M. Fanshurullah Asa (Kepala BPH MIGAS)
Tingkatkan Kinerja Energi, Bangkitkan Negeri
Naskah: Sahrudi Foto: Dok. Humas BPH Migas
Kinerja BPH Migas sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi melalui pipa, semakin memperlihatkan performa yang prima. Sejumlah langkah strategis telah dilakukan lembaga ini untuk membangkitkan kembali semangat guna bersama- sama membangun dan memajukan negeri ini khususnya di sektor migas.
Keberhasilan yang cukup fenomenal adalah penyaluran BBM 1 Harga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di mana Target 170 Program BBM 1 Harga hingga akhir tahun 2019, dapat diselesaikan lebih cepat di bulan Oktober 2019 dengan penugasan kepada PT. Pertamina (Persero) sebanyak 160 titik penyalur dan PT. AKR Corporindo Tbk. sebanyak 10 titik penyalur. Lokasi Program BBM 1 Harga tersebar di Wilayah 3T yang meliputi 31 Penyalur di Sumatera, 42 di Kalimantan, 3 di Jawa dan Madura, 2 di Bali, 17 di Sulawesi, 25 di NTB dan NTT, dan 50 Penyalur di Maluku dan Papua.
Untuk tahun 2020-2024, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa Program BBM 1 Harga akan dilanjutkan dengan target sampai dengan akhir tahun 2024 adalah terbangunnya 330 lembaga penyalur BBM 1 Harga. Untuk tahun 2020 akan dilakukan pembangunan 83 lembaga penyalur BBM 1 Harga yang tersebar di 20 Provinsi, 70 Kabupaten, 83 Kecamatan dengan sebaran 13 Penyalur di Sumatera, 13di Kalimantan, 21 di NTB dan NTT, 7 di Sulawesi, dan 29 Penyalur di Maluku dan Papua dengan penugasan kepada PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan pembangunan penyalur BBM 1 Harga tersebut. Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa optimis target 83 lokasi penyalur BBM 1 Harga dapat terwujud hingga akhir tahun 2020 walaupun saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19.
“BPH Migas setiap minggu mengadakan rapat monitoring dan koordinasi secara daring/online dengan PT. Pertamina dan Pemerintah Daerah untuk memonitor progres pembangunan penyalur BBM 1 harga di 83 lokasi 3T dan Alhamdulillah walaupun dalam masa pandemi Covid-19, kita telah berhasil meresmikan 2 SPBU Program BBM 1 Harga yang di tahun 2020, yaitu di Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara dan SPBU Kompak 75.94620 Desa Cempa, Kec. Ulubongko, Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah," ungkapnya.
BPH Migas optimistis 83 titik BBM 1 Harga di wilayah 3T terealisasi tahun 2020 ini sebagai komitmen menggerakkan roda perekonomian bangsa karena dengan harga BBM yang lebih terjangkau akan berpengaruh pada harga-harga kebutuhan pokok lantaran terjadi penurunan biaya transportasi dan operasional. Inilah wujud dan komitmen dukungan BPH Migas untuk turut serta memajukan perekonomian masyarakat melalui peran strategisnya dalam penyediaan energi.
Inovasi dan terobosan di sektor migas lainnya yang dilakukan BPH Migas sejak dipimpin M. Fanshurullah Asa atau akrab disapa Ifan ini juga mendukung percepatan penggunaan LNG atau gas bumi. Sejumlah langkah dilakukan semisal di tengah pandemi Covid-19, Ifan terbang ke Aceh (28-30 Juni 2020). Mengukur potensi distribusi gas dari pipa Arun hingga Belawan yang bisa mengalir ke rumah tangga. Dalam kunjungannya kemarin ke PT. Perta Arun Gas, Pipa Arun Belawan, dan PT. Pupuk Iskandar Muda, di Lhokseumawe ia melihat adanya potensi gas yang bisa digunakan untuk kepentingan dalam negeri dan menggerakan ekonomi Aceh.
“Kita ingin gas yang ada, baik yang diangkut atau potensi dari PHE (Pertamina Hulu Energi) maupun dari regasifikasi LNG Arun, kita berharap kepada semua pihak di sini tolong kita gunakan gas ini semaksimal mungkin untuk kepentingan dalam negeri. Tentu ini dengan harga yang memenuhi tekno ekonomi sehingga bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh sekaligus mewujudkan keadilan,” ungkap Ifan.
Pipa open access Arun - Belawan sepanjang 340 km yang membentang dari Arun di Lhokseumawe hingga Belawan di Sumatera Utara yang telah dibangun oleh Pertamina Gas (Pertagas) bisa dimaksimalkan utilisasinya yang mana saat ini dari kapasitas 200 MMSCFD, gas yang mengalir hanya 125 MMSCFD. Dalam memaksimalkan utilisasi gas tersebut, Ifan menginginkan agar dibangun kawasan industri berbasis gas sepanjang pipa tersebut.
Lebih lanjut, Ifan menjelaskan, salah satu usulan kami untuk meningkatkan utilisasi pipa Arun Belawan agar dibangun kawasan industri berbasis gas. Apakah itu nanti di Lhokseumawe atau Lhoksukon untuk nantinya menggerakkan ekonomi. Selain itu, juga perlu dibangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga di sepanjang pipa Arun Belawan yang melewati 8 Kabupaten. “Yang lebih penting lagi masalah jargas. Kita ingin pipa yang dibangun Arun Belawang ini dibangun juga jargas. BPH Migas sudah mengidentifikasi ada potensi yang bisa menggunakan gas ini sebanyak 1,5 juta sambungan dengan demand kebutuhan gas sebesar 22,2 MSCFD. Artinya, sebanyak 1,5 juta rumah di sepanjang pipa dapat menggunakan jargas. Jika telah selesai, nantinya pembangunan jargas ini akan bisa mengurangi LPG yang disubsidi oleh pemerintah hingga Rp50 triliun dan mengurangi impor LPG yang mencapai 70%,” imbuhnya.
Ifan menjelaskan, untuk harga gas jargas sepenuhnya ditetapkan oleh BPH Migas dan hingga saat ini BPH Migas telah menetapkan harga jargas di 52 Kabupaten-Kota dengan harga jual selalu di bawah harga pasar gas LPG 3 Kg. Harga jargas sendiri terbagi menjadi RT-1 = PK-1 dan RT-2 = PK-2 di mana RT-1 = PK-1 dikhususkan untuk pelanggan kecil yang setara dengan yang menggunakan LPG 3 KG. Sedangkan, RT-2 = PK-2 untuk menengah ke atas yang menggunakan gas LPG 12 Kg.
Banyak keuntungan memanfaatkan jargas. Selain lebih aman dan murah dibanding tabung gas, pembayaran juga praktis. Bisa melalui online ataupun di mini market terdekat. “Sistem pembayarannya, dipakai dulu baru kemudian dibayar. Tidak perlu ditimbang atau diukur karena terus mengalir,” jelas Ifan.
Jargas menjadi bagian dari diversifikasi energi. Keuntungan lain bagi negara, menekan subsidi LPG. Karena itu, BPH Migas terus mendorong masyarakat beralih menggunakan jargas. Berbagai strategi diterapkan. Mulai dari harga yang kompetitif. Acuannya tidak lebih tinggi dari harga gas LPG 3 Kg. BPH Migas juga terus mendorong pelaksanaan pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon – Semarang (Cisem) yang terbengkalai sejak 14 tahun lalu. Gebrakan ini secara langsung mendukung program diversifikasi energi guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar bersubsidi untuk beralih ke penggunaan alternatif gas bumi.
Langkah itu sejalan dengan Visi Presiden Jokowi tahun 2019 – 2024, yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi gas bumi ini sendiri dipercepat agar ketersediaan energi dapat diakses dan dinikmati oleh semua pihak baik masyarakat kecil maupun industri secara langsung sekaligus. Upaya BPH Migas ini tentu saja mendapatkan dukungan dari para stakeholder, antara lain Komisi VII DPR RI, Gubernur Jawa Tengah, Kementerian Perindustrian, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Bappenas, Sekretaris Kabinet, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kadin, Hipmi, Badan Usaha calon shipper, BUMN, BUMD, Pengelola Kawasan Industri Kendal, Pengelola Kawasan Industri Terpadu Batang, dan Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) sebagai calon konsumen.
Mereka yakin, jika jaringan pipa gas Cisem terwujud maka perekonomian di Jawa Tengah ini akan semakin tumbuh. Beberapa kawasan industri yang disiapkan, seperti Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Batang, dan Kawasan Industri Wijayakusuma akan lebih bergeliat.
Efeknya pertumbuhan ekonomi kawasan akan berjalan dan para pelaku industri dapat beralih dari penggunaan bahan bakar, khususnya HSD dengan memanfaatkan gas bumi yang potensinya melimpah di negeri ini sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan gas bumi domestik.
Upaya percepatan penggunaan gas bumi memang menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian serius dari BPH Migas. Dalam setiap kali kunjungan pengawasan ke berbagai daerah, Ifan selalu menyampaikan tentang pentingnya pengalihan penggunaan BBM ke gas bumi atau LNG.
Ketika berkunjung ke Kabupaten Mempawah (01/08/20), Kalimantan Barat, belum lama ini, misalnya, Ifan mengusulkan agar Kabupaten Mempawah dapat dijadikan sebagai kota pertama jaringan gas rumah tangga berbasis LNG. Dengan jaringan gas rumah tangga, Ifan menjamin tidak akan ada kelangkaan gas LPG di Kabupaten Mempawah. Harganya juga lebih murah dan ibu rumah tangga tidak perlu capek lagi mengangkat dan mengantri gas kemana-mana.
Begitu juga ketika melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan (06/08/20) dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sektor Migas di PT. Kereta Api (Persero) Divre III Palembang, Ifan berharap penggunaan minyak solar subsidi pada kereta api angkutan barang dapat digantikan dengan LNG sehingga subsidi BBM dapat lebih hemat.
Selain penghematan biaya BBM, penggunaan LNG juga mempunyai beberapa keunggulan, di antaranya sebagai bahan bakar alternatif yang bersih dan ekonomis, mendorong pemanfaatan gas bumi di dalam negeri, mengurangi impor dan subsidi Solar (Diesel Fuel), mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh emisi mesin diesel dan memperpanjang periode pemeliharaan mesin diesel sehingga biaya pemeliharaan berkurang.
Percepatan penggunaan LNG di kereta api angkutan barang juga merupakan langkah strategis untuk memastikan agar penyaluran BBM tepat sasaran karena selayaknya subsidi BBM itu hanya untuk rakyat Indonesia di dalam negeri guna menggerakkan perekonomian, jadi penggunaan pada kereta angkutan barang komoditas ekspor tidak layak diberikan subsidi BBM. Nah, terkait agar penyaluran BBM tepat sasaran, Ifan juga menegaskan hal itu ketika kunjungan kerja ke Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Seusai bersama pihak Pertamina menyerahkan SK Kuota JBT (solar subsidi) dan JBKP (premium penugasan) tahun 2020 kepada Bupati Mempawah, Ifan menegaskan agar kuota BBM subsidi ini dikawal dan diawasi supaya tepat sasaran dan betul-betul kepada masyarakat yang berhak, jangan disalahgunakan, misalnya untuk industri atau peruntukan lain yang tak dibenarkan. Di sisi lain, selama kepemimpinan Ifan di BPH Migas, langkah strategis lainnya adalah terus mendorong penyaluran dan pengawasan migas dengan berbasiskan digital sebagai upaya dalam mengikuti perkembangan zaman.
Program digitalisasi SPBU, misalnya, merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPH Migas pada Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak.
Ifan tak segan menugasi seluruh stafnya untuk mengecek ke lapangan apakah program digitalisasi SPBU ini berjalan dengan baik dan BPH Migas akan memonitor serta mengawal komitmen terakhir yang disampaikan oleh PT. Pertamina dan PT. Telkom bahwa digitalisasi SPBU di 5.518 akan selesai dan berfungsi dengan baik di bulan Agustus 2020, bersamaan dengan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan RI.
Dalam hal pengelolaan manajemen BPH Migas, Ifan juga terus membangkitkan semangat seluruh pimpinan dan staf meski tantangan eksternal semakin besar. Misalnya, soal penyerapan anggaran. “Kita semua tahu bahwa pandemi Covid-19 ini adalah salah satu penyebab sulitnya penyerapan anggaran BPH Migas, namun dengan semangat aplikasi dari budaya otokritik (selalu mengkritik kinerja sendiri agar kualitas kerja terus berkembang) dan budaya antisipatif yang bisa diaplikasikan pada masa pandemi ini untuk menciptakan manajemen kinerja dengan sistem SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound) agar setiap anggaran yang terserap tidak hanya uang saja yang habis, tapi bisa dipertanggung jawabkan secara outcome,” ucapnya di saat membuka rapat evaluasi anggaran BPH Migas, beberapa waktu lalu. Semangat itulah yang kini tetap tertanam dalam diri setiap pimpinan dan seluruh staf BPH Migas.