Obsession Awards 2017
By Benny Kumbang (Editor) - 31 March 2017 | telah dibaca 14600 kali
Lifetime Achievement
H. M. Jusuf Kalla Wakil Presiden Republik indonesia
Naskah: Sahrudi, Foto: Istimewa
Ia bukan politisi yang sibuk mengurusi ambisi. Juga bukan sekadar saudagar yang gemar berpikir tentang bagaimana bisa mendapatkan uang segar. Tidak sama sekali. Karena dalam perjalanannya yang berpuluh tahun di pentas negeri ini, semakin memperlihatkan sosok dan eksistensi H.M Jusuf Kalla (JK) sebagai tokoh nasional yang peduli dengan bangsa dan negaranya.
Daeng Ucu, begitu panggilan akrabnya, memang lahir dan dibesarkan dengan karakter dari dunia yang berbeda tapi sudah digelutinya sejak muda yakni dunia bisnis, organisasi, politik, dan sosial. Sebagai keluarga saudagar, wajarlah kalau ia akrab dengan dunia bisnis yang sukses mengawal karir di bendera NV Hadji Kalla. Sebagai organisatoris, ia sudah memulainya bahkan sejak masih SMA dan mahasiswa dengan aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sulawesi Selatan 1960 - 1964, kemudian berlanjut sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969. Ketika menjadi pengusaha ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Sementara di politik, Golongan Karya (Golkar) telah menempanya sebagai politisi tangguh sampai kemudian ia menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009.
Kepiawaian itu telah mengantarkan pria kelahiran Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942 ini ke dunia pemerintahan sebagai menteri di dua presiden yakni ketika Presiden RI dijabat Abdurrahman Wahid dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputeri. Sampai kemudian dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2004, ia bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapatkan kemenangan yang signifikan dan menempatkannya sebagai Wakil Presiden RI mendampingi SBY. Keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.
Menjadi salah satu pemimpin negara, tak membuat ia melupakan pada hal –hal yang berbau sosial. Terbukti, melalui Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) XIX, Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia periode 2009-2014 dan terpilih untuk kedua kalinya pada Munas XX untuk periode 2014-2019. Selain itu ia juga terpilih sebagai ketua umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia periode 2012-2017 dalam Muktamar VI DMI di Jakarta.
Seperti karakternya yang terbuka, jujur dan egaliter, begitulah Daeng Ucu –sapaan akrabnya—menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin negara, politisi, maupun pemimpin organisasi sosial dan kemasyarakatan. Jika ada sesuatu yang harus dikatakan atau diungkapkan, selama itu demi kebaikan bersama rakyat, maka ia akan ungkapkan tanpa harus merasa khawatir dan tanpa harus ada pertimbangan politis dan lainnya, Nothing to lose.
Satu lagi, adalah keberanian dan kegigihannya untuk menjalankan tugas. Ia pantang menyerah jika tugasnya belum selesai. Ini dibuktikan dalam banyak penugasan yang ia jalankan. Dan peristiwa paling tak terlupakan adalah kehadirannya sebagai juru damai ketika pecah konflik horizontal di Poso, Sulawesi Tengah tahun 2001. Serta sejumlah peristiwa lainnya yang berhasil sukses ditangani.
Sebagai Wakil Presiden, ia juga kerap mengambil keputusan secara lugas dan tegas. Hal itu bisa dibuktikan dari sejumlah masalah yang mengemuka di negeri ini. Salah satu contohnya adalah soal polemik perlu tidaknya Ujian Nasional (UN). Ia langsung menegaskan bahwa UN tetap dilaksanakan. Seketika polemik pun berhenti.
“Saya kira tidak perlu lagi ada polemik. Sesuatu usulan yang tidak diterima itu berarti aturan yang ada jalan kan. Kan itu aja rumusnya,” kata JK. Ia menilai keberadaan UN dianggap masih dibutuhkan untuk pemerataan di dunia pendidikan sebagai acuan untuk mengukur kualitas pendidikan.
Maka, ia pun tampil sebagai sosok pemimpin yang berada di atas namun peduli terhadap persoalan-persoalan yang membumi.
Adalah kebanggaan ketika pada 17 Maret 2017 lalu, civitas akademika Rajamangala University of Technology Isan yang berbasis di Thailand memberikan julukan peacemaker alias sosok yang mau bergerak untuk kedamaian kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Julukan ini diberikan karena JK banyak memberi kontribusi untuk penanganan konflik di Asia.
Wakil Presiden bidang Akademis serta Kualitas Pendidikan Rajamangala University of Technology Isan, Chalempon Yungklang, memaparkan bahwa kontribusi dan dedikasi Jusuf Kalla tak hanya dikenal di Indonesia. Ia juga mendapat pengakuan internasional sebagai seorang peacemaker dan sebagai bentuk penghargaan, Rajamangala University memberi gelar Doktor Honoris Cause kepada JK.
“Tidak berlebihan untuk mengakui Jusuf sebagai seorang pencipta kedamaian. Sebab, meski Kalla sibuk sebagai politisi dan pebisnis, ia masih menyempatkan diri untuk terlibat dalam sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penjagaan kedamaian,” tegas Chalempon. Contohnya dalam penanganan pemberontakan di Aceh yang berlangsung sejak 1976 dan berakhir di tahun 2005. Dimana, ketika itu Universitas of Technology Isan melakukan kajian tentang konflik tersebut dan melihat JK memiliki peranan besar dalam penyelesaian konflik panjang tersebut dimana ia memegang posisi sebagai negosiator dengan perwakilan Gerakan Aceh Merdeka.
JK juga memiliki andil untuk menyelesaikan konflik di Poso yang berlatar agama. Ia berhasil mencari win-win solution kepada pihak-pihak yang berkonflik di sana. Tak hanya itu, kajian universitas tersebut juga menyebutkan bahwa JK aktif berkontribusi untuk Asian Peace and Reconcilliation Council (APRC).
Karena itulah, civitas akademika sepakat agar JK memberikan pandangan dan masukannya, terutama soal konflik Laut Cina Selatan.
Tentu saja, gelar Doktor Honoris Causa dan pujian yang diberikan kepada JK sebagai bentuk pengakuan terhadap perjuangannya, selaku wakil Indonesia, dalam menjaga kedamaian dan tentu saja menjadikan nama Indonesia harum di forum dunia.
Gelar doktor Honoris Causa yang diberikan kepada JK tersebut sejatinya bukan hal baru. Ia sudah menerima 9 gelar serupa. Tiga dari luar negeri dan selebihnya dari universitas ternama dalam negeri.
Pertama kalinya JK mendapatkan gelar doktor HC dari Universitas Malaya di Malaysia. Di Jepang, ia mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Soka Daigaku atau Universitas Soka di Kota Hachioji, Tokyo. JK mendapat gelar doktor kehormatan karena dinilai sebagai tokoh perdamaian yang berperan besar dalam penyelesaian konflik di beberapa daerah di Indonesia. JK juga menerima penghargaan dari pemerintah Kamboja juga sebagai tokoh perdamaian dunia.
Ihwal sebagai tokoh perdamaian pun diakui masyarakat Poso, Sulawesi Tengah. Terbukti ia menerima penghargaan Inisiator Perdamaian dari Pemerintah Kabupaten Poso. Bupati Poso ketika itu, Piet Inkiriwang yang langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Wapres JK saat acara Poso Harmoni. “Waktu itu Poso kan mengalami kerusuhan dan tak ada pejabat yang datang ke sini waktu itu, tapi yang datang Pak JK. Itu awal sejarahnya beliau datang ke sini berulang-ulang melalui pertemuan-pertemuan,” kata Piet menjelaskan upaya JK membangun perdamaian di kabupaten tersebut. Kini, keadaan kota Poso saat ini sudah jauh berubah menjadi kawasan yang lebih kondusif dari sisi keamanan.
Tak hanya Poso yang merasakan ‘tangan dingin’ JK dalam mendamaikan. Aceh, juga merasakan dengan Perjanjian ‘Helsinki’ nya. Hebatnya, ia mampu menjalankan misi damai itu secara senyap pada 12 tahun lalu. Karena, “Yang terpenting dalam proses pencapaian suatu perdamaian itu adalah dengan pembicaraan tidak terbuka, tidak boleh diketahui selain yang berkonflik. Kalau hasil pemikiran itu diketahui seluruh rakyat pasti akan banyak yang protes. Itulah kenapa proses Perjanjian Helsinki itu tertutup selama enam bulan,” kata JK waktu itu.
Memang, untuk menjaga proses penyusunan draf Perjanjian Helsinki hingga penandatanganannya tidaklah mudah. Itu hanya bisa dilakukan kalau punya leadership dan kecerdasan. Upaya JK untuk mencapai kesepakatan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang saat itu dipimpin oleh Panglima Jenderal Endriartono Sutarto, juga dilakukan secara senyap.
Satu yang menarik dari seorang JK adalah kemauannya untuk mendengarkan masukan dari banyak pihak selama hal itu diperlukan untuk mencari jalan keluar terbaik terhadap masalah yang ada secara cepat dan tepat. Satu hal sudah dibuktikan ketika ia menjadi pendamai di Poso dan perintis perdamaian Aceh. Bahkan belum lama ini, ia juga menerima kehadiran ulama dunia, Zakir Naik yang menemuinya untuk sekadar mendengarkan apa yang dialami ulama asal India tersebut. Tapi dalam pertemuan itu JK memposisikan diri sebagai ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).
Selain itu, ia juga gesit dalam menjalankan tugas yang diembannya. Sebagai Ketua Umum PMI, misalnya, ia termasuk yang tidak mau lembaganya itu lamban dalam melayani masyarakat. Tak jarang ia terjun langsung di beberapa daerah bencana.
Organisasi yang dipimpinnya itu, kata JK, bisa cepat, karena didukung tiga faktor, yakni tersedianya relawan, peralatan yang lengkap, serta adanya pelatihan. “Kalau tiga ini sudah dilakukan, maka gerak cepat dalam membantu bencana akan mudah dilakukan,” tegasnya.
Pernah suatu ketika ia mengkritik pejabat dan anggota DPR yang pelesiran ke luar negeri di tengah bencana alam di negeri sendiri. JK ‘marah’ dan menyesalkan banyaknya pejabat pemerintah yang meninggalkan Tanah Air saat musibah bencana alam menimpa Indonesia. Sementara penanganan bencana berjalan lambat dan tanpa arah. Tampaknya menjadi ketua PMI ini, bukan hanya sesuai dengan cita-cita JK, tapi juga sangat sesuai dengan slogan JK yaitu “Lebih cepat lebih baik.” PMI yang bergerak dalam berbagai masalah kemanusiaan tentu tidak akan bisa bekerja efektif dengan gerak yang lambat.
Sejak kepemimpinannya, PMI mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Selain melengkapi alat pendukung juga terdongkraknya etos kerja para pengurus dan relawan PMI.
Rasanya, tak berlebihan kalau kiprah dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara mendapatkan apresiasi yang tak pernah henti. Termasuk sebagai penerima “Lifetime Achievement Award” tahun ini.
Best in Economic
Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan RI
Naskah: Indah K., Foto: Istimewa
Kurang lebih dua tahun memimpin Kementerian Keuangan, ia telah memperlihatkan kinerja yang luar biasa dalam sektor pencapaian pemasukan pajak tahun 2016 per 31 Desember 2016 yang mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 1.355 triliun.
Di sisi lain, realisasi penerimaan dari bea masuk juga meningkat mencapai Rp 32,5 triliun, atau setara 97,59 persen dari target Rp 33,37 triliun di APBNP 2016. Sedangkan hasil dari bea keluar tembus Rp 2,942 triliun, atau sepadan dengan 119,18 persen dari target di APBNP 2016 yang dipatok sebesar Rp 2,46 triliun ditambah pemasukan dari cukai mencapai Rp 135,6 triliun atau 91,56 persen dari target sebesar Rp 148,1 triliun di APBNP 2016.
Semua capaian itu tidak lepas dari usahanya yang sungguh-sungguh dan tanpa kenal lelah. Selain itu pencapaian positif dari Sri Mulyani adalah mampu menyusun APBN yang kredibel.
Di bawah kepemimpinannya, Tax Amnesty di Indonesia juga menjadi yang tertinggi di dunia dibanding negara yang memberlakukan program yang sama. Dengan jumlah tebusan sebesar Rp 87 triliun per 29 September 2016 atau 0,65 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) adalah yang tertinggi setelah Chili, yakni 0,62 persen dari PDB.
Selain itu, Ia juga merinci pencapaian kebijakan amnesti pajak di banyak negara, yang hasilnya tidak setinggi yang diperoleh Indonesia. Seperti, India dengan jumlah uang tebusan hanya 0,58 persen terhadap PDB, Italia 0,20 persen PDB, Afrika Selatan 0,17 persen PDB, Belgia 0,15 persen PDB, dan Spanyol 0,12 persen PDB.
Tidak hanya itu, program Amnesti Pajak ini juga berhasil membuat para wajib pajak menunaikan kewajibannya. Sekitar 68.422 wajib pajak yang selama ini belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), 210.170 wajib pajak yang belum melapor SPT dengan benar. Ada pula 7.899 wajib pajak yang terdaftar sebelum berlakunya program Amnesti Pajak tersebut, dan 11.920 wajib pajak yang benar-benar baru.
Terhitung sampai 29 September 2016 uang tebusan dari Program Amnesti Pajak tercatat menyentuh angka Rp 91,9 triliun berasal dari repatriasi Rp124 triliun, deklarasi luar negeri Rp848 triliun, dan deklarasi dalam negeri Rp 2.061 triliun, dengan total penyampaian harta berdasarkan SPH mencapai Rp 3.032 triliun.
Selain sukses meraih angka tertinggi di dunia pada Tax Amnesty, Sri Mulyani juga mengklaim tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. Penurunan angka ini terlihat dari indeks gini rasio Indonesia yang turun menjadi sekitar 0,39. Indeks gini rasio sendiri merupakan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah mampu dinikmati hingga ke masyarakat tingkat bawah.
Angka ini juga menggambarkan perbandingan kue ekonomi antara top 10 dengan bottom 10%. Tingkat kemiskinan Indonesia sendiri juga terlihat mengalami penurunan yang cukup stabil selama 10 tahun terakhir. Namun, sangat disayangkan bahwa akselerasi penurunan kemiskinan di Indonesia justru terlihat semakin landai. Hal ini menandakan kemampuan pemerintah mendesain ekonomi guna menurunkan kemiskinan belum berjalan optimal. Sebab seharusnya, untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi, maka harus menurunkan angka kemiskinan lebih cepat.
Wanita kelahiran Bandar Lampung, 26 Agustus 1962, ini juga menyampaikan Indonesia tidak boleh berpuas diri dengan hasil yang saat ini dicapai. Sebab, dengan kerja tidak selalu mampu meningkatkan kesenjangan atau mengurangi kemiskinan yang terjadi. Ekonomi yang telah didesain dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif bisa saja growth tinggi tapi kemiskinan yang ada justru semakin timpang.
Sri Mulyani juga menilai, salah satu cara untuk bisa mengurangi angka kemiskinan dengan lebih besar adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebab menurutnya, manusia adalah aset yang paling besar untuk sebuah negara. Untuk hal ini adalah kemajuan dan tingkat kemiskinan atau kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Selain sukses berkarier di bidangnya, Sri mulyani juga pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia oleh Emerging Markets di tahun 2006. Di tahun yang sama, ia juga disebut sebagai Euromoney Finance Minister of the Year oleh majalah Euromoney. Satu tahun setelahnya, ia juga didaulat sebagai wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia. Tidak hanya sampai di situ, di tahun 2008, ia juga dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes pada tahun 2008 yang juga sekaligus wanita paling berpengaruh di Indonesia. Majalah Forbes kembali mendaulat dirinya sebagai wanita paling berpengaruh ke-38 di dunia pada tahun 2014.
Sebelumnya, wanita berusia 55 tahun ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di masa jabatannya saat itu, cadangan valuta asing negara mencapai nilai tertinggi sebesar $50 miliar. Ia juga melakukan pengurangan utang negara hampir 30% dari Gross Domestic Product (GDP) dari 60%. Selain itu ia juga membuat penjualan utang negara ke institusi asing semakin mudah, mengubah struktur pegawai pemerintah di lingkup pemerintahannya dan menaikkan gaji petugas pajak untuk mengurangi sogokan di departemen keuangan.
Tidak cukup sampai di situ, di awal masa jabatannya, ia memberlakukan peraturan cukup tegas, yakni memecat seluruh petugas departemen keuangan yang melakuan korupsi. Alhasil, ia sukses mengurangi tingkat korupsi, serta memelopori reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia.
Di tahun 2010, Sri Mulyani juga pernah menjabat sebagai satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia dan kembali diangkat menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 lalu.
Best in Law & Democracy
M. HATTA ALI Ketua Mahkamah Agung
Naskah: Purnomo, Foto: Istimewa
Integritas dan kompetensi yang tinggi adalah modal bagi M. Hatta Ali hingga dipercaya menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia selama dua periode. Dengan modal itulah ia membenahi lembaga yang menjadi garda terakhir para pencari keadilan. Selaksa prestasi pun ditorehkan dalam dua kali kepemimpinannya tersebut.
Publik tentu tak lupa ketika saat pertama ia menjadi Ketua MA di tahun 2012, Hatta melakukan pembenahan atas hambatan-hambatan dalam menata lembaga peradilan. Keinginannya mewujudkan MA sebagai badan peradilan Indonesia yang agung memotivasi dirinya untuk terus bekerja dan bekerja. Tak berbilang lama, ia mampu mengurai sejumlah persoalan yang selama ini membelit lembaganya, mulai dari penanganan perkara yang semula begitu lamban menjadi lancar dengan tingkat integritas yang tinggi.
Dalam soal memutus perkara, misalnya, ia menerbitkan SK KMA Nomor 119 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 yang menegaskan bahwa jangka waktu memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima oleh Ketua Majelis. Hasilnya, kebijakan ini secara signifikan mampu menurunkan tunggakan perkara pada akhir 2013 menjadi 6.415 perkara. Kebijakan ini diikuti kebijakan lainnya yaitu diterbitkannya SK KMA Nomor 213/SK/ KMA/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan SK KMA Nomor 214/SK/KMA/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Kebijakan-kebijakan ini terbukti mendorong poduktivitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Kalau pada tahun 2014 sisa akhir perkaranya 4.425 perkara maka di tahun 2015 bisa turun menjadi 3.950 perkara. Beban perkara pada Mahkamah Agung pada tahun 2016 berjumlah 18.580 yang terdiri atas 14.630 perkara yang diterima tahun 2016 dan 3.950 perkara sisa tahun 2015. Jumlah perkara yang diputus di Mahkamah Agung pada tahun 2016 adalah 16.223 perkara atau meningkat 12,25 % dari jumlah perkara yang diputus tahun 2015 sebanyak 14.452 perkara, dan rasio produktivitas memutus pada tahun 2016 sebesar 87,31% atau meningkat 8,78% dibandingkan rasio pada tahun 2015 sebesar 78,53%.
“Saya selalu tegaskan agar proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung tidak melebihi jangka waktu 250 hari,” ucapnya suatu ketika. Dan hasilnya, 80,75 % atau 13.100 perkara mampu diputus kurang dari 3 bulan. Sedangkan selebihnya yaitu 3.123 perkara (19,25%) diputus dalam tenggang waktu lebih dari 3 bulan. Indikator kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung pada tahun 2016 tersebut, mulai dari jumlah perkara yang diputus, rasio produktivitas memutus, dan jumlah sisa perkara bernilai positif dan melampaui target.
Selain kinerja penanganan perkara, Hatta Ali juga menekankan pentingnya akses publik terhadap lembaga peradilan. Untuk itulah diterbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang antara lain diimplementasikan dalam publikasi putusan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung melalui Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung RI dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
Kebijakan strategis lainnya yang diterbitkan dalam masa kepemimpinan Hatta Ali adalah Pelayanan Terpadu Sidang Keliling sebagai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, buku Nikah dan Akta Kelahiran. Kebijakan ini pada tahun 2016 telah menghasilkan 571 perkara pengesahan nikah oleh Pengadilan Negeri dan 16.396 perkara Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah. Demikian pula layanan Pos Bantuan Hukum yang pada tahun 2016 telah memberikan layanan kepada 9.897 orang di lingkungan peradilan umum, 195.023 orang di lingkungan peradilan agama, dan 13 orang di lingkungan peradilan tata usaha negara.
Hatta Ali juga senantiasa mendengarkan adanya keluhan publik terhadap integritas aparatur peradilan khususnya terkait perilaku aparatur peradilan yang telah mencoreng nama Mahkamah Agung. Untuk itu ia mendorong lahirnya 3 kebijakan strategis pada tahun 2016 yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang penegakan Disipilin kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, Sistem pengaduan pun dibuat lebih modern dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan MARI (SIWAS MARI) sehingga penanganan pengaduan baik dari internal maupun eksternal Mahkamah Agung bisa dilaksanakan secara lebih cepat dan transparan. Hatta berjanji akan menjalankan amanah sebagai Ketua MA dan memprioritaskan pelayanan keadilan bagi masyarakat sebagaimana tertuang dalam blue print MA 2010 - 2035.
Di tahun 2016 ia menerbitkan 14 Peraturan Mahkamah Agung dan merupakan jumlah terbanyak dalam sejarah Mahkamah Agung, dan 4 Surat Edaran Mahkamah Agung, beberapa diantaranya menjadi pedoman bukan hanya di lingkungan MA tapi juga buat pemangku kepentingan lainnya misalnya PERMA No.13 Tahun 2016 untuk menanggulangi kejahatan terorganisir yang memanfaatkan korporasi sebagai alat kejahatan demikian juga SEMA No.2 Tahun 2016, PERMA No. 1 Tahun 2016 dan SK KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 serta PERMA No. 14 Tahun 2016 yang berkontribusi dalam kemudahan berusaha di Indonesia.
Integritas MA di bawah kepemimpinan Hatta Ali juga terlihat dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan yang secara berturutturut sejak tahun 2012 mengganjar MA dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan Negara. “Dan saya sekali lagi akan meningkatkan prestasi yang telah diraih MA dalam periode berikutnya,” tekad penyandang gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran ini.
Best Executive
Agus Rahardjo ketua KPK
Naskah: Syarif Hasan Salampessy, Foto: Istimewa
Dilantik Presiden Jokowi pada 21 Desember 2015, Agus Rahardjo resmi menjadi insinyur Indonesia pertama yang memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa latar belakang pendidikan formal hukum dan pengalaman di lembaga penegakan hukum sekaligus sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Nama Agus ramai dibicarakan oleh publik saat ini tatkala dirinya resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 17 Desember 2015, menggantikan Abraham Samad.
Semula Agus menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ) di Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2006.
Kemudian pada tahun 2008, Agus Rahardjo menjadi Sekretaris Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan lembaga non-kementerian. Dan kemudian dua tahun setelahnya, Agus menggantikan Roestam Syarief sebagai kepala LKPP. Selain itu Agus juga pernah menjabat sebagai direktur pendidikan Bappenas. Sejak dulu ia dikenal sebagai pengagum berat tokoh Sutan Sjahrir.
Agus mulai bergabung dengan KPK ketika ia bersama Ketua KPK saat itu yaitu Busyiro Muqodas mendeklarasikan kegiatan Anti Korupsi. Kemudian ketika Panitia Seleksi (Pansel) membuka pendaftaran seleksi pimpinan KPK, Agus kemudian ikut mendaftarkan diri. Dari 500 pendaftar, Agus akhirnya terpilih sebagai Ketua KPK.
Di masa kepemimpinannya, KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum, berusaha senantiasa menjaga kinerja dalam hal pencegahan, penindakan maupun kelembagaan. KPK meraih penghargaan peringkat pertama Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 kategori Lembaga Non Struktural (LNS) dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
Di bidang pencegahan, KPK terus meningkatkan peran strategisnya dalam perbaikan sistem pemerintahan. Untuk itu, KPK melakukan pendampingan kepada sejumlah provinsi melalui program Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan dan Pencegahan Terintegrasi.
Perbaikan pada sektor swasta dan politik juga tidak luput dari perhatian KPK. Keduanya merupakan sektor strategis, dimana pembenahan keduanya akan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Secara reguler KPK terus berupaya meningkatkan kesadaran penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN dan senantiasa berupaya menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.
Data Direktorat Gratifikasi, KPK telah menerima sebanyak 1.948 laporan, 549 di antaranya dinyatakan milik negara, 57 ditetapkan milik penerima dan 323 laporan masih dalam proses penelaahan. Bila dilihat dari instansi pelapor, BUMN/BUMD merupakan institusi paling banyak yang melaporkan gratifikasi dengan 731 laporan, diikuti kementerian dengan 640 laporan, dan pemerintah daerah dengan 239 laporan. Dari laporan gratifikasi ini, lebih dari 14,6 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP.
Pada upaya meningkatkan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), KPK telah menerima sebanyak 301.786 LHKPN, yang terdiri dari 76,7 persen dari 244,357 wajib lapor di tingkat eksekutif, sebanyak 30,1 persen dari 13,960 wajib lapor di tingkat legislatif, sebanyak 90,5 persen dari 15,086 wajib lapor di tingkat yudikatif, dan 82 persen dari 28,383 wajib lapor BUMN/BUMD.
Dari bidang penindakan secara total, pada tahun 2016 Agus dan jajarannya melakukan 96 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, dan 77 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 81 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari 497,6 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 79 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 14 perkara, serta TPPU sebanyak tiga perkara.
Sementara data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 26 perkara yang melibatkan swasta dan 23 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD. Selain itu, terdapat 10 perkara, melibatkan pejabat eselon I, II dan III; serta 8 perkara yang melibatkan bupati/walikota dan wakilnya.
Di antara kasus-kasus yang ditangani tersebut, terdapat 17 kasus yang merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dari operasi tersebut, KPK telah menetapkan 56 tersangka dengan beragam profil tersangka, mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah. Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan dari hasil pengembangan perkara.
Kegiatan OTT yang dilakukan pada tahun 2016 merupakan jumlah OTT terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa partisipasi dan keberanian masyarakat telah meningkat dalam melaporkan tindak pidana korupsi yang akan terjadi, serta respons cepat KPK dalam menindaklanjuti setiap laporan.
Agus lahir di Magetan pada tahun 1956, ia memiliki ayah bernama Basoeki dan ibu bernama Suminah. Ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara, namun saudara perempuannya meninggal saat Agus dewasa. Sejak kecil Agus tinggal di Jl. Biliton, Desa Kepolorejo, Magetan, Jawa Timur.
Ia memulai sekolahnya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kapolorejo di Magetan, tamat dari sana ia kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP dan SMA di Magetan, Jawa Timur. Tamat SMA, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi di ITS Surabaya jurusan Teknik Sipil, sebab cita-citanya ingin menjadi seorang kontraktor.
Setelah memperoleh gelar S1-nya dari ITS Surabaya, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di luar negeri dengan belajar di Cambridge, Amerika Serikat tepatnya di Arthur D. Little Management Education Institute. Ia kemudian tinggal dan bekerja di Amerika Serikat selama lima tahun. Antara tahun 1995 hingga 1997 ia aktif sebaga pembicara di lembaga Internasional di Paris, Perancis.
Setelah kembali ke Indonesia, ia kemudian menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan menetap di Jakarta. Agus memliki istri bernama Tutik Supriyati. Dari pernikahannya dengan Tutik Supriyati, ia dikaruniai empat anak.
Best Executive
Arief Yahya Menteri Pariwisata RI
Naskah: Suci Yulianita, Foto: Dok. Kemenpar/Istimewa
Di bawah kepemimpinan Arief Yahya, Industri pariwisata Indonesia mampu bersinar hingga dunia internasional melalui tagline ‘Wonderful Indonesia’ yang gencar dipasarkan sejak pertama menjabat. Arief juga berhasil meningkatkan posisi Indonesia di dunia yang awalnya pada 2013 lalu berada pada ranking 70 dari 141 negara, meningkat pesat menjadi ranking 50.
Bahkan untuk country branding ‘Wonderful Indonesia’ sendiri yang semula tidak ada dalam ranking, meningkat pesat menjadi ranking 47 dari 100 peringkat. Sungguh luar biasa, apalagi berhasil mengalahkan country branding 'Truly Asia Malaysia' (ranking 96) dan country branding 'Amazing Thailand' (ranking 83). Country branding Wonderful Indonesia mencerminkan positioning dan differentiation pariwisata Indonesia.
Sementara dalam Travel and Tourism Index Competitives Index 2015, World Economic Forum (WEF), industri pariwisata Indonesia juga mengalami kenaikan pada 3 pilar yakni, business environment naik 30 tingkat berada di peringkat 63 dunia, international openness naik 59 tingkat berada di peringkat 55, dan air transport infrastructure naik 15 tingkat berada di peringkat 39 dunia.
Yang juga membanggakan, dunia internasional juga melihat potensi kebudayaan Indonesia. World Economic Forum memberi peringkat untuk cultural resources Indonesia yang berada pada Top 20 di seluruh dunia dari total 141 negara. Itu suatu bukti bahwa Indonesia tak hanya memiliki keindahan alam yang terbentang di seluruh propinsi, namun juga memiliki kekayaan budaya yang sungguh hebat dan mempesona dunia.
Ya, menyadari bahwa negeri tercinta Indonesia memiliki sejuta potensi wisata yang tersebar di 34 propinsi, sayang rasanya jika dunia pariwisata tidak dimaksimalkan. Terlebih menurut Arief, industri pariwisata menjadi salah satu sumber devisa terbesar di Indonesia. Selain itu, jika dibandingkan dengan industri lain, bisa dikatakan industri pariwisata memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi, serta memiliki multiflyer effect yang besar. “Kemudian employment. Pariwisata itu menyumbang sekitar 9 – 10% employment di Indonesia,” terang Arief.
Selain potensi wisata Indonesia yang kini telah dikenal di dunia internasional, Kementerian Pariwisata RI juga mampu menorehkan prestasi di tingkat dunia, antara lain mendapat penghargaan di berbagai travel mart event, seperti misalnya penghargaan sebagai the best exhibitor di pameran pariwisata terbesar yang digelar di Berlin. “Kita juga terpilih dari pemerintah Malaysia sebagai yang terbaik dalam destination marketing, juga terpilih sebagai menteri terbaik, ya kebetulan Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Itu bisa dikatakan sebagai penghargaan tertinggi,” ungkap Arief tanpa bermaksud membanggakan diri.
Melihat keberhasilannya itu, Arief boleh tersenyum bangga, namun tak bisa juga jumawa lantaran menjadi PR terbesar baginya. Ya, menjadi tugas kementerian pariwisata, ketika Presiden Joko Widodo menetapkan pariwisata sebagai sektor andalan yang harus didukung oleh semua sektor lain terutama sektor infrastruktur dan transportasi dalam mempercepat tercapainya target pariwisata 2019.
]Presiden menetapkan target pariwisata pada 2019 harus naik dua kali lipat, yakni; memberikan kontribusi pada PDB nasional sebesar 8%, devisa yang dihasilkan Rp 280 triliun, menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia.
Dan dalam program pembangunan tahun 2017 ini, pemerintah telah menetapkan 14 program prioritas nasional dimana 3 urutan teratas termasuk Prioritas Nasional: Pembangunan Pariwisata di dalamnya. Dengan ditetapkannya pariwisata sebagai program prioritas nasional, alokasi anggaran pariwisata 2017 meningkat. Dan dengan meningkatnya alokasi anggaran tersebut diharapkan akan mempercepat pencapaian target pariwisata nasional antara lain meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata di tingkat global.
Selain tiga destinasi utama yang telah dikenal terlebih dahulu di dunia internasional, yakni Bali, Jakarta dan Kepulauan Riau, Arief juga gencar melakukan pengembangan destinasi lainnya di Indonesia yang sejatinya tak kalah dengan ketiga destinasi itu. “Tiga destinasi utama itu memberi kontribusi sebesar 90 persen. Itu baru tiga destinasi. Bayangkan, kita punya sekitar 500 kota kabupaten di 34 propinsi, berarti masih banyak destinasi yang bisa kita kembangkan,” terangnya.
Pengembangan destinasi tersebut terdiri dari 10 destinasi branding dan 10 destinasi prioritas. Untuk 10 destinasi branding, Arief menjelaskan, destination branding dan integrated marketing communication plan pada 10 destinasi tersebut siap dipromosikan sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisman. Kesepuluh destinasi yang dimaksud itu antara lain, Medan, Bandung, Jogyakarta, Solo, Semarang (Joglosemar), Banyuwangi, Lombok, Makassar, Bunaken, Wakatobi Raja Ampat.
Destination branding dan integrated marketing communication plan pada 10 destinasi ini tetap mengacu pada implementasi strategi pemasaran (Destination, Origin, dan Time/DOT), promosi (Branding, Advertising, dan Selling/BAS), serta media (Paid, Owned Media, Social Media, dan Endorser/POS+E).
Sementara destinasi prioritas merupakan destinasi wisata yang akan dikembangkan untuk menciptakan Bali-Bali baru. Terdiri dari 10 destinasi prioritas, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo – Tengger – Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. “Itu 10 destinasi utama yang akan kita kembangkan. Jadi lima tahun ini kita akan menciptakan 10 bali baru dengan target 10juta, adalah semua wisman yang kita miliki sekarang. Jadi kita kan punya 10juta, dan sekarang kita sedang menciptakan 10 juta yang baru,” kata Arief.
Best Executive
Khofifah Indar Parawansa Menteri Sosial Republik Indonesia
Naskah: Arif Rahman Hakim, Foto: Istimewa
Tidak banyak wanita yang mendapat kesempatan menjadi menteri. Di antara sedikit kaum hawa yang menduduki jabatan menteri tersebut adalah Khofifah Indar Parawansa. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ini dilantik sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin, 27 Oktober 2014.
Ini untuk kedua kalinya Khofifah menjadi menteri. Sebelumnya ia menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (1999-2001).
Terpilihnya Khofifah sebagai Menteri Sosial tentu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Kendati demikian publik mengetahui Khofifah ikut andil memenangkan duet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) melawan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 20 14. Ketika itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Muslimat NU ia menggerakkan para kadernya mendukung Jokowi-JK.
Khofifah mengawali karier politiknya di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di era Orde Baru (Orba). Pada Pemilu 1992 wanita kelahiran Surabaya, Jawa Timur (Jatim), 19 Mei 1965 ini terpilih menjadi anggota DPR periode 1992-1997. Kemudian ia kembali lagi menjadi wakil rakyat pada Pemilu 1997.
Namanya mulai melesat bak anak panah lepas dari busurnya saat tampil membacakan pidato pernyataan sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) dalam Sidang Umum MPR 1997. Pidatonya mengkritisi penguasa Orba. Ia menyampaikan berbagai kekurangan dan kecurangan, Pemilu 1997 seraya melengkapi pidato dengan berbagai ide tentang demokrasi. Hal itu membuat terkejut hampir segenap anggota MPR.
Pada 21 Mei 1998 rezim Orba jatuh yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto karena gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa. Kemudian Wakil Presiden BJ Habibie naik menjadi Presiden. Di era Habibie diambil keputusan pemilu dipercepat dari tahun 2002 menjadi tahun 1998. Kebijakan Habibie lainnya di bidang reformasi politik adalah mengizinkan berdirinya partai politik (parpol) baru.
Di era reformasi itu Khofifah memutuskan hengkang dari PPP, lalu bergabung dengan parpol baru, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Otomatis ia juga mundur sebagai anggota DPR. Pada Pemilu 1999 dia kembali terpilih menjadi anggota DPR. Dan bahkan menduduki kursi Wakil Ketua DPR.
Namun, Khofifah hanya sebentar menikmati jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Ia melepas jabatannya itu karena ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan oleh Presiden Gus Dur. Sejatinya Khofifah menjadi menteri periode 1999-2004. Namun, pada 23 Juli 2001 Gus Dur diberhentikan oleh MPR, dan hal ini berarti kabinetnya bubar.
Setelah tak lagi menjadi menteri Khofifah tetap menggeluti dunia politik dan organisasi keagamaan (ormas) Muslimat NU. Pada Pemilu 2004 PKB mencalonkannya sebagai anggota DPR dan ia berhasil terpilih.
Beberapa kali terpilih menjadi anggota DPR menunjukkan kepiawaiannya berpolitik dan berpengaruh di daerah pemilihannya di Jawa Timur.
Pada tahun 2008 Khofifah menyita perhatian publik ketika ikut berkompetisi memperebutkan kursi Gubernur Jatim. Pada Pilkada Jatim 2008 ia belum beruntung. Kegagalan kembali menerpanya pada Pilkada Jatim 2013.
Meski belum berhasil menjadi Gubernur Jatim, Khofifah tak berkecil hati. Ia tetap bersemangat beraktivitas mensyiarkan agama Islam lewat Muslimat NU. Selain itu lewat ormas yang dipimpinnya tersebut ia mendorong kaum wanita meningkatkan taraf ekonominya lewat berbagai bisnis.
Kata orang bijak selalu ada hikmah di balik kegagalan. Hal ini terjadi pada Khofifah. Setahun setelah gagal mewujudkan obsesinya menjadi Gubernur Jatim ia diangkat menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi. Tak salah Presiden Jokowi mengangkat Khofifah sebagai Menteri Sosial, karena Khofifah yang memiliki jam terbang yang tinggi di dunia politik dan berpengaruh kuat di kalangan warga NU.
Di bawah kepemimpinannya Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan satu dari lima kementerian dan lembaga yang meraih Penghargaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 dari Kementerian Keuangan untuk katagori Pagu Besar. Kemensos memperoleh penghargaan untuk Katagori Pagu Besar dengan nilai pagu anggaran di atas Rp10 triliun.
Selain itu alumni FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini juga berhasil memperjuangkan meningkatkan anggaran Kemensos dari Rp 13,4 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp Rp 17,5 triliun pada tahun 2017.
Wanita kelahiran 19 Mei 1965 ini selalu mengutamakan pelayanan, pelayanan, dan pelayanan sebagai landasan tugas dan visi kementerian yang dipimpinnya.
“Menurut saya, ada tugas yang berbeda di Kemensos dengan kementeriaan lainnya. Saya menyamakan dengan tugas TNI, Polri ataupun dokter yang tidak kenal waktu, begitu pula dengan Kemensos. Misalnya, beberapa hari lalu ada banjir di Padang. Saya langsung berkoordinasi dengan tim untuk pengecekan dan pengiriman bantuan. Begitu pula dengan bencana banjir dan longsor di Jawa Tengah yang saya terima kabarnya ketika sahur. Saya dan tim selalu bersiaga dan siap melayani warga masyarakat dan bangsa ini. Karena itulah pondasi kerja kami adalah melayani,” ujar Khofifah kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Sebagai pemimpin Khofifah selalu merangkul timnya untuk bergerak dalam jiwa visi dan etos kerja yang penuh perjuangan. Dia menilai pekerjaan bagian dari ibadah, bukan sesuatu yang dihitung-hitung berdasarkan gaji ataupun masa dan jam kerja. Pemikiran tersebut dinilai akan memicu sikap kontraproduktif dan menghambat kreativitas setiap anggota timnya.
“Manusiawi sekali, ketika unit yang selalu bersiaga merasa begitu sibuk tanpa kenal waktu, sementara unit yang lain tidak terlalu sibuk. Saya bilang kepada mereka, malaikat itu tidak pernah salah mencatat amalan baik dan tidak baik. Jadi, kita jangan pernah membandingkan gaji dengan tugas. Jangan merasa saya kok lebih sibuk dan lelah, sementara yang lain biasa-biasa aja di kantor. Di situlah sisi spritualitas harus disambungkan ketika bekerja. Tidak semua mendapatkan privileged tersebut,” tutur ibu empat anak ini dengan serius.
Best Executive
Muliaman D. Hadad Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Naskah: Giattri F.P., Foto: Istimewa
Eksistensi Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, telah mengantarkan lembaga itu mendapatkan apresiasi yang positif. Sebut saja kemampuan dalam meningkatkan kinerja di industri pasar modal Indonesia yang telah menorehkan kesuksesan pada 2016 lalu dengan peningkatan IHSG 15,32 persen (year to date) dan ditutup di level 5.296,7.
Keberhasilan OJK di bawah kepemimpinan Muliaman, begitu ia kerap disapa, juga terlihat dalam memajukan ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) di bawah program integrasi ekonomi ASEAN. Maka tak ayal, ia pun diganjar penghargaan “Distinguished Alumni Award 2016” dari Universitas Monash Australia atas kontribusi signifikan yang diberikannya selama ini dalam perkembangan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia.
Hasil kerja nyata Muliaman di OJK sejak dipercaya mengelola OJK pada 2012 lalu, pun berhasil mengantarkannya meraih banyak apresiasi. Di antaranya Pada Mei 2016 lalu, ia meraih penghargaan Global Good Governance (3G) untuk kategori Government and Politics-Civil Service Award dari Cambridge IF Analytica.
Penghargaan itu diberikan karena ia dinilai telah menjadi inspirasi dalam upaya menjunjung tinggi aspek profesionalisme dan mendorong penerapan tata kelola yang baik pada area pelayanan publik. Ia juga terpilih sebagai salah seorang dari 71 Tokoh Berpengaruh di Indonesia 2016 dari Majalah Men’s Obsession.
Pria yang aktif berorganisasi ini mengungkapkan, penghargaan tersebut tidak hanya pengakuan untuk kerja pribadinya, tetapi juga merupakan pengakuan atas komitmen kuat OJK dalam meningkatkan praktik good governance di Indonesia.
Menurut Muliaman, keberhasilan suatu perusahaan tidak semata-mata berdasarkan prestasi kinerja keuangannya saja, tetapi juga implementasi dari good governance. “Fokus OJK pada penerapan governance ini sama intensifnya dengan fokus OJK pada penguatan aspek keuangan,” tegasnya.
Muliaman terus mengembangkan berbagai inisiatif dan pengaturan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia yang telah menjadi prioritas utama OJK. Praktik tata kelola perusahaan yang terus disempurnakan akan memberi banyak keuntungan bagi perusahaan di Indonesia, termasuk peningkatan daya saing, peningkatan kepercayaan investor dan mengurangi biaya modal.
Ya, kinerja cemerlang secara konsisten dilakukan OJK, lihat saja beberapa materi program dan pencapaian OJK sepanjang tahun 2016 baik dalam upaya mendukung stabilitas sektor jasa keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan melindungi kepentingan konsumen.
Sejumlah program strategis sudah digagas. Antara lain, Asuransi Usaha Tani Padi, Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal, Asuransi Nelayan, Tarif Premi Asuransi, 10 juta agen berlisensi, kapasitas asuransi dan reasuransi,
OJK juga telah meluncurkan aplikasi Sistem Elektronik Perizinan dan Registrasi (Sprint) Bancassurance untuk mendukung proses perizinan terintegrasi antara sektor perbankan dan sektor IKNB. OJK berkomitmen penanganan bancassurance cukup dalam 19 hari kerja dari sebelumnya 101 hari kerja.
Di bidang pengaturan, OJK telah menerbitkan 77 Peraturan OJK (POJK) dan 53 Surat Edaran OJK (SEOJK). “Dari 77 POJK yang terbit, 26 POJK mengatur sektor Perbankan, 31 POJK mengatur sektor Pasar Modal, 18 POJK yang mengatur sektor IKNB, 1 POJK yang mengatur aspek edukasi dan perlindungan konsumen dan 1 POJK yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi/FinTech Lending,” papar Muliaman.
POJK-POJK yang diterbitkan tersebut, sambung Muliaman, antara lain mengatur Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum, Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Dana Perlindungan Pemodal, Usaha Pergadaian dan Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, serta Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan/atau Masyarakat.
Peraturan yang diterbitkan, lanjut Muliaman, tak hanya mengatur Sektor Jasa Keuangan, namun juga mendukung program pemerintah. Pria kelahiran Bekasi tahun 1960 ini, pun berhasil mengawal berjalannya dana repatriasi dari pengampunan pajak (tax amnesty) bersama Polri dan Ditjen Pajak.
Dalam mendukung pelaksanaan Tax Amnesty, OJK menerbitkan dua POJK yaitu POJK No. 25/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) dan POJK Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak.
Menyikapi kebijakan tax amnesty, Muliaman optimis perekonomian Indonesia akan semakin tumbuh lebih baik. Diperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di posisi 4,9% – 5,2%, didukung pertumbuhan kredit Indonesia di kisaran 10% -12%.
Sebelumnya, Pada 2015, OJK di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program strategis, terutama dalam rangka meningkatkan kontribusi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) pada sektor prioritas pembangunan nasional dan program peningkatan kualitas layanan kepada pelaku IKNB.
Berbagai program itu, antara lain, penetapan 34 Peraturan di bidang IKNB, optimalisasi kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri, mendorong ketersediaan produk asuransi untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan program pemerintah, penyempurnaan proses bisnis perizinan (e-licensing) dan perizinan terintegrasi, pokja pembiayaan berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif, pokja pembiayaan kemaritiman, sinergi IKNB dengan Koperasi, hingga pendirian Indonesia Investment Club.
Muliaman memperoleh gelar Sarjana Ekonomi S1 Jurusan Studi Pembangunan (1984) sebagai lulusan tercepat di angkatannya. Selanjutnya, ia mengambil pendidikan S2 di John F Kennedy School of Goverment, Harvard University, AS, setelah mendapatkan Master of Public Administration pada tahun 1990. Pada tahun 1996, meraih gelar Doctor of Philosophy dari Faculty of Bussines and Economics, Monash University Australia.
Best Executive
Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Naskah: Indah Kurniasih, Foto: Istimewa
Sejak menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan RI, sosok Susi Pudjiastuti tak pernah sepi dari pemberitaan media. Tentunya pemberitaan atas keberhasilan kinerjanya. Pada tahun 2016 dan 2017 ini, ia kembali menorehkan pencapaian yang luar biasa. Misal, keberadaannya sebagai Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal fishing) atau Satgas 115 yang mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan tumbuh hampir 40 persen dari sebelumnya. Nilai Tukar Nelayan sebesar 102 tahun 2014, sekarang naik menjadi 110.
Di sisi lain, ia mampu membangkitkan kesadaran bahwa sumberdaya yang ada di laut sangatlah penting. Bahkan, kesehatan laut juga berperan penting terhadap perubahan iklim dan nutrisi manusia.
Di era kepemimpinannya, ia juga akan fokus menertibkan kepemilikan pulau-pulau kecil dan terluar yang ada di Indonesia. Ia tegas akan melakukan pendataan dan pemetaan pada pulau-pulau yang saat ini dikuasai oleh pihak-pihak swasta. Ini dilakukan dengan melakukan sertifikasi aset negara pada pulau-pulau tersebut bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Tak hanya itu, di bawah nakhoda Susi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mampu mencetak rekor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah. Tahun 2016 lalu, PNBP sektor kelautan dan perikanan menyentuh angka Rp 360,86 miliar. Angka itu meningkat pesat dari PNBP 2015 yang hanya Rp 77,49 miliar.
Produksi perikanan tangkap selama 2016 juga menunjukan kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun lalu, produksi perikanan tangkap mencapai 6,83 juta ton atau sebesar Rp 125,38 triliun. Angka itu naik dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 6,77 juta ton senilai Rp 122,4 triliun.
Selain dikenal sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ibu dari tiga anak ini juga dikenal sebagai pemilik PT ASI Pudjiastuti Marine Product, yakni perusahaan yang bergerak di bidang eksportir produk-produk hasil perikanan, dan PT ASI Pudjiastuti Aviation yang mengoperasikan sekitar 50 pesawat maskapai penerbangan Susi Air dan mempekerjakan sekitar 185 pilot.
Pencapaian yang Susi torehkan tak sampai di situ. Beberapa tahun terakhir, beragam penghargaan berhasil ia sabet. Bahkan dua di antaranya adalah penghargaan bertaraf internasional. Seperti penghargaan Leaders for a Living Planet Award yang diberikan oleh World Wildlife Fund for Nature (WWF) pada September 2016 lalu. Penghargaan ini diberikan atas kemampuannya memberantas penangkapan ikan tidak sah terutama oleh armada-armada kapal asing. Tidak hanya itu, penghargaan ini juga diberikan untuk mengapresiasi kinerjanya dalam menjaga kesehatan laut Indonesia.
Kepiawaiannya mengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia juga membuatnya dianugerahi penghargaan Excellence in National Stewardship 2017 oleh Peter Benchley Ocean Awards pada Februari 2017.
Selain itu, keberaniannya mengawal kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) saat terjadi praktek perbudakan dalam bisnis perikanan di atas kapal asing yang terjadi di Indonesia bagian Timur juga menjadi salah satu faktor yang membuatnya mendapat penghargaan tersebut. Nilai tambah yang dimiliki Susi sehingga meraih penghargaan ini ialah Susi pernah memimpin proses pembebasan hiu paus yang terjebak di sebuah keramba jaring apung (KJA) di Provinsi Maluku.
Penghargaan bergengsi lain yang pernah diterima oleh Susi adalah dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada Desember 2016 lalu. Gelar ini diberikan atas kebijakan yang dilaksanakan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan dan ekonomi.
Hebatnya lagi, hal lain yang mendasari pemberian gelar ini adalah tingginya rasa kepedulian Susi terhadap lingkungan. Bukan hanya karena ia seorang menteri kelautan. Ia juga tidak segan mengajak nelayan dan para pemilik hotel di sekitar bibir pantai untuk menjaga kesehatan laut.
Sebulan sebelumnya, yakni pada November 2016, ia juga menerima sertifikat kompetensi profesi bidang pembangunan kelautan dan perikanan dengan jenjang kualifikasi level 9 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Sertifikat ini setingkat gelar doktoral di bidang akademik. Sertifikat ini diberikan setelah Susi mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan melalui Peer Review oleh Master Asesor penguji dari BNSP, didampingi tim ahli dari KKP.
Baru-baru ini, wanita kelahiran Pangandaran, 15 Januari 1965 ini, mengumpulkan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang ada di gudang BMKT untuk dipamerkan di sebuah museum harta karun yang terletak di Lantai 2 Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di museum mini ini terdapat lebih dari 2000 koleksi harta karun yang dipamerkan. Koleksi-koleksi ini berasal dari Batu Hitam dari Dinasti Tang, lalu di Cirebon dari lima dinasti, dan BMKT di Pulau Buaya dari Dinasti Sung. Museum/galeri ini sendiri baru diresmikan pada 13 Maret 2017.
Adanya museum mini ini tidak hanya sebagai wadah benda-benda bersejarah yang berasal dari bawah laut saja, tapi juga sebagai kelanjutan dari program yang ingin membuat laut Indonesia sebagai poros maritim.
Di masa jabatannya ini, Susi juga memberlakukan aturan baru, yakni pelarangan untuk pihak asing yang ingin memberikan nama pada pulau-pulau di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 13.466 pulau Indonesia telah terdaftar di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sedangkan sebanyak 1.106 pulau telah terverifikasi namun belum didaftarkan ke PBB. Tahun ini tepatnya pada bulan Agustus mendatang, pulau-pulau yang belum terdaftar tersebut akan segera didaftarkan ke PBB.
Perihal pulau-pulau yang ada di Indonesia, Susi juga menegaskan pulau di Indonesia tidak bisa dimiliki secara pribadi, bahkan untuk pulau-pulau kecil sekalipun. Ia menyatakan hal tersebut tidak diizinkan oleh aturan yang berlaku di Indonesia.
Best Legislator / Senator
Bambang Soesatyo Ketua Komisi III DPR RI
Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto/Istimewa
Duduk di Komisi Hukum DPR RI ternyata sangat pas buat wakil rakyat satu ini. Betapa tidak, keteguhan pria bernama Bambang Soesatyo dalam memperjuangkan penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi yang dianggap sudah menjadi kejahatan luar biasa, patutlah diacungkan jempol.
Pada Pemilu 2009, Bambang tercatat sebagai salah seorang anggota DPR Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) periode 2009-2014, dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VII yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen. Pada periode tersebut, ia menjadi wakil rakyat yang terpopuler.
Namanya melambung ketika terjadi skandal Bank Century. Dialah salah satu inisiator dari sembilan anggota DPR yang membentuk Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Bambang yang saat itu duduk sebagai anggota Komisi III bidang hukum dikenal kritis dalam menyampaikan pandangannya tentang Aliran Dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century.
Selain kasus Bank Century, Bambang juga tak segan mengkritisi kasus-kasus besar lainnya. Tak pelak keberanian ‘anak kolong’ ini membuat namanya kian beken. Dan berkat popularitasnya tersebut, Bambang terpilih kembali menjadi anggota DPR pada Pemilu 2014 dari dapil yang sama.
Pada 2016 lalu, pria yang populer dengan panggilan Bamsoet – akronim dari namanya – ini dipercaya menduduki posisi yang strategis, yakni Ketua Komisi III. Sebelumnya ia menduduki posisi Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR. Sementara di DPP Partai Golkar sebagai Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali dengan ketua umum Aburizal Bakrie dan pada periode 2016-2019 ia menjabat Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa II yang meliputi Jateng dan DIY.
Beberapa sikap tegas demi kepentingan nasional yang dilakoni Komisi III yang dipimpinnya, di antaranya, Bambang bersama pimpinan Komisi III lainnya menemui perwakilan aksi 212 jilid II yang datang ke Gedung MPR/DPR pada Februari 2017 lalu. Bahkan langsung merespon aspirasi massa dengan menyampaikan hasilnya di hadapan massa. Ia menjelaskan Komisi III sepakat untuk meneruskan aspirasi aksi 212 jilid II ke Presiden Republik Indonesia atau pemerintah melalui pimpinan DPR RI terkait soal penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, penghentian kriminalisasi terhadap ulama, penangkapan mahasiswa dan penegakan hukum yang berkeadilan. Saat ini Aspirasi tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah melalui Pimpinan DPR.
Perihal citra Mahkamah Agung yang tengah tercoreng akibat ulah oknum hakim, Bambang pun meminta Sekretaris MA yang baru, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, segera merespons program percepatan reformasi hukum yang sedang diagendakan pemerintah.
Menurutnya, respons MA terhadap program tersebut otomatis menjadi pijakan serta alasan yang sangat kuat dan masuk akal bagi Pudjoharsoyo melakukan pembenahan atau langkah bersih-bersih di tubuh MA.
“Harus diakui tugas Sekretaris MA yang baru cukup berat. Reputasi dan kredibilitas MA sedang berada pada titik terendah. Wajah dan citra MA tercoreng, karena terungkapnya sejumlah kasus yang menggambarkan perilaku oknum MA sebagai bagian dari mafia kasus atau mafia peradilan,” ujar Bambang menuturkan perilaku menyimpang sejumlah oknum hakim menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan pun terus menurun.
Akibatnya, kata Bambang, sebagai benteng terakhir bagi rakyat pencari keadilan, MA dalam kondisi nyaris roboh. “Jangan lupa keputusan Presiden menunjuk Pudjoharsoyo pun disebabkan masalah hukum yang membelit Sekretaris MA terdahulu,” terangnya.
Bambang mengatakan publik menuntut MA harus bersih dari oknum yang terindikasi nakal. Khusus untuk manajemen perkara, kata Bambang, MA pun harus berani lebih transparan, tidak boleh lagi tertutup seperti selama ini. “Mau tak mau, Pudjoharsoyo harus berani memprakarsai dan menjalankan reformasi internal di tubuh MA,” ujar Bambang.
Bambang mengingat mantan Ketua MA Harifin Tumpa pernah mengakui ada yang salah dengan organisasi MA. Artinya, lanjut Bambang, reformasi MA bukanlah desakan yang mengada-ada.
Apalagi, pemerintah sudah mengambil prakarsa percepatan reformasi hukum yang akan diaktualisasikan melalui tujuh agenda pembenahan.
Meliputi pelayanan publik, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM penegak hukum, penguatan kelembagaan, pembangunan budaya hukum di masyarakat, dan pembenahan lembaga pemasyarakatan.
Seluruh agenda percepatan reformasi hukum itu, sambung Bambang, sangat relevan dengan fungsi dan tugas MA. Ia juga mengingatkan Sekretaris MA juga bertugas sebagai manajer bagi ratusan pengadilan di negara ini.
Pudjoharsoyo harus langsung mendorong institusi MA beradaptasi dan bersinergi dengan pemerintah guna menyukseskan percepatan reformasi hukum itu.
“Agar fokus dan orientasi MA tidak diganggu oleh jaringan mafia kasus dan mafia peradilan di dalam MA, Pudjoharsoyo harus berani melakukan pembersihan dengan mereformasi MA,” tegas Bambang.
Teranyar Bambang menyatakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ke pengadilan tindak pidana korupsi sudah tepat. Selain dugaan kerugian negara Rp 2,3 triliun, korupsi ini membuat pelayanan e-KTP terhambat.
Menurutnya, penyelesaian proyek e-KTP melenceng jauh dari target waktu. “Artinya, jelas bahwa ada masalah besar dalam proyek ini,” ujarnya. Namun, Bambang juga berharap agar KPK tak keliru dalam pencatuman nama-nama dalam berkas dakwaan kasus e-KTP. Ia menyebut pembacaan dakwaan oleh tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam sidang perdana e-KTP di pengadilan tipikor pada Kamis, 9 Maret diibaratkan melukai sebagian orang.
“Kini menjadi tugas para jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan apakah semua nama yang disebut itu memang layak dilukai reputasi dan kredibilitasnya,” imbuhnya.
Selain menjadi bagian dari perjuangan mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi, Bambang juga memiliki obsesi terhadap lembaga perwakilan rakyat. Ia berobsesi DPR menjadi parlemen modern. Bukan gedungnya yang modern, tetapi pemikirannya yang modern.
Baginya, berpikir modern itu adalah berpikir ke depan, bukan berpikir mundur ke belakang. Oleh karena itu para anggota DPR harus mengikuti perkembangan teknologi untuk mempermudah menjalankan tugasnya.
Best Legislator / Senator
FADLI ZON WAKIL KETUA DPR RI
Naskah: Sahrudi, Foto: Istimewa
Eksistensinya sebagai politisi tak lahir begitu saja. Ia merangkak dari bawah. Bukan asal jadi dan berkecimpung secara tiba-tiba. Dia juga bukan pengusaha yang ‘nyambi’ sebagai politisi demi kepentingan pribadi. Bahkan seringkali Fadli Zon mengungkapkan bahwa ketertarikan utamanya lebih kepada budaya yang telah menjadi bagian dari passion dirinya sejak lama. Politik bagi Fadli Zon adalah civic duty. Karena itulah, kiprah pria kelahiran 1 Juni 1971 ini di dalam politik tak punya ‘conflict of interest’ ketika berjuang sebagai wakil rakyat.
Nothing to lose, begitulah Wakil Ketua DPR RI ini menjalankan kiprahnya sebagai wakil rakyat. Bahkan saat ini, kontribusinya bagi politik Indonesia juga semakin diakui di panggung global, seiring dengan dikukuhkannya Fadli Zon sebagai Chairman of Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), atau Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia periode 2015-2017.
Nama Fadli Zon identik dengan sosok politisi yang berani melawan arus, dan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak membumi alias tak merakyat. Perannya sebagai anggota parlemen yang antara lain melakukan pengawasan, benar-benar Ia jalankan tanpa pretensi.
Lahir di tengah keluarga yang sederhana, putera pertama dari tiga bersaudara pasangan Zon Harjo dan Ellyda Yatim, ini sudah memperlihatkan kecerdasannya jauh sejak masih remaja. Beasiswa dari AFS (American Field Service) ke San Antonio, Texas, Amerika Serikat Ia peroleh selepas SMA. Hebatnya lagi, Ia lulus dengan predikat summa cum laude. Prestasi Fadli Zon ditorehkan baik intra maupun ekstra kampus. Hingga Ia terpilih menjadi Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) I Universitas Indonesia dan Mahasiswa Berprestasi III tingkat Nasional sehingga didaulat memimpin delegasi mahasiswa Indonesia dalam ASEAN Varsities Debate IV (1994) di Malaysia. Kontribusi terhadap almamater, tetap Ia jalankan dengan pernah terpilihnya Fadli Zon sebagai ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia periode 2010-2013.
Fadli Zon juga dikenal sebagai politisi yang memiliki tradisi akademik yang luar biasa. Gelar sarjana Ia peroleh dari Universitas Indonesia dengan mengambil keahlian kajian Rusia. Gelar Master diperolehnya dari London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris, di bawah bimbingan John Harriss dan Robert Wade. Hingga pada tahun 2016, Fadli Zon berhasil memperoleh gelar Doktor di bidang Sejarah Pemikiran Ekonomi dari Universitas Indonesia. Tradisi intelektualnya juga diwujudkan dengan menulis puluhan buku dan mendirikan Fadli Zon Library yang saat ini memegang penghargaan dari MURI sebagai perpustakaan pribadi dengan koleksi buku terbanyak di Indonesia.
Fadli Zon juga dikenal sebagai salah satu ahli studi pembangunan. Ia sering diundang sebagai pengajar tamu di Universitas Indonesia untuk program S1 dan S2 mata kuliah Ekonomi Politik dan International Development sejak 2005. Ia juga beberapa kali membimbing skripsi mahasiswa yang mengambil fokus pada bidang ekonomi pembangunan. Selain itu, Ia juga sering tampil sebagai pembicara dalam diskusi, seminar, konferensi dan training-training mahasiswa.
Dalam dunia organisasi, Fadli Zon memiliki banyak pengalaman yang luar biasa. Hal ini Ia geluti sejak remaja hingga sekarang. Ia pernah menjadi Sekjen dan Presiden Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS) pada 1993-1995, pengurus pusat KNPI (1996-1999), pengurus pusat Gerakan Pemuda Islam (1996-1999), dan anggota Asian Conference on Religion and Peace (ACRP) sejak 1996.
Tanggal 2 Oktober 2014 adalah momentum yang tak dapat dilupakan bagi Fadli, karena di tanggal itulah dia diangkat sebagai wakil ketua DPR pasca pelantikan dan sumpah jabatan 555 Anggota DPR periode 2014-2019 di ruang paripurna Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, MPR RI.
Dalam perjalanannya selama menjadi wakil rakyat, ia selalu responsif terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Bahkan kalau memang harus turun ke jalan, ia tak canggung untuk turun ke jalan bersama masyarakat guna memperjuangkan keadilan dan hak-hak rakyat. Kerap juga ia mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI jika merasa perlu untuk melakukannya dan itu sudah ia buktikan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud menjalankan mandat konstituennya dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Namun demikian, ia bisa menempatkan posisinya ketika menjadi politisi yang beroposisi dengan keberadaannya sebagai pribadi. Ia bisa bersikap keras terhadap kebijakan pemerintah misalnya, tapi secara personal Ia juga dapat menjadi sahabat diskusi yang baik bagi lawan politiknya. Pesan Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto adalah menjadi pegangannya dalam berpolitik yakni meski berada di luar pemerintahan, bukan berarti tidak mendukung pemerintah. ‘’Demi kepentingan negara dan stabilitas, kita juga mendukung pemerintah Indonesia,’’ kata Fadli, kepada wartawan.
Bersama Gerindra, ia terus memberi ruang kritik agar menyampaikan masukan ke pemerintah, demi mengawasi program -program yang harus direalisasikan. Ia menjelaskan, berada di luar pemerintahan juga menjadi opsi yang baik. Sebab, dirinya khawatir jika semua berada di dalam pemerintahan tidak ada yang dapat melakukan control terhadap pemerintah.
Mantan Direktur Eksekutif Center for Policy and Development Studies (CPDS) dalam aktivitas politiknya pernah ikut mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB) dan menjadi salah satu Ketua hingga 2001 dan ikut membidani kelahiran Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan duduk sebagai Wakil Ketua Umum sejak 2008 dan Ketua Badan Komunikasi Partai GERINDRA (sejak 2010).
Kepeduliannya terhadap petani membuat ia didaulat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2015-2020, dimana sebelumnya Fadli Zon menjabat sebagai Sektretaris Jenderal DPN HKTI (2010-2015).
Dalam jejaring internasional ia pun aktif dalam forum-forum dunia, semisal Ketua Delegasi Parlemen Indonesia di dalam International Parliamentary Union, Asia Pacific Parliamentary Forum, Asia Parliamentary Assembly, dan sejumlah forum internasional lainnya, seperti anggota Delegasi RI dalam Konferensi tingkat Menteri VI, World Trade Organization (WTO), Hongkong (13-18 Desember 2005).
Tak hanya politik dan organisasi sosial yang menjadi concern nya, Fadli Zon juga memiliki ketertarikan yang kuat dalam bidang seni budaya. Penggiat kebudayaan sejak masih remaja, ini sudah memilki jam terbang yang cukup tinggi dalam melakukan aktivitas kebudayaannya. Pemilik “Fadli Zon Library” di Jakarta Pusat, ini juga menggagas berdirinya “Rumah Budaya” di Aie Angek, Tanah Datar, Sumatera Barat, dan menjadi Ketua Lingkaran Keris Indonesia (Indonesia Keris Circle) yang bertujuan memajukan keris nusantara. Sejak 2016, Fadli Zon juga terpilih menjadi Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI).
Ketertarikannya dalam dunia budaya, membawa Fadli Zon mendapatkan penganugerahan gelar budaya. Seperti gelar Kanjeng Pangeran Aryo Kusumo Yudho yang diparingkan oleh Sinuhun Pakubuwono XIII Tedjowulan dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Atas hal ini Fadli pernah menyampaikan, “Bagi saya, penganugerahan gelar Kanjeng Pangeran ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa.” Ya, gelar itu mengingatkan dirinya untuk tetap tak lupa pada tradisi, dan membuat saya terus mengingat jati diri diri bangsa.
Best Legislator / Senator
Muhammad Asri Anas Anggota DPD RI asal Sulawesi Barat
Naskah: Andi Nursaiful, Foto: Istimewa
Dua kali berturut-turut dipercaya mewakili rakyat Sulawesi Barat di DPD RI, adalah salah satu parameter bahwa anak muda satu ini memiliki rekam jejak yang bagus. Asri bukanlah politisi instan. Datang dari keluarga bersahaja, ia merintis karier politiknya sebagai aktivis mahasiswa yang selalu kritis dan berani menyuarakan kebenaran.
Sebagai mantan mahasiswa teladan yang memiliki pengalaman panjang dalam berbagai organisasi kepemudaan, Asri memiliki kapasitas untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan rakyat yang diwakilinya sebagai senator.
Di Senayan, Asri tergolong sangat aktif dalam berbagai forum dan alat kelengkapan DPD RI. Ia pun dipercaya sebagai Wakil Ketua Kelompok/Fraksi DPD-RI dan Wakil Ketua TIM Anggaran MPR-RI.
Lahir di Pare-Pare, tanggal 12 Juli 1975, anak muda ini merintis karier politiknya dari titik nol. Yaitu ketika masih aktif sebagai mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Makassar. Meski bidang studinya sastra, Asri adalah aktivis mahasiswa yang bersikap kritis dan berani melakukan perlawanan terhadap rezim orde baru ketika itu.
Mahasiswa teladan yang pernah menyabet juara Debat Mahasiswa ASEAN Young di Malaysia tahun 1996, ini, memang tak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang ada di sekelilingnya. Boleh jadi lantaran Asri hanyalah seorang anak petani yang pernah merasakan pahitnya kehidupan.
Saat bersekolah di SMP Tridarma (sebelum pindah dari SMP 1 Wonomulyo), setahun lamanya Asri harus jalan kaki sejauh 7 km ke sekolah. Semangat juangnya tak pernah padam, justru kegigihannya untuk menuntut pendidikan berbuah manis. Bahkan dialah satu-satunya alumni sekolah SMP Tridarma yang bisa sarjana, yang saat itu berhasil diterima di Universitas Hasanuddin (1993) melalui program beasiswa bebas tes.
Sebagai seorang anak petani, Asri memahami betul penderitaan rakyat saat itu. Bagaimana rakyat dibatasi hak-hak sosial, ekonomi, dan politiknya. Saat itu anak-anak petani, nelayan, orang-orang kecil jarang yang bisa terlibat dalam politik praktis, akibat keterbatasan jumlah partai politik.
Pengusaha lokal pun jarang sekali muncul karena tender lebih banyak dilakukan secara tertutup. Rakyat biasa, juga dilarang keras menyampaikan ketidakpuasan di depan publik atau di media massa. Pengalaman masa muda itulah yang terus membekas dalam jiwanya, sekaligus menjadi trigger untuk berbuat sesuatu secara nyata untuk kampung halaman dan daerahnya.
Kedua orang tuanya, Muhamad Anas dan Hajinah, menggambarkan Asri sebagai anak yang sangat rajin dan berbakti. Sejak kecil selalu ingin jadi pemimpin untuk bisa membantu orang lain. “Sampai sekarang pun bila Asri hendak pergi dan datang, ia pasti mencium tangan kami sebagai orang tuanya,” ucap kedua orang tuanya bangga.
Ia merintis karier politiknya dari kampus, terutama ketika terpilih sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fak. Sastra Unhas melalui pemilihan langsung, dan menjadi Ketua Presidium Senat Mahasiswa Se-Sulawesi.
Demi menambah wawasan dan kemampuan intelektualitasnya, berbagai jenis pelatihan pernah diikuti. Antara lain Lemhanas pemuda, pendidikan jurnaslistik, pelatihan mapping sosial, pelatihan analisis sosial, manajemen kepemimpinan dasar hingga madya, serta pelatihan pengelolaan manajemen UKM.
Selain aktif di kampus, Asri juga menonjol di organisasi eksternal, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia pernah dipercaya sebagai Ketua HMI Cabang Makassar. Beragam jabatan bergengsi dalam organisasi ia raih bukan karena mengandalkan pengaruh orang tua melainkan komitmen, konsistensi dan kerja keras. Antara lain, KNPI, KOSGORO, ICMI, KADIN, HIPMI, BKPRMI, bahkan PSSI, ARDIN, dan HKTI.
Kapasitas intelektual, pengalaman organisasi, dan kepedulian tinggi terhadap persoalan sosial kemasyarakatan, mengantar Asri ke Senayan sebagai wakil dari Provinsi Sulbar, dan kembali dipercaya untuk kedua kalinya.
Asri dikenal aktif, baik secara fisik maupun dalam gagasan dan pemikiran di forum-forum DPD RI. Selain menjabat Wakil Ketua Kelompok/Fraksi DPD-RI, dari Anggota Komite II, ia juga dipercaya sebagai Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPD-RI, dan wakil ketua TIM Anggaran MPR-RI, yang mengemban tugas merumuskan dan mendorong secara konferehensif pemanfaatan anggaran untuk penataan berbangsa dan bernegara.
Asri pun aktif dalam berbagai forum yang bertujuan memperkuat posisi dan kualitas serta memperjuangkan kepentingan daerah. Antara lain, forum daerah penghasil pangan, forum nasional dan internasional MDGS, forum infrastruktur nasional dan internasional, forum kerjasama parlemen, forum pengembangan kawasan, forum global warming, forum pertambangan dan berbagai forum nasional dan internasional dalam bidang kelautan, pertanian, perikanan.
Asri dipercaya sebagai Ketua Tim Kerja pembahasan RUU Tata Informasi Geo spasial Nasional, yang bertujuan untuk pengembangan dan perencanaan tata ruang nasional dan menjaga sinergitas tata ruang wilayah dan nasional. Ia bertekad mendorong percepatan pembuatan tata ruang Sulbar dan perencanaan tata ruang yang mengedepankan kepentingan masyarakat Sulbar.
Sementara itu dalam pembahasan RUU tentang jalan, ia mengusulkan adanya prioritas pembangunan jalan dan jembatan pasca bencana alam di Polewali Mandar serta pemberian prioritas pembangunan jalan provinsi untuk Sulbar.
Sukses di dunia politik ternyata sejalan dengan kesuksesan di bidang bisnis. Sebelum terjun ke panggung politik nasional, Asri sudah dikenal sebagai pengusaha muda yang ulet. Ia pernah memimpin dan menjadi komisaris di beberapa perusahaan, di antaranya, PT. AZ Corp, PT. Linkacipta Komunika, PT. Global Komunika, PT. AZ Nusantara, PT. AZ Global, dan tercatat sebagai pendiri dan pembina Yayasan Asa Sulbar dan pernah menjabat Direktur Perusda Polewali Mandar.
Best Legislator / Senator
Zulkifli Hasan ketua MPR RI
Naskah: Arif Rahman Hakim, Foto: Istimewa
Pemilu 2004 merupakan saat yang menggembirakan bagi Zulkifli Hasan. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini untuk pertama kali terpilih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari daerah pemilihan (dapil) Lampung I, yang meliputi Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat, dan Kota Metro.
Zulkifli mendapat amanah menjadi Ketua Fraksi PAN DPR periode 2004-2009. Pada saat itu ia duduk di Komisi VI DPR yang membidangi perhubungan dan infrastuktur. Kontribusinya dapat dilihat pada tahun 2008 di mana ia terpilih sebagai Ketua Pansus Hak Angket terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara di Ruang KK I, Gedung DPR, pada Rabu, 9 Juli 2008. Zulkifli meraih 28 suara dari 48 anggota pansus yang hadir. Empat kandidat lainnya adalah Bambang Wuryanto (PDI-P, 18 suara), Efiardi Asda (PPP, 0 suara), Sutan Bhatoegana (Demokrat, 0 suara), dan. Azhar Romli (0 suara).
Pada Pemilu 2009 PAN kembali mencalonkan dirinya sebagai anggota DPR dari dapil yang sama. Zulkifli tak menyia-nyiakan peluang emas tersebut. Ia kembali meraih tiket ke Senayan, sebutan populer untuk Gedung DPR/MPR yang berlokasi di Senayan, Jakarta Pusat
Sejatinya pria kelahiran Penengahan, Lampung Selatan, 17 Mei 1962, ini menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Namun, sekitar tiga minggu setelah dilantik menjadi wakil rakyat ia direkrut menjadi Menteri Kehutanan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menjelang berakhirnya jabatannya sebagai menteri, pada Pemilu 2014 Zulkifli terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Tak sekadar kembali ke ‘rumah lamanya’. Kali ini ia terpilih menjadi Ketua MPR pada Oktober 2014. Hal ini membuktikan kepiawaiannya dalam berpolitik.
Di bawah kepemimpinan Zulkifli, popularitas MPR melejit melalui gebrakan sosialisasi empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Zulkifli beserta para anggota MPR gencar turun ke berbagai daerah untuk menyosialisasikan empat pilar kebangsaan.
Zulkifli mengingatkan soal Pancasila yang akan makin lama makin memudar jika bangsa Indonesia tidak menyadarinya dan memahaminya kembali.
“Bangsa ini harus cepat menyadari dan melakukan berbagai upaya konkret untuk memahami kembali,” katanya saat menjadi narasumber sosialisasi empat pilar kebangsaan dalam rangka kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) XI di Gedung Srijaya, Surabaya, Jumat (3/3/2017)
Namun ia bersyukur karena saat ini muncul fenomena menarik, yakni keinginan pihak swasta untuk melakukan berbagai kegiatan soal pemahaman Pancasila dalam berbagai bentuk seperti seminar dan diskusi dengan melibatkan berbagai kalangan lintas profesi, suku dan agama.
Menurutnya, kepedulian pihak swasta terhadap Pancasila adalah bukti munculnya kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa.
“Ke depan, perlu lebih banyak upaya memahami kembali Pancasila di kalangan swasta lainnya seperti pemilik perusahaan, pemilik pabrik baik besar, menengah dan kecil,” tandasnya.
Zulkifli semula menggeluti dunia bisnis. Pada 1998 ia terjun ke pentas politik dan bergabung dengan PAN, partai yang didirikan tokoh reformasi Amien Rais. Pada periode 2000-2005 Zulkifli menjabat Ketua Departemen Logistik DPP PAN. Selanjutnya menjadi Sekjen DPP PAN periode 2005-2010. Kemudian ia menjadi Ketua DPP PAN periode 2010-2015. Karier politiknya terus melambung, di mana pada 2015 ia terpilih menjadi Ketua Umum DPP PAN periode 2015-2020. Saat itu ia mengalahkan Ketua Umum PAN petahana Hatta Rajasa.
Sebelum dipimpin Zulkifli PAN bersikap oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK). Pada Pilpres 2014 PAN bersama Partai Gerindra, PKS, PPP, dan Partai Golkar tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dalam Pilpres tersebut Prabowo-Hatta kalah melawan Jokowi-JK yang diusung PDI-P, Nasdem, PKB, dan Hanura.
Peta politik berubah ketika PAN dinakhodai Zulkifli. Ia membawa gerbong PAN mendukung pemerintah. Dukungan resmi PAN kepada pemerintah diungkapkan Zulkifli dalam konferensi pers bersama Presiden Jokowi, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PAN Soetrisno Bachir, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno, dan Ketum Partai Hanura Wiranto di Istana Negara pada awal September 2015.
Zulkifli mengatakan ada kesamaan pandang antara PAN dengan kelompok partai pendukung pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi global. “Kesamaan pandang kita adalah perlu ada ketahanan nasional yang didukung seluruh komponen bangsa agar kita dapat mempertahankan kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa Indonesia,” katanya.
Zulkifli menegaskan, dukungan PAN terhadap pemerintah berlaku tanpa syarat, yakni PAN tidak minta jatah menteri. Namun, dalam praktiknya, Jokowi memberikan apresiasi terhadap langkah PAN tersebut. Jokowi merekrut seorang kader PAN, Asman Abnur, dalam Kabinet Kerja.
Dalam perombakan kabinet jilid II, Rabu 27 Juli 2016, Jokowi memberi amanah kepada Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggantikan Yuddy Chrisnandi.
Sebagai pimpinan PAN, Zulkifli memiliki kewibawaan. Hal ini tercermin semasa kepemimpinannya tak ada gejolak di tubuh PAN. Solidnya PAN tersebut merupakan modal penting dalam berkompetisi di Pilkada serentak 2015 dan Pilkada serentak 2017.
Pada Pilkada 2015 sekitar 55% calon yang diusung meraih kemenangan. PAN mengusung 254 pasangan calon kepala daerah, dan hasilnya 140 pasangan berhasil menang. Dari sembilan provinsi yang mengadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon dari PAN menang di enam provinsi, yakni Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk calon bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota ada 134 pasangan calon yang berhasil menang.
Pada Pilkada 2017 pasangan calon kepala daerah yang diusung PAN banyak yang terpilih. Dari 94 pasangan calon yang diusung, PAN menang di 51 daerah atau 48 persen.
Best Legislator / Senator
Zulkieflimansyah wakil ketua fraksi PKS
Naskah: Giattri F.P., Foto: Istimewa
Zulkieflimansyah mendapatkan kepercayaan menjadi anggota parlemen selama tiga periode. Sosoknya yang cerdas dan memahami betul persoalan yang dihadapi, membuatnya didaulat sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Inbang (Industri & Pembangunan).
Niatnya setelah meraih gelar doktor dari Strathlyde Business School, University of Strathclyde di United Kingdom, pria yang akrab disapa Bang Zul ini ingin mengajar di kampus. Di usia 29 tahun dan menjadi doktor termuda kala itu adalah sebuah kebanggaan baginya. “Pilihan utama saya ketika itu adalah ngajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,” kenangnya. Sempat tercapai, meski kemudian dunia politik ternyata lebih memikat hatinya.
Ceritanya berawal dari era reformasi yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru dan bermunculannya partai-partai baru. Salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera, waktu itu masih bernama Partai Keadilan. Kebetulan yang aktif di PKS kebanyakan aktivis mahasiswa.
“Saya dulu Ketua BEM di UI tahun 1994/1995. Setelah bertransformasi menjadi partai politik dilihatlah mantan-mantan aktivis ini untuk masuk ke politik. Terutama yang tidak pegawai negeri, termasuk saya, Pak Fahri Hamzah, dan lainnya. Itulah alasan utama dari teman-teman aktivis itu menjadi aktivis partai politik,” tuturnya.
Menurut Zul dan para koleganya tersebut, jadi aktivis mahasiswa dan aktivis partai politik sama saja tak ada bedanya.
“Di kampus juga kita ada politik kampus. Jadi tidak ada yang baru, biasa-biasa saja. Kami dari aktivis kampus ganti baju menjadi aktivis partai, artinya bertransformasi menjadi aktivis partai politik,” terang salah satu Ketua PKS ini.
Pada Pemilihan Umum Legislatif Periode 2004-2009, Zul terpilih menjadi anggota DPR RI Fraksi PKS mewakili daerah pemilihan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Karena ada pemekaran, maka pada tahun 2009 - 2014 , dapilnya pindah mewakili Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Pria murah senyum ini, kembali dipercaya berkiprah di DPR RI periode 2009-2014 mewakili dapil yang sama.
Sikap Partai Keadilan Sejahtera yang perhatian dengan Palestina sering disalahartikan tidak menyukai yang berbau Amerika Serikat. Zul, menjadi bukti pemahaman itu tak benar. Zul mengaku menjadi pengajar tamu di Universitas Harvard, salah satu perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat.
Doktor Ekonomi Industri jebolan Department of Economics, University of Strathclyde, Glasgow, Inggris, ini memang selain aktif berpolitik juga tercatat sebagai salah satu dosen di Universitas Indonesia, tempat dia meraih sarjana ekonomi. “PKS itu cukup sering disalahpahami di Amerika,” kata Zul. “Saya cukup sering ke Amerika, saya masih jadi pengajar di Harvard University,” katanya lagi.
Zul adalah senior research fellow di Kennedy School of Government di Harvard University, Amerika Serikat. Sebelumnya dia pernah menjalani pendidikan post doctoral di sana. “Menurut saya, sama-sama saling menuai manfaat. Jadi PKS itu bisa mengenal lebih banyak orang di luar partai. Harus diakui Amerika maju sekali. Kalau teman-teman Amerika juga tidak melulu memandang PKS kaum konservatif, tapi memahami PKS sebagai [kumpulan] manusia biasa terdiri berbagai latar belakang pemikiran,” kata Zul. Namun, Zul memahami, banyak teman-teman separtainya masih apriori dengan Amerika Serikat atau yang berbau ‘Barat’. “Sedikit-sedikit ini rekayasa Israel, rekayasa Yahudi, ini stereotyping seperti itu nggak benar,” kata Zul.
Cara pandang ini, menurut Zul, untuk mengubahnya pelan-pelan, mungkin dengan kerja sama, saling berinteraksi itu akan menemukan kesepahaman bahwa tidak boleh mengklaim diri paling suci, paling benar. “Anasir kebaikan itu ada di mana-mana, PKS tidak boleh menjadikan dirinya centre of the world,” jelas Zul.
Zul mengaku, kerap berperan sebagai jembatan antara PKS dengan dunia ‘Barat’ seperti dengan pihak Amerika Serikat. “Radikalisme itu tidak bisa menyelesaikan masalah, justru tidak mendapat tempat,” tambah Zul.
Pada Pileg periode 2014-2019, ia kembali dipercaya menjadi penyambung lidah rakyat. Selain menjadi Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Inbang, Zul diamanahi untuk berkecimpung di Komisi VII yang berkutat dengan persoalan sumber daya energi dan mineral. Ia kerap pro aktif memaparkan pemikirannya.
Seperti pada RUU Kewirausahaan Nasional, ia berharap teknologi dapat berkembang melalui UU Kewirausahaan Nasional. Menurutnya, Science techno-park yang sering disalahartikan oleh masyarakat harus diluruskan. Zulkiefli juga menilai banyak regulasi Pemerintah yang menghancurkan industri nasional. Terakhir, Zulkiefli menyampaikan bahwa semangat entrepreneurship juga harus melibatkan wanita.
Terkait penggunaan ruang fiskal, Fraksi PKS mengupayakan agar porsi penyertaan modal nasional tidak terlalu besar. Dana yang ada sebaiknya dioptimalkan untuk digunakan sebagai peningkatan alokasi anggaran penambahan dana desa, pembangunan irigasi, dan pembangunan jalan desa.”
Pada 2016, Zul pernah mengatakan terkait Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mitra lokal harus diperbanyak agar dapat dioptimalkan dimasa yang akan datang.
Soal Evaluasi Riset Nasional, ia merasa pilihan industri tidak harus dirgantara dan masalah inovasi nasional harus diurus Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dan jangan hanya mengurusi perguruan tinggi. ia menanyakan tentang kenapa tidak ada keinginan untuk menurunkan kembali inovasi desa. Zulkiefli menyatakan persentase teknologi lebih pada penjelasan supply. Ia berharap Menristekdikti ada aksentuasi yang lebih serius pada industri tertentu.
Ia juga pernah meminta agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan proaktif menziarahi daerah-daerah di Indonesia untuk menyebarkan info dan sosialisasi tentang beasiswa ini.
Keterlibatannya di dunia politik tak berarti menyurutkan berprestasinya sebagai akademisi di kampus. Memenangkan berbagai Grant Penelitian di tingkat Nasional, menulis di jurnal ilmiah di dalam dan luar negeri serta merepresentasikan Indonesia di penelitian-penelitian Internasional, menulis opini di koran nasional adalah hal biasa yang dilakukannya. Tak mengherankan jika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkannya sebagai Peneliti Muda Terbaik Indonesia dalam bidang Ekonomi dan Management tahun 2003.
Best Regional Leader
Abdullah Azwar Anas Bupati Banyuwangi
Naskah: Andi Nursaiful, Foto: Istimewa
Di bawah kepemimpinannya, Banyuwangi tercatat sebagai satu-satunya kabupaten yang memperoleh nilai A dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 yang dilakukan oleh Kementerian PAN/RB. Ini berkat kebijakannya yang mampu mengintegrasikan dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan dalam sebuah sistem. Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja yang dihasilkan.
Dalam lima tahun periode pertama kepemimpinannya (2010-2015), pendapatan per kapita rakyatnya naik dua kali lipat, sementara angka kemiskinan ditekan dari 40 persen, menjadi 9,24 persen. Semua berkat kemampuannya memoles dan “menjual” daerah yang dulunya dianggap terisolir, menjadi salah satu daerah tujuan wisata utama nasional, dengan pertumbuhan ekonominya yang terus membaik.
Melalui penerapan mental entreprenocrat, Anas bersama rakyatnya berhasil menerima penghargaan UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism untuk kategori Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Februari lalu mengumumkan hasil evaluasi akuntabilitas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk tahun 2016. Dalam pandangan Menpan RB, banyak instansi dan lembaga belum berbenah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat.
“Ada 50 dari 82 kementerian/ lembaga, 24 dari 34 provinsi, dan 456 dari 465 pemerintah daerah dengan nilai akuntabilitas kinerja di bawah 70,” ungkap Menpan RB Asman Abnur, seraya menambahkan, semakin rendah nilai akuntabilitas kinerja, potensi inefisiensi penggunaan anggaran semakin tinggi.
Dari evaluasi itu, diperkirakan potensi inefisiensi di 530 instansi yang nilainya di bawah 70 mencapai Rp 392,82 triliun. Ini terjadi karena program yang tak tepat sasaran. Padahal, seharusnya anggaran yang bisa dialokasikan untuk program yang mendesak.
Namun Kabupaten Banyuwangi tidak masuk dalam daftar itu. Banyuwangi justru menjadi satu-satunya kabupaten yang mendapat nilai A (skala 80-90). Ini lantaran Azwar Anas secara cerdas mengerucutkan 4.200 kegiatan menjadi hanya 1.400 kegiatan demi efisiensi anggaran.
“Program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Berdasarkan perhitungan, kita berhasil hemat Rp.213 miliar atau 13% dari total belanja langsung, namun dengan tetap berorientasi hasil dan 100% program tetap berjalan. Jadi program kita sudah menganut asas money follow result, berorientasi ke manfaat program, sesuai arahan Presiden Jokowi,” ujar Anas.
Itulah salah kebijakan tepat dari Azwar Anas yang layak mendapat apresiasi. Tentu tak hanya itu, sebab di bawah kepemimpinannya, Banyuwangi berubah dari daerah terisolir menjadi daerah dengan daya pikat besar di Jawa Timur. Tak heran jika ia kembali terpilih memimpin daerah itu untuk periode kedua pada Pilkada 2015 silam.
Pemimpin muda berusia 43 tahun ini layak disebut sebagai marketer sejati. Di bawah kepemimpinannya, sektor pariwisata Banyuwangi terus tumbuh. Data terakhir, jumlah wisatawan mancanegara yang melancong ke Banyuwangi meningkat lebih dari 300 persen. Sektor parisiwisata kini meningkat 375 persen. Padahal, Banyuwangi adalah tetangga dekat Pulau Bali yang sudah begitu kondang.
Sektor ini dijadikan umbrella untuk menggerakkan sektor ekonomi mikro di daerahnya sekaligus untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ia memulai dengan membangun infrastruktur di sejumlah obyek wisata.
Konsep natural dipertahankan, ditambah sentuhan perbaikan infrastruktur, terutama akses jalan dan penambahan panjang landasan bandara. “Bandara kita sudah menjadi 2.250. Sudah seperti Yogya. Dalam jangka panjang flight Jakarta-Banyuwangi bisa tumbuh,” ujarnya.
Berbagai anugerah bergengsi pun diperoleh. Salah satunya, UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism untuk kategori Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola. Banyuwangi sukses mengalahkan pesaingnya, seperti, Kolombia, Kenya, dan Puerto Rico.
Sektor lain yang digenjot adalah produksi hortikultura. Di periode pertama, Banyuwangi berhasil meningkatkan beberapa produk buahnya seperti manggis, buah naga, melon, dan jeruk. Untuk mendukung sektor ini, berbagai acara baik itu tingkat kabupaten hingga lingkungan RT serta RW di Banyuwangi dilarang menyuguhkan buah impor. Terobosan ini membawa hasil produksi yang meningkat dan membuat masyarakat bangga terhadap hasil kebunnya.
Terobosan lainnya gelaran berbagai ajang festival. Tujuannya selain memperkenalkan Banyuwangi kepada wisatawan mancanegara, juga menjadi identitas kebanggaan bagi masyarakat lokal terutama anak muda. Contohnya seperti Banyuwangi Festival, Banyuwangi Ethno Carnival, sampai Tour de Ijen.
Yang tak kalah penting adalah upaya Azwar Anas untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan menekan angka kemiskinan. Antara lain, dengan menggerakkan sektor UMKM, namun tetap memperhatikan pertumbuhan pasar modern. Selama periode pertama, kerja kerasnya berbuah manis. Angka kemiskinan Banyuwangi berkurang dari 20,4 persen menjadi tersisa 9,2 persen.
Sukses Azwar Anas tak lepas dari jiwa entrepreneur yang kental pada dirinya. Ia bukan sekadar birokrat, tapi seorang pemimpin sekaligus team leader yang mampu memasarkan wilayahnya secara tepat dan profesional, demi mengangkat derajat rakyatnya. Boleh disebut, Azwar Anas adalah seorang entreprenocrat. Mental ini pula yang terus ia tularkan kepada segenap timnya di Banyuwangi.
Tahun lalu, ia juga fokus pada sejumlah sektor, seperti, wajib pendidikan, kesehatan, pertanian, dan termasuk infrastruktur, pariwisata, dan UMKM. Di bidang pendidikan, program beasiswa Banyuwangi Cerdas terus ditingkatkan untuk membiayai anak-anak muda Banyuwangi berkuliah di berbagai perguruan tinggi. Di bidang kesehatan, tahun ini dilaksanakan peningkatan sarana-prasarana fasilitas kesehatan milik pemerintah, hingga pemberian beasiswa bagi dokter yang menempuh pendidikan spesialis.
Untuk UMKM, ia menyiapkan digital market place agar promosi produk UMKM semakin luas, yakni, www.banyuwangimall.com. Di saat sama, ia tetap membatasi toko ritel modern baru di seluruh wilayah Banyuwangi. Di sektor pertanian, pengembangan pertanian organik fokus ke beras organik tersertifikasi. Infrastruktur pun diperbaiki dengan pembangunan 13 embung, 7 bendung, dan irigasi primer, sekunder, dan tersier sejauh ratusan kilometer.
Adapun di bidang perikanan, dikembangkan program pembuatan 100.000 kolam ikan di pekarangan rumah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan peningkatan konsumsi ikan warga. Juga dilakukan pengembangan sejumlah kawasan Pelabuhan Perikanan. Program ini bertujuan membentuk sentra perikanan baru, membuka alternatif pekerjaan baru bagi masyarakat pesisir, dan mempermudah akses nelayan.
Best Regional Leader
Hendrar Prihadi Wali Kota Semarang
Naskah: Imam Fathurrohman, Foto: Istimewa
Capaian prestasi Hendrar Prihadi, S.E, M.M bisa dibilang luar biasa. Meski belum cukup satu tahun memimpin Kota Semarang, pria yang lebih akrab disapa Hendi ini membuktikan bahwa kerja cepat dan kerja cerdas mampu menghasilkan output maksimal. Penghargaan sebagai kepala daerah terbaik dalam hal pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), adalah buktinya.
Kota Semarang pada 2016 meraih skor tertinggi se-Indonesia, yaitu 89,65 poin, soal pelayanan publik di tanah air. Alhasil, Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro ini pun digadang-gadang sebagai role model bagi kepala daerah lainnya dalam hal pelayanan publik.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, pada kegiatan ‘Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dan Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik’ di kantor Kementerian PANRB, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (2/3/2017).
Hendi berdalih, kunci suksesnya dalam hal pelayanan publik selama ini adalah karena adanya penerapan konsep SMART yang dijabarkan menjadi Systemic (terhubung sistem), Monitorable (terbuka dapat dimonitor), Accessible (dapat diakses kapan saja dan dimana saja), Reliable (berkomitmen penuh sehingga dapat dipercaya), dan Time Bound (menetapkan batasan waktu pada setiap bentuk pelayanan). Konsep SMART inilah yang kemudian ditawarkan Hendi untuk diadopsi dan diterapkan oleh pemerintahan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Terkait hal itu, pada sejumlah kesempatan, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (DPRD Jateng) ini kerap mengatakan jika pelayanan publik yang baik harus dilakukan dengan upaya reformasi birokrasi dan harus disertai dengan upaya revolusi birokrasi.
“Percuma saja kalau sistem pelayanan publiknya diubah tetapi budaya pelayanan publiknya masih sama,” ungkap Wali Kota yang baru menjabat sejak 17 Februari 2016 itu.
“Dalam catatan saya setidaknya ada 4 faktor yang mengakibatkan pelayanan publik tidak berjalan dengan baik, yaitu karena masyarakatnya apatis, pejabatnya oportunis, pemerintahnya normatif, dan pelayanannya represif. Sehingga hal-hal itulah yang harus kita ubah,” imbuhnya.
Sebelumnya, Hendi juga mendapatkan tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha dari pemerintah pusat pada 25 April 2016. Penghargaan yang diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla itu merupakan pengakuan pemerintah pusat atas prestasi dan kinerja terbaik Pemkot Semarang di bawah kepemimpinan Hendi selama tiga tahun berturut-turut dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana mengacu pada hasil evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2012, 2013 dan 2014.
Penghargaan ini merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan secara terukur dengan melibatkan beberapa Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian terhadap Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek Manajemen Pemerintahan.
“Penghargaan ini menjadi pengingat untuk saya dan rekan-rekan di Pemerintahan Kota Semarang bahwa pentingnya bekerja sebagai sebuah tim, kesejahteraan rakyat bukan hanya ditentukan oleh satu orang, ini tanggung jawab bersama. Penataan birokrasi yang akan terus saya lakukan agar pemerintah Kota Semarang dapat terus berbenah,” ujarnya.
Di penghujung 2016, sederet penghargaan bahkan diraih Hendi. Salah satunya adalah penghargaan dari Marketeers Award pada kategori Pejabat Publik. Penghargaan ini melengkapi 7 penghargaan lain yang diterima Kota Semarang sejak 29 November sampai dengan 8 Desember 2016 dalam berbagai event, yaitu Indonesia Smart Nation Award (Smart City), Ombudsman RI (predikat kepatuhan tinggi pelayanan publik), KIP Jateng (tata kelola informasi publik), Pemeringkatan Indeks Kepariwisataan, Indonesia Road Safety Award, Jateng Naik Kelas 2016 (penguatan pelayanan publik), dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
Sejumlah penghargaan di atas, nyatanya hanyalah sebagian dari deretan panjang prestasi yang telah diraih Hendi. Sebelumnya, Hendi bahkan pernah menyabet penghargaan sebagai wali kota terbaik di dunia pada tahun 2014.
Lengkapnya, pada tiga tahun lalu, Europe Business Assembly di Italy Socrates Award menetapkan Kota Semarang sebagai kota terbaik (best city) dan wali kota terbaik (best city manager) untuk kategori Dynamic Growth City. Raihan prestasi individu lainnya juga diraih Hendi yang ditetapkan sebagai kepala daerah terbaik kategori pengelolaan pesisir (coastal management).
Tersaleh Pertama di Indonesia
Ada ungkapan menarik yang dituturkan Hendi dalam sambutannya pada upacara HUT RI ke-69 di halaman Balai Kota Semarang. Ia mengatakan bahwa kemerdekaan dan kebebasan yang dinikmati saat ini, bukanlah hadiah yang jatuh dari langit atau “wehwehan” dari negara lain, melainkan rahmat dari Allah Swt. “Makanya, pembangunan di Kota Semarang sudah on the right track,” katanya.
Ya, bagi seorang kepala daerah yang telah meraih banyak prestasi gemilang, pernyataan Hendi tersebut sangatlah ‘down to earth’. Hendi tetap santun dalam mengekspresikan kegembiraannya meraih prestasi. Secara tegas ia menempatkan Allah Swt. sebagai ‘oknum’ yang paling berjasa atas keberhasilannya selama ini.
Menilik sikapnya itu, maka tak aneh jika Hendi pun dinobatkan sebagai kepala daerah tersaleh pertama di Indonesia. Hendi dicatat oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Pejabat yang Saleh Berjamaah secara berkesinambungan di Masjid Terbanyak. Penghargaan diserahkan langsung oleh pendiri Muri, Jaya Suprana dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Galeri Muri di Semarang pada Jumat, 27 Januari 2017 lalu.
Prestasi yang disematkan MURI berdasarkan kiprah Hendi yang gemar melaksanakan shalat berjamaah di masjid-masjid kampung yang ada di Kota Semarang. Bagi Hendi, selain untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, shalat berjamaah itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukannya untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat. (AKS)
Best Regional Leader
M. Zainul Majdi Gubernur NTB
Naskah: Giattri F.P., Foto: Istimewa
Sosok ulama sekaligus umara ini mampu membuktikan kapasitasnya sebagai ulama dan gubernur sama baiknya. Di bawah nakhodanya, NTB mencetak tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kecintaan masyarakat kepada Hafiz Alquran ini pun mengantarkannya menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat selama dua periode.
Zainul Majdi akrab disapa Tuan Guru Bajang, sosok ulama kharismatik yang mewarisi darah dari sang kakek, tokoh agama yang paling dihormati di NTB, TGH. M. Zainuddin Abdul Madjid (Tuan Guru Pancor) yang juga pendiri Nahdlatul Wathan (NW) ormas Islam terbesar di NTB.
Kapasitas keulamaan sang kakek bukan hanya kaliber daerah saja, melalui kitab-kitab karyanya, Tuan Guru Pancor juga menjadi ulama yang dihormati oleh ulama Mekkah. Selain darah ulama, ia menuruni darah kepemimpinan dari ayahnya, Djalaluddin, seorang birokrat Pemerintah Daerah NTB.
Lulus dari Madrasah Aliyah, Zainul mulai menunjukkan kapasitas dan minatnya kepada ilmu Agama semakin dalam. Ia memilih untuk memperdalam Islam di tanah Mesir di Universitas Al Azhar. Hebatnya, sebelum memasuki perguruan tinggi, Zainul muda sudah menuntaskan hafalan 30 juz Alquran di Ma’had Darul Qur’an wal Hadits Nahdlatul Wathan Pancor selama setahun (1991-1992).
Kemudian pada tahun 1992, Zainul muda berangkat ke Mesir untuk memperdalam ilmunya di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Universitas Al-Azhar Kairo. Lulus setingkat S1 pada 1996, pria kelahiran Selong, 31 Mei 1972 ini memilih melanjutkan pendidikannya ke jenjang master. Lima tahun berikutnya, ia meraih Master of Art (M.A.) dengan predikat Jayyid Jiddan.
Tidak tanggung-tanggung dalam menimba ilmu, Zainul terus meningkatkan keilmuannya dengan melanjutkan program S3 doktor di bidang yang sama. Pada 8 Januari 2011, Zainul lulus dengan predikat Martabah EL-Syaraf El Ula Ma`a Haqqutba atau Summa Cumlaude.
Tak pernah terbayang bagi seorang ulama seperti Zainul untuk terjun ke pentas politik. Semuanya berawal karena hubungan akrab dengan tokoh reformis Yusril Ihza Mahendra yang mengajaknya maju sebagai anggota DPR-RI dari Partai Bulan Bintang.
Pilihannya masuk ke dalam politik bukan tanpa alasan. Menurutnya dalam pengalamannya selama berdakwah, banyak sisi dakwah yang tidak bisa disentuh dengan kultural saja, tapi harus secara sistem melalui struktur politik.
Zainul pun terpilih sebagai anggota legislatif periode 2004-2009. Belum genap dalam masa jabatannya, tantangan untuk memimpin lebih tinggi menghampirinya. Banyak calon yang ingin meminangnnya sebagai calon wakil gubernur, namun Yusril justru meyakinkannya untuk maju sebagai calon gubernur NTB. Diusung PBB dan PKS, ia sukses terpilih menjadi gubernur NTB periode 2008-2013.
Namanya mungkin tak setenar Gubernur lainnya yang wajahnya sering menghiasi berbagai media dan saluran televisi nasional. Namun kepemimpinan dan kinerjanya dalam memajukan daerahnya terbilang luar biasa.
Bukan hanya dalam pembangunan ekonomi untuk NTB, prestasi yang diukirnya selama menjadi provinsi berjuluk Bumi Gora itu antara lain meraih penghargaan sebagai Gubernur Termuda di Indonesia oleh Museum Rekor Dunia Indonesia saat dilantik pada 28 Oktober 2009.
Zainul juga pernah menerima Lencana Ksatria Bhakti Husada Arutala yang merupakan penghargaan atas jasa-jasanya dalam pembangunan Bidang Kesehatan di daerahnya yang ditunjukkan dengan program revitalisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puksesmas) dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada peringatan Hari Kesehatan Nasional di Jakarta tahun 2009.
Di tahun 2010, Provinsi NTB banjir Prestasi pembangunan. Oleh sebab itu, lagi-lagi Zainul, menerima penghargaan The Best Province Tourism Develovment dengan dikukuhkannya NTB sebagai Provinsi Pengembang Pariwisata Terbaik versi salah satu TV nasional.
Berkat kemajuan industri di NTB, Zainul meraih penghargaan kategori The Best Dedicated Governor in Developing of MICE Industry.
Penghargaan yang tak kalah bergengsinya kembali diterima Zainul, yakni berupa penghargaan di Bidang Pangan dari Presiden RI atas prestasi meningkatkan produksi padi (P2BN) lebih dari 5 pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Berbagai prestasi tersebut membuktikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi NTB telah memberikan dampak yang nyata di tengah-tengah masyarakat.
Pada tahun sebelumnya, NTB berhasil mencatat peningkatan produksi padi tertinggi di Indonesia yang mencapai 14,7 pada periode (2007-2008). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden SBY di Istana Negara.
Tak hanya itu, bersama gubernur Bali, Zainul mendapat penghargaan Bintang Maha Putra Utama dari Presiden SBY karena telah berjasa banyak pada negara.
Zainul yang begitu concern dengan pendidikan, juga bercita-cita untuk memajukan pendidikan di NTB dan juga menggratiskan pendidikan di sana.
Maka tak ayal, kiprahnya tersebut, membuatnya dicintai masyarakatnya. Suami dari Hj. Erica Lucyfara Panjaitan ini pun terpilih kembali sebagai gubernur NTB pada periode 2013-2018.
Pada 29 september 2016 lalu, Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mengundang Zainul untuk menghadiri sidang Konferensi United Nations Development Programs (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB di Amerika.
Alasan peraih TOP Eksekutif Muslim 2016 dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) ini diundang PBB, tak tak lepas dari prestasi apik yang ditorehkan Pemerintah Provinsi NTB terkait program Milenium Development Goals (MDGs). NTB dianggap sebagai salah satu contoh sukses di dunia.
Kiprah Sebagai Ulama
Sebagai pemimpin yang berlatarbelakang ulama, visi keislaman tidak pernah tertinggal dalam setiap kebijakannya. Dimulai dari dirubahnya slogan NTB dari “Bumi Gora” menjadi “Bumi Qur’an”.
Gubernur hafidz ini juga aktif dalam menggiatkan untuk membumikan Qur’an pada anak-anak melalui pendidikan. Dua anak penghapal Qur’an dari Gaza Palestina sempat berkunjung ke kediaman Tuan Guru untuk saling berbagi.
Ayah tiga anak ini aktif dalam dunia keislaman dengan menghadiri Konferensi Dunia Islam Internasional di Arab Saudi yang diselenggarakan oleh World Moslem League. Beliau juga menghadiri Konferensi Ulama Internasional yang diadakan di Situbondo Jawa Timur.
Best Regional Leader
M. Nurdin Abdullah Bupati Bantaeng
Naskah: Imam Fathurrohman, Foto: Istimewa
Tak banyak seorang akademisi bergelar guru besar menjadi pemimpin di sebuah daerah. Apalagi seabrek prestasi pun berhasil ia raih, seiring rakyat yang begitu mencintainya. Salah seorang di antaranya adalah
Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr.
Sepanjang 7 tahun pengabdiannya, lebih dari 75 penghargaan nasional dan internasional diraihnya, baik penghargaan untuk individu maupun Kabupaten Bantaeng, termasuk 4 kali berturut-turut Piala Adipura, 3 tahun berturut-turut meraih Otonomi Award dan berhasil memenangkan Innovative Government Award (IGA) tahun 2013 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri.
Nama Nurdin, demikian pria murah senyum ini akrab disapa, semakin moncer saat disandingkan dengan Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), dan Din Syamsuddin (Ketua PP Muhammadiyah) sebagai ‘tokoh perubahan’ oleh sebuah media nasional di tahun 2015 silam. Tentu bukan sebutan sembarang. Nurdin dinilai telah menjadikan Bantaeng sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan kesehatan yang fantastis.
Sebelum dirinya menjabat bupati tahun 2008, Bantaeng masuk dalam kategori 199 daerah tertinggal di Indonesia dengan pertumbuhan ekonominya pun hanya 4,7 persen. Kini, Bantaeng menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Selatan. Daerah yang memiliki luas 395,83 Km atau tak lebih besar dari Pulau Madura itu berhasil diubah dan ditingkatkan perekonomiannya.
Nurdin mensiasati APBD sebesar Rp 821 miliar dengan menggalang sumber lain. Perekonomian Bantaeng tumbuh hingga 9,2 persen pertahun serta berhasil meningkatkan indeks pendapatan perkapita warga Bantaeng dari Rp 5 juta menjadi Rp 14,7 juta. Doktor agrikultur dari Kyushu University, Jepang, ini berhasil memajukan kembali varietas sayuran, buah dan hasil-hasil perikanan dengan konsep Agri-Marine Economy.
‘New Bantaeng’. Demikian sebutan bagi daerah yang diubah Nurdin melalui beragam inovasi yang dilakukan tangan ajaibnya. Salah satunya adalah menyulap Bantaeng yang merupakan kawasan langganan banjir menjadi pusat agrowisata dan destinasi yang luar biasa indah.
Jika dulu Bantaeng dikenal dengan semak belukarnya, kini menjadi daerah dengan banyak tempat wisata indah. Nurdin bahkan bercita-cita menjadikan Bantaeng sebagai Singapura-nya Indonesia. Karena itu sebagian besar pusat pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik dipindahkan di daerah pantai.
Bupati yang menjunjung tinggi filosofi Jepang ‘pantang berbohong, disiplin, sesuai kata dan perbuatan’ ini juga berhasil membenahi sistem pelayanan kesehatan. Ia bentuk pelayanan kesehatan yang sedia 24 jam. Warga yang sakit cukup menelpon Brigade Siaga Bencana (BSB) dan dalam waktu kurang dari 20 menit dokter serta perawat bersama ambulans gratis akan segera menjemput pasien di rumahnya. Keberadaan BSB ini terbukti efektif. Angka kematian ibu melahirkan dapat diturunkan hingga menjadi nol dari sebelumnya 12/100.000 kematian per tahun.
BSB siaga 24 jam dengan 20 dokter, 16 perawat dan 8 unit mobil ambulans berfasilitas emergency. Selain itu, BSB Bantaeng juga menyiagakan 11 unit mobil pemadam kebakaran berstandar Internasional, yang kemampuannya melebihi armada yang dimiliki Dinas Damkar Makassar.
Meski tak sepenuhnya, sistem pelayanan BSB diadopsinya dari Jepang. Berkat pelayanan kesehatan yang mantap tersebut, BSB Bantaeng masuk nominator United Nations Public Service Award yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Atas kinerjanya tersebut, pada 30 Juli 2016, Nurdin dianugaerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dari pemerintah pusat. Penganugerahan itu diserahkan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam rangkaian acara puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIII.
Penghargaan tersebut terkait dengan komitmen politis strategis dan kebijakan serta kinerja Nurdin dalam mendukung Program KKBPK di Bantaeng. Indikator unggulan berdasarkan Hasil Susenas Tahun 2015, Bantaeng memiliki TFR (Total Fertility Rate) atau angka kelahiran per 1000 Wanita Usia Subur (WUS) sebesar 2,3 dari target nasional 2,1 dan CPR (Contraceptive Prevalence Rate) atau angka kesertaan ber-KB per 100 Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 62,4 Beberapa kebijakan Nurdin yang mendukung keberhasilan Program KKBPK, antara lain peningkatan jumlah anggaran untuk SKPD Badan KB dan PP setiap tahunnya, pengangkatan tenaga PLKB Kontrak (Gaya Baru) sejak tahun 2010 untuk memenuhi kekurangan tenaga PKB/PLKB PNS di Desa/Kelurahan, peningkatan upah kerja/biaya operasional tenaga Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) setiap tahunnya.
Menilik kepiawaiannya memimpin, Nurdin termasuk salah seorang dari 19 tokoh alternatif yang layak menjadi figur capres alternatif. Oleh Komunike Bangsa Peduli Indonesia (KBPI) yang digagas pengusaha senior Sofjan Wanandi, Nurdin sejajar dengan Jusuf Kalla, Khofifah Indar Parawansa, Chairul Tanjung, Ridwan Kamil, dan Tri Rismaharini.
Sederhana, Tak Perlu Aturan Protokoler
Jauh sebelum kata ‘blusukan’ dikenal di seantero nasional, Nurdin sudah melakukannya sejak kali pertama ia menjadi bupati. Pembawaannya yang bersahabat, gaya bicaranya yang tenang dan lugas membuat mantan CEO sejumlah perusahaan di Jepang ini dekat dengan rakyat, mulai anak-anak hingga orang tua.
Saking dekatnya, siapapun warga Bantaeng dapat menemui lelaki kelahiran Parepare, 7 Februari 1963 silam itu tanpa melalui aturan protokoler yang rumit, baik di rumah pribadinya atau pun di rumah dinasnya. Warga dapat menyampaikan ide, gagasan atau keluh kesah secara bebas terkait permasalahan yang ada.
Oleh rakyatnya, Nurdin memang dikenal sangat sederhana dan low profile. Gaya kepemimpinannya pun unik. Suami dari Liestiaty F. Nurdin ini melarang seluruh kepala dinas memakai sepatu mahal. Selain tak ingin ada gap antara pejabat dan rakyat, Nurdin berharap seluruh stafnya tak takut bermain tanah dan lumpur.
Begitupun dengan mobil dinas yang dipakai. Seorang Kepala Dinas, misalnya, hanya diperbolehkan mengendarai Toyota Avanza. Sementara ia sendiri menggunakan Toyota Innova. Adapun untuk keperluan di luar dinas, Nurdin mengendarai mobil pribadinya, Crown tahun 2000.
Best Regional Leader
Rita Widyasari Bupati Kutai Kartanegara
Naskah: Andi Nursaiful, Foto: Fikar Azmy/Istimewa
Muda, cantik, dan cerdas, dengan segunung prestasi terukur. Rakyat Kutai Kartanegara (Kukar) beruntung memiliki pemimpin seperti ini. Pengakuan demi pengakuan atas kinerjanya memimpin Kukar seolah tak putus, termasuk dari lembaga asing. Tahun lalu ia meraih predikat Woman Icon of The Year dalam ajang Global Leadership Award 2016.
Yang membuat rakyat Kukar begitu mencintainya adalah program-programnya yang selalu pro rakyat. Begitu banyak kemajuan di berbagai bidang telah ia torehkan, termasuk dalam setahun terakhir.
Empat tahun berturut-turut, misalnya, Pemkab Kukar mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keaungan (BPK RI). Pemkab Kukar juga meraih penghargaan Adipura. Sementara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kukar berada di peringkat ke-10 se-Indonesia, padahal dari sebelumnya jauh di peringkat ke-151.
Salah satu ukuran keberhasilan seorang pemimpin eksekutif, termasuk kepala daerah, adalah penilaian dari lembaga negara maupun pemerintah pusat. Baik itu dari BPK RI untuk tertib administrasi keuangan, maupun dalam hal pertanggungjawaban kinerja daerah yang dipimpinnya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Dari tahun ke tahun, pemerintahan Rita senantiasa dinilai bersih. Tahun lalu, Pemkab Kukar kembali meraih penghargaan dari Kemenpan RB dalam hal Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dengan skor 66,10, lebih tinggi dari LAKIP 2015 yang memperoleh skor 65.
Inilah buah dari upaya pelaksanaan reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh Pemkab Kukar. Evaluasi LAKIP bertujuan menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil.
Nilai LAKIP tahun 2016 yang diraih Pemkab Kukar masuk dalam klasifikasi nilai B, dan merupakan yang tertinggi di Provinsi Kaltim. Rita bertekad tahun ini nilainya mencapai klasifikasi A.
Selain kemampuan menejerial dan leadership, seorang pemimpin daerah yang sukses umumnya juga diketahui memiliki kemampuan marketer yang bagus. Tanpa itu, daerahnya tak akan dilirik oleh investor maupun turis meskipun memiliki potensi yang bagus.
Dalam hal ini, Rita sudah membuktikan dirinya sebagai seorang pemasar yang andal. Buktinya, tahun 2016 Rita mendapatkan Penghargaan Regional Marketeers Award (RMA) 2016 yang dinilai menonjol dalam menjalankan konsep pemasaran secara baik dan benar.
Kemampuan memasarkan daerahnya dalam konteks budaya dan kepariwisataan, pun beroleh penghargaan dari pemerintah pusat. September tahun lalu, Rita menerima piala dari Menteri Pariwisata, Arief Yahya dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia 2016. Piala diberikan berkat Festival Erau yang menjadi sebagai juara I untuk kategori Festival Budaya Terpopuler (Most Popular Cultural Festival) di Tanah Air.
Selama memimpin, apresiasi atas prestasi pembangunan di Kukar terus mengalir. Secara nasional, indeks rata-rata Kukar menjadi yang terbaik di Indonesia. Indonesia’s Attractiveness Award 2016 dari Kementerian Kominfo, dan anugerah kabupaten terbaik per koridor MP3EI (Kalimantan) dari Kemenpan RB.
Pemkab Kukar juga turut ditunjuk pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pembinaan bela negara sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo yang menargetkan 100 juta kader dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Kukar juga dipercaya sebagai tuan rumah kongres dunia ke-47 International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF) dihadiri 120 negara berkumpul di Tenggarong pada Oktober 2017.
Dalam bidang pendidikan, penghargaan Kawastara Pawitra datang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan sebagai salah satu kepala daerah yang berkomitmen tinggi dalam mengimplementasikan Permendiknas No.28/2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah utamanya penyiapan calon kepala sekolah.
Sementara penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diberikan sebagai penghormatan atas perhatian dan komitmen Rita terhadap guru dan pendidikan di Kukar. Bahkan, penghargaan BNN Award pun ia peroleh atas kepeduliannya terhadap pemberantasan dan penanganan peredaran narkoba.
Lagi-lagi Bupati Kukar Rita Widyasari menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atas kepatuhan zona kuning atau sedang/menengah dalam standar pelayanan publik sesuai Undang-undang No.25/2009 tentang pelayanan publik tahun 2016, berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (7/12).
Dalam hal komitmen pemberdayaan perempuan, Kukar di bawah kepemimpinan Rita menerima penghargaan Parahita Ekapraya (APE) 2016 Tingkat Utama sebagai kabupaten yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Mencermati anugerah-anugerah yang diterima Rita dari tahun ke tahun, rasanya sulit untuk dilampaui oleh pemimpin daerah lain di Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Men’s Obsession, dengan rendah hati Rita mengungkapkan bahwa semua pengakuan itu bukanlah untuk dirinya pribadi. Melainkan untuk segenap aparat pemerintah Kukar, para stakeholder Kukar, dan tentu saja seluruh rakyat Kukar yang ia cintai.
“Saya bekerja dengan ikhlas 24 jam demi rakyat Kukar. Alhamdulillah, keluarga besar saya memahami dan mendukung sepenuhnya tugas mulia ini. Masyarakat juga semakin mandiri dan tergerak untuk memajukan dirinya dan kampungnya,” ujarnya.
Best CEO (SOC)
Achmad Baiquni CEO PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Naskah: Andi Nursaiful, Foto: Istimewa
Memimpin Bank BNI sejak Maret 2015, di tengah perlambatan ekonomi nasional, dia mampu membalikkan tren kinerja perusahaan yang terus menurun. Tahun lalu, ia pun berhasil meningkatkan kinerja perseroan dengan sukses membawa BNI mencetak laba bersih Rp 11,34 triliun atau tumbuh 25,1%. Pertumbuhan itu diperoleh masih dalam situasi lemahnya pertumbuhan laba perbankan.
Kenaikan laba bersih yang sangat signifikan ditopang pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih (NII) dan Pendapatan Non Bunga yang masing-masing melonjak 17,4% dan 23,1%. Pendapatan Bunga Bersih (NII) tahun 2016 naik dari Rp 25,56 triliun menjadi Rp 29,99 triliun (naik 17,4%), membuat BNI mampu menjaga margin bunga bersih (NIM) di level 6,2%.
Pendapatan Non-Bunga sendiri naik 23,1% dari Rp 6,98 triliun pada 2015 menjadi Rp 8,59 triliun di akhir 2016, terutama didukung kenaikan fee dari transaksi trade finance, pengelolaan rekening dan debit card, serta fee dari bisnis bancassurance.
Pada akhir 2016, total Aset BNI sudah menembus angka Rp 603,03 triliun atau tumbuh Rp 94,44 triliun (18,6%). Pertumbuhan ini terutama ditopang pertumbuhan DPK dan Simpanan dari Bank lain. DPK yang berhasil dihimpun mencapai Rp 435,55 triliun pada akhir 2016 (naik 17,6%). Jumlah ini dua kali lipat dari pertumbuhan DPK industri perbankan pada November 2016 yang tercatat meningkat 8,4% (yoy).
Komposisi DPK juga membaik dimana porsi dana murah (CASA) mencapai 64,6% dari total DPK pada akhir tahun 2016 dibandingkan posisi akhir tahun 2015 yang mencapai 61,1% dari total DPK. Dengan demikian biaya dana dijaga tetap stabil pada level 3,1%.
Penghimpunan dana murah tidak terlepas dari peningkatan jumlah rekening yang dibuka oleh nasabah individu sebanyak 5 juta rekening atau tumbuh sebesar 29,4%, sehingga total rekening individu menjadi 22 juta rekening pada akhir 2016. Pembukaan rekening melalui Agen46 BNI atau Branchless Financial InclusionServices (Laku Pandai) menjadi salah satu perangkat bagi BNI dalam meningkatkan jumlah rekening individu.
Salah satu prestasi yang juga layak mendapat apresiasi tinggi adalah layanan Cash Management BNI, yaitu BNI e-Collection yang diakui terbaik di kawasan Asia Tenggara. Layanan ini berhasil mendongkrak pembukaan rekening pada nasabah-nasabah baru dari kalangan perusahaan. Pada 2016, jumlah rekening perusahaan yang dibuka di BNI meningkat sebanyak 59.447 menjadi 451.476 rekening (tumbuh 15,2%).
Pertumbuhan kredit BNI juga layak diapresiasi. Tahun lalu, pertumbuhan sebesar 20,6% tercatat melampaui pertumbuhan kredit industri perbankan Indonesia secara umum, yang per November 2016 mencapai 8,5%.
Kredit yang disalurkan BNI hingga 31 Desember 2016 mencapai Rp393,28 triliun. Sebesar Rp286,1 triliun (72,7%) dari total kredit disalurkan ke segmen Bisnis banking, sedangkan sebesar Rp 65,1 triliun (16,5%) ke segmen Konsumer banking. Sisanya sebesar 11,8% disalurkan melalui kantor-kantor cabang luar negeri dan perusahaan-perusahaan anak.
Ekspansi kredit yang terus dilakukan menunjukkan betapa fungsi intermediasi BNI sudah berjalan dengan baik. Ini ditunjukkan oleh Loanto deposit ratio (LDR) yang naik dari 87,8% menjadi 90,4%.
Pertumbuhan kredit tersebut tetap didukung oleh fundamental yang kuat di mana tingkat kecukupan permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) tetap terjaga baik pada level 19,4%. Sementara NPL Net juga membaik dari 0,9% pada akhir tahun 2015 menjadi 0,4% pada akhir tahun 2016. Secara fundamental, Cadangan Kerugian Penyusutan Nilai (CKPN) juga tetap terjaga dengan baik dengan tingkat coverage ratio naik dari 140,4% (2015) menjadi 146,0% (2016).
Semua kisah sukses di tahun 2016 tentu bukan kerja Achmad Baiquni seorang. Tapi harus diakui bahwa pengalamannya yang matang dan kemampuannya dalam memimpin dan mengarahkan tim menjadi kunci utama. Terlebih, alumnus Fakultas Ekonomi Unpad, Bandung, dan peraih Master of Business Management dari Asian Institute of Management, Makati, Filipina ini, juga dikenal sebagai seorang pekerja keras.
Achmad Baiquni sendiri sesungguhnya bukan orang baru di BNI. Sebaliknya, BNI adalah “rumah pertama”-nya karena ia merintis kariernya di dunia perbankan pada 1984 di BNI. Sebelum dipercaya memimpin BNI, selama lima tahun ia dipercaya menduduki jabatan Direktur Keuangan Bank BRI sejak 2010, dan ikut membesarkan bank itu.
Sukses di tahun 2016 tak menjadikan Achmad Baiquni berpuas diri. Sebaliknya, ia bertekad mengantar BNI kembali menjadi bank nomor satu di Tanah Air. Sebelum krisis ekonomi, BNI berada di posisi nomor satu, namun kini menurun di posisi empat. ”Tentu untuk mencapai posisi nomor satu, tidak bisa dilakukan waktu cepat. Paling tidak butuh lima tahun,” jelasnya.
Salah satu strategi yang terus dikembangkan adalah basis pelayanan digital. Tahun ini, BNI mengalokasikan dana Rp1 triliun untuk belanja teknologi informasi. Khususnya program Digination yang diharapkan cocok untuk semua segmen nasabahnya, tidak hanya generasi milenial di perkotaan.
BNI Digination meliputi tiga tahap, yaitu build, blend, dan bang. Pada tataran build, perseroan mengumpulkan para pelaku start-up dari berbagai lapisan masyarakat untuk berkompetisi menciptakan aplikasi TI, tidak terbatas pada aplikasi layanan jasa keuangan.
Kemudian blend yang berupa Hackfest alias hacking festival yang diprediksi akan mengundang ratusan aplikasi TI buatan anak negeri untuk dipilih menjadi lima pemenang. Pada fase bang, kelima aplikasi pemenang akan dibantu untuk direalisasikan oleh BNI. Aplikasi yang bersifat perbankan akan digunakan sendiri oleh perseroan, sementara yang nonperbankan akan dicarikan link sehingga dapat diimplementasikan.
Berkat kinerja kinclong yang diraih hanya dalam waktu setahun, dan dicapai justru dalam situasi perlambatan ekonomi nasional, tak salah jika Achmad Baiquni layak mendapat apresiasi sebagai salah satu dari lima Most Admired CEO di dunia perbankan versi salah satu lembaga media.
Bagi Men’s Obsession, pria kelahiran tahun 1957 silam ini sangat layak untuk mendapat anugerah Obsession Award 2017, sebagai salah satu dari lima CEO BUMN Terbaik di semua industri pada tahun 2016.
Best CEO (SOC)
Alex J. Sinaga CEO Telkom
Naskah: Giattri F.P., Foto: Istimewa
Dialah CEO terbaik di industri telekomunikasi Indonesia saat ini. Berbagai lembaga bergengsi mengakui dan memberikan apresiasi untuk tangan dinginnya mengantar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mencapai kinerja cemerlang. Di lantai bursa, saham Telkom terus bersinar dalam beberapa tahun terakhir.
Kurang lebih 3 tahun kepemimpinan Sang Direktur Utama Telkom, Alex J. Sinaga, arah bisnis Telkom Group telah menunjukkan progres yang signifikan. Sejumlah keberhasilan yang diraih mampu mendongkrak nilai pasar (market capitalization). Ambil contoh, jika pada 2014 market capitalization Telkom Group mencapai Rp 288,8 triliun, maka tahun 2015 terus mengalami pertumbuhan hingga menembus angka Rp 312,9 triliun. Melebihi target Rp 300 triliun yang telah dicanangkan. Terakhir, hingga akhir 2016, market capitalization Telkom Group tumbuh 28,18% menembus Rp 401,8 triliun. Pertumbuhan kapitalisasi pasar Telkom tersebut jauh melampaui rata-rata Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada periode tersebut tumbuh 15,3%.
Tahun 2016, Alex kembali mengantar Telkom sebagai satu di antara 11 perusahaan berkinerja terbaik, dengan predikat IDX Best Blue, berdasarkan penilaian PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penutupan 2016, Telkom tercatat sebagai pemilik kapitalisasi pasar terbesar untuk sektor telekomunikasi di BEI, sekaligus terbesar kedua secara keseluruhan.
Kepemimpinan Alex juga yang kemudian membuat perusahaan ini tumbuh triple double digit di sepanjang tahun 2016 dengan membukukan pendapatan sebesar Rp 116,33 triliun (naik sebesar 13,5% Year of Year-YoY), EBITDA sebesar Rp 59,50 triliun (tumbuh sebesar 15,7% YoY), dan laba bersih Rp 19,35 triliun naik sebesar 24,9% di banding tahun sebelumnya.
“Pencapaian triple double digit growth ini merupakan prestasi luar biasa yang belum pernah diraih Telkom Group dalam 9 tahun terakhir,” ucap Alex.
Alex menuturkan, kinerja keuangan yang baik tersebut didukung oleh bisnis data, internet & IT yang meningkat pesat sebesar 31,5 % dibandingkan 2015 dan memberikan kontribusi sebesar 37% dari total pendapatan 2016.
“Peningkatan ini menunjukkan hasil upaya Telkom dalam melakukan transformasi perusahaan sebagai digital telco company,” ujar peraih Indonesia Most Admired CEO 2016 Kategori Telekomunikasi.
Telkom Group juga mampu melakukan pengembangkan bisnis. Salah satunya melakukan ekspansi ke pasar internasional (International Expansion). Saat ini TelkomGroup telah memiliki 10 (sepuluh) footprint yakni Singapura, Hongkong, Timor Leste, Australia, Malaysia, Amerika Serikat, Myanmar, Taiwan, Macau dan Saudi Arabia Tahun 2017, kinerja saham Telkom akan semakin cemerlang. Hal itu tak lepas dari tren bisnis di tahun ayam api ini yang semakin dominan bergeser ke arah digital, sehingga akan mendorong profitabilitas perusahaan di sektor telekomunikasi, khususnya Telkom.
Hal itu diungkapkan pengamat pasar modal dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Aldrin Herwany beberapa waktu lalu.
“Di sektor perbankan, pertumbuhan financial technology akan semakin kuat. E-commerce juga akan semakin bertumbuh. Begitu juga dengan sektor ekonomi kreatif digital lainnya,” jelas Aldrin.
Kondisi itu, sambungnya, akan mengerek kinerja sektor telekomunikasi, tak terkecuali di lantai bursa. Ia menilai di antara semua saham telekomunikasi, saham Telkom yang paling direkomendasikan untuk dikoleksi karena kinerjanya yang sangat cemerlang sepanjang 2016.
Dikutip dari data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Desember 2016, saham Telkom ditutup di Rp 3.980 per lembar. Harga ini naik dibandingkan posisi 30 Desember 2015 senilai Rp 3.105 per lembar.
“Saham Telkom memang paling banyak direkomendasikan analis sepanjang 2016 untuk sektor telekomunikasi. Tahun ini pun masih recommended. Di sektor telekomunikasi, saham Telkom belum ada lawan” ujar Aldrin.
Hal itu, menurutnya, tidak terlepas dari persepsi positif pasar terhadap Telkom, khususnya dari sisi performa finansial. Oleh karena itu, bersama saham blue chip lainnya, Telkom akan menjadi andalan untuk mengerek IHSG.
Analis Bahana Securities, Leonardo Henry Gavaza menuturkan hal senada bahwa saham Telkom paling layak dikoleksi di antara saham perusahaan telekomunikasi lain.
Sebab, selain sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Telkom dinilai menawarkan dividen yang menarik, serta pertumbuhannya terus terjaga. “Profitabilitas perusahaan di sektor telekomunikasi akan bagus, apalagi penetrasi layanan data terus tumbuh,” tuturnya.
Leonardo Henry Gavaza menambahkan pada 2017, laba Telkom diperkirakan naik sekitar 14 % secara tahunan. Rekomendasinya untuk Telkom adalah buy untuk saham dengan kode TLKM dengan target price Rp 5.000.
Ke depan, Telkom akan tetap fokus mengembangkan bisnis digital seiring dengan kebutuhan masyarakat guna mengentaskan kesenjangan digital di seluruh wilayah Indonesia. TelkomGroup tengah mempersiapkan bisnis digital untuk menjadi engine of growth di masa-masa mendatang. Salah satunya adalah terus fokus kepada bisnis data, internet dan IT Service dan perluasan infrastruktur fiber optic dan BTS 3G/4G.
Untuk tahun 2017, TelkomGroup telah meluncurkan Satelit Telkom 3S. Satelit ini melengkapi satelit TelkomGroup lainnya yang sekarang berada di orbit. Dengan beroperasinya Satelit Telkom 3S ini, pengguna layanan telekomunikasi suara dan data di seluruh Indonesia yang sebelumnya hanya dilayani dengan serat optik, akan diperkuat oleh teknologi berbasis satelit. Apalagi Satelit tersebut menjangkau seluruh Indonesia, Asia Tenggara hingga ke Asia Selatan.
“Kami juga tengah menyiapkan Satelit Telkom 4 yang rencananya akan diluncurkan pada 2018. Kami mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia untuk kelancaran hajatan besar kami tersebut. Seluruh inisiatif pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Telkom Group ini dilakukan untuk mewujudkan visi Telkom menjadi The King of Digital in the Region. Pada akhirnya, semua infrastruktur tersebut, dipersembahkan untuk mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia demi kemajuan bangsa dan Negara,” pungkas Alex yang yang dinobatkan sebagai Top Executive of Listed Company 2016, sekaligus terpilih menjadi salah satu tokoh finansial Indonesia tahun 2016.
Best CEO (SOC)
Elvyn G. Masassya direktur utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC
Naskah: Suci Yulianita, Foto: Sutanto/Istimewa
Berkat kepemimpinannya yang cair namun tetap tegas dan profesional, ia mampu membenahi perusahaan dengan semangat From Good to Great.
Dalam masa kepemimpinan yang hampir satu tahun, Elvyn sanggup menjawab persoalan menahun seputar dwelling time di pelabuhan yang menjadi keprihatinan banyak kalangan. Tahun lalu, realiasi dwelling time di Tanjung Priok sudah mencapai rata-rata 2,7 hari. Ini jauh lebih singkat dari pelabuhan lain yang tidak di bawah pengelolaan IPC.
Selain itu, Elvyn juga berhasil membenahi image IPC, dimana pelabuhan-pelabuhan dibawah naungan IPC telah berubah menjadi lebih modern. Kini, di bawah kepemimpinan Elvyn, pelabuhan Priok tampak lebih rapih dan bersih. Bersama timnya, Elvyn juga ingin membawa IPC menuju world class port, “vision kita pertajam menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan dengan kata kunci visi hanya tiga, world class, excellent in operational, excellent in services,” ungkap Elvyn.
Sementara pencapaian lainnya, bisa dilihat dari volume atau jumlah kontainer yang keluar masuk di IPC. Pada 2016 lalu, terdapat kurang lebih 6 juta container dalam setahun. Perusahaan juga berhasil meraih score Key Performance Indikator (KPI) sebesar 101,96. Kemudian dari sisi governance, perusahaan juga berhasil mencapai angka yang ditargetkan, sebesar 85. Belum lagi segudang penghargaan yang diraih IPC atas prestasi-prestasi di 2016.
Pada 2016, IPC meraih pendapatan Rp 9 triliun (unaudited) meningkat sebesar 15% dari tahun sebelumnya, dan EBITDA Rp 3,2 triliun, serta total aset Rp.43,7 triliun. Kinerja keuangan ini didukung naiknya realisasi arus peti kemas mencapai 6,08 juta TEUs. Sementara untuk 2017 ini, Elvyn menargetkan pendapatan mencapai Rp.10,5triliun dan Capex Rp.4,6 triliun.
Untuk menuju visinya itu, Elvyn memulainya dengan melakukan beberapa terobosan, antara lain pembenahan dalam bidang teknologi. Ya, musisi Jazz ini percaya betul, bahwa di era modern, sebuah korporasi modern harus berbasis IT. Untuk itu, ia meluncurkan inovasi-inovasi terkini berbasis teknologi. “Jadi port ini pun dalam bentuk world class nanti, adalah menjadi digital port, pelabuhan digital yang bisnis prosesnya itu banyak menggunakan teknologi,” katanya.
Terdapat empat sistem berbasis IT, yakni Integrated Billing System (IBS) termasuk di dalamnya adalah cash management, yaitu segala urusan dokumentasi dan pembayaran hanya bisa di satu tempat. Kemudian terminal operating system, yakni pengelolaan terminal yang lebih rapih. Sistem ini bermanfaat untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi kegiatan di terminal, termasuk monitoring aktivitas pelayanan kepada pengguna jasa.
Sementara dalam konteks speed, ada Inaportnet (Indonesia Pelabuhan Net), untuk proses administrasi kedatangan dan keberangkatan kapal yang dilakukan secara online termasuk transparansi pelayanan kapal di Tanjung Priok. “Jadi kita tahu kapan kapal datang merapat ke pelabuhan, berapa barang yang dibongkar. Dengan cara ini berarti kan speednya lebih cepat.” ucap Elvyn. Kemudian sistem autogate merupakan salah satu cara untuk mempercepat arus ekspor dan impor barang dari dan ke luar negeri melalui pelabuhan Tanjung Priok maupun terminal-terminal petikemas di cabang-cabang lain secara bertahap.
Selain itu, ia juga telah membuat roadmap untuk 5 tahun (2016 – 2020) yang dikembangkan menjadi 5 tahapan. Dimulai dari 2016 adalah tahapan fase fit in infrastructure, yakni proses bisnis, sistem dan prosedur yang benar sebagai satu korporasi.
“Pengertian world class adalah cara kita mengelola pelabuhan harus setara dengan pelabuhan hebat di negara lain dan akhirnya jadi world class port. Dan untuk sampai ke world class port itu saya sudah menyiapkan road map untuk lima tahun mendatang. Dan 2016 itu, kita telah menyelesaikan lebih kurang 246 SOP dan melaksanakan 240 rencana kerja, dalam 8 bulan sampai Desember 2016. Alhamdulillah sudah selesai,” terang Elvyn.
Setelah itu, 2017 ini dilanjutkan dengan tahapan yang disebut fase enhancement, yakni peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas dan peningkatan performance. Lalu 2018 fase pemantapan, 2019 fase sustainable superior performance. Dan 2020 menjadi world class port.
Ya, sejak kali pertama diberi amanah memimpin IPC, Elvyn memiliki tugas dan tantangan besar di depan mata, yakni ia ingin membuat IPC menjadi jasa pelabuhan yang reputable, tak hanya skala nasional namun internasional. Karena menurutnya, peran pelabuhan sebagai tempat keluar masuknya arus barang, ekspor impor, internasional sehingga sekaligus menjadi wajah Indonesia. “Karena itu tantangannya adalah bagaimana membuat wajah Indonesia ini indah, wajah Indonesia ini direspek orang melalui pelabuhan. Itulah tantangan yang saya pikir harus saya kembangkan secara general,” pungkas Elvyn.
Dan untuk mewujudkannya, Elvyn melakukan beberapa langkah strategis, yakni, meneruskan yang sudah baik (going concern), meluruskan yang belum lurus (governance), menyelesaikan yang belum selesai (pending matters), dan mengerjakan yang belum sempat dikerjakan (business development). “Nah, empat ini menjadi kerangka berpikir ketika saya masuk di sini dan ingin menjadikan IPC sebagai perusahaan yang reputable,” ujarnya.
Best CEO (SOC)
M. Choliq DIREKTUR UTAMA PT Waskita Karya (Persero)Tbk
Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto/Istimewa
Dialah sosok di balik kesuksesan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Betapa tidak, berkat tangan dinginnya, ia berhasil memoles perusahaan plat merah tersebut menjadi kontraktor terbesar di Indonesia.
Saat pertama kali menjabat Direktur Utama Waskita, M. Choliq langsung dihadang rangkaian tantangan; bahkan perusahaan mencatatkan saldo Modal negatif sebagai dampak pengelolaan yang kurang baik (mismanagement). Sehingga mendapatkan perhatian lebih dari pemegang saham yakni Pemerintah dengan menyuntikan tambahan modal sebanyak Rp 475 miliar melalui PT PPA (Persero).
Pada Desember 2012, Waskita berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia (Initial Public Offering) senilai Rp 1,2 triliun. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada Juni 2015, perusahaan menyelesaikan aksi korporasi dengan menerbitkan saham baru (rights issue) dengan total nilai Rp 5,3 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak Rp 3,5 triliun dan setoran modal masyarakat Rp 1,8 triliun. Di bawah komando Choliq, Perusahaan yang sempat terpuruk di tahun 2009 lalu dalam waktu relatif singkat menjadi yang terbesar di bidang konstruksi.
Di samping sebagai kontraktor, Waskita melakukan transformasi bisnis menjadi investor dengan mendirikan anak perusahaan yang bergerak di berbagai lini bisnis seperti beton precast, jalan tol, realty dan energi.
Anak perusahaan yang bergerak di bidang beton precast adalah PT Waskita Beton Precast Tbk dan telah melakukan IPO pada tanggal 20 September 2016 dengan kode WSBP. WSBP telah memiliki sepuluh pabrik beton precast yang tersebar di Karawang, Sadang, Cibitung, Sidoarjo, Subang, Kalijati, Gasing, Bojanegara, Klaten, dan Palembang.
Dalam usaha pengembangan jalan tol, melalui PT Waskita Toll Road, perseroan saat ini mengelola 17 ruas jalan tol dengan total investasi Rp 113 triliun. Dua ruas di antaranya sudah beroperasi, yakni Jalan Tol Kanci-Pejagan sepanjang 35 kilometer serta ruas Jalan Tol Pejagan-Pemalang seksi 1 dan 2 sepanjang 20,20 kilometer.
“Sepanjang 962 km telah dikelola. Kini, Waskita tengah mengincar investasi di jalan tol sepanjang 840 kilometer di sepanjang 2017. Ke depan, kami masih berharap bisa memperoleh tol lagi sekitar 840 km dengan hak konsesinya tahun ini,” ujarnya.
Choliq menambahkan sepanjang 840 km akan didapatkan dari berbagai cara. Misalnya melalui tender yang telah diikuti emiten berkode WSKT sepanjang 194 km. “Ada juga dari amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang telah dimiliki sepanjang 86 km”, papar Choliq. Waskita juga sedang mengakuisisi beberapa tol dan target pada akhir 2019 akan memiliki tol sekitar 1.839 km.
“Total yang sudah selesai sampai hari ini baru 55 km. Hingga akhir tahun ini diharapkan beroperasi 300 km. Tahun depan 800-900 km. Juni 2019 bisa mencapai 1.100 km,” tandas Choliq.
Di bidang realty, Waskita berekspansi melalui anak usaha PT Waskita Karya Realty dan sampai saat ini Waskita telah menginvestasikan dananya di 10 proyek yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Di bidang energi, Waskita telah menyelesaikan pembangunan mini hydro power plant 2x5 Megawatt di Sangir, Sumatera Barat, melalui anak perusahaan PT Waskita Karya Energi.
Di samping proyek-proyek investasi, Waskita sedang mengerjakan beberapa proyek besar antara lain proyek light rapid transit (LRT) atau kereta ringan Palembang, proyek Waduk Gondang Karanganyar, proyek Bendungan Raknamo di Nusa Tenggara Timur, proyek Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, proyek Transmisi 500 KV di Sumatera, serta proyek Jalan Tol Layang (elevated) Jakarta Cikampek.
Kinerja Cemerlang 2016
Sukses kinerja ditorehkan Waskita pada tahun 2016, perseroan membukukan laba bersih sebesar 73,1% dari posisi Rp1,05 triliun di 2015 menjadi Rp1,81 triliun, seperti dikutip dalam laporan keuangan Waskita Karya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), 24 Februari 2017. Laba yang melesat tajam ini merupakan dorongan kuat dari peningkatan pendapatan perusahaan. Tercatat, pada tahun lalu pendapatan emiten dengan kode ticker WSKT naik 68,1% menjadi Rp23,79 triliun, padahal pendapatan periode 2015 hanya terkumpul sebesar Rp14,15 triliun.
Kenaikan pendapatan WSKT dikontribusikan dari bisnis konstruksi yang naik menjadi Rp22,37 triliun dari posisi sebesar Rp12,04 triliun pada tahun 2015. Bisnis jalan tol perusahaan juga mengalami peningkatan, dari Rp 31,79 miliar di 2015 menjadi Rp 218,05 miliar. Sedangkan bisnis hotel juga mengalami pertumbuhan, dari Rp10,34 miliar menjadi Rp11,29 miliar pada akhir tahun 2016.
Selama 2016, perseroan juga meraih pendapatan dari bisnis properti dan energi, masing-masing sebesar Rp 34,12 miliar dan Rp1,82 miliar. Pada 2015, perusahaan BUMN ini sama sekali belum mendapatkan revenue dari sektor properti dan energi. Sedangkan aset di 2016, porsinya mengalami peningkatan 102,64%, dari Rp 30,31 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 61,42 triliun.
Lebih lanjut Choliq menuturkan, pada 2017 pihaknya menganggarkan dana Rp 32 triliun untuk belanja modal (capital expenditure). Ia menegaskan, capex tersebut akan diperoleh dari ekuitas perseroan, pinjaman bank, dan penawaran umum obligasi berkelanjutan. Adapun capex tersebut rencananya dipergunakan untuk pembiayaan proyek Waskita, karena tahun ini perseroan menargetkan perolehan kontrak baru sebesar Rp 80 triliun. Hingga akhir Februari 2017, kontrak baru mencapai sekitar 10% atau Rp 8,6 triliun.
Total ekuitas yang dimiliki perseroan pada akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 20 triliun. Hingga akhir 2017, perseroan menargetkan dapat meningkatkan modal perusahaan dari sisi ekuitas sebesar Rp 30 triliun.
Tahun lalu, perseroan meraih kontrak baru Rp 69,97 triliun atau naik sekitar 118% dari 2015 sebesar Rp 32,08 triliun. Adapun kontrak dalam pengerjaan mencapai Rp 104,02 triliun atau naik lebih dari 100% dibandingkan 2015 sebesar Rp 51,83 triliun. Sedangkan pendapatan usaha sepanjang 2016 mencapai Rp 23,78 triliun atau naik 68,07% dari 2015, yakni Rp 14,15 triliun.
Di tahun ayam api ini, Choliq menargetkan perolehan laba bersih meningkat sebesar 40% - 50%. “Sampai Februari baru Rp 350 miliar,” jelas Choliq. Selain itu, perseroan menargetkan penjualan mencapai Rp 39 triliun. Hingga Februari, penjualan baru mencapai Rp 5,3 triliun.
Best CEO (SOC)
Maryono Direktur Utama bank BTN
Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto/Istimewa
Dialah sosok yang sukses mengawal PT Bank Tabungan Negara (Bank BTN) Tbk. bertransformasi dan naik kelas. Melalui transformasi bisnis, infrastruktur, dan human capital (SDM), Bank BTN semakin mendekati world class company. Komitmen teguh bank berkode emiten BBTN ini dalam mendukung penuh program pemerintah pun layak mendapat apresiasi tinggi.
Sejak beberapa tahun lalu, Bank BTN ini telah melakukan transformasi. Di bawah nakhoda Maryono, Sang Direktur Utama Bank BTN, perseroan telah mencanangkan roadmap transformasi yang bertujuan meningkatkan dominasi Bank BTN di sektor pembiayaan perumahan dan menjadikan sebagai bank terdepan dengan layanan kualitas dunia.
Maryono mengungkapkan untuk transformasi bisnis perbankan ada tiga periode yang dilakukan. Pertama, tahapan survival periods yang sudah dilalui pada 2013-2015. Tahapan kedua digital banking periods yang sejak 2015 telah dijalankan.
Terakhir, tahapan global-playership periods untuk menghadapi persaingan global. Maryono mengungkapkan, untuk transformasi infrastruktur, Bank BTN akan mengembangkan layanan digital banking untuk lebih mempermudah pelayanan kepada nasabah. Penerapan layanan digital banking telah dilakukan BTN pada tahun lalu dengan membuka gerai smart branch.
Untuk transformasi people atau human capital dimaksudkan perseroan agar proses kredit yang dilakukan Bank BTN bisa lebih cepat. Selain itu, SDM Bank BTN juga harus mengedepankan good corporate governance (GCG), sehingga proses transformasi yang dilakukan perseroan bisa berjalan lancar.
“Sebagai komitmen melaksanakan Program Sejuta Rumah, kami juga menerapkan program 5 Siap, yakni siap dari aspek SDM, siap teknologi, siap proses bisnis, siap pendanaan dan suplai rumah,” tegas Maryono.
Menurut Maryono, transformasi yang dilakukan tersebut harus diakui telah membuat kinerja perseroan cemerlang dan membuat Bank BTN naik ke kelas yang lebih baik.
Berkat dedikasi Maryono, pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan (RPUST) Bank BTN, yang digelar di Menara BTN pada 17 Maret lalu, ia kembali ditunjuk sebagai Direktur Utama bank berplat merah itu.
Bank BTN sukses memainkan perannya sebagai pemain utama dalam pembiayaan perumahan nasional. Di tengah kelesuan sektor properti pada 2016, Bank BTN pun tetap berhasil menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dalam rangka program Sejuta Rumah. Rinciannya yakni penyaluran KPR ( mortgage disbursed) untuk 209.395 unit dan dukungan konstruksi untuk 386.171 unit.
Total jenderal, ada 595.566 unit rumah yang dibiayai Bank BTN dalam memenuhi program Sejuta Rumah ini atau setara Rp63,99 triliun. Realisasi ini pun tercatat sudah melebihi target perseroan yang sebesar 570.000 unit.
Kinerja BTN terbukti juga sangat membantu pertumbuhan ekonomi di tahun 2016, mengingat turunan sektor properti berpengaruh ke sekitar 170 sektor ekonomi lainnya. Dari sisi laba misalnya, Bank BTN berhasil meraup laba bersih senilai Rp 2,61 triliun pada Desember 2016. Nilai tersebut naik sekitar 41,49% secara tahunan ( year on year- yoy) dari perolehan laba bersih pada tahun sebelumnya senilai Rp 1,85 triliun.
Maryono menuturkan pencapaian positif tersebut ditopang kinerja penyaluran kredit dan penghimpunan simpanan yang mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata industri. Raihan positif laba bersih Bank BTN juga diikuti kualitas aset yang terus membaik.
Adapun, penyaluran kredit Bank BTN telah mencatatkan kenaikan sebesar 18,34% yoy dari triliun pada akhir 2015 menjadi Rp 164,44 triliun di Desember 2016. Posisi pertumbuhan tersebut berada di atas rata-rata industri. Pasalnya, Bank Indonesia dalam Statistik Perbankan Indonesia merekam, kredit perbankan nasional hanya naik 8% yoy pada Desember 2016.
Kredit di sektor perumahan pun tercatat menjadi penyokong utama kenaikan pinjaman di Bank BTN. Kredit yang menempati 89,97% porsi pinjaman di Bank BTN ini, naik 18,43% yoy dari Rp 124,92 triliun di akhir 2015 menjadi Rp 147,94 triliun di periode yang sama tahun lalu.
Kemudian, pertumbuhan terbesar di segmen ini berasal dari KPR subsidi yang naik 30,57% yoy dari Rp 43,52 triliun pada akhir Desember 2015 menjadi Rp 56,83 triliun di Desember 2016.
Pertumbuhan penyaluran kredit yang positif tersebut juga turut mengerek naik nilai aset BBTN. Per akhir tahun lalu, aset Bank Bank BTN tumbuh 24,66% yoy dari Rp 171,8 triliun menjadi Rp 214,16 triliun. Dengan posisi tersebut, BBTN juga tercatat menjadi bank dengan aset terbesar ke-6 ( bank only) di Indonesia.
"Dengan kinerja sangat baik ini sudah dipastikan akan sangat berpengaruh nilai kapitalisasi bank BTN di pasar modal serta pada nilai jual saham Bank BTN yang meningkat di tahun 2017," tegas Maryono.
Menteri BUMN tahun depan konon memberikan target khusus kepada Bank BTN, yakni agar bisa menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebanyak 750.000 unit rumah per tahun pada 2018 mendatang. “Dengan kinerja positif Bank BTN, tentu saja investor akan sangat tertarik berinvestasi pada saham Bank BTN di pasar modal. Maryono optimis target itu akan dapat dicapai perseroan.
Ditambah dengan adanya program tax amnesty dan repatriasi modal dari luar negeri, tentu saja WNI pemilik modal di luar negeri akan sangat tertarik untuk berinvestasi pada saham-saham Bank BTN dan surat-surat berharga yang diterbitkan perusahaan tersebut, tambah Maryono meyakinkan.
Untuk tahun 2017 ini Maryono menyatakan optimistis dapat melanjutkan kinerja yang positif tersebut. Kondisi ekonomi yang mulai menunjukkan geliat positif serta berbagai kebijakan pemerintah dan regulator yang mendukung perkembangan sektor properti, disebutnya merupakan alasan dibalik optimisme tersebut. Menurutnya Bank BTN masih akan tetap mengandalkan sektor perumahan sebagai fokus utama bisnis perseroan.
Adapun, pada tahun ayam api ini, Bank BTN menargetkan pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan (syariah) sebesar 21-23%. Maryono mengungkapkan optimisme mencapai target tersebut ditopang anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang meningkat pada tahun ini, yakni menjadi Rp19 triliun baik dana FLPP, subsidi bunga, maupun uang muka.
Selain itu, pada tahun ini perseroan juga menambah segmen pembiayaan. “Tahun ini, kami telah meluncurkan KPR mikro sehingga kinerja penyaluran kredit diyakini akan naik pula,” jelasnya.
Sejalan dengan pertumbuhan target penyaluran kredit dan pembiayaan, Bank BTN mematok target pertumbuhan aset di tahun ini sebesar 20-22%. Sementara itu total DPK diharapkan meningkat sebesar 22-24%. “Untuk laba bersih, kami targetkan di tahun 2017 ini akan mampu meningkat di atas 20%,” pungkas Maryono.
Best CEO (Private Sector)
Andreas Diantoro President Director, Microsoft Indonesia
Naskah: Arif Rahman Hakim, Foto: Istimewa
Tak ada kesuksesan yang turun begitu saja dari langit. Kesuksesan harus diraih dengan kerja keras dan kerja cerdas. Ungkapan tersebut tampaknya pas menggambarkan perjalanan karier Andreas Diantoro yang penuh warna hingga menduduki posisi Presiden Director Microsoft Indonesia.
Sebelum bekerja di salah satu perusahaan teknologi informasi (TI) terbesar di dunia yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat, tersebut, Andreas malang-melintang bekerja di beberapa perusahaan.
Setelah tamat SMA Bopkri 1 Yogyakarta, Andreas melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada 1987, setelah dua tahun kuliah di UGM, dia memperoleh kesempatan untuk pindah ke AS, pindah jurusan ke bidang pemasaran di University of Iowa.
Perkenalan pertamanya dengan dunia IT adalah ketika Andreas mendapat tawaran kerja sebelum lulus kuliah dari perusahaan perangkat lunak Babbage’s. Perusahaan ini kemudian menjadi jaringan ritel permainan video GameStop. Di Babbage’s Andreas berurusan dengan berbagai perangkat lunak, seperti MS DOS 4.0, Lotus 1-2-3, hingga mesin game PC TurboGrafx dan arcade NeoGeo.
Setelah meraih gelar sarjana, Andreas melanjutkan studi ke program Master of Business Administration di Western Illinois University. Pada 1993 ia memutuskan pulang ke Indonesia.
Gelar sarjana dan master luar negeri ternyata bukan jaminan untuk langsung mendapatkan jabatan, ia harus memulai dari bawah dengan menjadi penjual jasa asuransi dari Panin Life Insurance. Kemudian pindah ke anak perusahaan Singapore Airlines, dan berlanjut ke perusahaan komputer Hewlett Packard (HP). Pada periode 1999-2005 ia menjabat sebagai Managing Director HP Indonesia. Setelah 11 tahun lamanya mencari nafkah di HP Andreas pindah ke perusahaan komputer Dell, dan menduduki posisi sebagai Managing Director Dell Asia pada tahun 2005-2012. Di Dell ia memimpin 23 negara di Asia.
Suka tantangan baru pada 15 Februari 2012 Andreas meninggalkan Dell, dan bergabung dengan Microsoft Indonesia sebagai Presiden Director. Andreas memegang posisi sebagai orang nomor satu di Microsoft Indonesia hingga kini.
Di tengah persaingan super ketat industri teknologi informasi di Indonesia, ia mampu membawa Microsoft Indonesia menjadi salah satu perusahaan paling dikenal di Tanah Air.
Andreas memaparkan empat pilar utama dalam transformasi digital. Pilar yang pertama adalah memprioritaskan pelanggan. Teknologi memungkinkan organisasi untuk menganalisis dan memahami karakter konsumen dengan lebih baik.
“Teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis kebiasaan pelanggan. Namun tidak hanya sampai di situ saja, data ini juga harus bisa digunakan untu memprediksi behavior pelanggan. Kalau belum bisa untuk prediksi belum transformasi namanya,” kata Andreas.
Selanjutnya, transformasi digital ini juga memerlukan karyawan yang kompeten dalam mengoperasikan alat-alat digital. Transformasi pada akhirnya membuat karyawan lebih mobile, sehingga dapat berkarya di mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat apa saja.
Transformasi digital dengan demikian akan membentuk pilar berikutnya, yakni sistem operasional baru. Teknologi memungkinkan pemotongan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan. Efektivitas dan efisiensi kerja akan meningkat dengan sistem tersebut.
Pilar terakhir adakah transformasi produk dan model bisnis. Setiap institusi atau organisasi maupun perusahaan yang siap melakukan transformasi harus pula siap untuk menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi pelanggan. “Mereka perlu mendefinisikan ulang jenis produk dan model bisnis yang ditawarkan agar berbeda dari rivalnya,” katanya.
Andreas ikut andil mengatasi maraknya penjualan software bajakan di sejumlah marketplace di Indonesia. Dalam hal ini Microsoft bekerja sama dengan sejumlah Internet Service Provider (ISP) dan Computer Emergency Response Team (CERTs) di lingkungan pemerintahan untuk mengatasi serangan siber. Tindakan ini diharapkan mampu meminimalisir bahaya serangan siber bagi konsumen, baik individu maupun organisasi.
Andreas juga berperan membantu program pemerintah untuk mewujudkan program 1.000 technopreneur melalui kompetisi pengembang aplikasi Imagine Cup, yang diadakan oleh Microsoft Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun 2016, Microsoft Indonesia berkomitmen untuk membantu pemerintah mewujudkan terciptanya 1.000 technopreneur hingga tahun 2020.
Terobosan lain yang dilakukan Microsoft di bawah kepemimpinan Andreas adalah mewujudkan konsep smart city di Indonesia. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Rektor UGM Paripurna Sugarda, dan CEO Microsoft Indonesia Andreas Diantoro di Gedung Pascasarjana UGM, Yogyakarta, pada bulan September 2016.
Konsep smart city akan memberikan keleluasaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengontrol proses pengambilan keputusan politik pembangunan, baik menyangkut perencanaan anggaran, hingga penyusunan undang-undang dan peraturan daerah (perda).
Andreas dilahirkan di Yogyakarta, 12 September 1968. Ia tumbuh dari keluarga atlet basket. Ayahnya, Diantoro, dan ibunya, Juliana, adalah atlet basket yang dipertemukan di Pekan Olahraga Nasional (PON). Diantoro adalah atlet yang mewakili provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sedangkan Juliana mewakili Jawa Tengah. nSebelum bekerja di salah satu perusahaan teknologi informasi (TI) terbesar di dunia yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat, tersebut, Andreas malang-melintang bekerja di beberapa perusahaan.
Setelah tamat SMA Bopkri 1 Yogyakarta, Andreas melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada 1987, setelah dua tahun kuliah di UGM, dia memperoleh kesempatan untuk pindah ke AS, pindah jurusan ke bidang pemasaran di University of Iowa.
Perkenalan pertamanya dengan dunia IT adalah ketika Andreas mendapat tawaran kerja sebelum lulus kuliah dari perusahaan perangkat lunak Babbage’s. Perusahaan ini kemudian menjadi jaringan ritel permainan video GameStop. Di Babbage’s Andreas berurusan dengan berbagai perangkat lunak, seperti MS DOS 4.0, Lotus 1-2-3, hingga mesin game PC TurboGrafx dan arcade NeoGeo.
Setelah meraih gelar sarjana, Andreas melanjutkan studi ke program Master of Business Administration di Western Illinois University. Pada 1993 ia memutuskan pulang ke Indonesia.
Gelar sarjana dan master luar negeri ternyata bukan jaminan untuk langsung mendapatkan jabatan, ia harus memulai dari bawah dengan menjadi penjual jasa asuransi dari Panin Life Insurance. Kemudian pindah ke anak perusahaan Singapore Airlines, dan berlanjut ke perusahaan komputer Hewlett Packard (HP). Pada periode 1999-2005 ia menjabat sebagai Managing Director HP Indonesia. Setelah 11 tahun lamanya mencari nafkah di HP Andreas pindah ke perusahaan komputer Dell, dan menduduki posisi sebagai Managing Director Dell Asia pada tahun 2005-2012. Di Dell ia memimpin 23 negara di Asia.
Suka tantangan baru pada 15 Februari 2012 Andreas meninggalkan Dell, dan bergabung dengan Microsoft Indonesia sebagai Presiden Director. Andreas memegang posisi sebagai orang nomor satu di Microsoft Indonesia hingga kini.
Di tengah persaingan super ketat industri teknologi informasi di Indonesia, ia mampu membawa Microsoft Indonesia menjadi salah satu perusahaan paling dikenal di Tanah Air.
Andreas memaparkan empat pilar utama dalam transformasi digital. Pilar yang pertama adalah memprioritaskan pelanggan. Teknologi memungkinkan organisasi untuk menganalisis dan memahami karakter konsumen dengan lebih baik.
“Teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis kebiasaan pelanggan. Namun tidak hanya sampai di situ saja, data ini juga harus bisa digunakan untu memprediksi behavior pelanggan. Kalau belum bisa untuk prediksi belum transformasi namanya,” kata Andreas.
Selanjutnya, transformasi digital ini juga memerlukan karyawan yang kompeten dalam mengoperasikan alat-alat digital. Transformasi pada akhirnya membuat karyawan lebih mobile, sehingga dapat berkarya di mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat apa saja.
Transformasi digital dengan demikian akan membentuk pilar berikutnya, yakni sistem operasional baru. Teknologi memungkinkan pemotongan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan. Efektivitas dan efisiensi kerja akan meningkat dengan sistem tersebut.
Pilar terakhir adakah transformasi produk dan model bisnis. Setiap institusi atau organisasi maupun perusahaan yang siap melakukan transformasi harus pula siap untuk menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi pelanggan. “Mereka perlu mendefinisikan ulang jenis produk dan model bisnis yang ditawarkan agar berbeda dari rivalnya,” katanya.
Andreas ikut andil mengatasi maraknya penjualan software bajakan di sejumlah marketplace di Indonesia. Dalam hal ini Microsoft bekerja sama dengan sejumlah Internet Service Provider (ISP) dan Computer Emergency Response Team (CERTs) di lingkungan pemerintahan untuk mengatasi serangan siber. Tindakan ini diharapkan mampu meminimalisir bahaya serangan siber bagi konsumen, baik individu maupun organisasi.
Andreas juga berperan membantu program pemerintah untuk mewujudkan program 1.000 technopreneur melalui kompetisi pengembang aplikasi Imagine Cup, yang diadakan oleh Microsoft Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun 2016, Microsoft Indonesia berkomitmen untuk membantu pemerintah mewujudkan terciptanya 1.000 technopreneur hingga tahun 2020.
Terobosan lain yang dilakukan Microsoft di bawah kepemimpinan Andreas adalah mewujudkan konsep smart city di Indonesia. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Rektor UGM Paripurna Sugarda, dan CEO Microsoft Indonesia Andreas Diantoro di Gedung Pascasarjana UGM, Yogyakarta, pada bulan September 2016.
Konsep smart city akan memberikan keleluasaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengontrol proses pengambilan keputusan politik pembangunan, baik menyangkut perencanaan anggaran, hingga penyusunan undang-undang dan peraturan daerah (perda).
Andreas dilahirkan di Yogyakarta, 12 September 1968. Ia tumbuh dari keluarga atlet basket. Ayahnya, Diantoro, dan ibunya, Juliana, adalah atlet basket yang dipertemukan di Pekan Olahraga Nasional (PON). Diantoro adalah atlet yang mewakili provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sedangkan Juliana mewakili Jawa Tengah.
Best CEO (Private Sector)
Glen Glenardi Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk
Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto/Istimewa
Dengan visi yang jernih dan pengalaman yang panjang di dunia perbankan, Glen Glenardi sukses membawa PT Bank Bukopin, Tbk. tumbuh berkelanjutan, senantiasa melakukan inovasi dan mencetak kinerja gemilang.
Sukses kinerja tergambar pada laporan keuangan terkini Perseroan, Bank berkode emiten BBKP tersebut mencatatkan realisasi laba bersih sebesar Rp884 miliar (per September 2016), tumbuh 10,7% secara year on year.
Kenaikan laba ini didorong oleh kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 13,45% yoy. Dari sisi kredit, sampai September 2016, Bank Bukopin mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 16,6% yoy menjadi Rp73,1 triliun.
Berdiri pada 10 Juli 1970, bisnis Bank Bukopin fokus pada segmen UMKM. Seiring berjalannya waktu, di bawah kemudi Glen Glenardi, Sang Direktur Utama, Bank Bukopin terus bertumbuh dan berkembang hingga masuk ke dalam jajaran bank kelas menengah di Indonesia.
Saat ini, Bank Bukopin telah beroperasi di seantero nusantara, tersebar di 23 provinsi yang terhubung secara real time on-line dengan didukung oleh 43 kantor cabang, 170 kantor cabang pembantu, 126 kantor kas, 75 kantor fungsional (layananmikro), 36 payment point, serta 8 layanan Pickup service.
Bank Bukopin juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi nama “Swamitra”, yang kini berjumlah 593 outlet, sebagai wujud program kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro.
Untuk mendukung layanan terbaik pada nasabah, Bank Bukopin juga telah mengoperasikan 862 mesin ATM yang terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM BCA Prima, ATM Bersama dan Plus di seluruh Tanah Air. Ya, sesuai dengan motto ‘Memahami dan Memberi Solusi’ Bank Bukopin senantiasa melakukan inovasi dan peningkatan layanan kepada para nasabahnya.
Glen mengaku kesuksesan Bank Bukopin tak dimiliki oleh dirinya sendiri, tetapi merupakan kontribusi dari anggota tim dan seluruh karyawan Bank Bukopin. Karena karyawan selalu disiplin dan komitmen untuk melaksanakan anggarannya dengan baik, maka terjadilah seperti itu.
Karena fungsi Glen di perusahaan, laiknya sebuah dirigen dalam sebuah orkestra, adalah sebagai pengatur strategi, yang mengimplementasikannya di tataran teknis tentu seluruh karyawan.
Di Bank Bukopin, Glen mencoba membangun sebuah teamwork yang baik dan memangkas jarak antara atasan dan bawahan.
“Ruangan saya selalu terbuka untuk karyawan.Siapa saja saya terima sepanjang itu untuk kebaikan perusahaan,” tutur pria asal Cirebon itu.
Pada 2017 ini, di tengah gejolak perekonomian global yang belum bisa diprediksi, Glen menargetkan Bank Bukopin dapat tetap tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan industri.
Pada 2021, ditargetkan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) harus di bawah 85%, Non Performing Loan (NPL) di bawah 3%, dan Nett Interest Margin (NIM) harus di angka> 4%, serta tingkat produktivitas kerjakaryawan mencapai angka 60%-70%.
“Bank Bukopin harus membuat skala ekonomi bisnis sehingga dalam waktu lima tahun ke depandapat tercapai angka-angka tersebut. Termasuk juga produktifitas SDM sudah mencapai 70%. Artinya kalau mesin, kapasitasnya mendekati 100%,” tegas penghobi Vespa ini.
Bank Bukopin telah menjadi bank yang fokus pada segmen ritel yang terdiri dari mikro, UKM, dan konsumer, serta didukung oleh segmen komersial. Diharapkan, Bank Bukopin akan difokuskan untuk dapat menjadi pemain utama di segmen UKM.
“Alhamdulillah, kita berada di posisi ketujuh menjadi bank mandiri di sektor UKM. Ke depan saya berharap, masuk ke lima atau tiga besar,” targetnya.
Di bawah nahkoda Glen, Bank Bukopin secara konsisten terus memacu pertumbuhan bisnis pada segmen ritel sebagai motor penggerak pertumbuhan kinerja Perseroan dan memposisikan segmen komersial sebagai penyeimbang.
Untuk lebih memacu pertumbuhan pada segmen mikro ke depannya, Perseroan akan meningkatkan focus pada kredit para pensiunan pegawai pemerintah, TNI, dan kepolisian serta memperkuat pengembangan aliansi strategis dengan mitra strategis.
Dari sisi funding, Glen berharap dana yang masuk ke perusahaan akan semakin didominasi oleh dana jangka panjang. Dengan demikian suitainability bank semakin terjaga.Oleh karena itu, perlu strategi marathon untuk mengelola funding.
Jadi, sambungnya, dalam mengelola dana pihak ketiga Bank Bukopin, manajemen harus mengelola dengan tepat antara dana-dana yang bersifat spint dan marathon.
Garap Fintech
Bank Bukopin juga akan terus mendorong optimalisasi kinerja reseller/partner, branchless banking, dan mendorong Swamitra, serta pengembangan Fin Tech.
Menjamurnya fintech di Indonesia kerap dianggap sebagai ancaman bagi perbankan. Padahal, perbankan dapat bersinergi dengan startup fintech agar dapat memberikan solusi inovatif untuk mendorong ekosistem yang berkelanjutan.
Bank Bukopin menjawab tantangan tersebut dengan bertransformasi dan berinovasi menuju perusahaan yang fasih digital dengan mendukung percepatan ekosistem startup Indonesia, serta menginisiasi program-program pembinaan dan edukasi calon pendiri startup untuk mendorong inovasi.
Hal tersebut sejalan dengan visi dan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara melalui berbagai inisiatif, salah satunya GerakanNasional 1000 Startup Digital, yang bertujuan menciptakan 1.000 startup berkualitas di Indonesia, yang diprakarsai oleh KIBAR dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Bank Bukopin hadir untuk menjadi pendukung utama Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Kami menyiapkan diri dari berbagai lini, untuk menyambut dan memanfaatkan berbagai peluang dan kesempatan untuk menciptakan lebih banyak pelaku startup fintech yang mampu memberikan solusi untuk Indonesia,” ujar Glen Glen juga menargetkan menjadikan Bank Bukopin masuk ke dalam jajaran 10 bank di Tanah Air dilihat dari sisi laba. “Ini adalah cita-cita perusahaan yang harus kita realisasikan bersama,” pungkas peraih penghargaan Best Individual Achiever Kategori CEO Private Sector di ajang Obsession Awards 2016 ini.
Best CEO (Private Sector)
Prabowo Widyakrisnadi Presiden Direktur PT Ace Hardware Indonesia Tbk
Naskah: Giattri F.P., Foto: Istimewa
Menakhodai PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACE) sejak 1995 silam, Prabowo Widyakrisnadi, Sang Presiden Direktur terus membawa emiten bersandi saham ACES ini meraih kinerja positif. Betapa tidak? Pada 9M 2016, ACE mencatatkan laba bersih sebesar Rp470,1 miliar atau Rp27,90 per saham.
Angka tersebut meningkat sebesar 20,5% dari Laba bersih pada periode yang sama tahun 2015 yakni Rp389,5 miliar atau Rp23,02 per saham.
Pencapaian tersebut terutama didukung oleh Penjualan ACE yang meningkat sebesar 2,70% menjadi Rp3,55 triliun dari penjualan 9M 2015 yakni Rp3,46 triliun. Hingga akhir September 2016, Aset ACE menyentuh Rp3,50 triliun, tumbuh 7,03% dari aset tahun 2015 yakni Rp3,27 triliun, dan modal ACE meningkat dari Rp2,6 triliun tahun 2015 menjadi Rp2,8 triliun pada 30 September 2016.
Berkat tangan dingin Prabowo, ACE sebagai pusat perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup terbesar dan terlengkap di Indonesia ini terus melebarkan sayapnya. Sepanjang tahun 2016 perusahaan yang dibidani oleh grup Kawan Lama Sejahtera pada 1995 ini berhasil melampaui target pembukaan gerai yakni 13 gerai baru pada 2016. Saat ini, total gerai yang dimiliki ACE sebanyak 131
Perseroan optimis pembukaan belasan gerai baru akan meningkatkan pendapatan dalam jangka panjang. Kondisi perekonomian yang membaik pada 2017 berpotensi menyokong pertumbuhan penjualan bersih perseroan. Apalagi kalangan middle class juga makin meningkat.
ACE bertahan untuk membagikan dividen final pada 2017 minimal 20%. Pada tahun 2016, dividen pay-out ratio sekitar 45% dari laba bersih 2015 atau sebesar Rp15,4 per saham.
Analis Erdikha Sekuritas Adrian M. Priyatna menuliskan dalam riset belum lama ini, proyeksi penjualan ACE akan mencapai Rp4,95 triliun atau tumbuh 9,04% dari posisi Rp4,54 triliun.
Berdasarkan konsensus Bloomberg, proyeksi pendapatan ACE pada 2016, 2017 dan 2018 masing-masing mencapai Rp5,09 triliun, Rp5,6 triliun dan Rp6,2 triliun masing-masing tumbuh 7,37%, 10,03% dan 12,08% secara tahunan.
Sementara, proyeksi pertumbuhan laba bersih ACE pada 2016, 2017 dan 2018 masing-masing mencapai 3,03%, 11,38%, 10,92% year on year atau menjadi Rp606,14 miliar, Rp675,09 miliar dan Rp748,8 miliar.
Tahun ini, ACE menargetkan penambahan 10 unit gerai baru dengan luas bervariasi. ACE juga akan menambah beberapa gerai di berapa kota besar di Indonesia seperti Balikpapan, Pekanbaru,
dan Bandung.
Prabowo menandaskan, kunci sukses ACE sebagai The Helpful Place juga tak lepas dari loyalitas dan kepuasan pelanggan.
“If we don’t take care of our customers, someone else will”. Quote dari Edgar Mitchell ini diamini oleh ACE. ACE menyadari pelanggan memiliki peranan penting bagi perusahaan. Selama lebih dari 20 tahun hadir di Indonesia, ACE menyadari pelanggan merupakan salah satu faktor terbesar yang mendukung perusahaan tetap tumbuh dan berkembang. Untuk itu, kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama bagi ACE.
ACE menyediakan lebih dari 80.000 jenis produk sebagai solusi terhadap keperluan rumah tangga dan gaya hidup. Tak hanya menawarkan rangkaian produk yang cukup variatif tapi ACE juga menawarkan kualitas produk yang lebih baik dari para kompetitornya.
Layanan yang prima dan produk yang berkualitas merupakan kombinasi sempurna untuk meraih kepuasan pelanggan. Untuk meningkatkan Service Quality, ACE melaksanakan berbagai program di antaranya: training terkait product knowledge & services, certification untuk personal maupun store, dan control melalui mistery shoppers maupun survey kepuasan pelanggan yg rutin dilakukan.
Sepanjang 2016, ACE telah banyak melakukan kegiatan baik secara promosi, brand activations maupun CSR yang melibatkan para pelanggan. Misalnya Members Gathering ACE, CSR Donor Darah dan Trees for Tomorrow, serta Launching Mobile Apps.
ACE Mobile Apps adalah aplikasi yang dibuat untuk menjadi pendamping yang bermanfaat bagi pelanggan dan bisa menggantikan kartu fisik member ACE Rewards karena dapat terkoneksi sehingga fasilitas membership dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat, seperti melihat point rewards yang dimiliki, cek hadiah khusus member, update untuk mengetahui promo dan tawaran spesial bagi member serta promo ekslusif di merchant yang bekerjasama dengan ACE langsung dari gadget yang digunakan. Selain itu, fitur lainnya yang bisa dimanfaatkan yaitu Product Highlight yang menampilkan produk-produk promo yang sedang berlangsung, Special Offer yang menapilkan detil penjelasan promo yang sedang berlangsung. Scan Barcode Promo yaitu sarana interaktif pelanggan untuk mendapatkan informasi lebih mengenai deskripsi, video dan infografik produk, Idea yang memberikan inspirasi untuk pelanggan berupa saran dan penggunaan produk. Store Location untuk mengetahui jarak lokasi dengan toko ACE, dan ACE Care yaitu halaman degan fasilitas customer care ACE, pelanggan bisa bertanya taupun menyampaikan saran melalui email, telepon maupun online chatting.
Walaupun telah memiliki toko ACE terbesar di dunia seluas 15.000m2 di Living World Alam Sutera Tangerang, kegiatan ekspansi tahun ini juga tetap dilakukan ACE agar semakin mendekat dengan para pelanggannya, yakni dengan membuka beberapa toko di wilayah sekitar perumahan warga serta pusat pembelanjaan seperti di Majapahit dan Siliwangi Semarang, Hartono Mall di Yogya, Plaza Pondok Gede, Ciledug dan PIK Mal di Jakarta, serta Suzuya Mall di Aceh.
Upaya yg dilakukan ACE membuahkan hasil yg sangat baik. Hal ini terbukti dari prestasi ACE mendapatkan recognition dari berbagai pihak yg independen melalui berbagai Awards yg diterima, antara lain Service Quality Award, Indonesia Most Admired Company, Consumer Choice Award dan berbagai penghargaan lainnya.
Sebagai retail yang mengusung slogan The Helpful Place, ACE menghadirkan beragam added values untuk pelanggannya, meliputi delivery service, installation service, best price guarantee yakni ACE akan mengganti selisih harga jika ada produk yang sama namun lebih murah harganya di tempat lain dalam periode penjualan yang sama, serta 100% satisfaction guarantee yaitu layanan pengembalian produk jika pelanggan berubah pikiran terhadap produk yang dibeli selama 14 hari.
Khusus untuk member ACE Rewards, keuntungan tambahan yang diberikan adalah member privilege dimana member bisa mendapatkan point rewards setiap pembelanjaan minimal Rp.100 ribu yang bisa ditukar dengan voucher belanja dan merchandise menarik, penawaran khusus di merchant yang bekerjasama dengan ACE, harga khusus Member, informasi terkait promo dan event, dan Pay With Point yaitu program dimana point rewards yang dimiliki oleh Member dapat digunakan untuk bertransaksi.
Ke depannya, service-service untuk meningkatkan kepuasan pelanggan akan tetap menjadi sebuah pilar utama dalam perjalanan bisnis sehingga ACE tetap menjadi The Helpful Place bagi para pelanggannya.
Best CEO (Private Sector)
Roni Haslim CEO PT BCA Finance
Naskah: Andi Nursaiful, Foto: Istimewa
Di tengah situasi ekonomi yang tidak bersahabat, ia tetap mampu membawa perusahaan mencapai kinerja cemerlang sepanjang tahun lalu. Target laba sebesar Rp 1,1 triliun di awal tahun, sukses dilampaui. Laba bersih tahun berjalan tumbuh pesat yakni 8,7% menjadi Rp 1,13 triliun.
Kinerja laba yang positif, seiring kinerja pembiayaan yang tak kalah kinclong. Per 31 Desember 2016, pembiayaan tumbuh 6% menjadi Rp 30,52 triliun. Dari sisi aset, BCA Finance di bawah kepemimpinan Roni, mencatatkan pertumbuhan sebesar 19,5% menjadi Rp 8,15 triliun. “Terjadi peningkatan karena pembiayaan yang tumbuh, dan ada perbaikan dari sisi NPL,” kata Roni.
Pada tahun lalu, BCA Finance mencatatkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp30,7 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebelumnya yakni Rp29,5 triliun. Angka ini tumbuh 6% dibanding akhir tahun 2015 sebesar Rp 28,8 triliun.
Penyaluran pembiayaan ini meliputi pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan dan juga anjak piutang. “Target pembiayaan baru (new booking) pada tahun ini diharapkan tumbuh 10% dibanding tahun lalu. Sementara target laba diharapkan tumbuh 5%,” tambah Roni.
Roni mengungkapkan, bunga kredit tetap menjadi andalan perusahaan untuk memacu pembiayaan. BCA Finance menawarkan bunga kredit sebesar 3,60% untuk tenor 36 bulan, dan 4,60% untuk tiga tahun.
Di sisi lain, anak usaha PT Bank Central Asia, Tbk., ini, juga masih mengkaji rencana penurunan besaran uang muka atau down payment (DP), sebagaimana ketentuan yang diterbitkan OJK menjelang akhir tahun lalu.
Dari sisi aset, BCA Finance mencatatkan pertumbuhan sebesar 19,5% menjadi Rp 8,15 triliun. Kenaikan aset ini disumbang oleh peningkatan piutang pembiayaan konsumen, piutang pihak berelasi, piutang lain-lain dan aset lain-lain pihak ketiga.
Saat ini portofolio pembiayaan BCA Finance terdiri atas 70% mobil baru dan sisanya 30% merupakan pembiayaan mobil bekas. Dari sisi pembiayaan, lebih dari 90% merupakan pembiayaan mobil penumpang. Sisanya sekitar 10% adalah pembiayaan mobil niaga (komersial).
Roni bukan orang baru di BCA Finance. Sebaliknya, ia sudah bergabung sejak BCA Finance masih bernama PT Sentra Sari Finance pada tahun 2000, lalu berubah nama menjadi PT Central Sari Finance (CSF). Kala itu perusahaan masih berstatus start up, yang merupakan joint venture dengan Jepang.
Ketika kemudian diambil alih oleh BCA (2001) dan berubah nama seperti saat ini, semua mulai kembali dari titik nol. Di sinilah Roni ikut membangun perusahaan dari skala kecil hingga menjadi besar seperti saat ini, lalu kemudian dipercaya memimpin sejak 2008.
“Saya ikut membesarkan sehingga rasa memilikinya kuat. Terus namanya laki-laki saya juga senang dunia otomotif. Berhubungan dengan otomotif, lihat mobil, enjoy sekali. Menurut saya, ini adalah dream job saya,” tandas peraih gelar Bachelor of Engineering dari RMIT, Melbourne, Australia (1985).
Roni dikenal sebagai sosok pemimpin yang tidak suka basa-basi dan formalitas. Pria yang jarang mengenakan dasi dan lebih suka kemeja batik lengan pendek, ini, juga dikenal dekat dengan berbagai lapisan di perusahaan yang dipimpinnya.
“Pakaian yang tidak formil membuat saya lebih mudah berkomunikasi dengan karyawan, karena kesederhanaan akan membuat seseorang lebih terbuka jiwanya dan lapang hatinya,” ia menuturkan.
Gaya kepemimpinan Roni memang unik dan tidak mainstream. Ia menciptakan lingkungan kerja yang tidak mengikat, santai, dan bersahaja, sehingga karyawan betah berlama-lama di kantor. Ia menginginkan karyawan bekerja dari hati, sebagaimana ia terapkan pada dirinya sendiri.
Pria kelahiran Medan, 24 Januari 1962, ini, senantiasa berorientasi mencetak karyawan unggul. Sedapat mungkin menghindari “membajak” profesional dari luar, dan lebih memilih memberi kesempatan jenjang karier kepada karyawan sendiri.
Terhitung sudah lebih dari lima tahun BCA Finance tidak “mengimpor” profesional dari luar. Kecuali karyawan yang punya kebutuhan khusus. “Tapi kalau kami mau buka kantor cabang, kepala cabangnya selalu kami promosikan dari dalam. Mereka ini masih muda-muda. Ada yang umurnya 23 tahun, 24 tahun sudah menjadi kepala cabang,” jelasnya.
Tentu tidak asal tunjuk. Sebab semua sudah dinilai kelayakannya berdasarkan merit system. Roni membangun sistem management trainee (MT) dan sudah meluluskan 14 angkatan. Prinsipnya, dengan mengambil dari dalam, maka perusahaan bisa memotivasi mereka.
“Saya kan bekerja juga dari bawah, jadi bisa merasakan bagaimana karyawan itu pengen naik kariernya. Jadi bekerja itu bukan cuma mencari uang, tapi juga kenyamanan dan harapan. Nah, kami memberi harapan kepada semua karyawan dengan memberikan kesempatan kepada semua dan sudah ada mekanismenya,” jelas Roni, yang memulai karier sebagai GM Marketing pada tahun 2000.
Melalui pendekatan seperti itu, Roni sukses membangun sebuah dream team yang andal, penuh motivasi, dan berdedikasi tinggi. Pada gilirannya, tim ini mampu mencetak sukses di bawah kepemimpinan leader yang inspiratif. “Jika kita bekerja sendiri maka hanya menggunakan pemikiran sendiri. Tetapi dengan bekerja secara tim, maka kekuatannya sangat powerfull,” tandasnya.
Roni belum puas sampai di sini. Ia berobsesi BCA Finance bisa terus terus, dan menjadi yang terbaik. Ia tidak hanya mengandalkan suku bunga, namun bertekad terus meningkatkan pelayanan. Misalnya, dengan meningkatkan akses pembayaran lewat kerja sama dengan berbagai bank.
Tak hanya berhasil mencetak karyawan andal, sebab BCA Finance juga memiliki kepedulian terhadap pendidikan, khususnya melalui program beasiswa BCA Finance Peduli yang dibuka setiap tahunnya. Program ini bertujuan mengurangi angka putus sekolah dengan memberikan bantuan finansial kepada mahasiswa yang berprestasi dan memiliki keterbatasan finansial.
Program ini sudah berjalan selama lima tahun sejak 2009. Total dana beasiswa yang ditawarkan meningkat setiap tahunnya. Total yang ditawarkan oleh program untuk tahun 2016 sebesar Rp. 1,62 Milyar.
Best CEO (Private Sector)
Virendra Prakash Sharma Wakil Presiden Direktur PT Mitra Adiperkasa Tbk.
Naskah: Andi Nursaiful, Foto: Istimewa
Dialah motor penggerak utama dalam semua pencapaian PT MAP sejak berdiri tahun 1995. Hingga Kuartal III tahun lalu, laba bersih perusahaan melonjak 10 kali lipat dibanding perolehan sembilan bulan pada 2015.
Laba bersih sebesar Rp 120 miliar dicapai berkat melonjaknya penjualan yang tumbuh 9,5% menjadi Rp10,3 triliun. Terutama ditopang segmen grosir dan eceran. Sukses diraih setelah tiga tahun melakukan konsolidasi internal dan berbagai inisiatif transformasi. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pun menyematkan peringkat idAA.
Warga negara India kelahiran 1958, ini, bergabung di MAP sejak 1990. Bagi MAP, dialah motor penggerak perusahaan. Namun bagi industri ritel di Tanah Air, Sharma boleh disebut salah satu pionir modern retail di Indonesia.
Di bawah kepemimpinannya, MAP tumbuh besar dari hanya satu gerai pada 1990 menjadi lifestyle retailer terdepan di Indonesia, dengan lebih dari 22.000 karyawan, lebih dari 2000 gerai retail di 69 kota.
Sebagai penghargaan atas kontribusinya atas dunia retail di Indonesia, Sharma menjadi salah satu finalis Ernst & Young Entrepreneur of the Year (Indonesia) Award pada 2007, serta CNBC’s Asia Business Leaders Awards pada 2012.
Hingga tahun lalu, MAP di bawah kepemimpinannya tetap menjadi perusahaan yang tumbuh sehat. Perusahaan dengan kode emiten MAPI ini mencatat kenaikan pendapatan sebesar 9,5% di kuartal III/2016 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Berdasarkan keterangan resmi perseroan, pendapatan bersih perusahaan meningkat sebesar 9,5% menjadi Rp10,3 triliun dari Rp9,4 triliun yang diraih pada periode yang sama di tahun 2015. Laba usaha tumbuh sebesar 89% dari Rp305 miliar menjadi Rp577 miliar.
Sementara itu, laba bersih untuk sembilan bulan pertama 2016 adalah sebesar Rp120 miliar, atau meningkat dari Rp 20 miliar yang diraih pada periode yang sama di tahun 2015. Total kas dan setara kas yang dimiliki hingga akhir September 2016 mencapai Rp564,70 miliar, atau naik dari Rp503,89 miliar diperiode yang sama tahun sebelumnya.
Keberhasilan kinerja keuangan itu antara lain dicapai berkat konsistensi perusahaan dalam melaksanakan Agenda Transformasi 2014 – 2016, di tengah situasi perlambatan ekonomi nasional sepanjang tahun lalu. Konsolidasi internal dan inisiatif transformasi, membuat inventory level telah kembali normal.
Penjualan ritel merupakan kontributor terbesar perusahaan. Hingga kuartal III 2016, penjualan ritel tercatat Rp 7,05 triliun atau setara dengan 68,51% terhadap total pendapatan bersih Rp 10,29 triliun. Sementara total kuartal III 2016 tersebut tumbuh 9,46% ketimbang realisasi pendapatan bersih kuartal III 2015.
Ekspansi gerai Zara ke Ho Chi Minh City, Vietnam, juga berdampak positif terhadap kinerja keuangan, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Ekspansi ini menambah daftar negara yang dimasuki perseroan setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Zara merupakan merek internasional asal Spanyol yang dimiliki oleh Inditex Group. Gerai Zara di Vietnam terletak di Ho Chi Minh dengan menempati area seluas 2.400 meter persegi.
Perseroan menjadi pemegang 100% saham Mitra Adiperkasa Vietnam Co Ltd. Sedangkan di dalam negeri, Mitra Adiperkasa mengelola sebanyak 15 gerai Zara yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Bali.
Perseroan juga mempercepat ekspansi pada bisnis makanan dan minuman. Lewat anak usaha milik MAPI, perusahaan mengoperasikan merek-merek gerai makanan dan minuman MAPI, seperti Starbucks, Pizza Express, Krispy Kreme, Cold Stone Creamery, dan Godiva.
Masih pada kuartal III 2016, segmen food and beverages (F&B) memberi kontribusi sekitar 21% pada laba usaha MAPI. MAPI terutama akan menambah gerai kopi Starbucks yang merupakan salah satu bisnis paling menguntungkan di segmen F&B.
Gerai Starbucks memang masih mendominasi pasar gerai kopi dengan jumlah gerai kini mencapai 275 gerai. MAPI terus menambah jumlah kedai kopi ini lewat ekspansi di gedung perkantoran dan
rumah sakit.
Di sisi lain, specialty store milik MAPI juga tetap mengontribusi pendapatan terbesar. Saat ini, sekitar 68% pendapatan MAPI berasal dari specialty store. Pendapatan dari department store hanya 18%. Sedang gerai makanan dan minuman memberi kontribusi 12% ke pendapatan.
Memperhitungklan kinerja laba Kuartal III, kalangan analis memprediksi pendapatan MAPI tahun 2016 akan naik dari Rp 13,79 triliun menjadi Rp 14 triliun, dengan prediksi laba dari sebelumnya Rp 108,23 miliar jadi Rp 182,31 miliar.
September tahun lalu, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pun memberikan peringkat idAA- kepada MAPI. Peringkat tersebut diberikan sesuai ekspektasi bahwa margin profitabilitas perusahaan dapat dipertahankan dalam jangka pendek dan menengah, didukung oleh efisiensi operasional dan pengelolaan persediaan yang lebih baik.
Pefindo menilai faktor-faktor yang mendukung peringkat, antara lain, posisi pasar MAPI dengan konsep ritel yang kuat dan terdiversifikasi, lokasi toko yang relatif beragam, dan perlindungan arus kas di atas rata-rata.
Add to Flipboard Magazine.
Popular

Wanita Muslim yang Menginspirasi Dunia
24 July 2014
Film-film Islam Terbaik Sepanjang Masa
01 July 2013