Wibi Andrino (Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta)

Bintang Baru di Panggung Politik

Naskah: Giattri F.P. Foto: Sutanto

Usianya terbilang muda, yakni 33 tahun. Namun, ia memiliki pemikiran besar untuk menuntaskan beragam permasalahan yang mengakar di DKI Jakarta. Karenanya, ketika ia dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, ia pun membuat berbagai gebrakan. Obsesinya sederhana, ia ingin seluruh warga ibukota tidak hanya sejahtera, tetapi juga bahagia.

Berbincang dengan Wibi Andrino mengingatkan Men’s Obsession kepada salah satu orator ulung negeri ini, yakni Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Bicaranya lugas dan penuh semangat. Selama kurang lebih tiga puluh menit, ia memaparkan pemikirannya untuk DKI Jakarta. Membuka pembicaraan, ia menguntai apa yang menggerakkan hatinya untuk terjun ke dunia politik.

“Saya melihat ada ketimpangan permasalahan sosial terutama di bidang hukum, khususnya di Jakarta, di mana kalau bicara tentang hukum, ada tiga teori: kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Apakah produk legislasi yang dihasilkan mampu mengakomodasi ketiga hal tersebut. Ini membuat saya tertarik untuk turut menyusun peraturan perundang-undangan dan itu bisa dilakukan jika saya terjun ke dunia politik,” ungkap peraih gelar Magister Hukum UGM ini. Menjabat Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi bertekad melahirkan terobosan baru, salah satunya,  membuat budaya baru dengan menjadikan DPRD DKI Jakarta betul-betul sebagai rumah rakyat bagi warga Jakarta, terutama mereka yang membutuhkan bantuan.

“Setiap pagi kami membuka layanan penerimaan laporan dari warga dengan juga menghadirkan tujuh anggota Fraksi Partai NasDem untuk piket secara bergantian. Salah satu yang telah kami lakukan, menerima perwakilan dari masyarakat terkait fasilitas warga, seperti penerangan umum dan saluran air,” beber kelahiran Lhokseumawe, 15 April 1986 tersebut. Selain anggota Fraksi NasDem juga diikutsertakan tim-tim advokasi untuk bisa ikut mendampingi agar laporan atau masukan warga bisa ditindaklanjuti secara komprehensif. “Tidak kalah penting, kami menginginkannya adanya semacam fraksi balkon. Ini spesial karena bisa mengakomodir warga yang ingin hadir atau mengetahui langsung jalannya Rapat Paripurna,” terang pria yang hobi membaca ini.

Wibi juga ingin fraksinya menjadi trigger untuk bekerja aktif  bagi masyarakat, seperti baru-baru ini Fraksi NasDem DKI blusukan ke Kepulauan Seribu untuk audiensi dengan perangkat pemerintah daerah dan warga. “Kepulauan Seribu adalah teras halaman terdepan dari DKI Jakarta. Potensi wisatanya luar biasa, sehingga bisa meningkatkan ekonomi warga setempat juga DKI Jakarta. Namun, ada beragam permasalahan di sana, salah satunya kurang sarana dan fasilitas untuk keperluan warga. Maka dari itu, kami akan memaksimalkan pembangunan dan melakukan pengawasan yang intensif agar tidak terjadi pemotongan anggaran,” tukasnya. Ia menambahkan, Fraksi Partai NasDem juga bersinergi dengan jajaran Eksekutif untuk bersama-sama membangun Jakarta serta membuat warga semakin sejahtera. “Kami adalah fraksi pertama di DPRD yang bertemu dengan Gubernur Anies Baswedan dan sebagai mitra strategis Pemprov DKI, kami akan terus membangun komunikasi konstruktif. Tentu tak lepas dari tugas seorang DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tentunya saya dan kawan-kawan akan mensinergikan antara kebijakan dan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” ungkapnya. 

Terlebih, sambung Wibi, ia juga berada di Komisi A DPRD DKI Jakarta maka dengan merancang kebijakan-kebijakan yang mempercepat prosedur-prosedur birokrasi, sehingga warga Jakarta mudah dalam mendapatkan akses-akses yang dibutuhkan dan pengawasan dalam hal kinerja pemerintah untuk masyarakat. Lebih lanjut ia menuturkan,  permasalahan di ibu kota sangat kompleks, seperti peradaban yang akan selalu berubah, contohnya seperti banyak warga yang kesulitan membuat akta kelahiran. “Sehingga, kami membantu warga untuk membuat akta kelahiran,” imbuhnya.

Lalu, masalah polusi udara. Pada tahun 1970 oleh salah satu media nasional, Jakarta sudah disebut kota terpolusi. Oleh karena itu, pihaknya selain berfokus pada solusi masalah kesehatan juga mendorong metode yang lebih efektif dari ganjil-genap pada transportasi darat, NasDem berharap Electronic Road Pricing atau ERP bisa segera direalisasikan. Pihaknya juga mendorong agar masyarakat menggunakan tranportasi umum, dukungan pada kendaraan listrik, dan tidak kalah penting, formulasi kebijakan yang ditujukan kepada produsen kendaraan bermotor yang produknya menyebabkan polusi. Hal yang dapat dilakukan seperti regulasi yang membatasi pembuangan mesin bermotor. “Beragam solusi tersebut juga menjadi solusi untuk mengurai kemacetan  di ibu kota,” tambahnya.  

Terkait kebijakan Anies soal trotoar yang boleh digunakan oleh pedagang kaki lima (PKL), Wibi menegaskan, pihaknya setuju karena pemanfaatan sarana publik milik daerah untuk PKL diamanahkan Perpres No. 125/2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, Permendagri No. 41/2012 tentang pedoman PKL, Permen PUPR No. 3/2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan, UU No. 20/2008 tentang UMKM. Secara hukum kuat dan dampaknya memberikan ruang kepada pedagang mencari nafkah di tempat yang ilegal. “Tentunya diizinkannya PKL bukan tanpa syarat, beragam syarat perlu diberlakukan, misalnya hanya dapat di trotoar yang lebar, sehingga tidak mengambil lajur pejalan kaki 1,5 meter, kebersihan dijaga, jam operasional, tidak permanen yang mengubah trotoar,” jelasnya. 

Hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD DKI Jakarta adalah kekosongan kursi wakil gubernur. “Deadline-nya April 2020. Yang menjadi problem adalah kompleksitas permasalahan yang ada di Jakarta, tidak mungkin Pak Anies bisa menyelesaikan sendiri, dia butuh partner. Nah, partner ini bisa berpikir atau tidak, jangan sampai nanti pendampingnya malah menambah beban politik. Saat ini, kami tengah menyusun pansus untuk tentukan pengisi kursi wakil gubernur,” jelasnya.

Menutup pembicaraan, ia menuturkan obsesinya, yakni menjadikan warga DKI Jakarta murah senyum, warga yang bahagia. “Karena sejahtera belum tentu bahagia. Ketika sebagian besar indikator keberhasilan ditentukan dari ekonomi seperti pendapatan per kapita, Jakarta tidak hanya fokus pada kemajuan perekonomian. Kemajuan perekonomian tanpa kebahagiaan tentu sangat disayangkan, kebahagiaan tidak dapat dibeli dengan uang. Warga banyak membutuhkan uang untuk kesehatan, pendidikan, dan transportasi, yang akan disediakan Pemprov dengan biaya minim, tetapi kualitas baik," pungkasnya.