Dari Hutang Hingga Kebocoran

Tegas tanpa basa-basi namun solutif, begitulah cara LaNyalla mengritisi berbagai problematika kekinian yang dihadapi Indonesia sekarang. Melalui pemikiran kritis yang disampaikannya langsung kepada pihak yang berkompeten maupun kepada wartawan via info digital, merupakan cara dia untuk menegur pelaku ketidakberesan di negeri ini. Sejak memimpin DPD RI, sudah banyak pemikiran kritis dan solutif yang disampaikannya itu. Soal ancaman utang negara yang sudah sedemikian tinggi, misalnya, ia melakukan kritik keras. Meski demikian, dia tetap mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus optimistis dan berpikiran positif.

Seperti kita ketahui, utang Indonesia saat ini mencapai Rp8.670,66 triliun, terdiri dari utang pemerintah Rp6.527 triliun perakhir April 2020 dan utang BUMN yang mencapai Rp2.24,37 triliun per kuartal IV 2020. “Tidak bisa dipungkiri jika Indonesia menghadapi masa-masa sulit sejak wabah Covid-19 melanda. Seperti negara lain, Indonesia harus merasakan terpuruknya sektor ekonomi dan kesehatan. Bahkan kondisinya bisa semakin memburuk,” tutur LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, kondisi tersebut membuat Indonesia harus menghadapi fase di mana negara berutang sangat tinggi. Menurutnya, banyak pihak khawatir utang yang tinggi tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan permasalahan lain seperti sosial dan politik.

“Memang kondisi ini bisa jadi preseden buruk sepanjang tahun ini. Namun, kita harus tetap optimistis dapat keluar dari masalah ini. Pemerintah sedang menggenjot iklim investasi dan menumbuhkan industri. Jadi, kita masih punya harapan besar melalui program pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

LaNyalla juga berharap usaha tersebut dapat didukung pemerintah daerah dengan melakukan inovasi pengembangan potensi-potensi sumber ekonomi. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dan bergerak bersama. “Inovasi sangat dibutuhkan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena, pemerintah perlu mendapatkan solusi untuk memecahkan defisit anggaran, dan harus kita ikhtiarkan tanpa harus membebani masyarakat,” katanya.