Terima Kasih Pak Jokowi dan Pak JK!

Naskah: Sahrudi/berbagai sumber Foto: Istimewa

 

Lima tahun sudah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI H.M Jusuf Kalla (JK) berjalan dengan baik. Pembangunan di berbagai bidang terus berlangsung. Rakyat tentu merasakan hasilnya. Meski ada yang belum tuntas, wajar saja. Mengingat pembangunan negara adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Dan, di kepemimpinan periode ke-2 inilah Jokowi yang didampingi Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin akan kembali melanjutkan cita-citanya menyejahterakan rakyat negeri ini.

 

 

Jika kita menengok ke belakang selama kepemimpinan Jokowi-JK memang telah banyak pencapaian yang diraih. Terutama di sektor infrastruktur. Wajar, karena sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Jokowi memang menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial. Keseriusan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur terlihat dari kucuran anggaran belanja infrastruktur tahun 2019 yang mencapai Rp 420 triliun. Angka ini meningkat sebesar 157% dari tahun 2014 yang hanya Rp 163 triliun. Berikut data hasil pembangunan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (14/2/2019):

 

Bendungan Sejak tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun 55 bendungan. 14 bendungan telah selesai, sementara 41 lainnya masih dalam proses pengerjaan. Di tahun 2019 ini, pemerintah masih akan membangun 10 bendungan lagi sehingga nantinya total bendungan yang terbangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 65 bendungan.

 

Irigasi Pembangunan jaringan irigasi digenjot di tahun 2015 dan hingga tahun 2018, jaringan irigasi yang telah terbangun, yakni 865.389 Hektar (Ha). Di tahun 2019 ini, pemerintah masih akan membangun jaringan irigasi seluas 139.410 Ha lagi, dengan demikian total akumulasi jaringan irigasi yang terbangun nantinya, mencapai 1.004.799 Ha.

 

Embung Pada tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun embung sebanyak 942 buah. Di tahun 2019 ini, pemerintah akan membangun 120 embung lagi, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian nantinya, total embung yang terbangun mencapai 1.062 buah.

 

Jalan Total pembangunan jalan nasional dari tahun 2015 sampai 2018, sepanjang 3.387 Kilometer (km). Pembangunan jalan nasional pun masih berlanjut hingga tahun 2019, dengan penambahan 732 km lagi. Jadi, total jalan nasional yang telah terbangun nantinya, mencapai 4.119 km.

 

 

Jalan Tol Pentingnya jalan tol bagi pengiriman logistik, membuat pemerintah terus mempercepat pembangunannya mulai tahun 2015. Sampai tahun 2018, jalan tol yang telah terbangun sepanjang 782 km. Pembangunan terus berlanjut hingga saat ini, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol tahun 2019 sepanjang 1.070 Km. Total pembangunan jalan tol nantinya, di masa pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 1.852 Km.

 

Jembatan Dalam kurun waktu 2015 sampai 2018, jembatan yang telah terbangun sepanjang 41.063 meter (m). Di tahun 2019 ini, pemerintah masih akan membangun jembatan sepanjang 10.029 m lagi, nantinya total panjang jembatan yang terbangun mencapai 51.092 m.

 

Jembatan Gantung Program Nawa Cita Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, membuat pemerintah mulai tahun 2015 sampai 2018 telah membangun 164 unit jembatan gantung. Di tahun 2019, pemerintah masih akan membangun 166 unit jembatan gantung lagi. Total jembatan gantung yang terbangun nantinya, mencapai 330 unit.

 

Sistem Penyediaan Air Minum Pada tahun 2015 sampai 2018 pemerintah telah berhasil meningkatkan akses air minum layak, melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan kapasitas total 21.500 Liter per detik (Lt/ dtk). Untuk tahun 2019, pemerintah masih akan membangun SPAM tambahan, sebesar 3.173 Lt/dtk. Nantinya, total SPAM yang terbangun mencapai 24.673 Lt/dtk.

 

Sanitasi dan Persampahan Tahun 2015 sampai 2018 pemerintah telah merealisasikan penanganan sanitasi dan persampahan sebanyak 9,8 juta Kepala Keluarga (KK). Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan penambahan penanganan sanitasi dan persampahan sebanyak 2,6 juta KK. Dengan demikian, total penanganan sanitasi dan persampahan mencapai 12,4 juta KK.

 

Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Sejak tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah berhasil menangani 23.407 Ha kawasan kumuh di perkotaan. Pemerintah masih punya PR di tahun 2019 untuk menangani 888 Ha kawasan kumuh. Jika berhasil terpenuhi, maka total penanganan kawasan kumuh nantinya mencapai 24.295 Ha.

 

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Pemerintah telah membangun 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang tersebar di 7 lokasi perbatasan, di 7 kabupaten/kota, dan 3 provinsi, dalam kurun waktu 2015 sampai 2018. Tahun 2019, pembangunan PLBN masih berlanjut, dan akan ada 4 unit lagi. Seluruh PLBN yang terbangun telah dilengkapi dengan pasar dan sarana-pra sarana pemukiman dasar lainnya.

 

Perumahan Pemerintah tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur nasional, tapi juga memberikan tempat tinggal layak huni bagi masyarakat. Dalam kurun waktu
2015 sampai 2018, perumahan yang telah terbangun sebanyak 3.542.318 unit. Di tahun 2019, pemerintah akan membangun 1,25 juta unit perumahan lagi.

 

Rumah Susun Pada tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun rumah susun sebanyak 756 tower, dengan total 43.158 unit. Di tahun 2019 ini, pemerintah masih akan membangun sebanyak 137 tower, dengan total 6.873 unit. Dengan demikian, pemerintah telah menyediakan rumah susun bagi masyarakat yang membutuhkan, sebanyak 893 tower, dengan total 50.031 unit.

 

Rumah Khusus Pemerintah selalu memperhatikan para anggota TNI-Polri, masyarakat di daerah pedalaman dan daerah tertinggal, nelayan, serta masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Buktinya, sejak tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun 22.333 unit rumah khusus untuk mereka. Pembangunan akan terus berlanjut hingga tahun 2019, dengan penambahan 2.130 unit rumah khusus. Dengan demikian,
pemerintah telah menyediakan rumah khusus sebanyak 24.463 unit.

 

Rumah Swadaya Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh pemerintah telah mencapai 494.169 unit pada tahun 2015 sampai 2018. Hal ini lagi-lagi menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperhatikan masyarakat miskin. Tidak berhenti sampai di situ, pembangunan BSPS masih berlanjut meski telah memasuki akhir masa jabatan Presiden Jokowi tahun ini sebanyak 206.500 unit. Dengan demikian, pemerintah telah menyediakan BSPS bagi masyarakat miskin, sebanyak 700.699 unit.

 

Tuan Rumah Asian Games Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar se-Asia. Pasalnya, pemerintah telah membangun 79 venue Asian Games. Bahkan, 33 venue di antaranya tersebar, di mana 18 venue terbangun di DKI Jakarta, 4 venue di Sumatera Selatan, dan 11 venue lainnya  di Jawa Barat.

 

 

 

 

Sukses Menjaga Stabilitas Harga Pangan

Problem klasik kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan dan Lebaran mulai bisa diatasi di era pemerintahan Jokowi-JK. Berdasarkan catatan, dalam dua kali periode Ramadan dan Lebaran pasokan dan harga pangan relatif stabil. Tidak ada gejolak harga sampai sekarang. Tidak ada alasan naik karena pasokan tersedia banyak. Semua itu tak lepas dari langkah sigap pemerintah dalam mengantisipasi harga kebutuhan pokok, di antaranya dengan menyiapkan berbagai komoditas yang rentan mengalami gejolak sebagai langkah antisipasi. Bahkan Pasokan sudah disiapkan sejak dua sampai tiga bulan sebelumnya. 

 

Selain itu, langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) yang secara tidak langsung membantu membawa perubahan atas ritual lonjakan harga setiap Ramadan dan Lebaran. Sejak dibentuk Mei 2017, Satgas Pangan intensif menjaga harga barang kebutuhan pokok di pasar. Dampak dari adanya Satgas Pangan dapat menjaga harga bahan pokok masih stabil dan masih dapat dijangkau. Selain itu berdasarkan data BPS, nilai inflasi bulan Ramadan dan lebaran tahun 2017 merupakan yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Satgas pangan akan terus melakukan pengawasan stok dan distribusi bahan pangan meskipun lebaran telah usai. Satgas akan bekerja seperti biasa untuk menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. 

 

Eksistensi Satgas Pangan dan pembangunan infrastruktur di era JokowiJK ini ternyata memberika pengaruh besar terhadap inflasi. Seperti kita tahu, dalam RPJMN, sasaran inflasi tahun 2018 terjaga di level 3,5%. Catatan positif inflasi juga ditorehkan tahun 2017 lalu yang bisa ditekan di angka 3,61% alias di bawah target RPJMN sebesar 4%. Kalangan pengusaha pun memberikan rapor biru terhadap kinerja 4 tahun JokowiJK. Banyak penghargaan diberikan oleh dunia internasional kepada Indonesia. Beberapa diantaranya dari lembaga pemeringkat yang menempatkan posisi Indonesia sebagai negara layak investasi. Bank Dunia (World Bank) juga menaikkan ranking kemudahan usaha di Indonesia hingga posisi 72 dari 91 tahun sebelumnya.

 

Keadilan Energi untuk Seluruh Indonesia

 

Tekad kepemimpinan Jokowi-JK untuk mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia dilakukan dengan mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh mahalnya harga BBM di beberapa daerah terutama di Indonesia Bagian Timur. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus Pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional.

 

Permen ini mengamanatkan agar Badan Usaha penyalur BBM mendirikan penyalur di Lokasi Tertentu, yaitu lokasi-lokasi yang belum terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, sehingga masyarakat dapat membeli BBM dengan harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah. Target Kebijakan BBM satu harga yaitu pembangunan sekitar 150 lembaga penyalur hingga tahun 2019. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan target 170 penyalur Bahan Bakar Minyak Satu Harga atau BBM Satu Harga pada akhir 2019. Sampai hari ini sudah 162 titik yang sudah dioperasikan. Masih ada delapan lokasi lagi. Tapi, Insya Allah berjalan sesuai dengan target,” kata Fanshurullah (30 Juni 2019).Dari 162 titik yang sudah beroperasi, menurut Fanshurullah, baru 131 titik yang sudah diresmikan. “Masih ada 31 yang siap diresmikan. Pak Jonan rencananya akan segera meresmikan (BBM Satu Harga) di Pulau Rote, NTT. Saya sendiri nanti akan meresmikan di Papua,” ucapnya. 

 

Kebijakan ini direncanakan akan tetap dilanjutkan hingga tahun 2024. Arahan Menteri ESDM karena dianggap program ini berhasil akan ada penambahan sebanyak 330 titik dalam lima tahun ke depan. Total, akan ada 500 lembaga penyalur hingga akhir tahun 2024. “Nambahnya untuk 5 tahun ke depan itu, 330 lokasi. Dua kali lipat dari yang ada saat ini.” Sebelumnya, pemerintah sudah memetakan ada 1.502 lokasi di seluruh pelosok Indonesia yang belum memiliki lembaga penyalur. “Tidak menutup kemungkinan semua lokasi akan kita penuhi,” kata Fanshurullah.

 

Penyeragaman harga jual resmi BBM di seluruh pelosok Indonesia diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya program ini dengan harapan terjadi kesejahteraan masyarakat dan bisa menggerakkan pertumbuhan baru di wilayah 3T. Cerita sukses lainnya di bidang energi adalah prestasi Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 tahun 2019.

 

Badan usaha milik negara (BUMN) penyedia energi nasional ini berada di peringkat 175, lompat 78 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya di peringkat 253. Hal ini juga membuktikan
Pertamina diakui sejajar dengan world class company lainnya. Tentu, adalah suatu kebanggaan Pertamina berada di peringkat TOP 175 daftar Fortune Global 500. Kebanggaan ini juga untuk Indonesia. Karena Pertamina telah terbukti mampu bersaing di kancah dunia. Harus disyukuri dan menjadi tantangan ke depan untuk dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan negara.

 

Negara Paling Aman

 

Berbanggalah bangsa Indonesia karena Indonesia masuk ke dalam jajaran negara paling aman di seluruh dunia menurut lembaga riset dan survei global, Gallup. Ya, dalam Gallup’s Law and Order Report 2018, Indonesia mengantungi skor 89 dan berada di posisi ke-9 negara dengan tingkat ketertiban dan hukum tertinggi.  Indonesia berada satu atas Denmark dan setingkat di bawah Kanada. Ada pun posisi puncak dipegang Singapura dengan skor 97, diikuti oleh Norwegia, Islandia, dan Finlandia yang masing-masing berbagi skor sama 93. Dalam riset berbasis data survei itu, Gallup menyertakan lebih dari 148.000 orang dewasa sebagai responden dari 142 negara berbeda untuk diwawancarai.

 

Survei digelar pada 2017 lalu dengan margin of error kurang lebih 2-5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei Gallup dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kepercayaan publik terhadap tingkat keamanan dan penegak hukum di sebuah negara.  Hasil serupa diperlihatkan survei dari lembaga survei Indikator Politik yang menyebutkan masyarakat memiliki penilaian keamanan nasional pada pemerintahan Presiden Jokowi-JK adalah baik dan sangat baik, mencapai 63 persen, yakni tertinggi selama sembilan tahun terakhir. Padahal selama era Jokowi-JK Indonesia terus menghadapi sejumlah ancaman keamanan, antara lain; radikalisme, terorisme, perang siber, perang dagang Amerika China, dan kerawanan laut Indonesia.