Erick Thohir - Menteri BUMN

Majukan BUMN dengan Transformasi

Naskah: Gia Putri Foto: Istimewa

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertekad tak ingin perusahaan pelat merah menjadi Menara gading. Oleh karena itu, dia membangun fondasi BUMN dengan lima pilar utama untuk percepatan transformasi BUMN, yakni menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial bagi masyarakat; inovasi model bisnis; pemanfaatan teknologi; investasi; dan pengembangan SDM.

Untuk investasi, Erick mendorong ekosistem kerja sama sesuai dengan core business atau bisnis inti BUMN dan supply chain atau rantai pasok yang harus sama-sama menguntungkan. Dia menyoroti tiga faktor utama dalam investasi BUMN, yakni infrastruktur, pendanaan, dan akses pasar. Dia meminta BUMN segera melakukan adaptasi dan transformasi agar tetap mampu bersaing dengan pasar.

Erick mencontohkan PT Telkom yang memiliki perusahaan MDI untuk investasi startup atau rintisan. Kementerian BUMN mendukung penuh pengembangan perusahaan rintisan yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia. Telkom, sambung dia, tak boleh lagi hanya berdiri sebagai perusahaan telekomunikasi, melainkan harus sebagai pemain besar dalam layanan digital.

Untuk pendanaan, Erick menyoroti sistem perbankan di Indonesia yang kurang ramah, terutama kepada pelaku usaha yang tidak memiliki rekam jejak perbankan seperti UMKM. Oleh karenanya, dia membentuk holding ultra mikro yang terdiri atas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PNM yang ditargetkan rampung pada kuartal III. Dia ingin keberadaan holding ultra mikro mampu menjadi sarana yang tepat dalam mendorong BUMN naik kelas.

Kementerian BUMN, lanjut Erick, juga sudah berhasil menggabungkan bank syariah milik anak usaha perbankan nasional melalui PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Dia berharap BSI mampu menjadi andalan pembiayaan bagi para pelaku usaha dan pengembangan industri halal di Indonesia, mulai dari kuliner, busana, hingga kosmetik. 

Perampingan BUMN Bagian dari Transformasi

Erick menggarisbawahi bakal terus merampingkan jumlah BUMN. Dia telah memangkas jumlah perusahaan pelat merah dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN. Dia telah meminta PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA untuk menangani kondisi BUMN yang dalam kondisi tidak baik. Dia mengaku melakukan pemantauan kondisi BUMN yang tidak sehat saat ini. Erick menilai penyederhanaan jumlah BUMN merupakan bagian dalam transformasi BUMN menjadi lebih akuntabel, transparan, dan profesional

Tak hanya jumlah BUMN, Erick juga memangkas jumlah klaster menjadi 12 klaster dari sebelumnya yang sebanyak 27 klaster. Setiap klaster dibagi atas sektor industri yang diemban BUMN. Dia berharap setiap klaster dapat seperti klaster himpunan bank negara (himbara) atau klaster telekomunikasi yang tetap menjadi jagoan meski menghadapi pasar terbuka dan bersaing dengan perusahaan swasta dan asing. 

Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini juga menyoroti pentingnya inovasi bisnis model bagi setiap BUMN. Dia meyakini pandemi Covid-19 akan mengubah banyak kebiasaan masyarakat ke depan. “Ini yang memang kita harus antisipasi karena itu kemarin kita tekankan kepada direksi, perubahan bisnis model ini adalah merupakan keharusan yang harus kita hadapi,” tegasnya.

Targetkan BUMN Go Global dalam 3 Tahun

Erick menargetkan tiga tahun ke depan ada banyak perusahaan pelat merah yang menapaki sayap bisnisnya di kancah global. Langkah itu bagian dari transformasi BUMN. Upaya mendorong kinerja perusahaan negara di tingkat global seiring dengan keterbukaan akses dan informasi yang memungkinkan hampir semua perusahaan negaranegara di dunia dapat unjuk gigi. Karenanya, BUMN diharapkan mampu menjadi preference daripada perusahaan global itu sendiri.

Khusus untuk BSI, Erick menilai, perusahaan ini mampu membawa kesetaraan bagi pelaku pasar, khususnya, mereka yang percaya dengan industri finansial syariah di Indonesia. Kehadiran BSI disebut Erick telah sesuai dengan peta jalan Kementerian BUMN. Dia juga terus mendorong peningkatan daya saing dan transparansi di tubuh BUMN. Salah satu yang direkomendasikan, yaitu melakukan Initial Public Offering (IPO) atau mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dia memastikan, dalam roadmap BUMN 2021-2023, setidaknya akan ada 8-12 BUMN yang akan mencatatkan sahamnya di bursa.

Dia menegaskan, saat ini ada 28 BUMN yang sahamnya tercatat di bursa. Hanya saja memang masih ada 4 BUMN yang kinerja sahamnya belum sesuai harapan. Hal ini juga yang akan menjadi evaluasi Erick ke depannya. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan sejumlah otoritas terkait, seperti BEI dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membawa BUMN go public dan go global. Baginya, budaya gotong royong masyarakat Indonesia, bisa membawa negara ini jauh lebih maju ke depannya.

Tidak hanya BSI dengan kode emiten BRIS, prospek bisnis BUMN yang tidak kalah menjanjikan ke depannya adalah industri telekomunikasi digital hingga industri EV Battery yang akan dibangun dalam waktu dekat.

Ber-AKHLAK Jadi Nilai Inti BUMN

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah ini mengatakan, nilai inti atau core values dalam BUMN menjadi Ber-akhlak sebagai bagian dari kesatuan dalam pemerintahan. “Hari Rabu, 18 Agustus 2021, saya membuat statement yang sangat penting, karena kemarin Bapak Presiden RI Joko Widodo sudah meluncurkan bagaimana ASN Ber-AKHLAK. Sebagai loyalitas, sebagai pembantu Presiden RI, kita sudah menentukan bahwa AKHLAK menjadi nilai inti atau core values, karena itu nanti kita seragamkan dengan harapan Bapak Presiden RI bahwa BUMN Ber-AKHLAK,” ujar Erick dalam keterangan video dari Kementerian BUMN, Kamis (19/8). 

Menurut dia, BUMN harus menjadi satu kesatuan di dalam pemerintahan dan tidak bisa berdiri sendiri, sehingga penting sekali kerja sama BUMN dengan kementerian lainnya, karena banyak penugasan, serta banyak kegiatan korporasi BUMN juga bergantung dengan kementerian lain. “BUMN tidak mau menjadi menara gading, karena itu sebagai loyalitas dan sebagai bagian dari kesatuan negara Republik Indonesia, core values nanti kita tambahkan menjadi Ber-AKHLAK sesuai dengan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang dipimpin oleh Bapak Menpan RB Tjahjo Kumolo,” ungkap Erick.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meluncurkan fondasi baru berupa nilai-nilai dasar bagi ASN. Core values terbaru adalah Ber-AKHLAK, yang merupakan akronim yang berorientasi pelayanan, yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Presiden Jokowi mengatakan ASN bukanlah pejabat yang dilayani malah sebaliknya harus melayani masyarakat.