71 Tokoh Berpengaruh 2016

Sudah menjadi tradisi, setiap kali memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Majalah Men’s Obsession hadir dengan edisi yang menghadirkan tokoh-tokoh yang memberi peran dalam mengisi hari kemerdekaan. Hal ini merupakan bentuk konsistensi kami. Untuk itu, di edisi HUT ke-71 Republik Indonesia ini kami kembali menampilkan profil tokoh-tokoh berprestasi dan inspiratif. Dalam edisi kali ini menyusun daftar 71 Tokoh Berpengaruh di Indonesia 2016.

Para tokoh-tokoh tersebut, berasal dari berbagai latar belakang yang kami nilai memiliki peran dan pengaruh besar bagi khalayak luas. Baik karena aspek ketokohannya, penguasaan sumberdaya ekonomi yang dimiliki, maupun karena predikat jabatan atau kedudukan yang diembannya.

Kami memahami, masih sangat banyak tokoh di negeri ini yang juga layak masuk dalam daftar. Namun jumlah 71 kami pilih untuk menyesuaikan dengan momentum usia Republik Indonesia.  Kami juga mengakui bahwa penyusunan daftar bersifat subyektif, sehingga boleh disebut sebagai daftar tokoh berpengaruh versi Men’s Obsession.

Meski demikian, penyusunan daftar sudah melalui tahap seleksi ketat dan perdebatan sengit di dapur redaksi. Satu hal penting, kami berharap dengan kehadiran 71 tokoh berpengaruh ini dapat mengalirkan inspirasi kepada masyarakat khususnya pembaca setia. Sehingga kelak akan lahir ribuan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya  di republik ini yang mewarnai wajah Indonesia di masa mendatang untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Dirgahayu Indonesia!

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Tak terbantahkan bahwa posisi sebagai orang nomor satu di negeri ini telah menjadikan Presiden Joko Widodo tokoh paling berpengaruh di Indonesia. Kemampuan mengonsolidasikan kekuatan politik nasional dalam
satu koalisi besar, juga menjadi bukti kekuatan pengaruhnya.

Ketika baru terpilih sebagai Presiden RI dan dilantik pada Oktober 2014, tak  sedikit kalangan yang meragukan mampukah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertahan menghadapi gempuran lawan-lawan politiknya, terlebih di tengah situasi ekonomi nasional, regional, bahkan global yang melesu.

Berbagai tantangan datang silih berganti, baik yang terjadi secara murni maupun by design oleh aktor-aktor politik. Terutama dalam setahun pertama pemerintahannya. Tapi berkat kepiawaian politiknya, Jokowi perlahan mampu melakukan konsolidasi dan memperkuat dukungan politiknya, sekaligus sukses menundukkan lawan-lawan politiknya.

Dalam tempo satu tahun semenjak berkuasa, posisi politik Presiden Jokowi makin di atas angin. Dengan masuknya PAN dan Golkar, pemerintahan Jokowi sudah didukung tujuh parpol, dari awalnya hanya empat.

Saat maju dalam pilpres 2014, parpol yang mendukung Jokowi hanyalah PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat alias KIH. Lawan politiknya adalah KMP atau Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo.

Anggota KMP ini adalah Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, plus Demokrat. Untuk Demokrat memang tidak secara resmi masuk KMP. Tapi, saat pemilihan ketua DPR dan MPR, Demokrat gabung dalam KMP.

Tapi, kini KMP yang didengung-dengungkan sebagai koalisi permanen, akhirnya bubar. Satu per satu pesertanya menyatakan dukungan ke pemerintahan Jokowi. Dimulai dari PPP, kemudian PAN, dan yang terakhir Golkar.

“Ini memperlihatkan Pak Jokowi benar-benar kuat, sehingga lawan-lawannya memilih masuk daripada melawan secara frontal,” ungkap peneliti Lingkaran Survei Indonesia Adji Alfaraby dalam sebuah wawancara.

Lantas di mana letak kekuatan Jokowi? Adji melihat setidaknya ada empat faktor yang membuat lawan politik Jokowi tidak berdaya. Pertama, Jokowi tidak terpengaruh dengan manuver politik kelompok oposisi. Kebijakannya, seperti kartu sakti, vonis mati bandar narkoba, dan juga kenaikan BBM terus dilakukan meski kencang diprotes oleh lawan politiknya.

Kedua, Jokowi punya sikap terbuka untuk berkomunikasi dengan semua parpol. Bahkan, dengan Prabowo, lawannya di Pilpres 2014, Jokowi tetap menjalin komunikasi dengan baik. Ketiga, kisruh internal parpol yang diikuti perlawanan frontal mereka ke pemerintahan Jokowi untuk dapat pengesahan selalu kandas. Akhirnya, tidak punya pilihan kecuali mendukung pemerintahan Jokowi.

Keempat, Jokowi punya operator politik yang andal. Operator ini mampu menghubungkan Jokowi dengan parpol oposisi. Operator ini juga yang mampu menjinakkan manuver-manuver politik di DPR.

Selain memiliki stamina politik yang tinggi, Jokowi juga dinilai andal dalam melakukan konsolidasi dan komunikasi politik. Menurut Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting, Dimas Oky Nugroho, di tengah tekanan yang hebat di awal pemerintahan, Jokowi mampu melakukan konsolidasi politik.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris, menambahkan, bergabungnya partai-partai oposisi ke pemerintahan lantaran kinerja pemerintahan Jokowi cukup kelihatan. Misalnya dalam pembangunan infrastruktur dan usaha menggerakkan ekonomi lewat paket kebijakan yang diluncurkan.

“Saya kira itu salah satu pendorongnya. Pada umumnya, parpol-parpol oposisi tidak punya alasan untuk menolak kebijakan yang berpihak ke rakyat,” jelasnya.

Dengan kekuatan politik dominan yang kini berada di tangan, ditambah dukungan publik yang mulai merasakan manfaat program-program pemerintahan, maka pengaruh yang dimiliki Presiden Jokowi semakin kuat.

Menjelang dua tahun masa pemerintahannya, tingkat kepuasan rakyat kepada Presiden Jokowi terbukti makin bagus. Setidaknya menurut hasil survei Saiful Mujani Reasearh and Consulting (SMRC) bertajuk “Kinerja Pemerintah Jokowi dalam Dua Tahun Pilpres” yang dirilis di Jakarta,  24 Juli 2016.

Survei menyimpulkan tingkat kepuasan rakyat mencapai 67 persen, dan hanya 30 persen masyarakat yang mengaku tidak puas atau kurang puas. Sisanya menjawab tidak tahu atau tidak jawab.

Masih menurut survei SMRC, sebanyak 42 persen rakyat menilai kondisi ekonomi rumah tangga saat ini lebih baik dibanding setahun lalu. Hanya 24 persen yang mengatakan lebih buruk. Dari semua responden, 61 persen rakyat juga optimis kondisi ekonomi pada setahun mendatang akan lebih baik lagi, dan hanya 6 persen yang mengatakan lebih buruk.

Survei ini menunjukkan bahwa sistem meritokrasi sudah berjalan, di mana rakyat mulai menilai dari sisi kinerja. Buktinya, terobosan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang sebelumnya diliputi pro kontra tinggi, langsung berdampak positif (misalnya dengan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham yang menguat). Ini tentu akan semakin meningkatkan kepercayaan publik.

Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait, mengakui, selama 12 tahun menjadi anggota DPR, baru kali ini juga ada kebijakan yang membuat negara-negara tetangga yang mapan secara ekonomi pun membuat kebijakan yang menyikapi kebijakan Indonesia. “Ini wajar saja. Namun yang jelas, respons dari negara tetangga itu menunjukkan bahkan kebijakan tax amnesty ini mengutamakan kepentingan nasional,” ujar Maruarar.

Masih dari hasil survei SMRC, terlihat trend peningkatan yang konsisten dari hasil survei yang dilakukan pada Desember 2015, di mana hanya 53 persen warga menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Kemudian, pada Maret 2016, angka meningkat menjadi 59 persen.

Selain itu, lebih dari 80 persen warga menilai bahwa bangsa ini sedang berjalan ke arah yang benar. Angka ini merupakan sentimen positif tertinggi dalam lima tahun terakhir. Padahal, hasil survei bulan Desember 2015 hanya menunjukkan angka 72 persen. Inilah modal politik hal yang sangat penting bagi perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi ke depan. Pul

Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla

Sebagai orang kedua di pusat kekuasaan dan pemerintahan, posisi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) jelas sangat berpengaruh. Terlebih jika mengingat bahwa dia adalah seorang pengusaha, birokrat, dan politisi senior yang sangat berpengalaman.

Semenjak era reformasi, posisi Wakil Presiden RI bukan lagi sekadar pelengkap seperti zaman Orde Baru. Wakil Presiden RI memiliki pengaruh yang besar dalam ikut mengendalikan jalannya roda pemerintahan, khususnya di bidang-bidang yang dipercayakan oleh presiden.

Publik mencatat, memang sempat terjadi beberapa kali ‘kegaduhan’ dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya perbedaan pandangan antara Wapres JK dengan Menko Perekonomian Rizal Ramli atau dengan menteri lain.

Namun pada akhirnya, JK berada di atas angin dan mempertegas posisinya. Dalam sebuah sidang kabinet, Presiden Jokowi mempertegas posisi Wapres JK. Kata presiden, seperti dikutip luas di media massa, proses pengambilan keputusan dalam kabinet pertama kali berkaitan dengan presiden. Sementara, arah kebijakan dan target, tugas kementerian, akan terus disampaikan saat sidang-sidang kabinet.

“Kemudian dalam pelaksanaan program dan mengontrol program itu akan dikontrol oleh wapres. Kemudian menko mengkoordinasi tugas-tugas kementerian di bawahnya, juga implementasi target presiden dan wapres harus dikoordinasi menko,” kata Jokowi.

Sesuai Undang-undang Dasar 1945, wakil presiden bertugas membantu presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan. Dalam praktiknya seorang wakil presiden di Indonesia terkadang mendapat tugas khusus dari presiden. Misalnya, mengawal di bidang ekonomi, atau menjadi ketua dari Tim Penilai Akhir bagi calon pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, seorang wakil presiden adalah ‘pembantu’ presiden dengan jabatan tertinggi. “Menteri-menteri membidangi urusan tertentu, urusan spesifik. Kalau wakil presiden itu tidak. Seluruh urusan presiden itu urusan wakil presiden. Bahkan wapres menggantikan presiden saat presiden berhalangan,” tandas Refly.

Sebagai tokoh senior dalam perpolitikan nasional, khususnya sebagai mantan Wakil Presiden RI 2004-2009, dan juga sebagai sesepuh dan mantan Ketua Umum Partai Golkar, jejaring politik JK tentulah sangat luas.

Sebelum terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar pada tahun 2004, JK sempat terpilih menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid selama enam bulan (1999-2000).  

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, JK kembali diangkat menjadi menteri. Kala itu JK sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (Menko Kesra), di tengah jalan Kalla mengundurkan diri karena berniat maju mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kemenangan telak membuat pasangan SBY-JK melenggang menuju istana negara untuk disahkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2004-2009. Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru tersebut merupakan pasangan hasil pemilihan pertama langsung dari rakyat Indonesia. Selepas jabatan sebagai wakil presiden pada tahun 2009, JK dipercaya menjabat sebagai ketua Palang Merah Indonesia periode 2009-2014.

Pada bulan September 2011, JK mendapatkan gelar Doctoral Causa keempatnya dari Universitas Hasanudin Makassar bidang perekonomian dan politik. Selain itu, pada Desember 2011 Kalla berhasil mendapatkan penghargaan BudAi (Budaya Akademik Islami) dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Penghargaan Tokoh Perdamaian dalam Forum Pemuda Dunia untuk Perdamaian di Maluku, Ambon, 2011.

Penghargaan lain diberikan kepada JK berupa Dwidjosowojo Award dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 pada bulan Januari 2012 dan penghargaan The Most Inspiring Person pada bulan dan tahun yang sama disematkan atas prestasi yang telah diukir. Penghargaan tersebut diberikan oleh Men’s Obsession, majalah prestasi dan gaya hidup.

Masih di tahun 2012, JK juga terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam Muktamar VI DMI untuk periode 2012-2017. Pada Pilpres 2014, kepiawaian dan pengaruh luas JK berhasil mengantarnya menjadi calon wakil presiden Indonesia periode 2014-2019 bersama Jokowi.

Peran JK juga sangat besar dalam penyelesaian konflik horizontal di Indonesia. Sosoknya dikenal sebagai orang yang bergerak sangat cepat dalam menangani masalah. JK memiliki andil besar dalam menciptakan perdamaian di Aceh, Ambon, Poso, dan Papua.

Sebagaimana tugasnya saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009), tugas utama JK sebagai Wapres RI adalah membenahi perekonomian Indonesia. Salah satu langkah fenomenal JK di bidang kebijakan ekonomi adalah mencabut secara bertahap subsidi BBM. Langkah awal mencapai Rp 186 triliun! Dana raksasa itu telah dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan subsidi bagi kesejahteraan rakyat.

Menurut JK, subsidi BBM yang dilakukan selama ini tidak tepat sasaran. Mekanisme subsidi itu seharusnya dialokasikan untuk rakyat yang kurang mampu daripada hanya dibakar menjadi asap kendaraan bermotor.

Jika pemerintah tidak menghapus subsidi BBM, seluruh pendapatan negara diproyeksikan bisa habis hanya untuk subsidi BBM pada 2020. Lembaga internasional Standar and Poor’s melansir riset yang menyebut penghapusan subsidi BBM menjadi penyumbang utama bagi perbaikan ekonomi Indonesia.

Salah satu peran strategis yang juga dipercayakan kepada JK, yakni mendorong perubahan pola kerja aparatur negeri sipil (ANS). Yaitu, perubahan dari sistem sentralistik ke arah desentralistik demi mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai inovasi, perwujudan revolousi pelayanan melalui e-government, e-procurement, smart city, dan lain sebagainya serta peningkatan kecakapan ANS agar lebih inovatif dan tak hanya menunggu perintah.

Terlepas dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, JK yang dikenal luas sebagai aktivis organisasi dari beragam bidang sejak masa muda, tentu memiliki jejaring yang sangat luas. Sampai kini, misalnya, JK adalah seorang senior di Korps Alumni HMI (KAHMI). Pul

Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie

Siapa yang tak mengenal Prof Dr Ing H Bacharuddin Jusuf Habibie? Putra Indonesia yang berpengaruh tidak hanya di dalam, tapi juga di luar negeri. Betapa tidak, track record-nya di dunia politik, penerbangan, hingga perfilman boleh dibilang melegenda.

BJ Habibie adalah tokoh yang tak pernah tenggelam oleh zaman. Sejak menjadi Menteri Riset dan Teknologi di era Orde Baru hingga menjadi Presiden ke-3 Republik Indonesia dan hingga sekarang ia selalu menjadi perhatian, teladan, inspirasi bagi masyarakat Indonesia.

Awalnya dikenal sebagai pakar dirgantara. Mengenyam pendidikan di salah satu universitas terkemuka di Jerman, pria yang akrab disapa Habibie ini menerapkan konsep ciptaannya di penerbangan (pesawat). Kala itu, tidak ada satu pun ilmuan dan profesor yang bisa mengerjakan hal yang sama sepertinya.

Konsep ciptaannya adalah menghitung crack propragation on random. Dari situlah ia dikenal sebagai Mr Crack Dengan teorinya, Habibie berhasil menghitung crack dengan rinci sampai pada hitungan atomnya. Tentunya teori ini membuat pesawat lebih aman. Tidak saja bisa menghindari risiko pesawat jatuh, tetapi juga membuat pemeliharaannya lebih mudah dan murah.

Dengan ditemukannya teori crack progression atau lebih dikenal dengan Faktor Habibie, porsi rangka baja pesawat bisa dikurangi dan diganti dengan dominasi alumunium dalam bodi pesawat terbang. Di samping itu bisa meringankan operating empty weight (bobot pesawat tanpa berat penumpang dan bahan bakar) sampai 10 persen dari bobot konvensionalnya.

Faktor Habibie ternyata juga memiliki peran dalam pengembangan teknologi penggabungan bagian per bagian kerangka pesawat. Sehingga sambungan badan pesawat yang silinder dengan sisi sayap yang oval mampu menahan tekanan udara ketika pesawat take off. Begitu juga pada sambungan badan pesawat dengan landing gear jauh lebih kokoh, sehingga mampu menahan beban saat pesawat mendarat. Faktor mesin jet yang menjadi penambah potensi fatique menjadi turun.

Pria peraih gelar diplom ingenieur dan doktor ingenieur dengan predikat summa cum laude di universitas RWTH Aachen, Jerman Barat ini disebut juga sebagai “Manusia Multidimensional”. Setelah beberapa waktu sebelumnya, ia meraih medali penghargaan “Theodore van Karman” pada ajang bergengsi di tingkat internasional tempat berkumpulnya pakar-pakar terkemuka konstruksi pesawat terbang.

Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan presiden Soeharto. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendiakawan Muslim Indonesia).

Berkat dedikasinya, Habibie kemudian diberi amanah menjadi Wakil Presiden mendampingi Soeharto. Puncak karir politiknya adalah pasca pengunduran Soeharto, Habibie dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga.

Sosok BJ Habibie yang terkenal dan hebat baik di dunia penerbangan dan tokoh politik diangkat ke Film layar lebar dengan judul Habibie & Ainun. Film yang mengisahkan kehidupan BJ Habibie dengan istrinya sukses mencuri perhatian masyarakat. Bahkan menjadi film biografi terlaris sampai saat ini. Film yang dirilis pada Desember 2012 ini ditonton lebih dari 4 juta orang di bioskop. Habibie & Ainun diangkat dari buku atau memoir berjudul sama yang ditulis sendiri oleh Habibie.

Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari tampil bagus dan kompak sebagai Habibie dan Ainun. Akting Reza banyak menuai pujian termasuk dari Habibie sendiri Reza pun mendapatkan Piala Citra sebagai Aktor Terbaik di FFI 2013. Lagu soundtracknya yang berjudul Cinta Sejati dan dibawakan Bunga Citra Lestari juga sempat menjadi hits.

Setelah menggebrak dunia perfilman Indonesia lewat Habibie dan Ainun, sekuel keduanya Rudy Habibie yang dirilis tahun ini berhasil mencapai 450 ribu penonton dalam kurun waktu kurang dari satu minggu penayangan. Angka ini terbilang cukup fantastis untuk film lokal.

Film besutan Hanung Bramantyo ini mendapat respon positif dari berbagai kalangan, tidak hanya dari fans namun juga beberapa tokoh penting. Salah satunya mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. (Gya)

Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri

Sebagai satu-satunya pemimpin partai politik perempuan yang tetap eksis dan disegani saat ini, Megawati Soekarnoputri tak hanya memiliki pengaruh besar di lingkaran PDI Perjuangan, tapi juga di jagat perpolitikan nasional.

Satu hal yang tak disangkal, sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Megawati Soekarnoputri memiliki kharisma yang kuat. Putri sulung Bung Karno ini sukses mengantarkan PDI-Perjuangan menjadi partai politik yang besar. Lewat kendaraan partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ini pun Megawati berhasil menjadi Presiden RI periode 2001-2004. Selanjutnya partai ini juga berhasil mengantarkan seorang kadernya, Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI periode 2014-2019.

Perempuan bernama asli Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri tak hanya mewarisi kharisma ayahnya, Bung Karno, tetapi juga menjadi simbol perjuangan. Jika Sukarno menjadi simbol perjuangan gigih melawan penjajah, Belanda dan Jepang, sekaligus bersama Mohammad Hatta menjadi proklamator Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, sedangkan Mega menjadi simbol perjuangan membela rakyat kecil seperti selalu dikatakan bahwa PDI Perjuangan adalah partai wong cilik.

Mega terjun ke dunia politik dan  bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tahun 1987. Pada masa pemerintahan Orba hanya terdapat tiga partai, yakni Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PDI. Golkar mesin utama Orba. Partai beringin ini didirikan oleh Presiden Soeharto. Jenderal Besar ini juga duduk sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar. Oleh karena itu, Orba identik dengan Golkar dan Soeharto. Dalam enam kali pemilu di era Orba, yakni Pemilu 1971, Pemilu 1977,  Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997, Golkar selalu keluar sebagai pemenang. Sedangkan PPP dan PDI harus puas menduduki peringkat kedua dan ketiga.

Perjalanan menjadi sosok pemimpin berpengaruh tidak dilewati Megawati dengan mudah. Karena terpilihnya ia menjadi ketua umum PDI Perjuangan harus dilalui lewat perjuangan, darah, dan air mata. Sampai kemudian pada Minggu 14 Februari 1999, PDI Perjuangan dideklarasikan dan dihadiri ratusan ribu orang. Pada tahun itu juga PDI Perjuangan memenangkan Pemilu. Kemudian pada Pemilu 2004 PDI Perjuangan menduduki peringkat kedua. Pada Pemilu 2009 PDI Perjuangan menempati posisi ketiga. Dan pada Pemilu 2014 PDI Perjuangan tampil sebagai jawara, sekaligus sukses mengantarkan Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI periode 2014-2019.

Mega memang identik dengan Ibu bagi kader PDI Perjuangan, karena mampu mengayomi dan menjembatani setiap persoalan yang terjadi di partai itu. Di bawah kepemimpinannya, Megawati mampu mengonsolidasikan partai tersebut.

Terbukti ia selalu terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum tanpa tanding dan tanpa rival. Mega mampu merangkul perbedaan dan bisa menyatukan partai yang sedemikian plural, sehingga masih tetap utuh sampai saat ini. Kadernya berasal dari berbagai suku dan agama yang berbeda-beda, lengkap dari Sabang sampai Merauke. Pastilah seorang Mega adalah orang yang mempunyai toleransi yang sangat besar. Namun di sisi lain, ia adalah perempuan yang ‘keras’ dalam artian ‘keras’  mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran, konstitusi, ideologi, dan nasionalisme.

Begitu juga di partai, ia sangat tegas mempertahankan nilai-nilai yang telah digariskan oleh partainya. Hal itu bisa dilihat dalam banyak hal. Misalkan dalam soal penentuan bakal calon kepala daerah yang akan dicalonkan partainya. Karena itulah, pasca Kongres PDI Perjuangan di Bali selesai dan Mega kembali memimpin PDI Perjuangan, maka tak ada seorang pun kader yang berani melawan dan akan membuat kongres tandingan seperti di Golkar dan PPP yang harus berkonflik dan mencari celah untuk saling menyerang. PDI Perjuangan sejak dipimpin Mega, praktis tak pernah ada riak-riak yang membuat PDI Perjuangan bubar. Pengaruh Mega sebagai king maker di PDI Perjuangan membuat Partai ini makin bersinar untuk setidaknya hingga satu periode kepemimpinan Mega ke depan. (Ars)

Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono

Kharisma dan pengaruhnya masih diakui di dalam dan luar negeri. Setelah tak menjabat  Presiden RI, dunia meminta Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi  Presiden Global Green Growth Institute (GGGI). Sejumlah forum internasional dan kampus di dalam dan luar negeri  rajin mengundangnya sebagai pembicara dan dosen tamu.

Meski pernah menduduki kursi Presiden RI selama dua periode, tak membuat SBY berhenti beraktifitas tatkala ia harus kembali ke masyarakat biasa. Pengaruhnya yang cukup besar baik di dalam maupun di luar negeri, membuat  Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini tak bisa berdiam diri untuk ikut urun rembug memberikan pendapat bahkan solusi. Sekalipun melalui media sosial.

Dunia juga mengakui eksistensi putra Pacitan ini. Terbukti, banyak tawaran yang ditujukan kepada SBY dari lembaga, organisasi maupun non-organisasi internasional.  

Bahkan di antara tawaran-tawaran tersebut ada permintaan juga dari Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa, Ban Ki-Moon. Namun bagi SBY, untuk berkontribusi di dunia tidak harus menduduki jabatan tertentu, karena ia bisa secara individu mengungkapkan pemikiran-pemikirannya terhadap permasalahan internasional.

Namun ketika Direktur Jenderal Global Green Growth Institute,  Yvo De Boer dan sejumlah tokoh dunia lainnya meminta SBY memimpin lembaga dunia itu, ia tak bisa menampik. Pasalnya organisasi yang didirikan oleh berbagai pemimpin dunia yang fokus terhadap isu ekonomi dan lingkungan di negara-negara yang sedang berkembang ini menilai SBY adalah sosok yang tepat. SBY pun harus berkiprah di organisasi internasional yang bermarkas di Seoul, Korea Selatan.

Kenapa SBY? Menurut Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Yun Byung Se, SBY adalah sosok yang paling cocok untuk memimpin organisasi besar tersebut. Dikatakan Yun Byung Se, SBY adalah sosok pemimpin yang memilki kepribadian yang santun dan telah sukses mengubah Indonesia menjadi negara yang sangat maju pesat dalam sistem demokratis.

Soal SBY masih punya pengaruh di dunia, tentu tak lepas dari kepemimpinannya saat menjadi Presiden dimana Indonesia dipandang dunia sebagai tauladan demokrasi dan sukses menjadi anggota G20.  

Kini, sumbangsih pemikiran Presiden ke-6 Republik Indonesia ini memang sangat besar. Terutama terhadap masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, kemanusiaan, kebangsaan dan persoalan global khususnya mengenai perdamaian dunia, lingkungan dan perubahan iklim.

Seperti belum lama ini SBY menjadi pembicara dalam Forum keempat Perdamaian Dunia (World Peace Forum/WPF) di Beijing. Dalam forum tersebut SBY sebagai tamu kehormatan berbicara tentang kekuatan utama kerja sama keamanan, bersama mantan perdana Menteri Perancis Dominique de Villepin dan mantan perdana menteri Jepang Yukio Hatoyama.

SBY tampil dalam panel pertama forum yang digagas kali pertama pada 2006 di Shengen. Selain SBY tampil pula mantan perdana menteri Australia Kevin Rudd dengan materi kerja sama keamanan Asia Pasifik dan mantan sekretaris Dewan Keamanan Federal Federasi Rusia Igor Ivanov yang tampil dalam topik Eropa Dan kerja sama keamanan internasional. WPF bertujuan menjalin kerja sama internasional, dengan saling bertukar pandang dan pengalaman guna mendapatkan ide baru, konsep dan pendekatan baru, untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia.

Di sisi lain, di era teknologi ini, SBY juga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan ide dan gagasan di akun facebook dan twitter-nya. SBY masuk dalam jajaran pemimpin nomor dua di dunia yang paling banyak pengikutnya di media sosial. Akun twitter SBY saat ini sudah memiliki 5 juta follower. Sedangkan Facebook Fanpage-nya sudah di-like oleh 2,6 juta pengguna Facebook.

Dari pengalaman bergabung dengan media sosial, sebagai figur demokrat  SBY mengaku harus selalu siap menerima kritik dan peringatan setiap saat dan merespon secarabijak. Dalam suatu kesempatan ia mengatakan bahwa kritikan dan masukan dari follower nya itu justru akan mendekatkan dirinya dengan masyarakat. Bahkan ketika menjabat Presiden, SBY menggunakan masukan itu sebagai cara untuk mengukur kepuasan terhadap keputusan dan kebijakannya. (Reza)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Ade Komarudin

Ia adalah politisi karier yang sudah hampir 20 tahun menjadi wakil rakyat. Jejaring politik yang kuat membawanya ke kursi Ketua DPR. Posisi sebagai orang nomor satu di legislatif membuatnya masuk dalam daftar ini.

Akom, panggilan akrabnya, semula menduduki posisi Ketua Fraksi Partai Golkar (PG) DPR.  Ia dipercaya sebagai Ketua DPR pada Januari 2016, menggantikan Setya Novanto yang mengundurkan diri karena tersandung kasus “Papa Minta Saham”. Setya selanjutnya menjadi Ketua Fraksi PG DPR.

Akom tak membuang-buang waktu. Ia  langsung tancap gas. Tiga fungsi legislatif, yakni pengawasan, penganggaran dan legislasi, digenjot begitu menduduki kursi ketua DPR. Pengawasan dilakukan dengan memilih cara-cara produktif. Bukan mencari-cari kesalahan yang ujungnya membuat gaduh. Sebab, hubungan legislatif dengan eksekutif adalah setara. Pengawasan haruslah mendorong kinerja eksekutif lebih baik.

Penganggaran juga didorong untuk sebesar-besarnya terarah bagi kepentingan rakyat. Akom mengatakan, setiap rupiah anggaran negara yang ada dalam APBN haruslah bermanfaat untuk menyejahterakan rakyat.

Di internal DPR Akom melalui tangan pimpinan fraksi juga mulai ‘menertibkan’ anggota. Baik dalam hal kedisiplinan mengikuti rapat-rapat maupun aktivitas lainnnya. Perjalanan dinas ke luar negeri diefektifkan dan diefisienkan.

Menurutnya, tanpa peran serta para anggota menjalankan tugas kedewanan secara disiplin, maka rasanya target tersebut hanya akan berada diatas kertas saja.

Ia berobsesi lembaga yang dipimpinnya tidak akan lagi mengulangi kinerja pada periode 2015 yang hanya bisa meloloskan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU). Pada Januari 2016 rapat paripurna menyetujui 40 RUU untuk diselesaikan menjadi UU tahun ini. Akom bertekad DPR menyelesaikan 30-37 dari 40 RUU tersebut menjadi UU. Selesai atau tidaknya target UU sebanyak itu bukan hanya di DPR. Sebab ada peran eksekutif dalam pembahasan RUU.
Akom berharap semua anggota DPR bisa bekerja sama bersama memenuhi target tersebut. Ia menegaskan tak ada lagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau Koalisi Merah Putih (KMP). Semuanya harus selalu duduk bersama menyelesaikan masalah-masalah yang muncul.

Seperti diketahui KIH adalah koalisi parpol yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) dalam Pilpres 2014, yakni PDI-P, NasDem, PKB, dan Hanura. Sedangkan KMP yang terdiri dari Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Golkar pendukung duet Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dalam Pilpres itu.

Salah satu obsesi kebanyakan politisi adalah menjadi ketua umum (ketum) parpol. Demikian pula dengan Akom. Ia maju sebagai kandidat ketum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, tanggal 14-16 Mei 2016.

Akom mendapat dukungan dari keluarga Cendana, sebutan populer untuk keluarga mantan Presiden Soeharto yang tinggal di Jl. Cendana, Jakarta Pusat. Dua anak Soeharto, yakni Titiek Soeharto dan Tommy Soeharto, menjadi anggota tim sukses Akom. Keluarga Cendana berharap Akom terpilih menjadi Ketum Partai Golkar dan dapat mengembalikan kejayaan partai berlambang pohon beringin tersebut seperti saat dipimpin Soeharto.

Namun, fakta berbicara lain. Ia kalah melawan Setya Novanto. Berbagai kalangan memprediksi pasca kekalahannya di Munaslub Golkar itu Akom bakal digusur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.  Tetapi, Akom mematahkan ramalan itu. Jabatannya tetap aman. Bukan hanya itu, Akom juga diberi jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar periode 2016 – 2019. Hal ini membuktikan kepiawaian politiknya.

Lelaki kelahiran Purwakarta, Jawa Barat, 20 Mei 1965 ini adalah alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia sejak muda berkiprah di Golkar. Pada Pemilu 1977 Akom sudah terpilih menjadi anggota DPR. Ia kemudian terpilih lagi sebagai wakil rakyat pada Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014.

Pada tahun 2010 Akom maju dalam bursa pemilihan ketum sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), salah satu organisasi pendiri Golkar. Dan secara mengejutkan Akom terpilih sebagai Ketum SOKSI periode 2010 – 2015. Akom memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, dan hal ini dibuktikannya saat dipercaya memimpin SOKSI lagi untuk masa bakti 2015 – 2020. Arh

Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman

Dua kali terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membuktikan Irman Gusman memiliki pengaruh kuat. Sempat digoyang, namun Irman mampu mempertahankan jabatannya tersebut.

Irman cukup banyak makan asam garam dalam perpolitikan nasional. Kematangannya dalam berpolitik itu mengantarkannya menduduki Ketua DPD pada tahun 2010 untuk periode 2010 - 2014, menggantikan Ginandjar Kartasasmita yang diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Sebelumnya Irman menduduki posisi Wakil Ketua DPD.

Senator ini kembali mendapat amanah sebagai Ketua DPD periode 2014 – 2019. Terpilihnya Irman dua kali memimpin DPD karena dinilai berhasil mengangkat citra DPD. Di bawah kepemimpinannya, keberadaan DPD mampu sejajar dengan DPR. Kini DPD telah dilibatkan dalam hal legislasi, khususnya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menyangkut daerah, yang sebelumnya hanya dikerjakan oleh DPR.

Kemudian dari sisi kewibawaan lembaga, Irman berhasil menguatkannya dengan semakin dilihatnya peran DPD dalam kontribusinya membangun daerah. Dalam hal pembahasan suatu RUU misalnya, menteri-menteri juga memberikan respek kepada DPD.

Irman mengawali karier politiknya sebagai anggota Fraksi Utusan Daerah MPR pada tahun 1999. Kemudian secara berturut-turut pada Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014 terpilih sebagai anggota DPD dari daerah pemilihan Sumatera Barat.

Ia mencurahkan perhatiannya untuk membangun DPD dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah. Irman dikenal sebagai pejuang daerah yang konsisten pada pemikiran dan cita-citanya yaitu membangun negeri dari daerah.

Ia juga dikenal sebagai salah seorang penggagas sistem politik dua kamar (bikameral) pada MPR. Tahun 1999 saat menjadi anggota MPR ia berperan  sebagai salah seorang penggagas amandemen UUD 1945.
Berkat perjuangannya tersebut, terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia. Yakni presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode, serta lahirnya Mahkamah Konstitusi dan DPD.

Jabatan Ketua DPD tergolong strategis dan banyak yang mengincarnya. Pada Maret 2016 sejumlah anggota DPD mencoba menggoyang kursi Irman. Mereka menginginkan masa jabatan pimpinan dipangkas dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Irman tidak tinggal diam terhadap manuver rekan-rekannya tersebut. Ia gencar melobi senator lainnya untuk menolak gagasan itu. Upayanya tersebut berhasil, kursinya aman. Ini menunjukkan Irman memiliki pengaruh yang besar.

Sebelum berkecimpung di dunia politik, pria kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat, 11 Februari 1962, ini, adalah seorang pengusaha. Kariernya di dunia bisnis dimulai tahun 1988 dan bergabung dengan perusahaan kayu milik keluarganya, PT Khage Lestari Timber. Ketika itu Irman mendapat tugas mengembalikan keadaan perusahaan yang terlilit hutang. Dia tidak menyia-nyiakan amanah tersebut. Ia berhasil membalikkan posisi keuangan perusahaan menjadi positif. Dan perusahaan bisa mengekspor produknya ke luar negeri.

Selain mengelola perusahaan kayu, Irman juga mendirikan Padang Industrial Park, sebuah kawasan industri yang didirikan di atas lahan seluas 200 hektar. Ia menjadi komisaris utamanya. Irman juga berkecimpung di dunia pers. Dia tercatat sebagai Pemimpin Redaksi Harian Mimbar Minang,  surat kabar pertama yang dia dirikan dengan kepemilikan saham 100 persen berbentuk badan hukum koperasi, sebuah terobosan yang pernah mengundang kekaguman dan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan perkoperasian Indonesia.

Koperasi Equatorial Minang Media, yang pendiriannya diprakarsai Irman Gusman, juga memiliki dan mengelola berbagai bidang usaha lain, seperti, perkebunan kopi Arabika Pinang Awan Muara Labuh seluas 1.500 hektar di Kabupaten Solok, penerbit buku Pustaka Mimbar Minang, pengelola portal internet MimbarMinang.com, serta pengelola Kantor Hukum Ekuator. Masih di bidang media, antara tahun 2000-2002 Irman pernah tercatat sebagai Komisaris PT Abdi Bangsa, Tbk., penerbit harian Republika. Arh

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan

Terpilih sebagai Ketua MPR periode 2014-2019 membuktikan ia punya pengaruh kuat di lembaga legislatif. Pengaruhnya kian besar ketika terpilih menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional 2015-2020, dan merapat ke koalisi pendukung pemerintah.

Sebagai Ketua MPR, Zulkifli melakukan gebrakan, yakni kembali kepada UUD 1945 untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara besar yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia dengan memberikan peran yang besar kepada MPR.

Terobosan Zulkifli itu diwujudkan gencarnya melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Prestasi lainnya adalah menjadikan lembaga tertinggi negara tersebut berwibawa, dan mampu mengontrol lembaga-lembaga tinggi negara.

Belum setahun menduduki kursi Ketua MPR, Zulkifli mendapat amanah memimpin PAN, yang dalam Pemilu 2014 menduduki peringkat kelima dengan meraih 9.481.621 suara atau 7,59%. Dalam pemilu tersebut PAN mendapat 49 kursi di DPR. Terpilihnya Zulkifli menjadi orang nomor satu di PAN sungguh mengejutkan banyak pihak, termasuk pengamat politik. Di luar dugaan Zulkifli menaklukkan ketum petahana Hatta Radjasa.

Belum hilang rasa kaget yang menghinggapi banyak kalangan atas terpilihnya Zulkifli menjadi Ketum PAN, ia kembali membuat kejutan. Yakni membawa gerbong PAN mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dukungan resmi PAN kepada pemerintah diungkapkan Zulkifli dalam konferensi pers bersama Presiden Jokowi, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PAN Soetrisno Bachir,  Sekretaris Jenderal  (Sekjen) PAN Eddy Soeparno, dan Ketum Partai Hanura Wiranto, pada awal September 2015.

Zulkifli mengatakan ada kesamaan pandang antara PAN dengan kelompok partai pendukung pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi global. “Kesamaan pandang kita adalah perlu ada ketahanan nasional yang didukung seluruh komponen bangsa agar kita dapat mempertahankan kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa Indonesia,” katanya.

Sebelumnya PAN menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung duet Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PAN Hatta Radjasa dalam Pilpres 2014. Pasangan ini dikalahkan oleh duet Jokowi – Jusuf Kalla (JK) yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Zulkifli menegaskan, dukungan PAN terhadap pemerintah berlaku tanpa syarat, yakni PAN tidak minta jatah menteri. Namun, dalam praktiknya, Jokowi memberikan apresiasi terhadap langkah PAN tersebut. Jokowi merekrut seorang kader PAN, Asman Abnur, dalam Kabinet Kerja.

Dalam perombakan atau reshuffle kabinet jilid II, Rabu 27 Juli lalu, Jokowi memberi amanah kepada Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggantikan Yuddy Chrisnandi. Masuknya kader PAN dalam Kabinet Kerja tersebut merupakan bukti kepiawaian Zulkifli dalam berpolitik.

Pria yang berlatar belakang pengusaha ini bergabung dengan PAN sejak partai ini didirikan pada 1999. Ia mendapat kepercayaan menduduki jabatan Ketua Departemen Logistik DPP PAN periode 2000-2005.

Kariernya terus bersinar, di mana pada tahun 2005 terpilih sebagai Sekjen PAN masa bakti 2005-2010. Selanjutnya menempati posisi Ketua DPP PAN periode 2010-2015. Kemudian tahun 2015 terpilih sebagai Ketum PAN.

Pada Pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama di era reformasi, Zulkifli gagal menjadi anggota. Kemudian pada Pemilu 2004 Zulkifli berhasil melenggang ke Senayan, julukan populer Gedung MPR/DPR yang berlokasi di Senayan, Jakarta Pusat. Ketika itu ia terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung.

Perjalanan karier politiknya terus berkilau ketika dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Pada Pemilu 2014 Zulkifli kembali terpilih sebagai anggota DPR dari dapil Lampung. Selanjutnya menduduki jabatan Ketua MPR. Sebagai wakil rakyat Zulkifli aktif turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat. Selain itu ia rutin bersilaturahmi dengan masyarakat di dapilnya. Arh

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W Martowardojo

Sebagai Gubernur Bank Indonesia, ia memiliki pengaruh besar dalam mengatur pergerakan ekonomi di Tanah Air. Kecintaannya akan dunia perbankan membawa banyak manfaat, sementara pengalamannya di industri perbankan membuat perjalanan BI seolah aman terkendali.

Menjabat Gubernur BI periode 2013-2018, Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, meyakini inflasi masih bisa dikendalikan dengan kisaran empat plus minus satu persen hingga akhir tahun 2016 mendatang, meski Federal Reserve AS mempringatkan kemungkinan terjadinya inflasi global.

BI di bawah kepemimpinan Agus juga terus melakukan antisipasi dari terjadinya fenomena La Nina yang dapat membuat terjadinya gejolak harga pangan dunia. Ia juga memantau perkembangan kebijakan pemerintah yang hendak melakukan penyesuaian harga listrik 900 VA yang kelak dapat mempengaruhi inflasi. “Kalau itu dilakukan, memang membantu fiskal, juga membantu keuangan sektor energi kita, tetapi juga memberikan tekanan pada inflasi,” ujar Agus Martowardojo.

Selain itu, Dana repatriasi atas kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) membuat BI pada Agustus 2016 mendatang akan mengeluarkan structured product, terutama jenis call spread. Aturan tersebut masuk dalam salah satu instrumen hedging yang berfungsi mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar dana repatriasi yang masuk ke Indonesia.

Structured product jenis call spread  ini juga berfungsi untuk menekan biaya lindung nilai bank-bank di Indonesia yang  masih tergolong mahal berkisar 6 persen sampai 7 persen, dan  diharapkan bisa menekan menjadi 2 persen sampai 3 persen.

Solusi cepat dan strategi yang dilakukan Agus menghadapi pergolakan ekonomi membawa BI mampu terus berjalan menghadapi berbagai tantangan. Langkah yang dibuatnya pun tidak pernah ragu, dan atas segala tindakannya selama ini ia banyak meraih penghargaan.

Saat menjabat menteri keuangan periode 2010-2013, Agus terpilih sebagai menteri keuangan terbaik se-Asia Pasifik dari sebuah majalah keuangan internasional “The Banker” edisi Januari 2012.

Majalah tersebut menilai Agus berhasil dalam menyokong pertumbuhan ekonomi mencapai 6,46 persen dan membawa perubahan pada pelaksanaan anggaran dan perencanaan keuangan. Ia juga dianggap berhasil meningkatkan iklim investasi di Indonesia serta mengatur anggaran secara hati-hati pada 2011.

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 19 Maret 2015, BI berhasil mendapatkan anugerah bronze untuk kategori Product Excellence atas keberhasilannya menciptakan produk bermanfaat dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat di Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, melalui pengolahan batu permata Agate dan penganugerahan The 7th Annual Global Corporate Social Responsibility (CSR) Summit dan Awards 2015.

Bank Indonesia juga mendapatkan penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atas kinerja dalam pelaksanaan alih media dokumen pengaturan dan pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penghargaan tersebut tidak hanya menunjukkan profesionalitas pengelolaan dokumen dan kearsipan di Bank Indonesia, namun juga memperlihatkan dukungan penuh Bank Indonesia dalam menghantar fungsi pengaturan dan pengawasan bank kepada OJK.

Pria kelahiran Belanda pada 1956 ini adalah alumnus Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia. Ia mengaku sangat menyukai dunia perbankan, sehingga terus memperluas wawasannya melalui berbagai program di University of New York, Harvard Business School, Standford University, dan Wharton Executive Education.

Agus mengawali karier sebagai staf International Loan di Bank of America, cabang Jakarta. Pada 1986, Agus pindah ke Bank Niaga dan menempati posisi Wakil Presiden Corporate Banking, Banking Group Head.

Pada 1995, Agus diangkat sebagai Presiden Direktur PT Bank Bumiputera. Kariernya berlanjut sebagai Presiden Direktur PT Bank Ekspor Impor Indonesia pada 1998. Setahun menjabat, Agus terpilih sebagai Direktur Bank Mandiri hingga 2002. Sebelumnya Agus sempat menjabat sebagai Penasihat Ketua BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Indonesia). (Apr)

Menteri Koperasi dan UKM RI AAGN Puspayoga

Eksistensi koperasi, usaha kecil menengah di Indonesia adalah penggerak utama bagi pembangunan perekonomian nasional. Karena itu, siapapun yang menduduki posisi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, harus diakui sebagai figur yang memiliki pengaruh besar bagi setidaknya 57,9 juta pelaku usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) di negeri ini.

Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang mengemban amanah sebagai Menteri Koperasi dan UKM RI pada Oktober 2014 lalu adalah sosok yang peduli membina koperasi dan UKM di Indonesia. Dalam pembinaan koperasi, Ia telah melakukan penataan kembali data koperasi dan UMKM dengan bersinergi dengan K/L Pusat dan Pemerintah Daerah serta stake holder melalui Online Data Base System (ODS) dengan pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) bagi Koperasi Aktif yang melaksanakan RAT. Kemudian bagi pelaku usaha mikro, pria kelahiran 7 Juli 1965 ini, juga membuat program pembebasan biaya pembuatan akta koperasi dalam rangka memberikan legalitas, kepastian hukum yang bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia, Puspayoga juga mendukung peran Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai penyalur (distributor pupuk bersubsidi).

Untuk memudahkan pelaku koperasi UKM, Puspayoga juga melakukan deregulasi Peraturan Perundang-Undangan melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tentang Kelembagaan Koperasi dengan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Badan Hukum Koperasi Secara Online, yang semula dilakukan secara manual yang diproses di setiap Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan memakan waktu 90 hari). Dengan sistem online, maka pengesahan dapat dilakukan dalam waktu kurang lebih 5 hari kerja.

Ya, di bawah komando Puspayoga, Kementerian Koperasi dan UKM RI melakukan pengembangan-pengembangan koperasi yang merupakan kegiatan reformasi koperasi dengan tahapan-tahapan Rehabilitasi yakni pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data dan pembekuan/pembubaran koperasi, Reorientasi yakni mengubah paradigma dari pendekatan Kuantitas menjadi Kualitas, serta Pengembangan yang bertahap dan terukur.

Sementara dalam pembinaan UKM, Puspayoga telah melakukan pengembangan-pengembangan UKM yang bekerjasama dengan beberapa kementerian dan instansi terkait, selain terus menumbuhkan dan mengembangkan para wirausaha di seluruh Indonesia.

Misalnya, bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Puspayoga memberikan hak cipta secara gratis kepada pelaku UKM. Hal tersebut dalam rangka mendorong produktivitas usaha dan melindungi kreativitas UKM. Dan berdasarkan data sampai dengan 31 Mei 2016, terdapat pendaftar sebanyak 1.556 pelaku UKM yang masih proses verifikasi dan identifikasi, sementara Puspayoga menargetkan 1.200 sertifikat untuk tahun 2016.

Di samping itu, mantan Walikota Denpasar  ini, juga sangat mendukung dan terus mendorong para pelaku UKM entrepreneur, terutama mereka yang produktif dan kreatif dengan memberikan wadah melalui Gallery Indonesia WOW. Hal tersebut terbukti adanya peningkatan jumlah UKM yang terlayani oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 1.849 UKM, meningkat sekitar 15,05% dari tahun lalu yang sebanyak 1.607 UKM.

Sementara untuk memudahkan para pelaku UKM di negeri ini, Kementerian Koperasi dan UKM RI memberikan pembiayaan koperasi dan UKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga 9% per tahun pada 2016 ini, yang artinya turun drastis dari tahun lalu dengan suku bunga 22% per tahun. Untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan maksimal sebesar Rp.25juta tiap debitur bisa dicairkan tanpa agunan. Sedangkan penurunan suku bunga dana bergulir LPDB-KUMKM untuk sektor riil turun dari 6% menjadi 4,5% pertahun atau 0,18% perbulan, dan untuk KSP turun dari 9% menjadi 8% pertahun atau 0,3% perbulan.

Hasil kerja Puspayoga diakui dan diapresiasi banyak kalangan. Penghargaan demi penghargaan berhasil diraihnya, antara lain pada 15 Juni 2016 lalu, Kementerian Koperasi dan UKM RI menerima penghargaan ICSB Presidential Award dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan sosial yang bertempat di Markas PBB New York, USA. (Ita)

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya

Di tangan Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, dunia pariwisata di Indonesia yang selama ini tenggelam, kini telah bersinar. Putra Banyuwangi ini telah berhasil membangkitkan industri pariwisata Indonesia hingga tingkat internasional. Melalui tagline “Wonderful Indonesia”, yang gencar dipasarkan, Indonesia kini dikenal di seluruh dunia.

Menyadari bahwa negeri tercinta Indonesia memiliki sejuta potensi wisata yang tersebar di 34 propinsi, sayang rasanya jika dunia pariwisata tidak dimaksimalkan. Terlebih menurut Arief, industri pariwisata menjadi salah satu sumber devisa terbesar di Indonesia. Selain itu, jika dibandingkan dengan industri lain, bisa dikatakan industri pariwisata memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi, serta memiliki multiplier effect yang besar. “Kemudian employment. Pariwisata itu menyumbang sekitar 9 – 10% employment di Indonesia,” terang Arief.

Untuk itu, Arief beserta tim nya bekerja keras membenahi industri pariwisata yang selama ini jauh tertinggal. Tanpa butuh waktu lama baginya, hanya dalam hitungan dua tahun, ia berhasil meningkatkan posisi Indonesia di dunia yang semula pada 2013 berada di posisi ranking 70 dari 141 negara, melesat menjadi ranking 50 pada 2015. “Alhamdulillah, dan kita proyeksikan sampai 2019 kita akan berada di ranking 30,”
tegas Arief.

Yang juga membanggakan, slogan “Wonderful Indonesia” yang dibawa dan dipasarkan ke seluruh dunia, tak hanya membuat nama Indonesia berkibar di kancah internasional serta mampu membawa wisatawan semakin banyak ke negeri tercinta ini saja. Lebih dari itu, Kementerian Pariwisata RI mampu menorehkan prestasi di tingkat dunia, antara lain mendapat penghargaan di berbagai travel mart event, seperti misalnya penghargaan sebagai the best exhibitor di pameran pariwisata terbesar yang digelar di Berlin beberapa waktu lalu. “Kita juga terpilih dari pemerintah Malaysia sebagai yang terbaik dalam destination marketing, juga terpilih sebagai menteri terbaik, ya kebetulan Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Itu bisa dikatakan sebagai penghargaan tertinggi,” ungkap Arief tanpa bermaksud membanggakan diri.

Melihat potensi wisata Indonesia yang sangat bagus, ke depan, Arief masih memiliki target dan obsesi untuk bisa lebih meningkatkan lagi dunia pariwisata di Indonesia, minimal target 2017 Indonesia bisa mengalahkan negara tetangga. Apalagi menurutnya, industri pariwisata merupakan industri yang paling mudah serta paling murah untuk bisa meningkatkan PDB dan devisa, serta ketenagakerjaan.

“Inilah tantangan kita semua, tantangan bangsa kita, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, PBD, ketenagakerjaan, pemerataan. Tantangan besar negara ini bisa diselesaikan. Nah itu membuat pariwisata kita yakini proyeksinya akan menjadi penghasil devisa nomor 1 di indonesia,” ujarnya penuh keyakinan.

Arief semakin yakin ketika World Economic Forum bahkan memberi peringkat untuk cultural resources Indonesia yang berada pada Top 20 di seluruh dunia dari total 141 negara. Itu suatu bukti bahwa Indonesia tak hanya memiliki keindahan alam yang terbentang di seluruh propinsi, namun juga memiliki kekayaan budaya yang sungguh hebat dan mempesona dunia.

Selain gencar memasarkan pariwisata Indonesia ke tingkat internasional, Arief pun melakukan pengembangan destinasi, selain 3 destinasi utama yang telah dikenal terlebih dahulu, yakni Bali, Jakarta dan Kepulauan Riau. “Tiga destinasi utama itu memberi kontribusi sebesar 90 persen. Itu baru tiga destinasi. Bayangkan, kita punya sekitar 500 kota kabupaten di 34 propinsi, berarti masih banyak destinasi yang bisa kita kembangkan. Akhirnya kita memilih Top 10 destinasi yang akan kita kembangkan, yaitu  Danau toba di Sumatera Utara, Tanjung layang di Belitung, Tanjung lesung di Banten, Pulau Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru, Mandalika di Lombok, Komodo Labuan Bajo di Flores, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara,” Arief menjelaskan. (Ita)

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Memegang tongkat komando operasional sebagai panglima TNI, posisi Gatot sangat sentral dalam menggerakkan pasukan atau alat pertahanan negara. Tegaknya Negara Keatuan Republik Indonesia (NKRI), juga menjadi salah satu tugas beratnya.

Tak lama setelah menjabat Panglima TNI, Gatot segera mengidentifikasi salah satu masalah yang dihadapi prajurit TNI selama ini, yaitu perkara kesejahteraan. Tahun ini, Gatot berhasil meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dalam bentuk pemberian gaji ke-13, ke-14 serta tunjangan kinerja ke-13.

Menurut Jenderal Gatot, perhatian pemerintah atas kesejahteraan tersebut diberikan karena disiplin, loyalitas, dan kinerja TNI. “Oleh karena itu sudah seharusnya TNI menjawab perhatian pemerintah dengan meningkatkan kedisiplinan, soliditas, dan kinerja. Institusi TNI harus lebih mendedikasikan jiwa raganya untuk NKRI,” tandasnya.

Lahir di Tegal, Jawa Tengah, 13 Maret 1960, Gatot resmi menjabat sejak 8 Juli 2015. Kariernya naik ke puncak komando institusi TNI dari posisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30, yang mulai dijabatnya sejak tanggal 25 Juli 2014.
Jenderal Gatot sebelumnya pernah menjabat Panglima Kostrad. Pada Juni 2015, ia diajukan oleh Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI, menggantikan Jenderal Moeldoko yang tengah masuk waktu purna baktinya. Tanpa banyak halangan DPR RI menyetujui penunjukan ini.

Gatot merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1982 yang berpengalaman di kecabangan infanteri baret hijau Kostrad. Gatot pernah menjadi Komandan Kodiklat TNI-AD, Pangdam V/Brawijaya dan Gubernur Akmil.

Rekam jejak kariernya di dunia militer tergolong cukup moncer. Ia tergolong tentara profesional dengan banyak prestasi. Gatot dikenal memiliki gaya kepemimpinannya yang dekat dengan prajurit. Gaya kepemimpinan seperti itu pula yang membuat Presiden Joko Widodo memilihnya.

Meski berada di puncak pimpinan Angkatan Darat saat menjabat KSAD, Gatot tak segan turun dan bersama-sama anak buahnya di lapangan. Ia bukan tipe jenderal di belakang meja. Salah satunya adalah keterlibatan TNI AD yang terjun langsung untuk membangun rumah murah, perbaikan jalan rusak, membersihkan sungai dan pantai. Gatot bahkan ikut turun ke sawah membantu petani menanam padi.

Jenderal Gatot pun bukan prajurit karbitan. Ia tiba pada kursi pucuk pimpinan karena kinerja dan capaian-capaian lainnya. Bahkan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, menilai Gatot tidak memiliki catatan pelanggaran HAM, suatu momok yang biasanya dilekatkan para pegiat HAM kepada petinggi militer.

Sukses Polri yang didukung TNI dalam menumpas gerombolan teroris pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah, juga bisa dimasukkan dalam daftar prestasi Gatot. Tak heran jika masyarakat Poso mengucapkan terima kasih kepadanya, dan juga kepada Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Saat dipercaya sebagai KSAD, Gatot dikenal sebagai The Rising Star dalam TNI, sebuah predikat sama yang pernah disandang Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat Danjen Kopassus menggantikan Letjen TNI Subagio HS, Desember 1995.

Secara pribadi, Gatot dikenal sebagai muslim yang taat beribadah. Saat masih menjabat Pangdam Brawijaya (2010-2011), ia rutin menjalankan ibadah shalat Subuh berjamaah di Masjid Al-Falah, Surabaya tanpa pengawalan khusus.
Sejumlah jabatan strategis di jajaran TNI Angkatan Darat yang pernah diembannya, yaitu Kasdivif 2/Kostrad (2007-2008), Dirlat Kodiklatad (2008-2009), Gubernur Akmil (2009-2010), Pangdam V/Brawijaya (2010-2011), Komandan Kodiklat TNI AD (2011-2013), Pangkostrad (2013-2014).

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya saat memimpin TNI AD, Gatot membuktikan TNI mampu bersikap netral, profesional, dan tegas. Sikap itu sudah ditunjukkan saat mengamankan proses pemilu presiden (Pilpres) 2014.
Selain dikenal sebagai jenderal lapangan, penyandang DAN IV Karate ini juga dikenal sebagai sosok prajurit intelektual yang memiliki pandangan dan wawasan luas terhadap pembangunan pertahanan nasional.

Ia tampil beberapa kali sebagai pembicara di perguruan tinggi. Pemikirannya mengenai antisipasi proxy war sangat menarik. Ia juga memiliki banyak wawasan dan ide-ide segar tentang pertahanan nasional, yang banyak dimuat oleh media cetak dan online. Pul

Menteri Koordinator Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan

Ia masuk ke episentrum kekuasaan semenjak Presiden Joko Widodo melangkah ke Istana pada 2014. Meski bergeser dari posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, ke Menteri Koordinator Kemaritiman, sosok Luhut Pandjaitan tetaplah memiliki pengaruh luas.

Luhut masuk Kabinet Kerja sebagai Menko Polhukam hasil reshuffle Jilid I. Sebelumya, ia dipercaya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pada perombakan kabinet jilid dua, 27 Juli 2016, ia bergeser ke posisi Menko Kemaritiman.

Posisi ini begitu strategis, terutama mengingat pemerintahan Presiden Jokowi memilih berpaling ke laut dan bertekad menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Proyek-proyek percepatan infrastruktur untuk mendukung visi itu terus digiatkan oleh sejumlah kementerian terkait, dan tentu saja berada di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman yang dipimpin Luhut.

Perjalanan hidup Luhut tergolong lengkap. Dunia organisasi, olah raga, militer, dunia usaha, dan politik telah ia lakoni. Lulusan terbaik Akmil 1970 ini, oleh rekan-rekannya di akademi dikenal sebagai sosok cerdas dan pelobi ulung. Ia terlibat pertempuran saat menjadi Komandan Kompi A Denpur 1 yang memimpin Tim C untuk merebut pelabuhan udara Dili.

Purnawirawan Jenderal bintang empat ini lama menghabiskan karier militernya di Kopassus. Ia pernah menjabat Komandan Pusat Pendidikan Kopassus di Batujajar, Bandung, Asisten Operasi pada Markas Kopassus, dan komandan pertama Detasemen 81 yang sekarang disebut Detasemen Penanggulangan Teror atau Gultor 81, satuan sangat disegani yang khusus menangani masalah teroris.

Luhut membangun detasemen ini mulai dari nol, saat Panglima ABRI dijabat Jenderal LB Benny Moerdani. Ia juga pernah menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infantri di Bandung. Saat menjabat Danrem di Madiun, dia meraih prestasi sebagai Danrem terbaik.

Suami dari Devi boru Simatupang, bapak empat anak, kelahiran Tapanuli, 28 September 1947 ini,  semasa mudanya aktif sebagai atlet cabang olah raga renang, karate, judo, dan terjun payung. Ia pernah menjadi atlet renang dari Provinsi Riau dan sempat meraih medali di arena PON di Bandung.

Dalam dunia organisasi, ia adalah salah satu pendiri Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) yang menghimpun pelajar dan mahasiswa menentang Orde Lama dan PKI, saat masih bersekolah di SMA Penabur, Bandung.

Di dunia politik dan pemerintahan, Luhut adalah salah satu tokoh Partai Golkar yang pernah dipercaya sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Sebelumnya, Luhut menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.

Pengaruh politik Luhut disebut-sebut sangat kuat dan luas. Terutama sejak menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Ajang Munaslub Golkar yang mengantarkan Setya Novanto ke posisi Ketua Umum, menjadi salah satu bukti kuatnya pengaruh Luhut. Media mengabarkan secara luas bahwa ajang itu adalah ajang persaingan pengaruh Luhut dengan Wapres Jusuf Kalla, dan akhirnya dimenangi oleh Luhut.

Di dunia usaha, master bidang administrasi publik dari George Washington University, AS, ini, pun dikenal sebagai pebisnis ulung, dengan pergaulan yang luas. Ia pernah bermitra dengan Prabowo Subianto saat mendirikan PT Kiani Kertas. Usahanya yang masih berkibar saat ini adalah PT Toba Sejahtra (Toba Sejahtra), kelompok usaha bidang energi dan perkebunan.

Luhut mendirikan perusahaan ini pada 2004, dengan enam anak usaha, yang terdiri dari Toba Coal and Mining, Toba Oil and Gas, Toba Power, Toba Perkebunan dan Kehutanan, Toba Industri, dan Toba Property and Infrastructure. Anak usaha tersebut terbagi lagi menjadi 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.

Selain berbisnis, Luhut juga memiliki sejumlah kegiatan sosial. Bersama sang istri, ia mendirikan Yayasan DEL, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pembangunan masyarakat di Sumatera Utara, pada 2001.

Salah satu proyek Yayasan DEL adalah mendirikan sekolah teknik terakreditasi, yaitu Politeknik Informatika DEL di Laguboti, Toba-Samosir, Sumatera Utara, yang berkualitas internasional. Para lulusan dari PI DEL ini kerap jadi rebutan perusahaan besar karena kualitasnya yang tinggi. Luhut juga memberikan beasiswa kepada anak muda berprestasi di sekitar Magelang sebagai penghormatan untuk masyarakat yang sudah mendukung pendidikan Akabri selama ini.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas mengatur, menyelidiki, dan mengawasi seluruh kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, bebas campur tangan pihak lain. Posisinya memiliki pengaruh yang sangat luas.

Muliaman lolos dalam tes tahap terakhir calon Dewan Komisioner OJK pada 2012 di komisi XI DPR. Sejak itu mulai mengelola OJK, banyak prestasi nyata yang telah diraihnya. Berbagai kebijakan yang lahir dari OJK memiliki dampak yang sangat luas di sektor keuangan di Tanah Air.

Pria kelahiran Bekasi tahun 1960 ini sedang sibuk mengawal berjalannya dana repatriasi dari pengampunan pajak (Tax Amnesty) bersama Polri dan Ditjen Pajak. Menyikapi kebijakan tax amnesty, Muliaman optimis perekonomian Indonesia akan semakin tumbuh lebih baik. Diperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di posisi 4,9% - 5,2%, didukung pertumbuhan kredit Indonesia di kisaran 10% -12%.

Muliaman sendiri sudah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar sektor jasa keuangan dapat menyerap dan menyalurkan potensi aliran dana repatriasi agar tax amnesty dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil kerja nyatanya di OJK mendapat banyak apresiasi. Di Bulan Mei 2016 lalu, misalnya,  ia mendapatkan pernghargaan Global Good Governance (3G) untuk kategori Government and Politics-Civil Service Award dari Cambridge IF Analytica.

Penghargaan itu diberikan karena ia dinilai telah menjadi inspirasi dalam upaya menjunjung tinggi aspek profesionalisme dan mendorong penerapan tata kelola yang baik pada area pelayanan publik.
Pria yang aktif berorganisasi ini mengungkapkan, penghargaan tersebut tidak hanya pengakuan untuk kerja pribadinya, tetapi juga merupakan pengakuan atas komitmen kuat OJK dalam meningkatkan praktik good governance di Indonesia.

Menurut Muliaman, keberhasilan suatu perusahaan tidak semata-mata berdasarkan prestasi kinerja keuangannya saja, tetapi juga implementasi dari good governance. “Fokus OJK pada penerapan governance ini sama intensifnya dengan fokus OJK pada penguatan aspek keuangan,” tegasnya.

Muliaman terus mengembangkan berbagai inisiatif dan pengaturan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia yang telah menjadi prioritas utama OJK. Praktik tata kelola perusahaan yang terus disempurnakan akan memberi banyak keuntungan bagi perusahaan di Indonesia, termasuk peningkatan daya saing, peningkatan kepercayaan investor dan mengurangi biaya modal.

Muliaman memperoleh gelar Sarjana Ekonomi S1 Jurusan Studi Pembangunan (1984) sebagai lulusan tercepat di angkatannya. Selanjutnya, ia mengambil pendidikan S2 di John F Kennedy School of Goverment, Harvard University, AS, setelah mendapatkan Master of Public Administration pada tahun 1990. Pada tahun 1996, meraih gelar Doctor of Philosophy dari Faculty of Bussines and Economics, Monash University Australia.

Sepanjang 2015 OJK di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program strategis, terutama dalam rangka meningkatkan kontribusi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) pada sektor prioritas pembangunan nasional dan program peningkatan kualitas layanan kepada pelaku IKNB.

Berbagai program itu, antara lain, penetapan 34 Peraturan di bidang IKNB, optimalisasi kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri, mendorong ketersediaan produk asuransi untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan program pemerintah, penyempurnaan proses bisnis perizinan (e-licensing) dan perizinan terintegrasi, pokja pembiayaan berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif, pokja pembiayaan kemaritiman, sinergi IKNB dengan Koperasi, hingga pendirian Indonesia Investment Club.

Tahun ini, sejumlah  program strategis sudah digagas. Antara lain, Asuransi Usaha Tani Padi, Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal, Asuransi Nelayan, Tarif Premi Asuransi, Asuransi Ternak Sapi dan Pokja Ketahanan Pangan, 10 juta agen berlisensi, kapasitas asuransi dan reasuransi, Pokja Pembiayaan Rumah Sederhana, Pokja Pembiayaan Mikro Mandiri, Pokja Infrastruktur Jalan Tol, Spin-off Unit Usaha Syariah, hingga penyusunan 22 Peraturan OJK dan 25 Surat Edaran OJK terkait IKNB.

Beberapa waktu lalu, OJK juga meluncurkan aplikasi Sistem Elektronik Perizinan dan Registrasi (Sprint) Bancassurance untuk mendukung proses perizinan terintegrasi antara sektor perbankan dan sektor IKNB. OJK berkomitmen penanganan bancassurance cukup dalam 19 hari kerja dari sebelumnya 101 hari kerja. Apr

Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno

Ketika Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai Presiden RI, maka pada saat itu pula Pratikno menjadi sosok terdekat dan paling dipercaya Presiden dalam melakukan penataan kesekretariatan negara. Sebagai Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg), ia memiliki pengaruh besar dalam menata segala hal terkait protokoler kepresidenan.

Jauh sebelum Jokowi  menetapkan Pratikno sebagai Mensesneg, ia sudah berkontribusi untuk membantu Presiden Jokowi. Mulai dari perannya  menyelesaikan kerja Tim Transisi dan berlanjut terlibat  dalam penyusunan struktur kabinet kerja hingga pelantikan menteri.

Jika para menteri lain dalam Kabinet Jokowi JK baru ‘bekerja’ setelah pelantikan, lain lagi Pratikno yang disebut-sebut sudah berkiprah di pemerintahan baru beberapa hari sebelumnya.

Maka tak diragukan lagi mengapa mantan rektor Universitas Gadjah Mada ini ditunjuk untuk posisi sekretaris negara. Pengalaman, disiplin, serta kecekatan kerja dalam mengatur rencana kerja di lingkup pemerintahan merupakan point pada kriteria seorang mensesneg.

Dalam perombakan atau reshuffle kabinet jilid II yang diumumkan oleh Presiden Jokowi, Pratikno mendapat kesempatan mengumumkan profil 5 (lima) menteri yang berlatar belakang profesional.

“Pokoknya kami ini setiap hari kerja keras enggak karuan. Agenda Presiden setiap hari banyak. Ada rapat terbatas, panggil menteri dan seterusnya,” ujar Pratikno.

Dalam perkenalan kepada rakyat Indonesia, Presiden Jokowi menyebut, “Beliau (Pratikno) anak desa yang juga sama dengan saya, masuk kota. Sekarang anak desa masuk Jakarta.”

Ia memang berasal dari keluarga sederhana, kedua orangtuanya berprofesi sebagai guru SD. Menurut orang-orang terdekatnya, Pratikno dikenal selalu mementingkan pendidikan serta pemberdayaan sosial. Pratikno kecil tinggal di Dolokgede, tepatnya 40 kilometer dari kota Bojonegoro, desa yang dikelilingi hutan jati dan pertanian tembakau ini baru dialiri listrik pada 1994.

Karena tidak ada satu pun gedung sekolah, bersama dengan 13 temannya, Pratikno harus bersekolah dengan menumpang di rumah seorang kepala desa. Lokasi SMP yang berjarak 20 kilometer dari kampungnya, tidak lantas meluluhkan keinginan Pratikno untuk melanjutkan sekolah.

Ia pun rela harus kos. Di usia SMP, Pratikno terbiasa mandiri, masak sendiri. Tiap pagi bangun menghidupkan api di anglo untuk masak nasi, tapi untuk sayur dan lauknya beli di warung.

Setelah lulus SMP, Pratikno pindah ke SMA Kota Bojonegoro dan lulus pada 1980. Kemudian, suami dari Siti Faridah ini melanjutkan kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, karena bercita-cita ingin menjadi sekda.

Pratikno mengakui jika sejak dulu, keluarganya hidup dalam kesederhanaan. Meski hidup serba pas-pasan sebagai anak kos, tak menghalangi Pratikno mencetak prestasi. Ia pernah menjadi mahasiswa terbaik di jurusan saat memasuki semester III.

Semasa menjadi mahasiswa di UGM, Pratikno sempat merasa minder karena status sosialnya. Tapi berbekal tekad dirinya berhasil menjadi mahasiswa terbaik saat memasuki semester ketiga. Ia juga bergabung dengan kelompok diskusi dan sering memenangkan lomba riset mahasiswa.

Pratikno menyelesaikan gelar sarjananya di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM pada 1985. Ia kemudian meraih gelar pascasarjana di Universitas Birmingham, Inggris, pada 1990.

Gelar Ph.D dalam ilmu politik ia dapatkan dari Universitas Flinders, Australia, pada 1997. “Selesai masa studi, saya merasa harus membuat masyarakat senang, harus membantu masyarakat, makanya saya dirikan lembaga untuk sinau bareng (belajar bersama),” ungkapnya.

Perjuangan itu mengantar Pratikno meraih gelar profesor ilmu politik dari UGM pada 2008, dan dikukuhkan menjadi Guru Besar Fisipol UGM pada Desember 2009. Sebelum menjadi Rektor UGM, ia menjabat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dekan vFisipol UGM.

Pada 2009 silam, Pratikno dipercaya KPU untuk menjadi salah satu pemandu acara debat Calon Presiden. Selain itu, dia juga menjadi tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu kala itu. Kini dia meninggalkan dunia akademik menjadi Menteri Sekretaris Negara. Hari harinya pun berada di dekat Presiden Jokowi. (Hasan)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Rini Soemarno

Mendapat kepercayaan memimpin perusahaan BUMN dengan kapitalisasi pasar 24,4%, aset Rp5.395 trilyun, setoran pajak dan dividen lebih dari Rp200 trilyun, dan mengerjakan proyek strategis senilai Rp347,22 T, tentu sangat berpengaruh.

Sepanjang tahun lalu, mayoritas belanja modal BUMN difokuskan pada proyek infrastruktur untuk membantu program pemerintah. Total nilai proyek 2015 mencapai Rp795,99 trilyun, dengan serapan tenaga kerja langsung mencapai 184.179 orang.

Tahun 2016, terdapat  62 proyek strategis yang dikerjakan oleh BUMN yang dijadwalkan groundbreaking dengan total nilai proyek sebesar ± Rp347,22 trilyun. Proyek strategis yang akan selesai dan diresmikan tahun ini sebanyak 73 proyek, dengan total nilai sebesar ± Rp 109,65 trilyun.

Keberhasilan proyek-proyek strategis itu berada di pundak Rini. Bukan hanya itu, mempertahankan kinerja BUMN-BUMN andalan agar tetap bersinar, sekaligus melakukan penyehatan terhadap BUMN yang masih redup, juga tak kalah pentingnya.

Dari sebanyak 500 perusahaan yang listing di pasar modal hingga akhir 2015, sebanyak 20 di antaranya adalah BUMN. Akan tetapi, dari jumlah itu, nilai kapitalisasi pasarnya mencapai Rp1.189 trilyun, atau 24,4%, dari total kapitalisasi pasar.

Perusahaan-perusahaan pelat merah yang berada di bawah koordinasinya, juga merupakan salah satu pundi-pundi utama Negara. Tahun lalu, total setoran pajak dan dividen BUMN mencapai Rp202 atau 96%. Hingga pertengahan tahun ini, setoran pajak BUMN sudah menyentuh Rp172 trilyun, dengan kontribusi dividen Rp34 trilyun.

Kehadiran Rini Mariani Soemarno, atau akrab disapa Rini Soemarno, memang telah membuat BUMN terus bergerak cepat. Sosok profesional kaya pengalaman sebagai CEO di perusahaan-perusahaan besar, ini, adalah orang kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak heran jika namanya tetap aman dalam dua kali reshuffle kabinet, meski kalangan politisi terus mendesak dirinya dicopot.

“Ia pekerja keras, Rini Soemarno ketua tim transisi, pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang baik. Saya menilai Rini Soemarno sebagai pekerja lincah,” ucap Jokowi suatu ketika.

Kepercayaan Jokowi kepada Rini juga semakin besar menyongsong program pengampunan pajak (tax amnesty), di mana BUMN akan menyerap dana hingga Rp300 trilyun untuk mendorong kinerja 25 perusahaan berpelat merah. “Kita menargetkan total dana yang bisa diserap BUMN antara Rp200 triliun hingga Rp300 triliun, untuk semua jenis instrumen,” kata Rini.

Beberapa waktu lalu, Rini bahkan mewacanakan pembentukan superholding BUMN dan meniadakan Kementerian BUMN. Menurutnya, pembentukan superholding ini sangat dibutuhkan agar BUMN bisa bergerak lebih lincah. Selama ini ia menilai sejumlah BUMN tidak bisa bergerak leluasa dalam pengembangan bisnisnya karena berada di bawah Kementerian BUMN.

Di bawah Rini, terjadi perbaikan signifikan dari kinerja BUMN. Kerugian BUMN yang pada 2014 mencapai Rp10,2 triliun, pada 2015 berhasil ditekan menjadi Rp5,8 triliun. Dari jumlah 27 perusahaan yang merugi tahun lalu, sekarang ada 18 perusahaan yang sudah membaik.

 
Total aset BUMN sebesar Rp 5.395 trilyun (2015) juga meningkat dari Rp4.577 trilyun (2014). Tahun ini, Rini menargetkan aset BUMN mampu mencapai Rp6.240 trilyun, atau kenaikan hingga 15 persen lebih.
Peningkatan aset Perusahaan Listrik Negara (PLN), misalnya, didorong dengan tindakan revaluasi aset melalui pemanfaatan insentif keringanan PPh menjadi 4-6 persen dari pemerintah, yang akhirnya berhasil meningkat menjadi Rp1,355 triliun dari Rp.1.047 triliun.

Selain itu, Rini berhasil membuat 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia kini sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Ada sebanyak 10,64 persen saham yang ditawarkan oleh PT Freeport dan 10 persen sahamnya lagi harus ditawarkan sebelum 2019.

Dari sisi personal, kepemimpinan Rini juga berhasil menjalin hubungan yang harmonis antara petinggi BUMN dengan dirinya. Tanpa keharmonisan tersebut, tentu sulit merealisasikan program-program di kementrian BUMN.
Wanita kelahiran Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958, ini, masih terus berjuang sebagai menteri di Kabinet Kerja periode 2014-2019 sejak 26 Oktober 2014. Ia juga adalah salah satu menteri yang diangkat dari kalangan profesional. Rini adalah putri Soemarno, mantan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan pada kabinet periode 1960-1962. Apr

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti

Kebijakannya menenggelamkan puluhan ribu kapal asing pencuri ikan tak hanya membuat efek jera bagi para pencuri tapi juga meningkatkan sektor perikanan nasional  tumbuh dari 6% ke 8.96%.

Bicara tentang Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti adalah bicara tentang perempuan tangguh, berani, bersahaja dan apa adanya. Baik dari gesture, gaya bicara, dan sikapnya, menunjukkan Susi tak pernah menyembunyikan kesejatiannya. Tapi justru sikap itulah yang membuat ia begitu berpengaruh, berwibawa dan berkinerja luar biasa. Inilah yang menjadi inspiratif bagi kaum perempuan.

Banyak pujian mengalir untuk dirinya, tapi bukan Susi kalau dia merasa ‘besar kepala’. Buatnya, pujian itu tak masuk hitungan hidupnya. Karena baginya bekerja dengan baik dan professional adalah sesuatu yang biasa saja.  

Pujian mantan atasan Susi memang bukan sekadar basa-basi atau pepesan kosong semata. Terbukti, pada saat ekonomi melemah, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, justru menyumbang deflasi dengan harga ikan yang turun, sementara harga komoditi lainnya yang naik dan menyumbang inflasi.

“Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Negara dengan luas laut kedua terbesar di dunia serta sumber daya laut kita terbesar kedua di dunia. KKP ini adalah prioritasnya tujuan Pemerintah. Karena Presiden ingin menjadikan laut masa depan bangsa, ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Poros itu menjadi titik pusat yang nantinya berinteraksi dengan semua group social global line. Saat ekonomi cooling down, dua tahun terakhir ini kantor ini malah dinaikkan angarannya jadi 4 triliunan kurang lebih,” ujar Susi di kantornya, baru-baru ini.

Susi juga mengaku lega, akhirnya seluruh dunia sudah mulai sadar soal larangan pencurian ikan. Bahkan lembaga pangan dunia FAO mendukung langkahnya, memasukkan illegal fishing ke dalam rapat-rapat perjanjian.

“Kita sekarang sudah punya kemampuan mengolah perikanan, dana ada, penduduk ada, tingggal memakainya yang benar. Jalankan amanah. Saya ingin, selain kita saling memaafkan, juga mereflesksikan kepada diri kita. Jangan sampai anggaran KKP tidak tepat sasaran,” demikian pesan Susi saat berlebaran dengan karyawannya.

Tantangan Susi tentu saja bukan menghilangkan illegal fishing, tapi yang utama meningkatkan kesejahteraan nelayan. Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan, total panjang garis pantai Indonesia adalah 99.093 kilometer. Di sisi lain, taraf hidup atau tingkat kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya ikan masih menjadi sorotan. Nelayan kecil yang merupakan golongan terbesar dari para nelayan di Indonesia, masih lekat dengan kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2015 mencatat jumlah warga miskin Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk Indonesia, dari jumlah tersebut sebesar 32,4 persennya merupakan nelayan.

Berdasarkan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2013 (Badan Pusat Statistik) yang diolah, diketahui bahwa hanya 2,2 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki kepala rumah tangga berprofesi sebagai nelayan. Jumlahnya sekitar 1,4 juta kepala rumah tangga nelayan.

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Indonesia sekitar empat orang. Maknanya, ada sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia yang kehidupannya bergantung kepada kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan.

Sementara secara keseluruhan jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan sebanyak 2,17 juta (hanya 0,87 persen tenaga kerja). Ada sekitar 700.000 lebih nelayan yang berstatus bukan sebagai kepala rumah tangga. Sebagian besar nelayan tinggal tersebar di 3.216 desa yang terkategori sebagai desa nelayan (mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan).

Secara geografis, nelayan ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tidak mengherankan mengingat dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan serta memiliki potensi perikanan sangat besar.

Provinsi dengan jumlah nelayan paling banyak di Indonesia ialah Provinsi Jawa Timur (mencapai lebih dari 334.000 nelayan), diikuti Jawa Tengah (lebih dari 203.000 nelayan) dan Jawa Barat (sekitar 183.000 nelayan). (Reza)

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso

Seperti di banyak negara, eksistensi lembaga intelijen adalah lembaga vital dan strategis yang harus dipimpin oleh sosok berpengalaman dan berintegritas. Di Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN) pun demikian. Letjen (Purn) Sutiyoso, adalah sosok militer yang cukup berpengaruh yang kini dipercaya memimpin BIN.

Ditunjuknya Letjen TNI (Purn) Sutiyoso atau Bang Yos sebagai Kepala BIN oleh Presiden Jokowi, menurut banyak kalangan karena Bang Yos paham betul tentang masalah intelijen mengingat ia pernah lama menjabat perwira intelijen di pasukan elit TNI AD, Kopassus sehingga faktor kearifan, kematangan dan pengalaman itu membuat ia diyakini mampu membangun institusi intelijen lebih professional.

Sekadar diketahui, kiprah BIN mengalami pasang surut seiring dengan perubahan rezim sejak berdiri  tahun 1945 mulai sejak bernama Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) hingga kini menjadi Badan Intelijen Negara.

Tugas utama BIN, sebagai lembaga negara setingkat kementerian, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yakni mengkoordinasi data intelijen dari seluruh kementerian dan lembaga.

Karena itulah, untuk mencapai kinerja yang tinggi, Sutiyoso bertekad akan membangun BIN untuk lebih tangguh dan profesional. Tak hanya itu, dirinya turut akan membuat BIN mampu menyediakan intelijen secara cepat, tepat dan akurat dalam rangka mendeteksi, menangkal dan menanggulangi segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi, keutuhan, keamanan dan kepentingan nasional.

Bang Yos, sapaan Sutiyoso, mengatakan dalam kepemimpinannya, seluruh aspek di internal BIN akan dibangun secara modern, agar mendapatkan standar terbaik seperti intelijen lainnya.

“Mulai dari struktur organisasi, sumber daya manusia, kegiatan, operasi hingga peralatannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dan politik pertahanan dunia yang semakin kompleks, maka semakin banyak diwarnai perang proxy,” katanya.

Bang Yos juga menjelaskan, pertumbuhan penduduk dunia dan perkembangan ekonomi dunia yang semakin maju maka semakin meningkatkan persaingan antarnegara untuk mempertahankan sumber energi dan kekuatan ekonomi.

Di antara negara-negara di dunia, kata dia, juga terjadi perebutan penguasaan teknologi sehingga negara-negara semakin sering melakukan pencurian maupun mempertahankan teknologinya. “Indonesia juga menghadapi tantangan dan ancaman tersebut, termasuk juga persoalan imigran ilegal dan perbatasan dengan negara tetangga,” tambahnya.

Untuk itu, salah satu langkah yang akan dilakukan Bang Yos untuk meningkatkan kemampuan BIN adalah tekadnya untuk memperjuangkan agar BIN memiliki 5.000 lebih personel. Saat ini BIN hanya punya 1.975 orang.

“Jadi kami akan rekrut 1.000 orang dengan kualifikasi dari berbagai disiplin ilmu,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode yang lama berkarier di dunia militer itu.

Seribu orang harus didapat waktu satu tahun karena BIN memerlukan pasukan untuk menghadapi gelaran akbar politik tanah air dari Sabang sampai Merauke, yakni pemilihan kepala daerah serentak yang gelombang pertamanya dimulai akhir tahun ini.

Padahal, dengan komposisi yang ada saat ini saja, ia mampu melakukan banyak langkah dan tindakan intelijen yang mengagumkan. Ambil contoh, gebrakan Bang Yos setelah mempimpin BIN, terbukti mampu menguntit dan memberikan informasi penting soal posisi buronan koruptor di luar negeri. Sehingga mampu memulangkan buronan kasus BLBI, Samadikun Hartono yang sempat buron 14 tahun. Selain itu, Bang Yos bersama jajarannya juga mampu mendeteksi keberadaan buronan korupsi lainnya,  Totok Ari Wibowo mantan Bupati Temanggung yang sempat buron selama 7 tahun dan  melarikan diri ke Kamboja.

Langkah spektakuler lainnya yang diperlihatkan BIN adalah dengan berhasil menurunkan pimpinan gerakan bersenjata di Aceh, Nurdin Minimi  dan pengikutnya. Tentu, ini merupakan satu kerja senyap luar biasa yang baik dan mampu dilakukannya hanya dalam waktu relatif singkat sejak ia dilantik. (Reza)

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo

Lebih dari separuh usianya yang menginjak 58 tahun menuju 59 tahun dihabiskan di dunia politik dan organisasi, khususnya di DPR RI. Ia kini dipercaya menduduki jabatan yang sangat strategis untuk menyukseskan program pemerintah di daerah. Membuktikan pengaruhnya tak lekang oleh zaman.

Dalam masa 100 hari sejak dilantik sebagai menteri pada 27 Oktober 2014, Tjahjo sudah lebih maju dibanding kinerja kementerian lainnya. Ia telah mengeluarkan PP tentang tata cara pengusulan/pengangkatan kepala daerah, mengeluarkan 33 Permendagri, 67 Kepmendagri, dan mengembalikan 100 Perda bermasalah ke pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Kemendagri juga telah melakukan kebijakan revisi anggaran Kemendagri dan APBD agar lebih efisien dan efektif. Begitu juga kebijakan pemotongan dan memperpendek jalur-jalur perizinan, sekaligus mendorong terbentuknya perizinan satu atap di tiap Provinsi/Kabupaten/Kota. Semua bertujuan demi optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah sebagaimana fokus Presiden.

Pada tahun 2016 ini, Tjahjo telah membatalkan 3.143 Perda Propinsi, Kabupaten/Kota untuk mendukung investasi. Selain itu, Kemendagri juga telah membuat 23 nota kesepahaman (MoU), menerbitkan tiga Peraturan Presiden (Perpres), dan menyelesaikan dua undang-undang yakni UU Pilkada dan UU Pemda.

Kepada PNS yang selama ini dikeluhkan malas, Tjahjo secara tegas mengambil langkah sanksi peringatan, skors, bahkan pemecatan, kepada mereka yang melanggar hukum dan disiplin. Termasuk PNS yang ikut terlibat dalam kegiatan kampanye politik.  Padahal, sebagai politisi PDI Perjuangan, bisa saja Tjahjo menggunakan wewenangnya untuk kepentingan partainya.

Tjahjo bahkan bersikap tegas kepada para calon PNS. Dalam setahun terakhir, Kemendagri sudah memecat sedikitnya 89 Pamong Praja Muda atau Praja IPDN. Alasannya, mereka terbukti melakukan pelanggaran, mulai dari penyalahgunaan narkoba hingga berkelahi.

Untuk penerimaan Pamong Praja Muda periode berikutnya, Tjahjo memastikan akan dilakukan secara selektif dan transparan. “Tahun ini penerimaan dilakukan secara transparan, sebetulnya sejak tahun lalu. Peneriman dilakukan terpusat, tidak ada titip menitip, kuota daerah dan sebagainya sudah dihilangkan,” tandas Tjahjo.

Lahir di Solo, 1 Desember 1957, Tjahjo menghabiskan masa sekolah dasar, menengah, bahkan pendidikan tinggi di Semarang. Ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang pada 1985.

Semasa kuliah, Tjahjo sudah aktif dalam berbagai organisasi. Bakat leadership-nya sudah menonjol di kala muda. Di usia 25 tahun, ia dipercaya menduduki jabatan Ketua Biro Organisasi KNPI Dati I Jawa Tengah (1983-1985), lalu Ketua DPD KNPI Dati I Jawa Tengah (1985-1988), dan akhirnya Ketua Umum DPP KNPI (1990-1993).

Tjahjo terjun ke kancah politik nasional saat terpilih menjadi Anggota Komisi II, III dan Anggota BKSAP DPR RI (1987-1992) dari Fraksi Golkar. Pasca reformasi, Tjahjo bergabung dengan PDI Perjuangan dan aktif menjabat sebagai Direktur SDM Litbang DPP PDI Perjuangan pada tahun 1999 sampai 2002.

Karier politiknya terus menanjak ketika kembali masuk ke Senayan, dan dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI (1999-2002) dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI (2002-2003).

Pada Pemilu tahun 2004, lagi-lagi ia terpilih menjadi anggota DPR RI, dan kali ini duduk di Komisi XI dan BKSAP DPR RI (2004-2008), sebelum akhirnya memimpin sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI (2004-2009). Pemilu 2009, Tjahjo masih diinginkan oleh pemilihnya untuk duduk di Senayan, dan partainya kembali mempercayakan kursi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.

Di internal partai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri lantas menunjuk Tjahjo sebagai Sekretaris Jenderal (2010-2015) menggantikan Pramono Anung yang sudah menduduki posisi Wakil Ketua DPR RI (2014-2019).

Berpengalaman sebagai wakil rakyat di Senayan selama hampir tiga dekade (1987-2014), Presiden terpilih Joko Widodo akhirnya memberi amanah kepada Tjahjo untuk memimpin Kemendagri, salah satu kementerian yang sangat strategis untuk menyukseskan program-program pemerintah di daerah-daerah. Pul

Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI Triawan Munaf

Sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), sosok Triawan Munaf tentu memiliki andil besar untuk membantu mewujudkan visi Presiden Joko Widodo menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Memimpin sebuah lembaga baru seperti Bekraf, memang bukan perkara gampang. Triawan pun memahami dan menghadapi itu dengan professional. Betapa tidak, ia harus memikirkan mulai dari gedung untuk aktivitas Bekraf hingga anggaran untuk lembaganya. Seiring waktu berjalan, musisi ini berhasil menata satu persatu persoalan di Bekraf sampai kemudian hingga sekarang semuanya boleh dikata teelah tertata dengan baik.

Pengalaman dan kapasitasnya sebagai seorang pekerja seni kreatiflah yang tampaknya membuat Triawan mampu melakukan semua itu. Dan itu semua menjadikan Triawan bisa tampil sebagai sosok yang berpengaruh di lingkungan pekerja seni kreatif saat ini. Terbukti ia mampu mengembangkan kurang lebih 16 sub sektor ekonomi kreatif yang berhasil dikembangkan.

Ke-16 subsektor itu adalah aplikasi dan pengembangan game, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi video, fotografi, kriya atau kerajinan, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio. Ke 16 subsektor industri kreatif itu akan mendapat bimbingan agar tumbuh dan berkembang pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Tahun ini, Bekraf berencana mengucurkan dana untuk pelaku ekonomi kreatif sebesar Rp1 triliun. Dana tersebut berasal dari dana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp120 triliun sepanjang 2016.

Bekraf juga memiliki inisiatif untuk membentuk Bekraf Start Up, akan ada lima subsektor yang difokuskan untuk start up, yakni aplikasi, game, animasi, fashion, dan desain. Meskipun Bekraf berfokus pada lima sektor tersebut, namun bukan berarti sektor lain akan ditinggalkan. Subsektor lain juga ada programnya, seperti dana ekonomi kreatif, pendaftaran HKI gratis untuk semua subsektor asal memiliki produk dan di bidang ekonomi kreatif.

Di bawah kepemimpinannya, Bekraf juga melahirkan konferensi Indonesia Creative Cities Conference  (ICCC). Konferensi kota kreatif se-Indonesia yang rutin digelar setiap tahun itu diharapkan mampu mewakili inovasi, komoditas, dinamika dan aneka bentuk kreativitas di Indonesia yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi kreatif di level kabupaten dan kota.

Ia juga berencana membangun museum musik sebagai bagian dari upaya melestarikan dan mendokumentasikan jenis-jenis musik lokal yang tumbuh dan berkembang  di Indonesia. 

 
Program ini merupakan upaya mendokumentasikan arsip musik populer Indonesia. Dalam pengarsipan dan pendataan musik, Bekraf menggandeng Yayasan Irama Nusantara yang didukung berbagai musisi dan penyanyi. Program ini juga melibatkan stasiun-stasiun radio di Tanah Air.

Di usia RI ke-71 tahun, Triawan melihat industri kreatif Indonesia sudah ketinggalan. “Kita harus mengejar ketertinggalan ini dan dengan slogan “Kerja, kerja, kerja!” kita harapkan para praktisi ekonomi kreatif jangan hanya menunggu ilham, tetapi kerjanya kurang. Harus berkarya dan mengikuti perkembangan yang ada dari dunia internet maupun digital,” tegasnya.

Obsesi Triawan adalah ekonomi kreatif Indonesia menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. “Selama ini pertumbuhan ekonomi kita organik, business as usual, auto pilot, kita harus mengakselerasi itu dengan membuat ekosistem melalui regulasi yang mendukung seperti keringanan pajak dan lainnya. Sudah ada di Negara-negara lain, tapi di Indonesia belum ada,” sesalnya.

Salah satu yang tengah dikaji oleh Bekraf, kata Triawan, pemberian insentif bagi sektor ekonomi kreatif khususnya industri perfilman. Insentif tersebut berupa keringanan pajak supaya industri tersebut bisa berkembang di Indonesia. Antara lain dengan pemberian insentif untuk industri film di Indonesia.

“Padahal, negara di Asia Pasifik telah memberikan berbagai insentif untuk mendorong industri perfilman nasional,” akunya. Padahal ini penting untuk memberikan stimulus, memancing  pekerja film untuk bisa berkarya. Dan dia berharap regulasi tersebut rampung tahun ini. Gia

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI Wiranto

Mendirikan dan memimpin Partai Hanura dengan solid selama tiga periode, lalu ikut mengantar Joko Widodo sebagai Presiden RI, membuat Wiranto layak masuk dalam daftar ini. Mendapat kepercayaan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), kian menegaskan pengaruhnya.

Pengalaman kepemimpinan dalam dunia militer telah mengantarkan Wiranto dalam puncak kesuksesannya dalam dunia politik. Ia mampu membuat warna baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia dengan membentuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Ia menjabat Ketua Umum Partai Hanura sejak 2006. Bahkan pada Munas ke II di Solo 13-15 Februari 2015, Wiranto terpilih secara aklamasi. Meski tergolong partai baru, Wiranto dinilai berhasil karena mampu membawa Hanura ikut Pemilu 2009 dan kembali lolos Pemilu 2014. Pada Pemilu 2009, Hanura hanya mampu mendapatkan suara 3,21 persen (18 kursi di DPR). Sementara pada Pemilu 2014 ia tetap mampu menempatkan 16 kadernya di parlemen.
Di tengah kondisi yang sulit, Wiranto tetap mampu memainkan perannya di kancah politik nasional. Bersama tiga parpol lainya PDI-P, PKB dan Nasdem, Hanura berhasil mengantar Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI 2014-2019.

Hanura juga mampu menempatkan dua kader terbaiknya untuk duduk dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, yakni Saleh Husin (Menteri Perindustrian) dan Yuddy Chrisnandi (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
Pada reshuffle Kabinet Kerja yang kedua, 27 Juli 2016, Wiranto dipercaya menduduki jabatan sangat strategis sebagai Menko Polhukam. Ia menggantikan Luhut Pandjaitan, sosok berpengaruh yang dikenal sangat dekat dengan Presiden Jokowi.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, presiden menunjuk Wiranto karena dianggap mampu mengatasi masalah keamanan karena segudang pengalamannya. Ia pernah menjabat Menhankam Pangab saat kondisi politik Indonesia terguncang pada 1998.

“Beliau teruji dan berpengalaman ketika periode sangat penting, transisi masa Orde Baru ke Reformasi. Saat itu menjabat Menhankam Pangab dan mampu mengawal proses perubahan itu,” katanya.

Sebagai partai pendukung pemerintah, Hanura juga punya sikap yang kritis terhadap isu-isu nasional. Wiranto dengan tegas memerintahkan kadernya untuk menunda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wiranto juga menginstruksikan kadernya di DPR untuk menolak kenaikan tunjangan anggota DPR yang akan dimasukkan dalam APBN Perubahan 2015. Tidak hanya itu, ia juga menyatakan partainya menolak pembangunan gedung baru DPR.

Wiranto adalah sosok yang tergolong lengkap dalam hal perjalanan karier. Di dunia militer, Jenderal Purn bintang empat ini sudah mencapai jenjang tertinggi, panglima. Karier militernya menanjak sejak menjadi ajudan presiden pada 1987 hingga 1991, menjabat Kasdam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad dan KSAD. Pada 1998, ia dipercaya sebagai Panglima ABRI hingga era B.J. Habibie.

Di kancah politik, kariernya mulai terang setelah Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mempercayakan posisi Menko Polhukam. Pada Pemilu Pesiden 2004, ia berhasilk memenangi Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Golkar dan maju sebagai capres berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Pemilu berikutnya, ia kembali maju namun kali ini sebagai wapres mendampingi Jusuf Kalla.

Lahir di Yogyakarta, 4 April 1947, Wiranto datang dari keluarga bersahaja. Ayahnya, RS Wirowijoto hanya seorang guru sekolah dasar. Pada usia sebulan, Wiranto diboyong ke Surakarta akibat agresi Belanda. Di kota inilah Wiranto bersekolah hingga menamatkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Surakarta. Setamat SMA, Wiranto memilih masuk ke Akademi Militer Nasional dan lulus pada tahun 1968.

Sarjana hukum peraih gelar Doktor di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (2013) pada STIE IPWIJA, Magister Manajemen (2006) Universitas Negeri Jakarta, ini, menikahi Rugaiya Usman dan dikaruniai tiga orang putra/i.
Wiranto yang pandai bernyanyi dan bersuara merdu ini dikenal bersahaja dalam mendidik anak-anaknya. Ia menerapkan demokrasi di lingkungan keluarganya sehingga anak-anaknya bebas menentukan pilihan. Wiranto tidak mengembangkan dinasti politik pada keluarga karena hal tersebut baginya tidak mendidik dalam demokrasi. Bar

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

Sejak Ahmad Heryawan atau Aher menjadi gubernur, ratusan penghargaan telah diraih Pemprov Jawa Barat. Tentu bukan sekadar prestise, penghargaan itu membuktikan kinerja cemerlang dan kepemimpinan Aher yang disegani. Piawai memimpin, pandai meihat peluang, dan berdedikasi penuh untuk warga menjadikannya sebagai gubernur sarat prestasi.

Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat yang diterima Pemprov Jabar pada Kamis (28/7/2016), menjadi prestasi teranyar. Tak cuma Pemprov, nyatanya, ada 8 Kepala Daerah di Jawa Barat dan dua orang tenaga medis serta akademisi yang menerima penghargaan serupa.

Prestasi ini menunjukkan betapa Aher memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan keluarga sejahtera di daerahnya. Hebatnya, Aher menjadi sosok berpengaruh yang mampu menyalurkan semangat itu ke seluruh kabupaten/kota untuk bekerja dalam visi dan misi yang sama.

Hal yang sama berlaku di bidang laporan keuangan. Tahun ini, Pemprov Jabar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2015. Prestasi ini merupakan kali kelima secara berturut-turut sejak 2011. Tak hanya Pemprov, 11 pemerintah daerah di Jawa Barat juga meraih pretasi serupa, yakni Banjar, Ciamis, Cianjur, Cimahi, Majalengka, Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Garut, Karawang, dan Purwakarta.

Gebrakan Aher sudah terasa sejak ia menjabat gubernur pada 2008. Di awal pemerintahannya, misalnya, Aher mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan di Jawa Barat dan tersebar ke seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Biaya pendidikan sekolah dasar dan menengah akan gratis, dan SLTA berkurang biayanya.

Sebagai pemimpin di provinsi agraris, Aher memiliki prioritas pembangunan di bidang pertanian. Di bidang ini, fokus utama diarahkan pada penguatan fungsi Jawa Barat sebagai penghasil pangan nasional. Berbagai kucuran dana dikeluarkan untuk membantu kawasan yang dikategorikan miskin dan rawan pangan sehingga bangkit dan memberikan kontribusi bagi kawasan sekitarnya.

Bantuan ini terutama ditujukan kepada kelompok tani, yayasan, LSM, dan koperasi dengan melibatkan Badan Ketahanan Pangan Jawa Barat, Rumah Zakat Indonesia dan Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia. Aher pun tak segan bertukar pikiran dan mempertimbangkan kabar serta saran dari para ahli seperti BMKG untuk membuat kebijakan dan imbauan. Alhasil, meski tak memiliki lahan pertanian seluas Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki lahan sawah masing-masing 1,2 juta hektare dan 1,1 juta hektare, namun Jawa Barat tercatat sebagai provinsi tertinggi dalam produktivitas berasnya.

Di bidang lain, Aher bergerak menjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi Kreatif. Sejumlah aktivitas kesenian dan kebudayaan dikemas dengan “bumbu kreativitas” mencengangkan banyak pihak. Salah satu even kreativitas terkenal yang sudah menjadi agenda rutin adalah D’Syukron, yaitu berupa rangkaian acara syukuran HUT Jabar yang diisi dengan penayangan Video Mapping dengan latar belakang bangunan Gedung Sate.

Penerapan teknologi menjadi sorotan penting dalam agenda Pemprov Jawa Barat di tahun 2016. Hal itu sekaligus jadi bukti keseriusan Pemprov Jabar membangun masyarakat berkualitas dan berdaya saing tinggi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, pengembangan sederet inovasi di bidang teknologi pun dilakukan. Salah satunya adalah mengubah sistem tender proyek di Jawa Barat dari manual menjadi elektronik. Sistem ini disebut dengan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik dan diyakini paling aman untuk menghindari kemungkinan korupsi pada proses tender.

Jawa Barat menjadi satu dari lima provinsi di Indonesia yang menerapkan sistem ini. Provinsi lainnya adalah Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo. Soal teknologi, Jawa Barat dinilai memiliki peluang besar meraih Anugerah Iptek 2016 dari Kemenristekdikti pada puncak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-21 tanggal 10 Agustus 2016. (Fath)

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas

Terpilih sebagai Bupati Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), untuk kedua kalinya adalah bukti pemimpin muda ini memiliki pengaruh besar. Banyuwangi yang semula dipandang sebelah mata, kini menjadi daerah maju.

Pada periode pertamanya (2010–2015), politisi muda ini bekerja keras membangun daerahnya dengan gencar mempromosikan berbagai potensi yang ada, seperti, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Tujuannya jelas, demi mendatangkan investasi sebanyak mungkin.

Dinilai berhasil memajukan Banyuwangi, Anas, sapaan akrabnya, terpilih kembali dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2015, masih bersama pasangannya, Yusuf Widyatmoko,.

Berbagai terobosan ia gagas untuk lebih memajukan daerah yang dipimpinnya. Di bidang pendidikan, selain melakukan peningkatan fasilitas, Pemkab Banyuwangi juga memberi beasiswa kepada anak-anak muda hingga bangku perguruan tinggi. Tercatat lebih dari 700 anak muda dibiayai kuliah di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dengan total dana mencapai Rp14,4 miliar.

“Kami ingin pendidikan ini menjadi jangkar. Siapapun bupatinya kelak, pengembangan SDM lewat pendidikan tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, kami mendorong terwujudnya kampus negeri di Banyuwangi,” kata mantan anggota DPR RI itu.

Kini sudah berdiri tiga kampus negeri di Banyuwangi, yaitu Universitas Airlangga Kampus Banyuwangi, Politeknik Negeri, dan sekolah pilot negeri (LP3B). Universitas Airlangga Kampus Banyuwangi, sudah berjalan dua tahun, mahasiswanya berasal dari 17 provinsi di seluruh Indonesia.

“Kami juga mengembangkan pendidikan yang selaras dengan program pembangunan ekonomi daerah. Misalnya, mengembangkan batik untuk menopang sektor pariwisata, maka kami bangun SMK batik,” ungkap Anas.

Di bidang kesehatan, infrastruktur terus diperbaiki. Dua rumah sakit milik pemda banyak melakukan upgrade fasilitas. Ada beberapa penyakit yang dulu harus dirujuk ke Surabaya, kini sudah bisa diobati di Banyuwangi seiring penambahan fasilitas rumah sakit. “Kami juga sudah beri beasiswa sejumlah dokter untuk mengambil spesialisasi, jadi setelah lulus jadi dokter spesialis, mereka langsung mengabdi di Banyuwangi,” cetusnya.

Di bidang pertanian, Pemkab Banyuwangi melakukan sejumlah langkah. Ia berupaya melakukannya secara terintegrasi, mulai dari hulu ke hilir, meski belum ideal. Banyuwangi dikenal sebagai salah satu sentra pangan dan hortikultura di Jatim. Potensinya luar biasa besar. Tiap tahun surplus lebih dari 220.000 ton beras, termasuk yang organik.

Kini telah dikembangkan plasma nutfah 20 jenis padi organik lokal yang terdiri atas 16 jenis beras merah dan 4 jenis beras hitam. Beras merah organik dan manggis telah diekspor ke sejumlah negara, antara lain, Amerika Serikat, Qatar, dan Jepang.

Potensi perikanan pun melimpah. Komoditas ikan sidat sudah mewarnai pasar Jepang. Pembudidaya sampai kewalahan. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga membikin technopark sidat di Banyuwangi.

Selain sidat, komoditas ekspor unggulan adalah udang. Total ekspor ikan Banyuwangi nilainya USD 159 juta. Secara keseluruhan, produksi ikan hampir 85.000 ton yang terdiri atas perikanan tangkap 60.500 ton dan perikanan budidaya 24.000 ton. Total nilainya hampir Rp2 triliun. Mayoritas diolah di pabrik-pabrik yang ada di Banyuwangi, dan sebagian lagi diolah di luar daerah.

Di bidang pariwisata, Anas bertekad ikut mewujudkan target kunjungan wisman 20 juta orang. Saat ini investasi hotel dan resor berkembang pesat. Nilai akomodasi dan makan-minum yang berkaitan dengan bisnis hotel dan kuliner meningkat 80% dari Rp666 miliar pada 2010 menjadi Rp1,19 triliun pada 2014. Rata-rata pertumbuhan sektor hotel dan restoran mencapai 15 persen per tahun.

Berkat inovasi di sektor wisata, Banyuwangi menyabet UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism untuk kategori "Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola" dari PBB yang diserahkan di Madrid, Spanyol, awal 2016 lalu.
Anas bersyukur Indonesia dari waktu ke waktu terus-menerus melakukan perubahan dan perbaikan. Dengan segala kekurangan yang ada, baginya tak ada alasan untuk apatis. Justru momentum 71 tahun Indonesia merdeka ini harus jadi pemantik untuk melakukan kerja-kerja yang lebih baik lagi, lebih terukur, dan lebih nyata. Arh

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Keberhasilan menggalang relawan Teman Ahok untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2017, serta dukungan dari Partai Golkar, NasDem, dan Hanura, menunjukkan Ahok memiliki pengaruh besar dalam peta perpolitikan di DKI. Jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, tentu saja kian memperkuat pengaruhnya.

Basuki Tjahaja Purnama, yang populer di sapa Ahok, disukai kawula muda karena dinilai bersih dari korupsi dan banyak melakukan terobosan untuk kemajuan DKI. Anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas relawan Teman Ahok menginginkan Ahok maju di Pilkada DKI melalui jalur independen.

Alasannya, sejak angkat koper dari Partai Gerindra pada tahun 2014, Ahok tidak menjadi kader partai politik (parpol) apapun. Untuk maju di Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen dibutuhkan syarat dukungan sejuta KTP.

Ahok menggandeng Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono, sebagai wakilnya dalam Pilkada mendatang. Duet Ahok-Heru yang diusung Teman Ahok, dideklarasikan pada Senin (7/3/2016). Setelah itu dilakukan aksi penggalangan sejuta KTP. Hasilnya luar biasa. Hanya dalam tempo tiga bulan, telah terkumpul 1.034.773 KTP, melebihi target.

Hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei menunjukkan popularitas Ahok lebih tinggi dibandingkan dengan para calon gubernur DKI lainnya. Selain itu tingkat elektabilitasnya  juga tinggi.

Kian populernya nama Ahok membuat NasDem, Hanura, dan Golkar kepincut pada mantan Bupati Belitung Timur itu. Ketiga parpol itu kemudian sepakat mendukung Ahok dalam Pilkada DKI 2017 melalui jalur partai politik.

Sejak menjabat Gubernur, menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang terpilih sebagai Presiden RI pada Pilpres 2014, Ahok memimpin Jakarta dengan “keras” dan tidak segan-segan memecat PNS yang dinilai korupsi, pungli, dan bolos kerja. Sejak duduk di kursi DKI-1 pada November 2014, ia sudah memecat 120 PNS hingga November 2015. Selain itu sekitar 2.500 pejabat sudah distafkan.

Sebelum dilantik menjadi orang nomor satu di DKI, Ahok angkat kaki dari partainya, Gerindra. Penyebabnya, ia tidak setuju sikap Gerindra terkait Pilkada 2015. Gerindra menginginkan pilkada dipilih oleh DPRD, sedangkan Ahok berkeinginan pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Pada akhirnya pemerintah dan DPR memutuskan pilkada dipilih langsung oleh rakyat.

Ahok dilahirkan di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966. Ia mengawali kariernya di pentas politik pada tahun 2004 dan bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB). Dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.

Kurang puas menjadi legislator, Ahok kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Belitung Timur pada tahun 2005. Dan di luar dugaan ia memenangkan pilkada tersebut. Pada tahun 2009 Ahok hengkang dari PPIB, dan bergabung dengan Golkar. Lewat partai berlambang beringin itu pada Pemilu 2009 dia terpilih menjadi anggota DPR.

Tahun 2012 Ahok kembali pindah partai. Kali ini dia bergabung dengan Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto ini mengusungnya sebagai calon wakil gubernur DKI mendampingi Joko Widodo (Jokowi) pada Pilkada DKI 2012.

Jokowi adalah kader PDI-P. Di luar dugaan Jokowi-Ahok berhasil menumbangkan gubernur petahana Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Nachrowi Ramli.

Belum habis jabatannya sebagai Gubernur DKI, Jokowi maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Saat itu ia berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK). Mereka berhadapan dengan duet Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Jokowi-JK sukses memenangkan pesta demokrasi tersebut.

Setelah jokowi menjadi presiden, Ahok naik kelas menjadi gubernur. Dia dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, 19 November 2014. Sebelum dilantik menjadi orang nomor satu di DKI, Ahok angkat kaki dari Gerindra. Penyebabnya adalah dia tidak setuju dengan keinginan Gerindra terkait Pilkada 2015.

Gerindra menginginkan pilkada dipilih oleh DPRD, sedangkan Ahok berkeinginan pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Dan pada akhirnyapemerintah dan DPR memutuskan pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Arh

Wali Kota Bandung Mochamad Ridwan Kamil

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) memasukkan Kota Bandung sebagai salah satu dalam jaringan kota kreatif atau UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Sukses tersebut tak lepas dari nama Ridwan Kamil, sang Walikota. 

Tepatnya, Kota Bandung dipilih sebagai Kota Kreatif di bidang desain dan menjadi salah satu dari 47 kota di 33 negara dalam jaringan ini. Bandung menjadi kota kedua di Indonesia yang terdaftar di UCCN, setelah setahun sebelumnya Pekalongan terdaftar pula di UCCN di bidang Craft and Folk Art.

UNESCO menilai, Bandung memiliki sejumlah indikator sehingga terpilih sebagai kota kreatif di bidang Design. Beberapa indikator tersebut di antaranya, Bandung memiliki institusi bisnis di bidang desain, memiliki institusi pendidikan di bidang desain, dan tingginya komitmen pemerintah untuk menyokong indikator-indikator tersebut.

Keberhasilan Bandung meraih penghargaan ini tak bisa dilepaskan dari peran Kang Emil, sebutan Ridwan Kamil, sebagai wali kota. Tak hanya karena program dan kebijakan yang dikeluarkannya, nyatanya Kang Emil juga memiliki concern yang tinggi terhadap tata kota di Kota Kembang.

Ya, Kang Emil memang sosok piawai dalam hal desain dan arsitektur. Sebelum menjadi pejabat publik, pria kelahiran Bandung 4 Oktober 1971 ini pernah berkarir sebagai seorang arsitek dan dosen tidak tetap di Institut Teknologi Bandung (ITB), serta menjadi Senior Urban Design Consultant SOM, EDAW (Hong Kong & San Francisco), dan SAA (Singapura).

Kariernya sebagai arsitek dimulai tak lama setelah ia lulus S2 dari University of California, Berkeley, dengan bekerja di berbagai firma di Amerika Serikat. Sebelumnya, sambil kuliah S2, Kang Emil bekerja paruh waktu di Departemen Perencanaan Kota Berkeley. Pada tahun 2002, saat kembali ke tanah air, Kang Emil mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur dan desain.

Keindahan desain Kota Bandung, antara lain tampak pada taman-taman yang didesain cukup menarik. Taman Bermain Babakan Asih Kopo Bandung, misalnya. Taman ini tercipta dari program perbaikan kampung dengan cara membeli sepetak tanah untuk menjadi taman bermain anak dan kegiatan lomba mewarnai dinding kampung dengan gambar-gambar kreatif. Wujud lainnya tampak pada Komunitas Bandung Berkebun, Gerakan Indonesia Bersepeda, dan menjadikan Babakan Siliwangi sebagai Hutan Kota Dunia PBB.

Di era kepemimpinan Kang Emil, Kota Bandung diarahkan menjadi sebuah kota metropolitas baru berkelas internasional yang memadukan budaya metropolis dan tradisi lokal. Faktanya, Kota Bandung saat ini, meski berbasis teknologi namun tetap mampu melakukan pelestarian tradisi Sunda yang dinilai dapat memagari tatanan moral warganya.

Rebo Nyunda adalah salah satu produknya. Hari Rabu menjadi hari tematik yang mesti dilaksanakan secara konsisten pada semua kegiatan pendidikan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Pada hari inilah setiap warga Bandung—bahkan diikuti pula secara massif oleh warga non Sunda—untuk mengenakan pakaian adat Sunda. Bahkan pada hari Rabu, wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, seluruh pimpinan SKPD, hingga staf di Pemkot Bandung, mesti menyampaikan pidato dan bertutur dalam bahasa Sunda.  

Di bidang teknologi, salah satu inovasi yang dilakukan Kang Emil adalah Bandung Commad Center (BCC) yang diresmikan pada Januari 2015. Melalui BCC, Pemkot Bandung dapat melakukan monitoring atau pengawasan terhadap kondisi Kota Bandung sekaligus menjadi akses pelayanan publik. Selain itu, Pemkot Bandung meluncurkan Website West Java Incorporated (WWJI) berbarengan dengan dicanangkannya Gerakan Data Terbuka ‘Bandung Open Data Summit and Challenge (BOSCHA).

Atas inovasi yang telah dilakukan, selama kurun waktu 2 tahun di bawah kepemimpinan Kang Emil, Pemkot Bandung telah meraih 149 penghargaan dengan rincian 62 penghargaan skala provinsi, 82 skala nasional, dan 5 skala internasional. (Fath)

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari

Terpilih sebagai Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur selama dua periode (2010-2015 dan 2016-2021) dengan dukungan 89,43 persen suara, adalah bukti Rita Widyasari merupakan figur perempuan paling berpengaruh saat ini. Prestasinya juga diakui dunia.   

Ia berpengaruh bukan karena sekadar putri almarhum Syaukani HR yang tokoh sekaligus  mantan Bupati Kutai Kartanegara. Tapi juga karena jiwa kepemimpinan yang dipadu dengan program kerja yang tulus ia sajikan untuk rakyatnya.

Misalnya dengan program “Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera” (Gerbang Raja) yang selama ini telah dijalankan. Tujuan dari “Gerbang Raja” adalah mencapai rakyat Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Gerbang Raja merupakan program pembangunan yang diusulkan Rita ketika terpilih sebagai Bupati Kutai Kartanegara sejak periode pertama. Program ini memiliki beberapa misi untuk memajukan Kutai Kartanegara, seperti pelaksanaan good governance, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memajukan sektor perekonomian dan pengembangan usaha rakyat. Termasuk mengembangkan potensi agribisnis, industri, dan pariwisata, hingga meningkatkan peran maupun  partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Melalui Gerbang Raja, Rita juga memperkenalkan konsep kesejahteraan untuk masa depan rakyat Kutai Kartanegara. Sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Kukar, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (material) maupun sosial (spiritual) secara adil dan merata. Konsep kesejahteraan dalam program Gerbang Raja menerapkan kebijakan umum pencapaian keseimbangan. Artinya, tidak menghentikan yang besar agar tidak berkembang  dan memberikan dorongan lebih besar kepada yang kecil, agar terus berkembang.

“Ke depan, saya akan terus mewujudkan mimpi dalam membangun Kutai Kartanegara yang tertuang dalam 7 misi program Gerbang Raja, yang tinggal ditambahkan profesional dan mandiri,” ujar Rita Widyasari.

Prestasi sebagai figur pemimpin perempuan yang sukses membangun daerahnya, juga telah diakui internasional. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa keterpengaruhannya juga diakui dunia. Sebut misalnya penghargaan internasional Global Leadership Awards 2016 untuk kategori Woman Icon Of The Year dari majalah bisnis asal Malaysia, The Leaders International yang bekerjasama dengan American Leadership Development Association (ALDA).

Ia mendapatkan penghargaan kategori Woman Icon Of  The Year setelah meraih penilaian tertinggi dari tim penilai yang terdiri dari Arthur F Carmazzi (Sekretaris Jenderal ALDA), HE. Abdulrahim Jasan Naqi (Pakar Bisnis), Steve Cheah (pebisnis asal Malaysia yang aktif dalam kamar dagang luar negeri Thailand untuk Asean Economic Community) dan Prof. M.S. Rao (Pakar Konsultan Kepemimpinan dari India).

Rita terpilih karena keberhasilannya menjadi Bupati perempuan pertama di Kalimantan sekaligus menepis stigma bahwa seorang perempuan tidak akan sukses berpolitik.

Di sisi lain, peraih gelar Ph.D, ini juga mendapatkan pengakuan secara nasional melalui beberapa penghargaan seperti Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI.

Selama pemerintahan Rita, Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam 10 besar kabupaten dengan tata kelola yang baik (LAKIP) dan mengalami peningkatan sosial ekonomi. Kesuksesan Rita baru-baru ini adalah terpilih kembali sebagai Bupati Kukar untuk kedua kalinya dengan pencapaian suara 89,44 persen.

Di usia Indonesia yang ke-71 tahun ini, Rita mengakui masih perlunya peningkatan pemerataan di berbagai daerah. “Masih melihat pemerataan belum terjadi dengan maksimal, ada banyak hal harus  diperbaiki, khususnya  untuk yang berhubungan dengan  keadilan,” ujarnya.

Sementara dari sisi emansipasi  sendiri di Indonesia  sudah sangat baik, menurut Rita  tidak ada lagi  pembedaan hanya karena jenis kelamin. Jadi, sekarang tergantung perempuannya saja, mau ikut mengambil bagian atau tidak.
Pendidikan untuk wanita bisa diraih  setinggi-tingginya dan dia  melihat kepercayaan kepada perempuan untuk  memimpin juga sangat tinggi. Semoga wanita Indonesia bisa membuktikan komitmen dan kinerjanya secara profesional. (Elly)

Gubernur Jawa Timur Soekarwo

Terpilihnya Soekarwo dua kali dalam pemilihan gubernur Jawa Timur dengan suara mutlak,  membuktikan ia memiliki pengaruh yang besar di masyarakat Jawa Timur (Jatim) yang berpenduduk lebih dari dari 37,4 juta jiwa.

Pakde Karwo, begitu sapaan akrabnya, yang berpasangan dengan Saifullah Yusuf, memenangi  Pilkada Jatim 2008, dan dilantik pada tahun 2009 untuk periode 2009-2014. Pada Pilkada 2014 Pakde Karwo kembali berduet dengan Saifullah, dan kembali meraih kesuksesan untuk memimpin Jatim masa bakti 2014-2019.

Berbagai terobosan besar dilakukan Pakde Karwo untuk memajukan Jatim yang terdiri dari 38 kabupaten/kota. Ia sukses menjadikan Jatim sebagai tujuan utama investasi di Indonesia. Investasi tersebut meliputi sektor perdagangan, perindustrian, pertambangan, kelautan, perikanan, jasa, dan lain sebagainya.

Nilai investasi di Jatim meningkat tajam dari Rp 25,41 triliun tahun 2009 menjadi Rp 67,91 triliun pada tahun 2015. Sementara investasi triwulan pertama 2016 sebesar Rp 146,5 triliun, dan ditargetkan tahun ini investasi mencapai Rp75 triliun.

Salah satu kiat sukses Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim meraih investasi dalam jumlah besar adalah memberikan kemudahan dalam perizinan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). P2T  pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan birokasi pelayanan perizinan dalam berbagai bentuk.

“Fungsinya mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan dan pengurangan biaya yang dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan sehingga biaya resmi menjadi lebih transparan,” katanya.

Pada P2T tersebut  terdapat 17 sektor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan melayani lebih dari 179 perizinan dan nonperizinan. Tidak itu saja, P2T juga telah menerapkan prosedur standar operasional sehingga memiliki kepastian dalam layanan, yakni kepastian waktu, kepastian biaya, serta kepastian prosedur atau persyaratan.

Maraknya investasi tersebut berhasil menciptakan banyaknya lapangan kerja, dan hal ini berdampak terhadap turunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2009 angka pengangguran sebanyak 5,08% lalu turun menjadi 4,47%  pada tahun 2015.

Angka pengangguran di Jatim itu lebih rendah dibandingkan angka pengangguran di tingkat nasional. Pada tahun 2009 angka pengangguran di Indonesia sebesar 7,87% dan tutun menjadi 6,18% pada tahun 2015.

Sementara itu angka kemiskinan di Jatim melorot dari 16,68% tahun 2009 menjadi 12,34% pada tahun 2015. Sementara itu angka kemiskinan di Indonesia tahun 2009 sebesar 14,15%, dan tahun 2015 sebesar 11,13%.
Kepemimpinannya yang familiar, dengan beragam keberhasilannya di berbagai sektor, membuat Soekarwo menjadi  ikon sekaligus inspirator bagi warganya untuk membangun Jatim.

Hal yang membuat ia dibanggakan oleh rakyatnya antara lain karena ia memiliki program ekonomi yang berpihak pada rakyat dengan tidak hanya berteori, melainkan praktik langsung di lapangan.

Misalnya, ketika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang saat itu masih dijabat Yuddy Chrisnandi mengimbau  aparat memberikan contoh dalam soal konsumsi makanan tradisional, Pakde Karwo sudah menerapkan itu jauh sebelumnya bahkan sejak periode pertama kepemimpinannya. Bahkan ia mengeluarkan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jatim.

Di sisi lain, partisipasi rakyat dalam mendukung program pemerintah Provinsi Jatim ini juga karena kemampuan komunikasi kerakyatan Pakde Karwo yang selalu mengedepankan musyawarah mufakat sebelum memutuskan serta mengambil sebuah kebijakan. Contohnya, ketika membahas soal  kebijakan upah buruh yang selalu menimbulkan pro dan kontra dari kalangan pengusaha dan buruh. Ketika itu Pakde Karwo tidak mau berpihak dan mengajak mereka berunding sampai tuntas.

Ia juga tidak membeda-bedakan rakyat berdasarkan politik, agama dan suku. Meski menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, selama ini Soekarwo tidak pernah mementingkan kepentingan partainya. Arh

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X

Meski jabatannya sama dengan kepala daerah provinsi lain di Tanah Air, namun dengan jabatan kulturalnya sebagai Raja ‘kerajaan’ peninggalan Majapahit, membuat Sri Sultan Hamengkubuwono X memiliki pengaruh kuat.

Sang Ngarso Dalem boleh dibilang sukses memimpin Yogyakarta menjadi sebagai lumbungnya pendidikan dan sebagai negeri tak goyah bencana. Selama hampir 18 tahun menjadi panutan, sang Sultan membawa Daerah Istimewa Yogyakarta melewati berbagai tantangan.

Sebagai Raja dari sebuah kerajaan yang memiliki otoritas di bidang pemerintahan, lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini berperan besar menyatukan berbagai macam suku dibawah naungan Pancasila, serta memeluk perkembangan zaman, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai adat.

Contoh sangat menonjol, di mana banyak masyarakat berbeda warna kulit dan bahasa menimba ilmu di lumbungnya pendidikan Indonesia tersebut. Pria bernama asli Bendara Raden Mas Herjuno Darpito ini memang getol menyuarakan pentingnya kejujuran di kalangan pelajar.

Pendidikan di Yogyakarta memiliki visi center of excellent. Pada masa dekade 60-an, Yogya dipilih banyak pelajar untuk berguru kepada suhu-suhu yang ada. Julukan surga bagi penelitian, pengembangan wawasan dan kajian keilmuan memang tak salah.  Bukti pendidikan Yogyakarta sukses dapat dilihat dari raihan Provinsi Yogyakarta atas skor tertinggi sebagai daerah dengan Indeks Integritas Ujian Nasional jenjang SMA tertinggi se-Indonesia tahun 2014.

Belum berhenti di situ saja, Sultan juga memimpin Yogyakarta hingga menyabet kembali penghargaan Ki Hajar 2014 dengan kategori Kebijakan Terbaik dalam Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan. Tahun berikutnya Yogya juga menerima anugerah Ki Hajar dalam kategori kebijakan dan program tingkat utama.

Julukan sebagai Negeri Tak Goyah Bencana lagaknya pantas disematkan kepada Yogyakarta. Semenjak berkuasa, ia selalu mendampingi rakyatnya melewati masa-masa sulit menghadapi gemuruh Gunung Merapi.

Letusan terparah terjadi tanggal 26 Oktober 2010. Rakyat Yogyakarta diuji dengan meletusnya Merapi yang disebut-sebut vulkanolog sebagai letusan ‘yang hampir menyamai letusan terdahsyat Merapi’ seribu tahun silam. Debu vulkanik bertebaran hingga mencapai luar provinsi seperti Tasikmalaya dan Bandung.

Dengant taktis, Sultan langsung menginstruksikan rehabilitasi dan rekonstruksi, paska Merapi meletus. Sekurang-kurangnya Rp 1 triliun digelontorkan pemerintah Yogya guna memulihkan kondisi terdampak Merapi seperti semula.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Dua kali terpilih menjadi Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, sebenarnya sudah menjadi bukti bahwa Tri Rismaharini adalah perempuan paling berpengaruh dan sangat inspiratif di Kota Surabaya.

Risma, tentu tidak akan sehebat itu jika tidak memiliki kemampuan leadership dan visi membangun yang luar biasa. Talenta kepmimpinannya itulah yang membuat ia mudah ‘menaklukan’ warganya untuk mau bergotong royong membangun Surabaya menjadi lebih baik.

Tak hanya di Surabaya, dunia juga mengakuinya. World Mayor, organisasi nonprofit bertaraf internasional mengganjarnya sebagai wali kota terbaik ketiga sedunia. Dia dianggap sukses mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik.

Sebelumnya Risma juga mendapatkan tujuh penghargaan internasional selama memimpin Surabaya, yakni Kota Terbaik Se-Asia Pasifik versi Citynet pada tahun 2012, penghargaan Kota Berkelanjutan ASEAN, Enviromentally Award 2012, dan masuk nominasi 10 wanita paling inspiratif 2013 versi Majalah Forbes pada tahun 2013. Ia juga menyabet dua kategori penghargaan tingkat Asia Pasifik dalam ajang FutureGov Award 2013, yakni data center melalui Data Center Pemerintah Kota Surabaya dan Data Inclusion melalui Broadband Learning Center (BLC). Surabaya menyingkirkan 800 kota di Asia Pasifik. Prestasi lainnya adalah Taman Bungkul mendapatkan penghargaan pada tahun 2013 The Asian Townscape Award dari PBB. Di samping itu Risma juga memperoleh penghargaan Mayor of the Month sebagai wali kota terbaik pada Februari 2014, dan mendapat penghargaan Socrates Award kategori Future City dari European Business Assembly (EBA) pada April 2014.

Salah satu gebrakan besar Risma dalam menata Surabaya adalah tahun 2014 ia berhasil menutup lokalisasi Gang Dolly dan Jarak, yang merupakan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Bukan hal yang mudah untuk menutup kedua lokalisasi tersebut, karena banyak pihak yang berkepentingan meraup keuntungan di tempat tersebut. Namun, Risma berani menutup tempat maksiat atas dukungan mayoritas warga. Ia tidak gentar menghadapi ancaman dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ia memiliki semangat ingin mewujudkan kota Surabaya yang bersih dan terhindar dari penyakit masyarakat.

Satu lagi yang patut dicontoh dari Risma sebagai  kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya, ia tidak lagi menggunakan berlembar-lembar kertas untuk  menetapkan kebijakan proyek pembangunan lantaran semua prosedur dengan  sistem online. Maksudnya agar  lebih mudah mengontrol pengeluaran dinas. Sistem ini diterapkan pada seluruh sektor. Mulai dari kesehatan, pendidikan, perbaikan jalan, pajak, sampai kenaikan pangkat pegawai.

Sistem elektronik ini digunakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mencegah tindakan suap dan korupsi yang bisa saja dilakukan oleh stafnya.

Risma mengungkapkan kiat suksesnya dalam memajukan Kota Pahlawan, yakni ikhlas dan kerja keras. Hal itu diwujudkan dalam tekad harus bisa! Menurutnya, ini menjadi kunci bagi siapapun untuk maju. Tak peduli kaya miskin, berpendidikan atau tidak. Tinggal bagaimana seseorang membuktikan itu dalam kerja nyata.

“Kuncinya sederhana itu saja. Saya bisa membawa Surabaya seperti ini, ya bermodal itu saja. Harus Bisa! Modal nggak punya. Potongan juga seperti ini. Tapi, di balik semua cibiran, keraguan itu menjadikan saya terlecut untuk membuktikan memajukan Surabaya. Staf saya kalau ada tugas juga nggak pakai tanya lagi. Pokoknya harus bisa,” katanya dalam suatu kesempatan.

Risma mengaku heran bila resep seperti itu menjadi hal yang asing. Apalagi di Surabaya. Pasalnya sejarah kota ini dibangun dari kekuatan tekad, kerja keras  pantang menyerah. Para pejuang dulu sudah menerapkan hal ini.“Makanya, kalau  ada yang bilang aneh dan asing, saya menjadi heran,” ujarnya heran, suatu ketika. Karena baginya, apapun bisa dilakukan jika memang ada kemauan dan niat yang tulus untuk melakukan yang terbaik. Niat yang tulus untuk membangun kotanya itulah yang menjadi dasar sukses kepemimpinannya. (Arh)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Agus Rahardjo

Menduduki posisi utama di sebuah lembaga yang paling ditakuti para pejabat publik seperti KPK, jelas membuat Agus Rahardjo memiliki pengaruh besar. Keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi pun akan memberi pengaruh luas bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Tidak lama setelah terpilih melalui voting Komisi III DPR RI, Kamis, 17 Desember 2015, Agus Rahardjo mampu menjadikan nama KPK sebagai salah satu lembaga yang tegas dalam hal pemberantasan korupsi. Tahun 2015, KPK hanya melakukan lima kali operasi tangkap tangan. Tidak sampai setengah tahun 2016, KPK telah lakukan delapan operasi tangkap tangan.

Di bawah komandonya, upaya penindakan yang dilakukan KPK pada beberapa waktu terakhir banyak melibatkan oknum yang bertugas di lembaga peradilan, mulai dari pejabat di Mahkamah Agung, hakim, hingga panitera pengadilan terjaring dalam operasi tangkap tangan.

Belum genap dua bulan, dua panitera pengadilan ditangkap KPK. Setelah sebelumnya panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution, kini giliran panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi yang ditangkap KPK karena diduga terlibat dalam kasus suap perkara.

Pada Februari lalu, KPK juga telah menangkap Kasubdit Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna, atas keterlibatan dalam kasus suap. Sementara Sekretaris MA Nurhadi terus diperiksa oleh penyidik KPK karena diduga terlibat dalam kasus suap di PN Jakpus.

Agus Rahardjo mengatakan, peristiwa tertangkapnya seorang panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus dugaan suap beberapa waktu lalu menjadi indikator bahwa lembaga peradilan Indonesia perlu dibenahi. Dia menampik anggapan bahwa KPK hanya berani menangani kasus dengan jumlah suap yang relatif kecil dan mengabaikan kasus-kasus lain yang lebih besar.

“Justru KPK sebenarnya ingin menunjukkan situasi yang sedang dialami oleh institusi penegak hukum saat ini. Sebenarnya KPK ingin memberi pesan bahwa dunia peradilan kita masih belepotan,” tandasnya.

Agus mengakui, KPK menjadikan aparat penegak hukum sebagai target operasi tangkap tangan. Hal tersebut bertujuan agar upaya pemberantasan korupsi benar-benar berjalan dengan baik. Ibaratnya, jika ingin membersihkan Indonesia dari korupsi, maka perangkat penegakan hukumnya harus lebih dulu dibersihkan.

Ia berharap pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan bersama masyarakat secara masif. Ia tidak mau berjanji muluk-muluk kepada masyarakat Indonesia yang sangat berharap negeri ini terbebas dari praktik korupsi. Namun, mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini meminta masyarakat melihat dan menilai kinerjanya dalam waktu dekat.

“Kalau nanya nyali, saya tidak bisa jawab hari ini. Akan sombong kalau declare diri saya sangat bernyali. Ikuti saja dalam perkembangan bagaimana langkah-langkah kami dalam penindakan dan pencegahan,” katanya.

Lahir di Magetan, Agus sebelumnya memimpin LKPP pada 2010 yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007. Sebelum menjabat Kepala LKPP, ia pernah menjabat Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Karier Agus banyak dihabiskan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan menjadi anggota staf perencanaan pembangunan di Bappenas. Lulusan Teknik Sipil ITS ini awalnya bercita-cita menjadi kontraktor, tapi nasib membawanya menjadi PNS. Agus juga pernah tercatat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Namun ia memilih mundur pada 2010 karena kesibukannya di LKPP.

Sejak ikut tes calon pimpinan KPK, Agus sudah dikenali wartawan karena komentarnya yang fenomenal. Ia mengajak masyarakat meludahi koruptor. Dalam wawancaranya saat tes di gedung Sekretariat Negara, Agus mengaku kesal dengan koruptor yang berani melawan KPK.

Menurut Agus kala itu, banyak koruptor tertawa menghadapi KPK. “Ini memprihatinkan. Makanya perlu ada hukuman dari masyarakat, seperti di lingkungan sekitar tidak diajak bergaul. Diludahi juga bisa,” ucap pejabat eselon II ini yang hanya memiliki kekayaan Rp 20 juta di empat rekeningnya. Pes

Kepala Badan Keamanan Laut RI Ari Soedewo

Ketika Presiden Joko Widodo menegaskan kembali jati diri Indonesia sebagai Negara maritim dan harus menjadi “Poros Maritim Dunia”, maka pada saat itulah keamanan laut menjadi sesuatu yang strategis dan signifikan untuk mendukung sektor maritim sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Maka, hadirnya Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) adalah sesuatu yang niscaya.

Sebagai badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, Bakamla yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla) pun disokong oleh payung hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut dan saat ini RUU Keamanan Laut yang sedang digodok antara pemerintah dan DPR RI akan memperkuat kehadiran lembaga ini.

Namun begitu, Kepala Bakamla Laksmana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., tegas mengatakan bahwa Bakamla adalah lembaga yang didalamnya ada sinergi 14 stakeholder bidang kemaritiman dan keamanan untuk bersama-sama menjaga laut negeri ini.

“Kalau mengambil istilah sepak bola, kami tidak memposisikan diri sebagai kapten. Jadi tidak ada overlapping wewenang disana,” tegas mantan Assisten Operasional Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini. Kenapa? “Karena laut Indonesia menyimpan sumber daya alam yang melimpah dan merupakan perlintasan niaga dunia. Maka dari itu, apabila kita dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan menjaganya dengan baik maka kedepannya Indonesia dapat menjadi Negara yang maju. Perlu kita pahami Negara-negara adidaya di dunia sangat bergantung terhadap sektor maritimnya sehingga apabila sektor maritim dapat kita kembangkan dengan baik maka tidak ada alasan Indonesia tidak bisa menjadi Negara yang maju di kemudian hari,” ujarnya.

Ari yakin, untuk mewujudkan agar laut Indonesia selalu aman adalah meningkatkan sinergitas antar instansi penegak hukum di laut. “Mengamankan wilayah perairan Indonesia yang sangat luas ini tidak mungkin dilakukan sendirian dan Bakamla dibentuk oleh pemerintah bukan untuk menjadi pesaing dari instansi yang sudah ada, namun kehadiran Bakamla diharapkan dapat mensinergikan seluruh instansi yang memiliki kewenangan di laut. Sehingga dengan kehadiran Bakamla diharapkan dapat mendukung kekuatan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia sebagaimana pilar kelima dari konsep “Poros Maritim Dunia”, yakni “membangun kekuatan pertahanan maritim,” bebernya lagi.Sehingga operasi yang dilaksanakan oleh Bakamla merupakan operasi yang terintegrasi dengan perlibatan seluruh unsur patrol yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga.

Di usia Republik Indonesia yang ke-71 tahun ini, Bakamla menjadikan momentum untuk memperkuat perairan Indonesia yang aman sehingga para pengguna laut dapat melaksanakan aktivitasnya tanpa ada gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. “Maka kegiatan perekonomian di atau lewat laut akan terjaga dan secara otomatis akan meningkatkan aktivitas ekonomi serta kesejahteraan bangsa,” ia menambahkan.

Tak pelak, sosok putra Banjar, Jawa Barat ini telah membuktikan kehadirannya sebagai figur yang tidak saja mampu memberikan inspirasi bagi dunia maritim, tapi juga memberi pengaruh besar dalam membangun paradigma baru dalam menjaga laut negeri ini. Dan pemerintah merespon itu dengan meningkatkan anggaran guna mendukung kekuatan menjaga lautan kita.

“Alhamdulillah kami telah mendapatkan peningkatan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan operasi keamanan laut tahun ini,” papar lulusan Akademi Angkatan Laut  tahun 1983 ini. Termasuk tentunya untuk meningkatkan kemampuan surveillance sehingga pelaksanaan operasi keamanan laut dapat dilakukan secara efektif dan efisien. “Saat ini kami sedang merancang grand design keamanan laut sebagai perencanaan kami untuk membangun suatu sistem keamanan laut yang berdasarkan kemampuan pemantauan yang mumpuni,” bangganya. Sebagai informasi, saat ini Bakamla telah memiliki platform atau jaringan sistem informasi keamanan laut yang terintegrasi dengan seluruh stakeholders keamanan laut di Indonesia. (Rud)

Ketua Mahkamah Konstitusi RI Arief Hidayat

Siapapun yang memimpin Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), dapat dipastikan dia adalah sosok yang mendapat mandat dan berpengaruh. Karena ia harus mampu memimpin sebuah lembaga yang mengkaji dan membatalkan Undang-Undang jika bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai the guardian of the constitution bahkan dapat dikatakan pula sebagai the guardian of the ideology. Dan posisi pucuk pimpinan itu kini dipercayakan kepada Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Mantan Dekan Fakultas Hukum Undip ini terpilih menjadi Ketua MK periode 2015-2017 menggantikan Hamdan Zoelva yang habis masa jabatannya pada 7 Januari 2015. Pria kelahiran Semarang, 3 Februari 1956 ini selalu berusaha menjaga MK sebagai lembaga yang berintegritas, independen dan bergengsi yang mampu menjadi pengawal utama negara hukum yang demokratis.

Pertama kali duduk sebagai Ketua MK, satu hal yang dilakukannya adalah membenahi lembaga itu secara internal. Ia mengajak semua hakim konstitusi dan seluruh pegawai MK untuk bekerja dengan amanah yang diajarkan agamanya masing-masing. “Karena kerja kami memutuskan perkara, dan putusan MK atas perkara yang diujikan haruslah untuk kepentingan bangsa dan negara serta dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT.,” tegasnya.

Tak berlebihan mengingat MK adalah lembaga negara yang diberi kewenangan sangat besar. MK yang hanya beranggotakan 9 orang dapat membatalkan Undang-Undang (UU) yang telah dibuat oleh Presiden dan 560 orang anggota DPR RI, apabila UU tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Bahkan, MK dapat membatalkan pemenang Pilkada (pemilihan kepala daerah) yang telah dipilih oleh jutaan pemilih jika terbukti terdapat pelanggaran dalam proses pelaksanaannya. Selain itu, MK juga dapat membubarkan partai politik dan memutuskan impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Maka, sosok Ketua MK haruslah orang yang amanah, jujur dan kredibel. MK pernah terpuruk di mata publik ketika ketuanya saat itu Akil Mochtar terlibat kasus korupsi dan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.  Menurut Arief, kepercayaan publik terhadap MK saat itu yang semula di angka 70% dari responden, anjlok alias turun di angka terendah 15 %. MK hancur! Syukurlah MK bisa bangkit kembali di bawah kepemimpinan Ketua MK Hamdan Zoelva dan Wakilnya Arief Hidayat. Terlebih lagi, MK mampu menyelesaikan perkara Pileg (pemilihan anggota legislatif) dalam waktu 30 hari dan Pilpres (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tahun 2014 meski hanya diberi waktu 14 hari. Kepercayaan publik terhadap MK kembali meningkat, karena MK telah menyelesaikan perkara-perkara Pilkada serentak tahun 2015 dengan baik.

Pada saat MK menangani perkara Pilkada serentak tahun 2015, Arief Hidayat juga meminta KPK untuk mengawasinya. ”Ini langkah untuk membenahi MK. Kita memutus perkara dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya dan seadil-adilnya dengan berdasarkan pada Undang-Undang, fakta dan keyakinan yang ada. Kita (para hakim konstitusi) sepakat memutus suatu perkara berdasarkan hukum dan hati nurani, sedangkan para pegawainya diawasi oleh pengawas internal. Ini pekerjaan yang berke-Tuhan-an, sehingga kita harus benar-benar amanah,” tutur guru besar hukum tata negara Universitas Diponegoro (Undip) ini. Contohnya, ketika kasus yang menjerat Akil Mochtar, MK membuka diri dan mempersilakan KPK untuk memeriksa para hakim MK tanpa harus ada izin dari Presiden, padahal menurut ketentuan Undang-Undang, harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Presiden.  

Arief Hidayat yang kini merangkap sebagai Presiden Asosiasi MK se-Asia bertekad untuk meningkatkan kualitas putusan MK Indonesia, karena ternyata reputasi MK Indonesia sangat dipandang oleh negara-negara lain. Banyak putusan MK yang dianggap sebagai landmark decision. Artinya, putusan MK kita betul-betul dapat memberikan arah dalam perkembangan negara hukum yang demokratis, sehingga secara universal tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga dipelajari oleh negara lain.

Satu hal lagi yang menarik, Arief mendukung desain kantornya yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diakses oleh seluruh elemen masyarakat, bahkan memberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat. Mengingat kantor MK sering disambangi para demonstran yang dengan leluasa dapat masuk di depan kantor MK, karena memang didesain tidak menggunakan pagar layaknya kantor-kantor lainnya.  
“Kantor MK ini memang didesain sebagai kantor yang ramah dalam menghadapi perkembangan demokrasi dan hukum. Aksi demo dapat dengan bebas dilakukan di depan kantor MK sepanjang masih tertib dan tidak anarkis. Namun hal tersebut tentu tidak mempengaruhi kita dalam memutus suatu perkara. Kita memutus betul-betul berdasarkan faktanya, berdasarkan hukumnya, dan kita bertanggung jawab kepada Allah SWT,” tandas mantan aktivis GMNI ini. (ARS)

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso

Jabatannya sebagai Kepala BNN menempatkan Budi Waseso di posisi yang sangat strategis dan berpengaruh. Terlebih dengan gaya dan cara kerjanya yang cepat, tegas, dan tanpa kompromi.

Sejak memimpin, BNN telah mengungkap 1.015 kasus narkotika dari 72 jaringan sindikat selama periode 2015 hingga Juni 2016. Seluruh kasus tersebut menjerat 1.681 orang tersangka yang terdiri dari warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (WNA).

BNN juga mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika dengan nilai aset yang disita sebesar Rp142 miliar lebih, dengan alat bukti yang disita dalam satu setengah tahun terakhir, mencapai 2,8 ton sabu, 707.864 butir pil ekstasi, 4,1 ton ganja kering dan lahan ganja seluas 69 hektare.

Dalam upaya mengurangi jumlah pengguna narkoba, BNN telah merehabilitasi 42.429 pecandu narkoba sepanjang periode 2015 hingga Juni 2016. Sebanyak 2.500 pecandu dari jumlah keseluruhan direhabilitasi di balai besar rehabilitasi BNN di Lido Bogor, Baddoka Makasar, Tanah Merah Samarinda, dan Batam Kepulauan Riau.

Kemudian, dalam rangka deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja, sejak tahun 2015 sampai dengan Juni 2016, BNN telah melakukan tes urine terhadap 186.533 orang. Dari jumlah tersebut teridentifikasi positif pengguna narkotika sebanyak 1.175 orang atau 0,63 persen.

Di samping itu, BNN juga melakukan langkah pemberdayaan alternatif dengan melatih 705 warga di kawasan rawan narkotika dengan beragam keterampilan life skill. BNN juga telah membentuk satgas anti narkoba di seluruh daerah di Indonesia dengan total 19.854 orang yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, swasta, instansi pemerintah, dan masyarakat.

Kerja keras BNN Pusat dalam mengungkap peredaran narkoba dari kelompok jaringan internasional, juga banyak membuahkan hasil. Hal itu berkat kerja sama dengan berbagai pihak untuk saling bahu membahu, akhirnya informasi awal soal kemungkinan adanya penyelundupan narkoba dalam jumlah besar ke Indonesia dengan memanfaatkan barang impor bisa ditindaklanjuti bersama Bea dan Cukai.

Sinergi yang terjalin sudah menunjukkan bukti keberhasilan dalam mengungkap sindikat narkoba kelompok Pakistan dengan penggerebekan gudang di Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara beberapa waktu yang lalu.

Lahir di Pati, Jawa Tengah, 19 Februari 1961, Budi Waseso adalah perwira tinggi Polri bintang tiga. Lulusan Akademi Kepolisian (1984) ini sarat pengalaman di bidang reserse dengan rekam jejak yang moncer.

Saat masih berpangkat Komisaris Besar, dia menjabat sebagai Kepala Pusat Pengamanan Internal (Kapus Paminal) Polri. Kala itu sedang santer kasus cicak versus buaya atas penetapan Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji sebagai tersangka kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat oleh KPK. Budi Waseso merupakan orang yang berhasil memimpin penangkapan Susno pada April 2010 di Bandara Soekarno-Hatta ketika akan pergi ke Singapura.

Aksi lain yang pantas diacungi jempol adalah prestasi Budi Waseso ketika menjabat sebagai Kapolda Gorontalo. Dia yang telah berpangkat Brigadir Jenderal tanpa ampun membabat habis kasus-kasus korupsi yang terpendam lama di Polda Gorontalo.

Pada 2015, melalui aksi yang sangat taktis, Buwas mampu mengungkap kasus korupsi Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Bareskrim Mabes Polri, didasari pengusutan detail mampu mencium aroma korupsi pembangunan stadion GBLA yang menghabiskan dana sekitar Rp 550 milyar.

Masih di tahun 2015, ia juga berhasil mengungkap dugaan korupsi penjualan Kondensat yang melibatkan PT TPPI dengan SKK Migas. Kerugian negara ditaksir hingga 156 juta USD. Juga belum lepas dari ingatan ketika ia mengungkap dugaan praktik korupsi di tubuh BUMN, yakni Pelindo II.

Ada kisah sepenggal kisah inspiratif dari perjalanan hidup Budi. Saat masih bertugas di Direktorat Pendidikan, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari tambahan penghasilan dengan menjadi tukang ojek pada pagi hari dan sopir taksi pada malamnya.

“Saya melakoni itu karena gaji sebagai polisi tidak mencukupi kebutuhan keluarga, asal tidak melakukan pelanggaran profesi,” pungkasnya. Pur

Jaksa Agung RI Muhammad Prasetyo

Kehadirannya sebagai Jaksa Agung RI memberikan gairah baru di panggung hukum nasional. Dalam soal ketegasan melaksanakan eksekusi hukuman mati bagi para bandar besar narkoba, misalnya, ia tak main-main. Tak pelak, langkahnya memberikan pengaruh dan efek jera bagi para pelaku peredaran narkoba.

Belum genap tiga bulan menjabat Jaksa Agung, Muhammad  Prasetyo sudah mengeluarkan pernyataan keras melawan para pengedar besar narkoba di Indonesia. Ia mengatakan hukuman mati harus dilakukan terhadap mereka.

Alasannya sederhana saja, jika hukuman mati dilakukan saja masih terjadi kejahatan besar seperti narkoba atau pembunuhan berencana, apalagi tidak. Karena itu,  mereka yang bersalah sebagai bandar dan memenuhi syarat, pidana mati harus dilakukan. Meskipun dia mengakui ada pro kontra soal hak asasi manusia atau HAM.

Langkah tegas Prasetyo sangat beralasan. Mengingat saat ini di Indonesia dalam kondisi darurat bahaya narkoba. Setidaknya sudah 4 juta orang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.  

“Tiap hari 30 meninggal dunia karena narkoba. Pengguna ada aturan, pengedar dan bandar perlu diperlakukan lain, ancamannya hukuman mati itu. Hukum positif kita masih menyatakan hukuman tertinggi itu hukuman mati,” katanya lagi.

Ketegasan Prasetyo patut diacungi jempol karena pilihannya untuk mengeksekusi para Bandar besar narkoba itu bukan tidak mendapatkan tantangan hebat. Setidaknya, sejumlah tokoh dunia telah meminta Indonesia tidak melakukan eksekusi tersebut. Mulai dari  Australia, Brazil dan sejumlah negara lainnya termasuk imbauan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Kita jalan terus. Jalan terus. Tidak ada yang menghambat. Sama sekali bukan karena itu (protes dari beberapa negara). Itu wajar. Negara yang membela kepentingan warganya itu wajar. Tapi masing-masing punya kedaulatan hukum. Kita menghargai kedaulatan mereka, tentunya diharapkan menghargai kedaulatan hukum kita. Ya, itu (pernyataan keberatan dari PBB) himbauan saja. Bukan larangan,” tegas Prasetyo. Hasilnya, telah dilakukan eksekusi secara bertahap mulai tahun lalu hingga eksekusi tahap kedua di tahun 2016 ini.

Namun demikian, selain itu, Prasetyo juga merupakan sosok berpengaruh di Kejaksaan Agung. Karena jauh sebelum menjadi petinggi Partai NasDem dan sempat duduk sebagai anggota DPR RI ia adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI dan Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI.

Karena itu, penempatan Prasetyo sebagai Jaksa Agung adalah sangat tepat. Mengingat Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang sangat berperan dalam menyeret kasus pidana maupun perdata. Jika Kejaksaan Agung bekerja optimal maka law enforcement (penegakan hukum) di Indonesia bisa terwujud sesuai harapan publik. Karena itu, jabatan Jaksa Agung RI menjadi tumpuan harapan masyarakat yang memimpikan terwujudnya penegakan hukum di Indonesia.

Menyadari dirinya sebagai kader partai, Prasetyo sebelumnya sudah menjamin dirinya independen selama menjalankan tugas memimpin Korps Adhyaksa. “Saya katakan, begitu bangsa memanggil kita, segala kepentingan lain, baik pribadi maupun golongan, harus ditinggalkan.”

Ekspektasi besar dari masyarakat terhadap institusi kejaksaan, menurut Prasetyo, harus dijawab melalui peningkatan integritas kepribadian, disiplin individu, juga profesionalitas. Sehingga mampu mewujudkan kinerja pemberantasan korupsi secara optimal, bermartabat, dan berhati nurani.

Pria kelahiran Tuban (Jatim) 9 Mei 1947 ini mengatakan, kejahatan tindak pidana korupsi kini telah dilakukan secara terstruktur dan masif. Sebab, korupsi dilakukan bukan oleh orang-orang bodoh, melainkan mereka yang punya uang dan kekuatan. “Tidak jarang para koruptor melakukan perlawanan balik. Banyak hal dilakukan para koruptor menghalangi, dengan rayuan dan godaan. Hendaknya tak mempengaruhi semangat berantas korupsi,” tandas Prasetyo.

Prasetyo juga berniat melakukan perbaikan internal Kejaksaan Agung serta menangani kasus-kasus korupsi yang mandek. Ia pun bertekad melaksanakan imbauan Presiden Jokowi untuk memberantas adanya oknum jaksa ‘nakal’ dan oknum jaksa yang melakukan ‘pemerasan’. (ARS)

Kepala Badan Nasioanl Penanggulangan Terorisme RI Suhardi Alius

Lahirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI atau BNPT tak lepas dari kesigapan pemerintah dalam mengamankan rakyatnya dari aksi teror. Siapapun yang memimpin BNPT, ia adalah sosok berpengaruh dan piawai dalam menangani aksi teror di negeri ini.

Orang nomor satu di BNPT kini dijabat oleh Komjen Suhardi Alius menggantikan Jenderal Polisi Tito Karnavian yang dipromosikan sebagai Kapolri.  Tugas berat yang dititipkan Tito kepada penggantinya adalah menanggulangi masalah terorisme yang menjadi ancaman global, yang memiliki jaringan lokal hingga internasional.

“Kami harapkan beliau juga mampu membangun hubungan juga dengan regional karena ini ada jaringan-jaringan yang sudah terbangun. Misalnya di Malaysia ada serangan teror, kelompok Abu Sayyaf di Filipina, Thailand juga diserang. Saya yakin beliau akan segera bekerja sama di tingkat regional,” imbuh Tito.

Tak hanya itu, Tito menuturkan jaringan teroris yang sekarang adalah jaringan global. Kalau dulu ada Al Qaeda, sekarang ancaman datang dari ISIS. “Beliau perlu membangun hubungan dengan dunia internasional,” ujarnya.
Salah satunya, Tito menyarankan agar Suhardi banyak safari ke luar negeri untuk membina hubungan dengan lembaga-lembaga penanggulangan teroris internasional termasuk badan-badan intelijennya.

“Dan saya yakin dengan kemampuan beliau, beliau sudah banyak berkecimpung di dalam hubungan-hubungan dengan counterpart-counterpart asing itu. Saat kabareskrim, saat beliau sekolah di luar negeri, ini akan membantu beliau menjadi modal besar beliau menangani BNPT,” papar Tito.

Sementara secara internal, Tito berharap Suhardi dapat membangun soliditas di BNPT. Dengan kemampuan manajerial dan leadership Suhardi, Tito yakin mantan Kabareskrim itu dengan cepat bisa beradaptasi.

Suhardi juga bergerak cepat, setelah gembong teroris Santoso tewas ditembak, pihaknya telah memetakan jejaring terorisme, termasuk yang melibatkan mantan narapidana, dalam upaya mencegah dan menindak aksi teror. Aparat akan mengawasi dan memberikan sentuhan persuasif kepada narapidana yang masuk jejaring itu. Pihaknya juga akan menggunakan teknologi canggih dalam melakukan pemantauan tersebut.  Pihaknya juga akan merangkul para pemuka agama, tokoh masyarakat dan mempererat kerjasama dengan sejumlah kementerian atau lembaga yang mempunyai keterkaitan dengan penanggulangan terorisme.

Sosok Suhardi yang kalem dan mudah bergaul, rasanya pas dalam merangkul banyak pihak dalam menangkal gerakan radikalisme. Kebiasaannya blusukan saat menjabat sebagai Kadiv Humas Polri, tampaknya akan dilanjutkan di BNPT.

BNPT sendiri terus melaksanakan berbagai program yang dianggap bisa mencegah munculnya aksi teror, terutama berusaha mengimbangi propaganda kelompok radikal yang dikhawatirkan menarik simpati masyarakat, terutama kelompok anak muda dan mereka yang pemahamanan agamanya kurang.

Institusi ini juga menyusun prosedur operasi standar (Standard Operating Procedure -SOP) dalam menghadapi ancaman terorisme terhadap objek vital, objek wisata, dan lain-lain termasuk untuk pengawasan kawasan perbatasan.

Sejumlah nama gembong teroris, seperti Azhari dan Noordin M Top terbukti menggerakkan kelompoknya melewati perbatasan Filipina-Malaysia-Indonesia. Pergerakan kelompok teroris di wilayah ini tidak terbatas hanya pada penyelundupan para pelaku teroris saja, melainkan juga penyelundupan senjata yang digunakan untuk kegiatan terorisme. Sejumlah mantan anggota jaringan terorisme pun telah membenarkan teori ini. Mereka mengaku menggunakan jalur perbatasan yang lemah untuk menyelundup masuk ke Indonesia, demikian seperti yang pernah disampaikan para mantan teroris seperti Nasir Abbas, Abdurrahman Ayyub, Ali Fauzi, Umar Patek, dan sebagainya.

BNPT pun meminta WNI yang baru datang dari Timur Tengah, terutama Suriah diwaspadai. Bahkan, BNPT pun mencurigai kemungkinan adanya simpatisan ISIS yang pulang kampung dengan menyamar sebagai TKI ilegal yang dipulangkan ke Indonesia. Selain itu, kunci keberhasilan penanggulangan terorisme adalah sikap peduli dari masyarakat. Juga harus digerakan sikap, bahwa terorisme itu bukan ajaran Islam. (Reza)

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tito Karnavian

Rekam jejaknya yang bersih didukung seabrek prestasi menjadikan sosok Tito diyakini mampu melakukan reformasi yang fokus mengatasi budaya korupsi, hedonis, dan konsumtif tersebut. Penguatan reformasi kultural di tubuh Polri menjadi agenda yang akan dilakukan Kapolri baru ini.

Tampil sebagai Kapolri termuda sepanjang sejarah Polri tak menyurutkan langkah Tito Karnavian. Kinerja Tito yang brilian, yang tercatat dalam rekam jejaknya, mendapat apresiasi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selama ini Tito dinilai telah bekerja dengan cerdas, taktis, tegas, berani, dan tak tebang pilih. Hal itu seolah menggenapi gaya pemerintahan Presiden Jokowi yang kreatif, profesional, dan terus bergerak.

Ditetapkannya Tito sebagai Kapolri pada 14 Maret 2016 pun tak banyak mengundang kontroversi. Kehadiran Tito dinilai sebagai langkah berani untuk menerapkan Revolusi Mental di tubuh Polri. Terlebih lagi, Tito memang berkehendak untuk memperkuat reformasi yang dianggapnya stagnan sepanjang 18 tahun ini.

Salah satu bidikan Tito untuk melakukan reformasi kultural adalah dari sektor anggaran. Tito menilai, proporsi anggaran saat ini menunjukkan Polri bukan institusi yang baik. Pasalnya, 62 persen anggaran dihabiskan untuk belanja pegawai, 28 persen belanja operasional, dan 10 persen belanja modal. Alhasil, terlihat banyak uang habis untuk gaji.

Sementara untuk menekan belanja pegawai, Tito menerapkan kebijakan dengan melakukan prinsip pengetatan rekrutmen, yaitu hanya akan mengganti anggota yang sudah pensiun dan tak akan ada rekrutmen berdasarkan rasio.
Pola rekrutmen berdasarkan rasio disinyalir memiliki potensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Sebab, 50 ribu orang anggota Polri tidak diberi rumah dan belanja operasional. Perumahan bagi anggota Polri saat ini baru mencukupi sekitar 14 persen. Ujung-ujungnya, dikhawatirkan ada anggota Polri yang cari ‘sampingan’ koruptif.

Untuk menunjang keberhasilan reformasi di tubuh Polri tersebut, Tito berharap tunjangan kinerja Polri dapat dinaikkan hingga 100 persen pada 2019, dengan belanja operasional naik secara bertahap menjadi 40-45 persen. Bila itu dipenuhi, Tito yakin tidak ada lagi anggota Polri yang hidup mencari sampingan.

Kesungguhan Tito melakukan reformasi juga tampak dari komitmennya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan jajaran di semua level, baik di tingkat Polda, Polres, hingga Polsek. Untuk itu, Tito pun tak segan blusukan ke daerah. Cara itu sekaligus untuk menekan perilaku negatif anggota Polri.

“Penanganan perilaku koruptif harus paralel melalui perbaikan kesejahteraan. Di level mana pun polisi harus menghindari setoran dari sumber-sumbernya. Kelak, bila sudah sejahtera, yang dikejar hanya prestasi. Inilah wujud zona integritas untuk menjauhkan diri dari praktik korupsi,” ujar Tito penuh yakin.

Sikap tegas dan berani mengambil keputusan tampaknya akan menjadi warna dalam kepemimpinan Tito di Polri. Soal tegas dan berani ini seolah menjadi kisah yang tak lepas dari sosok kelahiran Palembang, 26 Oktober 1964 tersebut.

Garis tangan Tito sepertinya memang ditakdirkan sebagai pemburu buronan. Sudah banyak kasus yang diselesaikan Tito, termasuk di antaranya ketika Tim Kobra yang dipimpinnya berhasil menangkap Tommy Soeharto atas kasus pembunuhan Hakim Agung Safiuddin Kartasasmita.

Tito juga berhasil membongkar jaringan teroris yang dipimpin Noordin M Top, menumpas Doktor Azhari, dan beberapa kasus yang melibatkan teroris lainnya, sehingga tak salah jika ia dinilai berhasil saat menjabat Kepala Densus 88 Anti Teror.

Di kalangan Polri, Tito juga dikenal sebagai salah satu jenderal cerdas yang suka sekali bersekolah. Peraih bintang Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik dari Akademi Kepolisian (Akpol) lulusan tahun 1987 itu bahkan telah meraih titel doktoral. Gelar MA di bidang Police Studies diraih jenderal bintang empat pertama dari angkatannya itu dari University of Exeter, Inggris pada 1993.

Menyelesaikan pendidikan S-1 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta pada 1996, Tito mendapatkan Bintang Wiyata Cendekia sebagai lulusan terbaik PTIK. Tito juga menyelesaikan pendidikan di Massey University Auckland di Selandia Baru pada 1998 dalam bidang Strategic Studies, dan mengikuti pendidikan di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura (2008) sebagai kandidat PhD dalam bidang Strategic Studies. Maret 2013 ia menyelesaikan PhDnya dengan nilai excellent. Fath

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Adityawarman

Nama Adityawarman tak bisa dilepaskan dari jalan tol di Indonesia. Ia merupakan sosok yang turut berkomitmen terhadap pengembangan jalan bebas hambatan di negeri ini. Karena itulah pemerintah memercayakan Adityawarman memimpin Jasa Marga hingga dua periode.

Lebih dari separuh usianya ia sudah curahkan untuk membangun jalan tol di berbagai wilayah di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, selain panjang jalan yang terus bertambah juga terjadinya modernisasi jalan tol seperti diterapkannya pembayaran tol elektronik multibank, penambahan Variable-Massage Signs (VMS) dan Closed-Circuit Television (CCTV) digitalisasi Call Centre Jasa Marga 14080, serta juga integrasi transaksi dengan operator jalan tol lain.

Dengan cara itulah Adityawarman bersama Jasa Marga ikut berperan besar dalam mengisi pembangunan Republik Indonesia yang kini telah berusia 71 tahun.

Dalam pandangannya, di usia negeri ini yang ke-71 tahun, terbukti bahwa pembangunan infrastruktur sejak kemerdekaan Indonesia khususnya pembangunan jalan tol semakin terus meningkat dari tahun ke tahun. “Namun demikian kebutuhan masyarakat akan layanan jalan sedemikian besarnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan lalu lintas lebih tinggi dari pertumbuhan pembangunan jalan baru,” akunya.

Dengan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang sangat tinggi saat ini, ia tak menampik bahwa pihaknya masih membutuhkan banyak sekali jalan tol-jalan tol baru yang akan dibangun. Sebagai contohnya, jaringan jalan tol di Pulau Jawa masih harus terus digenjot pembangunannya demikian pula di luar Pulau Jawa.

“Trans Jawa sepanjang 1193 km, yang sudah beroperasi sepanjang 523 km. Untuk Jalan Tol Trans Sumatera dibutuhkan 2.865 km dan saat ini beroperasi sekitar 42,7 km yaitu Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa,” paparnya.

Untuk itulah, alumnus Fakultas Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang ini berobsesi agar cita-cita kemerdekaan yang dicanangkan oleh Proklamator RI untuk menciptakan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat terwujud. “Oleh sebab itu yang pertama, melalui Jasa Marga saya berobsesi agar Jasa Marga terus dapat melakukan percepatan pembangunan jalan tol di Indonesia yang menurut hemat saya mempunyai peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas dan menciptakan lapangan kerja,” tekadnya.

Ia juga berobsesi Jasa Marga sebagai perusahaan yang terdepan dalam bidang pengembangan dan pengoperasian jalan tol yang mempunyai daya saing tinggi dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang siap bersaing di era global.

Tentu, ia menambahkan, untuk mewujudkan obsesi tersebut dibutuhkan kerja keras dan inovasi, atas dukungan semua pihak baik Pemerintah maupun semangat kerja keras karyawan. Terbukti,  Jasa Marga dalam kurun waktu empat tahun terakhir  telah menambah hak konsesi (tahun 2011 hak konsesi Jasa Marga adalah 738 km, pada Semester I tahun 2016 hak konsesi dan proyek inisiatif Jasa Marga 1324 km) Sehingga bisa disimpulkan kenaikan hak konsesi Jasa Marga meningkat sekitar 600 km atau hampir 2 kali lipat.

“Saat ini jalan tol yang beroperasi 593 km, dengan semangat kerja nyata untuk negeri, saya optimis pada tahun 2019 seluruh ruas tol tersebut dapat dioperasikan,” bangganya.

Ia tak membantah bahwa kunci bagi Jasa Marga untuk mencapai daya saing tinggi dan siap bersaing di era global terletak pada daya saing SDM. “Sehingga upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Jasa Marga telah merekrut karyawan baru sebagai kader sebanyak 150 sarjana S1 dari berbagai disiplin ilmu,” bebernya.

Saat ini, Jasa Marga juga tengah merekrut tambahan 140 karyawan baru dan sejak empat tahun terakhir perusahaan pelat merah ini terus melakukan transformasi di bidang SDM yang meliputi banyak hal antara lain menyempurnakan sistem remunerasi berdasarkan kompetensi yang dikaitkan dengan kinerja serta standard yang berlaku di industri. Kemudian membangun sistem karier yang menjamin tersedianya kader pemimpin yang bertalenta. Tak kalah pentingnya, Jasa Marga selalu mengirimkan kader-kader terbaik Jasa Marga untuk mendapatkan pendidikan di luar negeri. Inilah langkah serius Jasa Marga untuk ikut mengisi kemerdekaan. (Rud)

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto

Kurang lebih tiga bulan menyandang jabatan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), Agus Susanto sudah memperlihatkan kinerja yang luar biasa dimana pencapaian keuangan BPJS Ketenagakerjaan per Mei 2016 mencapai Rp223triliun lebih. Sosoknya memang memiliki pengaruh besar di lingkungan BUMN ini.

Dipercaya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) per Februari 2016 menggantikan Elvyn G. Masassaya sebagai Direktur Utama, bukan tanpa alasan. Ia dikenal sebagai orang yang berprinsip kuat dalam menjalankan amanahnya.  Meski sebelumnya ia bukan pejabat dari internal BPJS Ketenagakerjaan. Agus sebelumnya adalah  Senior Vice President PT Bank CIMB Niaga Tbk. Sebelumnya ia bekerja sebagai Presiden Komisaris PT Niaga Managemen Citra dan Presiden Direktur Dana Pensiun Bank CIMB Niaga.

Hal itu membuat pria 52 tahun ini kaya dengan keahlian di bidang perbankan dan pasar modal. Ia juga memiliki banyak pengalaman menangani seluruh kegiatan produk perbankan yang berhubungan dengan pasar modal.

 Agus pernah menapaki kakinya dalam berbagai kegiatan seperti Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia (APRDI), Asosiasi Bank Kustodia Indonesia (ABKI), Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), Perbanas, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), dan International Securities Services Association (ISSA) Luxemburg.

Langkah pertama di BPJS Ketenagakerjaan diawali dengan memetakan kembali portofolio investasi BPJS Ketenagakerjaan. Jika melihat tahun 2015 lalu BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana sebesar Rp 2016 triliun. “Kami akan lihat posisi portofolio idealnya seperti apa. Dengan pengalaman masing-masing, kami akan coba sinergi dan memikirkan yang lebih baik bagi pekerja maupun ekonomi nasional,” ungkapnya saat mengawali jabatannya pada Februari lalu.

Tidak melepaskan prinsip roadmap yang dijalankan direksi sebelumnya, Agus membawa hasil lebih baik. Statementnya terbukti saat laporan kinerja keuangan per Mei 2016 mencapai Rp223triliun lebih dari target tahun 2016 sebesar Rp 246 triliun.

Selain itu Agus berhasil mewujudkan peserta BPJS Ketenagakerjaan pada semester I tahun 2016 capai 89,6 persen (19,6 juta) dari target 21,9 juta hingga akhir tahun ini, tak hanya itu kepesertaan perusahaan aktif telah mencapai 97,8 persen. Dibawah kepemimpinannya, BPJS Ketenagakerjaan  juga mengalami surplus dari dana pengelolaan program jaminan sosial.

 "Kami mendapatkan hasil yang cukup memuaskan pada semester pertama tahun 2016, yakni surplus Rp 648 miliar dengan melakukan efisiensi," ujar Agus.

Ditambah itu, posisi dana investasi BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp 227 triliun dengan hasil investasi mencapai Rp 9,45 triliun. Sementara itu pihaknya telah mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT) telah mencapai 1,23 juta orang dengan total nilai Rp 9,8 triliun, Klaim Jaminan Kecelakan Kerja (JKK) capai Rp 401 miliar dari 48.900 kasus dan Klaim Jaminan Kematian (JKM) terdapat 11.446 kasus dengan nominal sebesar Rp 307,9 miliar.

Seiring strateginya banyak penghargaan yang diraih, seperti Indonesia Insurance Award 2016. BPJS Ketenagakerjaan dinobatkan sebagai The Best of The Best 2016 dan The Best Insurance Company 2016 dalam kategori for CEO, for GCG, for CSR, for Risk Management, for Human Capital, for Marketing dan for IT.

Agus mengungkapkan atas penghargaan yang diraih membuat kinerja BPJS Ketenagakerjaan lebih semangat untuk meningkatkan inovasi dan kualitas untuk melayani para peserta dan juga bagi calon peserta.

“Kami akan terus berinovasi untuk melakukan hal yang baru dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), ke depan kami juga akan bentuk CSR lebih terarah dan fokus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pekerja,” kata Agus.

Dalam pendidikan yang ia tempuh diawali di INSEAD fontaineblau Prancis dengan konsentrasi bidang studi Global Executive Leadership. Kemudian melanjutkan pendidikan strata dua di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk bidang studi pemasaran. (April)

Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Alex Janangkih Sinaga

Telkom sukses membukukan triple double growth pada sektor pendapatan, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) dan laba bersih. Ini berkat bisnis digital, sesuatu yang jeli diantisipasi oleh sang dirigen.

Selama enam bulan pertama 2016, Telkom meraup pendapatan Rp56,45 triliun, atau tumbuh 15,6%.  EBITDA tercatat Rp28,80 triliun (melesat 22,8%), sementara laba bersih tercatat Rp9,93 trilyun, atau tumbuh 33,3%.
Bisnis data, internet, dan layanan IT menjadi kontributor terkuat dalam pertumbuhan perseroan. Kedua layanan bisnis yang digarap Telkom itu tumbuh 50,7% dengan kontribusi sebesar Rp22,64 triliun atau 40,1% dari keseluruhan pendapatan perseroan.

Pertumbuhan pada pendapatan data, internet dan layanan IT tak lepas dari perluasan infrastruktur fiber optic dan BTS 3G/4G, sesuai arah strategi yang ditetapkan Alex demi menuju positioning sebagai digital company. Memahami situasi perkembangan, Alex merancang bisnis digital sebagai engine of growth perusahaan di masa-masa mendatang.

Adapun layanan IndiHome Triple Play yang diluncurkan pada awal 2015 kini telah memiliki 1,5 juta pelanggan hingga akhir Semester 1 2016. Dengan didukung infrastruktur jaringan fiber optic, Alex bertekad akan terus meningkatkan kualitas layanan IndiHome, di antaranya dengan meningkatkan jumlah dan kemampuan teknisi untuk mendukung permintaan layanan IndiHome yang berkualitas di rumah pelanggan.

Pengakuan atas kinerja Telkom di bawah kepemimpinan Alex ibarat air yang terus mengalir. Yang terbaru, Alex dianugerahi penghargaan paling bergengsi sebagai Telecom CEO of The Year dalam ajang Asia Pacific ICT Award 2016 yang diselenggarakan Konsultan Manajemen Bisnis terkemuka, Frost & Sullivan.

Sebelumnya, Telkom menyabet tiga penghargaan pada ajang “6th Asian Excellence Award 2016” yang diselenggarakan oleh Corporate Governance Asia yang berbasis di Hong Kong. Tiga penghargaan tersebut meliputi Asia’s Best CEO untuk Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga, Asia’s Best CFO, serta Asia’s Best Investor Relations Company.

Penilaian penghargaan didasarkan pada survey yang dibuat oleh Corporate Governance Asia. Survey tersebut meminta responden untuk menulis nama perusahaan yang dinilai lebih menonjol dibanding perusahaan lain dalam hal transparansi, kredibilitas, dan Good Corporate Governance.

Responden berasal dari kalangan profesional atau pelaku bisnis di kawasan Asia+ (Asia dan sebagian Amerika Utara serta Eropa). Sebagian besar responden berasal dari kalangan perbankan, komunitas keuangan Internasional, profesional perusahaan (Board Members, Corporate Secretaries, Corporate Communications), Regulator, dan Professional Services.

Bulan sebelumnya, Mei 2016, Telkom juga sukses mempertahankan predikat Grand Stevie Award 2016 sebagai Organization of The Year berkat capaian 19 penghargaan dalam ajang Asia Pacific Stevie Award 2016 yang diselenggarakan di Sydney, Australia, Jumat, 27 Mei 2016. Predikat tahun ini merupakan peningkatan atas prestasi Telkom di ajang serupa tahun lalu.

Kelahiran Pematang Siantar 27 September 1961, Alex resmi dipercaya menjabat CEO pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Telkom pada 19 Desember 2014. Ia naik menggantikan Arief Yahya yang dipercaya menjabat Menteri Pariwisata Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

Kerja solid, cepat, dan cerdas, adalah filosofi yang senantiasa ditekankan Alex dalam memimpin Telkom. Filosofi itu ia pegang sejak menjabat General Manager Telkom Jakarta Barat, Senior Manager Business Performance of Regional II Division, Head of Fixed Wireless Division serta Head of Enterprise Service Division.

Begitu juga ketika menjadi Dirut PT Multimedia Nusantara (METRA) pada 2007-2012, anak perusahaan Group Telkom. Lima tahun menduduki kursi Dirut Metra, Alex kemudian diangkat menjadi Dirut Telkomsel pada 16 Mei 2012.

Di bawah kepemimpinannya, Telkomsel dapat memacu pertumbuhan double digit dan membuat keuntungan tahun 2012 melonjak sebesar Rp15,72 triliun atau naik 23%. Jumlah pelanggan melesat menjadi 122 juta, termasuk 25 juta pelanggan data pasca masyarakat dilanda kejenuhan sebagai akibat perang tarif yang melanda industri selular.Pul

Presiden Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Anthony Salim

Memimpin konglomerasi dengan jejaring usaha yang begitu luas, jelas membuat sosok ini layak masuk dalam daftar tokoh berpengaruh dari tahun ke tahun.

Sebagai putra mahkota konglomerat papan atas di era Orde Baru, Lim Soe Liong, Anthony sudah dipersiapkan sejak muda. Oleh sebab itu, ketika Grup Salim mengalami masa suram di era krisis moneter 1998, ia mampu membalikkan keadaan.

Diwajibkan harus membayar hutang sebesar Rp 55 triliun, Grup Salim terpaksa harus menjual beberapa perusahaannya. Dari sinilah, satu per satu “permata” Salim lepas. Salim tak lagi menjadi pemilik mayoritas di sejumlah perusahaan yang dulu menjadi tambang uangnya.

Sebut saja PT Indocement Tunggal Prakarsa dan PT Indomobil Sukses Internasional. Yang paling menyakitkan, Salim harus kehilangan BCA, yang hampir sepenuhnya jatuh ke tangan Grup Djarum dan Farallon Capital (Amerika Serikat).

Namun Antony tetap mempertahankan PT Indofood Sukses Makmur (Indofood) dan PT Bogasari Flour Mills. Setelah beberapa tahun, di bawah kepemimpinan Anthony, Grup Salim kembali menunjukkan taringnya.

Pada 2004 ia kembali ke tampuk kepemimpinan Indofood yang sebelumnya dipegang oleh Eva Riyanti Hutapea. Ia pun mampu membuat perusahaan mi instan dan tepung terigu ini menjadi yang terbesar di dunia.

Tak hanya itu. Sebab, krisis ekonomi global pada 2008 juga kembali membuat Grup Salim  terombang-ambing karena laju inflasi. Akibatnya, industri agrobisnis Indofood merosot tajam. Begitupun penjualan Bogasari yang ikut menurun akibat harga tepung yang juga turun.

Dengan kondisi tersebut tidak membuat Anthony berputus asa. Malah sebaliknya, ia menilai kondisi turunnya harga komoditas justru membuka peluang. Ia lantas berinovasi menciptakan produk baru, produk gula. Permintaan domestik akan produk gula terbukti semakin meningkat, bahkan permintaan melebihi jumlah produksi.

Anthony terus melakukan strateginya, Ia menggaet salah satu perusahaan besar dunia yaitu Nestle S.A. Keduanya berkerjasama mendirikan perusahaan baru yaitu PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia.

PT Indofood Sukses Makmur, Tbk. memiliki anak usaha bernama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan terakhir ini adalah penggabungan  empat perusahaan di bawah bisnis Grup Salim. Yaitu, PT Indosentra Pelangi, PT Gizindo Primanusantara, PT Indobiskuit Mandiri Makmur, dan PT Ciptakemas Abadi.

a
Kini Indofood terus berkembang, bahkan dianggap sebagai raja industri makanan di Indonesia. Hampir semua kalangan masyarakat Indonesia menggunakan produk Indofood. PT Pepsi Cola Indobeverages, perusahaan yang memproduksi 7-Up dan Pepsi di Indonesia juga sudah diakuisisi. Indofood bahkan sudah memasuki bisnis minuman dengan mengakuisisi PT Tirta Bahagia yang memproduksi air mineral Club serta mengimpor minuman Malaysia, Cafela Latte dan Ichi Ocha.

Anthony saat ini menjabat Presiden Direktur dan Kepala Eksekutif Korporat (CEO) Indofood, yang sekaligus Presdir dan CEO Grup Salim. Anthony yang memiliki banyak saham, baik listed maupun non listed, mengantarnya tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Anthony Salim ditaksir memiliki kekayaan sejumlah USD6,3 miliar atau setara Rp 69,3 triliun dengan kurs Rp11.000.

Kesuksesan Anthony tercermin atas laporan keuangan kuartal I/2016. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sukses membukukan laba bersih mencapai Rp944,78 miliar (Rp162 per saham) pada periode Januari-Maret 2016, naik 18,6% dari Rp796,79 miliar (Rp137 per saham) dari Maret 2015.

Pria kelahiran 25 Oktober 1949 ini terus mengepakkan sayap bisnisnya. Di bulan Januari 2016, ia membeli pertambangan batu bara Mount Pleasant di New South Wales, Australia milik Rio Tinto Group, senilai USD 224 juta.
Menurut Anthony, bahwa keberhasilan yang selama ini diraihnya, khususnya Salim Grup. Tidak akan mudah dicapai tanpa komunikasi dan hubungan baik dengan karyawan. “Jika lingkungan kerja mendukung, maka performa perusahaan dapat terus fokus dan menghasilkan keuntungan berlimpah,” ungkapnya. Apr

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Arif Wibowo

Keberhasilan membawa Garuda Indonesia kembali meraih penghargaan Maskapai Bintang Lima oleh Skytrax tahun ini, menunjukkan maskapai nasional ini sudah ‘diurus’ dengan baik. Tentu bukan orang biasa yang mampu melakukan ini di tengah persaingan ketat industri penerbangan global.

Dari total lebih dari 200 maskapai penerbangan di seluruh dunia saat ini, hanya ada tujuh maskapai bintang lima yang dipilih Skytrax. Tujuh maskapai tersebut selain Garuda Indonesia, yakni Singapore Airlines, Cathay Pacific, Qatar Airways, Asiana Airline, All Nippon Airlines, dan Hainan Airlines.

“Pencapaian ini merupakan milestone penting bagi Garuda Indonesia di awal tahun 2016, sekaligus menjadi tantangan lebih besar bagi Garuda Indonesia untuk secara terus-menerus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pengguna jasa,” sebut Arif dalam siaran pers.

Sekadar informasi, Skytrax adalah perusahaan konsultan Inggris yang melakukan riset mengenai maskapai penerbangan global. Perusahaan ini melakukan survei untuk menentukan maskapai, bandar udara, hiburan dalam pesawat, staff, dan elemen perjalanan udara terbaik lainnya.

Sejak tahun 2014, Arif dipercaya untuk memimpin Garuda Indonesia. Banyak prestasi lain yang telah diraih di bawah kepemimpinannya, seperti, pada bulan Mei 2016 lalu, berhasil meraih penghargaan “Indonesia Green Awards” terdiri dari tiga kategori “Penyelamatan Sumber Daya Air” untuk program Biopori dan Konservasi Air, kategori “Pengembangan Keanekaragaman Hayati” untuk program Bali Beach Clean Up, Bali Eco Weekend, Penghijauan Area Garuda City, dan Kampanye penyelamatan Hiu #SOShark, serta kategori “Pengembangan Pengelolahan Sampah Terpadu” melalui program Paper Recycling.

Prestasi tersebut merupakan tahun keempat yang didapatkan Garuda sebagai program penyelamatan bumi, guna meminimalisir dan mencegah tampak perubahan iklim yang lebih ekstrem.

Sebagai langkah agresif guna mempercepat pertumbuhan positif dan ekspansi bisnis, pria kelahiran 19 September 1966 ini mengambil keputusan mengganti tiga direksi Garuda secara terhormat. Yaitu Handayani, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, dan Heriyanto Agung Putra, serta pengangkatan beberapa direksi baru yang akan bertugas mendampingi Direktur Utama di bulan April 2016 lalu.

Menurut Arif, pergantian tersebut diperlukan untuk mengakselerasi bisnis di tengah situasi tekanan global saat ini. Kebijakannya langsung diapresiasi oleh komisaris sebagai strategi guna memperoleh laba bersih, perluasan jaringan, peningkatan jumlah penumpang serta penghargaan internasional, dan upaya untuk menempati posisi delapan maskapai terbaik dunia.

Di tengah itu, Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMF) di bawah Garuda Indonesia mengajak Rolls-Royce berkolaborasi untuk program perawatan komponen pesawat (Part Engine) serta pelatihan bagi para tenaga ahli.  

Arif menuturkan, realisasi atas kerjasama tersebut sangat penting dilakukan sebagai perkembangan industri penerbangan di kawasadan Asia Pasifik yang terus bertumbuh, serta sebagai strategi bisnis dan perluasan network.

Ia berharap Rolls-Royce dapat membantu percepat pembangunan perawatan komponen engine di GMF baik dari SDM maupun sisi alih teknologinya, yang targetnya kolaborasi tersebut mampu terealisasi sebelum pertengahan tahun 2017.

Berbagai usaha yang dilakukan Maskapai kebanggaan Indonesia ini juga membawa nama Indonesia semakin harum di mata dunia, seperti pada 12 Juli 2016, Garuda dinobatkan sebagai World’s Best Cabin Crew dari Skytrax. Sejak kepemimpinan Arif di tahun 2014 penghargaan tersebut diraih untuk ketiga kalinya.

Penilaian didasari pada berbagai faktor, antara lain, “Costumer Satisfaction Survey” yang melibatkan lebih dari 18 juta penumpang dengan mengukur 41 aspek utama terkait produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan penerbangan.

Arif mengungkapkan, sesuai strategi perusahaan Sky Beyond, Garuda Indonesia tetap berfokus dalam aspek pelayanan. Dengan menghadirkan Garuda Indonesia Experience yang didukung dengan pelayanan berbasis hi-tech dan hi-touch, pihaknya optimis akan semakin maju dan berkembang. Apr

Direktur UTAMA PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Asmawi Syam

Mengorbitnya satelit BRI atau BRIsat tak pelak mengorbitkan nama Asmawi Syam, juga. Wajar saja, karena di era Asmawi lah BRI sukses mengirim satelitnya di orbit langit Papua, Geostationary titik koordinat 150.5 derajat Lintang Timur.

Suka tak suka, peluncuran BRIsat ini merupakan momen membanggakan bagi Bank BRI dan rakyat Indonesia. Bobot kesejarahannya pun mengingatkan kita pada saat peluncuran Satelit Palapa pada tahun 1976.

Jika Satelit Palapa yang diluncurkan pada tahun 1976 merupakan satelit pertama yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, maka BRIsat merupakan satelit pertama dan satu-satunya yang dimiliki dan dioperasikan sendiri oleh Bank milik rakyat Indonesia yakni Bank BRI.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menorehkan tinta emas dalam perjalanan sejarah pembangunan perbankan negeri ini dengan peluncuran BRIsat. Inilah inovasi teknologi terdahsyat yang dilakukan bank pribumi. Tidak sekadar menjadi negara satu-satunya yang memiliki satelit perbankan di dunia, tapi juga menjadi langkah menuju kehidupan yang lebih baik, dengan memajukan digital banking di Indonesia. BRI kini menjadi Best of the Best Application Technology of Community Banking.

Ketokohan Asmawi sebagai bankir di BRI tak hanya ditakar dari peluncuran satelit semata. Ia sudah lama dikenal sebagai sosok bankir profesional yang sudah kenyang ‘makan asam garam’ dunia perbankan nasional karena mengawali karier di bank ini mulai dari bawah.

Tak heran kalau banyak staf dan karyawan BRI menilai Asmawi sebagai pemimpin yang penuh tanggung jawab serta pekerja keras. Baginya, pekerjaan dan posisi yang diraihnya merupakan ibadah yang diamanahkan kepadanya. Untuk itu, ia tak main-main. Sejak dulu ia selalu berusaha dan bekerja keras untuk bisa melampaui target yang diharapkan. Dan, itu terlihat dari performa yang bagus dari BRI selama kepemimpinannya.

Seperti misalnya, sejak ia diberi amanah dan tanggung jawab sebagai Direktur Utama BRI, tugas dan tanggung jawabnya tak hanya membesarkan BRI semata, namun merasa memiliki tugas yang lebih besar lagi, yakni ia ingin seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaat kehadiran BRI, “Bagi saya adalah salah apabila saya hanya bertanggungjawab membesarkan BRI tanpa rakyat Indonesia merasakan manfaat kehadiran BRI,” tegasnya.

Ya, hingga saat ini kehadiran BRI memang telah dirasakan di seluruh pelosok negeri ini, tak hanya di kota-kota besar. Seperti yang masyarakat ketahui, BRI merupakan bank milik wong cilik yang kehadirannya sangat berarti bagi masyarakat kecil atau UMKM menengah ke bawah di negeri ini.

Untuk itu tak heran jika BRI telah hadir di seluruh pelosok negeri dengan unit Teras BRI-nya guna membantu serta menjawab semua kebutuhan mereka. Hingga Mei 2016, jumlah unit Teras BRI telah mencapai 2.544 unit. Sementara Teras BRI Mobile atau unit layanan perbankan keliling tercatat sebanyak 611 unit kendaraan dan Teras BRI Kapal satu unit.

Demi masyarakat Indonesia, Asmawi dan timnya bahkan harus rela melayani masyarakat dengan mengarungi ganasnya ombak di kepulauan Tahuna, menyusuri sungai-sungai di pedalaman Kalimantan, serta menembus dinginnya pegunungan di daerah Papua. Semua dilakukan juga dengan kemampuan teknologi dalam rangka mewujudkan mimpi rakyat Indonesia terhadap layanan perbankan. “Bayangkan, tanpa tekad yang kuat dan niat yang ikhlas, semua ini mustahil dilakukan,” ucapnya.

Sebagai seorang pemimpin yang bekerja penuh tanggungjawab dalam mengemban amanah, Asmawi memiliki mimpi jika kelak ia tak lagi bekerja untuk BRI, ia ingin mencetak dan meninggalkan pemimpin-pemimpin BRI masa depan yang memiliki kapasitas mumpuni.

Hal tersebut dimulai dengan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang pantang menyerah, nilai-nilai memiliki rasa bangga terhadap perusahaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam mengemban amanah. “Itu semua akan menjadi kebanggaan dan kebahagiaan yang tidak ternilai harganya bagi saya,” pungkasnya.

Lebih lanjut Asmawi menyampaikan bahwa asset yang paling berharga bagi sebuah bank bukanlah gedung yang mewah karena suatu saat gedung mewah bisa menjadi usang dan diruntuhkan untuk dibangun kembali, bukan juga mesin karena suatu saat akan bisa digantikan dengan mesin yang lebih canggih, tetapi manusia yang berintegritas yang tidak akan tergantikan. Rud

CEO CT Corp Chairul Tanjung

Memulai usaha dengan hanya satu karyawan dan kini mencapai lebih dari 100 ribu karyawan yang tersebar di gurita bisnis, membuat sosok satu ini jelas memiliki pengaruh kuat. Dibanding konglomerat lain, orang terkaya nomor 5 di Tanah Air ini merengkuh puncak sukses di usia muda, 54 tahun.

Rekam jejak CT, sapaan akrabnya, bukan hanya di kancah bisnis. Sebab ia juga pernah dipercaya di bidang pemerintahan. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, CT dipercaya menjabat Menko Perekonomian, dan menjadi pelaksana tugas dua kementerian: Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM. Sebelumnya diserahi tugas sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN).

Di dunia bisnis, langkah-langkah CT tergolong agresif.  Pada 2010, ia mengambil alih Carrefour, salah satu raksasa ritel asal Prancis. Ia mengambilalih 40% saham, yang berarti menjadi single majority di perusahaan itu.

Pengambilalihan Carrefour dilakukan dalam proses negosiasi yang berlangsung hanya tiga bulan. Itupun terjadi hanya beberapa bulan setelah ia mendirikan Trans Studio, pusat hiburan keluarga di Makassar, yang menambah perbendaharaan bisnisnya, sekaligus mengukuhkan CT Corp sebagai pemain yang disegani di Indonesia.

Membeli Carrefour berarti membeli jaringan bisnis dan jaringan distribusi. Di balik penguasaan Carrefour, CT memiliki misi Merah Putih, yakni membuka pasar selebar-lebarnya bagi produk yang dihasilkan para pengusaha UMKM untuk dapat menembus pasar dunia.

Ia melabrak pakem umum bahwa bisnis dan idealisme tak bisa disatukan. “Saya bilang, no way!  Kenapa? Kalau you bisnis dengan idealisme, maka akan sustain. Kalau you cuma bisnis doang tanpa idealisme, nggak akan bisa sustain.

Ini benar, demi Allah, saya ambil Carrefour niatnya baik, yang pasti untuk bangsa ini. I will do everythings untuk make sure bahwa ini bisa jadi alat saya untuk membuat bangsa ini lebih baik,” tandas CT.

Meskipun masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia ke-5, dan di urutan ke-937 dari 1000 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, dengan total kekayaan mencapai US$ 4,8 miliar atau setara Rp 67,4 triliun (kurs 14.054/dolar), pria kelahiran Jakarta 16 juni 1962 itu tetap merendah.

Ia memang tidak lahir serta merta sebagai pengusaha kakap. Ia memulai usaha dari titik nol, bahkan semasa masih kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia, dengan satu orang karyawan, yaitu dirinya sendiri. Sesungguhnya, sejak masa SD hingga SMA, ia sudah belajar mandiri.

“Jadi proses itu by nature, bukan by design, ini Tuhan saja. Tuhan punya skenario tertentu buat saya. Jadi filosofisnya, ketika saya ibadah di depan Ka’bah, saya nyatakan bahwa saya siap menjadi prajurit Anda. Whatever you have to decide with me, whatever you instruct to me, saya akan laksanakan dengan keikhlasan saya,” tuturnya.

Kini,  binis inti CT Corp terdiri dari tiga perusahaan sub holding, yaitu Mega Corp, Trans Corp, dan CT Global Resources, yang meliputi layanan finansial, media, ritel, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam.

CT juga masih menguasai Para Group yang mengayomi 5.000 karyawan dengan Para Inti Holdindo sebagai kepala industri, dengan tiga anak perusahaan, yaitu Para Global Investindo (bisnis keuangan), Para Inti Investindo (media dan investasi) dan Para Inti Propertindo (properti).

Sebagai satu dari sedikit pengusaha pribumi di Indonesia, CT masih menyimpan mimpi-mimpi besar bagi negeri ini. Pada abad ke-21, ia ingin melihat Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Menjadi bangsa yang mandiri, produktif, memiliki daya saing, serta mampu mengelola seluruh kekayaan alam dan sumber daya lainnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Visi Indonesia 2030 itu mempunyai empat pencapaian. Pertama, Indonesia akan masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan tingkat pendapatan per kapita sebesar USD18,000 per tahun. Ini berarti Indonesia berada di  posisi kelima setelah China, India, AS, dan Uni Eropa.

Kedua, tahun 2030, sedikitnya 30 perusahaan Indonesia masuk daftar 500  perusahaan besar dunia. Ketiga, pengelolaan alam yang berkelanjutan, dan keempat, terwujudnya kualitas hidup modern yang merata.
“Industrialisasi menjadi katalisator akumulasi modal menuju negara maju dengan kontribusi terbesar dari sektor  jasa,” paparnya. Rez

Pendiri Mayapada Group Dato' Sri Tahir

Sukses di belantara bisnis dan menjadi salah seorang terkaya di Indonesia, tidak membuat Dato’ Sri Tahir lupa daratan. Pendiri Mayapada Group ini mendermakan harta bendanya untuk membantu orang-orang miskin. Ya, Tahir memiliki pengaruh besar dalam berbagai kegiatan sosial di tanah air.

Membuat orang lain bahagia dan hidup sejahtera adalah obsesi Tahir. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah mengembangkan wirausaha kecil dan menengah. Melalui  bank yang didirikannya, Bank Mayapada, ia tanpa kenal lelah memacu semangat masyarakat untuk berwirausaha. Bank tersebut memberikan pinjaman dana untuk memperkuat modal masyarakat berwirausaha. Berkat perjuangannya tersebut Tahir mendapat gelar Honoris Causa (HC) atau Doktor Kehormatan dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beberapa waktu lalu.

Tahir pun menaruh kepedulian pada tenaga kerja wanita (TKW). Ia mengucurkan dana sebesar Rp1triliun untuk pelatihan calon TKW yang akan bekerja di luar negeri.

Kiprahnya yang juga menonjol adalah pada tahun 2014 Tahir mengucurkan dana USD3,27 juta dalam rangka pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu yang tersebar di sepuluh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selain itu untuk bantuan di dunia pendidikan menengah se-Nusantara, Tahir membeli 10.000 laptop dengan total nilai USD 3 juta bagi lima bintang kelas teratas yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ia juga memberi beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa Peking University dan Haas School of Business yang berasal dari Asia Pasifik.

Sementara itu aktivitasnya di bidang kesehatan Tahir membangun rumah sakit Mayapada di Tangerang, Banten, dan Jakarta Selatan. Rumah sakit tersebut mempermudah akses pelayanan bagi orang-orang miskin.

Gebrakannya yang sangat terkenal adalah pada tahun 2013 Tahir memberikan sumbangan sebesar US$ 75 juta untuk The Global Fund untuk melawan TBC, HIV, dan malaria di Indonesia. Ia bermitra dengan Bill & Melinda Gates Foundation, yayasan sosial milik konglomerat Amerika Serikat, Bill Gates. US$ 10 Juta di antaranya digunakan untuk memperluas akses kontrasepsi. Dengan bermitra bersama Bill & Melinda Gates Foundation, sumbangannya dilipatgandakan menjadi US$ 150 Juta.

“Ini merupakan contoh filantropi paling fenomenal baik bagi Indonesia maupun regional. Indonesia telah berhasil meningkatkan angka kesehatan, namun masih banyak hal yang harus diselesaikan,” kata Bill Gates saat di Abu Dhabi.

Kepeduliannya yang tinggi terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di Indonesia tersebut menarik perhatian Jenderal TNI Moeldoko saat menjadi Panglima TNI. Tahun 2014 Moeldoko mengangkat Tahir sebagai penasihatnya. Tahir mendapat amanah membantu mengurusi kesejahteraan prajurit TNI.

Majalah Forbes menempatkan Tahir sebagai salah seorang di antara 10 orang terkaya di Indonesia tahun 2015. Tahir berada di peringkat ke-10 dengan kekayaan bersih USD2 miliar atau setara Rp26,689 triliun (mengacu kurs Rp13.344 per USD).

Perhatiannya yang tinggi terhadap orang-orang miskin tidak bisa dipisahkan dari masa lalunya. Dato’ Sri Tahir yang terlahir dengan nama Ang Tjoen Ming di Surabaya, 26 Maret 1952, berasal dari keluarga berekonomi pas-pasan. Ayahnya pembuat becak. Obsesinya menjadi dokter kandas, karena ayahnya sakit keras dan tidak mampu membiayai keluarganya.

Setelah berhenti kuliah, Tahir melanjutkan bisnis ayahnya di Surabaya.  Tetapi, dia tidak mau begitu saja menyerah pada nasib. Ia mencalonkan diri untuk program beasiswa dan kegigihan membuatnya mendapatkan beasiswa sekolah bisnis di Nanyang University, Singapura. Di negeri Singa itu, Tahir menempuh studi sembari tiap bulan mencari produk di Singapura untuk dijual di Surabaya. Dia membeli pakaian wanita dan sepeda dari pusat perbelanjaan di Singapura, dan menjualnya kembali ke Indonesia.

Dari sinilah, ia mendapatkan ide untuk kapitalisasi produk impor guna membantu biaya sekolahnya. Inilah pula awal dari bisnis garmen yang kemudian serius dia geluti. Pasca lulus sarjana dari Nanyang University, Singapura, ia bersekolah kembali lalu menyelesaikan pendidikan keuangan di Golden Gates University, Amerika Serikat, untuk menyelesaikan program Master. (ARH)

Presiden Direktu XL Axiata Dian Siswarini

Ia adalah sedikit dari perempuan di Indonesia yang mau bergelut di bidang industri telekomunikasi dari level terbawah hingga meraih jabatan CEO.

Setelah bekerja sebagai engineer di bidang satelite communication di PT Citra Sari Makmur (CSM). Dia kemudian pindah ke PT Satelindo dan bergabung ke XL saat masih di bawah naungan PT Excelcomindo sebagai radio engineer. Setelah 20 tahun berkarier di dunia ini, per 1 April 2015 Dian Siswarini dipercaya sebagai CEO PT XL Axiata.

Pengakuan sebagai CEO tersebut tentu menjadi parameter kehebatan seorang Dian Siswarini. Setidaknya, dia mampu memberikan inspirasi kepada kaum perempuan di Indonesia yang selama ini lebih banyak melirik sektor lain ketimbang dunia IT.

Bagi seorang Dian Siswarini alasan  tertarik mendalami bidang telekomunikasi, lebih karena bidang tersebut selalu berkembang, dinamis, dan cepat berubah. Itulah sebabnya, dia memutuskan untuk fokus pada bidang ini, setelah lulus dari Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1991. Bekerja sebagai engineer di bidang satelite communication di PT Citra Sari Makmur (CSM).

Dia kemudian pindah ke PT Satelindo dan bergabung ke XL saat masih di bawah naungan PT Excelcomindo sebagai radio engineer sampai setelah 20 tahun berkarier di dunia ini, per 1 April 2015 dia dipercaya sebagai CEO PT XL Axiata.

Dia menerangkan, “Perusahaan kami telah melakukan transformasi bisnis yang dijalankan melalui implementasi strategi 3R sejak awal tahun 2015, yaitu Revamp, Rise & Reinvent. Revamp, mengubah model bisnis pencapaian jumlah pelanggan dari volume ke value dan strategi bisnis untuk meningkatkan profitabilitas produk. Rise, meningkatkan nilai brand XL melalui pendekatan dual-brand dengan AXIS, guna menyasar segmen pasar yang berbeda. Sementara, Reinvent akan menstimulasi dan menumbuhkan berbagai inovasi-inovasi bisnis.”

Brand produk layanan seluler AXIS kembali hadir dengan ‘wajah segar’ pasca merger dengan XL. Menawarkan gaya hidup baru dalam menggunakan layanan telekomunikasi melalui penyediaan service yang simple, terutama untuk jasa telepon, SMS, dan data/internet sesuai kebutuhan dengan tarif irit.

Persaingan di antara operator untuk memberikan layanan telekomunikasi yang semakin cepat dan berkualitas menjadi kian ketat. XL meyakini bahwa trend permintaan data di tahun 2016 akan meningkat. Mengiringi implementasi layanan 4G LTE yang telah dimulai secara komersial sejak akhir tahun 2015. Untuk mengatasi tantangan kondisi usaha dan meraih peluang pertumbuhan di tahun ini, XL akan terus mengimplementasikan Strategi 3R. Sebagai bagian dari agenda transformasi menuju model bisnis yang menjamin pertumbuhan berkualitas dalam  jangka panjang.

Termasuk melakukan pengembangan 4G LTE, XL akan gencar memperluas layanan internet cepat 4G LTE dengan jangkauan ke 80 kota di seluruh Indonesia pada akhir 2016, meningkat dari 35 kota pada akhir 2015. Pengembangan jaringan 4G LTE tersebut dibarengi dengan pemasaran paket HotRod 4G yang menawarkan kuota data 4G denganworry-free experience. Pelanggan dengan 4G LTE smartphone dapat mengakses internet dengan high-speed dengan nyaman dan harganya pun terjangkau.

“Rencana inisiatif pengembangan lain akan terus dilaksanakan di tahun ini. Itulah sebabnya, XL akan mengalokasikan belanja modal yang memadai untuk mengembangkan infrastruktur jaringan. Kemudian, menciptakan produk-produk konten baru sesuai kebutuhan pasar. Dalam pengembangan infrastruktur tersebut, XL akan berkonsentrasi untuk menambah jaringan infrastruktur data,” lanjut perempuan yang hobi berburu batik yang tidak umum seperti batik Kalimantan, Bangka Belitung, dan Madura ini.

Satu hal yang menjadi kepeduliannya adalah prinsip agar konsumen diberi manfaat lain sebagai pembeda, misalnya kualitas jaringan dan servis ditingkatkan, content dan produk dibuat selalu menarik. “Jadi, tak hanya kemudahan dan kenyamanan dalam berinternet saja yang ditawarkan,” ia bersemangat. (Elly)

Rektor Universitas Komputer (UNIKOM) Bandung Eddy Soegoto

Tak berlebihan jika menyebut Eddy Soegoto sebagai salah satu sosok berpengaruh di bidang pendidikan. Betapa tidak, sebagai Rektor dan Pendiri Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), ia berhasil membawa kampus yang dipimpinnya meraih prestasi gemilang bukan hanya di kancah nasional melainkan juga di skala global.

Meski tidak berlokasi di Ibu Kota Negara, tapi kampus modern bervisi masa depan ini sudah sangat dikenal di beberapa kota dunia. Dikenal karena kehebatan para mahasiswanya di bidang informasi teknologi (IT) khususnya rancang bangun robot dengan teknologi tinggi.

Sejumlah karya mahasiswanya selalu menyabet gelar juara dunia di kompetisi teknologi tinggi pada beberapa Negara, diantaranya TOP 100 Asia University Repositori 2015 (Webometrics); 5 tahun Top 100 Universitas Asia Tenggara (Webometrics); satu-satunya Perguruan Tinggi Indonesia yang dikirim Microsoft ke ajang kompetisi ICT Dunia; World Wide Microsoft Imagine Cup 2015 di Seattle, Amerika Serikat; Indonesia Best Private University 2013; dan Top 3 Nasional Kompetisi Microsoft, Innovation 2016.

Di sisi lain, karya-karya penelitian yang lahir dari kampus ini sudah dipatenkan. Jadi, wajar kalau kemudian kampus ini dilirik oleh sejumlah perusahaan untuk diajak bekerja sama.UNIKOM saat ini memiliki 7 Fakultas dengan 29 Program Studi termasuk Pasca Sarjana, selalu mendorong para dosen dan mahasiswanya agar bisa berprestasi dari sisi keilmuan mereka.

Di balik sukses UNIKOM itulah Eddy Soegoto, Rektor sekaligus pendiri UNIKOM adalah orang yang paling inspiratif dan memberi pengaruh besar bagi perkembangan kampus berbasis IT tersebut.  

Eddy memahami pada bidang apapun, teknologi IT tidak bisa dihindarkan. Hal itu bukan hanya monopoli orang teknik saja, tapi juga sosial, ekonomi, hukum, sastra, dan desain juga sangat dituntut untuk memahami hal ini.

Edy menambahkan, sertifikasi nasional dan uji kompetensi di bidang IT oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI itu kini sudah dimiliki oleh UNIKOM, sehingga mampu mendorong elemen penggerak bisnis ini, seperti industri kreatif maupun aplikasi e-commerce. Untuk industri kreatif, Indonesia mempunyai potensi besar, walau saat ini industri game Tanah Air masih didominasi oleh game dari luar negeri.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara bahwa pemerintah mendorong lebih banyak lagi industri kreatif seperti game di Indonesia.

Selain itu juga ada program dual degree atau gelar ganda (double degree) antara UNIKOM dengan kampus di beberapa negara. Implementasi program double degree ini merupakan tahap awal dan langkah strategis dari suatu universitas untuk mencapai World Class University (WCU). Disamping itu, salah satu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan perguruan tinggi di Indonesia.

Eddy paham betul apa yang dilakukannya dengan UNIKOM adalah sebuah jawaban untuk menghadapi era globalisasi dan khususnya menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang membuat semua pihak langsung tancap gas meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di usia Republik Indonesia ke-71 tahun, Eddy memandang Indonesia makin baik namun masih harus bekerja keras untuk mentransformasi Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Kualitas SDM harus terus ditingkatkan khususnya penguasaan dibidang ICT & IPTEK sehingga SDM kita bisa kompetitif di era globalisasi.

“Obsesi saya menjadikan UNIKOM sebagai World Class University, Pusat Pendidikan ICT Terkemuka di Indonesia, Universitas dengan berbagai Prestasi di kancah Nasional dan Internasional, Entrepreneurial University serta mencetak para lulusannya menjadi leader di bidangnya,” ungkap Eddy.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Eddy terus meningkatkan sarana dan prasarana, pemberian beasiswa studi lanjut S2 dan S3, membiayai penelitian dan pengembangan yang dilakukan dosen dan mahasiswa, mendukung berbagai kompetisi yang diikuti mahasiswa, memberikan reward atas beragam prestasi yang dicapai, serta mendukung semua nilai positif bagi kemajuan UNIKOM. (Gya)

Pendiri dan Chairman Sinar Mas Group Eka Tjipta Widjaja

Ia mendirikan dan memimpin grup konglomerasi terbesar di Indonesia. Tahun lalu, ia diposisikan sebagai orang terkaya ke-4 di Indonesia, dengan kekayaan ditaksir sebesar Rp 74,7 triliun.

Kelahiran Tiongkok, 3 Oktober 1923, Eka Tjipta adalah pendiri sekaligus pemilik Sinarmas Group. Lewat perusahaan ini, lini bisnisnya menyasar bidang properti, tekstil, agribisnis, dan keuangan.

Berkat kepiawaiannya, kerajaan bisnis Eka Tjipta semakin berkembang seperti sekarang ini. Mulai dari Sinar Mas Multiartha Tbk dengan puluhan anak dan ‘cicit’ usaha, Sinar Mas Land, Golden Energy Mines, Smartfren Telecom, SMART, Tjiwi Kimia, Sinar Mas Agro Resources and Technology, dan lain sebagainya.

Belakangan santer dikabarkan, Sinarmas Group juga mengakuisisi PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA) dari Grup Bakrie. Meski kabar ini dibantah, Eka Tjipta dikenal rajin mengoleksi aset-aset Grup Bakrie sejak 2013. Melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk, misalnya, Sinarmas membeli lahan seluas 3 Hektare di kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta milik PT Bakrieland Development Tbk.

Pada bisnis perkebunan, Golden Agri Resources Ltd., membeli lahan sawit seluas 16.000 Ha milik PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk. Pada akhir 2014, perusahaan telekomunikasi milik Sinarmas, Smartfren Telecom juga merangsek ke dalam Grup Bakrie dengan menjalin kerjasama pemakaian jaringan dengan PT Bakrie Telecom Tbk. Terakhir, konglomerasi ini menguasai bisnis batu bara yang sebelumnya digenggam oleh Grup Bakrie melalui PT Berau Coal Energy Tbk.

Sinar Mas Group juga membeli gedung ikonik di London, Alphabeta Building, dengan nilai transaksi hampir USD 400 juta pada bulan Oktober 2015. Tak hanya itu, dilansir dari situs orangterkayaindonesia.com, Sinarmas Land juga merambah Asia Timur dengan membangun proyek perumahan di Shenyang, Chengdu, di China. Selain itu Sinarmas Land juga membangun proyek komersial dan bisnis yakni Orchard Tower di Singapura.

Eka Tjipta dilahirkan dari keluarga miskin di Coan Ciu, Hokian. Pada 1931 dia migrasi ke Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam wawancara dengan tim Eka Tjipta Foundation, dia mengaku hidup dari keluarga susah. Setiap hari hanya bisa makam bubur dan ubi. Karena keadaan sulit, ia tidak bisa menyelesaikan pendidikan sekolah dasar.

 Ia harus membantu ayahnya berdagang kelontong. Sejak usia sembilan tahun, berbekal sepeda dan barang eceran dari toko milik ayahnya, ia menjual barang-barang makanan dari pintu ke pintu. Ia juga mengaku berbagai pekerjaan pernak dilakoni, termasuk kerja non-stop selama 24 jam tanpa tidur.

Beranjak remaja, ia berprofesi sebagai penjual biskuit, sebelum memulai bisnis kopra. Ia lantas mengembangkan usahanya ke arah minyak kelapa dan perkebunan kelapa, termasuk kelapa sawit. Berkat keuletannya, ia pun sukses sebagai taipan dangan Sinar Mas Group.

Pada 1996 ia mendirikan Golden-Agri Resources yang mengendalikan pabrik minyak kelapa sawit dan terdaftar di bursa efek Singapura. Golden Agri-Resources merupakan perusahaan terbesar kedua di dunia yang menghasilkan minyak sawit.

Akhir tahun lalu, majalah Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Eka Tjipta ditaksir memiliki kekayaan USD 5,3 miliar atau setara Rp 74,7 triliun (Kurs Rp 14.109/dolar).

Kekayaannya turun dari tahun sebelumnya. Forbes menaksir, kekayaan Eka Tjipta pada 2014 bahkan mencapai USD 5,8 miliar. Menurut laporan Forbes, inti bisnis dari sumber kekayaan Eka berasal dari perkebunan kelapa sawit.

Pengalaman masa kecilnya yang jauh dari dunia pendidikan membuatnya menjadi seorang pemerhati pendidikan anak. Itulah yang membuat sosok Eka Tjipta mendapatkan rekor MURI karena jasanya dalam dunia pendidikan. Beliau banyak memberikan beasiswa kepada anak-anak usia sekolah melalui Eka Tjipta Foundation.

Beberapa anaknya kini dipercaya memegang kursi CEO di beberapa perusahaan Sinar Mas Group. Franky Oesman Widjaja adalah CEO Golden Agri-Resources. Teguh Ganda Widjaja memegang kursi bos di bisnis pulp and paper, sementara Muktar Widjaja memegang kursi bos properti PT Duta Pertiwi Tbk. Adapun Indra Widjaja duduk di kursi Presiden Komisaris Sinar Mas Multi Artha. Pul

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/ IPC Elvyn G Masassya

Bisa dibilang Elvyn G Masassya adalah profesional berpengaruh di negeri ini. Betapa tidak, ia dikenal sebagai  CEO ‘spesialis memoles korporasi’.  Sebelum bergabung di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC,  tiga perusahaan yang pernah ditanganinya mampu ia ‘poles’ dengan mengkilat hingga berkembang pesat.

Karena itulah, ketika masuk IPC, satu hal yang dilakukan Elvyn adalah melakukan langkah-langkah manajerial. Seperti memetakan kompleksitas industri kepelabuhanan secara luas dan melakukan penajaman visi untuk membawa IPC menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia.

Untuk itu ia akan fokus pada kinerja dan pelayanan, efektivitas proses bisnis beserta kelengkapan pendukungnya dengan perbaikan speed, akses, fasilitas pendukung dan ramah kepada stakeholder. Di sisi lain juga memastikan kontinuitas dari manajemen sebelumnya.

Mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan ini menginisiasi perumusan arah perusahaan menjadi empat bagian, yakni going concern, governance, pending matters, dan business development untuk mencapai visi melalui redefinisi corporate roadmap yang akan dilaksanakan dalam timeframe, pentahapan, dan milestones yang jelas. “Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengoptimalkan biaya logistik dan nilai tambah industri,” tegasnya.

Elvyn menggarisbawahi pemerintah telah menekankan pentingnya pengembangan sektor maritim termasuk menetapkan berbagai proyek strategis nasional di antaranya dilaksanakan oleh IPC untuk melahirkan kembali kejayaan Indonesia sebagai poros maritim.

Tahun ini, tutur Elvyn, IPC akan memulai operasi fasilitas terminal terbaru dalam proyek greenfield, yakni New Priok Container Terminal (NPCT1) sebagai bagian dari Proyek New Priok Port Fase 1A.

“Diharapkan terminal ini dapat mendatangkan kapal-kapal besar untuk melakukan direct calls ke pelabuhan-pelabuhan besar dunia lainnya, sekaligus merefleksikan cost saving dari skala ekonomi yang terbentuk hingga menjadi optimalisasi biaya logistik dan akhirnya pada kesejahteraan bangsa,” ungkapnya. Untuk mewujudkan hal itu, IPC telah mencatatkan sejumlah investasi dan mewujudkan pengembangan-pengembangan pada sejumlah pelabuhan. “Ke depannya, pengelolaan pelabuhan akan mengacu pada konsep green port dan smart terminal, termasuk mengembangkan penggunaan daya listrik untuk kegiatan operasional yang efisien dan ramah lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, Perseroan juga melakukan penataan dan upgrade fasilitas kepelabuhanan eksisting dalam semua aspek. mulai dari Paket C (cleanliness and safety awareness) hingga upaya sistemisasi proses-proses terkait dengan produksi dan pelayanan kepada pengguna jasa secara bertahap.

Satu contoh yang bisa disebut adalah sistem OPUS yang merupakan bagian dari transformasi pengelolaan terminal peti kemas seperti di Tanjung Priok, Panjang, Pontianak dan Palembang. Contoh lainnya ToS, yakni aplikasi sistem perencanaan dan pengendalian kegiatan terminal.

Pelabuhan Pontianak telah mengimplementasikan sistem ToS oPUS yang juga dibarengi dengan peningkatkan sarana dan prasarana operasional pendukungnya serta optimalisasi organisasi, training, dan implementasi Health, Safety, Security, dan environment (HSSe). Selanjutnya melakukan investasi strategis pembangunan beberapa pelabuhan dalam mendukung program tol laut yang dicanangkan pemerintah.

“Perseroan akan terus mendukung program tol laut pemerintah yang dalam jangka panjang diharapkan dapat mengoptimalkan biaya logistik nasional serta membawa Indonesia menjadi negara kelautan terdepan di dunia. Mengingat Indonesia masih termasuk ke dalam jajaran negara dengan biaya logistik yang tinggi di asia, diperlukan reformasi logistik kemaritiman yang menyentuh hal-hal mendasar bagi perbaikan layanan dan fasilitas serta quick wins,” terangnya. Oleh karena itu, ujar Elvyn, IPC berkontribusi dalam upaya perbaikan hard and soft infrastructure, konfigurasi ulang lahan pelabuhan serta penambahan alat bongkar muat yang dapat meningkatkan kapasitas di Pelabuhan. Sehingga ke depan IPC akan dikembangkan menjadi perusahaan berbasis kinerja. (Gya)

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris

Lepas dari kekurangan dan kelebihan implementasi pelaksanaan jaminan sosial kesehatan saat ini, bangsa Indonesia telah merasakan kehadiran negara ketika mereka sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Dan, Fachmi adalah tokoh yang bertanggung jawab atas keberhasilan BPJS Kesehatan.

Kerja keras penuh totalitas dilakukan Fachmi bukan hanya ketika ia dipercaya memimpin BPJS Kesehatan, tapi jauh sebelumnya ketika kepemimpinannya diuji di PT. Askes (Persero), Fachmi juga merupakan sosok penting yang terlibat langsung dalam transformasi dari PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan. Banyak perjuangan yang sangat menantang dari tekanan yang ada kala transformasi harus terjadi.

Kini, dengan inovasi dan kreativitas yang ditopang dengan kerja keras dan cerdas itu pula yang kemudian membuat banyak kemajuan di BPJS Kesehatan, khususnya di bidang pelayanan. Hasilnya, pada 2015 lalu BPJS Kesehatan sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-24 kalinya berturut-turut jika dihitung sejak BPJS Kesehatan masih berstatus sebagai PT. Askes (Persero). Tak hanya itu, dari hasil pengukuran Good Governance, BPJS Kesehatan memperoleh penilaian sangat baik dengan skor aktual 88,96 dari skor maksimal 100. BPJS Kesehatan juga sukses mendulang rapor hijau dari Kantor Staf Presiden (KSP) atas capaian Cetak dan Distribusi KIS melalui pihak ketiga sebanyak 100,7%.

BPJS Kesehatan telah memberikan begitu banyak manfaat bagi masyarakat. Selama tahun 2015 program JKN-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 19.969 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 1.847 RS serta 2.813 faskes penunjang (apotik, optik, dll). Keberadaan program ini sangat menolong masyarakat yang membutuhkan upaya memulihkan kondisi kesehatannya dan mencegah kecacatan atas penyakit yang dideritanya.

Hal ini terlihat dari jumlah pemanfaatannya di fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan, yaitu: sebanyak 100,62 juta kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, dan Klinik Pratama/Swasta), serta 39,81 juta kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik RS) dan 6,31 juta kasus Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RS). Dengan demikian kehadiran program JKN-KIS ini sangat dirasakan masyarakat.

Program ini selain melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif, juga menekankan pada upaya promotif preventif untuk kesehatan perorangan, antara lain: senam sehat, deteksi dini kanker leher rahim dan screening kesehatan.

Kegesitan BPJS Kesehatan dalam inovasi pelayanan itu tak hanya dirasakan oleh masyarakat, tapi juga diakui dunia. ISSA sebagai asosiasi internasional menyelenggarakan ISSA Good Practice Award setiap tiga tahun sekali di setiap wilayah regionalnya yang terbagi atas beberapa benua. Indonesia menjadi bagian dari regional Asia dan Pasifik. Hasil ISSA Good Practice Award regional Asia dan Pasifik tahun 2015 cukup menggembirakan bagi Indonesia, khususnya bagi BPJS Kesehatan sebagai salah satu lembaga yang mengelola Jaminan Sosial yang mengikuti kompetisi tersebut.

Program E-DABU BPJS Kesehatan mendapat penghargaan Certificate of Merit with Special Mention dan hanya 7 negara yang mendapatkannya, dari Indonesia diberikan kepada BPJS Kesehatan. Program ini diakui menjadi best practice aplikasi online untuk membantu mempercepat pendaftaran peserta badan usaha atau korporasi.

BPJS Kesehatan menciptakan E-DABU dengan harapan mempermudah dan mempercepat badan usaha dalam memasukan data pegawai disektor formal yang memiliki kompleksitas data dan beragam.E-DABU diakses dengan menggunakan internet publik, sehingga pendaftaran peserta baru/mutasi peserta dapat dilakukan ditempat sendiri. Komunikasi data antara Badan Usaha dengan BPJS Kesehatan dilakukan by system. E-DABU dapat mengakomodir unggah data bagi Badan Usaha yang sudah memiliki data excel dan disesuaikan menyesuaikan format 34 kolom, serta terdapat Inquery NIK dan Kartu Keluarga ke Dukcapil untuk mempercepat pengisian form.

Sedangkan “Program Rujuk Balik” diakui sebagai good practice dalam penerapan pelayanan kesehatan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di Faskes Tingkat Pertama atas rekomendasi/rujukan dari Dokter Spesialis/Sub Spesialis yang merawat.

Itulah segelintir dari banyak prestasi Fachmi dalam kepemimpinannya. Yang semua itu, selalu ia akui sebagai hasil kerja keras dalam sebuah team work  dan akan menjadi momentum motivasi untuk terus berkarya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi peserta BPJS Kesehatan. (Sah)

Direktur Utama PT Bank Bukopin tbk Glen Glenardi

30 Tahun terjun di dunia perbankan, Glen Glenardi saat ini merupakan salah satu banker yang cukup berpengaruh di Tanah Air. Komitmen yang diberikan Direktur Utama Bank Bukopin tersebut terhadap pengembangan sektor UKM dan mikro tak perlu diragukan lagi. Di tangannya, Bank Bukopin juga terus meraih kinerja cemerlang.

Mari kita tengok prestasinya yang terkini di Bank Bukopin. Pada semester I tahun 2016, misalnya, Perseroan sukses meraup laba bersih Rp 581 miliar, meningkat 14,13%dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 509 miliar.

“Dengan kinerja positif pada semester pertama tahun 2016, kami optismistis target yang telah ditetapkan untuk tahun ini dapat tercapai dan kami akan terus mengembangkan bisnis-bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya,” ungkapnya.

Yang lebih menarik adalah pada tahun 2015.Saat itu tekanan yang di hadapi sektor perbankan sangat tinggi. Tetapi, hasilnya, Bank Bukopin justru berhasil tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan industri.
Sebelumnya, Bank Bukopin juga telah berkali-kali berhasil sukses menghadapi berkali-kali gelombang krisis di Tanah Air.

Kemampuan Bank Bukopin mengakselerasi pertumbuhan tentu tidak datang begitu saja.

Dalam periode kepemimpinannya, Glen Glenardi telah berhasil membangun fondasi bagi Perseroan untuk dapat tumbuh berkelanjutan. Pria kelahiran Cirebon, 30 Oktober 1960, tersebut mengungkapkan bahwa langkah untuk membangun budaya kerja yang solid merupakan salah satu kunci yang berhasil membuat Bank Bukopin terus tumbuh.

“Saya kira strategi yang ditempuh manajemen dalam melakukan perubahan organisasi dan membangun budaya perusahaan telah membuahkan hasil yang baik.”

Hal penting lainnya yang dilakukan Bank Bukopin di era kepemimpinan Glen adalah menciptakan organisasi yang dinamis seiring dengan perkembangan industri. Strategi ini menjadikan perusahaan lebih efektif dalam menjalankan proses pengambilan keputusan, di samping juga mengurangi rentang kendali yang panjang.

Perubahan tersebut sangat mendasar, di satu sisi memberikan efisiensi dan efektivitas organisasi, di sisi lain juga menciptakan career path yang lebih jelas dan terukur.

Manajemen melakukan transformasi budaya dan perubahan organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan (overlapping). Kini  Bank Bukopin terus meningkatkan potensi bisnisnya dengan memaksimalkan kompetensi sumber daya manusia, jaringan outlet serta inovasi produk.

Dengan berbagai inovasi yang dilakukan secara berkesinambungan, Bank Bukopin pun semakin siap berkompetisi menghadapi persaingan yang kian ketat di industri perbankan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh stakeholder-nya, termasuk nasabah dan pemegang saham.

Per 30 Juni 2016, saham Bank Bukopin dimiliki oleh Bosowa Corporindo (30,00%), Kopelindo (18,09%), Negara RI (11,43%), dan Publik (40,48%).“Implementasi dari Pasal 33 UUD 1945 ada di Bank Bukopin, di mana unsur negara, swasta, dan koperasi terwakili dalam kepemilikan perusahaan,” ujarnya.

Berbicara tentang semangat nasionalisme, komitmen Glen Glenardi tak perlu diragukan lagi. Glen selalu meyakini bahwa dunia usaha, negara, dan rakyat merupakan suatu mata rantai yang saling terkait. Jika dunia usaha maju, perekonomian negara akan tumbuh lebih pesat, pada akhirnya kemakmuran rakyat akan semakin meningkat. Dalam proses itu, bank memegang peran vital dalam menjalankan fungsi intermediasi.

Sebagai bank mitra pemerintah, Bank Bukopin membuktikan dirinya sebagai lembaga keuangan yang senantiasa siap mendukung program pemerintah, termasuk misalnya dalam mensukseskan kebijakan Tax Amnesty yang baru saja digulirkan.

“Kami antusias untuk ikut serta membantu Pemerintah mendorong pertumbuhan perekonomian nasional melalui program ini,” tandas Glen.

Glen menegaskan Bank Bukopin siap menampung hasil kebijakan pengampunan pajak dari para investor di dalam negeri maupun dari negeri.

Di industri perbankan, Glen telah masuk dalam jajaran bankir senior.Kapasitas dan integritasnya tak perlu diragukan lagi. Berbagai penghargaan pun telah berhasil diraih pria yang menggemari musik tersebut. Salah satu bukti pencapaiannya adalah ketika dinobatkan sebagai Tokoh Perbankan 2015 dalam ajang Anugerah Perbankan Indonesia.

Namun semua itu belum dapat memuaskan dirinya. Obsesinya adalah membawa Bank Bukopin masuk ke dalam jajaran 10 bank terbesar di Tanah Air. Gia

CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo

Menjadi salah satu raja media massa nasional sekaligus memimpin sebuah partai politik, jelas menjadikan pengusaha dan politisi Hary Tanoesoedibjo salah satu sosok berpengaruh di negeri ini.

Hary adalah pemilik industri media di bawah bendera Media Nusantara Citra (MNC) Group, salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia yang terintegrasi. Media-media yang berada di bawah MNC, antara lain, stasiun televisi RCTI, MNCTV, Global TV, iNews TV, MNC Networks, Global Radio, V Radio, Trijaya FM, media cetak Koran Sindo, Genie, Mom & Kiddie, Realita, HighEnd, HighEnd Teen, Just for Kids Magazine. Belum lagi situs web seperti OkeZone.

Di bawah grup ini juga ada bidang usaha agensi periklanan (PT Cross Media Internasional, PT Mediate Indonesia, PT Multi Advertensi Xambani, PT Citra Komunikasi Gagasan Semesta), manajemen artis PT Star Media Nusantara, hingga perusahaan rekaman (Hits Records), rumah produksi (SinemArt), dan saluran televisi kabel.

Hary bukan orang baru dalam industri media. Saat menjabat Direktur PT Bhakti Investama TBK tahun 1989, ia kerap membeli kepemilikan berbagai perusahaan, kemudian ia benahi dan dijual kembali. Salah satunya, tahun 2000 Hary mengambil alih sebagian saham PT Bimantara Citra TBK dan mengubahnya menjadi PT Global Medicom TBK. Sejak saat itulah Hary fokus terjun dalam dunia media penyiaran dan telekomunikasi.
Kiprahnya dalam dunia usaha, Hary tentu punya pengaruh besar. Sebab, bisnis media yang dirintis olehnya telah menguasai pasar Indonesia. Majalah Forbes pernah menobatkan Hary sebagai Businessman of the Year, orang terkaya nomor lima di Indonesia.

Untuk mendukung usahanya, setiap tahun Hary harus merekrut tenaga kerja baru 1.000 hingga 2.000 orang. Bahkan, saat ini Hary sudah mempekerjakan 30.000 karyawan. Jumlah ini tentu sangat besar, karena Hary harus bisa memberikan jaminan kesejahteraan terhadap seluruh karyawannya. Terlebih, selain bisnis media Hary juga mengembangkan usaha lain dalam bidang properti, perumahan, hotel dan bisnis jasa keuangan yakni MNC Bank.

MNC Group diketahui juga tidak hanya memiliki karyawan dari dalam negeri. Tetapi, ada juga tenaga kerja asing sekitar 700 pekerja. Di beberapa kesempatan Hary kerap menyampaikan dirinya ingin mengembangkan MNC Group untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Sukses berbisnis, Hary pun menjajal pengalaman baru di dunia politik. Karienya dimulai saat bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada 2011. Namun karier politik Hary di NasDem tidak berlangsung lama, hanya dua tahun.  Awal 2013 ia resmi mundur dan bergabung dengan Partai Hanura.

Pasca Pileg 2014, Hary kembali mundur dari Hanura dan memilih mendirikan partai baru sebagai kendaraan politiknya, Partai Perindo (Persatuan Indonesia). Perindo semula adalah ormas yang dideklarasikan pada 24 Februari 2013.
Di usianya yang baru seumur jagung, Perindo sudah mengembangkan sayapnya dengan membentuk kepengurusan DPW di 34 provinsi disertai dengan ratusan pengurus cabang. Mesin penggerak partai ini dijadikan alat bagi Hary untuk mewujudkan program-programnya kepada masyarakat.

Pria kelahiran Surabaya ini menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan sebagai fundamental ekonomi Indonesia. Menurutnya, ekonomi yang pas bagi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan yang digerakkan oleh pilar-pilah ekonomi yang menyerap mayoritas tenaga kerja seperti petani, nelayan, buruh dan pelaku UMKM.

Dengan Partai Perindo, ia membuktikan komitmennya dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kerakyatan. Antara lain, 10.000 gerobak gratis yang disalurkan pada UMKM terbukti mampu menggenjot denyut ekonomi di lapisan menengah ke bawah.

Koperasi nelayan dan petani yang didirikan di banyak daerah diharapkan mampu melepaskan petani dan nelayan dari jeratan tengkulak dan pengijon yang semena-mena. Di beberapa kesempatan Hary melalui Partai Perindo juga kerap melakukan kegiatan bakti sosial. (Pes)

Direktur Utama PT Taspen (Persero) Iqbal Latanro

Sulit disangkal jika Iqbal Latanro adalah sosok di balik eksistensi PT Taspen (Persero) yang terus menunjukkan kemajuan signifikan. Betapa tidak, dibawah kepemimpinannya, inovasi Taspen bergerak maju.

Dalam soal pelayanan, Taspen semakin mampu mendekatkan dan memudahkan nasabahnya untuk mengakses, bahkan di daerah yang jauh dari Jakarta sekalipun. Dengan layanan Taspen keliling, misalnya, bisa memudahkan para nasabah mengurus kepentingan terkait Taspen.

“Orang nggak perlu bingung, kalau ke Taspen. Kalau dulu ada biaya. Taspen sekarang tanpa biaya, nggak lebih dari satu jam, kami jemput bola,” bebernya, seraya menambahkan, dengan sertifikasi ISO 9001:2008 TUV NORD, Taspen menjamin untuk layanan Klaim 1 jam dengan data akurat.

Iqbal juga rajin menggalang kerjasama dengan pihak eksternal sebagai upaya pemberian pelayanan terbaik seperti melakukan kerjasama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mengenai sinergi penempatan dana investasi, dengan PT Bank Mandiri, dan PT Pos dalam membentuk Bank Mantap.

Kerjasama ini dilakukan guna membayarkan tunjangan hari tua (THT), THT Multiguna, dan pensiun bulanan dan diharapkan dapat mempermudah pensiunan dalam mendapatkan akses layanan ketika hari tua. Sehingga, pihak terkait dalam kerjasama ini dapat memahami produk-produk Taspen.

Aksi pelayanan yang juga paling dirasakan dalam kepemimpinan Iqbal Latanro adalah penambahan kantor cabang di berbagai daerah. Hingga akhir tahun 2015 jumlah kantor cabang Taspen ada di 53 daerah. Kantor cabang yang ke-53 belum lama ini diresmikan di Lhokseumawe, Aceh.

“Peresmian ini merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan dengan peserta di 10 kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Aceh, dengan harapan para peserta pensiun dan PNS aktif akan mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, aman dan nyaman,” tegas Iqbal.

Pembukaan cabang tersebut, diakui bukan sekadar aksi bisnis.“Kalau cuma melihat sisi bisnis, kami jelas tidak akan membuka kantor cabang di sini. Namun yang kami utamakan adalah dari sisi pelayanan. Strategi ini akan terus kami lanjutkan untuk mengurangi overhead size, skala cabang diperkecil sehingga bisa dikelola pegawai dalam jumlah yang tidak terlalu banyak,” kata Iqbal.

Inovasi yang dilakukan Taspen melalui program yang lebih cepat dan tepat, rupanya mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Puan pun mengharapkan Taspen terus melakukan sosialisasi program tersebut agar masyarakat bisa mengetahuinya. Puan menilai program inovasi seperti ini sejalan dengan salah satu upaya Revolusi Mental yang saat ini tengah digalakkan pemerintah.

Iqbal juga dinilai sukses melakukan transformasi bisnis. Karenanya tak heran kalau ia diganjar Best Individual Achievers untuk kategori CEO pada malam anugerah Obsession Awards, Rabu (2/3/2016).

Transformasi bisnis yang dilakukan Iqbal berbuah peningkatan kualitas layanan dan kinerja keuangan perseroan. Nyatanya, hingga September 2015, laba bersih sudah mencapai Rp600 miliar dari target 2015 sebesar Rp650 miliar. Sementara pada investasi sampai dengan Juni 2015, Taspen telah membukukan hasil sebesar Rp6 triliun, dengan dana kelolaan 2015 diperkirakan mencapai Rp144 triliun.

Capaian ini berkat tekad Iqbal yang hendak memperbesar investasi langsung perusahaan yang saat ini masih relatif kecil (1%). Sesuai ketentuan, Taspen kini boleh menempatkan dana kelolaan hingga 5%. Taspen sendiri memiliki strategi bisnis pada sektor infrastruktur. Investasi langsung di sektor infrastruktur merupakan bagian dari transformasi bisnis yang digagas Iqbal sejak 2014.

Berdasarkan catatan, dari total dana kelolaan sekitar Rp140 triliun, alokasi investasi Taspen dalam bentuk saham dipatok sebesar 18-20%. Adapun alokasi investasi terbesar ditempatkan pada obligasi dan surat utang Negara (SUN) yang mencapai sekitar 70%, sedangkan dalam bentuk investasi langsung sekitar 5%.

Hingga kini, Taspen menyelenggarakan Program Asuransi Sosial PNS, yang terdiri dari Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun. Terdapat 50 kantor cabang Taspen di seluruh Indonesia berikut 13.090 titik layanan. Jumlah peserta program-program Taspen mencapai 6,9 juta orang. Dari jumlah itu, ada 4,5 juta peserta aktif serta 2,4 juta orang pensiunan.Rud

Pendiri Kelompok Kompas Gramedia (KKG) Jakob Oetama

Kiprahnya dalam ikut mencerdaskan bangsa selama lima dekade tak bisa dipungkiri. Dari tangan dingin Jakob Oetama dan PK Ojong itulah lahir majalah Intisari tahun 1963 yang disusul harian Kompas tahun 1965. Kini, Jakob Oetama adalah figur paling berpengaruh di Kelompok Kompas Gramedia yang melahirkan banyak media dan buku-buku berkualitas.

Jakob  memulai karirnya sebagai guru, menyambi sebagai wartawan selepas mengajar. Niat mulianya berawal untuk membuka cakrawala masyarakat Indonesia. Filosofinya sangat sederhana, namun penuh makna.

“Kami ingin terus menemani serta mencerahkan masyarakat dan bangsa Indonesia dengan berbagai aktivitasnya, menyebarkan semangat positif bagi sesama. Pohon yang kita tanam berbuah, mekar, berkembang sehingga jadi berkat yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Miliki dulu harga diri, tanpa itu kita akan menjadi robot,” ujar Jakob.

Gaya kepemimpinannya terkesan konservatif, sangat hati-hati, dan ngemong terhadap anak buahnya. Ia mengembangkan budaya organisasi (corporate culture) yang sulit bisa dicapai perusahaan pers yang lain. Sehingga KKG, lewat Kompas dan kelompok medianya,  sangat berpengaruh terhadap opini publik dan bisa diterima semua kalangan, tanpa mengenal suku, agama, ras dan antar golongan. Sesuai dengan moto Kompas, amanat hati nurani rakyat.

“Masuk akal jika Kompas Gramedia telah bersosok, atau mengutip ungkapan Prof De Volder sebagai lembaga yang organik sekaligus yang organis. Ingin membangun Indonesia Kecil. Indonesia bukanlah kotak-kotak yang terbagi-bagi dalam sektor-sektor dan bagian-bagian yang terpisah secara rigid, melainkan Indonesia yang satu berwarna-warni, beragam dalam segala hal.” ujar pria kelahiran Borobudur, Magelang, 27 September 193.

Dalam statusnya yang organik sekaligus organis itulah hidup, berkembang, dan berfungsi KKG, dinamis dan senantiasa berubah sejalan dengan perkembangan masyarakat (medium is the extension of man). Sejalan dengan itu, bidang yang menjadi perhatian dan sarana pun beragam.

Jakob dan KKG tidak bisa dipisahkan, sebagai sosok yang diperhitungkan oleh penguasa. Sejak zaman Soeharto berkuasa, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati. Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo, ia bisa menjalin hubungan baik.

Dibawah kepemimpinan Jakob, Kompas telah terjadi metamorfosis pers dari pers yang sektarian menjadi media massa yang merefleksikan inclusive democracy. Sejumlah karya tulis dari  Jakob, yaitu antara lain, Kedudukan & Fungsi Pers dalam Sistem Demokrasi Terpimpin, yang juga merupakan skripsi di Fisipol UGM tahun 1962, Dunia Usaha & Etika Bisnis (Penerbit Buku Kompas, 2001), serta Berpikir Ulang tentang Keindonesiaan (Penerbit Buku Kompas, 2002).
Kiprah Jakob selain di bidang bisnis, tak melupakan dunia pers.  Ia tercatat menjadi pengurus PWI dan Ketua Dewan Pembina PWI. Pada tahun 1999, ia terpilih sebagai Ketua Serikat Penerbit Surat kabar (SPS). Jakob pun sempat berkecimpung di dunia politik dengan duduk di DPR RI.  

Menurut wartawan senior, Sofyan Lubis, banyak pembaruan yang bermanfaat yang dikerjakan Pak Jakob bagi kegiatan wartawan dalam mengembangkan peranan pers nasional, dengan tetap mengembangkan semangat kebangsaan saat itu. "Dia itu saya lihat konsisten dan dia jadi contoh bagi yang lain."

Ia senantiasa menekankan pesan pentingnya pers nasional dalam situasi dan kondisi apapun harus mengutamakan kepentingan rakyat.

“Kemerdekaan pers jangan hanya mengutamakan freedom from, tetapi juga harus diimbangi freedom for, yaitu kemerdekaan pers untuk rakyat. Membela kepentingan rakyat sudah jadi naluri dan nurani wartawan di mana-mana, juga untuk PWI tentunya,” demikian salah satu pesannya.

Maka tak heran, jika kiprah Jakob dan KKG bagi peradaban negeri ini terus mengukir tinda emas. Banyak manusia Indonesia, yang menjadi pandai, lewat membaca buku-buku bermutu terbitan Gramedia Pustaka Utama. Juga lewat medium berbagai bentuk, baik itu televisi, radio dan media digital. Juga lewat berbagai majalah yang dicetak di percetakan Gramedia. Teruslah menjadi obor yang menerangi kemanusiaan. Sampai kapan pun. (A. Reza Indrayana)

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja

Dialah salah satu bankir paling berpengaruh di Indonesia. Ukurannya sederhana: jumlah nasabah, kapitalisasi  pasar BCA, dan secara umum pencapaian mengagumkan yang dicapai bank ini sejak dipimpin Jahja.

Di bawah kepemimpinannya, BCA berkembang begitu pesat bahkan menjadi bank swasta nasional terbesar di Indonesia dengan lebih dari 14 juta nasabah. BCA juga memuncaki kapitalisasi perbankan Asia Tenggara. Laporan yang dirilis Bloomberg  pada Februari lalu menyebutkan nilai kapitalisasi BCA melampaui the Development Bank of Singapore (DBS).

Perjalanan Jahja meniti karier di BCA cukup panjang. Ia mulai bekerja di BCA pada tahun 1990 sebagai Wakil Kepala Divisi, lalu pada tahun 1999, ia dipercaya menjadi Direktur. Pada tahun 2005, bank yang fokus pada consumer banking ini menunjuk dirinya sebagai Wakil Direktur Utama BCA yang bertanggung jawab pada divisi treasury, perbankan internasional, dan kantor-kantor di luar negeri. Berikutnya, ia diangkat menjadi Presiden Direktur BCA berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan resmi menjabat pada 17 Juni 2011.

Ketika Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2015 yang digelar pada 7 April 2016 lalu, Jahja kembali dipercaya menjadi Presiden Direktur BCA. Prestasi gemilang ini berhasil diraih berkat konsistensi pertumbuhan kinerja positif dari tahun ke tahun. Sukses kinerja terus berlanjut pada paruh pertama 2016.

Bank dengan kode emiten BBCA itu mencatat laba bersih semester I 2016 sebesar Rp 9,6 triliun, meningkat 12,1% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 8,5 triliun. Pendapatan operasional yang terdiri dari pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya dilaporkan tumbuh 15,5% menjadi Rp 26,1 triliun pada semester I 2016.

Pada periode yang sama tahun 2015, pendapatan operasional BCA mencapai Rp 22,6 triliun. “BCA berhasil mencapai hasil kinerja positif melalui penyaluran kredit secara berhati-hati dan pengelolaan aktif dana pihak ketiga (DPK),” Jahja.

Jahja mengungkapkan, BCA juga mencatat kinerja positif di bidang perbankan transaksi. Ini tercermin dari pertumbuhan saldo rekening transaksi, yaitu rekening giro dan tabungan (CASA), menjelang hari raya Idul Fitri.
Pada semester I 2016, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) BCA mencapai 20,3%. Dana pihak ketiga (DPK) naik 7,8% secara tahunan menjadi Rp 490,6 triliun, ditopang pertumbuhan rekening giro dan tabungan (CASA).

Dana CASA tumbuh 10,2% secara tahunan mencapai Rp 381,3 triliun, berkontribusi 77,7% terhadap total DPK BCA pada akhir Juni 2016. Dana tabungan tumbuh 12,6% secara tahunan menjadi Rp 260,9 triliun. Dana giro meningkat 5,4% secara tahunan menjadi Rp 120,4 triliun.

Adapun dana deposito relatif stabil sebesar Rp 109,3 triliun. “Memasuki semester II 2016, BCA akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola usaha dan dalam memanfaatkan berbagai peluang bisnis bagi pertumbuhan di masa mendatang,” jelas Jahja.

Mengikuti perkembangan yang ada, Jahja mengatakan pihaknya akan terus mendorong layanan digital banking sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia. Tahun ini, BCA mengeluarkan dana USD30 juta, atau Rp 396,22 miliar (kurs Rp 13.207,49 per dollar AS)  untuk investasi di digital banking.

Selain itu, BCA tengah mendalami aplikasi-aplikasi digital banking yang ada di Indonesia mulai dari keamanan dan kemudahannya. BCA juga akan mematenkan sejumlah aplikasi, sesuai dengan ketentuan jika aplikasi itu sangat bermanfaat.

Dari keberhasilan kepemimpinannya, Jahja berhasil memperoleh banyak penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Penghargaan yang pernah Jahja terima, antara lain, Indonesia Marketing Champion, Man of Marketing Awards, Tokoh Finansial Indonesia, Indonesia Property & Bank Awards, dan The Best CEO dari Finance Asia Award. Teranyar, tahun ini Jahja meraih Lifetime Achievement di ajang Obsession Awards 2016.

“Penghargaan atas kepemimpinan saya ini juga menjadi sebuah bukti nyata dari semangat, kerja keras dan kekompakan manajemen beserta seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Saya sungguh menyadari, sebuah tim yang solid tidak hanya dilihat dari siapa yang memimpin, namun juga dari siapa yang bersatu padu dalam bekerja sama untuk mencapai visi perusahaan,” ujar Jahja.

Jahja mengatakan obsesinya terus mendukung pembangunan nasional dengan mendorong masyarakat dalam mengembangkan usaha. “Sebagai bank fungsinya kan financial intermediasi. Kita memberikan suatu kemampuan untuk mengembangkan usaha melalui pinjaman,” pungkasnya. Gia

Vice Chairman Lippo Group James Tjahaja Riady

Meskipun posisinya masih berstatus Vice Chairman, namun dialah yang ‘mengurus’ Lippo Group, konglomerasi raksasa yang didirikan sang ayah, Mochtar Riady. Pengaruhnya terhadap negeri ini tergolong besar. Mengingat, Lippo merambah berbagai lini, mulai properti, perbankan, asuransi, rumah sakit, ritail, ICT, e-commerce, perhotelan, perkebunan, media, hingga sekolah dan perguruan tinggi.

Selain berkontribusi terhadap pajak, anak-anak usaha Lippo juga menyerap lapangan kerja dan ikut menggerakan ekonomi nasional. Taipan muda James T. Riady ini, tak hanya mewarisi dan meneruskan imperium bisnis, melainkan ikut membesarkannya.

Di tangan James, Lippo Group memang semakin melesat di tengah persaingan ketat dunia usaha. Ia memandang  sekarang adalah dunia Asia, karena Barat sedang mundur, Asia naik. Indonesia memiliki kesempatan bekerja lebih keras lagi untuk mengambil momentum di saat seperti itu. Segala kemajuan di dunia, ia coba formulasikan dan terapkan di Indoensia dan ternyata sukses.  

Saat ini, Lippo Group telah memiliki tidak kurang dari 50 entitas perusahaan yang bergerak di berbagai bidang seperti keuangan, properti, serta infrastruktur, bahkan merambah hingga ke Guang Zho, Fujian, Shanghai, Hong Kong, bahkan AS.

Inovasi dari kelompok usaha ini, misalnya, Lippo Group mengucurkan dana sebesar USD500 juta untuk membangun Mataharimall.com demi menguasai pasar e-commerce Indonesia. Kemudian terus mengembangkan sayap di bisnis eCommerce dengan meluncurkan website eCommerce, Mbiz.co.id. Mbiz.co.id yang berfungsi sebagai laman untuk melakukan proses pengadaan barang (procurement) antara mitra penjual dengan perusahaan (bussines to bussines/B2B) dan mitra penjual dengan pemerintah (bussines to goverment /B2G).

Di bisnis kesehatan,  Lippo mendirikan jaringan rumah sakit Siloam Hospitals lima tahun lalu dan kini memiliki 23 rumah sakit yang dikelola PT Siloam International Hospitals Tbk. Ke depan, Siloam Hospitals menargetkan membangun 10 rumah sakit per tahun, sehingga nantinya memiliki total 300 rumah sakit.

Selain di kawasan Jabodetabek, rumah sakit yang dikelola emiten berkode saham SILO tersebut tersebar di wilayah lain di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Rumah sakit tersebut sudah banyak yang melayani pasien program asuransi nasional BPJS.

Belum lagi di bisnis media lewat Berita Satu Group, kemudian bisnis properti, seperti Lippo Cikarang, Lippo Karawaci, Lippo Puri, dan jaringan hotel Aryadutha.

Tak melulu mengejar profit semata, pada 1991 James mendirikan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, yang kini berkembang memiliki 22 sekolah dan dua universitas di Jakarta dan Surabaya.

“Seluruh perusahaan di Lippo ini dijalankan bukan sekadar komersial, tetapi ada aspek moralitas di mana kami menjalankan perusahaan dengan benar. Kami masih terus memberikan subsidi agar misi sosial membuat generasi kita semakin cerdas, terus berjalan,” ujar pria kelahiran Jakarta, 7 Januari 1957 itu.

James memiliki filosofi sederhana dalam berbisnis. Ia merasa semua yang dimilikinya, baik itu talenta, kemampuan, aset, kekayaan, uang, termasuk hidupnya punya Tuhan, yang harus dipertanggungjawabkan kembali dan hanya bisa berfaedah bagi orang banyak. Transforming Lives atau mengubah kehidupan yang lebih baik.

“Waktu saya selesai kuliah, papa mengajarkan saya satu hal. Setiap manusia harus punya visi. Tanpa visi, manusia itu mati, tidak ada arah, tak ada isi. Visi itu apa? Visi itu kemampuan kita melihat lebih jauh, melihat lebih dalam, dan melihat lebih dulu dari orang lain,” ujar alumnus Universitas Melbourne, Australia (1977) ini.

James selalu ingat nasihat dari ayahnya,  bahwa Lippo Group adalah bagian dari Indonesia yang menjadi penumpang kapal besar. Maka, seluruh karyawan Lippo yang di dalam kapal ini harus turut memikirkan pembangunan. Misalnya, lewat program Bantuan bagi Mahasiswa Berprestasi (BMB) Lippo Group senilai total Rp 1,5 miliar kepada 10 perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk Universitas Negeri Medan.

Sedangkan kontribusi bidang lain yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya yakni sektor properti, mal, hotel, hingga townhouse, yang menyerap 500-600 tenaga kerja secara langsung. Saat ini ada 100.000 tenaga kerja di lini bisnis Lippo Group. Rez

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kartika Wirjoatmodjo

Dipercaya memimpin salah satu bank terbesar di Tanah Air, dengan kapitalisasi pasar saham per Februari 2016 mencapai Rp220 triliun lebih, tentu bukan orang biasa. Target perusahaan menjadi ikon perbankan Indonesia
di ASEAN, kini berada di pundaknya.

Dipercaya menduduki posisi nomor satu di Bank Mandiri pada Maret 2016, bukan tanpa alasan kuat. Kinerja kinclong perusahaan tahun lalu, tak lepas dari kinerjanya sebagai Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri.
Pria kelahiran Surabaya, 18 Juli 1973 ini, mencatatkan namanya sebagai Dirut BUMN termuda saat ini. Meski tergolong muda dibanding Dirut BUMN besar lainnya, Tiko, demikian sapaan akrabnya, bukan anak bawang di industri keuangan.

Ia memulai karier sebagai konsultan pajak dan akuntansi di RSM AAJ (1995-1996), sebelum menghabiskan dua tahun bekerja sebagai analis kredit pada Industrial Bank of Japan, sekaligus konsultan senior pada PwC Financial Advisory Services. Tiga tahun berikutnya (2000-2003), ia berkarier di Boston Consulting Group.

Setelah itu, Tiko bergabung dengan Bank Mandiri sebagai Kepala Departemen Strategi dan Analisis Finansial, kemudian memimpin sebagai Group Head. Pada 2008, Tiko diangkat sebagai Managing Director Mandiri Sekuritas.

Berikutnya, ia memimpin Indonesia Infrastructure Finance selama tiga tahun, sebelum Prersiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2014 hingga 2015. RUPS Tahunan Bank Mandiri pada 2015 kemudian mempercayakan Tiko sebagai Direktur Keuangan dan Strategi.

Kini target-target besar Bank Mandiri di tengah persaingan ketat dan menantang di sektor perbankan, ada di pundaknya. Ia bertekad akan fokus pada penguatan fundamental dan kualitas di 2016 dan 2017. Untuk itu, ia fokus melaksanakan tujuh program utama, antara lain optimalisasi kualitas dan penajaman portofolio manajemen; penyempurnaan implementasi transformasi distribusi; stabilitas platform IT; penguatan proses bisnis; implementasi cost management; capital management untuk anak perusahaan; serta memperkuat SDM dan budaya.

Saat ini, perusahaan tengah melanjutkan transformasi tahap ke III yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2020. Transformasi I dan II berpengaruh pada aset, kredit, DPK dan ekuitas dengan peningkatan sebanyak lebih dari 300% dibandingkan tahun 2005.

“Saat ini, transformasi tahap ke III sedang berjalan. Targetnya adalah menjadikan Bank Mandiri menjadi bank terbaik di ASEAN dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp 500 triliun,” tekad Tiko, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia peraih meraih gelar Master Of Business Administration dari Erasmus University, Rotterdam, Belanda.

Sebagai sosok muda usia, Tiko ternyata memiliki visi kebangsaan dan kenegaraan yang kuat. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media online, Tiko memaknai nasionalisme di era modern sebagai kewajiban bagi generasi muda untuk terus belajar dan bekerja keras memberikan karya terbaik bagi bangsa dan Negara, dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia.

Tiko berharap, generasi muda tak melulu terbatas menjadi generasi pencari kerja, namun juga bisa menjadi generasi pencipta lapangan pekerjaan. “Kalangan muda sangat penting memiliki kesadaran itu, karena mereka yang kelak akan menjadi pemegang tongkat estafet untuk mengantarkan Indonesia dari negara berkembang, menjadi negara maju,” paparnya.

Ia lantas memberi resep sukses bagi generasi muda, yaitu setidaknya memiliki tiga hal. Pertama, selalu meningkatkan kualitas diri dalam hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Kedua, senantiasa meningkatkan kapasitas diri secara internal.

“Jadi, harus terus melakukan introspeksi, memperbaiki diri, menganalisa kekuatan dan kelemahan sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Berikutnya, terus meningkatkan hasil kerja dan karya dengan memberikan kualitas terbaik dan sempurna, demi kepentingan masyarakat luas, bangsa dan Negara.

Ayah dua putri ini optimis tahun depan 2017 perekonomian Indonesia mulai bangkit kembali. Ia bertekad Bank Mandiri di bawah kepemimpinannya akan terus meningkatkan kinerja memperkuat layanan keuangan berbasis teknologi, khususnya dalam menyongsong revolusi di dunia digital. Apr

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Maryono

Sebagai nakhoda PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN), Maryono berhasil membawa institusinya berlari kencang dan menjadi motor penggerak pembangunan perumahan negeri ini. Tak salah jika kiprahnya itu mampu memberikan pengaruh besar pada kebijakan pembiayaan perumahan rakyat.

Program sejuta rumah yang menjadi target pemerintahan saat ini sangat menaruh harapan besar kepada Maryono dan BTN untuk dapat ikut berperan menyukseskannya. Pasalnya, BTN sudah didaulat sebagai pemeran utama dalam merealisasikan pembangunan rumah bagi rakyat kecil di Indonesia tersebut. Bagi Maryono bersama BTN, tentu tak perlu waktu lama untuk menyatakan kesiapannya.

“Ini adalah program pemerintah dan menjadi tugas mulia bagi kami untuk merealisasikannya. Ini juga menjadi obsesi kami, bagaimana masyarakat mendapatkan rumah yang layak dengan mudah dan murah,” ujar Maryono.
Seperti yang tertuang dalam UUD 1945, tambah Maryono, kebutuhan papan  merupakan kebutuhan pokok di antara sandang dan pangan.
“Saat ini masih ada backlog 14 juta,” kata Maryono.

Komitmen tersebut pun Maryono buktikan, kinerja Perseroan semester I 2016 masih menunjukan konsistensi Bank BTN pada bisnis utamanya itu.

“Bank BTN masih menjadi pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia dengan pangsa pasar 31% dan posisi ini akan kami pertahankan dan terus diupayakan peningkatannya,” tandas Maryono.

Kredit yang disalurkan Bank BTN semester I 2016, tumbuh 18,39% dari Rp 126,12 triliun pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 149,31 triliun.

“Pertumbuhan kredit ini didukung oleh penyaluran kredit ke sektor perumahan sebesar Rp 135,74 triliun yang tumbuh 20,23% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 112,91 triliun. Sementara kredit non perumahan sebesar Rp 13,57 triliun atau tumbuh 2,64% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 13,22 triliun,” papar Maryono.

Kredit ke sektor perumahan disalurkan untuk dukungan kredit perumahan subsidi dan kredit perumahan non subsidi. Kredit subsidi mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi sebesar Rp 49,81 triliun atau tumbuh 31,18% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 38,01 triliun. Sementara kredit non subsidi tercatat tumbuh 14,88% dari sebesar Rp 49,75 triliun menjadi Rp 57,15 triliun di semester I 2016.

Berkat tangan dingin Maryono, Bank BTN juga berhasil meraih laba bersih sebesar Rp1,04 triliun per semester I 2016. Total laba mengalami pertumbuhan 25,40% persen bila dibanding posisi Rp831 miliar di periode serupa tahun sebelumnya. Perolehan laba bersih perseroan ini juga berada diatas rata-rata industri di mana pada umumnya pada periode yang sama laba industri tumbuh secara melambat.

Maryono juga mengatakan, mendukung dan menyukseskan program pemerintah Tax Amnesty dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Bank BTN memberikan banyak alternatif produk kepada masyarakat atau calon investor. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Bank BTN tahun 2016 adalah salah satu pilihan terbaik yang dapat dimanfaatkan.

Obligasi Bank BTN ini telah memperoleh kenaikan rating dari AA menjadi AA+ dari PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) yang berarti Kinerja Perseroan yang sangat baik dan berkelanjutan (sustain) disamping memperoleh dukungan yang  kuat dari pemegang saham pengendalinya, Pemerintah Indonesia. Menurut jadwal pada 29 Agustus 2016, Obligasi perseroan diharapkan sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Di usia RI ke-71, Maryono menilai dunia perbankan Indonesia sangat maju. Setelah tahun 2000, sektor perbankan telah banyak mengalami perubahan menuju profesional dunia artinya sudah setara kualitas operasionalnya dengan dunia.

“Karena sudah menerapkan aturan internasional misalnya risk management dengan good governance. Itulah kenapa kita bisa tahan gejolak krisis global maupun regional sehingga ini menjadi kebanggaan bagi kami karena perbankan adalah salah satu pilar ekonomi,” ujarnya.

Selain memfasilitasi masyarakat mendapatkan rumah dengan mudah dan murah, Maryono memiliki obsesi bagaimana masyarakat di seluruh pelosok desa mendapat layanan perbankan.

“Obsesi tersebut sedang berjalan seperti adanya layanan brachless  banking dan digital banking, sehingga nanti layanan perbankan sudah tidak eksklusif lagi tapi menjadi kebutuhan kehidupan ekonomi,” pungkasnya. (Gia)

Pengusaha Nasional Robert Budi Hartono

Di usianya yang menginjak ke -76 tahun, Robert Budi Hartono mengantongi kekayaan hingga miliaran dolar AS. Namanya masuk ke dalam jajaran orang terkaya di Indonesia bahkan dunia. Ia juga memiliki pengaruh besar terhadap bidang sosial, pendidikan, olahraga, lingkungan, dan budaya di tanah air.

Situs Forbes merilis jajaran orang terkaya di Indonesia pada 2015. Nama keluarga Hartono selalu berada dalam peringkat puncak daftar orang terkaya di Indonesia. Kekayaan Budi Hartono dan kakaknya Michael Hartono mencapai US$ 15,7 miliar atau sekitar Rp 208 triliun. Di Asia keduanya jadi orang paling kaya ke-12. Budi dan Michael adalah pemilik Grup Djarum dan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, BCA.

Secara real time, Budi sendiri punya kekayaan pribadi di luar saudaranya, Michael Hartono, senilai USD 8,6 miliar atau sekitar Rp 119,1 triliun (kurs Rp 13.860/dolar). Angka tersebut naik dari tahun 2014, USD 7,6 miliar. Di dunia, Budi Hartono adalah orang terkaya ke-142.

Kekayaan keduanya terus naik turun tergantung dari pergerakan saham dan bisnis perusahaan yang mereka jalankan.

Melalui Farindo Holding Ltd. mereka menguasai 51 % saham BCA. Selain itu, mereka juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 65.000 hektare di Kalimantan Barat sejak 2008, serta sejumlah properti, di antaranya pemilik Grand Indonesia dan perusahaan elektronik.

Perusahaan rokok yang kini menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar di dunia adalah warisan dari sang ayah, Oei Wie Gwan. Gwan mendirikan perusahaan Djarum pada 1951 di Kudus, Jawa Tengah, dengan hanya 10 pekerja. Bisnisnya kian berkembang hingga Gwan melepas usia pada 1963 dan mewariskan perusahaannya kepada Michael dan Budi.

Di tangan dua bersaudara Hartono, Djarum bisa bertumbuh menjadi perusahaan raksasa. Djarum yang diambil dari nama jarum dengan ejaan baru kini punya puluhan ribu orang karyawan.

Ibarat air laut yang dalam, riak bisnis Grup Djarum bisa jadi tak terlihat mencolok dibandingkan dengan konglomerasi bisnis lain. Namun, grup perusahaan milik Keluarga Hartono tersebut menjalankan sejumlah strategi di luar bisnis utamanya. Setidaknya ada bisnis sampingan yang Grup Djarum seriusi. Pertama, mengembangkan bisnis perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI).

Sampingan kedua, mengembangkan e-commerce (perdagangan elektronik). Melalui Blibli.com, Grup Djarum menganggarkan lebih dari USD 1 juta per tahun untuk mengembangkan bisnis ini. Grup Djarum tak ragu mengucurkan dana besar karena melihat potensi bisnis e-commerce di tanah air. Mereka juga membeli Kaskus, situs Indonesia yang paling popular.

Ketiga, mengembangkan bisnis elektronik melalui Polytron. Grup Djarum berencana fokus memproduksi televisi, kulkas, AC dan telepon seluler (ponsel). Perusahaan itu berambisi memenangkan pasar televisi LCD dan LED yang masih dipegang pabrikan Jepang dan Korea Selatan. Khusus untuk bisnis ponsel, perusahaan itu akan mengeluarkan terobosan anyar.

Grup Djarum juga memiliki bisnis properti dan perhotelan. Proyeknya adalah mal Daan Mogot, WTC Mangga Dua, Grand Indonesia, Hotel Indonesia Kempinski dan perumahan Resinda di Karawang, Jawa Barat.

Grup perusahaan tersebut juga dikenal memiliki portofolio investasi di sejumlah perusahaan lain. Misalnya di BCA dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Diversifikasi bisnis dan investasi yang dilakukan Group Djarum ini memperkukuh imperium bisnisnya yang berawal pada tahun 1951.

Sejak berdirinya, Grup Djarum sudah menggelar beragam corporate social responsibility (CSR). Program awal adalah kegiatan sosial di area Kudus, Jawa Tengah, yang notabene merupakan markas besar Djarum. Kini, di bawah bendera Djarum Foundation, program CSR Grup Djarum beranak pinak menjadi lima pilar kegiatan. Istimewanya, hampir seluruh program CSR tersebut menggandeng program CSR perusahaan lain untuk bersinergi.

Budi adalah seorang penggemar olahraga bulu tangkis. Karena itu, ia mendirikan PB Djarum pada 1974. Berawal dari itu, atlet nasional berbakat Liem Swi King adalah jebolan dari PB Djarum. Perkumpulan bulu tangkis ini juga pernah mengukir prestasi gemilang kala Indonesia merebut Piala Thomas 1984 di Kuala Lumpur Malaysia. Dari 8 pemain kala itu, 7 di antaranya berasal dari PB Djarum.

Merek Djarum juga merambah ke sepak bola. Perusahaan ini menjadi salah satu sponsor terbesar untuk hak siar pertandingan sepak bola dunia dan menjadi sponsor terbesar Liga Indonesia. Gia

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani

Memimpin organisasi pengusaha paling bergengsi di Tanah Air, menempatkan Rosan sebagai salah satu tokoh dalam daftar ini. Apalagi, grup usaha miliknya, Recapital, kini terus berkibar dan merambah ke mana-mana.

Namanya sempat kondang saat bersama pengusaha Erick Tohir dan Handy Soetedjo membeli 70% saham klub Liga Italia, Inter Milan pada 2013. Kiprahnya di dunia bisnis, membuat dipercaya memimpin Kamar Dagang dan Industri atau Kadin. Organisasi yang berperan besar menggerakan roda ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Chairman Grup Recapital ini menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial, yang kemudian terpilih menjadi Ketua Kadin periode 2015 – 2020.

Di saat banyak perusahaan ambruk diterjang badai krisis moneter tahun 1997, usaha yang dirintis Rosan bersama Sandiaga Uno dan Elvin Ramli, yakni PT Republik Indonesia Funding malah berkibar. Maklum, usahanya adalah penasihat keuangan, atau menyehatkan perusahaan yang sedang sakit secara keuangan akibat krisis moneter.

Pada 2002, Indonesia Finance berganti nama menjadi Recapital.  Kini bisnis Recapital semakin menggurita, jadi perusahaan besar, terkemuka, dan kompeten dalam hal kerja sama strategis, manajemen aset keuangan dan investor.

Dengan finansial dan perbankan sebagai leading sector, bisnis Recapital terus merambah sektor-sektor lain di bidang industri. Pertambangan, infrastruktur, properti, hingga media dan komunikasi menjadi sektor yang kini ditangani.

Di sektor finansial, Recapital hadir melalui Recapital Securities, Recapital Asset Management, Global Sarana Lintas Artha, Recapital Life Insurance (Relife), Recapital General Insurance (Reguard), Bank Pundi. Selain itu, Recapital pun merupakan salah satu pemilik Bank Kesejahteraan Ekonomi dan Capitalinc Investment.

Di bidang Media dan Telekomunikasi, Recapital hadir melalui Alberta Media. Selain itu, Recapital merupakan pemegang saham PT Mahaka Media. Mahaka adalah perusahaan yang berkecimpung dalam penerbitan surat kabar, penerbitan majalah, outdoor media/papan reklame, animasi, jaringan radio, televisi, portal, dan bisnis teknologi informasi.

Walau telah sukses dengan berbagai usaha yang didirikannya bersama rekan-rekan bisnisnya, Rosan tidak melupakan aspek sosial. Ia mendirikan Yayasan Amanah Recapital yang menghimpun dana karyawan Recapital untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Di bawah kepemimpinannya, ia bertekad membawa Kadin ikut mendorong agar Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Kuncinya ada pada penguatan sektor manufaktur serta pemantapan pasar dalam negeri.

Pandangan sejumlah lembaga keuangan mancanegara bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan nomor enam atau tujuh dunia, baginya bukan tanpa alasan. Saat perekonomian global melambat seperti yang terjadi pada 2015, negara-negara yang sejajar dengan Indonesia dan sama-sama punya kans menjadi negara berkekuatan ekonomi besar justru tertekan.

“Jika Brasil, Rusia, dan Venezuela yang terus bersusah payah menghadapi terpaan turbulensi, alhamdulillah, ekonomi Indonesia malah bergerak naik,” ujar alumnus Oklahoma State University dan Antwerpen European University Belgia itu.

Dalam rangka berdikari secara ekonomi, Rosan berharap Indonesia segera mengoptimalkan barang modal yang ada di dalam negeri untuk memperkuat produksi. Itu dilakukan agar industri manufaktur lebih kuat lagi.

Untuk mewujudkan itu semua, investasi perlu terus ditingkatkan. Menarik modal ke Indonesia semestinya bukan hal sulit jika regulasi mendukung. Sebab, tambahnya, potensi pasar yang amat luas dengan jumlah penduduk yang cukup banyak semestinya menjadi salah satu modal besar pertumbuhan pada masa mendatang.

Tidak ketinggalan, Rosan melihat potensi besar dari industri kreatif di Indonesia. Terutama e-commerce dan perusahaan rintisan (start up). ”Di Indonesia memang masih kecil nilainya, mungkin sekitar USD 2 miliar. Tapi coba bandingkan, Tiongkok sudah USD 460 miliar dan AS di atas USD 300 miliar,” ulasnya.

Itu semua adalah industri yang mengkreasi tenaga kerja baru, terutama anak muda. Dia berharap pemerintah memberikan perhatian untuk industri yang baru lahir itu. Sebab, dia yakin bahwa itu akan menjadi salah satu pilar perekonomian ke depan. Rez

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi

Di tengah pelemahan industri otomotif di Tanah Air, Gaikindo mempercayakan pucuk pimpinan organisasi ke pundaknya. Masa depan otomotif di Tanah Air, kini banyak tergantung pada kepemimpinannya.

Gaikindo berharap banyak pada sosok satu ini. Rekam jejaknya yang bagus di dunia otomotif, diyakni mampu menggairahkan kembali industri otomotif di Tanah Air yang pada dua tahun terakhir mengalami penurunan.

Salah satu prestasi warga Pak Yo, sapaan akrab Yohanes Nangoi, adalah ketika berhasil menarik investasi sebesar Rp 1,7 triliun untuk membangun pabrik baru Isuzu di Kawasan Industri Surya Cipta, Karawang, Jawa Barat, yang diresmikan April 2015.

Pabrik ini dijadikan basis produksi global Isuzu di luar Jepang. Berdiri di atas lahan seluas 300 ribu meter persegi dan memiliki fasilitas terintegrasi, mulai body building, painting, general assembling, dan lainnya, pabrik berkapasitas produksi hingga 52 ribu unit per tahun,  dan dapat dikembangkan menjadi 80 ribu unit.

Usai menerima tongkat komando sebagai nakhoda baru Gaikindo pada 23 Februari 2016, Pak Yo pensiun dari jabatan Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia, namun tetap diberi kepercayaan sebagai komisaris di perusahaan itu.

Karier Pak Yo memang banyak dihabiskan di Isuzu, 20 tahun. Bahkan, namanya nyaris identik dengan Isuzu di Indonesia. Dialah yang membesarkan Isuzu dari tadinya hanya dikenal sebagai produsen truk sampah dan tinja.

Mendapat amanat besar memimpin Gaikindo, Pak Yo bertekad memajukan industri kendaraan bermotor di Indonesia tanpa membeda-bedakan produsen, merek, negara, ataupun grup tertentu.  “Kami berpihak kepada kemajuan industri otomotif nasional. Tujuan kami ke arah sana,”ungkap Pak Yo, pria kelahiran Purbalingga 13 November 1957. Ia juga berkomitmen akan terus menggalang kemitraan yang saling mengisi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian.

 Setelah sempat mengalami booming pada 2013-2014, industri otomotif  di Tanah Air terus melesu. Bahkan, pada Juli 2015 para agen pemegang merek (APM) yang tergasbung dalam Gaikindo kembali harus merevisi target yang sebelumnya sudah ditentukan. Bahkan, beberapa malah hengkang dari Indonesia, seperti Ford Motor.

Tahun 2015 menjadi tahun paling berat bagi pasar otomotif seiring pelemahan perekonomian. Angka penjualan mobil hanya mencapai 1.013.291 unit, atau merosot 16% jika dibandingkan tahun 2014 sebesar 1,2 juta unit.
Tahun ini, meski perekonomian sudah bergerak naik, target Gaikindo tetap belum tercapai. Angka penjualan secara nasional dari Januari-Mei 2016 yang mencapai angka 438 ribu unit, baru memenuhi 41,71 persen target penjualan tahun ini sebanyak 1,05 juta unit mobil.

Pak Yo berharap, penjualan di paruh kedua 2016 bisa menutupi rendahnya penjualan di semester I. “Biasanya second half itu lebih baik ya. Jadi kalau 438 ribu unit per lima bulan itu berarti rata-rata tiap bulan bisa sekitar 88 ribu unit dan kalau dikali 12 bulan rasanya masih bisa mencapai target kok. Agak berat sih tapi bisa,” ungkapnya.

Salah satu faktor yang membuatnya masih optimis adalah mulai diterapkannya pengampunan pajak (tax amnesty). Ia menilai regulasi baru ini akan memacu pertumbuhan pasar otomotif di semester II tahun ini. “Satu juta penjualan akan mampu dicapai atau bisa menjual 1,050 juta unit atau naik 5 persen dibandingkan tahun 2015,” sebutnya.

Selain itu, tentu saja melalui perhelatan tahunan Indonesian International Auto Show (GIIAS) oleh Gaikindo, yang tahun ini digelar pada 11-21 Agustus 2016. Pameran yang dihelat sejak 2006 itu memang dari tahun ke tahun mampu mendongkrak penjualan kendaraan bermotor.

Pada GIIAS 2016 tercatat ada 32 merek mobil ikut berpartisipasi, seperti Audi, BMW, Chevrolet, Datsun, Daihatsu, Dodge, Fiat. Honda, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Renault, Suzuki, Tata, Toyota, VW dan Wuling, termasuk 6 merek truk seperti FAW, Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Tata, dan UD Trucks.

Pemerintah sendiri berharap produksi mobil di Indonesia mulai tahun 2020 dapat mencapai angka 2,5 juta unit. Target tersebut menjadi tantangan sendiri bagi Yohannes untuk memperjuangkan angka tersebut mampu terealisasikan secara perlahan sejak saat ini. Apr

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir

Memimpin organisasi massa berusia lebih dari satu abad dengan 50 juta anggota dengan belasan lembaga dan organisasi otonom, menempatkan Haedar Nashir pada posisi sangat berpengaruh.

Para aktivis Muhammadiyah memberi predikat “Ensiklopedia Muhammadiyah Berjalan” padanya. Julukan tersebut tak lain karena dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu paham betul sejarah dan arah organisasi bentukan KH Ahmad Dahlan tersebut.

Hampir setahun menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020, Haedar Nashir telah meretas jalan cerah. Di awal kepemimpinannya, Haedar meletakkan garis tegas Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam yang tak ingin terjebak dalam kepentingan proyek.

Haedar berpendapat, Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan sudah seharusnya tidak terjebak dengan hal-hal yang kelihatannya menguntungkan. Pasalnya, boleh jadi proyek yang menguntungkan itu sejatinya hanya berdampak merugikan bangsa dan Negara sendiri.

Untuk itulah, Haedar tetap ingin meneruskan perjuangan Muhammadiyah sebelumnya, yakni meneruskan jihad kebangsaan dan jihad konstitusi. Hal itu sesuai dengan misi Muhammadiyah lima tahun ke depan, yakni menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang membawa pencerahan, serta mengelola Muhammadiyah dengan menggunakan sistem dinamis dan dapat mensinergikan dengan program-program pemerintah.

Sejumlah program berkaitan kemasyarakatan memang lebih tampak pada Muhammadiyah di era Haedar ini. Maklum saja, Haedar merupakan doktor di bidang sosiologi sehingga tampak mempengaruhi program dan kebijakannya ke depan. Salah satu programnya adalah mensinergikan kekuatan amal usaha dan ekonomi Muhammadiyah. Program unggulan tersebut diyakini mampu memberdayakan masyarakat akar rumput sekaligus melahirkan kekuatan produktif.

Pada tataran yang lebih luas, Haedar meletakkan tiga prioritas program. Pertama, dalam konteks keumatan, Muhammadiyah ingin mendorong umat beragama agar semakin mengembangkan dan meningkatkan nilai-nilai toleransi, kemajuan, dan perdamaian.

Kedua, dalam konteks kebangsaan, Muhammadiyah mendorong pemerintah agar menyediakan program sesuai kebutuhan mendasar dan segera mengentaskan kemiskinan, marginalisasi, dan juga Muhammadiyah akan melakukan gerakan keilmuan sehingga bisa bersaing dengan bangsa lain. Ketiga, dalam konteks universal, Muhammadiyah akan menyinergikan peran perdamaian sehingga bisa meningkatkan etika global.

Sosok Haedar yang tak memiliki catatan karier di partai politik pun seolah mempengaruhi garis tegas kepemimpinannya. Riwayat hidup pria kelahiran Bandung 25 Februari 1958 itu justru lebih banyak diisi catatan karier berorganisasinya di Muhammadiyah. Tak heran jika Haedar begitu paham sejarah dan arah perjuangan Muhammadiyah.

Ia ingin membawa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Modern yang memiliki pilar moderat, kultural, dan menawarkan Islam yang mencerahkan dan berkemajuan.

Salah satu gerakan modern tersebut dicirikan dengan terus mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas. Sejak pendiriannya, Muhammadiyah memang telah memprioritaskan pendidikan sebagai hal yang utama. Gagasan Muhammadiyah dalam mewujudkan lembaga pendidikan Islam modern bertujuan untuk melahirkan muslim terpelajar siap dalam menghadapi tantangan global.

Selama ini Haedar dikenal sebagai pemikir Muhammadiyah. Haedar yang pernah menjadi pimpinan redaksi Majalah Suara Muhammadiyah, membuat banyak tulisan tentang Muhammadiyah. Bukunya yang berjudul Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan menjadi salah satu karya yang sangat referensial.

Kariernya di Muhammadiyah dimulai sejak ia kuliah di Yogyakarta. Sejak saat itu sejumlah jabatan strategis diembannya. Mulai dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) hingga sejumlah jabatan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahkan, di organisasi ini pula ia menemukan tambatan hatinya yang saat ini menjadi istrinya, Noordjannah Djohantini.

Keduanya tak sekadar pasangan biasa. Sejarah berulang dengan munculnya ketua Muhammadiyah dan Aisyiyah (salah satu organisasi otonom Muhammadiyah) yang merupakan pasangan suami istri.
Satu abad yang lalu ada Kiai Dahlan dan istrinya, Siti Walidah, yang sama-sama memimpin Muhammadiyah dan Sopo Tresno (berubah menjadi Aisyiyah). Haedar menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 2015-2020, sementara Noordjannah Djohantini menjadi Ketua Umum PP Aisyiyah Periode 2015-2020. Fath

Ketua Umum MPH PGI Henriette Tabita Hutabarat-Lebang

Tak salah menempatkan Henriette Tabita Hutabarat-Lebang sebagai tokoh perempuan berpengaruh dan inspiratif saat ini, setidaknya bagi umat Kristen Protestan di Indonesia. Betapa tidak, Henriette saat ini dipercaya sebagai Ketua Umum MPH Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

Ia telah menorehkan sejarah baru, dimana kaum perempuan menjadi pemimpin tertinggi organisasi keagamaan untuk  periode 2014-1019. Pendeta asal Toraja ini juga dikenal sebagai perempuan pertama Asia yang pernah menjadi pemimpin tertinggi sebagai Sekretaris Jenderal di Dewan Gereja-gereja (Christian Conference of Asia (CCA). Ini berarti, terpilihnya Henriette yang menggantikan Pendeta Dr. Andreas Anangguru Yewangoe, tak boleh dianggap enteng.

Kiprah tokoh agama yang akrab disapa Pendeta Eri Lebang memang tak asing di lingkungan PGI, karena ia memulai pelayanan sejak 1980 sebagai asisten Sekretaris Jenderal, lalu terpilih menjadi Ketua Departemen Perempuan PGI sejak 1984-1986. Tak cukup ditingkat nasional, Pdt. Eri Lebang pun mulai terlibat dalam pelayanan tingkat Asia sebagai Sekretaris Jenderal di Dewan Gereja-gereja (Christian Conference of Asia (CCA)) hingga 2015.

Selain aktif di CCA, Pdt Eri Lebang juga aktif dalam World Council of Chruches (WCC) atau Dewan Gereja-gereja Sedunia. Keterlibatannya dalam pelayanan ini dimulai sejak dirinya terpilih sebagai anggota Central Committee and Executive Committee dari lembaga oikumene global pada Sidang Raya ke-10 WWC di Busan, Korea Selatan tahun 2013 silam. Pdt Eri Lebang pun masih akan tetap aktif dalam pelayanan ini hingga 2021 yang akan datang.

Dengan sederet pengalaman itu, kemampuan pendeta perempuan ini dalam mengemban tugas sebagai Ketua Umum PGI yang baru tentu tak lagi diragukan. Adalah harapan besar agar PGI di bawah pimpinan kaum feminis kali ini semakin mampu merangkul gereja-gereja di Indonesia dalam tujuan dan semangat yang sama.

Apalagi, salah satu agenda besarnya adalah menciptakan keharmonisan antarumat beragama.Baginya, konflik terjadi di beberapa daerah seperti di Kabupaten Tolikara, Papua, Juli 2015, peristiwa kekerasan di Karubaga, Tolikara, Papua, saat salat Idul Fitri 1436 H yang dilaksanakan umat Islam setempat. Ini mengindikasikan mulai lunturnya sifat toleransi antar umat beragama.

"Sikap PGI adalah menghargai seluruh golongan agama termasuk menghargai kebebasan warga negara beribadah," ujarnya saat menghadiri Sidang Raya ke-33 Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) ke 33 di Desa Wakan,Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Senin (20/7/2015).

Ia mengajak warga gereja terus membangun dan menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan, dan saling menghormati satu dengan lain.

“PGI mengecam keras terjadinya pembubaran salat Ied dan pembakaran rumah ibadah dalam hal ini masjid. Peristiwa ini amat memprihatinkan karena tidak mencerminkan semangat kerukunan yang terus kita tumbuh kembangkan bersama di tanah air yang kita cintai,” ujar Henriette saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jakarta, Sabtu (18/7/2015).

Henriette mengatakan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan karena melukai keutuhan bangsa. Apalagi, lanjut Henriette, kekerasan tersebut menimpa orang yang sedang melaksanakan ibadah.

Saat itu, PGI juga meminta kepada Pemerintah untuk mengusut tuntas dalang dibalik kerusuhan tersebut sesuai prosedur hukum, dan meminta Pemerintah agar mengupayakan dialog dan mengedepankan pendekatan sosio-kultural ketimbang hanya pendekatan keamanan. “PGI juga berharap agar aparat kepolisian dan keamanan bisa bertindak cepat untuk memulihkan rasa aman masyarakat Tolikara dan sekitarnya.

Pdt Eri Lebang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Muda Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta tahun 1975. Kemudian meraih gelar Sarjana Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta pada tahun 1977. Tak sampai di situ keinginannya untuk terus menimba ilmu berlanjut hingga gelar Master of Arts on Christian Education, PSC, Richmond, Virginia, USA pada tahun 1987 serta Doctor of Education dari Presbyterian School of Christian Education, PSCE, Richmond, Virginia, USA pada tahun 1991. (Pop)

Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mohammad Mahfud MD

Bicara soal sosok penuh integritas, rasanya sulit untuk tidak menyebutkan nama Mohammad Mahfud Mahmodin atau Mahfud MD. Betapa tidak, putra Sampang, Madura ini dikenal lurus dan apa adanya. Jadi, selain kecerdasan, integritas itulah yang mengantarkannya menduduki sejumlah jabatan strategis mulai dari Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi.

Hal itu membuktikan bahwa di balik kebersahajaannya, pria yang kini menjadi Ketua Presidium KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Pusat periode 2012-2017 ini ternyata memiliki pengaruh yang kuat dan menjadi inspirasi bagi siapapun yang rindu dengan sosok pemimpin yang idealis.

Pria kelahiran Sampang, 13 Mei 1957 yang menyabet gelar Magister Ilmu Politik dan menggondol gelar doktor ilmu hukum tata negara, semuanya di Universitras Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Mahfud MD dikenal wartawan sebagai sosok yang ramah, akrab dan sangat gampang untuk diwawancara baik berhadapan langsung ataupun melalui telepon. Pakar hukum tata negara ini juga sering memposting cuitan di media sosial, twitter, sehingga bisa dijadikan narasumber bagi media massa.

Di sisi lain, tulisan Mahfud MD juga memberi banyak pengaruh besar bagi para mahasiswa dan kalangan akademisi pada khususnya. Terbukti banyak dibuat referensi oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas studi hukumnya di universitas. Diantaranya: Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu (2009), Politik Hukum di Indonesia (2009), Dasar-Dasar dan Struktur Ke Tatanegaraan Indonesia (2001), Potret Akademisi dan Politisi (2006), Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi (2006) dan lainnya. Diskursus tentang politik hukum juga selalu menghadirkan pikiran-pikiran Mahfud MD yang terangkum dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia. Buku hasil disertasi Mahfud pada program S3 UGM tahun 1993 ini berpijak dari asumsi bahwa politik determinan atas hukum karena hukum merupakan produk politik.

Prestasi dalam berbagai bidang, terutama hukum, dia capai karena sikapnya sebagai praktisi/akademisi/intelektual/penegak hukum yang tegas, rasional, ilmiah dan konsisten. Mahfud terbukti pernah melakukan terobosan-terobosan yang sangat radikal dan berani, terutama dalam hal memberantas mafia hukum dan makelar kasus (markus). Seperti usaha memutar rekaman kasus KPK waktu lalu adalah sikap yang penuh resiko terhadap dirinya.

Dia juga yang berani melawan formalisme hukum yang kaku sehingga menafikan aspek keadilan sebagai tujuan ultim hukum. Mahfud sangat anti terhadap tatanan hukum yang hanya menjunjung tinggi formalitas –verbal hukum, tetapi miskin nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan terang-terangan dia pernah mengatakan bahwa MK adalah lembaga untuk menegakkan keadilan, bukan untuk menegakkan formalitas hukum. Terkait dengan mafia hukum, Mahfud juga paling keras mengecamnya. Ia menyatakan, para penegak hukum yang mudah disuruh oleh penguasa, maka persis seperti binatang. Mahfud juga pernah mengeluarkan pernyataan yang menyentil ‘pengacara hitam’. Ia ungkapkan, para pengacara yang memenangkan perkara di pengadilan tidak semuanya memakai cara-cara yang baik dan jujur, tetapi lebih disebabkan oleh kemampuannya dalam melakukan lobi di berbagai lembaga hukum.

Nampaknya, Mahfud MD sengaja berniat untuk mengamalkan ilmu hukum yang dipahaminya. Pasalnya, ilmu dipelajari untuk diamalkan, bukan hanya sekedar menambah wawasan dan kepintaran, apalagi jika diniatkan untuk membodoh-bodohi orang lain. Dalam hal ini, ia memberi tauladan kepada para sarjana hukum agar mengamalkan ilmunya secara benar, bukan malah semakin membuat carut marut masalah hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pemikiran Mahfud MD yang dituangkan dalam berbagai media perlu diterapkan juga oleh pakar hukum lainnya. Termasuk sikap guru besar hukum tersebut yang gampang diwawancara oleh awak media. (Ars)

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin

Keterlibatannya di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dari tahun 2000 sampai 2007, menandakan posisi KH Ma’ruf Amin begitu penting di tubuh organisasi para ulama tersebut. Cicit Syekh Nawawi Banten ini memang ulama ahli fiqh yang disegani, responsif menghadapi berbagai persoalan umat, dan ulama multitalenta yang menguasai banyak persoalan.

Ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat periode 2015-2020 menggantikan Din Syamsuddin, Kiai Ma’ruf ingin menjadikan MUI sebagai tenda besar bagi umat Islam di Indonesia. Sebuah tekad yang menghendaki MUI menjadi rujukan utama umat Islam agar terhindar dari penyimpangan yang datang dari dalam maupun luar umat.

Di balik tekad itu, sejatinya, terbersit kekhawatiran Kiai Ma’ruf. Pasalnya, umat Islam di Indonesia saat ini berada di tengah gangguan-gangguan kelompok radikalisme, ekstrimisme, separatisme, dan terorisme. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam tetapi sesungguhnya berpikir dan bertindak jauh dan sangat menyimpang dari ajaran Islam.

Sebagai langkah untuk menangkalnya, sejak awal kepemimpinannya, Kiai Ma’ruf menggiring MUI untuk bekerja serius menyebarkan Islam Wasathiyah di Tanah Air. Implementasinya, antara lain, dengan menyiapkan tidak kurang dari 50.000 da’i di tiap provinsi. Kampanye Islam Wasathiyah ini disebarkan secara sistematis untuk menciptakan perilaku islami tidak radikal, santun, tidak keras, tidak galak, tidak memaksa, saling menebarkan cinta kasih dan sayang, tawasut, tasamuh, i’tidal, tawazun, dan memegang teguh prinsip ukhuwah Islamiyah.

Agar kampanye tersebut berjalan lancar, Kiai Ma’ruf mengajak keterlibatan ulama untuk berdiri di garda terdepan. Menurutnya, ulama adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kiai Ma’ruf yang juga merupakan Rais Aam PBNU ini mengajak para ulama untuk kembali membangkitkan semangat jihad untuk melindungi dan memperbaiki umat.

Di bawah kepemimpinan Kiai Ma’ruf, MUI sungguh sangat beruntung karena setiap programnya bisa jadi mendapat dukungan luas dari para ulama. Faktor ketokohan pengasuh Pondok Pesantren “An-Nawawi” Tanara Banten ini menjadi garansinya. Demikian juga bagi masyarakat, dimana sosok Kiai Ma’ruf sudah sangat dikenal luas.  

Sosok Kiai Ma’ruf memang sudah sangat melekat dalam benak masyarakat. Ia kerap tampil di media menjadi narasumber untuk memberikan penjelasan atau fatwa suatu persoalan. Jauh sebelum menjadi Ketua Umum MUI Pusat, pria yang disiplin dan sangat teliti ini mengemban berbagai jabatan, baik di politik maupun di sejumlah instansi bisnis.

Kiai Ma’ruf dikenal sebagai sosok otodidak yang ulet dan tidak mudah menyerah. Ia cepat menguasai ilmu ekonomi syariah, apalagi ditambah dengan ilmu fiqh yang sejak awal dikuasainya. Sebagai Ketua Pelaksana Dewan Syariah Nasional MUI, ia juga terlibat sebagai dewan pengawas syariah di berbagai bank dan asuransi syariah. Tak heran, Kiai Ma’ruf sangat fasih menjelaskan istilah-istilah teknis perbankan.

Di bidang politik, Kiai Ma’ruf sempat menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam dua periode berturut-turut. Di periode pertama, ia dilantik pada 10 April 2007 sebagai Anggota Wantimpres Bidang Kehidupan Beragama (2007-2009). Sedangkan pada periode kedua, ia menjabat sebagai Anggota Wantimpres Bidang Hubungan Antar Agama (2010-2014).

Kiai kelahiran Tangerang, 11 Maret 1943 ini, juga pernah menjabat posisi penting seperti Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta, Anggota MPR-RI, dan Ketua Komisi VI DPR-RI. Ia juga pernah tercatat sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa dan Penasehat Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM-PBNU). Dan saat ini, dosen STAI Shalahuddin Al-Ayyubi, Jakarta ini merupakan Rais Aam PBNU.

Kiai Ma’ruf juga dikenal sebagai cicit dari ulama Nusantara yang sangat kesohor, Syekh Nawawi Banten. Ia mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan menyelesaikan kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kiai Ma’ruf menerima penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2012. (Fath)

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar

Nama Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin melejit dipangung politik setelah ia berhasil menduduki jabatan Ketua Umum PKB selama tiga periode 2005-2010, 2010-2014, 2014-2009. Prestasinya menjadikan dia layak masuk dalam daftar tokoh berpengaruh di Indonesia 2016.

Pemilu 2014 menjadi puncak dari keberhasilan Muhaimin memimpin PKB. Dengan semangat mudanya, ia mampu meningkatkan suara partai dua kali lipat menjadi 9,04% (11.298.957) dengan mendapatkan 47 kursi di DPR-RI, di mana pada Pemilu 2009 PKB hanya mendapatkan suara 4,94 persen (27 kursi).

Di mata koleganya, Cak Imin dinilai berhasil membawa PKB menjadi partai besar, mengubah watak kerja menjadi profesional, memperbaiki hubungan dengan Nahdlatul Ulama (NU), serta membangun soliditas. Karena itu, pada Muktamar PKB 1 September 2014 ia terpilih kembali sebagai Ketua Umum secara aklamasi.

Melalui strategi politiknya yang kreatif, ia sukses dalam Pilpres 2014 dengan ikut mengantarkan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 bersama parpol pendukung lainnya, yakni PDI-P, Nasdem, dan Hanura.

Kemampuan komunikasi politik yang bagus juga menjadikan PKB berhasil mendistribusikan kader terbaiknya di Kabinet Kerja Jokowi JK. Setidaknya ada empat kader PKB yang duduk di kabinet, yakni Hanif Dhakiri (Menteri Tenaga Kerja), Muhammad Nasir (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi), Marwan Jafar (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi), serta Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga).

Sebagai partai yang memperoleh suara 9 persen, PKB jelas punya pengaruh besar dalam mengawal kebijakan pemerintah. Di penghujung tahun 2015 saat Indonesia mengalami krisis keuangan, Muhaimin melalui bendera PKB memberikan catatan kritis terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.

Saat itu, ia  menyampaikan ada tiga hal yang perlu dikritik oleh partainya sebagai bentuk evaluasi terhadap pemerintah. Pertama, antarkabinet tidak solid alias muncul kegaduhan. Kedua, adanya faktor eksternal global seperti perang, krisis, dan sebagainya. Ketiga, pemerintah tidak memanfaatkan jumlah uang besar di APBN secara cermat dan tepat.

Selain itu, PKB juga mengkritik Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga Jilid VIII yang digagas untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Muhaimin menilai, kebijakan tersebut lebih kepada jangka menengah hingga panjang, bukan untuk jangka pendek yang berdampak pada masyarakat luas, khususnya rakyat menengah ke bawah.

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu, menambahkan, Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah mayoritas difokuskan pada investasi skala besar atau korporasi serta untuk menahan laju arus modal keluar (Capital Outflow). Di sisi lain, kata dia, hal yang dibutuhkan oleh rakyat adalah meningkatnya daya beli dan terjaminnya kehidupan sosial-ekonomi.

Dalam Musyawarah Kerja Nasional PKB 6 Februari 2016, Muhaimin bersama kader-kader PKB yang lain memutuskan untuk mengawal dan mendukung kebijakan pemerintah. Di antaranya, PKB menolak perkawinan sejenis serta LGBT.
Kemudian, PKB memutuskan untuk membantu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. DPW, DPC, dan seluruh perangkat yang ada membentuk pokja desa untuk menyukseskan gerakan membangun Indonesia dari pinggiran dan dari desa.

PKB juga berkomitmen mendorong upaya pemberantasan narkoba. Seluruh anggota DPRD Fraksi PKB seluruh Indonesia diwajibkan tes urine. Kemudian, dalam rangka membantu pemerintah memahami agama agar damai, Mukernas merekomendasikan mengirim 1.000 kiai kampung ke pelosok-pelosok negeri guna mendampingi orang-orang yang salah paham kembali kepada ajaran yang benar. Salah satunya melalui program Nusantara Mengaji.

Di luar itu, secara pribadi Muhaimin juga sukses menduduki jabatan di pemerintah, di usianya yang relatif masih muda, Muhaimin tercatat pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009-2014. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR 2004-2009. (Albar)

Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus

Posisinya sebagai Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) telah membuktikan Muhammad Rifai Darus adalah sosok muda yang cukup berpengaruh saat ini. Betapa tidak, di organisasi beranggotakan kurang lebih 62,6 juta pemuda, itulah ia mengelola  potensi pemuda untuk menyongsong masa depan Indonesia.

Karena itulah, pria yang akrab disapa MRD, ini ingin berperan total dalam ikut memajukan anak-anak muda Indonesia. Bersama KNPI, ia  bertekad memajukan pemuda lewat program unggulan di bidang maritim, industri  kreatif, pertanian dan bela negara.

Ia ingin membuang stigma di masa lalu, bahwa organisasi kepemudaan ini hanya bergerak di bidang politik dan kepanjangan tangan penguasa.

Sejumlah langkah yang ia lakukan adalah membentuk Satgas Pemuda Maritim Indonesia di 9 provinsi. Bekerjasama dengan Bakamla RI, KNPI melatih para pemuda setempat untuk bisa mengolah hasil laut. “Juga mengandeng perusahaan swasta, sehingga hasil ikan olahan tersebut bisa langsung dipasarkan ke Pasar Luar dan Dalam Negeri,” ujar pria kelahiran Jayapura, 8 Juni 1976 itu.

Para pemuda juga dilatih menjaga kelestarian laut dari kerusakan, misalnya dilatih menjaga terumbu karang, menanam mangrove di pantai dan melestarikan penyu.  

Di sektor ekonomi kreatif, MRD membuat koneksitas dengan komunitas-komunitas ekonomi kreatif, baik di dalam maupun luar negeri. Sehingga bisa semakin sinergi dan berdaya guna.

“Seperti kita ketahui, Indonesia kaya dengan sumber daya manusia. Ini dibuktikan dengan banyaknya para pemuda kita yang mampu membuat software dan aplikasi IT yang laku di dunia. Komunitas ini sudah ada di Bandung, Bali dan Jakarta. Sekarang kita coba buat di Makassar, Papua, Maluku, serta Kalimantan. Begitu juga dengan distro yang maju di Bandung, Yogya, dan Bali, kita juga coba kembangkan di Indonesia Timur. Begitu pula dengan seni Batik yang sudah mendunia,” ujar alumnus Universitas Cendrawasih, Papua itu.

KNPI terus bersinergi dengan Badan Ekonomi Kreatif, sehingga potensi pemuda semakin digali di bisnis yang belum banyak dikembangkan ini. Padahal dengan maraknya dunia digital di segala bidang, seperti perdagangan, perbankan, jasa dan sebagainya. Membuat dunia serasa kecil dan semua bisa dijangkau dengan mudah, cepat dan aman.

Para pemuda yang bergerak di dunia seni, baik tradisional maupun kontemporer, seperti seni musik, seni pertunjuangan, sinema,  seni lukis, seni rupa, terus KNPI garap. “Insya Allah, Indonesia bakal bisa lebih maju dalam ekonomi kreatif, bisa mengalahkan Korea dan Jepang,” harap Komisaris Utama PT. Karya Bhakti Energi, Jakarta itu.

Pemuda desa yang selama ini mencari pekerjaan ke kota dan luar negeri (menjadi TKI atau TKW) akan KNPI buatkan pusat-pusat balai latihan kerja. Disesuaikan dengan kearifan dan potensi lokal. Misalnya, di bidang pertanian dan perkebunan. “Disayangkan, banyak lahan pertanian dan perkebunan, yang digarap secara tradional dan turun menurun. Sehingga kehidupan pemuda desa, tidak sejahtera dan maju,” keluh Ketua Asosiasi Pemasok Energi & Batubara Indonesia (Aspebindo) Papua itu.

KNPI bekerjasama dengan Kementerian Pertanian RI dan Dinas-dinas terkait di daerah masing-masing, telah mengembangkan sentra-sentra agribisnis. Kader atau petugas dari KNPI akan mendatangi setiap desa, layaknya petugas Sensus Pertanian. Dengan dibantu IT, akan diketahui tanaman apa yang laku di pasaran dan cocok tumbuh di sana.

“Kemudian cara mengemas dan memilah dan memasarkannya, telah kami gandeng dengan perusahaan agribisnis asal Amerika.  Insya Allah, para pemuda desa akan semakin kreatif dan sejahtera di desa mereka masing-masing. Dengan begitu, pasti mereka enggan pergi ke kota, apalagi jadi TKI,” tambah Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Papua itu.

Khusus mengenai konsep bela negara yang sedang disusun tim ahli dari Kementerian Pertahanan RI dan DPR RI, KNPI juga telah dilibatkan. Misalnya dengan telah membuat MoU dengan Kemenhan RI. “Intinya KNPI akan menjadi garda terdepan mewadahi pemuda, dalam membela keutuhan NKRI, bersama TNI tentunya,” pungkasnya. (Reza)

Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M. Sohibul Iman

Memimpin partai kader sebesar PKS tentu menyematkan pengaruh yang besar bagi Sohibul Iman, yang resmi menjabat 10 Agustus 2015 melalui Musyawarah Majelis Syuro di Bandung.

Saat itu,  sebanyak 69 anggota Majelis Syuro PKS yang berasal dari 34 provinsi di seluruh Indonesia, sepakat memilih Sohibul sebagai Presiden PKS menggantikan Anis Matta. Sebagai Presiden partai, Sohibul memiliki pengaruh besar di tingkat nasional maupun di lingkup partainya. Sebab, sebagai partai yang relatif baru, PKS sudah memiliki kader lebih dari 900 ribu di Indonesia, dan 7000 di luar negeri.

Dalam tiga kali pemilihan umum, PKS juga sudah mampu tampil sebagai partai berbasis Islam terbesar. Faktanya di Pemilu 2004 mampu memperoleh 8,325 juta suara atau 7,34 persen, dengan jatah 45 kursi di DPR. Pada Pemilu 2009 naik dengan mendapatkan 57 kursi di DPR.

Namun, di Pemilu 2014 tahun lalu, suara PKS menurun menjadi 6,79 persen dengan hanya memperoleh 40 kursi di DPR. Ini menjadi cobaan berat bagi PKS setelah diterpa berbagai isu miring menyusul tertangkapnya Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK dalam kasus korupsi suap impor daging sapi pada tahun 2013.

Kasus itu sempat menyeret nama-nama petinggi PKS seperti mantan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin dan Suswono, kader PKS yang menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Tangung jawab itu sekarang ada di tangan Sohibul, Presiden DPP PKS. Sikap politiknya yang konsisten berada di luar pemerintahan bersama Partai Gerindra, dinilai membawa nilai positif untuk menambah suara PKS dalam Pemilu 2019 mendatang.

PKS kerap punya pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya, terkait UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. PKS menilai UU itu tidak tepat guna untuk menyelesaikan solusi devisit keuangan Negara. PKS mengkritisi dengan tajam empat pasal dan dua catatan yang dianggap bermasalah dalam UU tersebut.

Antara lain, soal obyek pengampunan pajak, tarif yang rendah, dana repatriasi, hingga batas waktu terakhir pengampunan pajak menjadi 31 Maret 2017 yang dinilai tidak sejalan dengan masa berakhirnya APBN 2016 yaitu sampai 31 Desember 2016.

Meski tajam mengkritisi, di sisi lain PKS juga kerap mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai pro rakyat. Misalnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau biasa disebut Perppu Kebiri.

PKS juga mendukung dibentuknya Perda-Perda pelarangan minuman keras, kemudian setuju untuk menunda Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal.

Pria kelahiran Tasikmalaya ini memiliki karier yang bagus di dunia politik. Pada 2005 hingga 2010, ia diamanahi tugas sebagai Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi (Ekuintek) DPP PKS.

Pada 2010 hingga 2015, Sohibul Iman dipercaya sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS. Selain itu, Sohibul Iman juga mendapat kepercayaan sebagai anggota Majelis Syuro PKS periode 2005-2010 dan 2010-2015.
Sebelum terjun ke dunia politik, bapak dari tiga putra dan dua putri ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Di parlemen, Sohibul Iman mulai menjalankan amanah sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dari daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 2, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri.

Di tengah perjalanan sebagai anggota DPR, pada 2013-2014 Sohibul Iman mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua DPR RI yang menggantikan Anis Matta, yang saat itu terpilih sebagai Presiden PKS. Kemudian, di periode kedua, yakni 2014 Sohibul Iman kembali terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil Jabar 11 yang meliputi Kota/Kabupaten Tasikmalaya dan Garut.

Dalam  dunia pendidikan, Sohibul Iman pun aktif sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi. Bahkan, ia pernah menjadi rektor di Universitas Paramadina, Jakarta. Alb

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy

Politisi muda ini telah membuktikan kepiawaiannya dalam membangun paradigma Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai kaum muda, setelah lama terperangkap dalam anggapan sebagai partai old crack yang hanya berisi generasi lama.

Ya, Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy adalah tokoh fenomenal di PPP yang telah berhasil melakukan  revolusi di tubuh PPP. Ia terpilih sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2016-2021 secara aklamasi pada gelaran Muktamar VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sebanyak 1.062 anggota PPP menyatakan setuju Rommy memimpin partai berlambang Ka’bah itu.

Rommy terpilih sebagai ketua umum setelah sebagian besar dari tujuh zona PPP mengusulkan agar PPP mendatang dipimpin oleh generasi muda. Bahkan ada zona yang secara terus terang menyebutkan nama Rommy agar ditetapkan sebagai ketua umum secara aklamasi.

Tak pelak, keterpilihannya membuat pria kelahiran Yogyakarta, 10 September 1974 itu sebagai ketua umum partai politik dengan usia termuda di antara ketua umum partai politik lain yang ada di tanah air. Dan, tentunya juga sebuah terobosan kepercayaan yang diberikan para kader dan tokoh PPP sebagai partai Islam tertua di Indonesia. Sesuatu yang tentunya sulit didapat jika orang tersebut tidak memiliki kapasitas dan kemampuan kepemimpinan yang tangguh.

Meski di tengah konflik PPP yang mendera, keterpilihan Rommy  menyiratkan betapa Anggota DPR RI itu piawai berpolitik karena mampu mengorganisir para pihak yang menginginkan pembaruan di tubuh PPP. Di sisi lain membuktikan bahwa Rommy benar-benar memahami tradisi politik yang secara turun-temurun mengalir di keluarganya. Ia tak  menjauh dari lawan politik. Rommy justru mencoba untuk merangkul kubu lawan. Inilah kekuatan politik yang membuatnya begitu berpengaruh di kalangan partai berlambang Ka’bah tersebut.

Dia selalu mengaku bukanlah yang terbaik di antara kader PPP yang ada. “Tetapi bila amanah ini diberikan ke saya, maka sebagai kader akan saya terima. PPP telah kembali ke khittah dengan memilih ketua umum secara musyawarah mufakat,” kata Rommy, suatu ketika.

Tak pelak, dengan pengaruhnya yang cukup kuat di PPP, Rommy berani menargetkan adanya hijrah pemikiran dan hijrah tindakan di partainya dengan melakukan retooling (pembaruan) kepengurusan di semua tingkatan. Dari yang tertinggi sampai pimpinan ranting (tingkat kelurahan), akan dilakukan pembaruan kepengurusan. Itu dimulai dengan menempatkan kalangan muda dan para profesional di jajaran kepengurusannya. Dalam pandangannya, dominasi anak muda dan kaum profesional dalam kepengurusannya akan memberikan angin segar dan perubahan yang cukup besar bagi partai berlambang Ka’bah itu. Bermodal retooling itulah ia berani melakukan rebranding PPP menjadi ‘muda, cerdas, santun, cekatan, dan agamis’. “Akan ada amunisi baru, dan adanya kaum muda, profesional dapat menjadikan partai ini akselerasinya ke depan akan lebih cepat dari parpol-parpol lain,” Rommy beralasan.

Rommy memang dibesarkan dalam tradisi politik NU yang kental. Ayahnya, (alm.) KH Prof. Dr. M. Tolchah Mansoer, SH, atau Kyai Tolchah merupakan pendiri IPNU (Ikatan Pelajar NU), anggota DPR-GR mewakili Partai NU DIY zaman Orde Lama, dan Rois Syuriah PBNU 1984-1986. Di era Orde Baru, Kyai Tolchah mengabdi sebagai Guru Besar Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Sementara Ibunda Rommy, Dra. Hj. Umroh Machfudzoh, adalah pendiri IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU), Ketua DPW PPP DIY 1985-1995, dan Ketua Umum PP Wanita Persatuan 1993-1998. Dari ibundanya inilah Rommy belajar bagaimana tampil sebagai seorang orator karena sering mengikuti ibundanya berceramah, baik di acara pengajian maupun kampanye PPP.

Jika ditarik ke atas, tradisi politik di keluarga Rommy makin kentara. Rommy merupakan cucu Menteri Agama ketujuh RI KH M. Wahib Wahab dan cicit dari pahlawan nasional sekaligus pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah. Maka tak heran, jika saat ini alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut berada di pucuk pimpinan PPP, hal itu merupakan manifestasi dari kemampuan dan tradisi yang melekat pada diri Rommy. (Fath)

Ketua Umum PB Nahdatul Ulama Said Aqil Siradj

Menggawangi sebuah organisasi besar seperti NU, tentu bukan perkara mudah. Apalagi, NU selalu disorot kiprahnya karena merupakan representasi umat Islam di Indonesia. Posisi inilah yang kini diemban Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj sejak 2010 silam.

Sebagai garda terdepan umat Islam, tokoh yang akrab disapa Kang Said, ini menilai, NU harus tampil menjadi pengawal model ‘Islam Nusantara’. Istilah model ini merujuk pada fakta sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara, yang disebut Kang Said melalui cara pendekatan budaya, tidak dengan doktrin yang kaku dan keras.

“Para wali atau ulama leluhur kita berhasil menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara berhadapan dengan Majapahit, Sriwijaya, tanpa kekerasan. Menunjukkan Islam itu berperadaban, bermartabat, disiplin, dan bersih penampilannya,” kata Kang Said dalam sebuah wawancara dengan sebuah media di kantor PBNU, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pengaruh seorang Said Aqil di NU, tentu tak perlu diragukan lagi. Terbukti, gagasannya itu sontak didukung para petinggi negara, tak terkecuali Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan tentu saja jutaan kaum Nahdliyin. Bahkan Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra, pun menilai model Islam Nusantara dibutuhkan masyarakat dunia saat ini karena ciri khasnya mengedepankan “jalan tengah”.

Meski ada yang menentang Kang Said bersama NU tetap bergeming. Baginya, ‘Islam Nusantara’ bukanlah terminologi baru, bahkan menjadi ciri khas Islam di tanah air sejak lama. Islam yang dicirikan dengan tradisi Nusantara yang menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, beradab, dan berbudaya.

Tradisi ini tentu saja dipandang berbeda jika diletakkan beririsan dengan kondisi umat Islam di Timur Tengah saat ini, dimana perang terus berkecamuk tak berkesudahan. Dan belakangan, dampak kekerasan yang dituding Barat berasal dari ‘Islam garis keras’ itu merembet masuk ke tanah air.

“Islam Nusantara itu artinya Islam yang tidak menghapus budaya, Islam yang tidak memusuhi tradisi, Islam yang tidak menafikan atau menghilangkan kultur. Islam Nusantara adalah Islam yang mensinergikan nilai-nilai universal bersifat teologis dari Tuhan yang ilahiyah dengan kultur budaya tradisi yang bersifat kreativitas manusia atau insaniyah,” tegas Kang Said.

Sejak memimpin NU pada 2010-2015, kemudian berlanjut di periode kedua untuk masa kepengurusan 2015-2020, Kang Said meletakkan garis tegas pada organisasi. Ia berpatokan bahwa NU harus melahirkan banyak pemikir. Maka tak heran jika pada kepemimpinannya, NU telah membangun banyak institusi pendidikan dan akan terus memperluas bidang tersebut.

Selain membangun 24 universitas, NU juga membangun 62 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ia juga berani mengeluarkan beasiswa dengan mengirim generasi muda NU ke luar negeri. Di eranya, paling tidak ada 10 orang dikirim belajar ke Australia, 5 orang ke Amerika Serikat, 45 orang ke Maroko, 100-an orang ke Sudan, dan 15 orang ke Turki.

Kesungguhan PBNU juga terlihat dengan melakukan pendataan atas madrasah-madrasah di bawah NU yang bernama Maarif. Nyatanya, ada 13 ribu madrasah milik NU.

Garis tegas di bidang pendidikan itu, sejatinya, merepresentasikan sosok Kang Said. Lahir di kalangan Pondok Pesantren Kempek-Cirebon, Kang Said memiliki latar belakang akademis yang luas dalam ilmu Islam. Gelar sarjana ia peroleh di Universitas King Abdul Aziz, jurusan Ushuluddin dan Dakwah (lulus 1982). Pendidikan S2 diraihnya di Universitas Umm Al-Qura, jurusan Perbandingan Agama (lulus 1987), dan pendidikan S3 diraihnya di universitas yang sama dengan jurusan Aqidah (lulus 1994).

Sebelum terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kang Said merupakan seorang pendidik. Lelaki kelahiran Cirebon, 3 Juli 1953 itu sempat menjadi dosen di sejumlah perguruan tinggi, antara lain Institut Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ), Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pascasarjana ST Ibrahim Maqdum Tuban, dosen luar biasa Institut Islam Tribakti Lirboyo, Kediri. (Fath)

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto

Meski sosoknya dinilai kontroversial, dan kerap mendapat serangan politik bertubi-tubi, namun kepiawaian politik Setya Novanto selalu mampu menempatkannya dalam posisi yang strategis. Jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar membuatnya masuk dalam daftar ini.

Memimpin salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia, tentulah membuat Setya Novanto bisa ikut mempengaruhi dinamika politik nasional. Melalui kemampuan komunikasi dan siasat politiknya yang jitu, ia mampu dengan mulus membawa partainya merapat ke pemerintah. Sebuah posisi politik yang kuat untuk mempengaruhi berbagai kebijakan.

Setya Novanto tergolong seorang politisi ulung. Meski beberapa kali mendapat serangan politik yang keras, ia selalu berhasil lolos dan survive, bahkan terkesan mampu membalikkan keadaan. Kasus “papa minta saham”, misalnya, tak membuat karier politik Setya padam. Sebaliknya, ia malah berhasil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar di Nusa Dua, Bali, 16 Mei 2016.

Perjalanan politik Setya dimulai dari bawah. Ia meniti karier di dunia politik  sebagai anggota Kosgoro, organisasi sayap Golkar, pada 1957. Berkat kelihaiannya bergaul, ia berhasil dipercaya di berbagai posisi strategis, termasuk menjadi Bendahara Umum Kosgoro selama beberapa periode hingga akhirnya menjadi Bendahara Umum Partai Golkar.

Di tengah krisis internal Partai Golkar dengan adanya dualisme kepengurusan, ia mendapat kepercayaan oleh Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, untuk menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019. Walaupun mundur di tahun 2015.

Meski banyak diliputi kontroversi, dukungan dan kepercayaan terhadap Setya tidak pernah surut. Lepas dari Ketua DPR, ia dipercaya sebagai Ketua Fraksi Golkar kemudian puncaknya menjadi Ketua Umum.

Sebagai partai yang menempati urutan suara kedua di Pemilu 2014, Golkar jelas punya pengaruh dalam menentukan peta politik nasional. Kendali itu sekarang berada di tangan Setya Novanto. Ia berani membawa partainya keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan beralih sebagai partai pendukung pemerintah. Keputusan itu diambil dalam forum resmi Munaslub Partai Golkar, setelah ia terpilih sebagai Ketua Umum.

Manuver Setya berbalik arah mendukung pemerintah,  secara politik telah berbuah hasil dengan masuknya kader Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dalam Kabinet Kerja hasil reshuffle Jilid II yang diumumkan pada 27 Juli lalu.
Sejumlah kebijakan Setya yang juga dinilai berani, antara lain, menghapus mahar politik bagi kadernya yang ingin maju sebagai calon kepala daerah. Sementara untuk menutup biaya pilkada, dirinya akan mencanangkan pengumpulan dana bergulir. Dana itu, kata dia untuk membantu para kader yang bertarung memperebutkan kursi kepala daerah.

Sikap politik yang tak kalah mengagetkan adalah ketika ia membawa Golkar untuk mendukung Basuki T Purnama alias Ahok sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta, meskipun kala itu Ahok masih bertekad maju melalui jalur independen.

Dinamika politik membuktikan, dukungan Golkar itu menjadi pertimbangan Ahok untuk akhirnya meninggalkan jalur independen. Manuvernya yang teranyar adalah pagi-pagi sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi untuk kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019 yang masih tiga tahun lagi.

Selain berkiprah dalam dunia politik, ia juga dikenal sebagai seorang pengusaha sukses. Pada Munaslub Partai Golkar Mei lalu, ia menjadi kandidat dengan harta kekayaan terbesar, yakni sebesar Rp 114,769 milyar dan USD 49.150.

Kelahiran Bandung, 12 November 1955, Setya memulai perjalanan hidupnya sebagai pengusaha kecil-kecilan saat ia duduk di bangku kuliah dan hidup terpisah dengan kedua orang tua serta saudaranya. Setya memulai bisnisnya dengan berjualan beras dan madu di Surabaya.

Kembali ke Jakarta, Setya yang telah meraih gelar sarjana muda melanjutkan pendidikannya di Universitas Trisakti. Sambil kuliah, ia menjalankan bisnis kios fotokopi di dekat kampus. Perlahan Setya mengembangkan bisnis yang diawali bisnis SPBU, lalu mendirikan perusahaan peternakan, transportasi dan perdagangan.  Ia terjun ke dunia politik dengan bergabung dengan Organisasi Bahumas Kosgoro dan PPK Kosgoro 1957. Alb

Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat Surya Dharma Paloh

Selain sebagai seorang pebisnis, pegiat sosial dan tokoh pers, Surya Dharma Paloh adalah politisi papan atas di episentrum kekuasaan dengan Partai NasDem yang dibesutnya.  

Bicara tentang pria kharismatis, ini adalah bicara tentang seseorang yang memiliki pengaruh besar di banyak sektor kehidupan. Kita mulai dari bidang politik. Pada Pemilu 2014 silam, Surya Paloh membuat gebrakan besar dalam Pemilu 2014. Partai yang resmi didirikannya pada 26 Juli 2011, Nasional Demokrat (NasDem), secara mengejutkan unjuk gigi dalam Pemilu tersebut dengan menyabet 6,72% suara atau 35 kursi di DPR, mengalahkan tiga partai lama, yakni Hanura, PBB, dan PKPI. Gebrakan akbar lainnya adalah sukses mengantarkan duet Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) memenangi Pilpres 2014.

Kesuksesan NasDem meraih suara yang cukup signifikan pada Pemilu 2014 tidak lepas dari popularitas dan pengaruh Surya Paloh. Pria bernama lengkap Surya Dharma Paloh ini memang populer sebagai politisi dan pengusaha media. Di pentas politik, Surya sejak muda telah aktif di Golkar, dan bahkan memegang jabatan strategis sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar periode 2004 – 2009. Saat itu yang menjadi Ketua Umum Golkar adalah JK.

Sebagai tokoh pers, pengaruh Surya berkibar dengan keberadaan grup media massa miliknya yang semakin membesar dan berpengaruh dalam dunia pertelevisian. Pemberitaan-pemberitaan Metro TV dan Media Indonesia, dua media yang berada di bawah payung Media Group, mampu mempengaruhi kebijakan publik.

Tahun 2009 Surya bertarung melawan Aburizal Bakrie alias Ical memperebutkan posisi Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tahun 2009 di Pekanbaru, Riau. Dalam Munas Golkar tersebut Surya bertekuk lutut. Setelah itu, ia mendirikan NasDem yang mendapat sambutan hangat dari berbagai elemen masyarakat.

Meskipun berandil besar mengantarkan Jokowi menjadi Presiden, Surya tidak berambisi menjadi menteri. Ia sudah merasa puas empat kader NasDem dipercaya menjadi menteri di Kabinet Kerja. Tedjo Edhy Purdijatno mendapat amanah mengisi pos Menko Polhukam. HM Prasetyo ditunjuk sebagai Jaksa Agung. Ferry Mursyidan Baldan menduduki posisi  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sementara itu Siti Nurbaya Bakar memperoleh jabatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam tiga bulan terakhir mengalir deras tuntutan dari berbagai kalangan agar Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Menanggapi hal ini, Surya mempersilakan Presiden Jokowi untuk menjalankan hak prerogatifnya jika harus melakukan reshuffle. Bahkan, Surya rela jika menteri dari NasDem dicopot dari Kabinet Kerja. “Kita akan dukung apapun yang terbaik bagi bangsa dan negara ini,” tegas Surya Paloh.

Meski kader NasDem pada akhirnya ada yang di reshuffle dari jabatan menteri, Surya legowo bahkan mengimbau kepada semua partai koalisi pengusung Jokowi, agar berbesar hati jika ada menterinya yang diganti. Sebab, ini adalah salah satu bentuk kesepakatan koalisi tanpa syarat yang dibangun saat mengusung Jokowi menjadi presiden.

Surya Paloh juga memiliki pengaruh dalam pembebasan 10 warna Negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Pembebasan dan pelepasan sandera dilakukan pada Minggu (1/5/2016) sekitar pukul 12.15 waktu setempat di Pantai Parang, Sulu, Mindano Selatan.

Pembebasan sandera juga dilakukan atas kerja tim kemanusiaan Surya Paloh, yang merupakan sinergi jaringan pendidikan Yayasan Sukma (Sekolah Sukma Bangsa di Aceh) dibawah pimpinan Ahmad Baidowi dan Samsul Rizal Panggabean, kelompok Media Group, Partai NasDem di bawah Ketua Fraksi DPR Victor B Laiskodat serta anggota DPR Fraksi NasDem Mayjen (Purn) Supiadin.

Upaya dan proses pembebasan dilakukan oleh tim kemanusiaan Surya Paloh sejak 3 April 2016. Negosiasi pembebasan sandera dilakukan jaringan Yayasan Sukma dengan melakukan dialog langsung dengan sejumlah tokoh masyarakat, LSM, lembaga kemanusiaan di daerah Sulu yang memiliki akses langsung ke pihak Abu Sayyaf di bawah koordinasi langsung pemerintah Republik Indonesia. (Arh)