Syariefuddin Hasan (Wakil Ketua MPR RI)
Menjaga Konstitusi dan Mengedepankan Kedaulatan Rakyat
Naskah: Gia Putri Foto: Sutanto
Politisi senior Syariefuddin Hasan yang akrab disapa Syarief Hasan diamanahi Partai Demokrat untuk duduk menjadi pimpinan MPR RI Periode 2019- 2024. Betapa tidak, kematangan Syarief dalam dunia politik dan pengalamannya di legislatif maupun eksekutif, dianggap mumpuni mewakili Demokrat sebagai pimpinan MPR RI.
Dalam wawancara daring dengan Men’s Obsession, Syarief menuturkan tugas pokok MPR adalah menjaga konstitusi agar berjalan sesuai relnya dan ke depan lebih kuat dalam mengedepankan kedaulatan rakyat. Di lembaga tinggi ini, ia menjadi Wakil Ketua Bidang Pengkajian Ketatanegaraan. MPR periode 2014 – 2019 merekomendasikan kepada MPR periode 2019 – 2024 untuk melakukan pengkajian lebih mendalam termasuk kajian soal amendemen atau perubahan UUD. “Rekomendasi MPR periode lalu itu menjadi pijakan bagi MPR saat ini untuk bekerja ke depan. Kami sudah memutuskan untuk melakukan kajian dan membuka akses yang lebih besar kepada publik,” ujarnya.
Di MPR, kini sudah dibentuk Badan Kajian Ketatanegaraan dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Kedua alat kelengkapan MPR inilah yang secara aktif melakukan pembahasan dan berkomunikasi dengan masyarakat.
Syarief sendiri sudah melakukan kunjungan ke 10 provinsi dan bertemu dengan para gubernur, bupati/wali kota juga masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait wacana perubahan UUD 45. Apa sebenarnya yang diinginkan, bagaimana mekanisme yang harus dilakukan. “Mudah-mudahan tugas MPR ini bisa dilakukan dengan baik,” tukasnya. Selain itu, imbuh Syarief, pada 2020 ini MPR akan mengadakan sidang tahunan yang memfasilitasi presiden dan lembaga tinggi negara untuk menyampaikan kinerja tahunannya dan dikomunikasikan kepada rakyat.
Lebih lanjut ia mengatakan, MPR juga memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR RI (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika) kepada masyarakat. “Bagaimana setiap orang maupun lembaga dalam setiap perilakunya, kebijakannya, harus berlandaskan kepada 4 Pilar MPR karena itulah hakikat kita dalam berbangsa dan bernegara,” urai Syarief.
Di tengah pandemi Covid-19, di mana ruang gerak manusia serba terbatas, Syarief mengatakan, program kerja MPR tetap berjalan lancar. Pihaknya pun telah menunjukkan aksi nyata untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Salah satu cara yang dilakoni MPR adalah menggelar konser virtual bertajuk ‘Konser Virtual Berbagi Kasih Bersama Bimbo, Bersatu Melawan Virus Corona’.
MPR menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Seluruh donasi terkumpul akan diserahkan kepada para seniman dan pekerja seni melalui Yayasan Generasi Lintas Budaya. Semoga bisa memberikan contoh dan memotivasi kepada yang lain untuk melakukan hal yang sama, kalau itu dilakukan secara bersama dan simultan, Insyaallah apapun persoalannya dapat kita atasi bersama,” harapnya.
Partai Demokrat sendiri, sambung Syarief, telah menyumbangkan sejumlah alat kesehatan untuk tenaga medis yang menangani virus Corona. “Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY meminta seluruh kader terdepan untuk menggalang bantuan melawan virus Corona, terjun ke masyarakat, dan bergerak cepat. Insyaallah, kami akan terus berupaya menghimpun dan juga mendistribusikan bantuan-bantuan lainnya, termasuk untuk masyarakat yang sangat membutuhkan,” tutur suami Inggrid Kansil ini.
Syarief juga meminta kepada pemerintah untuk tidak menunda- nunda kebijakan pemberian stimulus ekonomi kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Bank pelaksana agar mempermudah kebijakan ini secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Beberapa waktu lalu, pada 3 Mei 2020, ia pernah mengimbau kepada pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi kepada UMKM dan Koperasi yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Stimulus ekonomi itu, antara lain dalam bentuk bantuan kredit dan penundaan cicilan pembayaran kredit sampai pandemi Covid-19 berakhir.
Ia optimis ekonomi Indonesia pada 2021 akan tumbuh lebih baik ditopang UMKM dan koperasi. “Bila kebijakan ini terlaksana dengan baik, maka peran para pelaku UMKM yang jumlahnya 60 juta dan Koperasi lebih kurang 200.000 unit akan signifikan membangun kembali ekonomi Indonesia sehingga minimal pertumbuhan ekonomi dapat bertahan sekitar 3.0% tahun ini dan naik menjadi 4% tahun 2021,” tandasnya.
Ia juga menegaskan agar pemerintah fokus mengeluarkan kebijakan dan ‘all out’ dalam melakukan aksi nyata melawan wabah virus Corona atau Covid-19. Menurutnya, Covid-19 sangat berbahaya, sehingga tidak ada jalan lain, dan sangat diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Indonesia.
Saat ini yang dibutuhkan rakyat dan harus dilakukan secepatnya, antara lain kepastian keselamatan jiwa dari wabah Covid-19, penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak yang membutuhkan, terutama di wilayah zona merah juga harus diperhatikan, dan bantuan harus dipastikan diterima secara merata, adil, dan tepat sasaran.
Ia menilai jika semua dilakukan secara cepat dan tepat, maka rakyat Indonesia akan terbebas dari pandemi ini, rakyat akan kembali sehat, dan situasi akan kembali normal, ekonomi yang sempat terpuruk akan bangkit kembali dengan dukungan kebijakan yang sudah ada.
Menutup pembicaraan ia menguntai, melawan pandemi Covid-19 harus bisa beradaptasi dengan new normal, yakni perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun, ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.
Tak kalah penting, pandemi ini harus dijadikan kesempatan untuk menata diri dan memperkuat mental. “Ini adalah peringatan bagi kita, sehingga iman dan takwa kepada Allah SWT harus ditingkatkan. Begitu pun hubungan dengan sesama manusia harus lebih baik lagi. Kita harus terus berpikir positif dan patuhi protokol kesehatan, insyaallah cobaan ini akan berakhir karena Allah tidak akan menguji hamba- Nya di luar kemampuan,” tutup pria kelahiran 17 Juni tersebut.