M. Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR) Don't Do Something As Usual!
Salah satu prioritas pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR adalah meningkatkan kualitas perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Basuki memahami tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepadanya adalah agar bagaimana daerah perbatasan Indonesia lebih baik dari negeri seberangnya. Karena itu ia meningkatkan pembangunan jalan di daerah perbatasan seperti Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, terutama pembangunan infrastruktur seperti bendungan, jalan-jalan perbatasan, dan jalan trans Papua. “Itu menjadi prioritas, baru yang lain-lain,” tegasnya.
Di Kalimantan Kementerian PUPR bekerja sama dengan TNI membangun jalan, dan tahun ini sudah bisa dibuka jalan paralelnya. Pembangunan jalan juga dilakukan di daerah perbatasan NTT dengan Timor Leste dan harapannya pembangunan serta perbaikan jalan di daerah perbatasan akan selesai pada tahun 2018 termasuk jalan-jalan menuju pintu batas negara. Sejauh ini Kementerian PUPR bersama TNI AD telah membuka akses jalan di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya koridor Kalimantan Barat-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara. Sementara di Papua, pembangunan jalan perbatasan di Merauke maupun Jayapura dilanjutkan.
Kementerian PUPR sendiri untuk tahun ini mengalokasikan sekitar Rp 2,7 triliun untuk pembangunan jalan baru di perbatasan Kalimantan dimana sepanjang 771 kilometer jalan, yang baru di aspal mencapai 188 kilometer. Jadi masih ada sisa 600-an kilometer yang belum tembus sementara yang sudah fungsional itu 400 kilometer dan tinggal pengaspalan. “Semua sudah diprogramkan sampai 2018. Nah ini sudah progress yah, ini kemarin saya laporkan ke presiden,” katanya.
Kementerian PUPR juga akan menambah alokasi pembagunan fisik di wilayah perbatasan Kalimantan dalam Rencana APBN 2016. Selain Kalimantan, Kementerian PUPR juga fokus pada penyelesaian mega proyek jalan Trans Papua.
Dengan komitmen membangun dari pinggiran, Kementerian PUPR akan fokus mempercepat infrastruktur di kawasan yang selama ini kurang tersentuh. Kawasan yang dimaksud masuk dalam perencanaan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Indonesia. “Jadi yang dari sini ke sana itu nanti mau saya bikin seperti jalan tol. Nanti bagus nanti mudah mudahan jadi. Kita lebarkan semua,” tekadnya.
Percepatan pembangunan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan memang menjadi salah satu prioritas agenda pembangunan dengan tetap menjadikan Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dan dijadikan lumbung pangan dan lumbung energi nasional dengan konsep hilirisasi komoditas. Sehingga ada desain besar itu, sentuhan ke Kalimantan dibangun dengan pendekatan kewilayahan tanpa disekati oleh batasan administrasi provinsi dan kabupaten/kota.
Pendekatan kewilayahan yang dikembangkan Kementerian PUPR ini, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang akan membangun 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan baru guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran di Pulau Kalimantan. Ada 4 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seperti WPS Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy. Sesuai direktif Presiden Joko Widodo, saat ini Kementerian PUPR fokus dalam membenahi Trans-Kalimantan, termasuk penanganan jalan sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia sejak Kalimantan Barat - Kalimantan Timur - Kalimantan Utara.
Tidak hanya lintas perbatasan, Kementerian PUPR menyentuh pula akses jalan di kawasan-kawasan strategis seperti jalan akses kawasan industri pelabuhan Maloy, akses jalan lingkar kawasan Batu Licin, akses pelabuhan Trisakti Kalimantan Selatan, jalan tol Balikpapan-Samarinda, dan penanganan Lintas Tengah dan Lintas Selatan Kalimantan.
Pengairan dan Perumahan
Pembangunan waduk dan perumahan juga menjadi sentuhan penting Kementerian PUPR. Terlebih dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016, Kementerian PUPR mendapatkan kucuran dana Rp313,5 triliun dimana dari penugasan belanja sebesar Rp103,8 triliun, secara sektoral untuk sumber daya air Rp24 triliun, bina marga Rp42 triliun, cipta karya Rp14 triliun (untuk air minum dan sanitasi) dan program perumahan Rp6 triliun di luar FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), luar bond Rp9,3 triliun, belanja barang irigasi dan jalan Rp14 triliun, turbin was Rp6,6 triliun.
Karena itu, pada tahun depan kementerian berencana membangun delapan waduk baru dari target 49 waduk yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo setelah pada tahun ini, Kementerian PUPR membangun sebanyak 13 waduk.
Selain waduk dan pembangunan rumah FLPP, anggaran Kementerian PUPR tahun depan juga digunakan untuk pembangunan irigasi, pembangunan jalan di perbatasan, dan untuk air serta sanitasi.
Khusus untuk pembangunan waduk, dikatakan Basuki saat ini ada 7,1 juta hektar lahan irigasi di Indonesia yang airnya dari bendungan atau waduk. “Kenapa kita harus bikin 49 waduk, karena kita sekarang punya 230 waduk yang ada, itu hanya bisa 1juta hektar. Makanya pak presiden punya rencana ini , meningkatkan 49 waduk. Kemudian perbaikan irigasinya, dari sini ada perbaikan irigasi. Karena dari 7,1 juta hektar ini, kira kira 3juta hektar ini rusak. Ya yang 3 juta ini yang kewenangan pusat 500ribu, yang propinsi 500 ribu, yang kabupaten ada 2 juta hektar sendiri. Nah kita mau perbaiki ini, kita mulai 2015 ini. Setahun kira kira 150 ribuan, tersebar di Indonesia,” ia menjelaskan.
Sementara untuk perumahan, Basuki menegaskan bahwa saat ini angka kebutuhan rumah atau backlog tetap ada meski jumlahnya masih berbeda-beda. “Tapi yang penting bahwa kita masih punya backlog yang besar. 2015 ini kita punya program 1 juta rumah, khususnya untuk MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Nah melalui program-program pemerintah BTN, BPJS, Perumnas, itu bahkan ke MBR sebesar 603 ribu rumah, sedangkan yang non MBR, itu 400 ribu. Tapi di dalam 400 ribu itu mereka juga sekarang membangun MBR,” paparnya.
Basuki menambahkan, menurut catatan Realestat Indonesia (REI) mereka sudah membangun 100 ribuan rumah MBR yang dibangun oleh REI. Untuk itu dari 600ribu, untuk program MBR ini dilaporkan sekitar 478 ribu sudah terealisasi. Targetnya 600 ribu yang untuk MBR.