakat, Jokowi-JK bertekad membangun Polri profesional yang dipercaya mayarakat, menyesuaikan kurikulum diklat untuk menghasilkan anggota Polri yang berwatak sipil, mengevaluasi peraturan perundangan yang terkait Polri, memisahkan kewenangan pengambilan keputusan dan pelaksanan keputusan yang selama ini tumpang tindih dengan menempatkan Polri di bawah kementerian negara secara bertahap.

Komisi Kepolisian juga akan direvitalisasi, dan tak lupa menyediakan anggaran yang memadai untuk Polri, baik untuk operasional, dukungan peralatan, hingga kesejahteraan.


Perbaikan Sistem dan Kelembagaan Demokrasi

Dalam dua kali pemilu, yakni 2009 dan 2014, politik berbiaya tinggi terjadi di Indonesia. Fakta itulah yang menjadi pertimbangan Jokowi-JK yang bertekad menekan biaya pemilihan umum dengan merevisi UU Pemilu, khususnya menginisiasi reformasi pengaturan pembiayaan kampanye.

Salah seorang jubir Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, dalam satu kesempatan menyebutkan, upaya menekan biaya pemilu bisa dilakukan dengan mengambalikannya ke sistem proporsional tertutup, namun berbeda dengan yang diterapkan di zaman Orde Baru.

Jika pada masa Orde Baru, politisi yang dekat dengan kekuasan dan penurut pasti dicalonkan, maka Jokowi-JK mendorong yang dicalonkan adalah kader-kader berkualitas. Kader harus diseleksi berdasarkan kualitas dan kemampuannya, sehingga partai politik didorong membentuk pusat-pusat pengkaderan.

Joko Widodo-JK menyadari betul bahwa politik berbiaya tinggi sangatlah berbahaya dan bisa mengancam alam demokrasi di Indonesia. Praktik politik transaksional yang menelan biaya mahal hanya akan melahirkan politik balas budi, yang pada akhirnya mengancam praktik demokrasi.

Tegasnya, reformasi sistem dan kelembagaan demokrasi di bawah Jokowi-JK ditekankan pada enam prioritas utama. Antara lain, merestorasi UU Parpol, pengaturan pembiayaan parpol melalui APBN/APBD melalui UU Parpol, reformasi pengaturan pembiyaan kampanye dengan perubahan UU Pemilu, mereformasi pengaturan pengawasan penyelenggaraan pemilu.


Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum


Dalam hal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, Jokowi-JK secara tegas menyatakan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.

Jokowi-JK akan memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya, pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan peradilan, pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang, penegakan hukum lingkungan, pemberantasan narkoba dan psikotropika.

Selanjutnya, Jokowi-JK menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat, memastikan perlindungan anak, perempuan dan kelompok masyarakat termarjinal serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Program-program pemberantasan korupsi dan penegakan hukum ala Jokowi-JK mendapat apresiasi positif dari Ketua KPK Abraham Samad, tokoh yang selama ini dianggap sosok paling terpercaya dalam hal pemberantasan korupsi.

Lebih jauh tentang pemberantasan korupsi, Jokowi-JK berangkat dari paradigma bahwa korupsi yang terjadi secara sistemik harus juga diatasi secara sistemik, melalui pendekatan pencegahan dan pendekatan kesejahteraan.

Secara umum, komitmen membangun sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan di bawah Jokowi-JK, memberi penekanan pada 42 prioritas utama.


Birokrasi Online

Di bawah kepemimpinan Jokowi-JK, manajemen dan pelayanan birokrasi akan menjadi lebih mudah melalui penerapan e-Budgeting, e-Purchasing, e-Audit, e-Catalogue, dan seterusnya.

Kata Jokowi suatu ketika, di zaman sekarang sudah bukan zamannya pemerintah masih pakai amplop-amplopan, ketemu-ketemu, dan seterusnya., “Institusi pemerintah seharusnya sudah menggunakan sistem daring/online.”

Dalam konteks kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Jokowi-JK dalam visi misinya memberi penekanan pada lima prioritas utama: Penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan, restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk, secara konsisten menjalankan UU Aparatur Sipil Negara, memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil, hingga aksi-aksi nyata bagi perbaikan kualitas pelayanan publik.


Desentralisasi dan Otonomi Daerah


Dalam hal pembangunan Indonesia di masa depan, Jokowi-JK memilih membangun Indonesia dari pinggiran, dalam arti dimulai dari daerah dan desa. Jokowi-JK akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi untuk membantu daerah-daerah yang kapasitasnya belum cukup memadai, hingga akhirnya memperkuat daya saing Indonesia secara global.

Jokowi-JK akan melakukan reformasi hubungan keuangan pusat dengan daerah, melakukan pemerataan antarwilayah, yakni antara Jawa-luar Jawa, bagian Barat dengan Timur, atau desa dengan kota. “Kami akan mendorong daerah untuk melakukan pemotongan biaya rutin dan lebih banyak mengalokasikannya untuk pelayanan publik.”

Pemerintah pusat, akan lebih berfungsi sebagai pembina dan pengawas, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan. Jika dibutuhkan, Jokowi-JK akan mendorong kemungkinan penggabungan maupun penghapusan daerah otonom setelah melalui proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Saatnya Berkepribadian dalam Kebudayaan

Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tak hanya tercermin dari kemajuan ekonomi semata, tapi juga mencakup aspek yang lebih luas dalam bidang kehidupan, termasuk kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan sosial politik. Kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya.

Dalam visi misinya, Jokowi-JK berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa. Pendidikan berkarakter ini akan diwujudkan melalui 10 agenda aksi utama, antara lain, menata kembali kurikulum dengan mengedepankan civic education, biaya pendidikan terjangkau bagi seluruh rakyat, menghilangkan model penyeragaman termasuk UAN, memastikan muatan lokal, meningkatkan sarana dan prasarana secara merata, penyediaan tenaga guru berkualitas dan merata, jaminan hidup memadai bagi guru di daerah terpencil, termasuk UU Wajib Belajar 12 Tahun bebas biaya.

Masih dalam konteks berkepribadian dalam bidang budaya, Jokowi-JK bertekad untuk memperteguh ke-Bhineka-an Indonesia dan memperkkuat restorasi sosial, yang dirinci dalam lima agenda prioritas.

Terakhir, Jokowi-JK berkomitmen membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga, dengan kebiajakan yang berorientasi pada partisipasi pemuda dalam pembangunan dan budaya olah raga dan prestasi. Untuk itu, sudah digagas sedikitnya 10 agenda aksi prioritas yang tegas dan rinci.



Add to Flipboard Magazine.
Komentar:

     
                       

Popular

   

Photo Gallery

   
 

Visitor


Jumlah Member Saat ini: 2250