Search:
Email:     Password:        
 





Figur Unggulan di 74 Tahun Indonesia Merdeka

By Syulianita (Editor) - 09 August 2019 | telah dibaca 854 kali

Figur Unggulan di 74 Tahun Indonesia Merdeka

 

Di usianya yang ke-74 tahun, Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan dan lompatan yang luar biasa baik pembangunan fisik di berbagai bidang, maupun pembangunan Sumber Daya Manusia yang melahirkan sosok-sosok luar biasa.   Karena itulah, di edisi Agustus 2019 ini, majalah Men’s Obsession menampilkan tema utama pada Cover Story bertajuk “Figur Unggulan 2019”, yang mengulas profil sejumlah tokoh yang mampu menunjukkan prestasi dan dedikasi tinggi di tahun ini. Mereka datang dari berbagai bidang dengan satu komitmen, yakni memajukan Indonesia.

 

Mereka adalah Bambang Soesatyo (Ketua DPR RI), Airlangga Hartarto (Menperin), Arief Yahya (Menpar), Ignasius Jonan (Menteri ESDM), dan Tjahjo Kumolo (Mendagri). Lalu, Adiwijaya (Rektor Telkom University), Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan), Agus Syabaruddin (Direktur Utama Bank Kalsel), Arief Budiman (Ketua KPU RI), Bahlil Lahadalia (Ketua Umum HIPMI), Batara Sianturi (CEO Citi Indonesia), Budi Noviantoro (Direktur Utama INKA), Budi Waseso (Direktur Utama Perum BULOG). Kemudian, Elvyn G Masassya (Direktur Utama IPC), Jahja Setiaatmadja (Presiden Direktur BCA), Kadarsah Suryadi (Rektor ITB), Maryono (Direktur Utama Bank BTN), Rosan P Roeslani (Ketua Umum Kadin Indonesia), Suprajarto (Direktur Utama Bank BRI), dan Sutarto Hadi (Rektor ULM). Dengan menampilkan mereka, diharapkan bisa memberikan inspirasi dan nilai-nilai positif bagi pembaca dan audience tercinta kami. Selamat menyerap nilai-nilai inspiratif yang mereka sampaikan di edisi ini!

Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI

Naskah: Subhan Husaen Albari Foto: Sutanto/Istimewa

 

Dipercaya memimpin DPR, pria yang akrab disapa Bamsoet ini mampu menarik wibawa DPR dari jurang ketidakpercayaan. Bamsoet mengakui untuk mengembalikan citra DPR di awal kepemimpinananya memang tidak mudah. Karenanya, sejak dilantik menjadi Ketua DPR RI pada 15 Januari 2018, ia terus melakukan berbagai gebrakan. Ia yakin citra DPR bisa diperbaiki dengan meningkatkan kinerja.

 

 

Tak bisa dipungkiri Bamsoet mewarisi kepemimpinan DPR saat Parlemen berada dalam kondisi terpuruk. Kinerja DPR pun menjadi terganggu, fungsi koordinasi dan kolaborasi antara anggota serta pemerintah juga tidak efektif. Akibatnya, sistem kontrol menjadi tidak jalan dan kinerja legislasi pun akhirnya diam di tempat. Melihat kondisi itu maka tugas pertama yang dilakukannya adalah mensolidkan kembali para anggota sehingga DPR bisa kembali kepada khitahnya dalam menyelesaikan program legislasi, budgeting, dan controling terhadap pemerintah.

 

Caranya cukup sederhana, sebagai langkah awal, beberapa minggu sejak dilantik menjadi Ketua DPR RI, legislator Partai Golkar ini langsung mengumpulkan para pimpinan DPR RI, fraksi, komisi, dan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk secara rutin mengadakan makan siang dan ngopi bareng. Pertemuan informal semacam ini rutin dilakukan di awal pekan. Cara Bamsoet untuk kembali merapatkan anggota patut diapresiasi. Sebab, adakalanya untuk mengurangi ketegangan dan mencari jalan keluar dari situasi yang buntu, perlu sejenak untuk cooling down karena tidak semua hal bisa diselesaikan di meja rapat. Pertemuan santai sambil makan siang dan ngopi bareng terbukti mampu mencairkan suasana.

 

Masing-masing pihak juga bisa menyampaikan unek-unek dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, jalan keluar lebih mudah dicari. Terbukti melalui pertemuan rutin tersebut, program legislasi yang kerap disorot masyarakat satu persatu bisa terselesaikan. Misal, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Terorisme yang sempat mangkrak, bisa diselesaikan hanya dalam waktu lebih kurang dua minggu. Selain itu, DPR RI juga sudah mengesahkan RUU Kekarantinaan Kesehatan dan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak.

 

Terbaru, DPR mengesahkan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) menjadi UU. Lalu, mengesahkan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) menjadi undang-undang. RUU PIHU ini resmi disahkan menjadi undang-undang setelah melewati proses pembahasan yang panjang selama tiga tahun antara Komisi VIII DPR dan pemerintah. Selanjutnya, RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Dengan disahkannya RUU ini diharapkan akan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang industri pertahanan antar kedua negara, Indonesia-Rusia. Ada juga UU Perjanjian antara Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana serta RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi. 

 

 

Harus diakui DPR memang satusatunya lembaga yang paling banyak disorot dibanding lembaga negara lain. Karena itu, setiap kebijakan serta perilaku para anggotanya selalu menjadi bahan seksi untuk diperbincangkan. Namun, di bawah kepemimpinan Bamsoet, DPR tetap terbuka. Ia berusaha mendekatkan DPR RI dengan rakyat. Di tengah sorotan berbagai kalangan yang mengatakan DPR RI tidak ubahnya tembok besi yang kebal terhadap kritik, Bamsoet malah membuat festival lomba kritik DPR RI. Rakyat dipersilakan menyampaikan kritiknya melalui stand up comedy, esai, dan meme. “Cara ini dibuat agar para Anggota DPR RI juga tidak kaku dengan perkembangan zaman, khususnya dari kalangan milenial,” tutur Bamsoet. 

 

Tidak hanya itu, kehadiran aplikasi DPR NOW! yang digagas oleh mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga semakin menguatkan legacy yang luar biasa bagi kemajuan DPR RI menuju Parlemen Modern. Dikombinasikan dengan kehadiran ruang pusat informasi dan penyiaran parlemen, DPR RI membuka pintu selebarlebarnya bagi rakyat agar bisa mengawasi aktifitas kedewanan secara real time dan real life, detik per detik. DPR NOW! merupakan jalan bagi DPR RI menuju Parlemen Modern yang menekankan pada tiga aspek utama, yaitu meningkatkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi, memanfaatkan teknologi informasi digital, dan optimalisasi performa fungsi representasi. 

 

Dalam mewujudkan Open Parliament menuju Parlemen Modern, Bamsoet juga telah menghadirkan Sistem Data dan Informasi Penelitian (SDIP) DPR RI yang bisa diakses melalui situs www.sdip.go.id. SDIP memuat berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Keahlian Dewan DPR RI. Mulai dari jurnal, buku, kajian analisis, hasil diskusi, sampai policy brief. Berbagai hasil penelitian juga ditampilkan dalam infografis yang menarik. Masyarakat bisa memanfaatkan open data ini untuk melihat sejauh mana kinerja penelitian kedewanan maupun untuk keperluan ilmiah penunjang kegiatan akademik lainnya. Sehingga, bisa merangsang tradisi penelitian dan kegiatan ilmiah di lingkungan kedewanan maupun di kehidupan masyarakat luas.

 

Bamsoet bersyukur tren kepercayaan masyarakat terhadap DPR  terus meningkat. Survei Nasional Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia bersama Indonesian Corruption Watch, beberapa waktu lalu, menunjukkan 60 persen masyarakat menaruh kepercayaan besar kepada DPR RI meningkat dibanding  tahun sebelumnya.

 

 

 

 

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian RI

Naskah: Subhan Husaen Albari Foto: Istimewa

 

Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Perindustrian RI konsisten mematri prestasi, seperti pada triwulan II-2019, sektor industri masih menjadi kontributor terbesar ekonomi terhadap struktur produk domestik bruto (PDB) nasional dengan capaian 19,52 persen YoY. Sepanjang paruh kedua ini, pertumbuhan ekonomi mencatatkan di angka 5,05 persen.

 

 

"Kinerja industri manufaktur kita masih tumbuh positif. Semangat dan kepercayaan diri dari pelaku usaha untuk investasi dan ekspansi juga masih tinggi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. 

 

Adapun tiga sektor yang menopang pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada kuartal II tahun ini, yaitu industri tekstil dan pakaian jadi, tumbuh melejit hingga 20,71 persen. Kemudian, disusul industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman yang tumbuh mencapai 12,49 persen. Selanjutnya, industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 7,99 persen. Kinerja sektor manufaktur tersebut mampu melampaui pertumbuhan ekonomi di periode yang sama. Secara keseluruhan, pada triwulan II-2019, industri pengolahan nonmigas tumbuh 3,98 persen year on year (yoy). Industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh signfikan dengan didukung peningkatan produksi di beberapa sentra. Sementara itu, pertumbuhan industri makanan dan minuman dipengaruhi oleh peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Menperin menegaskan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional semakin kompetitif di kancah global karena telah memiliki daya saing tinggi. Hal ini lantaran struktur industrinya sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir dan produknya juga dikenal memiliki kualitas yang baik di pasar internasional. 

 

“Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri TPT merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang sedang diprioritaskan pengembangannya sebagai sektor pionir dalam penerapan industri 4.0,” jelasnya. Aspirasi besar yang akan diwujudkan Indonesia adalah menjadikan industri TPT nasional masuk jajaran lima besar perusahaan kelas dunia pada tahun 2030. Kementerian Perindustrian mencatat kinerja ekspor industri TPT nasional dalam kurun tiga tahun terakhir terus menanjak. Pada tahun 2016, berada di angka USD11,87 miliar. Kemudian, pada 2017 menyentuh USD12,59 miliar dengan surplus USD5 miliar. Tren ini berlanjut sampai dengan 2018 dengan nilai ekspor USD13,27 miliar. Sektor industri makanan dan minuman, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan signfikan karena didukung sumber daya alam melimpah dan permintaan domestik yang besar. Oleh karenanya, sejumlah produsen masih percaya diri dan optimistis untuk meningkatkan investasi dan berekspansi guna memenuhi permintaan pasar, baik di domestik maupun ekspor.

 

Sektor industri makanan memberikan sumbangsih signfikan terhadap peningkatan nilai investasi sebesar USD323 juta (PMA) dan Rp12,3 triliun (PMDN) pada paruh kedua tahun ini. Total penyerapan tenaga kerja industri makanan dan minuman mencapai 1,2 juta orang.  Salah satu indikator pengakuan internasional terhadap kebijakan Airlangga, belum lama ini ia menerima penghargaan Doktor Honoris Causa bidang Development Policy (kebijakan publik) dari KDI School of Public Policy, Korea Selatan. Sekolah tersebut berafiliasi dengan salah satu lembaga riset terbaik dunia The Korea Development Institute (KDI). Sebagai menteri yang pernah menjabat anggota DPR RI sejak terpilih pada 15 tahun lalu, Airlangga dinilai memiliki pengalaman mumpuni berkecimpung di bidang pelayanan publik. Putra dari  Hartarto Sastrosoenarto (Menteri Perindustrian era Presiden Soeharto) ini turut aktif berkontribusi dalam menyusun berbagai kebijakan publik di Tanah Air. 


 

Kebijakan yang ikut disusun Airlangga saat duduk di kursi legislatif, dianggap sebagai reformasi yang paling progresif di Indonesia, di antaranya Undang-Undang Pertambangan dan Mineral, serta membantu merevisi Undang-Undang Perindustrian dan Undang-Undang Perdagangan. Berbekal pengalaman dan keahlian yang mumpuni maka pada  2016, ia didaulat oleh Presiden Joko Widodo untuk menakhodai Kementerian Perindustrian. Peran baru tersebut dijadikan momentum untuk berkontribusi lebih besar pada Tanah Air khususnya sektor perindustrian dan pembangunan lebih lanjut. Airlangga dikenal sebagai pemimpin produktif, inovatif, dan disegani, yang mempunyai visi untuk mensejajarkan Indonesia dengan negaranegara maju, mendapatkan pengakuan internasional, negosiator ulung dalam hal kolaborasi untuk mendorong strategic global partnership, dan tumbuhnya generasi milenial di Indonesia.

 

Salah satu terobosannya menjadi inisiator sekaligus motor dalam pengembangan Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. “Revolusi Industri 4.0 yang membawa industri pada digitalisasi, menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Dengan meningkatnya populasi anak muda, termasuk generasi milenial dan generasi Z, ekonomi Indonesia memperoleh bonus demografi yang akan mendorong ekonomi semakin maju, termasuk di bidang ekonomi digital. Aspirasi besar dari Making Indonesia 4.0 sendiri menjadikan Indonesia masuk ke dalam 10 perekonomian utama di dunia pada 2030,” ujarnya. Dijelaskan pula, yang sudah nampak unggul saat ini adalah empat unicorns asal Indonesia. Dua di antaranya, GoJek dan Tokopedia telah menjadi decacorns. Secara keseluruhan, perusahaan startup yang berhubungan dengan teknologi ini telah menyumbang USD10 miliar dan pada 2025 ditargetkan berkontribusi USD150 miliar terhadap perekonomian nasional. 

 

Airlangga juga terus menjembatani Indonesia menuju era digital, contoh upaya yang dilakoninya dalam mendukung PT Apple Indonesia mendirikan Apple Developer Academy di BSD City yang bertujuan untuk mendorong generasi muda mendirikan startups baru from zero to hero sehingga memunculkan decacorn baru. Ini merupakan pertama di Asia dan ketiga di dunia setelah Brasil serta Italia. Selain di BSD City, ada juga di Universitas Ciputra (Surabaya) dan Nongsa Digital Park (Batam).

 

Ia juga giat memperkenalkan Making Indonesia 4.0 ke dunia serta sukses menjadikan Indonesia sebagai negara ASEAN pertama yang menjadi mitra resmi Hannover Messe 2020, yang merupakan pameran teknologi industri terbesar dunia yang diselenggarakan di Jerman. Beragam gagasan dan keputusan penting lainnya, seperti Making Indonesia 4.0, Super Tax Deduction, Link and Match pendidikan vokasi dengan industri, tak lepas dari pertimbangan menteri ini. Ia juga banyak mewakili Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam fora fora internasional, di antaranya menjadi pembicara dalam World Economic Forum di Davos dan Nikkei Conference on The Future of Asia di Tokyo yang biasanya dikuti oleh level kepala negara. Dengan kepiawaian bernegosiasi, penguasaan substansi industri, dan wawasan tentang sektor industri, membuat Airlangga disegani baik di dalam maupun luar negeri. Kepercayaan para investor terhadap Indonesia baik dari China, Jepang, Korea, Taiwan, dan lainnya, pun berhasil diyakinkannya.

Arief Yahya, Menteri Pariwisata RI

Naskah: Giattri F.P. Foto: Sutanto

 

Arief Yahya adalah salah satu menteri yang mematri banyak prestasi. Kerja nyata pria kelahiran Banyuwangi, 2 April 1961 tersebut membuat sektor pariwisata Indonesia semakin memperlihatkan tajinya di dunia.

 

Di bawah komandonya, Kementerian Pariwisata Indonesia mendapatkan pengakuan dunia, seperti destinasi terindah di dunia, Bali dinobatkan sebagai The Best Destination in the World oleh TripAdvisor pada 2017. Rough Guides, situs Pemandu Perjalanan Asal Inggris, menetapkan Indonesia sebagai negara ke-6 terindah di dunia. Lonely Planet juga menetapkan Indonesia sebagai salah satu dari Top Ten Countries Best to Travel 2019. Tak hanya itu, data dari World Travel & Tourism Council (WTTC) pada tahun 2018 juga menetapkan Indonesia dalam jajaran negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat, yakni peringkat 9 di dunia, peringkat 3 di Asia, dan peringkat 1 di Asia Tenggara. Peringkat Indonesia di Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) World Economic Forum pun melesat dari ranking 70 di tahun 2013 menjadi ranking 42 di tahun 2017.

 

Belum lama ini,  Indonesia juga ditetapkan sebagai destinasi wisata halal (halal tourism) terbaik dunia 2019 standar Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia. Setelah lima tahun melakukan berbagai upaya, akhirnya Indonesia terpilih menjadi destinasi wisata halal terbaik dunia tahun ini. Lembaga pemeringkat MastercardCrescent menempatkan Indonesia pada peringkat pertama standar GMTI dengan skor 78 bersama dengan Malaysia yang samasama berada di ranking teratas. 

 

Sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, Indonesia tercatat mengalami peningkatan secara berjenjang dari ranking 6 pada 2015, ranking 4 pada 2016, ranking 3 pada 2017, ranking 2 pada 2018, akhirnya Indonesia menduduki peringkat 1 GMTI pada tahun 2019. Country branding Wonderful Indonesia yang semula tidak pernah masuk ranking branding di dunia pada tahun 2015 melesat lebih dari 100 peringkat menjadi ranking 47, mengalahkan country branding Trully Asia Malaysia ranking 96, dan country branding Amazing Thailand urutan ke-83.

 

Posisi country branding Indonesia mencerminkan positioning dan differentiating pariwisata Indonesia. Country branding Wonderful Indonesia pun telah meraih puluhan penghargaan tingkat dunia. Selama 2016, Wonderful Indonesia menerima 46 penghargaan pada berbagai event di 22 negara, salah satunya The Best Exhibitor 2016 Internationale Tourismus Borse (ITB) di Berlin. Pada tahun 2017, meraih 27 penghargaan di 13 negara, antara lain People’s Choice Award UNWTO & UNWTO Video Competition 2017 Region East Asia and Pacific (China), Destination of The Year di TTG Travel Awards 2017 (Bangkok), dan The Best Exhibitor 2017 di ITB (Berlin).

 

Sementara tahun 2018, Wonderful Indonesia diganjar 66 penghargaan pada berbagai event di 15 negara, di antaranya The Best Ministry of Tourism di TTG Travel Awards 2018 (Bangkok), Most Popular Both Awards dan Most Outstanding Both Awards pada pameran pariwisata Beijing International Travel Expo (BITE) 2018, dan Brand of The Year Indonesia 2018. “Hingga 2019, Wonderful Indonesia ada 35 penghargaan pada berbagai event di 13 negara,” ungkap Arief. 

 

 

Perolehan devisa, tahun 2018 peringkat keempat penyumbang devisa nasional dibandingkan komoditas lainnya, pertumbuhan penerimaan devisa pariwisata mengalami peningkatan selama tiga tahun, rata-rata di atas 10 persen dibandingkan komoditas minyak, gas bumi, dan kelapa sawit. Sementara, biaya yang diperlukan hanya 2 persen dari proyeksi devisa yang dihasilkan. Kemudian, tenaga kerja pada tahun 2017 di bidang pariwisata adalah penyumbang 12,74 juta lapangan pekerjaan atau sebesar 10,53 persen dibanding tenaga kerja nasional. Dalam penciptaan lapangan kerja, sektor pariwisata tumbuh 25 persen dalam waktu lima tahun. 

 

Maka tak ayal, Presiden Jokowi pun menegaskan pariwisata adalah leading sector ekonomi bangsa dan diharapkan pada 2020, sektor pariwisata bisa menyumbangkan devisa terbesar melampaui CPO (minyak sawit mentah). Ini akan menjadi sebuah motor penggerak ekonomi bangsa yang efek ekonominya bisa menetes sampai ke bawah. “Tahun 2019, pariwisata Indonesia ditargetkan menjadi yang terbaik di kawasan regional bahkan melampaui ASEAN, pesaing utama kita adalah Thailand dengan devisa pariwisata lebih USD40 miliar," ungkap Arief. Sedangkan, sambung pria berdarah Jawa ini, negara lainnya lebih mudah dikalahkan. Indonesia bisa dengan mudah menjadi destinasi wisata dunia atau tourism hub dengan menciptakan people to people relationship sehingga diyakini trade and investment akan ikut tumbuh dengan pesat.

 

Lebih lanjut, pria murah senyum tersebut menuturkan, capaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada semester I 2019 sebesar 7,83 juta masih bisa dioptimalkan agar pada periode berikutnya bisa mencapai angka yang diproyeksikan. Untuk strategi mengejar target di semester ke II, Kemenpar akan mengimplementasikan beberapa strategi yang sebelumnya juga telah terbukti berhasil dilakukan, seperti program Hotdeals, Tourism Hub, hingga Border Tourism.

 

Pemerintah kini tengah fokus melanjutkan pembenahan 5 destinasi pariwisata indah di lima provinsi. Empat di antaranya disebut Arief sebagai super prioritas, yakni Mandalika (NTB), Danau Toba (Sumatera Utara), Labuan Bajo (NTT), dan Candi Borobudur (Jawa Tengah). Arief menuturkan, kalau pembenahan sudah dilakukan, bisa menjadi magnet untuk mendatangkan wisman, diproyeksikan ke Toba 1 juta wisman, Borobudur 2 juta wisman, Mandalika 1 juta wisman, dan Labuan Bajo 500 ribu wisman.

Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Naskah: Subhan Husaen Albari Foto: Sutanto/Istimewa

 

“Saya meyakini bahwa memimpin itu targetnya adalah hasil yang jelas, realisasi visi dan misinya, bukan soal popularitasnya”. Kalimat yang diutarakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan itu sarat menandakan kepribadiannya yang dalam. Sosok Jonan memang sudah ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Namun, orientasi kepemimpinan yang ia bangun selama ini lebih mengutamakan kepada hasil kinerja, bukan hanya sekadar popularitas.Ini terbukti, di mana pun ia ditempatkan, Jonan tetaplah Jonan, ia selalu bisa memberikan karya terbaik dari setiap tugas yang diamanatkan, termasuk menjadi Menteri ESDM di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

 

Kini, memasuki masa akhir tugasnya sebagai Menteri ESDM di Kabinet Kerja Jilid I, fokus Jonan tetap pada penyelesaian tugasnya. Ia ingin setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya bisa dituntaskan sesuai target. Atau paling tidak, ia berupaya memberikan dasar pijakan yang baik dalam pengelolaam energi dan sumber daya mineral bagi generasi penerusnya. Sebab, mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) ini sadar bahwa salah satu kekayaan terbesar Indonesia yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat adalah di sektor energi dan sumber daya mineral. Bahkan, penyumbang devisa terbesar negara nomor satu masih dari sektor tersebut.

 

Jonan kerap menekankan untuk mempercepat tujuan pembangunan sektor ESDM sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maka diperlukan kerja keras dan integritas yang tinggi serta kolaborasi yang baik antara para stakeholder dan pemerintah. Perlahan upaya itu terus direalisasikannya. Pemerintah kini tengah menggalakkan kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti BBM Satu Harga, pembagian konverter kit LPG untuk nelayan kecil, pembangunan jaringan gas kota, pengeboran air bersih hingga Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). “Uang rakyat kembali ke rakyat,” itulah slogan yang kerap diutarakan Jonan dalam mengelola ESDM. 

 

Tekad Jonan dalam memimpin Kementerian ESDM adalah mengembalikan kejayaan energi untuk kepentingan negeri. Tak elak, satu persatu usaha ini menuai hasil positif. Dengan negosiasi, perundingan, dan perencanaan yang matang, di masa jabatannya ini, pemerintah mampu mengakuisisi kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51 persen. Tak hanya itu, Jonan juga berhasil melakukan langkah konkret dalam menarik investasi dengan Inpex Corporation di sektor migas pada Proyek LNG Lapangan Abadi di Blok Masela. Meskipun negosiasi alot, akhirnya revisi Plant of Development (PoD) ini disetujui. “Pengembangan Blok Masela menghabiskan total biaya pengembangan lapangan mencapai USD18,5 miliar sampai USD19,8 miliar. Pengembangan blok ini akan menyerap ribuan tenaga kerja baik saat konstruksi maupun onstream,” ungkap Jonan.

 

Selain itu, keberhasilan pemerintah lainnya terlihat pada kembalinya blok migas terbesar, yakni Mahakam dan Rokan ke tangan Ibu Pertiwi pada 2018 lalu. Blok Mahakam memiliki cadangan 57 juta barel minyak. Sementara, cadangan minyak Blok Rokan mencapai 500 juta sampai 1,5 miliar barel. Dengan menguasai blok migas Mahakam dan Rokan, otomatis produksi minyak Pertamina meningkat. Hal ini otomatis akan memperkuat ketahanan energi nasional dengan terpangkasnya impor minyak. Penguasaan Blok Rokan di Riau serta Blok Mahakam di Kalimantan Timur setidaknya dapat memberikan keuntungan sampai ratusan triliun ke kas negara dengan total yang bisa diraup adalah Rp825 triliun pada 2021-2041. Capaian ini tentunya bisa dijadikan contoh pijakan bagi generasi penerus agar semangat nasionalisasi aset di sektor energi dan mineral tetap ada dalam jiwa anak bangsa. Paling tidak itulah yang ingin diwariskan Jonan selama mengemban amanah menjadi Menteri ESDM. Di luar itu, masih banyak capaian yang sudah ia torehkan, seperti berhasil mengimplementasikan program Energi Berkeadilan, yaitu Rasio Elektrifikasi dan BBM Satu Harga. Tingkat rasio elektrifikasi hingga saat ini sudah mencapai sebesar 98,8 persen, yang tahun ini, pemerintah mendorong tingkat elektrifikasi menjadi sekitar 99 persen.

 

Untuk mendukung elektrifikasi, Kementerian ESDM sendiri menarget realisasi kegiatan lampu surya hemat energi (LTSHE) 2019 sebanyak 100.546 unit di 22 provinsi untuk memberikan penerangan ke pelosok negeri. Kegiatan yang menghabiskan dana senilai Rp321 miliar tersebut baru terealisasi sebesar 1,86 persen atau sebanyak 1.873 unit hingga pencatatan 10 Juli 2019. Tidak berhenti di situ, pemerintah juga tengah mengejar realisasi kegiatan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) 2019. Kegiatan tersebut terbagi atas dua kelompok berdasarkan wilayah. Kelompok pertama dengan target 5.950 unit PJUTS sudah terealisasi sebanyak 1.277 unit. Kelompok kedua dengan target 16.600 unit baru terealisasi 2.472 unit.  

 

Sementara itu, program BBM Satu Harga, pemerintah sudah merealisasikan 163 titik dari total 170 titik yang telah dicanangkan. Sementara, dalam hal menjaga ketahanan energi gas bumi, Kementerian ESDM tetap melanjutkan pembangunan jaringan gas (jargas) sebagai salah satu prioritas program pro-rakyat di sektor ESDM. Rencananya, pada 2020 akan terbangun tambahan 293.533 Sambungan Rumah Tangga (SR) di 53 kota/kabupaten dengan dengan usulan anggaran sebesar Rp3,52 triliun. Hingga akhir 2019 ini, pemerintah akan menyelesaikan 78.216 sambungan rumah tangga (SR) di 17 kota/ kabupaten. Sementara, total pembangunan jargas hingga 2018 adalah 325.852 SR yang tersebar di 40 kota/kabupaten. Dengan penambahan pembangunan di 2019 dan 2020 maka total akan terpasang 697.601 SR hingga akhir 2020 dari target 4,7 juta SR pada 2025.

 

Pembangunan jargas merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan kemudahan terhadap penyediaan gas kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Pada 2025 mendatang, pemerintah menargetkan 50 persen produksi gas dapat dikonsumsi secara lokal. Bauran energi dari gas diharapkan akan meningkat setidaknya 22-23 persen pada 2045-2026. Bahkan, Jonan menekankan, Indonesia ke depan tidak perlu lagi mengimpor gas dari negara luar. Terakhir, Jonan melakukan terobosan baru dengan membuat aplikasi perizinan berbasis daring (online). Sistem perizinan daring ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pengajuan perizinan agar investor bisa segera merealisasikan investasinya khususnya di sektor energi.

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri RI

Naskah: Arief Rahman Hakim Foto: Sutanto/Dok. Kemendagri

 

Kesuksesan Pemilu Serentak 2019, tak lepas dari peran optimal sinergi Kemendagri, Polri, TNI, BIN dalam koordinasi Kemenkopolhukam yang mengawal agar pemilu serentak pertama yang dilaksanakan di Indonesia tersebut berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil).

 

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang begitu besar serta kondisi geografis yang sangat berat sehingga menjadikan Pemilu 2019 menjadi pemilu yang paling kompleks. Terlebih dengan sistem pemilu yang digunakan, sistem proporsional terbuka, di mana pemilih diberikan keleluasaan memilih partai dan calegnya secara langsung. “Kemendagri konsisten mengawal setiap tahapan Pemilu Serentak 2019 dengan memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu,” ungkap Tjahjo Kumolo kepada Men’s Obsession.

 

Kesiapan dan dukungan pelaksanaan Pemilu 2019, sambungnya, tidak terlepas dari lahirnya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu 2019 untuk mengawal terselenggaranya Pemilu Serentak 2019 yang Luber dan Jurdil. Kemendagri juga secara intens berkoordinasi dengan lintas kementerian/ lembaga terkait untuk menyatukan persepsi dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dengan jajaran penyelenggara, baik KPU, Baswaslu, dan DKPP. Selain itu, dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019 selalu berperan aktif bersinergi dengan Polri, TNI, BIN, dan lembaga terkait lainnya. 

 

Langkah lainnya menguatkan peran FKUB, FKDM, FPK, dan Forkopimda guna memberikan jaminan pelaksanaan Pemilu yang aman, tentram, dan damai sehingga tercipta Pemilu yang sukses tanpa ekses. “Poin penting sinergitas dan soliditas Kemendagri dengan Polri, TNI, BIN, serta stakeholder lainnya di bawah koordinasi Kemenkopolhukam dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019, terkait netralitas dan sikap tegas tanpa diskriminasi. Dalam konteks menjaga situasi ketertiban dan keamananan, TNI, Polri, dan BIN konsisten menjaga sinergitas, konektivitas dan membangun komunikasi tanpa mengurangi netralitas,” urai Tjahjo. Sejak mulai tahapan Pemilu Seretak 2019, Kemendagri, Polri, TNI, dan BIN terus membangun sinergitas dan berusaha keras mengajak serta menjaga agar suasana tetap kondusif dengan berdialog ke berbagai tokoh masyarakat, mulai dari ulama, tokoh adat, pimpinan ormas, dan lain sebagainya. Pasalnya, kata Tjahjo, antara Polri, TNI, BIN, dan tokoh masyarakat memiliki tugas pokok masing-masing. Jika Polri punya tugas menjaga ketertiban keamanan negara, TNI punya tugas menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, BIN memiliki tugas intelijen dalam cipta kondisi pemilu, maka tokoh masyarakat punya tugas menjaga masyarakat akar rumput. 

 

“Sinergitas tentu sangat penting mengingat ancaman yang muncul sekarang tidak hanya berbentuk fisik. Namun, juga dalam bentuk abstrak, seperti ujaran kebencian, fitnah, berita bohong, hoaks, dan lain-lain,” terang pria yang hobi kulineran ini. Oleh karena itu, ia selalu menegaskan, Pemilu Serentak 2019 bukan hanya urusan penyelenggara pemilu, pemerintah, dan partai politik, tapi juga merupakan urusan dan kepentingan rakyat karena akan berpengaruh terhadap nasib dan masa depan rakyat Indonesia. 

 

Secara khusus, imbuh Tjahjo, peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberi dukungan bantuan dan fasilitasi penyelenggara pemilu secara tegas sudah diamanatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yaitu meliputi: Penugasan personil pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS; Penyediaan sarana ruangan sekreatriat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS; Memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi terhadap Peraturan Perundangundangan; Memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu; Kelancaran transportasi pengiriman logistik; Pemantauan kelancaran kelancaran Penyelenggaraan Pemilu; Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu. 

 

Tjahjo memaparkan beberapa catatan penting dalam menjalankan agenda demokrasi dalam sukses Pemilu Serentak 2019. Pertama, Pemilu adalah agenda negara sesuai amanat konstitusi yang menjadi tugas bersama untuk menyukseskannya. Kedua, dukungan sosialisasi terhadap setiap tahapan Pemilu melalui berbagai cara, seperti media massa, alat peraga, dan dialog. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Ketiga, mewujudkan Pemilu yang Luber, Jurdil, aman, demokratis, damai, dan bermartabat. Keempat, pentingnya sinergitas dan soliditas di antara pemangku kepentingan. Misalnya, Polri, TNI, BIN, dan stakeholder lainnya, harus bersatu di bidang keamanan dan ketertiban. Kelima, netralitas dan sikap tegas tanpa diskriminasi. Dalam konteks menjaga situasi keamananan, Polri, TNI, dan BIN, serta ASN diminta menjaga sinergi dan konektivitas dan membangun komunikasi tanpa mengurangi netralitas.

 

Keenam, deteksi dini dan pemetaan terhadap kemungkinan adanya gangguan keamanan, hoaks, provokasi, kampanye fitnah, ujaran kebencian, dan politisasi SARA. Ketujuh, responsif semua pihak terhadap berbagai persoalan di masyarakat, melihat dinamika dan opini yang berkembang di masyarakat. Kedelapan, harus dilibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh agama, dalam menjaga Kamtibmas. Selain itu, juga melibatkan forum komunikasi di masyarakat, seperti Forkompinda. Terakhir kesembilan, seluruh elemen masyarakat mewaspadai ancaman teror dengan aktif menjaga lingkungan melalui Siskamling.

 

Selain itu, Kemendagri telah mempersiapkan dukungan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020  yang diikuti oleh 270 daerah dengan mempersiapkan dukungan APBD yang tertuang dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020.

 

 

 

 

Prof. Dr. Adiwijaya, Rektor TELKOM University

Naskah: Suci Yulianita Foto: Sutanto/Istimewa

 

Kesuksesan Adiwijaya dalam memimpin Bandung Techno Park pada tahun 2017 lalu membawanya dipercaya mengemban jabatan baru yang lebih menantang, memimpin Telkom University sejak Agustus 2018 lalu. Tepat satu tahun kepemimpinannya, telah banyak inovasi dan pencapaian yang ditorehkan Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Indonesia ini. Belum lagi langkah dan kebijakan yang harus dipersiapkan untuk mencapai visi misi Telkom University menuju Global Entrepreneurial University pada 2038 mendatang.

 

Mempersiapkan Telkom University (Tel-U) menuju ‘Global Entrepreneurial University' bukanlah hal yang mudah. Meski target masih panjang, Adiwijaya bersama timnya telah mempersiapkannya sebagai langkah awal dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan. Dalam renstra pertama, ditetapkan visi untuk menjadi research dan entrepreneurial university pada tahun 2023. Dalam hal research, Tel-U telah melakukan banyak kerja sama dengan industri dan Perguruan Tinggi dalam penyelesaian problem-problem yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan capaian berupa penghargaan dari Kemenkumham Republik Indonesia sebagai Universitas dengan permohonan desain industri terbanyak 2018. Sejalan dengan ini, jumlah intellectual property yang dihasilkan Tel-U dalam tiga tahun terakhir mencapai lebih dari 800 buah.

 

Beberapa lembaga pemerintah yang bekerja sama penelitian dengan Tel-U, tak hanya dengan Kemenristekdikti, tetapi juga dengan Kemenkominfo, dan Kemenhub, Kemenperin, BPPT, LIPI, PTPN, BSSN, Bulog, BKKBN, beberapa Pemda, dan lain-lain. Sementara itu, disamping bekerja sama dengan industri telekomunikasi, Tel-U juga bekerja sama dengan beberapa lembaga lain, seperti Angkasa Pura, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, rumah zakat,  dan lain lain. Tel-U juga berpartisipasi dalam hal penanggulangan masalah polusi Sungai Citarum melalui program ‘Citarum Harum’. 

 

Dalam hal ini, Tel-U berperan memantau polusi air melalui teknologi IoT (Internet of Things). Selain itu, ada pula produk inovasi lain yang bisa digunakan masyarakat berupa smart card dan alat deteksi serangan jantung serta beberapa aplikasi kesehatan lainnya. Yang juga membanggakan, pengembangan research Tel-U juga sudah diakui dunia internasional melalui kerja sama matching grant research dengan beberapa Perguruan Tinggi dari Malaysia, Korea, dan Skotlandia. Beberapa lembaga internasional pun turut memberikan dana penelitian kepada Tel-U. Hal ini tentu menambah kepercayaan diri bagi Adiwijaya lantaran Tel-U telah dipercaya di tingkat internasional. Guru besar Matematika ini juga mengembangkan entrepreneurship dalam lingkungan kampus. Selain masuk dalam kurikulum, ia juga melakukan pengembangan lembaga hilirisasi riset dan inovasi serta inkubasi start up  yang ada di Tel-U, yakni Bandung Techno Park. Dari situ, ia berharap bisa mencetak mahasiswa menjadi lulusan Tel-U yang mampu menjadi entrepreneur dan membuka lapangan pekerjaan sehingga memberikan kontribusi ekonomi bagi Indonesia.

 

Menyusul Bandung Techno Park yang pernah mendapatkan anugerah Widya Kridha di tahun 2017 dari Kemenristekdikti sebagai lembaga penguatan inovasi terbaik pada masa kepemimpinan Adiwijaya. Selanjutnya, pada 2018 Tel-U juga mendapatkan anugerah  Widya Padhi, sebagai Perguruan Tinggi dengan inovasi terbaik. Tahun ini pun, kembali Tel-U menjadi satu-satunya PTS yang masuk ke babak final anugerah Widya Padhi tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan entrepreneurship oleh Tel-U telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah. 

 

Hingga saat ini, sudah lebih dari 42 startup yang diinkubasi di Tel-U, beberapa di antaranya sudah memilki omset miliaran rupiah. Selain research dan entrepreneurship, ia juga tak lupa memberi perhatian pada pendidikan. Saat ini Tel-U juga fokus mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum baru yang sejalan dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0, antara lain dengan menambahkan literasi data, manusia dan teknologi. Teknologi pembelajaran pun terus dikembangkan, salah satunya dengan memperkuat Center of e-Learning and Open Education (CeLOE) di mana nantinya mahasiswa bisa belajar kapan pun dan di manapun sesuai dengan kondisi generasi milenial saat ini. 

 

Di lingkungan kampus sendiri, Adiwijaya bersama timnya juga mengembangkan aplikasi ‘dashboard monitoring system’ serta pengembangan ‘sistem keamanan kampus berbasis digital’ yang bisa dipantau langsung oleh security dengan tujuan memberikan keamanan dan kenyamanan untuk seluruh warga kampus. Selain itu, pria kelahiran Majalengka, 21 September 1974 ini, juga mengembangkan program ‘Halo Rektor’ yang bertujuan menjembatani komunikasi dengan seluruh civitas akademika.  Saat ini, akreditasi institusi untuk Telkom University dari BAN PT adalah unggul (akreditasi A). Hal ini ditunjang oleh jumlah program studi yang telah terakreditasi A BAN PT yang mencapai 71 persen dan sebanyak 59 persen program studi sudah terakreditasi internasional (ABEST21, IABEE, dan ASIC).

 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Tel-U kini sudah mampu bersaing secara global. Bahkan, Telkom University dinobatkan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Indonesia berdasarkan pemeringkatan internasional, seperti Webometrics, Scimago Ranking, dan 4ICU UniRank. Pada usia kemerdekaan negara tercinta Indonesia yang ke-74 ini, Adiwijaya melihat target Kemenristekdikti untuk menciptakan masyarakat well educated melalui pendidikan tinggi sudah semakin baik. Parameternya terlihat dari capaian APK yang terus meningkat. Peminat Telkom University ditahun 2019 pun meningkat pesat melebihi 80 ribu pendaftar, dan diterima sekitar 7000 mahasiswa. “Ini adalah salah satu partisipasi kami dalam mewujudkan masyarakat well educated,” ungkap penghobi gowes tersebut. "Ini sejalan dengan tema kemerdekaan RI tahun ini, yakni Telkom University siap membentuk SDM unggul sehingga Indonesia menjadi lebih maju," pungkasnya.

 

Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Naskah: Giattri F.P. Foto: Dok. Humas BPJS Ketenagakerjaan

 

Keseriusan Agus Susanto dalam mensukseskan fase Aggressive Growth yang diusung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di tahun ini berbuah manis. Hal itu bisa dilihat dari kinerja positif yang ditorehkan badan hukum publik tersebut pada Juni 2019.

 

Dalam hal cakupan perlindungan kepesertaan sampai dengan paruh pertama 2019, sebanyak 51,11 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan 30,55 juta pekerja aktif tumbuh 109 persen dibanding periode yang sama tahun 2018. Agus pun optimis target pekerja aktif yang dibidik pihaknya hingga akhir tahun ini sebanyak 34,35 juta bisa tercapai. Per Juni 2019, BPJS Ketenagakerjan juga berhasil menghimpun iuran sebesar Rp33,8triliun tumbuh 113 persen year on year (yoy). Dari sisi pengelolaan dana, jumlah dana investasi yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp401,1 triliun meningkat 123 persen yoy. Sedangkan, hasil investasi mencapai Rp15,33 triliun naik 123 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, aset yang dibukukan pada Juni 2019 sebesar Rp412,31 triliun.

 

“Tema yang diusung oleh BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2019 adalah Aggressive Growth. Tentunya untuk mencapai tujuan Badan, banyak inovasi yang dilakukan pada aspek perluasan kepesertaan yang didukung oleh kapasitas sumber daya internal maupun kolaborasi strategis dengan stakeholder terkait,” ungkap Agus kepada Men’s Obsession di sela-sela kegiatan BPJS Ketenagakerjaan Belitong Geopark International Stand Up Paddle and Kayak Marathon, Tanjung Kelayang, Belitung, belum lama ini. 

 

Terlebih, sambung Agus, dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, pihaknya dituntut harus mengubah mindset organisasi menjadi “technology-driven, innovationoriented, dan disruptive future”. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan di bawah nakhoda Agus juga bertekad tak henti meningkatkan atau menciptakan beragam inovasi untuk memenuhi ekspektasi atau kebutuhan stakeholders, seperti PERISAI, BPJSTKU, Penyempurnaan sistem informasi teknologi SMILE, GN Lingkaran, Desa Sadar Jaminan Sosial yang kini jumlahnya sebanyak 675 di seluruh Indonesia, Pelindungan PMI, Service Point Office (SPO) Perbankan, dan Online Single Submission untuk kemudahan pendaftaran usaha mikro kecil menengah (UMKM).

 

Tak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan juga terus berupaya mengembangkan manfaat program Return to Work, salah satunya dengan menyediakan manajer kasus di setiap kantor cabang untuk dapat mengontrol perkembangan peserta korban kecelakaan kerja dalam perawatannya dan bekerja sama dengan berbagai Pusat Layanan Kembali Bekerja (PLKB).

 

Tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan juga telah merilis program pelatihan vokasional atau vocational training. Pelatihan itu, kata Agus, ditujukan bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Ini akan kami berikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK, yang tidak bekerja lagi karena kontraknya habis, yang bekerja di luar negeri (TKI) akan bekerja di Indonesia, kemudian yang mengalami cacat atau membutuhkan peningkatan skill. Training ini akan kami berikan dalam bentuk job shifting, dari keahlian satu ke keahlian yang lain, atau reskilling. Keahliannya kami tingkatkan. Misalnya, di Belitung yang tengah mendorong perkembangan sektor pariwisata maka pelatihan yang akan diberikan juga terkait sektor pariwisata sehingga bisa dipersiapkan tenaga-tenaga yang andal,” urai Agus. Pelaksanaan vocational training, disebutkannya, akan dilaksanakan secara bertahap di mana target peserta vokasional sebanyak 20 ribu orang dan pilot project 1.000. “Saat ini sudah ada 1.000 pekerja yang terdaftar dan menjadi pilot project di wilayah Jabodetabek dan Jabar,” tuturnya.

 

Agus menyatakan, pelatihan vokasional yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan melihat kondisi kondisi kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja yang dibutuhkan industri. Oleh karena itu, ia mengajak mitra-mitranya, terutama perusahaan besar untuk berpartisipasi dalam program ini. Belum lama ini, BPJS Ketenagakerjaan juga memperkenalkan Layanan Masyarakat 175. Sebelumnya, sambung Agus, pihaknya telah memberikan layanan contact center kepada para peserta melalui nomor 500910 yang kemudian pada 2017 menjadi Care Contact Center 1500910 yang terintegrasi dengan layanan media sosial dan email. 

 

Kini Layanan Masyarakat 175 menjadi satu-satunya kanal informasi terintegrasi dari BPJS Ketenagakerjaan menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Indonesia. “Layanan masyarakat 175 merupakan perwujudan dari rencana strategis BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya peningkatan pelayanan menuju ‘Excellent Customer Experience’. Ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada peserta dan masyarakat, meliputi easy to access, easy to pay the contribution, easy to get information and notification, dan easy to claim.

 

Dengan mengusung kemampuan baru, yaitu ‘Always On, Fast Response & Omni Channel dan End to End Process’, Layanan Masyarakat 175 BPJS Ketenagakerjaan akan mampu menjadi salah satu layanan terdepan bagi seluruh masyarakat Pekerja Indonesia. “Inisiatif lainnya dalam penguatan pelayanan, kami telah bekerja sama dengan Rumah Sakit (PLKK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) melalui inisiatif Layanan Cepat Tanggap untuk penanganan jika timbul risiko atas terjadinya musibah atau bencana alam,” tambahnya.

 

Menutup pembicaraan, Agus menguntai harapannya di usia Indonesia ke-74 tahun, khususnya untuk pekerja formal ataupun informal untuk memiliki perlindungan jaminan ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. “Karena namanya risiko bisa terjadi kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja. Saya juga berharap, literasi jaminan sosial dan kesadaran akan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat,” pungkasnya.

 

 

Agus Syabarrudin, Direktur Utama Bank Kalsel

Naskah: Imam F. Foto: Edwin B.

 

Wacana Presiden Joko Widodo mengalihkan ibu kota negara ke Kalimantan direspon positif Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarrudin. Memegang amanah sebagai top leader di bank kebanggaan Urang Banua tersebut, Agus menyiapkan dua grand strategy. Harapannya, Bank Kalsel ke depan menjadi market leader, tidak hanya di Kalimantan tetapi juga di level nasional.

 

Meski belum setahun memimpin Bank Kalsel, peraih gelar Magister pada Jurusan Ilmu Ekonomi & Keuangan Syariah Universitas Indonesia Jakarta, ini sukses memenuhi seluruh target Rencana Bisnis Bank (RBB), baik dari sisi aset, dana pihak ketiga, kredit, maupun laba. Dan, saat ini yang sedang dilakukannya untuk bisa mempertahankan prestasi itu adalah melakukan upaya mengajak semua karyawan terlibat dan memikirkan perusahaan lebih mendalam lagi agar tumbuh sense of belonging pada perusahaan.

 

“Dan Alhamdulillah, pada semester I lalu semuanya tercapai dengan baik,” kata kandidat doktor di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ini penuh syukur. Jauh sebelum didapuk sebagai direktur utama pada awal Januari 2019, Agus yang selalu tampil fresh dan elegant ini menyadari bahwa di era Revolusi Industry 4.0 dan Society 5.0 saat ini terjadi banyak perubahan fundamental. Oleh karenanya, mau tidak mau, Bank Kalsel harus melakukan perubahan. Apalagi era perbankan saat ini berada dalam era banking everywhere, di mana dunia perbankan harus siap dengan upaya-upaya yang serius untuk menghadapi perubahan ini. 

 

“Yang kami lakukan adalah melakukan beberapa hal. Pertama, kami memperkuat sisi people development. Untuk mendukungnya, kami melakukan pembenahan di bidang Information Technology (IT) development,” papar lelaki kelahiran Jakarta, 31 Agustus 1966 tersebut. Dua grand strategy itu diakuinya sangat fundamental dan mulai dibangun di awal tahun ini atau tepat sejak kepemimpinan Agus. Ke depan, tutur Agus, setelah dua grand strategy itu siap, Bank Kalsel akan melakukan penetrasi di fase berikutnya, yakni pengembangan produk yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan transaksi keuangan bagi para nasabah.

 

Sebagai upaya transformasi, selain meningkatkan people development dan IT development, Kepala Eksekutif Bisnis Syariah Bank Kalsel periode 2017-2018 ini juga tengah serius membangun sebuah budaya perusahaan baru. Hal ini dilakukan sebagai upaya Bank Kalsel untuk bisa menghadapi era yang menuntut kecepatan layanan serta kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi. “Budaya yang kami kembangkan itu bernama Speed and Comply. Jadi, kami tidak hanya melakukan percepatan dalam melakukan layanan kepada para nasabah, tetapi kami juga tetap menjaga ketentuan-ketentuan berlaku agar tetap comply. Ini yang sedang kami bangun,” terang penyuka Soto Banjar dan Lontong Orari tersebut.

 

Agus menjelaskan, dari Speed and Comply itu ada 7 values yang terus ia coba kembangkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Speed terdapat 3 values. Pertama, Specific. Artinya, setiap karyawan Bank Kalsel dalam pengambilan keputusan harus memiliki data. Data yang spesifik akan membuat keputusan menjadi tepat dan efektif. Kedua, Empowerize. Seluruh karyawan Bank Kalsel harus bisa saling bersinergi dan memberdayakan agar tujuan dan target perusahaan dapat tercapai.

 

Dan ketiga, Done. Melalui nilai ini semua program yang direncanakan tidak cuma jadi sebuah rencana di atas kertas, melainkan harus diimplementasikan menjadi sebuah kenyataan pencapaian kinerja bisnis. Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam Comply terdapat 4 values. Pertama, Commitment. Di mana setiap insan Bank Kalsel harus memiliki komitmen atas pencapaian kinerja terbaiknya dan job description yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, Persistence. Semua insan Bank Kalsel harus memiliki ketangguhan dalam persaingan. Ketiga, Legal. Artinya, setiap keputusan yang diambil harus mengikuti good corporate government atau ketentuan yang ada. Sehingga, kita akan terhindar dari masalah hukum. Dan keempat, Dignity. Nilai ini sangat penting karena setiap insan Bank Kalsel harus merasa bangga bahwa ia mendapatkan amanah. Kebanggaannya itu diwujudkan dalam bentuk kinerja terbaik yang bisa ia lakukan. 

 

“Tujuh nilai ini diharapkan seperti DNA dalam tubuh manusia. Harapan kami, DNA insan Bank Kalsel itu adalah 7 values ini, Speed and Comply,” ujar mantan Vice President Unit Usaha Syariah pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk ini. Menariknya, untuk mendukung budaya perusahaan dan grand strategy tersebut, mantan Senior Executive Vice President Bank Kalsel ini menciptakan sebutan khusus bagi karyawan Bank Kalsel, yaitu Kalselennials. “Kenyataannya, saat ini kita harus menghadapi era disruption yang idealnya dilakukan oleh generasi milenial. Oleh karenanya, komposisi karyawan Bank Kalsel saat ini adalah 65 persen dari kalangan milenial,” tuturnya.

 

Generasi milenial inilah yang menjadi tumpuan, tidak hanya bagi Bank Kalsel tetapi juga bagi negara ini. Oleh karenanya, Agus menaruh harapan penuh pada generasi ini untuk bisa memiliki kemampuan komputasi, big data analytic, artificial inteligence, dan adaptif terhadap berbagai perubahan. “Kuncinya adalah memiliki visi, menebar rahmatan lil ‘alamin. Kenapa? Dengan visi tersebut kita akan bisa menebar manfaat kepada sesama dan lingkungan. Visi ini pula yang membuat saya lebih kuat melakukan action berikutnya,” pungkas Sarjana Sastra Arab dari IAIN Jakarta ini.

Arief Budiman, Ketua KPU RI

Naskah: Purnomo Foto: Sutanto/Istimewa

 

Kinerja Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman patut diacungkan jempol. Bagaimana tidak, selama kepemimpinannya, pria kelahiran Surabaya, 2 Maret 1974 ini dinilai oleh publik telah berhasil menyelenggarakan Pilpres maupun Pileg 2019.

 

Pertama kali menjabat sebagai ketua KPU, reputasi Arief di lembaga penyelenggara pemilu ini sudah terlihat jelas. Ia mampu menakhodai KPU dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menilai KPU telah berhasil melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Meski begitu, Arief menilai hasil kerjanya itu semata-mata untuk membuat KPU lebih baik lagi dari yang sebelumnya.   “Tentu penilaian itu saya serahkan kepada masyarakat, tapi yang jelas KPU menyelenggarakan pemilu 2019 berupaya maksimal untuk memperbaiki apa saja yang kurang di 2014,” ujar Arief kepada Men’s Obsession. Hal itu juga dapat dilihat dari kebijakannya yang telah membuat terobosanterobosan hal-hal baru yang bisa membuat Pemilu 2019 lebih baik, lebih transparan, mudah diakses oleh publik, dan kepentingan KPU adalah membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu itu sendiri.

 

Bahwa publik menilai Pemilu 2019 bisa berjalan dengan baik, tentu Arief berterima kasih dan mengapresiasi karena memang berdasarkan catatan-catatan data kuantitatifnya itu ada catatan yang memang lebih baik. Misalnya tingkat partisipasi, kalau dulu itu sekitar 74 sampai 75 persen, sekarang sudah mencapai 81 persen. Kemudian digital data, seperti di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU, data yang bisa ditampilkan di Situng pada Pilpres 2019 sudah mencapai 99,3 persen. Sedangkan, untuk pileg sudah mencapai 98 persen. “Publik bisa lihat di web KPU tentang Situng. Kami masih terus meng-upload data penghitungan maupun rekap melalui Situng,” ungkap pria berdarah Jawa Timur itu. 

 

Tak hanya itu, angka-angka lain juga ikut cemerlang. Misalnya, jumlah sengketa yang diajukan oleh peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) menurun. Ia mengaku, tidak tahu penyebab turunnya angkaangka tersebut. Apakah itu keberhasilan KPU atau memang peserta pemilu malas mempersengketakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di MK tercatat, jumlah perkara berdasarkan BRPK 260 perkara terdiri dari 250 perkara legislatif dan 10 perkara calon DPD. Sedangkan, jumlah perkara yang lanjut melalui persidangan 122 perkara yang terdiri dari 115 perkara legislatif dan 7 perkara DPD.

 

Untuk jumlah perkara dismissal 57 perkara. Sementara itu, jumlah perkara yang tidak dilanjutkan dalam sidang pembuktian karena tidak memenuhi syarat formal dan putusannya menunggu pembacaan putusan akhir 82 perkara terdiri dari 79 perkara legislatif dan 3 perkara DPD. Dibandingkan pemilu sebelumnya, 2014 misalnya, sengketa yang diajukan ke MK 903 perkara yang terdiri dari 211 putusan sela dan sidang pemeriksaan hingga putusan sebanyak 692 perkara. Jumlah 692 perkara itu terdiri dari 21 putusan akhir hingga dikabulkan dan 671 putusan akhir hingga ditolak.  Jadi, dibandingkan dengan data sengketa 2014 ini jelas jauh lebih turun, padahal jumlah TPS lebih banyak, jumlah peserta pemilu lebih banyak. “Tapi, angka yang masuk di Mahkamah Konstitusi jauh menurun,” ungkapnya lagi.   

 

Namun, ketika KPU dituding berlaku tidak manusiawi dalam menerapkan pola kerjanya, bahkan dituduh telah melakukan kecurangan dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 yang lalu, Arief begitu geram. “Saya pikir tuduhan itu sangat menyakitkan bagi saya,” tegasnya. Menurutnya, tuduhan itu mengada-ada. Semua orang bisa lihat, seluruh tahapan pemilu dilaksanakan secara terbuka seperti yang terlihat saat KPU melalukan tahapan regulasi, semua dilakukan uji publik, pesertanya semua ada di situ, pesertanya semua diundang, perwakilan dari lembaga pemerintah terkait, diundang. “Jadi, sejak menyusun regulasi itu semua sudah terbuka,” terang mantan Komisioner KPU Pusat itu. 

 

Ketika disinggung terkait banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal, mantan anggota KPU Jawa Timur ini mengaku KPU telah mengantisipasi hal tersebut. Publik pun tahu, pekerjaan KPU di pemilu 2019 sangat berat. Seluruh jenis pemilu untuk tingkat nasional itu diselenggarakan dalam satu waktu yang sama, mulai dari DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab dan Kota, DPD, dan pilpres. Maka, KPU dalam simulasinya mengambil kesimpulan terlalu berat kalau KPU menggunakan angka maksimal sebagaimana ditentukan UU 500 pemilih per TPS. Maka dari itu, KPU mengubahnya menjadi 300 pemilih per TPS. 

 

“Harapannya kerja KPPS lebih ringan dan lebih singkat sehingga potensi mereka kelelahan dalam bertugas itu sebenarnya sudah di minimalisir,” tutur Arief. Meski demikian, layanan terhadap anggota KPPS yang meninggal sebetulnya sudah diupayakan lebih baik. Walaupun tidak dalan bentuk asuransi, tetapi dalam bentuk santunan.

 

Terkait beredar isu banyaknya anggota KPPS yang meninggal saat menjalankan tugasnya dikarenakan serangan gaib, hal itu ditepis oleh Arief. Menurutnya, petugas KPPS yang meninggal itu memang alamiah karena memang memiliki riwayat sakit. Ada yang hipertensi, jantung, dan ada beberapa yang memang kalau mereka kelelahan dapat menimbulkan kematian. “Karena sakit, kelelahan, bukan karena hal-hal lain yang dibayangkan banyak orang itu,” tegas Arief.

 

Lebih lanjut Arief mengatakan, ke depan KPU diharapkan dapat memberikan sumbangsih lebih baik lagi dari yang sekarang, yakni bisa lebih optimal lagi dalam menegakkan asas pemilu di Indonesia, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 mendatang. Sebab, pihaknya sudah menentukan tahapannya karena setelah tahapan ditetapkan barulah semua pihak bisa memulai pekerjaannya, seperti partai politik bisa menentukan calon pilihannya. Kemudian, penyelenggara pemilu sudah bisa menentukan kapan pendaftarannya, kampanye, hingga pemungutan suaranya. “Pemungutan suara, kami rencanakan 23 September 2020. Sebab, tahapan-tahapan yang telah kami susun mau diformalkan dalam peraturan KPU,” beber Arief.

 

Menutup pembicaraan, pria ramah berkacamata ini menguntai harapannya untuk Indonesia yang tahun ini menginjak usia ke-74 tahun adalah Indonesia betulbetul bisa menjadi negara yang mandiri. “Bisa memenuhi seluruh kebutuhannya dengan kekuatannya sendiri. Selain itu menjadi contoh yang baik bagi negara lain atas pelaksanaan pemilu yang transparan, berintegritas, dan berkualitas,” pungkasnya.

Bahlil Lahadalia, Ketua Umum HIPMI

Naskah: Giattri F.P. Foto: Istimewa

 

Sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), ia sukses menjadikan HIPMI sebagai mitra pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan pengusaha muda agar lebih berdaya saing.

 

pak terjangnya sebagai Ketua Umum HIMPI terbilang mumpuni, misalnya bersama jajaran pengurusnya, ia begitu gigih mendorong percepatan pembahasan rancangan undang-undang kewirausahaan nasional (RUU Kewirausahaan). Percepatan RUU Kewirausahaan sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjangan penguasaan aset atau kekayaan negara yang selama ini sebanyak 50,3 persen masih dikuasai oleh masyarakat kaya. “Negara harus hadir untuk meningkatkan pemerataan ekonomi. Memperhatikan struktur ekonomi kita, ratio gini dan lain-lain, termasuk menekan gap antara pertumbuhan dengan pemerataan,” terang pria kelahiran 7 Agustus 1976 ini.

 

Bahlil memaparkan, ketimpangan penguasaan lahan menjadi masalah sosial serius bagi negara. Sebab itu, sedini mungkin kesenjangan tersebut mesti diperkecil atau diatasi sehingga memunculkan keseimbangan baru dalam ekonomi nasional.  Bahlil mengatakan, perekonomian nasional terus tumbuh positif sebab ditunjang oleh potensi dan stabilitas yang kuat. Namun, pertumbuhan tidak berlangsung dengan sehat sebab pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok orang. 

 

“Ekonomi terus tumbuh, tetapi dikuasai sekelompok orang dan hanya menguntungkan segelintir kalangan orang atau terjadi oligarki dan monopoli dalam perekonomian,” ujar Bahlil.   Adapun urgensi percepatan pembahasan RUU Kewirausahaan, pertama untuk mendorong percepatan pertumbuhan wirausaha nasional terutama pertumbuhan wirausaha muda di Indonesia. Kedua, dapat menaikkan kelas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi pelaku usaha besar.

 

“Kami mempercepat lahirnya wirausaha nasional, terutama wirausaha muda. Lalu, dapat menaikkan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi pelaku usaha besar serta meningkatkan nasionalisme wirausahawan sehingga dapat memperkuat kualitas perekonomian nasional,” tutur Bahlil. HIPMI mengusulkan draft RUU ini sebanyak 55 pasal yang diawali dari 258 daftar isian masalah (DIM) dan sekitar 60 DIM baru dimasukkan oleh HIPMI. Meski ia dikenal dekat dengan Jokowi, tetapi Bahlil tak segan untuk menyampaikan kritik apabila ada kebijakan pemerintah yang tak pro terhadap UMKM. Misalnya, terhadap Paket Kebijakan Ekonomi 16 yang diumumkan Menko Perekonomian Darmin Nasution, khususnya berkaitan dengan relaksasi atau pencabutan DNI 54 bidang usaha. 

 

Ada beberapa alasan yang membuat Bahlil menolak tegas kebijakan tersebut. Pertama, ia menganggap selama ini Jokowi sudah dikenal berkontribusi membesarkan UMKM kita. Sehingga, ia tak ingin kebijakan yang diinisiasi Menko Darmin ini mencoreng prestasi Presiden Jokowi mengembangkan UMKM selama ini. “Bagaimana selama ini sepak terjang Pak Jokowi mengembangkan UMKM kita, di antaranya soal kredit UKM dari 22 persen menjadi 7 persen, kredit tanpa agunan Rp5 juta s/d Rp25 juta, pajak UMKM dari 1 persen menjadi hanya 0.5 persen, dan RUU Kewirausahaan untuk memajukan dunia usaha UMKM Indonesia,” urainya. Kedua, Bahlil menyadari betapa besar peran UMKM selama ini bagi perekonomian nasional. Di banyak forum ia mengingatkan bahwa kontribusi UMKM sangat besar terhadap perekonomian nasional. Jumlahnya juga sangat besar, yaitu mencapai 99 persen. Artinya, UMKM ini adalah hajat hidup orang Indonesia.

 

Sebagai nakhoda organisasi pengusaha muda terbesar di negeri ini yang sebagian besar anggotanya adalah pelaku UMKM, Bahlil memiliki tanggung jawab moral besar untuk berada di baris terdepan membela eksistensi dan perkembangan UMKM di negeri ini. Sehingga, kritik keras yang ia sampaikan terhadap Paket Kebijakan Ekonomi 16 terkait pencabutan DNI bukan saja kewajaran. Namun, menjadi kewajiban bagi dirinya. Lebih lanjut Bahlil mengatakan, apa saja yang masih kurang dan harus diperbaiki oleh pemerintahan ke depan untuk menambah konglomerat baru, meregenerasi konglomerat baru, meningkatkan pengusaha baru.

 

“Pertama, keinginan Pak Jokowi kan besar. Kedua, harus jujur diakui bahwa masih banyak regulasi kita yang menghambat. Ketiga, pembantu-pembantu presiden harus punya kemampuan eksekusi untuk melahirkan konglomerat itu. Keempat, harus melepaskan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Harus mengedepankan kepentingan nasional. Tatkala seseorang membuat suatu kebijakan, tetapi terbayang-bayang dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya maka yakinlah bahwa kepentingan yang lebih besar akan terabaikan,” tegasnya. Lalu, sambungnya, yang tak kalah penting harus punya hati. “Tulus atau tidak, untuk mengangkat anak-anak muda ini menjadi konglomerat atau tidak, team work yang bagus," imbuhnya.

 

Bahlil adalah salah satu nama yang digadang-gadang menjadi pembantu Presiden Jokowi. Bahkan, dalam acara buka puasa bersama HIMPI, beberapa waktu lalu, Jokowi menyebut putra asal Papua ini cocok menjadi menteri. “Adinda Bahlil ini kelihatannya cocok jadi menteri,” kata Jokowi. RI-1 menilai Bahlil adalah pemuda yang cerdas sehingga pantas jika menjadi menteri. Ketika ditanya, apakah tertarik untuk menerima panggilan dari Ibu Pertiwi menjadi menteri, dengan lugas ia menjawab,“Sekali lagi saya katakan bahwa jangan kita berandaiandai untuk masuk kepada wilayah yang bukan kewenangan kita, urusan kabinet itu urusan presiden, hanya Pak Presiden dan Allah SWT yang tahu, kita tidak boleh masuk pada ruang itu, tugas kita menjadi pengusaha itu juga bagian dari pengabdian,” pungkas Bahlil.

 

 

 

 

Batara Sianturi, CEO CITI Indonesia

Naskah: Elly Simanjuntak Foto: Fikar Azmy/Dok. Humas Citibank

 

Pada semester pertama tahun ini, Citibank membukukan laba bersih sebesar Rp 1,6 triliun, meningkat 97% dari periode yang sama tahun lalu dan ditopang oleh kenaikan pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 8%.

 

Merangkai 50 tahun dedikasi untuk Indonesia, Citi Indonesia (Citibank) tak pernah berhenti berkomitmen untuk senantiasa tumbuh dan berkembang bersama negeri ini. Sebagai Bank berskala global yang hadir di lebih dari 160 negara dan yurisdiksi, termasuk di Indonesia, Citibank terus memperkuat inovasi digitalisasi perbankan baik di lini Institutional Banking maupun Consumer Banking. Dengan berfokus kepada inovasi dan digitalisasi, Citibank memastikan bahwa praktik terbaik dari berbagai belahan dunia dapat diterapkan di Indonesia untuk memajukan industri perbankan. Tak hanya itu, Citibank pun berkomitmen untuk mengembangkan talenta-talenta lokal, melalui pelatihan profesional terbaik hingga mobilitas pekerjaan lintas negara. Tak heran Citi dijuluki sebagai ‘University of Banking’ bagi para bankir profesional.

 

Ikatan alumni dari Citi pun cukup kuat, dengan tersebarnya alumni Citibank yang telah berhasil menduduki berbagai posisi penting di industri perbankan di Indonesia, maupun yang telah ‘moved on beyond banking’ dengan menduduki posisi penting di lintas sektor termasuk pemerintahan. Kuatnya ikatan alumni Citibank terbukti dengan selalu penuhnya acara alumni tahunan, yaitu Citi Indonesia Alumni Network. 

 

Di bawah kepemimpinan Chief Executive Officer (CEO) Citibank N.A., Indonesia saat ini, yaitu Batara Sianturi dan didukung oleh jajaran senior management yang kuat, Citibank berhasil menorehkan catatan dan kinerja positif hingga pertengahan tahun 2019. Pada semester pertama tahun ini, Citibank membukukan laba bersih sebesar Rp 1,6 triliun, meningkat 97% dari periode yang sama tahun lalu dan ditopang oleh kenaikan pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 8%. Pertumbuhan laba bersih ini memberikan kontribusi pada peningkatan Return on Equity (ROE) sebesar 20,14% dari 10,31% dan Return on Asset (ROA) sebesar 4,97% dari 2,88% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Tingkat kecukupan permodalan dan kualitas aset Bank pun tetap kuat, dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 24,56%. Sementara, rasio Non Performing Loan bruto maupun netto masing-masing sebesar 2,29% dan 0,44%. Bank juga berhasil mencatatkan rasio lending-to-funding (RIM) yang solid  sebesar 79,2%.

 

Reputasi dan kredibilitas Citibank diperkuat dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diraih baik di skala nasional, regional, maupun global. Citibank meraih penghargaan sebagai ‘Wealth Management Platform of the Year – Indonesia’ dari Asian Banking and Finance Awards. Di level Asia, tahun ini Citi Asia dinobatkan sebagai Best Digital Bank in Asia dan juga Best Bank for Transaction Services in Asia dalam ajang Euromoney Awards for Excellence.

 

Menurut Euromoney, penghargaan Best Digital Bank in Asia berhasil diraih oleh Citi Asia, karena mengapresiasi kemajuan signifikan yang dicapai dalam bidang digitalisasi di seluruh lini bisnis Global Consumer Banking dan Institutional Clients Group. Sementara, Best Bank for Transaction Services in Asia diperoleh karena Euromoney melihat adanya pertumbuhan jumlah klien Treasury and Trade Solutions di segmen digital, fokus dalam hal inovasi di internal, dan melalui co-creation dengan nasabah dan kemitraan fintech, serta peluncuran berbagai kapabilitas digital di skala Asia Pasifik. 

 

Pertumbuhan bisnis Citibank diimbangi dengan berbagai inisiatif sosial yang berfokus pada literasi keuangan maupun kewirausahaan generasi muda. Di bawah payung Citi Peka (Peduli dan Berkarya), Citibank tahun ini memberikan pelatihan, pendampingan, dan penghargaan bagi pengusaha mikro di ajang Citi Microentrepreneurship Awards (CMA) yang telah dilaksanakan secara konsisten selama 14 tahun. Hingga kini, CMA telah memberikan penghargaan kepada lebih dari 240 pengusaha mikro dan 12 lembaga keuangan mikro. Citibank juga menyelenggarakan ‘Creative Youth at Indonesia’s Heritage Sites Program’ bersama dengan mitra pelaksana, UNESCO Office Jakarta. Untuk memberdayakan 400 wirausaha muda guna memanfaatkan peluang mata pencaharian yang ditawarkan dari situs warisan dunia, termasuk tujuan wisata popular di Indonesia, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan (Jawa Tengah), Danau Toba (Sumatera Utara), dan Kota Tua (Jakarta). 

 

Masih berfokus kepada generasi muda, Citibank dan Indonesia Business Links mengadakan program Skilled Youth Program yang telah dilaksanakan selama tiga tahun. Tahun ini melibatkan 384 pemuda di kawasan industri, guna membekali mereka dengan soft skills maupun hard skills untuk pemberdayaan ekonomi dan pembangunan kapasitas generasi muda. Hebatnya, di tengah kesibukan dan padatnya aktivitas, Citibank mendorong para karyawannya untuk menyempatkan diri berbaur dengan masyarakat. Termasuk membantu melaksanakan aktivitas sosial yang memberikan impact dan nilai tambah bagi masyarakat, terutama untuk mereka yang kurang beruntung. Para Citi Volunteers ini diberikan kebebasan dalam berbagi, antara lain dalam bentuk mentoring, memperbaiki fasilitas belajar-mengajar, dan lain sebagainya. 

 

Batara mengatakan, “Kinerja yang baik ini merupakan hasil dari komitmen kami untuk memberikan yang terbaik kepada para klien, menciptakan nilai ekonomi, dan  bertanggungjawab secara sistemik dalam kerangka kerja manajemen risiko yang kami miliki. Beragam pencapaian positif yang telah kami lakukan pada semester pertama 2019 merupakan tolak ukur bagi kami dalam melanjutkan kinerja yang baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan, mitra bisnis, klien, dan pemangku kepentingan Citibank atas kerjasama dan kepercayaan yang telah diberikan.” ujar Batara menutup pembicaraan dengan  Men’s Obsession.

Budi Noviantoro, Direktur Utama PT INKA (Persero)

Naskah: Subhan Husaen Albari Foto: Sutanto/Istimewa

 

“Saya berprinsip bahwa prajurit tidak ada yang salah, kesalahan itu selalu ada pada jenderal. Dengan begitu, anak buah tidak akan takut untuk berkreasi, tidak takut mengambil keputusan. Jadi, teruslah berbuat baik maka hasilnya akan baik.”

 

Ucapan ini bisa menggambarkan bagaimana seorang Budi Noviantoro memimpin PT Industri Kereta Api atau PT INKA (Persero). Melambungnya nama INKA dalam industri perkretaapian di Asia tak lepas dari gebrakan pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur, 17 November 1960 itu. Meski belum ada dua tahun memimpin, nyatanya potret kesuksesan INKA sudah bisa dilihat dan dirasakan oleh negara-negara tetangga. Tidak mau berhenti di situ, ia pun bertekad bisa memberikan hasil lebih untuk terus mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.

 

Sepak terjang Budi dalam membangun karier di industri perkretaapian tidak lepas dari pengalamannya bekerja di PT Kereta Api Indonesia (KAI) sejak 1986 atau 32 tahun. Namun, basic Budi sebenarnya dibidang infrastruktur. Selama 12 tahun, ia pernah memimpin proyek untuk membangun jalan kereta api lintas utara. Pernah juga menjadi Kepala Divisi III Palembang, Direktur Perencanaan, Direktur Utama KAI Logistik, sampai akhirnya ia dipercaya oleh Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai Direktur Utama INKA. Dengan segudang pengalaman itu, ia merasa ilmunya komplit karena pernah merasakan bekerja di infrastruktur, operasional, dan saat ini di perencanaan. 

 

Di awal kepemimpinanya di INKA, kebijakan yang diterapkan adalah mendorong produksi kereta api Indonesia go public ke negeri luar. Budi berfikir tidak mungkin selamanya Indonesia beli kereta api dari luar. Sebagai pabrik, berusaha membuat kereta api adalah keniscayaan yang wajib dilakukan agar industri kereta api Indonesia tetap maju. Adapun mempromosikannya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti mengirim pesan ke operator kereta api di luar negeri atau ikut lelang. Bahkan, bila perlu mendatangi langsung ke negara tujuan yang akan di sasar, seperti Banglades, Filipina, dan negara-negara Afrika.

 

“Waktu itu saya berfikir kalau kereta api sudah kami beli, baru semua, pertanyaanya terus kita mau apa? Untuk menunggu kereta api itu rusak kan butuh waktu lama bertahun-tahun, tidak mungkin selama itu kami menganggur maka satu-satunya jalan adalah kami harus buat kereta api, berani keluar dan produksi karena tidak mungkin selamanya kereta api harus beli, padahal Indonesia punya pabriknya. Potensi ini yang harus dimaksimalkan,” ujar Budi saat ditemui Men’s Obsession di ruang kerjanya. 

 

Untuk negara-negara berkembang, Budi cukup yakin produksi kereta api Indonesia atau INKA bisa diterima. Sebab, kereta api masih menjadi moda transportasi yang paling banyak diminati masyarakat di negara-negara dunia. Selain harganya murah, kereta api juga lebih terasa aman, nyaman, dan jauh dari kata macet. Mengingat kebutuhan kereta api ke depan sangat besar maka INKA dengan segala kemampuan dan potensinya sudah sangat siap menyambut persaingan bisnis kereta api di kancah dunia. Ia juga sudah berkeliling ke negara-negara Afrika dan Asia, bersyukur banyak negara yang tertarik dengan produksi INKA. “Yang terpenting adalah kemauan!” tegasnya. 

 

Saat ini INKA sudah mengerjakan produksi 438 kereta pesanan PT KAI yang akan dioperasikan di Tanah Air, salah satunya 31 trainset LRT (Light Rail Transit) untuk Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek). LRT Jabodebek merupakan salah satu proyek strategis pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan transportasi kepada masyarakat, yang nilai kontrak proyeknya mencapai Rp3,9 triliun dengan jumlah mencapai 31 rangkaian atau 186 kereta. INKA juga sukses membangun LRT Palembang. Kemudian, menggarap 50 pesanan kereta api untuk Banglades, lalu empat trainset KRD (Kereta Rel Diesel), tiga kereta lokomotif, dan 15 unit kereta penumpang untuk Filipina dengan nilai kontrak Rp800 miliar. 

 

Dengan banyaknya pesanan dari luar, Budi percaya diri Indonesia ke depan mampu bersaing dengan negara-negara maju. Saat ini kualitas persaingan bisnis KAI masih mendapat nilai 7. Artinya, kata Budi, Indonesia masih lolos bersaing di tingkat global. Namun, ia tidak mau berhenti di situ, ia mau produksi INKA naik kelas ke nilai 9 bahkan sampai 10. Untuk itu, ia butuh peningkatan kapasitas baik dari infrastruktur dan kualitas SDM. Salah satunya, pembuatan pabrik besar di Banyuwangi. Kemudian, kerja sama dengan dunia akademik, seperti Poltek Madiun, UGM, ITB, ITS, UI, dan lainnya dalam hal penguatan SDM. “Yang patut kita syukuri Alhamdulillah, INKA betul-betul dari nol, dari desain, pembelian komponen, merakit sampai ngunci, dan segala macam. Pokoknya dari A sampai Z, kami yang buat,” ungkapnya.

 

Potensi lain yang bisa menjadi nilai tambah adalah INKA satu-satunya pabrik kereta api yang ada di ASEAN. Sehingga, pangsa pasar terbuka lebar. Anak-anak perusahaan INKA bisa jadi operator untuk negara-negara ASEAN dan mereka bisa membeli sarana-prasarana di INKA. Tidak hanya itu, INKA kini semakin dikenal dan diminati anak-anak muda, ditandai dengan jumlah pelamar kerja yang begitu besar. “INKA memang membutuhkan anak-anak muda atau milenial yang punya gagasan inovasi yang tinggi. Disadari untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 diperlukan pemikiran anak muda,” urainya.

 

Setiap Minggu, Budi rutin melalukan pertemuan dengan anak-anak muda, mengajak mereka berfikir out of the box, berani mengambil keputusan. Selain menjunjung integritas, kerja keras, dan cerdas, itulah filososi yang selalu dipegang Budi. Hal yang ingin diwariskannya kepada generasi selanjutnya adalah bisa menjadi contoh yang baik dan berani berinovasi. Beberapa inovasi yang tengah digarap INKA dari anak-anak muda ini adalah membuat kereta dengan sistem trem baterai. Terakhir ambisinya dalam memimpin INKA adalah Indonesia bisa membuat kereta api cepat pada 2025 dengan prototype dan teruji.

Budi Waseso, Direktur Utama PERUM BULOG

Naskah: Sahrudi Foto: Dok. Humas Perum BULOG

 

Banyak yang menaruh harapan besar ketika Budi Waseso diangkat oleh pemerintah sebagai Direktur Utama Perum BULOG. Pasalnya, ketegasan pria yang akrab disapa Buwas itu sudah teruji saat menjadi Kabareskrim Mabes Polri dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan itu adalah bekal untuk memimpin sebuah lembaga vital  yang langsung bersentuhan dengan rakyat.

 

Presiden Jokowi sendiri tak meragukan ketegasan Alumni Akademi Kepolisian tahun 1984 ini. “Kita perlu orang yang tegas, orang yang berani, jujur, orang yang memiliki rekam jejak dalam mengelola BULOG,” ujar Jokowi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin, 30 April 2018. Dan Buwas, diyakni Jokowi, adalah sosok yang tepat untuk mengurusi persoalan beras yang merupakan masalah perut rakyat yang harus diperhatikan dengan serius. “Jadi, kita memerlukan sosok seperti yang saya sebutkan,” presiden menambahkan.

 

Karenanya, tak heran jika publik berharap terjadi perubahan signifikan terhadap dunia pangan Tanah Air. Buwas sebagai “darah baru” diharapkan menjadi angin segar untuk membawa iklim perubahan. Terbukti, tak butuh waktu lama, ia telah melakukan banyak langkah dan gebrakan untuk mewujudkan visi Perum BULOG menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.

 

Sejumlah langkah dia siapkan untuk menjawab tantangan tersebut. Pertama dan yang paling penting untuk mengatasi masalah pangan khususnya beras adalah bagaimana menjaga agar demand dan supply tetap seimbang, termasuk mencegah tindakan mafia beras yang sering menyimpan beras dalam jumlah besar dan mempermainkan harga. “Memang salah satu diantaranya harga naik itu supply-nya kurang, tapi bagi saya dari kacamata polisi itu belum tentu, kalau supplynya itu ditahan oleh kelompok-kelompok tertentu maka barang itu juga akan naik,” tuturnya suatu ketika. 

 

Belum sebulan dia menjabat pucuk pimpinan BULOG, Buwas sudah berhasil melacak kelompok-kelompok yang mempermainkan pasokan beras di tengah masyarakat. Perum BULOG telah bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk memastikan bahwa tidak ada oknum yang usil secara sepihak mempermainkan distribusi beras. Selain itu, lanjutnya, ia langsung menata birokrasi penyaluran beras karena ketidakstabilan harga beras juga disebabkan oleh sistem birokrasi yang panjang dan rumit dalam pendistribusian beras. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk mempermudah birokrasi tersebut. “Saya sudah temukan beberapa birokrasi yang kepanjangan dan merugikan. Dari kita (beras) kualitas baik, lalu makin ke bawah kualitas buruk, tapi brand-nya (tetap) BULOG, yang sebenarnya belum tentu juga itu dari BULOG. Cuma saya tidak bisa langsung eksekusi karena tidak punya kemampuan untuk itu. Saya serahkan kepada teman-teman Satgas pangan,” katanya lagi. 

 

Terkait swasembada beras, Buwas mengatakan, pihaknya telah  bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan swasembada beras agar Indonesia tidak impor ke depannya. “Dari dulu kita sebenarnya sudah bagus, tapi sawah kita berkurang, di dalam kondisi tertentu kita terpaksa harus impor. Ini kita harus kerja sama dengan Kementerian Pertanian sehingga bisa menciptakan sawahsawah baru dan BULOG yang menyerap,” papar Buwas. Strategi yang diterapkannya berbuah manis. Terbukti, meski jeda waktu pengangkatan dirinya sebagai Dirut Perum BULOG merupakan masa kritis, yaitu saat menjelang bulan puasa dan Lebaran 2018 di mana kebutuhan pangan masyarakat meningkat signifikan.

 

Namun, pengadaan logistik tak mengalami kendala berarti. Hal itu juga berlanjut di tahun 2019, Perum BULOG kembali berhasil menjaga kestabilan harga. Ia sukses bekerja keras menjaga stabilitas pangan dari segi harga dan stok, terutama selama Ramadan dan menjelang Lebaran tahun 2019. Ihwal itu diakui Badan Pusat Statistik (BPS). Seperti diutarakan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti ketika itu yang mengatakan, harga pangan selama Ramadan dan Hari Raya Idul fitri justru relatif membaik. Dia mengatakan, kondisi indeks harga yang stabil didapati pada harga bahan pangan sepanjang Ramadan. “Sebetulnya cenderung terkendali, ya agak mendinganlah,” kata Yunita Rusanti kepada wartawan di kantor pusat BPS, Jakarta, Senin 10 Juni 2019.

 

Berbagai langkah kerja sama juga dilakukan Buwas untuk mewujudkan peran BULOG yang strategis sebagai penyedia pangan, stabilisasi harga, dan keterjangkauan pangan yang adil kepada rakyat, di antaranya melakukan kerja sama dengan Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (Inkopol) untuk membantu secara serius distribusi pangan BULOG kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selain itu, juga melakukan kerja sama dengan Bank BJB dalam memberikan jaminan perlindungan kerja dan jaminan kematian bagi sedikitnya 1.000 tenaga kerja gudang BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu banyak langkah lain yang dilakukan BULOG di bawah kepemimpinan Buwas dalam menjaga stabilitas dan terwujudnya kadaulatan pangan nasional.

Elvyn G. Masassya, Direktur Utama IPC

Naskah: Syarif Hasan S. Foto: Sutanto/Istimewa

 

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC, Elvyn G Masassya menggagas konsep Trilogi Maritim sebagai strategi kunci untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim sesungguhnya. Elvyn mengatakan, maritim adalah masa depan Indonesia yang harus dirancang dengan berlandaskan pada Trilogi Maritim.

 

 

Trilogi Maritim terdiri dari aspek pertama, yakni pengembangan pelabuhan dalam rangka membuka konektivitas, menetapkan standar, dan kualitas pengembangan pelabuhan baik secara kuantitas maupun kualitas di berbagai wilayah Indonesia. Aspek kedua adalah pengembangan transportasi pelayaran yang menjadi penghubung antar pelabuhan. Aspek ketiga dari Trilogi Maritim adalah pengembangan kawasan industri yang linkage atau terintegrasi dengan pelabuhan.

 

“Trilogi Maritim merupakan konsep pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri yang kemudian didukung oleh pelayaran dan pelabuhannya terstandarisasi di Indonesia. Kalau ketiga aspek ini bisa dijalankan dan semua pemangku kebijakan sepakat dengan hal tersebut maka Indonesia bisa menjadi negara maritim besar di dunia,” tegas Elvyn. Pria kelahiran 18 Juni 1967 ini menuturkan, konsep Trilogi Maritim itu sejalan dengan rencana pemerintah untuk menurunkan biaya logistik sebesar 4,9 persen dalam 3 tahun ke depan. Menurutnya, ada beberapa tantangan untuk menurunkan biaya logistik nasional, yakni belum optimalnya jaringan pelayaran, belum adanya standarisasi pelabuhan, serta masih tingginya inefisiensi transportasi darat. Dengan Trilogi Maritim, hambatan-hambatan itu bisa ditekan. 

 

“Tahun 2018, biaya logistik nasional sebesar 23,6 persen dari total produk domestik bruto. Kami yakin dengan Trilogi Maritim biaya logistik turun menjadi 18 persen pada 2022,” urainya. Memasuki era baru pelabuhan, IPC di bawah kepemimpinan Elvyn berkomitmen untuk mendukung program pemerintah guna menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Caranya, meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa melalui perbaikan infrastruktur dan suprastruktur serta digitalisasi pelabuhan.

 

IPC melakukan transformasi di sisi operasional yang disebut dengan radical change pola operasional dari yang sebelumnya manual menuju digital. Digital bukan hanya dalam konteks pelayanan di terminal, tapi melingkupi seluruh kegiatan pelabuhan secara korporasi, baik dari sisi laut maupun darat. Di sisi laut, IPC menyiapkan Marine Operation System (MOS), Vessel Management System (VMS), dan Vessel Traffic System (VTS), untuk memonitor juga memantau pergerakan kapal sejak mereka berangkat dari pelabuhan awal sampai tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Di sisi darat, IPC telah memiliki Terminal Operating System (TOS), Non Peti Kemas Terminal Operating System (NPKTOS), serta Auto Tally untuk perhitungan kontainer. 

 

Selain itu, IPC juga menyiapkan Container Freight Station (CFS), Buffer Area, DO Online, Auto Gate, Car Terminal Operating System, dan Truck Identification untuk mengidentifikasi pengemudi dan tujuan pengiriman barang dari seluruh armada pengangkut barang yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok. Di sisi keuangan, IPC melakukan transformasi yang signifikan, yaitu seluruh transaksi di pelabuhan berbasis elektronik atau Cashless Payment System. Jadi, tidak ada lagi pembayaran secara tunai dan pola yang IPC lakukan ini tentu berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan menjadi lebih cepat, lebih terdata, lebih transparan, dan lebih akurat. 

 

 

Hal ini memberikan dampak yang signifikan, produktivitas meningkat, revenue korporasi meningkat karena semua tercatat dengan baik dan ini merupakan cikal bakal untuk mentransformasi IPC menjadi pelabuhan yang disebut Digital Port atau pelabuhan yang berbasis digital. Itulah beberapa langkah yang dilakukan IPC di tahun 2018 sebagai bagian dari roadmap menuju pelabuhan berkelas dunia.

 

“Nantinya IPC akan berperan sebagai Trade Facilitator dan lebih jauh lagi menjadi Trade Accelerator. Dengan konsep ini IPC tidak hanya akan melayani bongkar muat barang tapi juga mendorong perdagangan melalui ekosistem,” tukas Elvyn. Bersama Elvyn, IPC catat capaian positif, meski di tengah melemahnya ekonomi Indonesia, perusahaan pelat merah ini tetap mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,51 triliun pada semester 1-2019. Capaian ini naik 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp1,21 triliun. 

 

“Kami berupaya mempertahankan tren kenaikan laba bersih perusahaan yang telah berlangsung selama tiga ta hun terakhir, di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan tantangan. Laba bersih ini dicapai dari efisiensi dan cost effectiveness,” ujarnya.

 

Elvyn mengakui, kinerja dan operasional perusahaan secara umum tidak dapat terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi saat ini, di mana berdasarkan data BPS, sepanjang semester I-2019 aktivitas ekspor turun 8,6 persen dan impor turun 7,6 persen. Hal tersebut tercermin pada aktivitas bongkar muat peti kemas yang mengalami penurunan sebesar 1,03 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, yakni dari 3,38 juta TEUs menjadi 3,35 juta TEUs. Penurunan juga terjadi pada arus kapal mencapai 3,7 persen dibandingkan semester I-2018 dari 104,6 juta Gross Ton (GT) menjadi 100,81 juta GT.

 

Sementara arus barang naik tipis 3,4 persen, dari 27,4 juta ton menjadi 28,4 juta ton. Khusus untuk arus penumpang, terjadi kenaikan dari 317 ribu menjadi 553 ribu penumpang tumbuh sebesar 74 persen. “Kami optimistis kinerja operasional dan keuangan kembali positif pada semester II ini, sesuai dengan pelaksanaan sejumlah upaya bisnis yang diproyeksikan terealisasi sesuai jadwal,” urainya.

 

Saat ini, lanjutnya, IPC terus mengembangkan digitalisasi untuk efisiensi operasional di lapangan. Dalam waktu dekat, IPC akan meluncurkan aplikasi logistik untuk memudahkan pergerakan barang mulai dari dermaga, pergudangan, hingga pendistribusiannya ke luar area pelabuhan. Aplikasi logistik dengan platform digital ini merupakan bagian dari upaya IPC untuk menjadi trade facilitator. IPC terus melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai penugasan dari pemerintah, termasuk salah satunya mempercepat pembangunan Terminal  Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

 

 

 

 

Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT Bank Central Asia, Tbk.

Naskah: Giattri F.P. Foto: Fikar Azmy/Istimewa

 

Di bawah kepemimpinannya, PT Bank Central Asia Tbk berhasil berlari kencang dalam menghadapi tantangan zaman. Dilihat dari beragam inovasi layanan dan produk solusi keuangannya. Bank swasta terbesar di Indonesia ini pun konsisten membukukan kinerja mengkilap dengan meraih laba bersih Rp12,9 triliun.

 

Laba bersih tersebut tumbuh 12,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp11,4 triliun. Sementara pendapatan operasional BCA, yang terdiri dari pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya, meningkat 16,1 persen menjadi Rp34,2 triliun pada semester pertama 2019 dibandingkan Rp29,5 triliun pada tahun sebelumnya. Untuk pendapatan bunga bersih naik 13,1 persen year on year (YoY) menjadi Rp24,6 triliun. Sementara, pendapatan operasional lainnya tumbuh 24,5 persen YoY menjadi Rp9,6 triliun pada semester pertama 2019. Jahja mengatakan, hal tersebut menjadi indikator positif bagi iklim usaha dan ekonomi jangka panjang.

 

“BCA melihat adanya pemulihan kredit investasi sejak tahun 2018 dan terus berlanjut pada semester pertama 2019. Kami pun mencatat pertumbuhan yang positif pada berbagai segmen kredit,” terangnya. Sedangkan, portofolio kredit pada semester I tahun ini juga meningkat 11,5 persen YoY menjadi Rp565,2 triliun. Dari sisi dana pihak ketiga, BCA mencatat pertumbuhan dana giro dan tabungan (CASA) sebesar 5,9 persen YoY menjadi Rp510,4 triliun, sejalan dengan kuatnya peningkatan jumlah transaksi khususnya pada e-channels. CASA tetap menjadi inti dana pihak ketiga BCA dan berkontribusi sebesar 75,7 persen dari total dana pihak ketiga. Sementara, dana deposito meningkat 18,1 persen YoY menjadi Rp163,5 triliun. Total dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp673,9 triliun, tumbuh 8,6 persen YoY. 

 

Pada semester I 2019, rasio kecukupan modal (CAR) dan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) tercatat masing-masing sebesar 23,6 persen dan 79,0 persen. Rasio kredit bermasalah (NPL) berada pada level yang dinilai dapat ditoleransi, yakni sebesar 1,4 persen. Adapun rasio cadangan terhadap kredit bermasalah (loan loss coverage) sebesar 183,7 persen. Sedangkan, rasio pengembalian terhadap aset (ROA) sebesar 3,7 persen.

 

Lebih lanjut Jahja menuturkan, pada era teknologi pintar seperti saat ini, BCA telah melakukan transformasi digital yang fokus untuk memberikan preferensi layanan digital yang lebih nyaman dan aman kepada nasabah. “BCA terus menawarkan beragam inovasi teknologi yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi secara praktis, aman, dan nyaman. Loyalitas nasabah terhadap BCA tidak lepas dari pelayanan maksimal, seperti produk dan berbagai solusi perbankan. Keunggulan sistem pembayaran yang canggih dan inovatif menjadi kunci kesuksesan BCA sehingga membuahkan profitabilitas yang tinggi serta biaya pendanaan yang rendah. 

 

Mencermati kebutuhan nasabah yang saat ini akrab dengan digital maka BCA terus bergerilya memenuhi kebutuhan transaksi perbankan nasabah dengan berfokus pada pengembangan digital banking,” urai Jahja. Ia menambahkan, dari nilai transaksi sebesar Rp27 ribu triliun dengan frekuensi 6 miliar transaksi, terdapat 98 persen transaksi yang dilakukan melalui  digital channels. 

 

Hampir keseluruhan transaksi perbankan di BCA dapat dilakukan dengan digital, dimulai dari layanan internet banking, mobile banking BCA, Flazz BCA, e-wallet Sakuku, hingga solusi perbankan terkini melalui fitur, antara lain VIRA BCA, Webchat BCA, OneKlik BCA, QRku, Keyboard BCA, dan Buka Rekening Online. Jahja mengungkapkan, tanpa harus menyambangi kantor cabang BCA terdekat, nasabah dapat menyelesaikan transaksinya hanya dalam genggaman. “Optimalkan digital banking experiences, nasabah dapat sekaligus melakukan setor tunai dan tarik tunai tanpa kartu dengan BCA mobile,” tutur Jahja. 

 

Tak hanya itu, Buka Rekening melalui BCA mobile ini juga mengedepankan cardless dan officeless, di mana nasabah tidak perlu memiliki kartu fisik untuk bertransaksi.  “Kemudahan Buka Rekening di BCA mobile tersebut diharapkan dapat menjangkau berbagai kebutuhan transaksi nasabah yang saat ini belum sempat datang ke kantor cabang,” terang Jahja.

 

Performa kinerja yang positif di tengah persaingan sektor perbankan yang semakin kompetitif membuat BCA menguasai pangsa pasar dan menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat. Pencapaian ini mendapat apresiasi publik sebagai bank terbaik di Indonesia dan Bank Asia Terbaik. Penghargaan ini merupakan yang keempat kalinya diraih BCA dalam ajang FinanceAsia Country Awards for Achievement 2019. 

 

Tak hanya itu, BCA juga dinobatkan sebagai Bank Terbaik di ajang Euromoney Awards for Excellence 2019. Penghargaan ini diberikan oleh Majalah Euromoney setelah melakukan seleksi dari hampir 1.500 bank di level domestik, regional, maupun global. Pada ajang yang sama, BCA berturutturut dari tahun 2014 - 2018 memperoleh predikat sebagai Bank Terbaik di Indonesia. Sedangkan pada 2010, mendapatkan predikat sebagai Best Local Private Bank in Indonesia. Deretan penghargaan lainnya yang ditorehkan baik oleh Jahja maupun BCA, antara lain meraih penghargaan Financial Top Leader 2019 untuk kategori perbankan swasta Buku IV, Top Performing Listed Companies 2019, dan BCA juga perusahaan anak berhasil memboyong 15 penghargaan dalam ajang Contact Service Excellence Award (CCSEA) 2019.

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA., Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB)

Naskah: Suci Yulianita Foto: Sutanto/Istimewa

 

Diberi amanah menjabat Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) periode 2015 – 2020, Kadarsah Suryadi memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat, yaitu membawa ITB bertransformasi dari Research University menuju Entrepreneurial University. Bukan hal yang mudah dan membutuhkan perjalanan panjang. Namun, Kadarsah telah berhasil menciptakan atmosfer entrepreneurial di lingkungan kampus sebagai langkah awal menuju Entrepreneurial University. Belum lagi segudang prestasi membanggakan yang berhasil diraih kampus berskala internasional ini.

 

Dalam menuju Entrepreneurial University, Kadarsah mempersiapkannya dengan tiga kebijakan utama, yaitu excellent in teaching and learning, bagaimana menciptakan lulusan yang kelak akan menjadi profesional, excellent in research adalah bagaimana menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai peneliti yang siap mengembangkan ilmunya, dan excellent in innovation & entrepreneurship adalah bagaimana menciptakan lulusan sebagai inovator dan entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja.

 

Sarana dan prasarana pun dipersiapkan dalam mendukung tujuan ITB menuju Entrepreneurial University. ITB menyediakan Lembaga Pengembangan Inovasi Kewirausahaan (LPIK ITB) sebagai tempat mempertemukan para peneliti dan para inovator dengan dunia industri yang bertujuan menghasilkan entrepreneur baru. Kemudian ITB juga dipercaya Kemenristekdikti menjadi Pusat Unggulan IPTEK Nasional melalui ‘Center of Excellence’  yang bekerja sama dengan pihak internasional, seperti dari UC Berkeley, MIT Amerika Serikat dan Kyoto University. 

 

Kini, di bawah kepemimpinan Kadarsah, ITB telah berhasil melangkah menuju Entrepreneurial University dengan menciptakan atmosfer entrepreneurial sebagai langkah awal. Hal itu terlihat dari seluruh mahasiswa, dosen, dan para tenaga kependidikan di ITB yang telah berkomitmen dengan semangat entrepreneurial university, termasuk semangat mengikuti lomba inovasi dan entrepreneur bagi para mahasiswa, baik skala nasional, maupun skala internasional.

 

Beberapa penghargaan internasional yang diraih para mahasiswa ITB, antara lain Juara 1 L’OREAL Brandstorm Challenge Global 2019 yang diselenggarakan L’Oréal, Salle Pleyel di Paris, Perancis pada 24 Mei 2019, berhasil mengalahkan peserta dari Amerika, Eropa dan negara lainnya. Kemudian, Juara 1 dalam Asia-Pacific Imperial Barrel Award American Association of Petroleum Geologist (IBA competition) yang diadakan oleh AAPG 2019, dan meraih Juara AIRBUS Flyyourideas 2019 Video Competition kategori Mixed Reality Challenge yang diselenggarakan oleh AIRBUS pada Mei 2019 lalu. Kemudian, yang terbaru adalah partisipasi tim Tident ITB yang mewakili Indonesia sekaligus satu-satunya negara di Asia Tenggara yang lolos hingga tahap final kompetisi evaluasi pengembangan lapangan minyak dan gas yang terintegrasi tingkat internasional, diselenggarakan European Association of Geoscientists and Engineer, Excel Centre London, Inggris, pada 2 – 6 Juni 2019. Beragam prestasi nasional pun diraih ITB, antara lain Juara 1 Kontes Robot Indonesia Divisi KRAI pada lomba kontes Robot Indonesia yang diselenggarakan Kemenristekdikti, di Semarang pada 20 – 23 Juni 2019, dan masih banyak lagi.

 

Prestasi dosen dan peneliti dari ITB pun tak kalah mentereng. Sekitar 35 dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah internasional, dan di antaranya terpilih sebagai pembicara kunci atau undangan atau dosen tamu. Sementara itu, terdapat 48 prestasi dosen berskala nasional. Jumlah publikasi internasional juga mengalami peningkatan pesat, dari sejumlah 1400 pada tahun 2015 kini sudah di atas  2000. Sementara untuk entrepreneur dan inovasi, dari yang sebelumnya berjumlah di bawah 80, kini sudah mencapai 106 startup dan 25 di antaranya sudah spin off, sudah mandiri. Beragam inovasi dari para peneliti dan dosen ITB pun terus bermunculan. Setelah sukses dengan inovasi katalis kimia, yang terbaru adalah Base Transceiver Station (BTS) yang baru diluncurkan pada akhir tahun 2018 lalu, serta inovasi radar cuaca yang bisa digunakan BMKG. 

 

Kadarsah juga berhasil meningkatkan jumlah prodi terakreditasi internasional setiap tahunnya. Dari 18 prodi (S1 dan S2) pada 2015 kini sudah mencapai 39 prodi (34 prodi S1 dan 5 prodi S2) yang telah terakreditasi internasional. Sementara, prodi lainnya masih ada yang sedang dalam proses. Tahun ini ada 2 prodi sedang proses akreditasi ABET-USA dan akan divisit pada November. Kemudian, 2 prodi lainnya dalam proses akreditasi ASIIN-Jerman dan akan divisit akhir tahun ini, serta 5 prodi Fakultas Seni Rupa Disain sedang proses akreditasi NASAD-USA. Sehingga, akhir tahun ini akan ada tambahan 9 prodi lagi yang dalam proses akreditasi internasional hingga tahap visitasi. Untuk akreditasi BAN PT, sudah ada 92,2% yang sudah terakreditasi A, sebanyak 119 dari total 129 prodi.

 

Menjawab tantangan bonus demografi dan disrupsi teknologi, Kadarsah menaruh harapan penuh pada generasi muda agar bisa memiliki kemampuan digital (komputasi, big data analytic, artificial inteligence), serta ‘sustainable’, yaitu memiliki kemampuan adaptasi terhadap berbagai perubahan, dimana pada masa yang akan datang perubahan akan semakin cepat.

 

Pada usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke – 74 tahun ini, Kadarsah berharap, semoga ke depan akan semakin banyak insan akademis yang menjadi profesional, pengembang ilmu dan inovator maupun entrepreneur. “Suatu bangsa akan semakin dihormati bangsa lain di dunia jika ilmunya berkembang, dan suatu negara akan semakin cepat maju jika jumlah entrepreneurnya semakin banyak,” ujar Kadarsah menutup pembicaraan.

Maryono, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Naskah: Arif Rahman Hakim Foto: Sutanto/Dok. Bank BTN

 

Sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN, Maryono sukses mempertahankan reputasi bank yang dinakhodainya sebagai pemain utama dalam pembiayaan perumahan. Ia juga terus melakukan berbagai gebrakan sehingga bank plat merah ini terus bersinar.

 

Pada semester I 2019, Bank BTN berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,3 triliun atau 50 persen dari target akhir 2019 senilai Rp2,6 triliun. Maryono mengatakan, pada paruh pertama 2019, perseroan telah mencatatkan laba bersih sesuai target. Pria yang hobi kesenian wayang ini yakin pada akhir tahun nanti perseroan akan mencapai target laba bersih yang telah dibidik. “Kinerja kami pada semester pertama ini on track. Nanti pada semester dua, kami akan menerbitkan Junior Global Bond sebagai amunisi untuk memacu bisnis di tahun depan,” jelas Maryono di Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

Usai mencatatkan kinerja on track pada semester I 2019, Bank BTN tengah bersiap menerbitkan Junior Global Bond pada semester berikutnya. Rencananya, perseroan bakal menerbitkan instrumen tersebut hingga USD300 juta. Adapun penerbitan Junior Global Bond tersebut beserta berbagai tambahan wholesale funding lainnya. Sementara, Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank BTN diproyeksikan berada di level 19,1 persen pada Desember 2019. Dengan permodalan tersebut, Bank BTN bersiap memacu kredit pada tahun depan. 

 

Sedangkan dari sisi kinerja penyaluran kredit, emiten bersandi saham BBTN tersebut berada di atas rata-rata industri perbankan. Per Juni 2019, Bank BTN mencatatkan kenaikan kredit di level 18,78 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp211,35 triliun pada Juni 2018 menjadi Rp251,04 triliun. Sementara, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kredit industri perbankan hanya naik di level 9,92 persen yoy per Juni 2019.

 

Pertumbuhan penyaluran kredit Bank BTN masih ditopang segmen kredit perumahan. Lini bisnis tersebut mencatatkan kenaikan di posisi 19,72 persen yoy menjadi Rp173,61 triliun. Segmen kredit perumahan ini ditopang melesatnya penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi menjadi senilai Rp90,75 triliun pada Juni 2019 atau naik 27,55 persen yoy. KPR Non-subsidi Bank BTN pun tercatat naik sebesar 13,08 persen yoy menjadi Rp74,39 triliun per Juni 2019. Rekam jejak kinerja KPR tersebut sukses membuat Bank BTN tetap menjadi pemimpin pasar dengan pangsa KPR sebesar 39,56 persen per Maret 2019.

 

Di lini KPR Subsidi, perseroan juga mendominasi kue pasar sebesar 92,43 persen per Maret 2019. Di lini bisnis komersial, Bank BTN juga mencetak peningkatan kredit sebesar 17,7 persen yoy dari Rp38,03 triliun menjadi Rp44,77 triliun per Juni 2019. Peningkatan ini disumbang kenaikan kredit investasi yang melesat sebesar 88,99 persen yoy menjadi Rp7,28 triliun. 

 

Keseluruhan laju kenaikan kredit bank spesialis kredit perumahan ini menyumbang pendapatan bunga perseroan naik di level 19,81 persen yoy dari Rp10,66 triliun pada Semester I 2019 menjadi Rp12,78 triliun. Dengan perolehan tersebut, pendapatan bunga bersih Bank BTN per menjadi senilai Rp4,71 triliun. Kinerja penyaluran kredit Bank BTN juga turut mengerek naik posisi aset perseroan menjadi Rp312,47 triliun atau naik 16,58 persen yoy dan Rp268,04 triliun pada semester I 2018. 

 

Peningkatan aset tersebut juga berada di atas rata-rata penumbuhan aset industri perbankan nasional di level 7,77 persen yoy per Mei 2019. Selain itu, Bank BTN sukses menghimpun DPK senilai Rp234,89 triliun atau naik 15,89 persen yoy. OJK merekam kenaikan tersebut melesat jauh di atas kinerja penghimpunan DPK perbankan nasional yang hanya tumbuh di level 7,42 persen yoy per Juni 2019. Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Maryono menjuruskan sejumlah strategi, yakni membuat digital ekosistem. 

 

“Bank BTN tengah menyiapkan digital ekosistem. Pertama, melakukan efisiensi secara total. Kedua, bagaimana membuat konektivitas antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lain, antara hubungan dari para mitra kami, sehingga ini akan menunjukkan efisiensi secara total,” imbuhnya. Konsisten mewujudkan Nawa Cita Pemerintah, Bank BTN terus merealisasikan penyaluran kredit perumahan sebagai wujud komitmen perseroan mendukung Program Satu Juta Rumah. Per 30 Juni 2019, Bank BTN telah menyalurkan kredit perumahan untuk 424.863 unit rumah atau senilai Rp36,42 triliun.

 

Penyaluran tersebut terdiri atas kredit perumahan di segmen subsidi dan nonsubsidi. Di segmen subsidi, perseroan telah menyalurkan kredit perumahan untuk 328.192 unit rumah senilai Rp19,7 triliun. Kemudian, di segmen non subsidi, kredit perumahan yang disalurkan mencapai 96.671 unit rumah atau setara Rp16,72 triliun. Adapun, total realisasi jumlah unit rumah tersebut setara 53,1 persen dari target yang ditetapkan Bank BTN untuk 2019, yakni sebanyak 800.000 unit rumah.

 

Untuk mendukung kesuksesan program yang sesuai dengan Nawa Cita ke-5 tersebut, Bank BTN telah menggelar beragam inovasi termasuk melakukan transformasi digital. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa penyaluran KPR, tapi juga memperkuat sumber pembiayaan, mendorong keterjangkauan, mendorong sisi ketersediaan rumah, serta bersinergi dengan stakeholder perumahan, bermitra dengan berbagai pihak, hingga menggelar sekolah khusus bagi para pengembang. “Kami akan terus mendukung kesuksesan Program Satu Juta Rumah, tidak hanya melalui penyaluran kredit perumahan, tapi juga membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang berkelanjutan,” pungkas pria ramah ini.

 

 

Rosan P. Roeslani, Ketua Umum KADIN Indonesia

Naskah: Giattri F.P. Foto: Edwin Budiarso

 

“Saya ingin semua aspirasi dari dunia usaha semakin didengar oleh semua pihak dan Kadin bisa dirasakan manfaatnya oleh anggota, seluruh pengusaha di Indonesia, juga masyarakat secara keseluruhan. Dengan begitu, mereka benarbenar membawa suatu hal yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.”

 

Diamanahi sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2020, Rosan mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan para pengusaha di Indonesia. Ia pun mengawal Kadin menjadi pilihan pertama dan utama dalam mewakili suara dan kepentingan dunia usaha beserta seluruh stakeholders-nya. Ia juga berhasil mengubah pendekatan terhadap pembuat kebijakan ekonomi di Indonesia sehingga Kadin muncul sebagai organisasi yang independen, berani, dan dihormati.

 

Ditemui Men’s Obsession di Menara Kadin, pria kelahiran Jakarta, 31 Desember 1968 ini menguntai, peran Kadin dalam menyuarakan kepentingan dunia usaha semakin lama semakin tertangkap. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya asosiasi yang datang ke Kadin untuk memberikan beragam masukan. “Kami juga bertemu secara reguler dengan pemerintah. Misalnya, saya di Kadin Pusat bertemu dengan presiden, kementerian yang terkait bidang usaha. Jadi, kami secara berkala melakukan forum group discussion (FGD) baik diminta maupun tidak diminta. Sehingga, kebijakankebijakan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan dunia usaha akan lebih optimal,” ungkap suami Ayu heni ini.

 

Ia pun sangat mengapresiasi pemerintah karena setiap mengambil kebijakan atau policy, yang berhubungan dengan dunia usaha, selalu mengajak Kadin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Misalnya, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo meminta masukan dari organisasi Indonesia yang memiliki kekuatan UU sejak 1987 ini untuk perkembangan dunia usaha ke depan, kebijakan-kebijakan atau policy-policy, apa saja yang harus dilakukan.

 

Rosan menuturkan, poin pertama yang dikemukakan oleh pengurus Kadin adalah mengenai perbaikan tata kelola pengiriman dan kualitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Ia mencatat jumlah TKI yang bekerja di luar negeri sekitar 3,6 juta dengan jumlah remitansi mencapai USD11 miliar. Namun, angka ini masih terpaut jauh ketika dibandingkan dengan jumlah remitansi yang diterima Filipina senilai USD35 miliar dengan jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yakni 3,5 juta orang.

 

“Kenapa itu bisa lebih tinggi karena masalahnya adalah kemampuan dari berbahasa, dari nursing. Jadi, itu bisa kita dorong untuk program vokasi yang memang sedang didorong dan diutamakan oleh Bapak Presiden dan pemerintahan ini,” ujarnya. Poin kedua, percepatan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Pasalnya, pariwisata memiliki peluang yang cukup besar untuk mendatangkan devisa dengan jangka pendek. Poin ketiga, reformasi perpajakan untuk mendongkrak daya saing Indonesia, meski tingkat produktivitasnya masih rendah. “Di satu sisi produktivitas kita masih rendah, tapi kita coba mendorong reformasi perpajakan dari pemotongan Pph (pajak penghasilan) kita sampaikan. Apakah di level 18%-19%, sekarang kita masih di atas 25%,” jelasnya. 

 

Kadin juga rajin melakukan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR. “DPR meminta kami masukan, misalnya untuk RUU terutama yang menyangkut ketenagakerjaan, pertanahan, SDM, dan lainlain,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut Rosan mengatakan, menghadapi era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, upaya meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh dunia usaha. Pasalnya, tidak sedikit kompentensi SDM yang kini tak lagi sesuai dengan kebutuhan industri. Akibatnya, perusahaan harus men-training lagi dan itu menyebabkan cost tambahan.

 

Oleh karena itu, literasi data juga sangat dibutuhkan semua orang untuk meningkatkan dunia usaha. “Para pengusaha harus bisa melakukan perubahan dan adaptasi. Mereka juga harus jeli melihat apa saja keuntungan, opportunity, dan manfaat dari era teknologi yang sangat pesat ini,” papar pria yang sejak tahun 90-an menekuni olahraga diving tersebut. Bank Dunia mereduksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019 dari 2,9% menjadi 2,6%. Bank Dunia juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 menjadi 5,1%. Angka ini lebih rendah dibanding prediksi sebelumnya, yakni 5,2%.

 

Menanggapi hal tersebut, Rosan mengungkapkan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan Indonesia untuk menjaga kinerja perekonomian domestik. Salah satunya, menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat. Kemudian, untuk mendongkrak  pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih tinggi adalah investasi. “Bapak Presiden dalam pidatonya bilang akan membuka keran investasi lebih banyak lagi terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan padat karya. Investasi adalah PR kita karena kontribusinya sampai 34%-35% dari pertumbuhan perekonomian kita. Jadi, harus dijaga,” jelasnya.

 

Untuk menggenjot investasi, lanjutnya, adalah mendorong sektor yang mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor atau raw material karena kontribusinya bagi impor kurang lebih 76%. “Jadi diharapkan raw material ini bisa dibuat di kita,” ujarnya. Selain investasi, hal yang perlu digairahkan adalah ekspor Indonesia. Menutup pembicaraan, Rosan mengungkapkan harapannya untuk Indonesia yang tahun ini berusia ke-74 tahun, “Seluruh rakyat Indonesia memiliki kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Semuanya bisa tumbuh dan berkembang sehingga Indonesia akan menjadi suatu negara dambaan bagi setiap orang. Saya juga berharap komunikasi dengan pemerintah yang sudah berjalan lebih baik terus ditingkatkan karena sinergi antara dunia usaha, pengusaha, dan semua stakeholders adalah hal mutlak untuk kemajuan Indonesia,” pungkasnya.

Suprajarto, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Naskah: Giattri F.P. Foto: Fikar Azmy/Istimewa

 

“Tekad saya adalah dapat membawa Bank BRI tidak hanya menjadi bank terbesar di Indonesia, tapi juga Asia Tenggara.”

 

Diamanahi menjadi Direktur Utama Bank BRI sejak 2017 lalu, Suprajarto berhasil menjaga kinerja keuangan Bank BRI tetap solid, seperti pada Semester I-2019, pertumbuhan Aset BRI Group diperkirakan di atas 11 persen year on year (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan DPK di atas 12 persen atau jauh di atas pertumbuhan DPK industri yang hanya mencapai 7,4 persen (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan kredit bank berkode emiten BBRI ini diperkirakan tumbuh sekitar 12 persen (yoy) atau juga mampu mempertahankan pertumbuhan di atas industri yang sebesar 9,9 persen (yoy).

 

Rasio Loan LDR (Loan Deposit to Ratio) diperkirakan terjaga di sekitar 92 persen dan NPL Optimistis dapat ditekan ke sekitar 2,3 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan Juni 2018 yang sebesar 2,4 persen. “Terkait laba, pada Juni 2019, Bank BRI Optimistis Pertumbuhannya dapat tetap double digit atau tumbuh di atas 10 persen,” ujar Suprajarto.

 

Peraih The Asian Banker CEO Leadership Achievement Award for Indonesia ini pun mendorong Bank BRI untuk terus berinovasi mengembangkan solusi perbankan digital untuk masyarakat dari perkotaan sampai ke pelosok demi mempermudah layanan keuangan. Sebut saja aplikasi BRISPOT Mikro yang telah diimplementasikan secara nasional sejak Maret 2018. Saat ini, usage/ pemakaian aplikasi sudah hampir 100 persen sehingga dari aspek geografis juga sudah menjangkau sampai ke remote area. 

 

“Bank BRI tidak berhenti berinovasi untuk memberikan pelayanan pinjaman terbaik bagi nasabah UMKM. Aplikasi BRISPOT akan dikembangkan terus, baik dari sisi coverage produk, maupun fitur untuk memudahkan pelayanan pinjaman,” ungkapnya. Sejauh ini, implementasi aplikasi BRISPOT telah memberikan pengaruh pada peningkatan pencapaian bisnis, yakni peningkatan kecepatan proses kredit, yang sebelumnya diputus dalam 3-5 hari setelah dokumen lengkap, kini rata-rata menjadi di bawah 2 hari, bahkan banyak di antaranya dalam hitungan jam.

 

Lalu, terdapat peningkatan jumlah realisasi debitur per mantri di mana pada 2017 jumlah rata-rata realisasi debitur untuk pinjaman mikro komersial adalah sebesar 18 debitur/mantri/bulan, pada 2018 dan 2019 bisa sampai 21-23 debitur/mantri/ bulan. Bank BRI juga telah meluncurkan aplikasi BRI Credit Card Mobile pada Juni 2019 lalu. Bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi para nasabah Bank BRI dalam mengakses layanan transaksi perbankan. Adapun fitur aplikasi ini, antara lain pengecekan info pemakaian kartu, mutasi rekening, riwayat tagihan, dan lainnya. Bank BRI juga telah meluncurkan aplikasi BRImo. 

 

Aplikasi yang menyasar kalangan milenial, women, dan netizen atau disingkat Miwon ini merupakan pengembangan terbaru dari aplikasi BRI Mobile yang telah ada sebelumnya. BRImo menggabungkan fungsi mobile banking, internet banking, dan uang elektronik dalam satu aplikasi. Nasabah dapat menggunakan aplikasi ini tanpa perlu datang langsung ke kantor cabang Bank BRI, hanya perlu mengunduh aplikasi BRImo di smartphone berbasis Android maupun iOs.

 

“Sejak launching sampai dengan Juni 2019, sudah ada 9.699 rekening yang dilakukan pembukaan melalui aplikasi BRImo. Jenis tabungannya adalah Tabungan BRI BritAma Muda karena disesuaikan dengan segmen BRImo. Kami targetkan sampai dengan akhir tahun ini sebanyak 15.000 rekening akusisi nasabah melalui aplikasi BRImo,” terang Suprajarto.

 

Ia juga mengatakan, Bank BRI akan terus berkomitmen mendorong pemberdayaan UMKM di Indonesia, sejumlah langkah pun telah dilakukan, antara lain Pengembangan Agen BRILink, mendukung program Kewirausahaan Pertanian yang diinisiasi Kementerian BUMN, mendirikan BRI Microfinance Center dan BRI Institute (Institute Teknologi dan Bisnis BRI).

 

Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada 2020. Suprajarto pun telah menggulirkan sejumlah langkah untuk mensukseskan hal tersebut, yakni inklusi keuangan ke pelosok negeri, melalui Agen BRILink yang saat ini berjumlah lebih dari 400 ribu agen, kini masyarakat di daerah remote sudah dapat menikmati layanan perbankan tanpa kehadiran cabang konvensional. Lalu, mendorong Transformasi UMKM untuk Dapat Naik Kelas: Bank BRI meluncurkan marketplace digital yang diberi nama Indonesia Mall, Bank BRI memfasilitasi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya sehingga semakin meningkatkan exposure produk UMKM lokal. “Bank BRI juga turut mendukung program pemerintah di bidang penyaluran subsidi non-tunai melalui berbagai program seperti Kartu Tani, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Tabungan Pelajar, serta akuisisi BUMDES dan Dana Desa Selindo,” imbuhnya. 

 

Menutup pembicaran, Suprajarto menuturkan obsesinya, yaitu membawa BRI menjadi bank mikro yang memiliki basis teknologi tercanggih di Indonesia. Basis tekonologi yang mencangkup bisnis proses dan produk digital banking. Dengan demikian, dapat terus meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan biaya yang efisien. Selain itu, dapat membawa Bank BRI tidak hanya menjadi bank terbesar di Indonesia, tapi juga Asia Tenggara. “Itulah alasan kenapa kami akan masuk ke Taiwan serta tempat lain yang memungkinkan. Kami juga sedang menjalankan transformasi bukan hanya di teknologi, tapi juga bisnis proses, SDM, corporate culture, dan lainnya,” tambahnya.

 

Tak lupa, ia menguntai harapannya untuk Indonesia yang tahun ini berusia ke-74 tahun, “Kami sebagai bankir tentunya memiliki harapan kepada pemenrintah Indonesia untuk tetap mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional karena jika perekonomian terjaga maka akan mempengaruhi industri perbankan. Sehingga, stabilitas politik, ekonomi, moneter dan kebijakan lainnya dapat terus berkesinambungan dan saling bersinergi untuk memperkuat ekonomi nasional,” pungkas Suprajarto.

Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc., Rektor Universitas Lambung Mangkurat

Naskah: Imam F. Foto: Sutanto

 

Impian besar Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc. satu persatu tercapai. Dua periode duduk di ‘menara gading’ perguruan tinggi kebanggaan Urang Banua, Sutarto berlimpah prestasi yang sangat membanggakan. Torehannya berpijak pada inovasi yang selalui menuai kemajuan.

 

Kamis, 20 Juni 2019. Raut wajah Sutarto berbinar, kebahagiaan kelahiran Banjarmasin, 31 Maret 1966 itu membuncah. Hari itu, ULM mencetak sejarah baru: mengukuhkan lima profesor sekaligus. Satu dari Fakultas Kedokteran, satu dari Fakultas Hukum, satu dari FISIP, dan dua dari FKIP. Kini, jumlah profesor di ULM pun bertambah menjadi 49 orang. Pada acara pengukuhan 5 orang profesor baru itu, Sutarto menyampaikan pesan penting bahwa program “Satu Prodi Satu Profesor” yang diretasnya secara perlahan terus bergerak. Ia berharap momen baik itu menjadi langkah besar agar kampus besar di selatan pulau Kalimantan tersebut menjadi semakin terkemuka dan berdaya saing.

 

“Saya optimis target minimal 100 orang profesor dapat tercapai dalam waktu dekat. Ini akan menjadi lompatan besar yang akan membawa kemajuan yang signifikan bagi ULM, khususnya dalam bidang pengembangan akademik, mutu pembelajaran dan penelitian,” tuturnya saat berkisah penuh semangat kepada Men’s Obsession. Optimistis Sutarto sangat wajar. Pasalnya, saat ini lebih dari 315 orang dosen ULM telah berkualifikasi Doktor (S3). Mereka umumnya adalah dosen-dosen mudah berusia di bawah 50 tahun. Generasi akademisi ULM inilah yang kelak akan membawa ke kejayaan ULM. Menembus kancah global, menjadi universitas kelas dunia dalam 10 tahun ke depan. 

 

Terlebih lagi dengan institusi yang terakreditasi A dari BAN-PT dan jumlah prodi yang terakreditasi A berjumlah 25 prodi, tak ada alasan bagi ULM untuk tidak siap melangkah lebih jauh menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dan berdaya saing. Apalagi ULM ditunjang oleh sarana dan prasarana yang berstandar internasional, antara lain dengan 12 gedung baru dan beberapa infrastruktur tambahan, seperti Digital Library dengan akses internet yang kencang, Lecture Theater Building, Student Activity Center Building, Sport Hall, dan lain sebagainya.

 

Di periode keduanya, Sutarto yang dikenal sebagai sosok visioner dan inovatif itu memancangkan target, ULM mampu menembus jajaran kampus elit dunia. Caranya? Dimulai dengan persiapan untuk meraih akreditasi internasional, seperti AUN-QA. Proses ke arah itu sudah dimulai. ULM mengirim dosen-dosen mengikuti pelatihan AUN-QA di Bangkok. Program yang menjadi dasar penilaian AUN-QA juga sudah mulai dirancang, antara lain kerja sama untuk lecturer-exchange, join research and publication terus dipersiapkan. Keberadaan dosen dan mahasiswa asing yang berlajar di ULM juga terus digenjot. Demikian pula dosen ULM yang menjadi dosen tamu di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun luar negeri terus didorong. 

 

Di sisi lain, dalam rangka mewujudkan mimpi besar ULM mencetak insan akademik yang siap menghadapi era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, ULM mengirim 24 dosen mengikuti workshop of teacher educators for preparing education in Society 5.0 yang berlangsung dari 1-7 Juli 2019 di Tsukuba University dan Tokyo University. Sutarto berharap, workshop ini dapat mengubah cara pandang dosen dalam merancang perkuliahan yang lebih adaptif terhadap perubahan yang berlangsung kian cepat, khususnya karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, internet of things, big data, dan artificial intelligence (AI). 

 

Langkah ini juga disiapkan Sutarto sebagai cara ULM melakukan terobosan dan lompatan untuk menghadapi tantangan demografi dan disrupsi teknologi. Metode perkuliahan konvensional bagi 32 ribu mahasiswa ULM diimbanginya dengan model pembelajaran online. Para dosen didorong untuk menggunakan online learning dalam proses pembelajaran. Online learning tidak untuk menggantikan face to face (f2f) learning, tapi untuk memperkuat f2f learning. Blended learning menjadi salah satu alternatif yang digunakan. 

 

“Perkuliahan di era disrupsi teknologi saat ini tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu secara ketat. ULM telah melangkah untuk menjadi salah satu PT yang mengusung konsep 70 persen f2f learning dan 30 persen online learning. Kemudian, secara bertahap menjadi 30 persen f2f learning dan 70 persen online learning. Sebagian besar waktu perkuliahan mahasiswa akan diarahkan untuk praktek di industri dan dunia kerja,” paparnya.

 

Prestasi yang ditorehkan penghobi traveling dan olahraga tenis ini, rupanya tak hanya diakui di level nasional. Teranyar, ia seringkali wara-wiri diundang sebagai narasumber oleh sejumlah lembaga internasional. Pada Mei 2019 lalu, misalnya, ia diundang sebagai keynote speaker pada peringatan 50 Tahun Solidaridad di Utrecht Belanda untuk berbicara di hadapan delegasi dari 5 benua dan 35 negara tentang pentingnya konservasi ekosistem lahan basah untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan.

 

Selanjutnya, tidak lama berselang pada Juni 2019 ia juga diundang China University of Mines and Technology (CUMT) dalam peringatan 110 tahun CUMT dan menjadi pembicara dalam China-Foreign University Presidents Forum on Innovative Development of Higher Education toward the Future. Peraih gelar Profesor di usia 41 tahun ini juga mendorong sivitas akademika di lingkungannya untuk dikenal dunia internasional. Contohnya, Amalia Rezeki dosen Biologi dan aktivis lingkungan dari ULM mendapat kehormatan memberikan kuliah umum kepada dosen dan mahasiswa University of Newcastle, Australia.

 

Sementara, mahasiswa ULM juga didorongnya mengukir banyak prestasi di level nasional maupun internasional. Hasilnya, mahasiswa Fakultas Kedokteran menjadi juara umum di ajang Regional Medical Olympiad (RMO) 2019 memperoleh 2 emas dan 1 perak. Mereka akan mewakili Indonesia pada Indonesia International Medical Olympiad (IIMO) 2019 di Bali pada bulan Oktober mendatang.

 

 

 



Add to Flipboard Magazine.
Komentar:

     
                       

Popular

   

Photo Gallery

   
 

Visitor


Jumlah Member Saat ini: 2250