Edhie Baskoro Yudhoyono (Anggota DPR/MPR RI Dapil JATIM VII)

Demokrasi, HAM, dan Keadilan Sosial

Putra bungsu Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengatakan bahwa Anggota DPR RI juga merupakan produk dari proses demokrasi secara langsung di Indonesia. “Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” katanya.

Menurut Ibas, demokrasi telah disepakati sebagai suatu sistem politik untuk mengelola kegiatan pemerintahan, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dalam suatu merit system yang bermoral dan beretika, serta wajib mengikuti aturan main yang berlaku dalam membangun bangsa Indonesia.

“Kita harus bekerja lebih keras lagi untuk menjadikan rule of law bukan hanya sebagai suatu slogan, melainkan praktik yang harus dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas dan/atau yang kuat menindas yang lemah. Karena saat ini bisa saja yang terjadi adalah ketidakadilan berjalan dalam prosedur yang dilindungi oleh ‘penguasa’,” ungkap Ibas.

Empat pilar kebangsaaan berupa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945, menurut Ibas merupakan hal yang harus ditanamkan dalam jiwa masyarakat Indonesia. “Inilah yang harus terpatri dalam diri, jiwa, dan menjadi perhatian utama untuk terus kita terapkan seiring dengan keberagaman bermasyarakat. Matangnya demokrasi serta tegaknya rule of law yang mengakar dalam kehidupan bangsa yang lebih baik,” paparnya.

Dalam wawancaranya, Ibas juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip Trias Politika secara implisit, yaitu hubungan harmonis antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Melalui pembagian kekuasaan tersebut, terciptalah check and balances yang menjaga berlangsungnya demokrasi dan kedaulatan rakyat Indonesia. “Check and balances terlihat melalui fungsi pengawasan, budgeting, dan legislasi yang dilaksanakan oleh DPR RI. Mengapa hal ini diperlukan? Karena tanpa check and balances, sistem politik Indonesia berisiko kembali pada rezim otoriter,” ujarnya.

Sudah menjadi tugas Anggota DPR RI untuk membangun dan menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. “Terkadang kritik itu menyakitkan, namun itu semua bisa saja memberikan jawaban perbaikan atas segala kekurangan. Ada istilah, ‘Janganlah kita hanya selalu membenarkan yang kuat, tapi selalu perkuatlah kebenaran’. Wakil rakyat harus memperjuangkan seluruh aspirasi dan kepentingan rakyat secara tulus dan ikhlas,” katanya.

Selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ibas selalu mengingatkan bahwa suara terbesar perpolitikan demokrasi di Indonesia ini adalah rakyat, seperti slogan partainya ‘Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat’. “Kita harus selalu mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, berhasil-tidaknya; harus terus diperjuangkan. Perjuangkanlah, tegakkanlah keadilan meskipun langit runtuh, kita harus terus berkoalisi dengan rakyat,” serunya.

Beberapa kegiatan yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat untuk mendengar dan memperjuangkan amanah masyarakat adalah melalui Audiensi dan FGD bersama beberapa stakeholders. “Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Biarkan gemuruh kilat di luar sana tapi kita tetap berikan bukti, bukan hanya janji. Amanah dan kebijakan program itu harus selalu benar sampai ke rakyat,” tambah Ibas.

Di era perkembangan industri 4.0 dan smart society 5.0, Ibas secara terangterangan juga mendukung gender equality dan social justice. Menurut Ibas, kita harus memperhatikan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), kesamaan kesempatan bagi seluruh gender, yaitu keadilan dalam bekerja, berpolitik, berorganisasi dan bersuara, sesuai yang telah diatur dalam perundang-undangan. “Sekalipun terkait social justice, demonstrasi itu diperbolehkan tapi harus senantiasa beradab, di tempat yang tepat, dan dengan suara yang berkualitas, serta disertai solusi. Selanjutnya, sudah pasti kita ingin kesenjangan, kemiskinan dan pengangguran itu berkurang,” jelasnya.

Mengenai pandangan tentang Parlemen Modern, menurutnya saat ini parlemen harus membangun hubungan 360 derajat, bersifat adapatif, kompetitif, dan mendorong lancarnya media cetak, elektronik, dan parlemen modern di Indonesia. “Politik butuh media, media butuh politik. Hubungannya mutualisme, transparan dan mencerdaskan serta merupakan dua sisi yang saling membutuhkan,” pungkasnya.

Visi Pembangunan Terpadu, Berkelanjutan dan Inklusif

Dalam perjuangannya sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Ibas selalu menerapkan filosofi four-track strategy (pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan proenvironment) sebagaimana yang pernah diterapkan era Presiden SBY. “Saya percaya bahwa kebijakan pemerintah harus terus mendorong pertumbuhan ekonomi ‘sustainable growth with equity (pro-growth), menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat (projobs), memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, terutama untuk kalangan berpenghasilan menengah rendah (propoor), sembari tetap menjaga kelestarian lingkungan Indonesia sebagai warisan anak cucu kita (pro-environment).

Setiap komponen ini saling berhubungan, sehingga ke-empat jalur ini akan berkerja bersama sebagai satu kesatuan dalam menciptakan ‘keadilan sosial’ bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya. Selain four-track strategy tersebut, ia juga menekankan pentingnya aspek 3C (National Connectivity, Regional Cycle, dan Global Cycle), serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam pertumbuhan. Menurut Ibas, di era dunia tanpa batas sudah seharusnya Visi Pembangunan Indonesia harus bersifat terpadu, berkelanjutan, dan inklusif. Di mana perencanaan pembangunan tersebut perlu selalu memperhatikan keberlanjutan fiskal antargenerasi. Roadmap pembangunan dengan ‘Big Data’, menurutnya sangat diperlukan untuk menjalankan visi tersebut.

Pria yang baru saja menyandang gelar doktornya dari IPB University ini juga mendukung Visi Indonesia Emas 2045. “Ada tantangan selama dua tahun terakhir akibat pandemi, sehingga pastinya perencanaan akan terhambat. Namun, semuanya masih bisa kita lakukan sejauh kita fokus dan konsisten menjalankannya dalam kerangka besar, yaitu pembangunan bangsa melalui four-track strategies plus, dan memastikan keberlanjutan fiskal yang tetap terjaga, serta peace and prosperity terlaksana sebaik-baiknya bagi bangsa Indonesia tercinta,” tutup Ibas.