M. Basuki Hadimuljono - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Bekerja untuk Pembangunan yang Merata

Naskah: Sahrudi Foto: Istimewa

Sebagai penyelenggara program pembangunan infrastruktur yang bertanggung jawab atas pembangunan sumber daya air, jalan dan jembatan, keciptakaryaan, serta perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), layak mendapatkan apresiasi selama semester pertama tahun 2021 ini. Pasalnya, sejumlah proyek yang menjadi target kementerian PUPR mampu dijalankan dengan baik di tengah pandemi ini. Hal itu tentu saja tak lepas dari etos kerja sang menteri, Mochamad Basoeki Hadimoeljono.

Di tangan alumnus UGM Jogjakarta inilah roda pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat di berbagai daerah berjalan dengan pesat. Bahkan konsentrasi pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa semata, tapi merata hingga Papua.

Ya, kementerian ini terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. 

Untuk mendukung hal tersebut Kementerian PUPR mengambil langkahlangkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi dengan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. “Hal ini sesuai dengan amanat Inpres No.9 Tahun 2020 dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” ungkap Basuki. Pada TA 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua Rp6,19 triliun untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp732,87 miliar, jalan dan jembatan Rp4,49 triliun, permukiman Rp683,03 miliar, dan perumahan Rp288,35 miliar. Berdasarkan data saat ini progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua TA 2021 sebesar 37,95% dan keuangan sebesar 41,06%. 

Sementara, di Provinsi Papua Barat dialokasikan sebesar Rp3,75 triliun yang digunakan untuk bidang SDA Rp543,27 miliar, jalan dan jembatan Rp2,66 triliun, permukiman Rp312,23 miliar dan perumahan Rp228,83 miliar.

Berdasarkan data saat ini progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua Barat TA 2021 sebesar 44,09% dan keuangan sebesar 42,9%. Dikatakan Menteri Basuki, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua salah satunya dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, di antaranya pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km. Dari total panjang tersebut, saat ini jalan yang telah tembus sepanjang 3.446 km, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km dan belum tembus 16 km.

Pada tahun 2021 penanganan Jalan Trans Papua di Papua, yakni sepanjang 139 km dan Papua Barat 120 km meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan dan peningkatan struktur/perkerasan. Selain itu, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Jalan Perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km, di mana telah tembus 931km dengan kondisi teraspal sepanjang 756 km.

Pada tahun 2021 tengah dikerjakan Jalan Perbatasan di Papua sepanjang 34 km meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan dan peningkatan struktur/perkerasan. Di daerah perbatasan, Kementerian PUPR membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun dengan progres 8% dengan target selesai April 2022) dan PLBN Sota yang telah selesai pada 2020, termasuk sarana pasar.

Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR membangun sebanyak 179 sekolah dan keagamaan sudah ditangani, 1 PTN, dan 8 sarana olahraga di Papua. Kementerian PUPR juga melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat, Kementerian PUPR telah menyelesaikan rehab/rekon Pasar Wouma di Wamena pada 2020 dengan anggaran Rp2,1 miliar dan rehab/rekon 403 ruko di Wamena pasca konflik sosial dengan anggaran Rp138,6 miliar.

Selanjutnya, Kementerian PUPR tengah melakukan lelang pembangunan Pasar Thumburuni di Fakfak, Papua Barat dengan rencana mulai konstruksi awal Agustus 2021. Sedangkan untuk memberikan ruang berkarya yang lebih kepada putra-putri Papua yang unggul, kreatif, dan maju, Ditjen Cipta Karya akan melaksanakan tugas pembangunan pusat pengembangan kreatif Papua atau Youth Creative Hub di Jayapura, Provinsi Papua. Saat ini progresnya dalam persiapan lelang dan direncanakan untuk mulai pembangunan fisiknya 31 Agustus 2021. Presiden Joko Widodo sendiri menaruh perhatian besar agar Papua Youth Creative Hub dapat segera terwujud untuk kemajuan Papua dan juga Papua Barat.

Dalam konteks pemerataan pembangunan itu juga di pertengahan tahun ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyelesaikan pembangunan 80 unit rumah khusus (rusus) bagi masyarakat Suku Anak Dalam yang tinggal di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Pembangunan rusus merupakan komitmen pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah sekaligus pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh pelosok negeri, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). 

“Ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” ujar Basuki.

Pihaknya meminta pemerintah daerah dan kementerian/lembaga bisa mengusulkan apabila ada masyarakat di daerahnya maupun para pegawai yang membutuhkan bantuan perumahan dari pemerintah dengan mengusulkan melalui Sistem Informasi Bantuan perumahan (SIBARU) sehingga dapat mempercepat proses pengusulan bantuan di masa pandemi ini.

Selain untuk warga Suku Anak Dalam, di Provinsi Jambi juga disalurkan rusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berprofesi sebagai nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 50 unit tipe 28. Diharapkan dengan penyediaan hunian yang layak berupa rusus dapat memberikan kontribusi nyata bagi produktivitas nelayan dalam bekerja sehingga turut mendorong perekonomian di daerah setempat. 

Tak hanya pembangunan fisik, Kementerian ini juga peduli dengan sumbersaya manusia di bidang infrastruktur. Hal itu ditunjukkan dengan dilanjutkannya kembali Program Magister Super Spesialis pada tahun 2021 yang kini sudah memasuki angkatan kedua untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) konstruksi yang ahli, kompeten, terampil, dan dinamis dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Menurut Basuki, program ini juga merupakan bentuk dukungan Kementerian PUPR pada program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang diinisiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Dikatakan Basuki, para karyasiswa yang terpilih dalam program tersebut nantinya akan memegang peranan penting di Kementerian PUPR, sehingga harus disyukuri melalui bekerja dan belajar dengan baik dalam mempelajari ilmu yang akan diterima.