Sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam yang besar, Awang Faroek menginginkan agar semua kekayaan tersebut sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dengan suara keras dan tegas, Awang Faroek mengemukakan itu saat menjadi nara sumber pada Seminar Nasional penyelamatan sumber daya alam minyak dan gas (Migas) di Indonesia, yang diselenggarakan di Hotel Santika Premier Jakarta, awal Mei 2015 lalu.
Awang tak rela jika gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (SDA) hanya sekadar menjadi simbol seremonial belaka. “Mulai hari ini, kita jadikan momentum ini untuk melakukan action plan, dalam penyelamatan sumber daya alam minyak dan gas, demi kesejahteraan rakyat,” tegasnya. Untuk penyelamatan SDA migas, Awang mengingatkan dengan keras tentang perlunya keterlibatan daerah dalam pengelolaannya. Jangan seperti Blok Mahakam dimana keterlibatan daerah sangat wajar setelah berpuluh-puluh tahun daerah ini hanya menjadi penonton. Dikatakan, bagi provinsi Kaltim berakhirnya masa kontrak Blok Mahakam mempunyai arti yang penting agar kemudian dilibatkan.
“Karena Kaltim merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang selama bertahun-tahun memberikan kontribusi besar bagi pendapatan nasional, melalui hasil sumber daya alam sektor migas, tetapi keadilan pusat sangat tidak sebanding dengan kontribusi Kaltim,” papar Awang Faroek. “Kini saatnya daerah dilibatkan demi terwujudnya pemerataan dan kemakmuran rakyat Kaltim,” imbuh Awang Faroek.
Dikatakan semua orang mengetahui bahwa Kaltim merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang memiliki potensi sumber daya alam yang harus diupayakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kaltim sendiri saat ini sudah sangat siap untuk ambil bagian dalam working interest maupun participating interest pada blok-blok migas baru.
“Oleh pemerintah telah diputuskan pengelolaannya akan diserahkan kepada Pertamina, dan pemprov akan melakukan kerjasama yang pada muaranya untuk kesejahteraan rakyat Kaltim,” sambung Gubernur.
Untuk permasalahan teknologi, Awang Faroek menyebut semua teknologi di dunia ini bisa dibeli dan dapat dpelajari. Demikian halnya untuk masalah dana. Menurut dia, jika semua pihak bisa duduk bersama, pusat, daerah dan swasta, maka semua masalah pasti bisa diatasi.
Gubernur juga mengusulkan untuk membubarkan SKK Migas dan mengembalikan kewenangan kepada Pertamina. Karena, keberadaan SKK Migas seperti negara dalam negara. Dan itu harus dihilangkan untuk menjaga keutuhan bangsa.
“Aspirasi harus dijadikan satu, konsep boleh datang dari siapa saja dari organisasi manapun. Kita harus punya visi yang sama. Yang jelas DPRD harus bersama kita, berjuang bersama untuk Blok Mahakam,” tandas Awang.